View
141
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Dr. H. Sjofjan Bakar, MSc Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan HidupKementerian Dalam Negeri
Citation preview
Pada Acara : Pelaksanaan Program di Ekosistem Terpadu Rimba
(Wilayah Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat)Jakarta, 29 Juli 2011
DIREKTORAT FASILITASI PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PROSES REGULASI PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN/KOTA (PERDA RTRWK)
Dr. H. Sjofjan Bakar, MScDirektur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
Disampaikan oleh :
Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Nasional, untuk mewujudkan strukturdan pola ruang nasional di Pulau Sumatera perluditetapkan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang di
Pulau Sumatera agar dapat menjamin keterpaduanpembangunan lintas wilayah dan lintas sektor.
Sebagai salah satu upaya penyelamatan Pulau Sumateradari degradasi lingkungan diperlukan Rencana TataRuang (RTR) Pulau Sumatera dengan pendekatankeberlanjutan ekosistem dan keseimbangan ekologis.
Penyusunan RTR Pulau Sumatera yang Berbasis Ekosistemtersebut merupakan upaya untuk menyelamatkanekosistem di Pulau Sumatera guna mewujudkanpembangunan berkelanjutan.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Sumatera telahmenyepakati penataan ruang berbasis ekosistem sebagai model bagi penerapan model Road Map 2020 yangdikenal dengan nama Kawasan Ekosistem Terpadu Rimba
yang terdiri dari sebagian wilayah Provinsi Riau, Jambi danSumatera Barat.
Saat ini, status Raperda RTRWP di 3 (tiga) Provinsidimaksud masih dalam tahap roses penyusunan dan telahdlakukan pembahasan dalam forum BKPRN namun ke-3provinsi dimaksud masih dalam proses penyelesaianusulan perubahan kawasan hutan.
Ada beberapa kabupaten/kota yang telah menetapkanPerda RTRW Kabupaten/Kota di 3 (tiga) provinsi dimaksud Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Lanjutan
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Penjelasan Umum Nomor 9 tentang Pembinaan danPengawasan).Pengawasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah(Raperda), yaitu terhadap rancangan peraturan daerah yangmengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD dan RUTR,sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahuludievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda Provinsidan oleh Gubernur terhadap Raperda Kabupaten/Kota
UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Pasal18).
PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal42).
Permendagri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata CaraEvaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah.
UU NO. 32 TAHUN 2004
Penataan ruang bersifat
konkuren urusan wajib yang menjadi urusan
bersama antara
Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah
Kab/Kota didalam
perencanaan, pemanfaatan,
dan pengawasan tata
ruang, sesuai kewenangan
masing-masing.
UU NO. 26 TAHUN 2007
Penataan ruang bersifat
komplementaris (Pasal 14 27)
Penataan Ruang Nasional
Penataan Ruang Provinsi
Penataan Ruang Kab/Kota
mengacu
mengacu
mele
ngkapi
PERLINDUNGAN HUKUM memberikan aspeklegalitas bagi pelaksanaan pembangunan di
Daerah.
RUJUKAN PENYELESAIAN MASALAH meminimalkan konflik antar kegiatan.
PELAYANAN PUBLIK mendorong terjadinyaefisiensi kegiatan yang lebih tinggi.
A. TUJUAN
B. SASARAN
Terwujudnya pemanfaatan ruang Daerah yang aman,
nyaman, produktif dan berkelanjutan.
JENISFUNGSI ADMINISTRATIF
DAN KEGIATAN KAWASAN
JANGKA
WAKTU
(TAHUN)
LEGALISASI
RENCANA
UMUM TATA
RUANG
RTRW PROVINSI 20 TAHUN PERDA PROVINSI
RTRW KABUPATEN/KOTA 20 TAHUN PERDA
KABUPATEN/KOTA
RENCANA
RINCI TATA
RUANG
RTR KAWASAN STRATEGIS
PROVINSI
RTR KAWASAN STRATEGIS
KABUPATEN/KOTA
RDTR KABUPATEN/KOTA
20 TAHUN
20 TAHUN
20 TAHUN
PERDA PROVINSI
PERDA
KABUPATEN/KOTA
PERDA
KABUPATEN/KOTA
RTRWN
RTRWP
RTRW KAB.
RTRW KOTA
RDTR
Secara komplementer dan berjenjang, sistem NASIONAL yang termuat dalam RTRWN serta
rencana rincinya (RTR Pulau/Kepulauan dan RTR Kawasan Strategis Nasional) harus
tercantum dalam Rencana Tata Ruang lainnya yang ada di bawahnya, yaitu RTRWP, RTRW
Kabupaten dan RTRW Kota hingga ke RDTR.
Keterpaduan Rencana Tata Ruang
RTR KSN
ILLUSTRASI PENGATURAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DI KAWASAN EKOSISTEM TERPADU RIMBA
Pemerintah Provinsi
(Riau, Jambi, dan
Sumatera Barat)
Arahan
Pemanfaatan RuangACUAN
Kabupaten/
Kota
Yang telah menetapkan
Perda Kab. Pesisir
Selatan (No. 7/2011)
RTRW
PROVINSI
RTRW
NASIONAL
RTRW
KAB/KOTA
RTRW
PROVINSI
YANG
BERBATASAN
SINKRON
HARMONISASI
SINERGI
PADUSERASI
SASARAN KESEPAKATAN BERSAMA DALAM PENATAAN RUANG DAERAH
RTRW
PROVINSI
YANG
BERBATASAN
RTRW
KAB/KOTA
YANG
BERBATASAN
HARMONISASI PADUSERASI
RTRW
KAB/KOTA
YANG
BERBATASAN
Hierarki RTRW (administratif)
Kerjasama
Kerjasama
PARTISIPASIKOORDINASI dan
KONSULTASI
Penyusunan Konsultasi Pembahasan DPRD
Penetapan
PerdaEvaluasi
Draft RTRW Persetujuan Substansi Persetujuan Bersama
Persetujuan Penetapan
Konsultasi sinkronisasi dan/atauharmonisasi atas substansi teknis Raperdauntuk disesuaikan dengan RTRWN, RTRPulau/Kepulauan dan RTRW Provinsi.
Evaluasi sinkronisasi dan/atauharmonisasi atas raperda agar tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentinganumum, dan perda lainnya.
PROSES PENETAPAN RAPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH
(Permendagri 28 Tahun 2008)
RAPERDA YANG TELAH DISETUJUI DPRD DIAJUKAN OLEH GUBERNUR
KONSULTASI
MENDAGRI
Dikoordinasi oleh
BKPRN
Dihasilkan
DiselenggarakanDilakukan
Berkoordinasi
dengan BKPRN
Persetujuan
Substansi
Teknis
Surat Permintaan
Evaluasi dari
Gubernur
PENYUSUNAN
INSTANSI PUSAT
YANG MEMBIDANGI
URUSAN TATA RUANG
- Permendagri;
- Permenkimpraswil/PU;
- Permen Kelautan danPerikanan;
-Dll.
Substansi Teknis
INSTANSI PUSAT
YANG MEMBIDANGI
URUSAN TATA RUANG
GUBERNUR
Menetapkan
Raperda
menjadi Perda
EVALUASI
Raperda RTRWP
Konsultasi
Evaluasi
RAPERDA YANG TELAH
DISETUJUI DPRD
DIAJUKAN OLEH
BUPATI/WALIKOTA
KONSULTASI
Atas Dasar Surat Rekomendasi
Dikoordinasi oleh BKPRN
PENYUSUNAN, KONSULTASI DAN EVALUASI RAPERDA RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA
Dihasilkan Persetujuan
Substansi
Teknis
PENYUSUNAN
-Permendagri;
-Permenkimpraswil/PU;
-Permen Kelautan danPerikanan;
-Dll.
Substansi Teknis
GUBERNUR C.q.
BKPRD Provinsi
Surat Reko-
mendasi
Dihasilkan
INSTANSI
PUSAT YANG
MEMBIDANGI
URUSAN TATA
RUANG
MENDAGRI
DiselenggarakanDilakukan
Dapat Melibatkan
Surat
Permintaan
Evaluasi dari
Bupati/
Walikota
GUBERNUR
Hasil :
Dilaporkan
Bupati/Walikota
Menetapkan Raperda
menjadi Perda
INSTANSI
PUSAT YANG
MEMBIDANGI
URUSAN TATA
RUANG
EVALUASI
Raperda RTRWK/K
Konsultasi
Evaluasi
INDIKATOR EVALUASI RANCANGAN PERDA TATA RUANG PROVINSI DAN KAB/KOTA (Berdasarkan PERMENDAGRI NO. 28/2008 Tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah)
TAHAPAN INDIKATORRAPERDA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI KAB/KOTA
INPUT TERSEDIANYA RAPERDA BESERTA
LAMPIRANNYA
Rancangan perda beserta dokumen rencana danalbum peta
Rancangan perda beserta dokumenrencana dan album peta
PROSES TERPENUHINYA PROSEDUR
PENYUSUNAN RAPERDA BESERTA
LAMPIRANNYA
Berita Acara (B.A) rapat konsultasi denganinstansi pusat yang membidangi urusan tataruang;
Persetujuan bersama dengan DPRD Provinsi atasRaperda beserta lampirannya;
B.A konsultasi publik; B.A rapat koordinasi dengan pemerintah daerah
Provinsi yang berbatasan; B.A rapat koordinasi dengan pemerintah daerah
Kab/Kota dalam wilayah Provinsi.
B.A rapat konsultasi dengan instansi pusatyang membidangi urusan tata ruang
Persetujuan bersama dengan DPRDKab/Kota atas Raperda besertalampirannya ;
B.A konsultasi publik; B.A rapat konsultasi dengan pemerintah
daerah Provinsi; B.A rapat koordinasi dengan pemerintah
daerah Kab/Kota yang berbatasan.
OUTPUT TERWUJUDNYA SINKRONISASI
DAN HARMONISASI
DENGAN RTRWN, RTR PULAU KEP,
RTRWP YG BERBATASAN, DAN RTRWK/K
DALAM WIL PROVINSI
Surat persetujuan atas substansi teknis dariinstansi pusat yang membidangi urusan tataruang;
Surat kesepakatan dengan pemerintah daerahProvinsi yang berbatasan;
Surat kesepakatan dengan pemerintah daerahKab/Kota;
Matrik tindak lanjut usulan perbaikan dalamproses persetujuan teknis.
-
TERWUJUDNYA SINKRONISASI
DAN HARMONISASI
DENGAN RTRWN, RTR PULAU KEP,
RTRWP DAN RTRWK/K YANG
BERBATASAN
- Surat persetujuan atas substansi teknisdari instansi pusat yang membidangiurusan tata ruang;
Surat rekomendasi dari Gubernur; Surat kesepakatan dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota yang berbatasan; Matrik tindak lanjut usulan perbaikan
dalam proses persetujuan teknis.
PERATURAN PELAKSANAAN KLHS DI DAERAH
SEB MENDAGRI DAN MENLH NO. 660/5113/SJ DAN
NO. 04/MENLH/12/2010 TENTANG PELAKSANAAN KLHS
DALAM RTRW DAN RPJMD DI DAERAH
ALTERNATIF PENYUSUNAN KLHS PENYUSUNAN RTRW
FORMAT LAPORAN KLHS RAPERDA RTRW
1. Dalam rangka memberikan dorongan kepada daerah, untuk
mewujudkan ruang Sumatera yang aman, nyaman, produktif dan
berkelanjutan, Kemdagri akan mendorong Gubernur se-
Sumatera untuk mengoptimalkan peran dan fungsi ForumGubernur se-Sumatera.
2. Rencana tata ruang yang sudah ditetapkan harus menjadi
instrumen penyusunan program-program pembangunan serta
alat kendali dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan
ruang.
3. Pemerintah Provinsi memfasilitasi pelaksanaan konsultasiRaperda Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota dalam forumBKPRD Provinsi, guna memberikan rekomendasi kepadaKabupaten/Kota sebelum dilakukan pembahasan di BKPRN.
4. Menteri Dalam Negeri bersama dengan Menteri terkait BKPRNberkewajiban melakukan pembinaan fungsi dan peran BKPRDdalam penyelenggaraan penataan ruang di daerah.
SEKIAN DAN TERIMA KASIHWASSALAMUALAIKUM WR WB