8

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/KotaPemilu DPR, DPD, dan DPRD Kamis, 9 April 2009 Memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 2 Lensa Pemilu 2009 Presiden Susilo

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • 64 Lensa Pemilu 2009

    Warna-Warni Pemilu

  • Pemilu DPR, DPD, dan DPRD

    Kamis, 9 April 2009Memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

  • 2 Lensa Pemilu 2009

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Prof. Dr. H. A. Hafi z Anshary AZ, MA, Sri Nuryanti SIP, MA, Dra. Endang Sulastri, M.Si, Dra. Andi Nurpati Baharuddin, M.Pd, Drs H. Abdul Aziz, MA, I Gusti Putu Artha, SP, M.Si sebagai Anggota KPU periode 2007 – 2012, di Istana Negara, Jakarta, 23 Oktober 2007.

    Pelantikan Anggota KPU Periode 2007-2010

  • 3Lensa Pemilu 2009

    Presiden SBY melantik anggota KPU yang ketujuh, Prof. Dr. Ir .H. Syamsulbahri, MS di Istana Negara, Jakarta, 27 Maret 2008.

  • 4 Lensa Pemilu 2009

    KPU menerima pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2009 di gedung KPU Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat, 7-12 Mei 2008.

    Mendaftar Menjadi Calon Peserta Pemilu

  • 5Lensa Pemilu 2009

    Berdasarkan hasil verifi kasi administrasi dan faktual, KPU memutuskan sebanyak 44 Parpol lolos sebagai peserta Pemilu 2009. Ke-44 Parpol tersebut terdiri dari 16 Parpol Peserta Pemilu 2004, enam (6) Parpol Lokal Aceh, dan 22 Parpol baru.

    Verifi kasi Administrasi dan Faktual

  • 6 Lensa Pemilu 2009

    Mengundi Nomor Urut ParpolKPU mengundi nomor urut 34 partai politik (parpol) tingkat nasional yang lolos verifi kasi administrasi dan faktual, di gedung KPU Jakarta, 9 Juli 2008. Enam (6) Parpol lokal di Aceh diundi di Provinsi NAD. Sedangkan 4 Parpol lagi yaitu Partai Buruh, Partai Serikat Indonesia, PPNUI dan Partai Merdeka pengundiannya pada 16 Agustus 2008. Adanya perbedaan waktu pengambilan nomor urut Parpol ini dikarenakan 4 Parpol yang disebutkan terakhir lolos sebagai peserta Pemilu setelah adanya judicial review atas pasal 315-316 UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD.