Proses Penyusunan Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM

Pemahaman tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Proses Penyusunan

Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM

Sosialisasi Implementasi Standar Pelayanan Minimal danRehabilitasi Sosial Penerima Manfaat pada Balai Rehabilit asi

Semarang, 21 – 22 November 2012

Decentralization as Contribution to Good Governance

Sub-National Implementation Central Java

Oleh: Syahroni Ateng Syafrudin

Provincial Coordinator, GFA/GIZ-DeC GG SNI Central Java

KEWAJIBAN KONSTITUTIONAL NEGARA

• Negara berkewajiban menjamin hak-haktertentu setiap warga, termasuk hak untukmemperoleh pelayanan dasar dengan mutuatau standar tertentu.atau standar tertentu.

• Kewajiban negara tersebut diselenggarakanoleh Pemerintah (Pusat) dan PemerintahDaerah.

• Diperlukan suatu instrumen agar pelayanandasar menjadi perhatian dan prioritas.

URUSAN PEMERINTAHAN

KONKURENABSOLUT

PILIHANWAJIB

Kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi

Kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi

Struktur Urusan Pemerintahan

PILIHANWAJIB

PELAYANAN DASAR NON PELAYANAN

DASAR

S P M

15 Urusan

15 Urusan

dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber daya personil, dan

ketersediaan sarana dan prasarana.

dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber daya personil, dan

ketersediaan sarana dan prasarana.

memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

UU No. 32/2004

KEDUDUKAN SPM dalam URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN STANDAR PELAYANAN

MINIMAL

• Urusan pemerintahan yang bersifat wajib.

• Menyangkut penyediaan pelayanan dasar.

• Apabila merupakan pelayanan dasar maka• Apabila merupakan pelayanan dasar makaberpedoman pada standar pelayananminimal (SPM).

• Urusan wajib, pelayanan dasar dan SPMdilaksanakan secara bertahap danditetapkan oleh Pemerintah.

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

• Standar Pelayanan Minimal adalah salah satuinstrumen desentralisasi dan otonomi daerahuntuk mengendalikan agar pelayanan dasardiperhatikan serta diprioritaskan oleh pemerintahdaerah.

• Merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu• Merupakan ketentuan tentang jenis dan mutupelayanan dasar yang merupakan urusan wajibdaerah yang berhak diperoleh setiap warga secaraminimal.

• Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga)menyusun dan menetapkan SPM sementaraPemerintah Daerah melaksanakan danmenerapkan SPM

Kerangka Regulasi terkait SPM

• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

• Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah

• Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah

• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

• Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LPPJ KDH dan

Informasi PPD kepada Masyarakat

• PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

• PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

• PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Kerangka Regulasi terkait SPM

(Lanjutan)

• Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah

• Permendagrii Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal

• Permendagri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Pencapaian Standar Pelayanan MinimalRencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

• Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

• Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-76 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal

• Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-283 Tahun 2011

tentang Pembentuan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan

Minimal

Contoh Definisi Operasional (DO)

• Contoh SPM Kesehatan, Pelayanan Dasar:

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4

adalah cakupan Ibu hamil yang telah

memperoleh pelayanan antenatal sesuai memperoleh pelayanan antenatal sesuai

dengan standar paling sedikit 4 kali di

satu wilayah kerja pada kurun waktu

tertentu.

Contoh Rumus dari DO

• Rumus

Cakupan kunjungan ibu hamil K4

=

Jml Ibu Hamil yg memperoleh pelayanan

antenatal K4 di satu wil. kerja pada kurun waktu tertentu

x 100%

Jumlah sasaran ibu hamil di satu wil. kerja dalam Penyebut Jumlah sasaran ibu hamil di satu wil. kerja dalam kurun waktu yang sama

Pembilang Jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar minimal 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Penyebut Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Ukuran/Konstanta Persentase (%)

Penyebut

Contoh Rumus dari DO

Contoh: Definisi Operasional SPM Bidang Sosial

Persentase (%) PMKS

skala kab/kota yang

memperoleh bantuan

sosial untuk

pemenuhan kebutuhan

dasar

Jumlah PMKS yang

memperoleh bantuan

sosial dalam 1 tahun

= X 100%

Jumlah PMKS skala

kab/kota dalam 1 tahun

dasar kab/kota dalam 1 tahun

yang seharusnya

memperoleh bantuan

sosial

Pembilang: Jumlah PMKS yang memperoleh

bantuan sosial dalam 1 tahun

Penyebut: Jumlah PMKS skala kab/kota dalam 1

tahun yang seharusnya memperoleh

bantuan sosial

Ukuran/Konstanta: Persentase (%)

Sumber: Permen Sosial No. 129/HUK/2008

Penerapan dan Pencapaian SPM

• Setelah dipahami pengertian SPM, selanjutnya

harus disusun suatu Rencana Aksi Penerapan dan

Pencapaian SPM yang biasanya berjangka

menengah.

• Dalam hal ini dibutuhkan suatu analisis atau • Dalam hal ini dibutuhkan suatu analisis atau kajian kebutuhan pembiayaan pencapaian SPM (Perencanaan Pembiayaan SPM).

• Agar dapat diimplementasikan, diterapkan dan

dicapai, maka Rencana Aksi tersebut harus

terinternalisasi atau terintegrasi ke dalam

mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah

DIAGRAM SKEMATIK PERENCANAAN & PENGANGGARAN DAERAH

EVALUASI TAHUNAN

1. Analisis Kebijakan Nasional

2. Analisis Ekonomi Daerah

3. Proyeksi Estimasi Pendapatan

4. Survey Kepuasan Masyarakat

5. Survey Penjaringan Aspirasi

6. Evaluasi Program/Proyek

MUSRENBANG

MUSRENBANGDES /

MUSRENBANGKEL

MUSRENBANG

KECAMATANDOKUMEN PELAKSANAAN

APBD (TAHUN BERJALAN)

RKA-SKPD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

RENSTRA SKPD / RENSTRA DINAS

RENJA

SKPD-1

RENJA

SKPD-2

RENJA

SKPD-3

RENJA

SKPD-4

RENJA

SKPD-5

Visi, Misi dan Program KDH

Rancangan AwalRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

RKPD

Indikatif

1

RKPD

Indikatif

2

RKPD

Indikatif

3

RKPD

Indikatif

4

RKPD

Indikatif

5

PROFIL DAERAH

(Data & Informasi)

DPRD

KEBIJAKAN UMUM

APBD

PRIORITAS DAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

RANCANGAN AWAL

RKPD

PEMDA

MONITORING

& EVALUASI

(MONEV)

R / APBDTahun Anggaran

yang Direncanakan

RKA SKPD(TAHUN BERIKUTNYA)

MUSRENBANG

KABUPATEN / KOTA IMPLEMENTASI PROGRAM

(TAHUN BERJALAN)

DOKUMEN PELAKSANAAN

ANGGARAN

RANCANGAN AKHIR

RKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN APBD

RANCANGAN

AWAL RENJA

SKPD

RANCANGAN AKHIR

RENJA-SKPD

Dokumen-dokumen Perencanaan

Dan Penganggaran Daerah

RPJPD: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (20 tahun)

RPJMD: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (5 tahun)

Renstra SKPD: Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (5 tahun)

RKPD: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rencana Tahunan Daerah)RKPD: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rencana Tahunan Daerah)

Renja SKPD : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (1 tahun)

KUA: Kebijakan Umum Anggaran Tahunan

PPAS: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

RKA SKPD: Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

R/APBD : Rancangan / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

DPA : Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pengintegrasian SPM ke dalam

Dokumen-dokumen Perencanaan

dan Penganggaran Daerah

RPJMDRenstra SKPDRKPDStandar RKPDRenja SKPDKUAPPASRKA SKPDR/APBD DPA

Standar Pelayanan

Minimal

Tahapan Umum Perencanaan

TAHAPAN KEGIATAN

HASIL / KELUARAN

PemahamanDaerah

Profil / Potret Daerah:*Kondisi Fisik Geografis*Kondisi Sosial-Ekonomi*Kondisi Sosial Budaya*Kondisi Lingkungan Hidup*Masalah-masalah Daerah*Potensi-Potensi Daerah*Peluang & Tantangan

*Visi & Misi DaerahPerumusanKebijakan

*Visi & Misi Daerah*Tujuan-tujuan (Goal)*Arahan Pembangunan*Strategi Umum*Prioritas Pembangunan

Perumusan & PenetapanProgram-Program

atau Rencana Tindak

Program-Program atauRencana Tindak SebagaiPedoman PelaksanaanPembangunan Daerah

Monitoring & Evaluasi

*Koreksi / Pelurusan bilaAda Penyimpangan

*Umpan Balik bagiPerencanaan Selanjutnya


Tahapan Proses Perencanaan

dan Penganggaran Daerah

� Pada tahap Pemahaman Daerah melalui Evaluasi dan Analisis Daerahuntuk menyusun Profil atau Potret Daerah, di mana gambaran situasi dan kondisi daerah terkini harus mencakup gambaran tentang status tingkat pencapaian SPM pelayanan dasar dari masing-masing Urusan Pemerintahan Wajib

� Pada tahap Perumusan Kebijakan Jangka Menengah:

=> Dalam perumusan visi dan misi daerah yang berkaitan dengan peningkatan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat dan penanggulanan kemiskinan

=> Pada tahap penetapan prioritas, di mana urusan pemerintahan wajib dan kewajiban daerah sudah tentu harus diprioritaskan

=> Pada tahap perumusan kebijakan dan prioritas sektor dalam Renstra SKPD

� Pada tahap penyusunan program-program indikatif tahunan untuk selama 5 (lima) tahun yang dilengkapi dengan indikator-indikator kinerjanya.


Tahapan Proses Perencanaan

dan Penganggaran Daerah (Lanjutan)

� Pada tahap perumusan dan penetapan kebijakan dan prioritas tahunan maupun program-program tahunan dalam RKPD maupun Renja SKPD.

� Pada tahap proses partisipasi masyarakat melalui Musrenbang atau Forum Stakeholders atau Forum SKPD, di mana para pemangku kepentingan menggunakan Daftar SPM sebagai referensi dan kepentingan menggunakan Daftar SPM sebagai referensi dan bahan pembanding untuk menelaah program-program atau rencana tindak yang diusulkan

� Pada tahap perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), di mana target-target pencapaian SPM dari Urusan-urusan Wajib tertentu harus ditetapkan dalam KUA.

� Pada tahap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan Rancangan APBD sebagai kelanjutan dari penyusunan Renja SKPD dan Kebijakan Umum Anggaran dalam proses penganggaran tahunan, di mana sasaran atau target pencapaian SPM tahunan ditetapkan dan dibiayai

PENGERTIAN, GUNA DAN TUJUAN RENCANA AKSI

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR

PELAYANAN MINIMAL

• “Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM” adalah

dokumen rencana aksi jangka menengah antara 3

hingga 5 tahun.

Rencana aksi ini menggambarkan dan menguraikan • Rencana aksi ini menggambarkan dan menguraikan

serta menjelaskan bagaimana SPM tersebut dari sektor

yang bersangkutan akan diterapkan dan dicapai dalam

periode tertentu, atau bagaimana proses dan tahapan

atau mekanisme penerapan dan pencapaian SPM.

•

Rencana aksi ini berisi dan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

• gambaran umum tentang profil dan status data dan informasi

kondisi pelayanan dasar penerapan dan pencapaian SPM yang

bersangkutan;

• persoalan atau permasalahan, tantangan dan pontensi sumber

daya dalam penerapan dan pencapaian SPM;



PELAYANAN MINIMAL (Lanjutan)

daya dalam penerapan dan pencapaian SPM;

• kebijakan dan strategi umum jangka menengah untuk mengatasi

persoalan dan tantangan serta dalam memanfaatkan potensi

sumber daya yang tersedia; dan

• program-program dan kegiatan-kegiatan rinci beserta indikator

pencapaiannya sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan

Petunjutk Teknis (Juknis) dari Kementerian/Lembaga yang terkait;

• kerangka penganggaran bagi pembiayaan penganggaran

penerapan dan pencapaian SPM.

Guna dan manfaat dari dokumen rencana aksi:

• Sebagai alat koordinasi bagi para pihak yang berkepentingan

dalam penerapan dan pencapaian SPM

• Sebagai pedoman dan arahan dalam perencanaan atau




• Sebagai pedoman dan arahan dalam perencanaan atau

penyusunan rencana tahunan penerapan dan pencapaian SPM

termasuk dalam penganggaran tahunanannya.

• Sebagai pedoman dan arahan pelaksanaan penerapan dan

pencapaian SPM

• Sebagai pedoman dan arahan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM

Guna dan manfaat dari dokumen rencana aksi:

• Sebagai pedoman dan arahan bagi pelaporan pelaksanaan

penerapan dan pencapaian SPM serta memberikan umpan

balik dan rekomendasi bagi penyusunan rencana aksi




balik dan rekomendasi bagi penyusunan rencana aksi

periode selanjutnya.

• Sebagai pedoman dan arahan untuk memudahkan

pengintegrasian penerapan dan pencapaian SPM ke dalam

mekanisme dan dokumen-dokumen perencanaan dan

penganggaran daerah.

TUJUAN penyusunan Rencana Aksi Penerapan dan

Pencapaiian SPM

adalah untuk menyusun, merumuskan dan menyediakan

alat koordinasi serta pedoman dan arahan secara




alat koordinasi serta pedoman dan arahan secara

sistematis bagi para pihak yang berkepentingan dalam

perencanaan dan penganggaran tahunan, pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi serta pelaporan penerapan dan

pencapaian SPM hingga memudahkan pengintegrasian

SPM ke dalam dokumen-dokumen perencanaan dan

penganggaran daerah bagi Implementasi SPM.

PROSES & MEKANISME PENGKAJIAN KEBUTUHAN

DAN PENYUSUNAN RENCANA TINDAK/AKSI

UNTUK MENCAPAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. Mengidentifikasi Daftar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Kementerian/Lembaga Teknis Sektoral)

2. Mengkaji kondisi status pencapaian SPM sekarang di daerah

3. Membandingkan pencapaian nilai SPM sekarang dengan Darftar SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Bila ada kesenjangan SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Bila ada kesenjangan atau kekurangan dari nilai SPM, berarti ada masalah.

4. Identifikasi dan analisis masalah beserta penyebab masalah hingga ditemukan akar atau dasar masalahnya.

5. Identifikasi dan analisis berbagai kemungkinan untuk menemukan solusi atau tuntutan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Gunakan Daftar Pedoman atau Petunjuk Teknis yang telah disusun dan diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga teknis/sektoral berkaitan dengan SPM yang bersangkutan sebagai pembanding atau referensi.

6. Identifikasi kegiatan-kegiatan serta barang-barang dan jasa-jasa apa saja yang diperlukan untuk menutupi kesenjangan pencapaian SPM

7. Hitung ongkos atau biaya-biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan serta mengadakan




(Lanjutan)

melaksanakan kegiatan-kegiatan serta mengadakan barang dan jasa yang teridentifikasi untuk mencapai SPM, baik biaya langsung maupun tidak langsung.

8. Identifikasi kapasitas sumber daya dan dana yang tersedia bagi upaya-upaya untuk mencapai SPM

9. Tetapkan berapa lama atau berapa tahun masalah-masalah atau kesenjangan tersebut di atas dapat diselesaikan berdasarkan sumber daya dan dana yang tersedia, kemudian tetapkan juga target-target tahunan pencapaian SPM.

10. Rumuskan program-program dan kegiatannya beserta indikator-indikator keluaran dan hasil (kinerja) serta mekanisme kerja dan organisasi sebagai Rencana Tindak untuk menggali dan memobilisasi sumber daya dan dana yang diperlukan untuk mencapai SPM.

11. Integrasikan rencana aksi pencapaian SPM tersebut ke dalam Renstra




(Lanjutan)

11. Integrasikan rencana aksi pencapaian SPM tersebut ke dalam Renstra dan Renja SKPD serta RPJMD dan RKPD, sehingga akhirnya bisa dimasukan juga kedalam RKA SKPD dan R/APBD.

12. Kendalikan pelaksanaan upaya-upaya tindakan (Implementasi Rencana Tindak) untuk mencapai SPM melalui monitoring dan evaluasi (Monev) selama pelaksanaannya agar pencapaian SPM dapat berjalan sesuai dengan rencana.

13. Evaluasi dampak dari program dan kegiatan pencapaian SPM apabila suatu tahap pelaksanaanya telah selesai, untuk memperoleh pembelajaran dan umpan balik bagi perencanaan dan penyusunan rencana tindak pencapaian SPM tahun-tahun selanjutnya.

Contoh: Format atau Outline Rencana Aksi

Penerapan dan Pencapaian SPM Sosial

PENGANTARSKEMATIK DIAGRAM RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM

I. PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang1.2. Landasan Hukum1.3. Tujuan dan Sasaran1.4. Sistematika Dokumen Rencana Aksi

II. PROFIL DAN STATUS PELAYANAN SPM KESEJAHTERAAN SOSIA L2.1. Profil Pelayanan Dasar Kesehatan2.2. Status Pencapaian SPM Kesehatan2.3. Potensi, Masalah, Kendala serta Kebutuhan Upaya Pencapaian SPM Kesehatan2.3. Potensi, Masalah, Kendala serta Kebutuhan Upaya Pencapaian SPM Kesehatan

III. ANALISIS DAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENCA PAIAN PENERAPAN SPM SOSIAL31. Identifikan Kegiatan dan Kebutuhan Barang dan Jasa untuk mencapai SPM Kesehatan (Bisa dilihat da ri Juknis/Juklak

Kementerian Kesehatan)3.2. Perhitungan Kebutuhan Pembiayaan bagi Pencap aian masing-masing Jenis Pelayanan SPM Kesehatan

3.3. Identifikasi Ketersediaan Sumber Daya Keuanga nIV. RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM KESEJAHTERAAN SOSIAL

4.1. Kebijakan dan Strategi Umum Jangka Menengah ( 2013 – 2018) Penerapan & Pencapaian SPM Sosial4.2. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta K erangka Anggaran 20134.3. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta K erangka Anggaran 20144.4. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta K erangka Anggaran 20154.5. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta K erangka Anggaran 20164.6. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta K erangka Anggaran 20174.7. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta K erangka Anggaran 2018

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI5.1. Kesimpulan5.2. Rekomendasi

LAMPIRANMatriks Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pencapaia n SPM Bidang Sosial

Contoh: Matriks Rencana Aksi Penerapan

dan Pencapaian SPM untuk Jangka

Menengah

KodeProgram dan

Kegiatan

Indikator

SPM

Berdasarkan

Ketetapan

Kementerian

Data Capaian

SPM pada

Tahun Awal

Perencanaan

Rencana Capaian SPM

pada Tahun Anggaran

berjalan

(2012)

Target SPM dan Kerangka Pendanaan

Unit

Kerja

SKPD

Pena

ng-

gung

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Kondisi

Kinerja pada

akhir

periode

Renstra

SKPD

(Tahun ..)

Kegiatan Kementerian

/

Lembaga

Sektor

Perencanaan

(2011)

gung

-

jawa

b

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(19

)(20)

1 01 01 Program .......

1 01 01 01 Kegiatan......

1 01 01 Program .......

1 01 01 01 Kegiatan......

Dst ....

1 01 01 Program .......

1 01 01 01 Kegiatan......

Contoh: Surat Keputusan Kepala SKPD

Tentang Rencana Aksi Penerapan dan

Pencapaian SPM

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No. 44 Phone (0291) 591427, 591743 Fax. (0291)

591427

E-mail : [email protected]

J E P A R A 59411

KABUPATEN JEPARA

NOMOR. 990/04204 TAHUN 2012

TENTANG :

RENCANA AKSI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

(SPM)

DINAS KESEHATAN

TAHUN 2013 – 2017

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No. 44, Telp (0291) 591427, 591743, Fax (0291) 591427 E-Mail : [email protected]

Contoh: Surat Keputusan Kepala SKPD

Tentang Rencana Aksi Penerapan dan

Pencapaian SPM

Posisi SPM dalam Bagan Alir

Penyusunan Renstra SKPD

Sumber: Permendagri No. 54/2010

Tabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang diser tai Kebutuhan Pendanaan Rancangan Renstra SKPD

Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

KodeKodeKodeKode

Bidang Urusan Bidang Urusan Bidang Urusan Bidang Urusan PemerintahanPemerintahanPemerintahanPemerintahan

dan Program Prioritas dan Program Prioritas dan Program Prioritas dan Program Prioritas PembangunanPembangunanPembangunanPembangunan

IndikatorIndikatorIndikatorIndikator Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja

ProgramProgramProgramProgram (outcome)(outcome)(outcome)(outcome)

Kondisi Kondisi Kondisi Kondisi Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja pada pada pada pada AwAwAwAwal al al al

RPJMD RPJMD RPJMD RPJMD (Tahun 0)(Tahun 0)(Tahun 0)(Tahun 0)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanCapaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanCapaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanCapaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPDSKPDSKPDSKPD Penanggung Penanggung Penanggung Penanggung

JawabJawabJawabJawab

TahunTahunTahunTahun----1111 TahunTahunTahunTahun----2222 TahunTahunTahunTahun----3333 TahunTahunTahunTahun----4444 TahunTahunTahunTahun----5555 Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja

pada akhir pada akhir pada akhir pada akhir periode RPJMDperiode RPJMDperiode RPJMDperiode RPJMD

TargetTargetTargetTarget RpRpRpRp targettargettargettarget RpRpRpRp TargetTargetTargetTarget RpRpRpRp targettargettargettarget RpRpRpRp targettargettargettarget RpRpRpRp targettargettargettarget RpRpRpRp

(1)(1)(1)(1) (2)(2)(2)(2) (3)(3)(3)(3) ((((4)4)4)4) (5)(5)(5)(5) (6)(6)(6)(6) (7)(7)(7)(7) (8)(8)(8)(8) (9)(9)(9)(9) (10)(10)(10)(10) (11)(11)(11)(11) (12)(12)(12)(12) (13)(13)(13)(13) (14)(14)(14)(14) (15)(15)(15)(15) (16)(16)(16)(16) (17)(17)(17)(17)

1 Urusan WajibUrusan WajibUrusan WajibUrusan Wajib

1 01 PendidikanPendidikanPendidikanPendidikan

1 01 01 Program.........Program.........Program.........Program.........

1 01 02 Program.........Program.........Program.........Program......... 1 01 02 Program.........Program.........Program.........Program.........

1 01 03 Dst .....Dst .....Dst .....Dst .....

1 02 KesehatanKesehatanKesehatanKesehatan

1 02 01 Program.........

1 02 02 Dst .....

1 03 Dst .......

2 Urusan Pilihan

2 01 Pertanian

2 01 01 Program.........

2 01 02 Program.........

2 01 03 Dst .....

2 02 Dst .......

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota Sumber: Permendagri No. 54/2010Sumber: Permendagri No. 54/2010Sumber: Permendagri No. 54/2010Sumber: Permendagri No. 54/2010

Kolom 3 diisi dengan uraian indikator kinerja program (diisi dengan uraian indikator kinerja program (diisi dengan uraian indikator kinerja program (diisi dengan uraian indikator kinerja program (outcomeoutcomeoutcomeoutcome). Untuk urusan wajib yang berbasis pada pelayanan dasar diwajibkan ). Untuk urusan wajib yang berbasis pada pelayanan dasar diwajibkan ). Untuk urusan wajib yang berbasis pada pelayanan dasar diwajibkan ). Untuk urusan wajib yang berbasis pada pelayanan dasar diwajibkan menggunakan indikator Stamenggunakan indikator Stamenggunakan indikator Stamenggunakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)ndar Pelayanan Minimal (SPM)ndar Pelayanan Minimal (SPM)ndar Pelayanan Minimal (SPM)

Contoh Posisi SPM dalam Proses dan Mekanisme Penyusunan RENJA SKPD

SPM


SPM

Format Program (Contoh)

• Latar belakang atau alasan kenapa program ini direncanakan (Kontribusi terhadap pencapaian visi dan

misi, keterkaitan dengan sektor/sub-sektor lain, keterkaitan dengan program tahun sebelumnya maupun tahun berikutnya)

• Tujuan program beserta indikator kinerjanya• Tujuan program beserta indikator kinerjanya

• Kegiatan-kegiatan program

• Perkiraan biaya dan sumber pembiayaan

• Lokasi / Wilayah

• Agenda pelaksanaan program

Contoh hubungan SPM dan RKPD(Proses dan Masukan untuk RKPD)

1. Masukan hasil evaluasi tahunan bagi Rancangan Awal RKPD.� Perubahan kebijakan nasional (RKP) seperti MDGs, PRSP dan SPM;

� Perubahan indikator-indikator wilayah & ekonomi daerah;

� Ketersediaan sumberdaya daerah untuk tahun yg direncanakan;� Ketersediaan sumberdaya daerah untuk tahun yg direncanakan;

- estimasi pendapatan dan kebutuhan 2-3 tahun anggaran

- ketersediaan dan kapasitas SDM, dsb.

� Kinerja penyelenggaraan Urusan-urusan Wajib dan Kewajiban Daerah

� Tingkat pencapaian SPM pelayanan-pelayanan dasar

� Isu-isu dan masalah-masalah baru yang harus ditangani;

� Temuan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang mendesak;

� Penyesuaian kebijakan tata ruang wilayah;

� Penyesuaian RKPD yang ada dalam RPJMD.

Contoh Tabel Tingkat Pencapaian KinerjaPelayanan SKPD Dinas KesehatanProvinsi/Kabupaten/Kota ………**)

NO Indikator *) SPM/

Standar Kinerja

Lain

IKK (PP-6/2008)

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisi

s

Tahun .......

(tahun n-2)

Tahun ........

(tahun n-1)

Tahun ........

(tahun n)

Tahun .......

(tahun n+1)

Tahun .......

(tahun n-2)

Tahun ........ (tahun n-1)

Tahun ..........

(tahun n)

Tahun .......... (tahun n+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) I SPM Kesehatan (Permenkes:

No.741/MENKES/PER/VII/2008 Tahun

2010-2015

A Pelayanan Kesehatan Dasar a) Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95% b) Cakupan komplikasi kebidanan yang

ditangani 80%

c) Dst……. B Pelayanan Kesehatan Rujukan a) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan

pasien masyarakat miskin 100%

b) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Provinsi

100%

C. Penyelidikan Epidemiologi …dst 1. Dst…. II Standar IKK (PP-6/2008) A Aspek Kesejahteraan Masyarakat 1. Kesejahteraan Sosial a) Angka kelangsungan hidup bayi b) Dst ...... B. Aspek Pelayanan Umum 1. Pelayanan Dasar a. Rasio posyandu per satuan balita


SPM dan RKPD(Proses dan Masukan untuk RKPD)

2. Umpan balik dan masukan dari monitoring & evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan terhadap Rancangan Awal RKPD.� Tingkat pencapaian kinerja sektoral, MDGs � Tingkat pencapaian kinerja sektoral, MDGs

(termasuk kesetaraan gender), PRSP dan SPM pelayanan dasar;

� Status pelaksanaan urusan-urusan wajib dan kewajiban daerah

� Umpan balik dan revisi terhadap kebijakan Renja-SKPD;

� Penyesuaian kebijakan sektoral (SKPD) dan Renja-SKPD dalam Renstra-SKPD (mencakup MDGs, PRSP dan SPM);

� Rancangan awal Renja-SKPD tahun yang direncanakan.

SPM dan RKPD(Proses dan Masukan untuk RKPD)

3. Masukan dari musrenbang bagi penyusunan Rancangan Akhir RKPD

� Usulan-usulan masyarakat yang belum terakomodasi; terakomodasi;

� Konfirmasi & koreksi bagi usulan renja dari dinas / instansi (SKPD);

� Kebutuhan pelayanan terkini bagi masyarakat serta penyesuaian pencapaian MDGs, SPKN/SPKD (PRSP) dan SPM;

� Penyesuaian dan Perumusan Rancangan Akhir RKPD.

Saran Tindak Lanjut

• Membentuk Tim SPM kabupaten/Kota, bisa terdiri dari Bagian Organisasi/Otda/Tata Pemerintahan, Bappeda, Bagian Keuangan dan Dinas/Instansi Teknis (SKPD) Pengampu SPM

• Membentuk Tim Teknis SPM di masing-masing SKPD pengampu SPMpengampu SPM

• Tim SPM kabupaten/kota menyusun Rencana Kerja Koordinasi Percepatan Pencapaian SPM, termasuk

• Mengalokasikan Dana (APBD) secukupnya

• Tim Teknis SPM SKPD menyusun Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM Sektor dilanjutkan dengan Pengintegrasian nya ke dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah

Matur Sembah NuwunMatur Sembah NuwunMatur Sembah NuwunMatur Sembah Nuwun

Decentralization as Contribution to Good Governance

Sub-National Implementation Central Java

Documents

Proses Penyusunan Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM