32
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU RESORT KOTA BARELANG PROSEDUR TETAP SISTEM PENGAMANAN KOTA BATAM I. PENDAHULUAN 1. UMUM Sebagaimana diketahui bahwa kota Batam adalah kota terbesar di Kepulauan Riau dengan jumlah penduduk mencapai 1.581.527 jiwa. Batam merupakan sebuah kota dengan letak sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang cukup dekat dengan Singapura dan Malaysia. Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia dengan masyarakatnya yang heterogen karena terdiri dari beragam suku, golongan, agama dan budaya, dengan berpayungkan budaya Melayu dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Kota Batam berdasarkan letak geografisnya merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan negara luar sehingga memposisikan kota Batam menjadi pusat perhatian dunia internasional, baik itu dari para investor asing maupun untuk kunjungan wisata di Batam meskipun hanya sekedar untuk transit ke Singapura dan Malaysia. Banyaknya investor asing yang masuk ke Batam membuat semakin pesatnya pertumbuhan industri, yang mana hal ini diikuti dengan semakin banyaknya menyerap tenaga kerja lokal maupun asing. Dengan banyaknya tenaga kerja di Batam juga menimbulkan permasalahan dibidang ketenagakerjaan, antara lain: upah minimum kota, jamsostek, kecemburuan sosial terhadap tenaga kerja asing, perselisihan buruh dan pengusaha dan lain-lain. Kondisi ini dapat dikatakan sebagai pemicu terjadinya konflik sosial bila kota Batam tidak mampu memelihara dengan baik segala keberagaman ini. Dalam mengantisipasi permasalahan yang akan muncul tersebut diatas dan dalam rangka pemantapan stabilitas keamanan di kota Batam, Polresta Barelang sesuai dengan tugas pokoknya yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berupaya melakukan revitalisasi pola pengamanan yang akan diterapkan dengan mekanisme komando dan pengendalian serta perencanaan yang baik, yang dilaksanakan secara terpadu bersama-sama TNI, pemerintahan Kota Batam dan segenap komponen/kelompok masyarakat, sehingga perlu disusun prosedur tetap sistem pengamanan kota Batam.

PROSEDUR TETAP SISTEM PENGAMANAN KOTA BATAM · d. Undang-undang Republik Indonesia nomor : 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum; e. Undang-undang nomor

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU RESORT KOTA BARELANG

PROSEDUR TETAP SISTEM PENGAMANAN KOTA BATAM

I. PENDAHULUAN

1. UMUM Sebagaimana diketahui bahwa kota Batam adalah kota terbesar di

Kepulauan Riau dengan jumlah penduduk mencapai 1.581.527 jiwa. Batam

merupakan sebuah kota dengan letak sangat strategis. Selain berada di

jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang cukup dekat

dengan Singapura dan Malaysia. Batam merupakan salah satu kota dengan

pertumbuhan terpesat di Indonesia dengan masyarakatnya yang heterogen

karena terdiri dari beragam suku, golongan, agama dan budaya, dengan

berpayungkan budaya Melayu dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal

Ika.

Kota Batam berdasarkan letak geografisnya merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan negara luar sehingga memposisikan kota Batam menjadi pusat perhatian dunia internasional, baik itu dari para investor asing maupun untuk kunjungan wisata di Batam meskipun hanya sekedar untuk transit ke Singapura dan Malaysia. Banyaknya investor asing yang masuk ke Batam membuat semakin pesatnya pertumbuhan industri, yang mana hal ini diikuti dengan semakin banyaknya menyerap tenaga kerja lokal maupun asing. Dengan banyaknya tenaga kerja di Batam juga menimbulkan permasalahan dibidang ketenagakerjaan, antara lain: upah minimum kota, jamsostek, kecemburuan sosial terhadap tenaga kerja asing, perselisihan buruh dan pengusaha dan lain-lain. Kondisi ini dapat dikatakan sebagai pemicu terjadinya konflik sosial bila kota Batam tidak mampu memelihara dengan baik segala keberagaman ini.

Dalam mengantisipasi permasalahan yang akan muncul tersebut

diatas dan dalam rangka pemantapan stabilitas keamanan di kota Batam, Polresta Barelang sesuai dengan tugas pokoknya yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berupaya melakukan revitalisasi pola pengamanan yang akan diterapkan dengan mekanisme komando dan pengendalian serta perencanaan yang baik, yang dilaksanakan secara terpadu bersama-sama TNI, pemerintahan Kota Batam dan segenap komponen/kelompok masyarakat, sehingga perlu disusun prosedur tetap sistem pengamanan kota Batam.

2

2. DASAR

a. Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang kitab undang – undang

hukum pidana (Berita Republik Indonesia ii, 9) beserta perubahannya;

b. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran negara Republik Indonesia nomor 3209);

c. Undang-undang nomor 5 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;

d. Undang-undang Republik Indonesia nomor : 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum;

e. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia;

f. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

g. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang ratifikasi konvensi Internasional hak sipil dan politik;

h. Undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis;

i. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 52 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik indonesia;

j. Peraturan Kapolri nomor 16 tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa;

k. Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2010 tentang tata cara lintas ganti dan cara bertidak dalam penanggulangan huru – hara;

l. Peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2008 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum;

m. Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;

n. Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian;

o. Resolusi PBB 34/169 tanggal 7 desember 1969 tentang ketentuan berprilaku (code of conduct);

p. Protokol PBB tahun 1980 yang diselenggarakan di Kuba pada tanggal 27 agustus 1980 s/d 7 desember 1980 tentang prinsip – prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum;

q. Prosedur Tetap Kapolri nomor: Protap/1/X/2010 tentang penanggulangan anarki.

3

3. MAKSUD DAN TUJUAN a. Maksud dibuatnya Prosedur Tetap ini adalah untuk dijadikan

sebagai pedoman bagi setiap anggota Polri khususnya Polresta Barelang dalam menghadapi/penanganan unjuk rasa yang terjadi di wilayah Hukum Polresta Barelang.

b. Tujuan dibuatnya Prosedur Tetap adalah agar tercapai satu persepsi dan kesatuan tindak serta menghilangkan keragu-raguan bagi pelaksana di lapangan sehingga mampu melaksanakan penindakan dan langkah antisipatif terhadap setiap bentuk unjuk rasa secara efektif dan profesional serta diperoleh hasil secara maksimal.

4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur tetap mencakup gambaran tentang kekuatan yang dilibatkan dalam sistem pengamanan kota Batam dan penggelaran kekuatan dilapangan serta tahapan-tahapan tindakan yang dilakukan, cara bertindak, komando dan pengendalian, dukungan anggaran dalam menghadapi setiap kejadian unjuk rasa di wilayah Hukum Polresta Barelang.

5. PENGERTIAN a. Pengendalian massa yang selanjutnya disebut dalmas adalah kegiatan

yang dilakukan oleh satuan polri dalam rangka menghadapi massa pengunjuk rasa;

b. Dalmas awal adalah satuan dalmas yang dilengkapi dengan alat alat perlengkapan khusus kepolisian digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur/satuan hijau;

c. Dalmas lanjut adalah dalmas yang dilengkapi dengan alat alat perlengkapan kepolisian digerakkan dalam menghadapi kondisi massa sudah tidak tertib/situasi kuning;

d. Lapis ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan dalmas awal ke satuan dalmas lanjut

e. Lintas ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari kompi dalmas lanjut kepada subden/detasemen penanggulangan huru hara Brimob;

f. Negosiator adalah anggota polri yang melaksanakan perundingan melalui tawar menawar dengan massa pengunjuk rasa untuk mendapatkan kesepakatan bersama;

g. Penanggulangan huru hara yang selanjutnya disebut PHH adalah rangkaian kegiatan atau proses/cara dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru hara guna melindungi warga masyarakat dari ekses yang ditimbulkan;

4

h. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan, perlengkapan dan peralatannya yang diperuntukan bagi lalulintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah di bawah permukaan tanah dan atau di air serta diatas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel;

i. Gedung/bangunan penting adalah bangunan yang meliputi ruangan, halaman dan sekitarnya yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan pemerintahan, kegiatan usaha dan gedung bangunan lainnya yang digunakan sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan secara umum vital yang menjadi ssaran unjuk rasa;

j. Lapangan/lahan terbuka adalah tempat tertentu yang digunakan sebagai sarana oleh massa dalam melakukan unjuk rasa;

k. Kendali adalah kegiatan yang dilakukan oleh kepala kepolisian sektor (kapolsek), kepala kepoliasian resort kota barelang, kepala kepolisian daerah untuk mengatur segala tindakan pasukan lapangan;

l. Alih kendali adalah peralihan kendali dari kapolsek kepada Kapolresta Barelang, dari Kapolresta Barelang kepada Kapolda Kepri;

m. Kendali taktis adalah pengendalian oleh kapolsek, Kapolresta Barelang, Kapolda Kepri yang berwenang mengatur segala tindakan pasukan dilapangan pada lokasi unjuk rasa;

n. Kendali Teknis adalah pengendalian oleh pejabat pembina fungsi atau pimpinan pasukan dan atau perwira dilapangan dikeastuan masing-masing yang bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan tugas semua anggota yang menjadi tanggung jawabnya;

o. Kendali Umum adalah pengendalian oleh Kapolda Kepri untuk mengatur seluruh kekuatan dan tindakan pasukan dilapangan dalam unjuk rasa pada kondisi di mana massa pengunjuk rasa sudah melakukan tindakan-tindakan melawan hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekrasan, perusakan, pembakaran, penganiayaan berat, terror, intimidasi, penyanderaan dan lain sebagainya selanjutnya disebut dalam situasi Merah;

p. Perbantuan adalah suatu kegiatan pelibatan personil TNI dan Instansi diluar Polri dalam rangka membantu tugas Polresta Barelang dalam pengamanan kota.

q. Korlap adalah seseorang yang ditunjuk dan dipercaya sekelompok orang atau massa untuk memimpin kegiatan kelompok tersebut guna memperjuangkan tujuannya.

r. Rusuh massa adalah suatu kejadian yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lebih yang berupa tindakan kekacauan, kerusuhan, dan melawan hukum.

s. Penjarahan adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya yang dilakukan secara terang-terangan tanpa ijin pemiliknya dalam suatu aksi massa.

5

t. Tindak pidana adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang diancam dengan sanksi pidana.

u. Anarki adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan jiwa dan atau barang, kerusakan fasilitas umum, atau hak milik orang lain.

6. ASAS – ASAS

Dalam menerapkan tugas dan perlindungan terhadap masyarakat setiap anggota Polri wajib memperhatikan : a. Azas Legalitas yaitu setiap anggota Polri dalam melakukan tindakan

harus sesuai prosedur dan hukum yang berlaku, baik didalam perundangan nasional maupun internasional;

b. Azas Nesesitas yaitu setiap anggota Polri yang dalam melakukan tindakan harus didasari oleh suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan penegakan hulkum, yang mengharuskan setiap anggota polri melakukan tindakan yang membatasi kebebasan seseorang ketika menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan;

c. Azas Proporsionalitas setiap anggota Polri yang melakukan tugas harus senantiasa menjaga keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam penegakan hukum;

d. Asas Akuntabilitas yaitu setiap anggota Polri yang melakukan tugas senantiasa harus bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku;

e. Azas Kewajiban yaitu setiap anggota Polri apabila menemukan adanya suatu peristiwa yang diduga tindak pidana atau akan berpotensi menjadi tindak pidana wajib melakukan tindakan kepolisian sesuai dengan tingkat kewenangan dan kemampuannya;

f. Azas Keseimbangan yaitu suatu kegiatan atau tindakan kepolisian diterapkan dengan memperhatikan keseimbangan antara penerapan perlindungan terhadap hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara dan maupun petugas;

g. Azas Subsidiaritas yaitu suatu tindakan awal kepolisian yang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum;

h. Azas Oportunitas yaitu suatu tindakan kepolisian

i. Azas Manfaat yaitu suatu tindakan kepolisian yang dilakukan memang benar-benar bermanfaat untuk menghindari timbulnya bahaya kerugian yang lebih besar yang mungkin dapat terjadi apabila tidak dilakukan tindakan.

6

7. SASARAN PENGAMANAN a. Orang

1) Pejabat pemerintahan (VIP/VVIP), Walikota Batam, Wakil Walikota Batam, Ketua BP Kawasan Batam, Ketua PN Batan, Kajari Batam;

2) Pelaku Usaha;

3) Orang Asing dan perwakilan Negara Asing;

4) Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan warga masyarakat pada umumnya.

b. Barang

1) Instalasi telekomunikasi;

2) Instalasi listrik;

3) Kendaraan VIP/VVIP;

4) Ranmor dinas;

5) Dokumen Penting;

6) Barang milik negara;

7) Barang/harta benda milik warga masyarakat;

8) Uang dan barang berharga lainnya.

c. Tempat

1) Kawasan industri;

2) Kawasan wisata;

3) Kawasan bisnis;

4) Pusat perbelanjaan;

5) Kantor Pemerintahan;

6) Bandara;

7) Pelabuhan Internasional dan domestik;

8) Pusat telekomunikasi;

9) Kantor PLN;

10) Perbankan;

11) Pertamina/SPBU;

12) Gudang Bulog Batu Bmpar;

13) Gudang Handak Pulau Momoi.

7

d. Kegiatan

1) Aktifitas kantor pemerintahan;

2) Aktifitas di Perusahaan;

3) Aktivitas pusat perekonomian/perdagangan;

4) Aktivitas peribadatan;

5) Aktivitas sosial lainnya;

6) Aktifitas Belajar mengajar,

II. INDIKATOR SITUASI

8. Tertib/Hijau

Adalah suatu situasi dimana kegiatan pemerintahan dan perekonomian masih berjalan dengan normal. Kegiatan massa masih terkendali, antara lain meliputi :

a. Pawai;

b. Rapat umum;

c. Mimbar Bebas;

d. Menghormati hak-hak kebebasan orang lain;

e. Menghormati aturan-aturan moral yang dilakukan;

f. Mentaati hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

g. Menjaga, menghormati keamanan dan ketertiban umum;

h. Massa tidak membawa alat/senjata;

i. Tidak menunjukan sikap melawan dan tidak melakukan tindakan memancing keributan;

j. Massa bersedia mengikuti arahan petugas dan dapat diajak berdialog.

9. Tidak tertib/Kuning

Adalah situasi dimana kegiatan pemerintahan dan perekonomian mulai terganggu, tetapi secara umum keamanan masih stabil dan terkendali, Kegiatan massa mulai melakukan perbuatan melanggar peraturan yang berlaku atau peraturan yang berlaku antara lain berupa:

a. Massa melakukan aksi duduk-duduk, tidur-tiduran dan mengganggu ketertiban umum;

b. Massa melakukan aksi telanjang atau aksi lainnya yang bertentangan dengan norma-norma;

c. Massa melibatkan wanita dan anak-anak;

d. Massa mengganggu ketertiban lalu lintas;

e. Massa membawa senjata tajam, tumpul, ketapel, kejut, senjata api dll

8

f. Membawa bahan berbahaya padat, cair dan gas,

g. melakukan tindakan provokatif/ menghasut,

h. Massa tidak mengindahkan himbauan dan perintah petugas Polri dan petugas keamanan lainnya,

10. Pelanggaran hukum/Merah

Adalah situasi dimana kegiatan pemerintahan dan perkenomian tidak dapat berjalan, sistem transportasi lumpuh, rasa takut berkembang ditengah masyarakat. Keamanan tidak kondusif dan tidak terkendali. Kegiatan massa antara lain berupa:

a. Massa melempari petugas dengan benda keras;

b. Massa melakukan pengrusakan;

c. Massa melakukan pembakaran;

d. Massa melakukan pengancaman;

e. Massa melakukan penganiayaan;

f. Massa melakukan pemerkosaan;

g. Massa melakukan penghilangan nyawa orang;

h. Massa melakukan penyanderaan;

i. Massa melakukan penculikan;

j. Massa melakukan pengeroyokan;

k. Massa melakukan penjarahan;

l. Massa melakukan perampasan;

m. Massa melakukan pencurian; dan

n. Melawan/menghina petugas dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat dan/senjata

III. TITIK KERAWANAN

11. Kawasan Industri :

a) Wilayah Batam Center

- Cammo Industrial Park-Batam Center,

- Bintang Industri Park II,III-Batam Center,

- Tunas Bangun Persada-Batam Center,

- Walakaka Industrial Park-Simp Frengki

- Hijrah Industrial Park-Simp. Frengki,

- Kara Industri Primanusa-Simp. Kara,

- Puri Industrial Park.

9

b) Wilayah Batu Ampar

- Repindo Industrial Park-Batu Ampar

- Mega Cipta Industri Park-Batu Ampar

- Citra Buana Park I, II-Seraya

- Kawasan Industri batu Merah.

c) Wilayah Batu Aji

- Latrade Industri Park-Batu Aji

- Bintang Industri Park I-Tg. Uncang

d) Wilayah Nongsa

- Taiwan Park-Punggur

- Kawasan KIE-Kabil

- Kawasan Dragon-Punggur

- Citra Buana Park III-Kabil

- Kawasan Wira Raja-Punggur

- Eko Green-Kabil

- Kabil Industri Park-Kabil

e) Wilayah Sekupang

- Zona Industri-Sekupang

f) Wilayah Sei Beduk

- Panbil Industri Estate-Panbil

- Batamindo Industrial Park-Muka Kuning

g) Wilayah Lubuk Baja

- Indah Industri Park-Pelita

12. Sentra bisnis Nagoya, Jodoh, dan Aviari;

13. Kantor pemerintahan Kota Batam, Kantor DPRD Kota Batam, Kantor BP Kawasan Kota Batam, Kantor-kantor Polisi, Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan, Kantor Graha Kepri;

14. Bandara Hang Nadim Batam;

15. Pertamina UPDN-Pulau Sambu, Depo Pertamina-Batu Ampar, dan Depo Pertamina-Kabil,

16. SPBU Simpang Jam, SPBU Sukajadi, SPBU Sei Jodoh, SPBU Baloi Indah, SPBU Sei Ladi, SPBU Seraya, SPBU Batu Ampar, SPBU Bengkong, SPBU Tiban I, SPBU Tiban III, SPBU Sei Temiang, SPBU Aviari, SPBU Base Cam, SPBU Tg. Uncang, SPBU Tembesi I dan II, SPBU Duriangkang, SPBU Simpang Kabil, SPBU Telaga Punggur, SPBU Simp. KDA, SPBU Batam Center, SPBU Bida Asri, SPBU Gdg. Beringin, SPBU Pelita, SPBU Bandara, SPBU Ocarina;

10

17. Pelabuhan Internasional Batam Center, Pelabuhan Internasional Sekupang, Pelabuhan Internasional Harbour Bay, Pelabuhan Internasional Nongsa Pura, Pelabuhan Internasional Teluk Senimba dan Pelabuhan Domistik Sekupang, Pelabuhan Domestik Telaga Punggur, Pelabuhan Pelni;

18. Kawasan wisata Ocarina, Kawasan wisata Mata Kucing, Kawasan wisata Marina City, Kawasan wisata Barelang, dll;

19. Pusat telekomunikasi Sekupang, Batam Center, Baloi Indah, dan Pelita;

20. Pembangkit Listrik Baloi, Sekupang, dan Tg. Sengkuang;

21. Sumber Air Minum ATB Dam Sei Ladi, Dam Duriangkang, Dam Sei Harapan;

22. Pusat Perbelanjaan Nagoya Hill, Mega Mall, Kepri Mall, BCS Mall, DC Mall, Panbil Mall, Center Point Mall, Top 100 Mall, Robinson Mall, Avava Plaza, Plaza batamindo, Aviari Plaza, STC Mall.

23. Daerah kantong kantong massa yg gampang digerakan dan di provokasi :

a) Batu Aji

- Simpang Base Camp

- Tg. Uncang

- MKGR

b) Galang

- Pantai Melur

- Jembatan I Barelang

c) Sagulung

- SP Plaza

d) Sei Beduk

- Kampung Aceh

- Kawasan Muka Kuning

- Temenggung Abd. Jamal

e) Batam Center

- Baloi Kolam

- Baloi Kebun

- Kampung Nenas

- Ocarina

- Kampung Air

f) Batu Ampar

- Bukit Senyum

- Tg. Sengkuang

- Melcem

- Batu Merah

11

g) Lubuk baja

- Tg. Uma

- Pasar Jodoh

- Penuin

h) Bengkong

- Bengkong Laut

- Bengkong harapan

- Bengkong Kolam

i) Sekupang

- STC Mall

- Kawasan Pelabuhan

- Simp. Hiltop

- Tg. Riau

- Tiban Kampung

j) Belakang padang

IV. CARA BERTINDAK

24. Situasi Hijau

a. Sat Intelkam

1) Melakukan pulbaket terhadap peristiwa yang berkembang ditengah masyarakat.

2) Membuat produk Intelijen meliputi Laporan Informasi, Lap Infosus, Lapsus, Kirka Intel, Rengas, dan Lap Kontijensi untuk memberikan gambaran kepada pimpinan terhadap peristiwa yang berkembang ditengah masyarakat guna pengambilan keputusan.

3) Melakukan penggalangan terhadap Toga, Tomas, Todat untuk ikut serta mengambil bagian dalam menjaga stabilitas keamanan Kota Batam.

4) Melakukan pengamanan terhadap sasaran sebagaimana yang disebutkan didalam Sispam Kota ini.

5) Tahapan Persiapan

a) Menerima surat pemberitahuan.

b) Melakukan wawancara untuk mengetahui maksud dan tujuan aksi, sponsor, korlap, jumlah massa dan titik kumpul.

c) Melakukan penggalangan agar tidak melakukan tindakan anarkis.

12

d) Membuat laporan infosus keadaan tentang rencana aksi ke pimpinan di Polda.

e) Membuat perkiraan inteligen kontijensi terhadap aksi sebagai dasar pembuatan renpam.

f) Memberikan STTP (surat tanda terima pemberitahuan).

g) Melakukan pulbaket terhadap rencana aksi guna antisipasi perubahan rencana, penambahan massa, maupun adanya aksi lain yang akan timbul.

6) Monitoring di masing-masing titik kumpul guna dapat memberikan setiap perkembangan situasi maupun pergerakan massa.

7) Penggalangan korlap untuk bisa kendalikan massa dan mentaati aturan sesuai STTP.

8) Monitoring dan antisipasi adanya pihak atau massa diluar pelaksana aksi.

9) Mengkondisikan pihak pemerintah (sasaran unras) untuk bisa menemui pihak pelaksana aksi.

10) Memberikan masukan pada Kapolresta barelang untuk tindakan antisipasi dan cara bertidak dilapangan.

b. Sat Binmas

1) Pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan pengamanan ketertiban dan perwujudan kerja sama Polri dengan masyarakat.

3) Pembinaan dibidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita dan anak.

4) Pembinaan teknis pengkoordinasian dan pengawasan Polsus serta Satpam.

5) Melaksanakan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polri dengan masyarakat organisasi, lembaga, instansi, dan atau tokoh masyarakat.

c. Kapolsek

1) Mengumpulkan dan memberikan APP kepada seluruh personil Polsek.

2) Mempersiapkan pengamanan Mako.

3) Mengamankan objek vital yang ada di wilayah Polsek.

13

4) Melaporkan kepada Kapolresta Barelang mengenai kondisi terakhir yang berkembang di masyarakat serta upaya-upaya apa saja yang sudah di lakukan dalam rangka mencegah akses yang lebih besar yang akan timbul di masyarakat.

5) Memerintahkan Kanit Intel untuk lidik & pulbaket di lapangan untuk mengetahui perkembangan situasi unjuk rasa.

d. Kabag Ops

1) Menyiapkan administrasi dan pelaksaan operasi kepolisian.

2) Menyiapkan rencana pengamanan/pola pengamanan.

3) Menyiapkan surat pemberitahuan ke instansi yang akan di demo/ unras.

4) Melaksanakan pembinaan manajemen operasional meliputi rencana pengamanan pengendalian administrasi pengamanan serta tindakan kontijensi.

5) Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas dilingkungan Polresta.

6) Mengelola informasi dan dokumentasi kegiatan.

e. Sat Sabhara

1) Unit Patroli

a) Melaksanakan Patroli ketempat-tempat titik kerawanan sebagaimana disebutkan dalam Sipam Kota ini.

b) Pada saat massa bergerak dan atau pawai, dilakukan pengamanan melalui pengawalan dan pengamanan oleh anggota Samapta/ Lantas.

2) Unit Dalmas

a) Satuan Dalmas dan atau satuan pendukung memberikan himbauan Kepolisian dan himbauan dapat dilakukan menggunakan helikopter.

b) Pada saat massa unjuk rasa tidak bergerak/mogok, komandan kompi atau danki dan atau, dan pleton (danton) dalmas awal membawa pasukan menuju objek dan turun dari kendaraan langsung membentuk formasi dasar bersaf satu arah dan dengan memegang tali dalmas yang sudah direntangkan oleh petugas tali dalmas.

c) Melakukan rekaman unjuk rasa menggunakan video kamera baik bersifat umum maupun khusus/menonjol selama unjuk rasa berlangsung.

14

d) Satuan pendukung melakukan kegiatan melakukan sesuai dengan fungsi masing-masing.

e) Negosiator berada didepan pasukan dalmas awal, melakukan perundingan/ negosiator dengan koordinator lapangan (korlap) untuk menampung dan menyampaikan aspirasi.

f) Negosiator melaporkan kepada Kapolsek atau Kapolresta tentang tuntutan unjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak yang dituju.

g) Negosiator dapat mendampingi perwakilan pengunjuk rasa menemui pihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasi.

h) Apabila massa pengunjuk rasa tuntutan nya meminta kepada pimpinan instansi/pihak yang tuju untuk datang ketengah-tengah massa pengujuk rasa guana memberikan penjelasan maka negosiator melaporkan kepada Kapolresta Barelang meminta agar pimpinan instansi atau pihak yang dituju dapat memberikan penjelasan ditengah-tengah pengunjuk rasa.

i) Kapolresta barelang dan negoasiator mendampingi pimpinan instansi/pihak yang dituju atau yang mewakili pada saat memberikan penjelasan.

j) Mobil penerangan dalmas berada di belakang pasukan dalmas awal untuk melakukan himbauan kepolisian oleh Kapolsek selaku pengendali taktis.

k) Danton dan atau danki dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada kapolsek/kapolresta Barelang.

l) Apabila situasi meningkat dari tertib/hijau ke tidak tertib/kuning maka dilakukan lapis ganti dengan dalmas lanjut.

f. Sat Pam Obvit

1) Menyiapkan personil dan alat alsus.

2) Penyelenggaraan manajemen operasional dan pelatihan keterampilan.

3) Bersama-sama dengan security internal melaksanakan pengamanan pada kawasan wisata.

4) Bersama-sama dengan security internal melaksanakan pengamanan pada objek vital.

5) Bersama-sama dengan security internal melaksanakan pengamanan pada kawasan tertentu/industri.

6) Bersama-sama dengan security internal melaksanakan pengamanan/pengawalan VIP/VVIP.

15

g. Sat Lantas

1) Unit Patroli

a) Melaksanakan penjagaan dan pengaturan arus lalu lintas di pos-pos lantas yang meliputi pos lantas nagoya, pos lippo bank, pos apartemen harmoni, pos baloi, pos depan indomobil, pos simpang jam, pos BNI, pos simpang kabil, pos muka kuning, pos simpang base cam dan pos sei harapan serta titik yang rawan dengan kemacetan lalu lintas demi terciptanya situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran arus lalin

b) Melaksanakan kegiatan pengawalan terhadap massa dari titik kumpul massa ke TKP.

c) Melaksanakan patroli R2 dan R4 di seputaran titik kumpul dan TKP.

d) Menyiapkan lokasi parkir massa.

2) Unit dikyasa

a) Memberikan himbauan tertib berlalu lintas kepada masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas dan melaksanakan kegiatan safety riding.

b) Melaksanakan publik addres dengan menggunakan mobil secara mobile ke masyarakat.

c) Coaching clinik bidang lalu lintas.

d) Kegiatan simpatik lalu lintas kepada masyarakat khususnya para pengguna jalan dalam bentuk pemberian bunga, helm, brosur dan lainnya.

e) Melaksanakan kegiatan Police Go to School dan Police Go to Campus.

f) Melaksanakan kegiatan Polisi Sahabat Anak.

g) Membina potensi masyarakat dalam giat ikatan/perkumpulan motor, perkumpulan ojek dan lain-lain.

h) Melaksanakan Forum Keselamatan dan lalu lintas angkutan jalan bersama Pemkot Batam, Dishub, Pekerjaan Umum, Organda dan lain-lain.

i) Melaksanakan analisa dampak lalu lintas.

3) Unit laka lantas

a) Menyiapkan personil sewaktu-waktu biila terjadi perubahan ekslasi.

b) Menyiapkan alut dan alsus penanganan laka lantas.

c) Mendatangi dan melaksanakan TPTKP laka lantas.

d) Melaksanakan olah TKP laka lantas.

e) Melaksanakan lidik dalam hal kasus tabrak lari

16

h. Sat Reskrim

1) Unit Identifikasi

a) Menyiapkan anggota untuk melaksakan dokumentasi kegiatan.

b) Menyiapkan peralatan olah TKP.

c) Mendatangi dan melaksanakan TPTKP serta melaksanakan olah TKP.

d) Melaporkan kepada Unit Lidik/Sidik guna melakukan proses penyelidikan/penyidikan.

2) Unit Sidik

a) Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana

b) Menyiapkan administrasi penyidikan.

c) Melaksanakan peroses penyidikan yang meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyerahan berkas perkara.

d) Melaksanakan pengawasan penyidikan.

i. Sat Narkoba

Ikut melaksanakan pengamanan unras di lokasi dan memback-up Sat Reskrim.

j. Sat Polair

1) Menyiapakan peralatan dan personil antisipasi penyelamatan

2) Melaksanakan patroli, pengawalan penegakkan hukum diwilayah perairan.

3) Melaksanakan pembinaan masyarakat pantai.

4) Pemberian bantuan SAR di laut/perairan.

5) Pelaksanaan tranportasi kepolisan diperairan

6) Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal

7) Stand by di pelabuhan atau dermaga yang dekat dengan lokasi Unras untuk antisipasi penyelamatan VIP/VVIP jalur laut ketempat yang lebih aman.

8) Melaksanakan koordinasi dengan KPLP/Syahbandar dan instansi terkait lainnya.

k. Bag Sumda

1) Menyiapkan transportasi angkutan untuk penggeseran pasukan sekaligus BBM nya.

2) Menyiapkan dukungan logistik berupa makanan / minuman untuk mendukung giat unras.

17

3) Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait seperti Pemko khususnya untuk bantuan logistik kepada personil baik dari Polri, TNI, dan Sat Pol PP pada saat giat pam unras.

4) Menyiapkan Ton kerangka yang berasal dari anggota Polri (staf) untuk membantu giat pam unras bilamana eskalasi meningkat menjadi anarkis

5) Melaksanakan pam mako Polresta Barelang dengan menyiapkan segala persediaan sarana prasarana untuk mengantisipasi aksi unras melakukan penyerangan ke Mako Polresta Barelang.

l. Bag Ren

Bersama-sama dengan kasi keuangan untuk membuat rencana kebutuhan dan anggaran pelaksaan giat Sispam Kota (kontijensi).

m. Kasat Tahti

1) Mengecek kesiapan petugas jaga tahanan.

2) Pembinaan dan memberikan petunjuk tata tertib yang berkaitan dengan tahanan, yang meliputi pemeriksaan fasilitas ruang tahanan, jumlah dan kondisi tahanan berserta administrasinya.

3) Pelayanan kesehatan perawatan pembinaan jasmani dan rohani tahanan.

4) Pengelolaan barang titipan milik tahanan

5) Pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta administrasinya.

n. Kasi Propam

1) Melakukan pengawasan dan pengendalian anggota yang melaksanakan Sispam Kota.

2) Mengarahkan dan mengingatkan anggota yang melaksanakan Sispam Kota agar tidak menyalahi prosedur dan bertindak secara profesional.

3) Mengingatkan anggota untuk tidak berlaku anarkis, anggota tidak boleh terpancing emosi.

4) Mengawasi tindakan anggota seandainya pimpinan mengambil tindakan tegas terhadap pendemo dengan mengikuti Protap.

5) Melaksanakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan prilaku dan tindakan personil Polri.

6) Membantu perwira pengendali lapangan dalam mengawasi Personil.

o. Kasi Sitipol

1) Menyiapkan alat komunikasi yang diperlukan pada kegiatan Sispam Kota.

18

2) Menyiapkan chanel cadangan untuk komunikasi.

3) Memelihara jaringan komunikasi kepolisian dan data serta pelayanan telekomunikasi.

4) Menyelenggarakan koordinasi dalam penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dengan satuan fungsi lain.

p. Kasi Keu

1) Menyiapkan rencana anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas pengamanan.

2) Mendistribusikan anggaran kepada personil yang melaksanakan tugas pengamanan.

3) Membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas lain yang diperintahkan.

q. SPKT

1) Melakukan koordinasi dan pemberi bantuan serta pertolongan antara lain TPTKP, Turjawali, dan pengemanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah.

2) Pelayanan informasi yang berkaitan dengan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolresta melalui Bag Ops.

4) Pelayan masyarakat melalui surat dan alkom antara lain telepon, pesan singkat, faxsimile dan internet.

5) Pelayanan kepolisan kepada kepolisian secara terpadu antara lain dalam bentuk LP, STTLP, SP2HP, dll.

r. Urusan Kesehatan

1) Menempatkan anggota Urkes untuk membantu apabila dibutuhkan oleh Personil yang melakukan pengamanan.

2) Menyiapkan kendaraan Ambulance dan peralatan kesehatan lainnya.

3) Melaksanakan koordinasi dengan Bid Dok Kes Polda Kepri dan Dinas Kesehatan Pemerintah.

s. Sat Brimob

Mempersiapkan Personil dan peralatan guna membantu Polresta Barelang apabila dibutuhkan.

19

25. Situasi Kuning

a. Sat Intelkam

1) Melakukan penggalangan terhadap korlap/pimpinan aksi untuk bisa kendalikan massa.

2) Melakukan pemetaan kekuatan massa guna tentukan titik massa yang berpotensi melakukan aksi anarkis.

3) Melakukan Kontra Intelijen dalam kerumunan massa guna meminimalisir kemungkinan terjadinya aksi yang menjurus anarkis.

4) Melakukan pengamatan dan penggambaran serta pencatatan untuk tentukan orang/ oknum yang berpotensi melakukan provokasi.

5) Melaporkan perkembangan situasi kepada pimpinan guna pengambilan keputusan.

b. Sat Bimmas

1) Menyiapakan personil dan memberikan App.

2) Melaksanakan Negosiasi dengan Korlap

3) Memberikan himbauan kepada massa agar tertib dan tidak melanggar hukum.

4) Menfasilitasi keinginan massa kepada pimpinan atau objek yang dituju.

c. Kapolsek

1) Kapolsek melaporkan kepada Kapolresta Barelang situasi sudah mulai tidak tertib dan tidak bisa lagi di kendalikan oleh Personil Polsek.

2) Meminta bantuan kekuatan Personil kepada Kapolresta Barelang dalam hal kekurangan Personil.

3) Memerintahkan personil yang jaga Mako dan jaga Objek Vital untuk meningkatkan kewaspadaan.

d. Kabag Ops

1) Melaksanakan pengendalian Personil dilapangan.

2) Melaporkan perkembangan situasi kepada Kapolresta Barelang.

3) Menggerakkan pasukan cadangan.

4) Meberikan saran kepada Kapolresta Barelang untuk meminta bantuan perkuatan dari satuan TNI melalui Kapolda Kepri.

20

e. Sat Sabhara

1) Unit Patroli

a) Melaksanakan pengawalan massa dari titik kumpul menuju ke Tkp.

b) Melaksanakan keamanan sehingga tdak terjadi masa campuran dengan orang-orang yang diduga sebagai provokator.

c) Melaksanakan penyekatan massa dititik-titik kerawanan.

d) Memberikan himbauan kepada massa agar tertib dan tidak melakukan pelanggaran hukum

e) Membatu Sat Lantas dalam pengaturan arus lalu lintas

2) Unit Dalmas

a) Pada saat massa menutup jalan dengan cara duduk duduk, tidur tidurn aksi teatrikal, dan aksi sejenisnya maka pasukan dalmas membantu menertibkan, mengangkat dan memindahkan ketempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara persuasif dan edukatif.

b) Negosiator tetap melakukan negosiasi dengan korlap semaksimal mungkin.

c) Satuan pendukung atau polisi udara melakuka pemantauan dan memberikan himbauan kepolisian dari udara sedangkan satuan pendukung lainnya melakukan tugas sesuai fungsi dan perannya.

d) Dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf didepan dalmas awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti dengan dalmas lanjut.

e) Atas perintah Kapolresta Barelang dalmas lanjut melakukan lapis ganti dengan dalmas awal dengan cara membentuk formasi bersaf dibelakang dalmas awal, kemudian saf ke dua dan ketiga dalmas awal membuka ke kanan dan kekiri untuk mengambil perlengkapan dalmas guna melakukan penebalan kekuatan dalmas lanjut, diikuti saf ke satu untuk melakukan kegiatan yang sama setelah tali dalmas awal digulung.

f) Setelah dalmas lanjut dan dalmas awal membentuk formasi lapis bersaf, unit satwa ditarik kebelakang menutup kanan dan kiri dalmas.

g) Apabila massa semakin memperlihatkan perilaku menyimpang maka Kapolreta Barelang memberikan himbauan kepolisian.

h) Apabila eskalasi meningkat dan / atau massa melempari petugas dengan benda keras, dalmas lanjut melakukan sikap berlindung selanjutnya Kapolresta memerintahkan Danki dalmas lanjut untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut:

21

- Kendaraan taktis Water Canon pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan penyemprotan, bersamaan dengan itu dalmas lanjut maju melakukan pendorongan massa.

- Petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api (pembakaran ban, sepanduk, bendera dan alat peraga lainya) dan.

- Melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata.

i) Evakuasi terhadap VIP / VVIP pejabat penting lainya dapat menggunakan kendaraan taktis penyelamat (Baracuda).

j) Danki dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolresta Barelang, dan

k) Apabila situasi meningkat Kapolresta Barelang selaku pengendali lapangan dapat memerintahkan lintas ganti dengan PHH Brimob.

f. Sat Pam Obvit

1) Bersama-sama dengan security internal meningkatkan pengamanan pada kawasan wisata.

2) Bersama-sama dengan security internal meningkatkan pengamanan pada objek vital.

3) Bersama-sama dengan security internal meningkatkan pengamanan pada kawasan tertentu / industri.

4) Bersama-sama dengan security internal meningkatkan pengamanan/pengawalan VIP / VVIP.

g. Sat Lantas

1) Unit Patroli

a) Melaksanakan penjagaan dan pengaturan arus lalu lintas di pos-pos lantas yang meliputi pos lantas nagoya, pos lippo bank, pos apartemen harmoni, pos baloi, pos depan indomobil, pos simpang jam, pos BNI, pos simpang kabil, pos muka kuning, pos simpang base cam dan pos sei harapan serta titik yang rawan dengan kemacetan lalu lintas demi terciptanya situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran arus lalin.

b) Melaksanakan pengawalan massa dari titik kumpul menuju ke Tkp.

c) Melaksanakan penyekatan massa dititik-titik kerawanan.

d) Memberikan himbauan kepada massa khususnya pengguna jalan agar tertib dan tidak melakukan pelanggaran hukum.

e) Melaksanakan Patroli untuk mengurai kemacetan di objek pengamanan.

22

f) Melaksanakan penutupan/pengalihan Arus.

2) Unit Dikyasa

Memberikan himbauan tertib berlalu lintas kepada masyarakat khususnya pengguna jalan di objek pengamanan.

3) Unit Laka

Melaksanakan penanganan TPTKP dan olah TKP laka lantas.

h. Sat Reskrim

1) Unit Identifikasi

a) Melaksakan dokumentasi kegiatan.

b) Melaksanakan olah TKP.

c) Mengidentifikasi massa yang diduga sebaga provokator

2) Unit Sidik

a) Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana

b) Menyiapkan administrasi penyidikan.

c) Melaksanakan peroses penyidikan yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyerahan berkas perkara.

d) Memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

e) Mencari saksi dan mengumpulkan barang bukti.

i. Sat Narkoba

Memback-up Sat Reskrim Memonitor dan mulai mengidentifikasi massa pengujuk rasa yang diduga sebagai provokator.

j. Sat Polair

1) Melaksanakan patroli, pengawalan penegakkan hukum diwilayah perairan.

2) Pemberian bantuan SAR di laut/perairan.

3) Pelaksanaan tranportasi kepolisan diperairan untuk tindakan penyelamatan VIP/VVIP jalur laut ketempat yang lebih aman.

4) Melaksanakan koordinasi dengan KPLP/Syahbandar dan instansi terkait lainnya.

23

k. Bag Sumda

1) Menyiapkan transportasi angkutan untuk penggeseran pasukan sekaligus BBM nya.

2) Menyiapkan dukungan logistik berupa makanan / minuman untuk mendukung giat unras.

3) Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait seperti Pemko khususnya untuk bantuan logistik kepada personil baik dari Polri, TNI, dan Sat Pol PP pada saat giat pam unras.

4) Menggerakkan Ton kerangka yang berasal dari anggota Polri (staf) untuk membantu giat pam unras bilamana eskalasi meningkat menjadi anarkis.

5) Melaksanakan pam mako Polresta Barelang dengan menyiapkan segala persediaan sarana prasarana untuk mengantisipasi aksi unras melakukan penyerangan ke Mako Polresta Barelang.

l. Bag Ren

Bersama-sama dengan kasi keuangan untuk membuat rencana kebutuhan dan anggaran pelaksanaan giat unras.

m. Kasat Tahti

Meningkatkan pengamanan dan pengawasan di ruang tahanan.

n. Kasi Propam

1) Melakukan pengawasan dan pengendalian anggota yang melaksanakan Sispam Kota.

2) Mengarahkan dan mengingatkan anggota yang melaksanakan Sispam Kota agar tidak menyalahi prosedur dan bertindak secara profesional.

3) Mengingatkan anggota untuk tidak berlaku anarkis, anggota tidak boleh terpancing emosi.

4) Mengawasi tindakan anggota seandainya pimpinan mengambil tindakan tegas terhadap pendemo dengan mengikuti Protap.

5) Melaksanakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan prilaku dan tindakan personil Polri.

6) Membantu perwira pengendali lapangan dalam mengawasi Personil.

o. Kasi Sitipol

1) Menyiapkan alat komunikasi yang diperlukan pada kegiatan Sispam Kota.

2) Menyiapkan chanel cadangan untuk komunikasi.

24

3) Memelihara jaringan komunikasi kepolisian dan data serta pelayanan telekomunikasi.

4) Menyelenggarakan koordinasi dalam penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dengan satuan fungsi lain.

p. Kasi Keu

1) Menyiapkan ren anggaran untuk mendukung pelaksanaan keamanan.

2) Mendistribusikan anggaran kepada personil yang melaksanakan (BBM dan Konsumsi).

3) Membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas lain yang diperintahkan.

q. SPKT

1) Melakukan koordinasi dan pemberi bantuan serta pertolongan antara lain TPTKP, Turjawali, dan pengemanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah.

2) Pelayanan informasi yang berkaitan dengan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolresta melalui Bag Ops.

4) Pelayan masyarakat melalui surat dan alkom antara lain telepon, pesan singkat, faxsimile dan internet.

5) Pelayanan kepolisan kepada kepolisian secara terpadu antara lain dalam bentuk LP, STTLP, SP2HP, dll.

r. Urusan Kesehatan

1) Memberikan pertolongan kepada anggota polri dan masyarakat yang bila mana anggota/masyarakat yang menjadi korban unras dengan memberikan pertolongan pertama dan apabila tidak bisa ditangani maka korban di arahkan kerumah sakit terdekat.

2) Berkoordinasi dengan pihak Rumah sakit untuk merujuk korban unjuk rasa.

s. Sat Brimob

Mempersiapkan lintas ganti dengan pasukan dalmas lanjut

26. Situasi Merah

a) Sat Intel

1) Membantu Reskrim melakukan upaya penegakkan hukum.

25

2) Melaksanakan operasi cipta kondisi dalam rangka memulihkan situasi aman dan kondusif.

3) Mengidentifikasi para tokoh dan pelaku untuk disampaikan ke Sat Reskrim untuk penindakan hukum.

b) Sat Bimmas

1) Menyiapkan langkah-langkah persuasif untuk rehabilitasi sosial.

2) Melakukan pendekatan terhadap awak media.

3) Melakukan koordinasi dan memberi informasi kepada BUJP untuk meningkatkan pengamanan dilingkup kerjanya masing-masing.

c) Kapolsek

1) Memperkuat jaga Mako dengan memberdayakan potensi masyarakat (tomas, toga, todat dan lainnya).

2) Memonitor dan meningkatkan kewaspadaan serta melaporkan situasi Mako serta Objek Vital Lainnya di wilayah Polsek.

3) Mengendalikan personil BKO bila polsek mendapat tambahan perkuatan dari satuan atas.

d) Kabag Ops

1) Melaporkan perkembangan situasi kepada Kapolresta Barelang.

2) Melaksanakan alih komando kepada Kapolresta Barelang / Brimob.

3) Membantu Kapolresta Barelang/Brimob mengendalikan Personil.

e) Sat Sabhara

1) Pasukan dalmas lanjut melakukan penutupan serong kiri dan kanan (situasional) terhadap pasukan Detasemen/kompi PHH Brimob dan diikuti unit satwa, rantis pengurai massa sabhara membentuk formasi sejajar dengan rantis pengurai massa detasemen PHH Brimob.

2) Dalmas lanjut dan rantis pengurain massa sabhara bergerak mengikuti aba aba dan gerakan detasemen / kompi PHH brimob.

f) Sat Pam Obvit

1) Personil Sat Pam Obvit ditarik ke kesatuan sebagai pasukan cadangan Polresta Barelang.

2) Tanggung jawab pengamanan Objek Vital diserahkan kepada TNI dan security internal

26

g) Sat Lantas

1) Menyiapkan rute alternatif untuk penyelamatan/escape pejabat VIP/VVIP.

2) Melaksanakan pam rute / jalur.

3) Melaksanakan pengawalan VIP/VVIP.

h) Sat Reskrim

1) Tim lidik melakukan penangkapan terhadap pelaku tindakan anarkis dan provokator di TKP.

2) Tim identifikasi melakukan pulbaket melalui audio visual yang dimiliki (Photo, dan camera Video) terhadap para pelaku kerusuhan.

3) Bila keadaan sudah kondusif segara melakukan :

a) Olah TKP menetapkan status quo dengan memasang police line (tim identifikasi).

b) Mengumpulkan barang bukti yang ada di TKP pasca kerusuhan.

c) Mengumpulkan data-data yang terkait untuk penyelidikan dan penyidikan (pemenuhan alat bukti).

d) Melakukan upaya paksa setelah pulbaket dirasakan cukup (pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan) terhadap orang-orang yang terlibat baik sebagai saksi atau tersangka.

e) Bila mencukupi bukti permulaan yang cukup sebagai tindak pidana dan layak untuk diberkas, segera lakukan pemberkasan untuk diajukan penuntutan ke JPU.

i) Sat Narkoba

Bekerja sama dengan Sat Reskrim dalam melakukan tindakan hukum.

j) Sat Polair

1) Menyiapkan sarana untuk penyelamatan VIP/VVIP apabila tidak memungkinkan melalui jalur darat ketempat yang lebih aman.

2) Komunikasi aktif melalui HT dengan Kodal dilokasi unjuk rasa untuk mengetahui perkembangan situasi.

k) Bag Sumda

1) Menyiapkan transportasi angkutan untuk penggeseran pasukan sekaligus BBM nya.

2) Menyiapkan dukungan logistik berupa makanan/minuman untuk mendukung Sispam Kota.

27

3) Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait seperti Pemko khususnya untuk bantuan logistik kepada personil baik dari Polri, TNI, dan Sat Pol PP pada saat giat Sispam Kota.

4) Melaksanakan pam mako Polresta Barelang dengan menyiapkan segala persediaan sarana prasarana untuk mengantisipasi aksi massa melakukan penyerangan ke Mako Polresta Barelang.

l) Bag Ren

Bersama-sama dengan kasi keuangan untuk membuat rencana kebutuhan dan anggaran pelaksaan giat unras.

m) Kasat Tahti

1) Menerima tersangka dan barang bukti pelaku tindak pidana yang telah melakukan tindakan anarkis dari Sat Reskrim.

2) Mencatat identitas dan didata.

3) Meningkatkan pengamanan dan pengawasan di ruang tahanan.

n) Kasi Propam

1) Melakukan pengawasan dan pengendalian anggota yang melaksanakan pam unras

2) Mengarahkan dan mengingatkan anggota yang melaksanakan pam unras agar tidak menyalahi prosedur dan bertindak secara profesional

3) Mengingatkan anggota pada saat pendemo berlaku anarkis, anggota tidak boleh terpancing emosi

4) Mengawasi tindakan anggota seandainya pimpinan mengambil tindakan tegas terhadap pedemo dengan mengikuti protap.

o) Kasi Sitipol

Melaksanakan pengamanan mako dan membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas lain yang diperintahkan

p) Kasi Keu

Melaksanakan pengamanan mako dan membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas lain yang diperintahkan.

28

q) Urusan Kesehatan

1) Memberikan pertolongan kepada anggota polri dan masyarakat yang menjadi korban unras dengan memberikan pertolongan pertama dan apabila tidak bisa ditangani maka korban di arahkan kerumah sakit terdekat.

2) Berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit untuk merujuk korban unjuk rasa.

3) Mendata jumlah korban anggota Polri dan masyarakat

r) Sat Brimob

1) Kapolda kepri memerintahkan kepala detasemen atau kompi PHH Brimob untuk lintas ganti dengan dalmas lanjut

2) Detasemen atau kompi PHH Brimmob maju membentuk formasi bersaf sedangkan pasukan dalmas lanjut melakukan penutupan serong kiri dan kanan (situasional) terhadap pasukan detasemen/ kompi PHH Brimod dan di ikuti unt satwa, rantis pengurai massa sabhara membentuk formasi sejajar dengan rantis pengurai massa detasemen PHH brimob

3) Dalmas lanjut dan rantis pengurai massa sabhara bergerak mengikuti aba aba dan gerakan detasemen/kompi PHH brimob

4) Apabila pada satuan kewilayahan yang tidak ada detasemen atau kompi PHH Brimob maka Kapolda Kepri selaku pengendali umum memerintahkan kapolresta barelang menurunkan peleton penindak sabhara untuk melakukan penindakan hukum yang didukung oleh satuan dalmas lanjut polresta atau polres terdekat

27. Rehabilitasi

a) Sat Intel

1) Melakukan cipta kondisi dengan melakukan penggalangan terhadap massa dan melakukan kontra agar setiap tindakan kepolisian tetap bisa memberikan rasa aman;

2) Melakukan lidik lanjutan terhadap aksi yang mungkin bakal terjadi pasca situasi merah;

3) Melakukan penggalang Tomas, Todat, LSM, dan ormas lainnya guna mendukung setiap tindakan kepolisian dan bantu harkamtibmas;

4) Membuat laporan intelsus, lapsus, maupun telaahan intelijen terhadap giat yang terjadi yang dilakukan dan upaya yang dilaksanakan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan.

29

b) Sat Binmas

1) Melakukan penyuluhan terhadap tokoh Tomas, Toga, Toda;

2) Melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat khususnya ditempat-tempat keramaian;

3) Mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat dan ketua elemen-elemen buruh;

4) Melakukan patroli dialogis;

5) Melakukan himbauan kesekolah-sekolah;

6) Melakukan pembinaan keamanan di pos-pos kamling;

7) Menbuat selebaran-selebaran yang isinya himbauan tentang keamanan.

c) Sat Sabhara

Melakukan pemulihan situasi melalui patroli dialogis.

d) Sat Pam Obvit

1) Melakukan pemulihan situasi melalui patroli dialogis;

2) Memberikan penyuluhan di kawasan Industri dan kawasan Objek Vital.

e) Sat Lantas

1) Melaksanakan giat simpatik berupa penyuluhan kepada masyarakat, memberi bunga, brosur dsb ;

2) Melaksanakan citra pelayanan publik;

3) Quick respons dalam penanganan laka lantas;

4) Melaksanakan turjawali;

5) Melaksanakan public addres kepada masyarakat.

f) Sat Reskrim

1) Melaksanakan Kring Reserse;

2) Melaksanakan patroli dialogis gabungan dengan fungsi lain.

g) Sat Narkoba

1) Melaksanakan Kring Reserse;

2) Melaksanakan patroli dialogis gabungan dengan fungsi lain.

30

h) Sat Polair

Menampilkan sosok polisi yang simpatik dan komunikasi dengan masyarakat di pelabuhan-pelabuhan sehingga memberikan rasa aman dan nyaman terhadap wisatawan domestik/mancanegara, komunitas jasa pengguna transportasi laut dengan harapan arus wisatawan / Investor ke Batam tidak terganggu.

i) Sat Brimob

Melakukan monitoring melalui patroli dialogis bersama-sama dengan Sat Sabhara.

V. KONSIGNES

28. Larangan

a. Bersikap arogan dan terpancing oleh prilaku massa;

b. Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur;

c. Membawa peralatan diluar peralatan dalmas;

d. Membawa senjata tajam dan peluru tajam;

e. Keluar dari ikatan satuan / formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;

f. Mundur membelakangi massa pengunjuk rasa;

g. Mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan sexsual/perbuatan asusila, memaki-maki pengunjuk rasa;

h. Melakukan perbuatan lainya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

29. Kewajiban

a. Menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa;

b. Melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan;

c. Setiap pergerakan pasukan dalmas selalu dalam ikatan satuan dan membentuk formasi sesuai ketentuan;

d. Melindungi jiwa dan harta benda;

e. Tetapmenjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selasai;

f. Patuh dan taat kepada perintah kepala kesatuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tindakan nya.

31

VI. PERMINTAAN BANTUAN

30. Bantuan TNI

Atas permintaan Kapolresta Barelang melalui Kapolda Kepri mengajukan permintaan kepada pimpinan TNI untuk ikut membantu pengamanan Objek Vital di wilayah Hukum Polresta Barelang dan berada dibawah kendali Kapolresta Barelang.

31. Prosedur Perbantuan Dengan Pemko Batam

a. Atas permintaan Kapolresta Barelang kepada Walikota Batam agar memerintahkan Kasatpol PP untuk ikut membantu pengamanan gedung perkantoran Instansi pemerintah.

b. Penggerakan PBK untuk membantu dalam penanggulangan kejadian kebakaran atau kasus-kasus pembakaran.

c. Dinas kesehatan diminta menyiapkan ambulance, tenaga medis, dan rumah sakit yang terdekat dengan lokasi Kontijensi atau kerusuhan massa supaya siap terima korban.

32. Prosedur Perbantuan Dengan BP Kawasan

a. Atas permintaan Kapolresta Barelang kepada Ketua BP Kawasan Batam agar memerintahkan Dit Pam BP Kawasan untuk ikut membantu pengamanan gedung perkantoran Instansi pemerintah.

b. Penggerakan PBK untuk membantu dalam penanggulangan kejadian kebakaran atau kasus-kasus pembakaran.

c. Penggerakan Helicopter untuk membantu dalam pemantauan situasi kontijensi lewat udara.

VII. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

Adapun dukungan Administrasi, Logistik dan Operasional yang dibutuhkan dalam Sispam Kota Barelang ini menggunakan DIPA RKA-KL Polresta Barelang.

VIII. KODAL

33. Kapolda selaku penanggung jawab umum pada tingkat provinsi dapat mengambil alih kendali mana kala menurut penilaian situasi Kapolresta Barelang mengalami kesulitan atau halangan;

34. Karo Ops selaku Pengendali Umum;

32

35. Kapolresta Barelang selaku pengendali pasukan dan penanggung jawab Polresta Barelang;

36. Kabag Ops selaku Pengendali lapangan kota Barelang;

37. Kapolsek selaku pengendali dan penanggung jawab lapangan pada tingkat wilayah polseknya masing masing;

38. Dalam hal keadaan eskalasi semakin meningkat, maka komando dan pengendalian diambil allih secara berjenjang ke atas;

39. Dalam penggerakan TNI dan instansi diluar Polri, maka komando dan pengendalian taktis berada pada Kapolresta Barelang, sedangkan komando dan pengendalian teknis berada pada pimpinan TNI dan instansi tersebut;

40. Pengemban fungsi pengawasan dan Propam Polresta Barelang berkewajiban melaksanakan pengawasan dan pencegahan terhadap perilaku anggota dalam penanganan peristiwa yang terjadi supaya tidak terjadi pelanhgaran hukum dan HAM oleh anggota Polri di lapangan;

IX. PENUTUP Demikianlah Protap Sistem Pengamanan Kota Batam ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penanganan unjuk rasa.

Batam, Januari 2018

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG

HENGKI,S.I.K.,M.H KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010447