PROVINSI JAWA TIMUR - JatimProv

Catatan atas Laporan Keuangan - 1

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun

2011, Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi

Jawa Timur, dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Provinsi Jawa Timur, maka dengan ini Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2018 berupa Laporan

Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terdiri dari Laporan Realisasi

APBD, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan

Keuangan.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan terus berupaya untuk menyusun dan

menyajikan laporan Keuangan yang akurat dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

sehingga mampu memberikan informasi kepada pengguna (stakeholders).

Surabaya, 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. SAIFUL RACHMAN, MM, M.Pd

Pembina Utama Madya

NIP. 19590503 198503 1 018


PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PENDIDIKAN Jl. Gentengkali No. 33, Telp. (031) 5342706, 5342707, 5342708

Fax. (031) 5465413, 5346707 Kode pos 60275

S U R A B A Y A

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari (I) Laporan

Realisasi Anggaran; (II) Neraca; (III) Laporan Operasional; (IV) Laporan Perubahan Ekuitas; dan

(V) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah

tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sIstem pengendalian intern yang

memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan

catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Surabaya, 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. SAIFUL RACHMAN, MM, M.Pd

Pembina Utama Madya

NIP. 19590503 198503 1 018


1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN


LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN

PEMERINTAHAN : ( 101 ) Pendidikan

ORGANISASI : ( 0100 ) Dinas Pendidikan

No Uraian

2018 2017

Anggaran Setelah

Perubahan Realisasi

% Realisasi

(Rp) (Rp) (Rp)

4 PENDAPATAN DAERAH 200.000.000,00 2.066.407.406,50 933,20 125.818.408,00

4.1 PENDAPATAN ASLI

DAERAH 200.000.000,00 2.066.407.406,50 933,20 125.818.408,00

4.1.2 RETRIBUSI DAERAH 100.000.000,00 80.030.000,00 (19,97) 46.110.000,00

4.1.4

LAIN-LAIN

PENDAPATAN ASLI

DAERAH YANG SAH

100.000.000,00 1.986.377.406,50 1.886,38 79.708.408,00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 200.000.000,00 2.066.407.406,50 933,20 125.818.408,00

5 BELANJA DAERAH 5.386.227.761.000,00 5.073.398.456.399,25 (5,81) 5.013.022.647.520,56

5.1 BELANJA TIDAK

LANGSUNG 3.475.123.350.000,00 3.410.637.210.425,00 (1,86) 3.376.518.871.934,51

5.1.1 BELANJA PEGAWAI 3.475.123.350.000,00 3.410.637.210.425,00 (1,86) 3.376.518.871.934,51

5.2 BELANJA LANGSUNG 1.911.104.411.000,00 1.662.761.245.974,25 (12,99) 1.636.503.775.586,05

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 228.964.823.443,00 209.173.503.710,00 (8,64) 60.761.038.709,00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN

JASA 1.080.037.292.248,00 943.058.003.072,25 (12,68) 1.024.334.142.713,05

5.2.3 BELANJA MODAL 602.102.295.309,00 510.529.739.192,00 (15,21) 551.408.594.164,00

JUMLAH BELANJA DAERAH 5.386.227.761.000,00 5.073.398.456.399,25 (5,81) 5.013.022.647.520,56

SURPLUS / (DEFISIT) (5.386.027.761.000,00) (5.071.332.048.992,75) 5,84 (5.012.896.829.112,56)

Sisa Lebih (Lebih) Pembiayaan

Anggaran (SILPA) (5.386.027.761.000,00) (5.071.332.048.992,75) 5,84 (5.012.896.829.112,56)


2. NERACA


NERACA per 31 Desember Tahun 2018 dan Tahun 2017

Urusan Pemerintahan : ( 101 ) Pendidikan

Organisasi : ( 0100 ) Dinas Pendidikan

URAIAN Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

AKTIVA

ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas 14.268.986.800,88 298.335.305,00

Piutang Pendapatan 0,00 0,00

Piutang Lainnya 0,00 0,00

Penyisihan Piutang 0,00 0,00

Beban Dibayar Dimuka 0,00 0,00

Persediaan 557.809.167,00 1.094.446.980,00

Aset Untuk Dikonsolidasikan 0,00 0,00

JUMLAH ASET LANCAR 14.826.795.967,88 1.392.782.285,00

ASET TETAP

ASET TETAP

Tanah 1.733.214.905.609,00 2.505.849.377.050,00

Peralatan dan Mesin 1.653.452.722.687,00 2.813.139.838.437,00

Gedung dan Bangunan 2.885.353.241.008,00 3.196.794.608.138,00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 19.668.547.607,00 25.313.056.515,00

Aset Tetap Lainnya 148.435.670.498,00 200.026.558.918,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan 47.434.597.645,00 28.454.178.109,00

Akumulasi Penyusutan (2.004.170.961.888,00) (3.911.526.951.571,00)

JUMLAH ASET TETAP 4.483.388.723.166,00 4.858.050.665.596,00

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang 0,00 0,00

Aset Tetap Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00

Aset Tidak Berwujud 4.481.783.474,00 1.995.625.833,00

Aset Lain-lain 1.098.999.064,00 1.120.959.060,00


URAIAN Tahun 2018 Tahun 2017

(Rp) (Rp)

JUMLAH ASET LAINNYA 5.580.782.538,00 3.116.584.893,00

JUMLAH AKTIVA 4.503.796.301.671,88 4.862.560.032.774,00

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 0,00 0,00

Utang Bunga 0,00 0,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0,00 0,00

Pendapatan Diterima Dimuka 293.333.333,49 73.333.333,45

Utang Belanja 14.518.437.088,88 210.843.155,00

Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 14.811.770.422,37 284.176.488,45

JUMLAH KEWAJIBAN 14.811.770.422,37 284.176.488,45

EKUITAS

Ekuitas (6.219.157.571.180,80) (774.879.532.457,01)

Ekuitas (1.420.658.703.398,01) 4.609.345.942.006,36

Surplus/Defisit - LO (4.798.498.867.782,79) (5.384.225.474.463,37)

Ekuitas SAL 0,00 0,00

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan 10.708.142.102.430,30 5.637.155.388.742,56

JUMLAH EKUITAS 4.488.984.531.249,51 4.862.275.856.285,55

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 4.503.796.301.671,88 4.862.560.032.774,00


3. LAPORAN OPERASIONAL


Dinas Pendidikan

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

No. Uraian 2018 2017 Kenaikan / Penurunan

%

KEGIATAN OPERASIONAL

1 PENDAPATAN - LO 1.846.407.406,46 167.018.407,96 1.679.388.998,50 1.005,51

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 1.846.407.406,46 167.018.407,96 1.679.388.998,50 1.005,51

1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah - LO 80.030.000,00 46.110.000,00 33.920.000,00 73,56

1.1.2 Lain-lain PAD Yang Sah - LO 1.766.377.406,46 120.908.407,96 1.645.468.998,50 1.360,92

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO

1.846.407.406,46 167.018.407,96 1.679.388.998,50 1.005,51

1.4 SURPLUS NON OPERASIONAL – LO 32.369.154,00 0,00 32.369.154,00 0,00

1.4.1 Surplus Pemindahtanganan /Pemusnahan Aset Non Lancar – LO

32.369.154,00 0,00 32.369.154,00 0,00

JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL – LO

32.369.154,00 0,00 32.369.154,00 0,00

2 BEBAN 4.971.901.293.179,75 4.755.439.702.148,56 4.971.901.293.179,75 0,00

2.1 BEBAN OPERASI - LO 4.971.901.293.179,75 4.755.439.702.148,56 4.971.901.293.179,75 0,00

2.1.1 Beban Pegawai - LO 3.619.810.714.135,00 3.437.279.910.643,51 182.530.803.491,49 5,31

2.1.2 Beban Barang dan Jasa 974.234.301.454,25 1.126.445.345.111,05 (152.211.043.656,80) (13,51)

2.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi 103.894.976.080,00 39.048.222.815,00 64.846.753.265,00 166,06

2.1.4 Beban Lain-lain - LO 102.437.652.674,00 152.666.223.579,00 (50.228.570.905,00) (32,90)

JUMLAH BEBAN OPERASI - LO 4.800.377.644.343,25 4.755.439.702.148,56 44.937.942.194,69 0.94

SURPLUS / DEFISIT - LO (4.798.498.867.782,79) (4.755.272.683.740,60) (43.226.184.042,19) 0,91


4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS


LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018

DAN 2017

NO URAIAN 2018 2017

1 EKUITAS AWAL 4.862.275.856.285,55 240.885.203.240,59

2 SURPLUS/DEFISIT-LO (4.798.498.867.782,79) (4.755.272.683.740,60)

3 EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN 5.070.986.713.687,75 5.013.195.164.417,56

4 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN /

PENYESUAIAN EKUITAS

(645.779.170.941,00) 4.363.468.172.368,00

5 EKUITAS AKHIR 4.488.984.531.249,51 4.862.275.856.285,55


5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENDAHULUAN

5.1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Dalam pelaporan keuangan dibedakan menjadi 2 (dua)

entitas yaitu :

1. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas

akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan

laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini

adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan

oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan

untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur merupakan

salah satu entitas akuntansi yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan oleh

karenanya wajib menyusun Laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya Dinas

Pendidikan berdasarkan standar akuntansi berbasis akrual seperti yang telah tertuang dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP) berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang, dan ekuitas

dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan

dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang diterapkan dalam APBD. Basis

akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat

transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau

dibayar. Sedangkan Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam Penyajian Laporan

Keuangannya terdiri atas :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);

3. Neraca;


4. Laporan Operasional (LO);

5. Laporan Arus Kas (LAK);

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Salah satu elemen laporan keuangan adalah Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yaitu

laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai

suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka

pengungkapan yang memadai. CaLK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan

keuangan yang berfungsi untuk memberikan informasi untuk memudahkan pengguna dalam

memahami Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar

terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan

Laporan Perubahan Ekuitas. Selain itu, di dalam CaLK juga dapat dijelaskan berbagai faktor,

asumsi, dan kondisi yang mempengaruhi angka-angka Laporan Keuangan.

5.1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

5.1.2.1. Maksud

Laporan Keuanga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur disusun dengan maksud

sebagai berikut :

1. Kebijakan Keuangan APBD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur didasarkan pada

prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan

Keuangan ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama di

bidang pendidikan di Jawa Timur.

2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-

upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara

sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan

yang dipercayakan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam mencapai

tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan

kegiatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam periode pelaporan

sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas

seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

untuk kepentingan masyarakat.


c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan

kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada periode laporan cukup untuk membiayai

seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang

diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan dalam penggunaan sumber daya ekonomi

yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

5.1.2.2. Tujuan

Pelaporan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyajikan informasi yang

bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik

keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk

membiayai seluruh pengeluaran.

2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan

alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-

undangan.

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam

kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur serta hasil-hasil yang telah dicapai.

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan dan pengeluarannya

dan sebagai bahan pertimbangan serta evaluasi bagi pengalokasian anggaran.

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pendidikan Provinsi

Jawa Timur, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang

dilakukan selama periode pelaporan.


5.1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2018 ini disusun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan

berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam :

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 yang

telah diubah kedua kalinya menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2015 tentang

Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;

12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal 5 April 2007 Nomor

900/316/BAKD/2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan

Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal 4 September 2007

Nomor 900/743/BAKD/2007 perihal Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah Provinsi Jawa Timur;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran

2018;

16. Peraturan Gubernur Nomor 97 tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018.


5.1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah kedua kalinya

menjadi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah,

indikator tersebut adalah:

1. Masukan (Input), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-

sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang

digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan.

2. Keluaran (Output) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang

dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan.

3. Hasil (Outcome) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat

dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan.

4. Manfaat (Benefit) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat

dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah daerah dari hasil.

5. Dampak (Impact) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap makro yang

ingin dicapai dari manfaat.

Sistematika penulisan yang dilakukan dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

ini akan dominan berbentuk narasi deskriptif dengan penjelasan-penjelasan tambahan yang singkat

dan jelas disertai angka-angka. Cara penulisan ini diharapkan akan dapat memberi penjelasan yang

memadai tentang aktivitas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang tergambar melalui laporan

keuangan.

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan dibagi dalam 7 bagian dengan

rincian pembahasan sebagai berikut :

5.1. : Pendahuluan

5.1.1. Latar Belakang

5.1.2. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

5.1.3. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

5.1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

5.2.

: Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja

APBD

5.2.1. Ekonomi makro

5.2.2. Kebijakan Keuangan

5.2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD


5.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

5.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

5.3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian

Target Yang Telah Ditetapkan

5.4. : Kebijakan Akuntansi

5.4.1. Entitas akuntansi keuangan daerah

5.4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan

keuangan

5.4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan

keuangan

5.4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan

yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

5.5. : Penjelasan pos-pos laporan keuangan

5.5.1. Rincian dan penjelasan masing – masing pos – pos pelaporan

keuangan

5.5.2. Pengungkapan atas pos – pos aset dan kewajiban yang

timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas

pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan

penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang

menggunakan basis akrual.

5.6. : Penjelasan atas informasi – informasi non keuangan

5.7. : Penutup


5.2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

5.2.1. Ekonomi Makro

Dalam perkembangannya, pranata ekonomi memelihara kelangsungan sistem nilainya

tidak pernah lepas dari keterkaitan dengan ruang-ruang sosial lainnya baik itu pranata politik,

pendidikan, kemasyarakatan atau keluarga maupun agama. Disini dapat diamati karakteristik

hubungan pranata sosial dalam masyarakat terkini yang cenderung bersifat kompleks, fungsional,

independen, serta memiliki ketergantungan yang tinggi sehingga mampu menjabarkan sebuah pola

hubungan yang bersifat sistemik konsekuensi dunia pendidikan dengan sektor ekonomi

masyarakat Indonesia memiliki hubungan yang erat, di mana kedua komponen lembaga tersebut

merupakan aset negara yang memerlukan pengelolan secara hati-hati dan cermat.

Secara lebih khusus hubungannya menyangkut modal fisik, tenaga kerja dan kemajuan

teknologi yang menjadi tiga faktor pokok sebagai masukan (input) dalam produksi pendapatan

nasional. Semakin besar jumlah tenaga kerja (yang berarti laju pertumbuhan penduduk tinggi)

semakin besar pendapatan nasional dan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian infrastruktur dan sarana-sarana yang melayani kehidupan masyarakat

kini beralih tangan menjadi wewenang negara. Secara lebih luas otomatis perubahan struktur

sosial politik berdampak bergesernya format hubungan antara lembaga sosial ekonomi dengan

lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah untuk membangun pilar-pilar

kesejahteraan ekonomi masyarakat akan tetap berkorelasi kuat dengan praktik pendidikan sebagai

pencetak operator pelaksana transformasi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi.

Realitas globalisasi yang demikian membawa sejumlah implikasi bagi pengembangan

SDM di Indonesia. Salah satu tuntutan globalisasi adalah daya saing ekonomi. Daya saing

ekonomi akan terwujud bila didukung oleh SDM yang handal. Untuk menciptakan SDM

berkualitas dan handal yang diperlukan adalah pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai

mekanisme kelembagaan pokok dalam mengembangkan keahlian dan pengetahuan. Pendidikan

merupakan kegiatan investasi di mana pembangunan ekonomi sangat berkepentingan.

Bagaimanapun pembangunan ekonomi membutuhkan kualitas SDM yang unggul baik dalam

kapasitas penguasaan IPTEK maupun sikap mental, sehingga dapat menjadi subjek atau pelaku

pembangunan yang handal. Dalam kerangka globalisasi, penyiapan pendidikan perlu juga

disinergikan dengan tuntutan kompetisi. Oleh karena itu, dimensi daya saing dalam SDM semakin


menjadi faktor penting sehingga upaya memacu kualitas SDM melalui pendidikan merupakan

tuntutan yang harus dikedepankan.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi tuntutan globalisasi seyogyanya kebijakan link and

match mendapat tempat sebagai sebuah strategi yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi

dengan pendidikan. Namun sayangnya ide link and match yang tujuannya untuk menghubungkan

kebutuhan tenaga kerja dengan dunia pendidikan belum ditunjang oleh kualitas kurikulum sekolah

yang memadai untuk menciptakan lulusan yang siap kerja. Penerapan Kurikulum Berbasis

Kompetensi (KBK) adalah salah satu jalur menuju ke sana.

Oleh karena itu harus ada perubahan paradigma, agar proses pembangunan mampu

mendorong terbentuknya berbagai keahlian yang bisa mengolah SDA dan bisa semakin

memandirikan struktur ekonomi bangsa. Supaya visi tersebut pun terjadi di berbagai daerah, maka

harus ada koreksi total kebijakan pembangunan pendidikan di tingkat makro dengan berbasiskan

kepada pluralitas daerah. Dengan demikian harapannya akan tercipta SDM yang mampu

memperjuangkan kebutuhan dan penguatan masyarakat lokal.

5.2.2. Kebijakan Keuangan

Perhitungan APBD merupakan dokumen Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah

mengenai Pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran yang telah ditutup, oleh karenanya Laporan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD mencerminkan realisasi dari pelaksanaan

program/kegiatan yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi

sosial ekonomi wilayah yang mendapat perhatian, disamping merupakan salah satu indikator

untuk mengukur tingkat kemajuan dan perkembangan suatu daerah.

Pertanggungjawaban keuangan ini digunakan untuk menyajikan informasi yang

bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik

keputusan ekonomi, sosial maupun politik sebagai perwujudan asas transparansi, demokrasi dan

akuntabilitas dalam rangka perwujudan Good Governance.

Dalam pendekatan kinerja, maka usulan program, kegiatan dan anggaran dinilai tingkat

kewajarannya melalui rasionalisasi dan sinkronisasi program, dengan demikian laporan

pertanggungjawaban keuangan Organisasi Perangkat Daerahharus memuat hal-hal dibawah ini

agar dapat dievaluasi dan menjadi bahan pertimbangan bagi pengalokasian anggaran :

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk

membiayai seluruh pengeluaran;


2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan

alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-

undangan

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam

kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur serta hasil-hasil yang telah dicapai.

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan dan pengeluarannya.

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pendidikan Provinsi

Jawa Timur apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang

dilakukan selama periode pelaporan.

7. Sebagai pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah

Daerah atas pelaksanaan anggaran yang diberikan.

8. Sebagai dasar penyusunan laporan keuangan di Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur disusun untuk menyediakan

informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Timur terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan

dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas

dan efisiensi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan membantu menentukan ketaatannya

terhadap peraturan perundang-undangan.

5.2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Timur antara lain :

Tabel 5-1 Indikator Pencapaian Target Kinerja

NO PROG/KEG INDIKATOR KELUARAN SATUAN SASARAN

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase Pegawai yang puas terhadap

pelayanan perkantoran Bidang 10 bidang

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2 Penyediaan Peralatan dan kelengkapan

Sarana dan Prasarana

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan

Sarana yang tersedia Paket/Unit 50 Paket/unit



3 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan

Sarana dan Prasarana

Jumlah sarana dan prasarana kantor yang

mendapat pemeliharaan Paket/Unit 50 Paket/unit

Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Pemerintah Daerah

4 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi Kali 15 kali

5 Pembinaan Sumber Daya Aparatur

Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai yang mengikuti

Pendidikan/pelatihan formal; jumlah

Pegawai yang mengikuti pembinaan

peningkatan kapasitas SDM

Orang 200 orang

Program Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan

Pemerintahan

6 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah yang tersusun Dokumen 4 Dokumen

7 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan

Rencana Program dan Anggaran

Jumlah Dokumen Pelaporan yang

tersusun Dokumen 6 Dokumen

8 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan

dan Pelaksanaan Sistem Informasi data

Jumlah Update database Perangkat

Daerah Paket 7 Paket

9 Penyusunan Laporan Pengelolaan

Keuangan

Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan

Keuangan yang tersusun Dokumen 4 Dokumen

Program Pendidikan Khusus dan

Pendidikan Layanan Khusus

10 Mutu Sarana dan Prasarana PK-PLK

Jumlah Lembaga yang Pendidikan

Khusus yang Mendapatkan bantuan

Sarana Prasarana

Lembaga 73 Lembaga

11 Penyelenggaraan BOS pendidikan Khusus

Jumlah Siswa Pendidikan Khusus yang

mendapatkan bantuan operasional

Sekolah

Siswa 19.710 siswa

12 Penyelenggaraan Kelembagaan dan Peserta

Didik PK-PLK

Jumlah Lembaga Pendidikan Khusus

yang memenuhi Standar Akreditasi Lembaga 110 Lembaga

13 Mutu dan Relevansi Pendidikan Khusus

dan Layanan Khusus

Jumlah Guru PK/MKKS yang mengikuti

pelatihan/workshop/FGD (Focus Group

Discussion) dalam Peningkatan

Mutu/Pelayanan Pendidikan Khusus di

Daerah 3T (Terpencil, Terbelakang,

Terluar) dan Pendidikan Inklusif

Orang 1.504 Orang

14 Penyelenggaraan SMAN Olahraga Sidoarjo Jumlah Siswa UPT SMA Negeri

Olahraga Jatim, 15 Cabor, 12 bulan Siswa 220 Siswa

15 Sarana Prasarana Pendidikan Khusu dan

Pendidikan Layanan Khusus

Jumlah Lembaga Pendidikan Khusus

yang mendapatkan Bantuan Sarana

Prasarana

Lembaga 95 Lembaga



Program Pendidikan Menengah Atas

16 Mutu Sarana dan Prasarana SMA Jumlah Sarana Prasarana yang

ditingkatkan Lembaga 184 Lembaga

17 Mutu dan Relevansi Pendidikan SMA Jumlah Sarana Prasarana yang

ditingkatkan Orang 154 Orang

18 Manajemen Pendidikan SMA

Jumlah Guru dan Kepala Sekolah SMA

yang mendapatkan Pelatihan Peningkatan

Manajemen dan Pengembangan Metode

Pembelajaran

Orang 4754 Orang

19 Penyelenggaraan BOS Pendidikan SMA

Jumlah Siswa Pendidikan Menengah Atas

yang mendapatkan Bantuan Operasional

Sekolah

Siswa

323.571

Siswa

20 Sarana Prasarana Pendidikan Menengah

Atas (DAK)

Jumlah Lembaga Sekolah Pendidikan

Menengah Umum yang mendapatkan

Bantuan Sarana Prasarana

Lembaga 150 Lembaga

21 Penyelenggaraan Bantuan Khusus Siswa

Miskin (BKSM) SMA

Jumlah Siswa Pendidikan Menengah Atas

yang endapatkan Bantuan Operasional

Sekolah

Siswa 323.571

Siswa

Program Pendidikan Menengah

Kejuruan

22 Mutu dan Relevansi Pendidikan SMK Bertambahnya Guru Adaptif, Normatif

dan Produktif SMK yang Kompeten Org 6518 org

23 Penyelenggaraan BOS Pendidikan SMK Jumlah Siswa SMK yang mendapatkan

Bantuan Operasional Sekolah Siswa

395.000

Siswa

24 Penyelenggaraan Bantuan Khusus Siswa

Miskin (BKSM) Pendidikan SMK

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan

Pengelolaan BOS Pendidikan Menengah Kegiatan 1 Kegiatan

25 Mutu Sarana dan Prasarana SMK

Jumlah Lembaga yang mendapatkan

Sarana dan Prasarana Penunjang di SMK

yang berstandar Kualitas

Lembaga 533 Lembaga

26 Penyelenggaraan Kelembagaan dan Peserta

Didik SMK

Jumlah Siswa SMK yang bersertifikasi

Kompetensi Siswa 20.702 Siswa

27 Manajemen Kelembagaan SMK Mini Jumlah Tenaga Terampil yang Tersedia di

SMK Mini Orang 55000 orang

28 Penyelenggaraan DAK Pendidikan SMK

Jumlah Lembaga SMK yang

mendapatkan bantuan DAK untuk

pemenuhan sarana prasarana sesuai

program prioritas nasional

Lembaga 515 Lembaga

Program Pengembangan dan

Peningkatan Mutu TIK Pendidikan

29 Penyelenggaraan Metode Belajar Mengajar

Menggunakan TIK

Jumlah Guru yang memanfaatkan TIK

dalam Pengembangan Pendidikan Orang 1700 orang

30 Penyebarluasan dan Pemanfaatan TIK

Pendidikan

Jumlah Guru yang Akses Penyebaran dan

Pemanfaatan TIK Pendidikan Orang 1375 orang



31

Penyelenggaraan Penatausahaan di UPT

Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pendidikan (TIKP)

Jumlah Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Penunjang Kegiatan UPT TIKP Paket 17 Paket


Peningkatan Mutu Kompetensi Guru

dan Siswa SMK

32 Penyelenggaraan Penatausahaan di UPT

Pengembangan Pendidikan Kejuruan (PPK)


Penunjang Kegiatan UPT PPK Paket 12 Paket

33 Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan

Pelatihan di UPT PPK

Jumlah Materi Pelatihan dan Materi Uji

Kompetensi di UPT PPK yang disusun

dan dievaluasi

Materi 24 Materi

34 Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan di

UPT PPK untuk Guru dan Siswa SMK

Jumlah Guru/Siswa SMK di Jawa Timur

yang meningkat dan lulus Uji

Kompetensinya

Orang 20400 orang


Peningkatan Prestasi Akademik dan Non

Akademik Peserta Didik

35 Penyelenggaraan Mutu Prestasi Akademik

Terselenggaranya Kegiatan Lomba

Prestasi Akademik Peserta Didik SMA

dan SMK

Kegiatan 6 Kegiatan

36 Penyelenggaraan Mutu Prestasi Non

Akademik

Terselenggaranya Kegiatan Lomba

Prestasi non Akademik Siswa didik SMA

dan SMK

Kegiatan 6 Kegiatan

37 Penyelenggaraan Penatausahaan di UPT

Bina Prestasi Peserta Didik

Terselenggaranya Kegiatan

Penatausahaan Kegiatan Akademik dan

Non Akademik siswa SMA dan SMK

Kegiatan 7 Kegiatan

38

Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang

Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK

Wilayah Surabaya

Persentase Lembaga SMA, SMK, dan

PK-PLK yang Mendapatkan Bimbingan

Teknis

% 100%

39 Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang

Dinas Surabaya

Penyelenggaraan Penatausahaan di

Cabang Dinas Surabaya % 100%

40



Wilayah Gresik



Teknis

% 100%


Dinas Pendidikan Wilayah Gresik


Penunjang Kegiatan Cabang Dinas

Pendidikan Wilayah Gresik

Paket 7 Paket

42



Wilayah Sidoarjo



Teknis

% 100%




Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo



Pendidikan Wilayah Sidoarjo

Paket 5 Paket

44

Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang

Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan

Kota Mojokerto



Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto

Paket 8 Paket

45



Wilayah Mojokerto



Teknis

% 100%

46


Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK di

Wilayah Jombang



Teknis

% 100%


Dinas Pendidikan Wilayah Jombang



Wilayah Kabupaten Jombang

Paket 7 Paket

48



Wilayah Malang



Teknis

% 100%

49


Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten

Malang



Wilayah Kabupaten Malang

Paket 9 Paket

50



Wilayah Batu



Teknis

% 100%

51


Dinas Pendidikan Wilayah Kota Batu –

Kota Malang



Pendidikan Wilayah Kota Malang dan

Kota Batu

Paket 5 Paket

52



Wilayah Bojonegoro



Teknis

% 100%

53


Dinas Pendidikan Wilayah Kota

Bojonegoro



Pendidikan Wilayah Bojonegoro

Paket 6 Paket

54



Wilayah Tuban



Teknis

% 100%


Dinas Pendidikan Wilayah Tuban



Pendidikan Wilayah Kabupaten Tuban

Paket 5 Paket



56



Wilayah Lamongan



Teknis

% 100%


Dinas Pendidikan Wilayah Lamongan

Penyelenggaraan Penatausahaan di

Cabdin Lamongan Paket 5 Paket

58



Wilayah Madiun



Teknis

% 100%


Dinas Pendidikan Wilayah Madiun



Pendidikan Wilayah Kab dan Kota

Madiun

Paket 10 Paket

60



Wilayah Ngawi



Teknis

% 100%


Dinas Pendidikan Wilayah Ngawi



Pendidikan Wilayah Kabupaten Ngawi

Paket 7 Paket

62



Wilayah Magetan



Teknis

% 100%


Dinas Pendidikan Wilayah Magetan

Jumlah Pengeluaran Sarana dan Prasarana


Pendidikan Wilayah Kabupaten Magetan

Paket 5 Paket

64



Wilayah Ponorogo



Teknis

% 100%


Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo



Pendidikan Wilayah Kabupaten Ponorogo

Paket 5 Paket

66



Wilayah Pacitan



Teknis

% 100%


Dinas Pendidikan Wilayah Pacitan



Pendidikan Wilayah Pacitan

Paket 5 Paket

68



Wilayah Kediri



Teknis

% 100%


Dinas Pendidikan Wilayah Kediri



Pendidikan Wilayah Kab & Kota Kediri

Paket 5 Paket



70



Wilayah Nganjuk



Teknis

% 100%


Dinas Pendidikan Wilayah Nganjuk



Pendidikan Wilayah Kab. Nganjuk

Paket 5 Paket

72



Wilayah Blitar



Teknis

% 100%


Dinas Pendidikan Wilayah Blitar



Pendidikan Wilayah Blitar

Paket 5 Paket

74



Wilayah Tulungagung



Teknis

% 100%


Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung



Pendidikan Wilayah Kabupaten

Tulungagung

Paket 5 Paket

76



Wilayah

Ternggalek



Teknis

% 100%


Dinas Pendidikan Wilayah Trenggalek



Pendidikan Wilayah Trenggalek

Paket 5 Paket

78



Wilayah Pasuruan



Teknis

% 100%


Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan



Pendidikan Wilayah Kab/Kota Pasuruan

Paket 10 Paket

80



Wilayah Probolinggo



Teknis

% 100%


Dinas Pendidikan Wilayah Probolinggo


Penunjang Kegiatan Cabang Dinas Paket 5 Paket

82



Wilayah Lumajang



Teknis

% 100%




Dinas Pendidikan Wilayah Lumajang




Lumajang

Paket 6 Paket

84



Wilayah Jember



Teknis

% 100%


Dinas Pendidikan Wilayah Jember



Pendidikan Wilayah Kabupaten Jember

Paket 5 Paket

86



Wilayah Bondowoso



Teknis

% 100%


Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso




Bondowoso

Persen 100 Persen

88



Wilayah Situbondo



Teknis

% 100%


Dinas Pendidikan Wilayah Situbondo



Pendidikan Wilayah Situbondo

% 100%

90



Wilayah Banyuwangi



Teknis

% 100%


Dinas Pendidikan Wilayah Banyuwangi



Pendidikan Wilayah Banyuwangi

Paket 5 Paket

92



Wilayah Bangkalan



Teknis

% 100%


Dinas Pendidikan Wilayah Bangkalan




Bangkalan

Paket 5 Paket

94



Wilayah Sampang



Teknis

% 100%


Dinas Pendidikan Wilayah Sampang



Pendidikan Wilayah Kabupaten Sampang

Paket 12 Paket

96



Wilayah Pamekasan



Teknis

% 100%




Dinas Pendidikan Wilayah Pamekasan

Terlaksananya Kebijakan Teknis di

bidang Pendidikan SMA, SMK, PK-PLK

wilayah Pamekasan

Paket 5 Paket

98



Wilayah Sumenep



Teknis

% 100%


Dinas Pendidikan Wilayah Sumenep



Pendidikan Wilayah Sumenep

Paket 5 Paket

Program Koordinasi Penyelenggaraan

Tugas Pembantuan

100 Manajemen BOS Pendidikan Jumlah Peserta Kegiatan Koordinasi

Pengelolaan BOS Dikdas Orang 210 Orang

101 Penyelenggaraan Manajemen Bantuan

Pendidikan Jumlah Penerima Bantuan Pendidikan Orang

1.099.248

Orang

Program Peningkatan Mutu Guru dan

Tenaga Kependidikan

102

Manajemen Kesejahteraan Guru dan

Tenaga Kependidikan

Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS

meningkat kesejahteraan dan Motivasi

Pengabdiannya

Orang 1.402 Orang

103 Pendidikan Lanjutan bagi Guru dan Tenaga

Kependidikan

Guru yang memiliki Kualifikasi

Pendidikan S1 dan S2 Kegiatan 170 Kegiatan

104

Kompetensi Guru dan Tenaga

Kependidikan

Terlaksananya Kegiatan Workshop,

Bimbingan Teknis dan Pembinaan bagi

Guru dan Tenaga Kependidikan

Orang 24 Orang

105 Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan

Berprestasi dan Berdedikasi

Guru dan Tenaga Kependidikan yang

Mengikuti Seleksi Berprestasi dan

Berdedikasi

Orang 638 Orang

106 Penyelenggaraan Manajemen Karir Guru

dan Tenaga Kependidikan

Guru dan Tenaga Kependidikan Memiliki

Syarat Kualifikasi Minimal dan

Meningkat Kesejahteraannya

Keg 24.602 keg


5.3. IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

5.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

5.3.1.1. Target dan Realisasi Pendapatan

Tabel 5-2 Target dan Realisasi Pendapatan TA 2018

No.

Uraian

TA 2018 TA 2017

Anggaran

SetelahPerubahan Realisasi Lebih/(kurang) Rp.

1 2 3 4 5 6

1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 200.000.000,00 2.066.407.406,50 1.866.407.406,50 125.818.408,00

1.1 RETRIBUSI DAERAH 100.000.000,00 80.030.000,00 (19.970.000,00) 46.110.000,00

1.2 LAIN-LAIN PENDAPATAN

ASLI DAERAH YANG SAH 100.000.000,00 1.986.377.406,50 1.866.377.406,50 79.708.408,00

JUMLAH PENDAPATAN 200.000.000,00 2.066.407.406,50 1.866.407.406,50 125.818.408,00

Pendapatan Asli Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 2.066.407.406,50 atau mencapai 1.033,20% dari target yang diharapkan dengan rincian

sebagai berikut :

1. Retribusi daerah dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 terealisasi sebesar

Rp.80.030.000,00 atau 80,03%;

2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00

terealisasi sebesar Rp.1.986.377.406,50 atau 1.86,38%.

Jika diperbandingkan antara realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2018 dan tahun

anggaran 2017 nampak adanya peningkatan sebesar Rp.38.080.000,00 atau 82,59% pada Retribusi

Daerah dan peningkatan sebesar Rp.1.906.668.998,50 atau 2.392,06%.

5.3.1.2. Target dan Realisasi Belanja

5.3.1.2.1. Belanja Tidak Langsung

Tabel 5-3 Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA 2018

Uraian

TA 2018 TA 2017

Anggaran Setelah

Perubahan Realisasi Lebih/(kurang) Realisasi

Gaji dan Tunjangan 2.168.407.835.000,00 2.126.901.726.999,00 (41.506.108.001,00) 2.152.625.948.421,51

Tambahan Penghasilan PNS 1.306.712.515.000,00 1.283.735.483.426,00 (22.977.031.574,00) 1.223.892.923.513,00

Insentif Pemungutan Restribusi

3.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Belanja Pegawai - BTL 3.475.123.350.000,00 3.410.637.210.425,00 (64.486.139.575,00) 3.376.518.871.934,51

Berdasarkan capaian realisasi belanja tidak langsung yaitu sebesar Rp. 3.410.637.210.425,00

dari total anggaran sebesar Rp. 3.410.637.210.425,00 atau 98,14%, yang berarti belanja tidak

langsung Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah efisien. Jika diperbandingkan antara Tahun


Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 terdapat peningkatan sebesar Rp.34.118.338.490,49

atau 1,01%. Dengan rincian penurunan pada Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.25.724.221.422,51

atau 1,20% dan kenaikan pada realisasi tambahan pengahsilan PNS sebesar Rp.59.842.559.913,00

atau 4,89%.

5.3.1.2.2. Belanja Langsung

Tabel 5-4 Target dan Realisasi Belanja Langsung TA 2018

Uraian

TA 2018 TA 2017

Anggaran Setelah


Belanja Pegawai 228.964.823.443,00 209.173.503.710,00 (19.791.319.733,00) 60.761.038.709,00

Belanja Barang dan Jasa 1.306.712.515.000,00 943.058.003.072,25 (136.979.289.175,75) 1.024.334.142.713,05

Belanja Modal 602.102.295.309,00 510.529.739.192,00 (91.572.556.117,00) 551.408.594.164,00

Total Belanja Pegawai - BTL 1.911.104.411.000,00 1.662.761.245.974,25 (248.343.165.025,75) 1.636.503.775.586,05

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp.17.067.123.900,00 terealisasi sebesar

Rp.16.607.555.429,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya

97,31%.

Keluaran : Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran

Hasil : Tersedianya data dan informasi pendidikan

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terlihat deviasi realisasi anggaran

sebesar 2,69% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, pelaksanaan administrasi perkantoran

di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah

berjalan dengan lancar sehingga dapat dikatakan kegiatan telah

efektif.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Indikator Kinerja :



97,43%.

Keluaran : Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia


Hasil : Sarana dan prasarana memadai



Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, Penyediaan Peralatan dan

Kelengkapan Sarana dan Prasarana di lingkungan Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah memenuhi target sehingga

dapat dikatakan kegiatan telah efektif.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Indikator Kinerja :


Rp.8.714.921.905,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 97,35%.

Keluaran : Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara

Hasil : Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor



Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, telah terealisasi Pemeliharaan

Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan lancar,

sehingga kegiatan telah dikatakan efektif.

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

a. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp.5.130.433.900 terealisasi sebesar


Keluaran : Jumlah Konsultasi

Hasil : Terselenggaranya hibah dan bantuan keuangan bidang pendidikan.



Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, Koordinasi dan Konsultasi

Kelembagaan Pemerintah Daerah berjalan dengan lancar, sehingga

kegiatan telah dikatakan efektif.

b. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

Indikator Kinerja :



93.89%.

Keluaran : Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan/pelatihan formal;


jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas

SDM

Hasil : Meningkatnya mutu SDM dan sarana prasarana perkantoran



Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur di lingkungan Dinas Pendidikan Prov. Jatim telah

berjalan dengan lancar sehingga kegiatan telah dikatakan efektif.

4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan

Pemerintahan

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan

Indikator Kinerja :



Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun

Hasil : Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah yang

tersusun



Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan tersebut telah berjalan

dengan lancar dan efektif

b. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Indikator Kinerja :



Keluaran : Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun

Hasil : Tersusunnya dokumen pelaporan yang tersusun




dengan lancar dan efektif.

c. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi

Data

Indikator Kinerja :




Keluaran : Jumlah update database perangkat daerah

Hasil : Tersusunnya database perangkat daerah





d. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp.346.880.000,00 terealisasi sebesar

Rp.331.060.000,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 95,44%.

Keluaran : Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun

Hasil : Tersusunnya dokumen laporan pengelolaan keuangan yang

tersusun





5. Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)

a. Mutu Sarana dan Prasarana PK – PLK

Indikator Kinerja :



Keluaran : Jumah Lembaga yang Pendidikan khusus yang mendapatkan

bantuan sarana prasarana

Hasil : Sarana prasarana Lembaga PK – PLK yang layak fungsi



Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Perluasan dan Peningkatan

Mutu TK/RA dilingkungan Dinas Pendidikan Prov. Jatim telah

berjalan dengan lancar sehingga dapat dikatakan kegiatan telah

efektif.

b. Penyelenggaraan BOS Pendidikan Khusus

Indikator Kinerja :



71,10%.


Keluaran : Jumlah siswa Pendidikan khusus yang mendapatkan Bantuan

Operasional Sekolah

Hasil : Meningkatnya kualitas Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

(ABK)


sebesar 28,90% sehingga dapat dikatakan kegiatan belum efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Perluasan dan Peningkatan

Mutu TK/RA dilingkungan Dinas Pendidikan Prov. Jatim telah

berjalan dengan lancar namun dapat dikatakan kegiatan belum

efektif.

c. Penyelenggaraan Kelembagaan dan Peserta Didik PK-PLK

Indikator Kinerja :



Keluaran : Jumlah Lembaga Pendidikan khusus yang memenuhi standar

akreditasi

Hasil : Meningkatnya jumlah Lembaga Pendidikan khusus yang

memenuhi standar akreditasi




Indikator Kinerja :



Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan

Kelembagaan dan Peserta Didik PK – PLK dilingkungan Dinas

Pendidikan Prov. Jatim telah berjalan dengan lancar dan dapat

dikatakan kegiatan telah efektif.

d. Mutu dan Relevansi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Indikator Kinerja :



Keluaran : Jumlah guru PK/MKKS yang mengikuti pelatihan/workshop/FGD

(Focus Group Discussion) dalam peningkatan mutu/pelayanan

Pendidikan khusus di daerah 3T (terpencil, terbelakang, terluar)

dan Pendidikan inklusif

Hasil : Guru PK/GPK yang berkompeten dalam mengimplementasikan

kurikulum/pembelajara




Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Mutu dan Relevansi

Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dilingkungan Dinas

Pendidikan Prov. Jatim telah berjalan dengan lancar dan dapat


e. Penyelenggaraan SMAN Olahraga Sidoarjo

Indikator Kinerja :



Keluaran : Jumlah siswa UPT SMA Negeri Olahraga Jatim, 15 Cabor, 12

bulan

Hasil : Meningkatkan dan menyiapkan peserta didik yang memiliki bakat

istimewa untuk menjadi olahragawan yang berprestasi tingkat

regional, nasional dan internasional




Indikator Kinerja :



Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan SMAN

Olahraga Sidoarjo dilingkungan Dinas Pendidikan Prov. Jatim

telah berjalan dengan lancar dan dapat dikatakan kegiatan telah

efektif.

f. Sarana Prasarana Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (DAK)

Indikator Kinerja :



88,11%.

Keluaran : Jumlah Lembaga Pendidikan Khusus yang Mendapatkan bantuan

sarana prasarana

Hasil : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana layanan Pendidikan

khusus



Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Sarana Prasarana

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (DAK) di

Jawa Timur telah berjalan dengan lancar sehingga dapat dikatakan

kegiatan telah efektif.

6. Program Pendidikan Menengah Atas

a. Mutu Sarana dan Prasarana SMA


Indikator Kinerja :



88,43%.

Keluaran : Jumlah sarana prasarana yang ditingkatkan

Hasil : Meningkatnya ketersediaan, pemerataan dan kualitas pelayanan

Pendidikan menengah



Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Mutu Sarana dan Prasarana

SMA telah berjalan dengan lancar sehingga dapat dikatakan


b. Mutu dan Relevansi Pendidikan SMA

Indikator Kinerja :



86,75%.

Keluaran : Jumlah sarana prasarana yang ditingkatkan

Hasil : Meningkatnya ketersediaan, pemerataan dan kualitas pelayanan

Pendidikan Menengah



Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Mutu dan Relevansi

Pendidikan SMA telah berjalan dengan lancar sehingga dapat


c. Manajemen Pendidikan SMA

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 23.443.427.000,00 terealisasi sebesar


85,86%.

Keluaran : Jumlah guru dan Kepala Sekolah SMA yang mendapatkan

pelatihan peningkatan manajemen dan pengembangan metode

pembelajaran

Hasil : Angka Lulusan Pendidikan Menengah (AL SMA)

Efisiensi Berdasarkan capaian kinerja, terlihat deviasi realisasi anggaran


Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Manajemen Pendidikan


SMA telah berjalan dengan lancar sehingga dapat dikatakan


d. Penyelenggaraan BOS Pendidikan SMA

Indikator Kinerja :



85,04%.

Keluaran : Jumlah siswa Pendidikan menengah atas yang mendapatkan

bantuan operasional sekolah

Hasil : Meningkatnya kualitas Pendidikan menengah atas



Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan BOS

Pendidikan SMA telah berjalan dengan lancar dan kegiatan telah

efektif.

e. Sarana Prasarana Pendidikan Menengah Atas (DAK)

Indikator Kinerja :



98,45%.

Keluaran : Jumlah Lembaga sekolah Pendidikan Menengah Umum yang

mendapatkan bantuan sarana prasarana

Hasil : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Lembaga SMA



Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Sarana Prasarana

Pendidikan Menengah Atas (DAK) telah berjalan dengan lancar

sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efektif.

f. Penyelenggaraan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) SMA

Indikator Kinerja :


Rp.14.401.140.000,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 100%.


Bantuan Operasional sekolah


Efisiensi Berdasarkan capaian kinerja, tidak terlihat deviasi realisasi

anggaran sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan Bantuan


Khusus Siswa Miskin (BKSM) SMA di Jatim telah berjalan


7. Program Pendidikan Menengah Kejuruan

a. Mutu dan relevansi Pendidikan SMK

Indikator Kinerja :



85,80%.


bantuan operasional sekolah


Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran


Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Mutu dan relevansi

Pendidikan SMK telah berjalan dengan lancar dan telah efektif.

b. Penyelenggaraan BOS Pendidikan SMK

Indikator Kinerja :



80,32%.

Keluaran : Jumlah siswa SMK yang mendapatkan bantuan operasional

sekolah

Hasil : Meningkatnya kualitas Pendidikan SMK



Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan BOS

Pendidikan SMK telah berjalan dengan lancar namun belum

efektif.

c. Penyelenggaraan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Pendidikan SMK

Indikator Kinerja :



98,35%.

Keluaran : Terlaksananya kegiatan peningkatan pengelolaan BOS Pendidikan

Menengah

Hasil : Jumlah siswa miskin yang mendapatkan bantuan Pendidikan di


SMK



Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan Bantuan

Khusus Siswa Miskin (BKSM) Pendidikan SMK telah berjalan

dengan lancar dan telah efektif.

d. Mutu Sarana dan Prasarana SMK

Indikator Kinerja :



91,88%.

Keluaran : Jumlah Lembaga yang mendapatkan sarana dan prasarana

penunjang di SMK yang berstandar kualitas

Hasil : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Lembaga yang

mendapatkan bantuan sarana dan prasarana



Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Mutu Sarana dan Prasarana

SMK telah berjalan dengan lancar dan efektif.

e. Penyelenggaraan Kelembagaan dan Peserta Didik SMK

Indikator Kinerja :



91,39%.

Keluaran : Jumlah siswa SMK yang bersertifikasi Kompetensi

Hasil : Meningkatnya jumlah siswa SMK yang bersertifikat




Kelembagaan dan Peserta Didik SMK telah berjalan dengan lancar

dan telah efektif.

f. Manajemen Kelembagaan SMK Mini

Indikator Kinerja :



Keluaran : Jumlah tenaga terampil yang tersedia di SMK Mini

Hasil : Meningkatnya jumlah tenaga terampil SMK Mini




Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Manajemen Kelembagaan

SMK Mini telah berjalan dengan lancar dan efektif.

g. Penyelenggaraan DAK Pendidikan SMK

Indikator Kinerja :



97,38%.

Keluaran : Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan bantuan DAK untuk

pemenuhan sarana prasarana sesuai program prioritas nasional

Hasil : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Lembaga yang

mendapatkan bantuan DAK



Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan DAK

Pendidikan SMK telah berjalan dengan lancar dan efektif.

8. Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu TIK Pendidikan

a. Penyelenggaraan Metode Belajar Mengajar Menggunakan TIK

Indikator Kinerja :



Keluaran : Jumlah Guru yang memanfaatkan TIK dalam Pengembangan

Pendidikan

Hasil : Meningkatnya Penggunaan TIK dalam Pengembangan Pendidikan



Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan Metode

Belajar Mengajar Menggunakan TIK telah berjalan dengan lancar

dan telah efektif.

b. Penyebarluasan dan Pemanfaatan TIK Pendidikan

Indikator Kinerja :



Keluaran : Jumlah Guru yang akses penyebaran dan pemanfaatan TIK

Pendidikan


Hasil : Meningkatnya Akses Pendidikan melalui TIK Pendidikan



Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyebarluasan dan

Pemanfaatan TIK Pendidikan telah berjalan dengan lancar dan

efektif.

c. Penyelenggaraan Penatausahaan di UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pendidikan (TIKP)

Indikator Kinerja :



Keluaran : Jumlah Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan

UPT TIKP

Hasil : Meningkatnya pelayanan perkantoran




Penatausahaan di UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pendidikan (TIKP) telah berjalan dengan lancar dan telah efektif.

9. Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu Kompetensi Guru dan Siswa SMK

a. Penyelenggaraan Penatausahaan di UPT Pengembangan Pendidikan Kejuruan

(PPK)

Indikator Kinerja :


Rp.1.792.716.488.00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 98,17%.

Keluaran : Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan UPT

PPK

Hasil : Meningkatnya kualitas pengelolaan sarana dan prasarana

penunjang kegiatan UPT PPK




Penatausahaan di UPT Pengembangan Pendidikan Kejuruan

(PPK) telah berjalan dengan lancar dan telah efektif.

b. Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan di UPT PPK

Indikator Kinerja :




Keluaran : Jumlah materi pelatihan n materi uji kompetensi di UPT PPK yang

disusun dan dievaluasi

Hasil : Meningkatnya kualitas materi pelatihan di UPT PPK



Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pengendalian dan Evaluasi

Kegiatan Pekatihan di UPT PPK telah berjalan dengan lancar dan

efektif.

c. Peningkatam Mutu Pelayanan Pendidikan di UPT PPK untuk Guru dan Siswa

SMK

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp.7.172.540,000,00 terealisasi sebesar


Keluaran : Jumlah guru/siswa SMKdi Jawa Timur yang meningkat dan lulus

uji kompetensinya

Hasil : Meningkatnya kompetensi guru/siswa SMK di Jawa Timur



Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Peningkatam Mutu

Pelayanan Pendidikan di UPT PPK untuk Guru dan Siswa SMK

telah berjalan dengan lancar dan telah efektif.

10. Program Pengembangan dan Peningkatan Prestasi Akademik dan Non Akademik

Peserta Didik

a. Penyelenggaraan Mutu Prestasi Akademik

Indikator Kinerja :



Keluaran : Terselenggaranya kegiatan lomba prestasi akademik peserta didik

SMA dan SMK

Hasil : Jumlah siswa didik SMA dan SMK yang mengikuti lomba prestasi

akademik



Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan Mutu


Prestasi Akademik telah berjalan dengan lancar dan telah efektif.

b. Penyelenggaraan Mutu Prestasi Non Akademik

Indikator Kinerja :



Keluaran : Terselenggaranya kegiatan lomba prestasi non akademik siswa

didik SMA dan SMK


non akademik



Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pengendalian dan Evaluasi

Kegiatan Pekatihan di UPT PPK telah berjalan dengan lancar dan

efektif.

c. Penyelenggaraan Penatausahaan di UPT Bina Prestasi Peserta Didik

Indikator Kinerja :



Keluaran : Terselenggaranya kegiatan penatausahaan kegiatan prestasi

akademik dannon akademik siswa SMA dan SMK


akademik non akademik




Penatausahaan di UPT Bina Prestasi Peserta Didik telah berjalan

dengan lancar dan telah efektif.

11. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Surabaya

a. Pelaksanaan Kebijakan Teknis di bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK

wilayah Surabaya

Indikator Kinerja :



Keluaran : Persentase Lembaga SMA, SMK, danPK-PLK yang mendapatkan

bimbingan teknis

Hasil : APM Dikmen wilayah Kota Surabaya




Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan Kebijakan

Teknis di bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK wilayah

Surabaya telah berjalan dengan lancar namun belum efektif.

b. Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Surabaya

Indikator Kinerja :



Keluaran : Penyelenggaraan penatausahaan di Cabang Dinas Surabaya

Hasil : Jumlah sarana dan prasarana yang mendapat pengelolaan Cabang

Dinas Pendidikan wilayah Kota Surabaya




Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Surabaya

telah berjalan dengan lancar dan efektif.

12. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Gresik

a. Pelaksanaan Kebijakan Teknis di bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK

wilayah Gresik

Indikator Kinerja :




bimbingan teknis

Hasil : APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah)

wilayah Gresik




Teknis di bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK wilayah

Gresik telah berjalan dengan lancar namun belum efektif.

b. Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Gresik

Indikator Kinerja :




Keluaran : Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan

Cabang Dinas Pendidikan wilayah Gresik


Dinas Pendidikan wilayah Gresik




Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Surabaya


13. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Sidoarjo

a. Pelaksanaan Kebijakan Teknis di bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK di

wilayah Sidoarjo

Indikator Kinerja :




bimbingan teknis


wilayah Sidoarjo




Teknis di bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK di wilayah

Sidoarjo telah berjalan dengan lancar dan efektif.

b. Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo

Indikator Kinerja :




Cabang Dinas Pendidikan wilayah Sidoarjo


Dinas Pendidikan wilayah Sidoarjo




Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo



14. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Mojokerto

a. Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Mojokerto

Indikator Kinerja :




Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto


Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto





Mojokerto telah berjalan dengan lancar dan efektif.

b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis di bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK di

wilayah Mojokerto

Indikator Kinerja :




bimbingan teknis


wilayah Mojokerto





Mojokerto telah berjalan dengan lancar dan efektif.

15. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Jombang


wilayah Jombang

Indikator Kinerja :


Rp.151.600.000,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 100%.


Keluaran : Jumlah pengelolaan Sarana dan Prasarana Kegiatan Cabang Dinas

Pendidikan wilayah Kabupaten Jombang

Hasil : Jumlah Sarana dan Prasarana yang mendapat pengelolaan Cabang

Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Jombang

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, tidak terdapat deviasi realisasi




Jombang telah berjalan dengan lancar dan efektif.

b. Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jombang

Indikator Kinerja :



Keluaran : Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana kegiatan Cabang Dinas

Pendidikan wilayah Kabupaten Jombang


Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Jombang




Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jombang


16. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Malang


wilayah Malang

Indikator Kinerja :



Keluaran : Prosentase Lembaga SMA, SMK, danPK-PLK yang mendapatkan

bimbingan teknis


wilayah Kabupaten Malang






Malang telah berjalan dengan lancar namun belum efektif.

b. Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten

Malang

Indikator Kinerja :




Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Malang


wilayah Kabupaten Malang




Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten

Malang telah berjalan dengan lancar dan efektif.

17. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Batu


wilayah Batu

Indikator Kinerja :




bimbingan teknis


wilayah Kota Malang dan Kota Batu





Batu telah berjalan dengan lancar dan efektif.

b. Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Batu -

- Kota Malang

Indikator Kinerja :





Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kota Malang dan Kota Batu

Hasil : Jumlah Pengelolaan sarana dan prasarana yang mendapat

pengelolaan Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kota Malang dan

Kota Batu




Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Batu –

Kota Malang telah berjalan dengan lancar dan efektif.

18. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Bojonegoro


wilayah Bojonegoro

Indikator

Kinerja :




bimbingan teknis


wilayah Bojonegoro





Bojonegoro telah berjalan dengan lancar dan efektif.

b. Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro

Indikator Kinerja :




Cabang Dinas Pendidikan wilayah Bojonegoro


Dinas Pendidikan wilayah Bojonegoro





Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro


19. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Tuban


wilayah Tuban

Indikator Kinerja :




bimbingan teknis


wilayah Kabupaten Tuban





Tuban telah berjalan dengan lancar namun belum efektif.

b. Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tuban

Indikator Kinerja :




Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Tuban


Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Tuban




Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tuban telah

berjalan dengan lancar dan efektif.

20. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Lamongan


wilayah Lamongan

Indikator Kinerja :





bimbingan teknis


wilayah Lamongan





Lamongan telah berjalan dengan lancar namun belum efektif.

b. Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Lamongan

Indikator Kinerja :



Keluaran : Penyelenggaraan penatausahaan di Cabdin Lamongan


Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Lamongan




Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Lamongan


21. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Madiun


wilayah Madiun

Indikator Kinerja :




bimbingan teknis


wilayah Kab dan Kota Madiun






Madiun telah berjalan dengan lancar namun belum efektif.

b. Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun

Indikator Kinerja :




Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kab dan Kota Madiun


Dinas Pendidikan wilayah Kab dan Kota Madiun




Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun


22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Ngawi


wilayah Ngawi

Indikator Kinerja :




bimbingan teknis


wilayah Kabupaten Ngawi





Ngawi telah berjalan dengan lancar namun belum efektif.

b. Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ngawi

Indikator Kinerja :




Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Ngawi



Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Ngawi




Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ngawi telah


23. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Magetan


wilayah Magetan

Indikator Kinerja :



Keluaran : Persentase Lembaga SMA, SMK, dan PK-PLK yang mendapatkan

bimbingan teknis


wilayah Kabupaten Magetan





Magetan telah berjalan dengan lancar dan efektif.

b. Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Magetan

Indikator Kinerja :



Keluaran : Jumlah pengeluaran sarana dan prasarana penunjang kegiatan

Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Magetan


Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Magetan




Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Magetan


24. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Ponorogo



wilayah Ponorogo

Indikator Kinerja :




bimbingan teknis


wilayah Kabupaten Ponorogo





Ponorogo telah berjalan dengan lancar dan efektif.

b. Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo

Indikator Kinerja :




Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Ponorogo


Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Ponorogo




Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo


25. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Pacitan


wilayah Pacitan

Indikator Kinerja :




bimbingan teknis



wilayah Kabupaten Pacitan





Pacitan telah berjalan dengan lancar dan efektif.

b. Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pacitan

Indikator Kinerja :




Cabang Dinas Pendidikan wilayah Pacitan


Dinas Pendidikan wilayah Pacitan




Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pacitan


26. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Kediri


wilayah Kediri

Indikator Kinerja :




bimbingan teknis


wilayah Kab & Kota Kediri





Kediri telah berjalan dengan lancar dan efektif.

b. Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri

Indikator Kinerja :





Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kab & Kota Kediri

Hasil : Jumlah Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang Kegiatan

Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kab&Kota Kediri




Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri telah


27. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Nganjuk


wilayah Nganjuk

Indikator Kinerja :




bimbingan teknis


wilayah Kab Nganjuk





Nganjuk telah berjalan dengan lancar dan efektif.

b. Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Nganjuk

Indikator

Kinerja :




Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kab Nganjuk


Dinas Pendidikan wilayah Kab. Nganjuk





Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Nganjuk


28. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Blitar


wilayah Blitar

Indikator Kinerja :




bimbingan teknis

Hasil : Jumlah sekolah yang mendapat bimbingan teknis





Blitar telah berjalan dengan lancar namun belum efektif.

b. Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar

Indikator Kinerja :




Cabang Dinas wilayah Blitar

Hasil : Jumlah pengelolaan sarana prasarana Kegiatan Cabang Dinas

Pendidikan wilayah Kabupaten dan Kota Blitar




Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar telah


29. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Tulungagung


wilayah Tulungagung

Indikator Kinerja :




Keluaran : Persentasi Lembaga SMA, SMK, dan PK-PLK yang mendapatkan

bimbingan teknis


wilayah Tulungagung





Tulungagung telah berjalan dengan lancar dan efektif.

b. Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah

Tulungagung

Indikator Kinerja :




Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Tulungagung


Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Tulungagung




Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung


30. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Trenggalek


wilayah Trenggalek

Indikator Kinerja :




bimbingan teknis


wilayah Trenggalek






Trenggalek telah berjalan dengan lancar dan efektif.

b. Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Trenggalek

Indikator Kinerja :




Cabang Dinas Pendidikan wilayah Trenggalek


Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Trenggalek




Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Trenggalek


31. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Pasuruan


wilayah Pasuruan

Indikator Kinerja :




bimbingan teknis


wilayah Kab/Kota Pasuruan


sebesar 98,31% sehingga dapat dikatakan kegiatan tidak efisien.



Pasuruan tidak berjalan dengan lancar dan tidak efektif.

b. Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan

Indikator Kinerja :





Cabang Dinas Pendidikan wilayah kab/kota Pasuruan

Hasil : Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan

Cabang Dinas Pendidikan wilayah kab/kota Pasuruan




Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan


32. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Probolinggo


wilayah Probolinggo

Indikator Kinerja :




bimbingan teknis


wilayah Probolinggo





Probolinggo telah berjalan dengan lancar dan efektif.


Probolinggo

Indikator Kinerja :




Cabang Dinas


Dinas Pendidikan wilayah Probolinggo





Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Probolinggo


33. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Lumajang


wilayah Lumajang

Indikator Kinerja :




bimbingan teknis


wilayah Kabupaten Lumajang





Lumajang telah berjalan dengan lancar dan efektif.

b. Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Lumajang

Indikator Kinerja :




Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Lumajang


Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Lumajang




Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Lumajang


34. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Jember


wilayah Jember

Indikator Kinerja :




Keluaran : Persentasi Lembaga SMA, SMK, dan PK-PLK yang mendapatkan

bimbingan teknis


wilayah Kabupaten Jember





Jember telah berjalan dengan lancar dan efektif.

b. Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember

Indikator Kinerja :



Keluaran : Jumlah pengelola sarana dan prasarana penunjang kegiatan

Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Jember


Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Jember




Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember


35. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Bondowoso


wilayah Bondowoso

Indikator Kinerja :




bimbingan teknis


wilayah Kabupaten Bondowoso






Bondowoso telah berjalan dengan lancar dan efektif.

b. Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso

Indikator Kinerja :




Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Bondowoso


Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Bondowoso




Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso


36. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Situbondo


wilayah Situbondo

Indikator Kinerja :




bimbingan teknis


wilayah Kabupaten Situbondo





Bondowoso telah berjalan dengan lancar namun belum efektif.

b. Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Situbondo

Indikator Kinerja :




Cabang Dinas Pendidikan wilayah Situbondo



Dinas Pendidikan wilayah Situbondo




Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso


37. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Banyuwangi


wilayah Banyuwangi

Indikator Kinerja :




bimbingan teknis


wilayah Banyuwangi





Banyuwangi telah berjalan dengan lancar dan efektif.


Banyuwangi

Indikator Kinerja :




Cabang Dinas Pendidikan wilayah Banyuwangi


Dinas Pendidikan wilayah Banyuwangi




Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Banyuwangi



38. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangkalan


wilayah Bangkalan

Indikator Kinerja :




bimbingan teknis


wilayah Kabupaten Bangkalan





Bangkalan telah berjalan dengan lancar namun belum efektif.

b. Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangkalan

Indikator Kinerja :



Keluaran : Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang Cabang

Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Bangkalan


Dinas Pendidikan wilayah Bangkalan




Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangkalan


39. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Sampang


wilayah Sampang

Indikator Kinerja :


Rp.92.594.755,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 100%.


bimbingan teknis



Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah

Kabupaten Sampang

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, tidak terdapat deviasi realisasi




Sampang telah berjalan dengan lancar dan efektif.

b. Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sampang

Indikator Kinerja :




Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah

Kabupaten Sampang


Dinas Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sampang




Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sampang


40. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Pamekasan


wilayah Pamekasan

Indikator Kinerja :



Keluaran : Terlaksananya Kebijakan Teknis di bidang Pendidikan SMA,

SMK, & PK-PLK diWilayah Kabupaten Pamekasan

Hasil : Meningkatnya ketersediaan, pemerataan, dan kualitas pelayanan

Pendidikan menengah dan khusus di wilayah Pamekasan






Pamekasan telah berjalan dengan lancar namun belum efektif.

b. Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pamekasan

Indikator Kinerja :



Keluaran : Terlaksananya kebijakan teknis di bidang Pendidikan SMA, SMK,

PK-PLK di wilayah Pamekasan

Hasil : Meningkatnya ketersediaan, pemerataan, dan kualitas pelayanan

Pendidikan menengah dan khusus di wilayah Pamekasan




Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pamekasan


41. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Sumenep


wilayah Sumenep

Indikator Kinerja :




bimbingan teknis


wilayah Sumenep





Sumenep telah berjalan dengan lancar namun belum efektif.

b. Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sumenep

Indikator Kinerja :




Cabang Dinas Pendidikan wilayah Sumenep



Dinas Pendidikan wilayah Sumenep




Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sumenep


42. Program Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

a. Manajemen BOS Pendidikan

Indikator Kinerja :



Keluaran : Jumlah peserta kegiatan koordinasi pengelolaan BOS Dikdas

Hasil : Terlaksananya pengelolaan BOS



Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Manajemen BOS

Pendidikan telah berjalan dengan lancar namun belum efektif.

b. Penyelenggaraan Manajemen Bantuan Pendidikan

Indikator Kinerja :



Keluaran : Jumlah penerima bantuan pendidikan

Hasil : Meningkatnya penyelenggaraan bantuan pendidikan




Manajemen Bantuan Pendidikan telah berjalan dengan lancar dan

efektif.

43. Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan

a. Manajemen Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan

Indikator Kinerja :



Keluaran : Guru dan tenaga kependidikan non PNS meningkat kesejahteraan

dan motivasi pengabdiannya


Hasil : Meningkatnya kesejahteraan dan motivasi pengabdian Guru dan

tenaga kependidikan



Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Manajemen Kesejahteraan

Guru dan Tenaga Kependidikan telah berjalan dengan lancar dan

efektif.

b. Pendidikan Lanjutan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan

Indikator Kinerja :



Keluaran : Guru yang memiliki kualifikasi Pendidikan S1 dan S2

Hasil : Meningkatnya kualifikasi Pendidikan Guru sesuai dengan standart

minimal dan peningkatan kompetensinya



Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pendidikan Lanjutan bagi

Guru dan Tenaga Kependidikan telah berjalan dengan lancar dan

efektif.

c. Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi

Indikator Kinerja :



Keluaran : Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti seleksi berpretasi

dan berdedikasi

Hasil : Terpilihnya guru dan tenaga kependidikan berprestasi dan

berdedikasi



Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Seleksi Guru dan Tenaga

Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi telah berjalan dengan

lancar dan efektif.

d. Penyelenggaraan Manajemen Karir Guru dan Tenaga Kependidikan

Indikator Kinerja :



Keluaran : Guru dan Tenaga Kependidikan memiliki syarat kualifikasi


minimal dan meningkat kesejahteraannya

Hasil : Meningkatnya kualitas SDM dan kinerja guru dan tenaga

kependidikan




Manajemen Karir Guru dan Tenaga Kependidikan telah berjalan


5.3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Timur Tahun Anggaran 2018 terdapat beberapa hambatan dan kendala yang menyebabkan

pelaksanaan kegiatan tidak berjalan dengan maksimal, diantaranya adalah :

1. Selisih perencanaan dalam 1 (satu) tahun anggaran atas belanja rutin yang

pembayarannya disesuaikan dengan tagihan bulanan;

2. Adanya ketergantungan realisasi terhadap tingkat kehadiran peserta dalam satu kegiatan,

dengan rata – rata kehadiran peserta tercapai antara 85% - 90%;

3. Selisih bukti perjalanan dinas dan transport yang dibayarkan sesuai ad cost (real)

dibandingkan dengan perencanaan anggaran;

4. Adanya pengadaan barang yang telah dianggarkan namun tidak dapat direalisasi dapat

disebabkan karena barang tersebut sudah tidak tersedia di pasaran ataupun pihak

penyedia tidak memenuhi kualifikasi;

5. Adanya hambatan teknis dalam pelaksanaan bantuan keuangan pada lembaga sekolah;

6. Adanya belanja yang dialokasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan namun

pada tahun anggaran berjalan pelaksanaannya tidak sesuai dengan kebutuhan/realitas

lapangan seperti pada belanja BOS dan Tambahan Penghasilan Guru.


5.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

5.4.1. Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Dalam sistem akuntansi pemerintah daerah terdapat 2 (dua) entitas penyelenggara yaitu :

a. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih unit

pemerintahan yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan wajib

menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, adapun entitas pelaporan

yaitu pemerintahan daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau

organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi

dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan dan entitas pelaporan yang ada di Provinsi

Jawa Timur adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

b. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan

oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan

untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Organisasi Perangkat DaerahDinas

Pendidikan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu entitas akuntansi yang berada

dilingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Adapun Laporan Keuangan yang disusun oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

terdiri dari :

1. Laporan Realisasi APBD

Laporan Realisasi APBD terdiri dari Realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer,

Surplus/defisit dan Pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. LRA

Dinas Pendidikan Prov. Jatim disusun dengan menggunakan Sistem Akuntansi berbasis Kas.

• Angka Realisasi Pendapatan yang disajikan pada Laporan Realisasi APBD Tahun 2018

berdasarkan semua aliran kas masuk berupa penerimaan pada rekening Bendahara

Penerimaan Dinas Pendidikan Prov. Jatim yang menambah ekuitas dana lancar dalam

periode tahun anggaran yang bersangkutan dan disetorkan ke rekening Kas Daerah.

• Angka Realisasi Belanja Daerah yang disajikan pada Laporan Realisasi APBD tahun

anggaran 2018 berdasarkan semua aliran kas keluar berupa pengeluaran dari Rekening

Bendahara Pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun

anggaran bersangkutan.

• Angka Realisasi Pembiayaan pada Dinas Pendidikan Prov. Jatim tidak disajikan.


2. Laporan Operasional

Menurut paragraf 78 kerangka konseptual SAP adalah laporan yang menyajikan ikhtisar

sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah

pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Pelaporan ini disusun berdasarkan basis akrual.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-

LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dijelaskan dalam paragraf 79

kerangka konseptual SAP sebagai berikut:

• Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan

bersih.

• Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan

bersih.

• Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas

pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi

hasil. Pada Laporan Operasional Dinas Pendidikan Provinsi Jatim tidak terdapat transfer

sehingga tidak disajikan.

• Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena

kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau

rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Pada Laporan

Operasional Dinas Pendidikan Provinsi Jatim tidak disajikan.

3. Neraca

Neraca Dinas Pendidikan Prov. Jatim disusun berdasarkan data kas di Bendahara

Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu dan setara

kas lainnya, data aset dan persediaan selama tahun 2018, dan data kewajiban yang tejadi pada

tahun 2018. Neraca yang disajikan pada laporan keuangan bertujuan untuk menunjukkan posisi

aset, kewajiban dan ekuitas dana pada periode 31 Desember 2018.

4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang

penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK) dalam rangka pengungkapan

yang memadai.

CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA,

Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca,

dan LAK. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh

http://www.wikiapbn.org/artikel/Laporan_keuangan

http://www.wikiapbn.org/artikel/Laporan_Realisasi_Anggaran

http://www.wikiapbn.org/artikel/Laporan_Realisasi_Anggaran

http://www.wikiapbn.org/artikel/Neraca

http://www.wikiapbn.org/artikel/Laporan_Arus_Kas

http://www.wikiapbn.org/wiki/index.php?title=Laporan_Perubahan_SAL&action=edit&redlink=1

http://www.wikiapbn.org/artikel/Laporan_Operasional

http://www.wikiapbn.org/artikel/Laporan_Perubahan_Ekuitas


entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk

menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini berdasarkan

Paragraf 101 PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyajikan sekurang-

kurangnya pos-pos Ekuitas awal, Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan, dan koreksi-

koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.

5.4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual

untuk penyusunan Laporan Keuangan 2018 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2

tahun 2017 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Adapun rincian

basis akuntansi yang digunakan pada tiap elemen pelaporan adalah sebagai berikut :

• Laporan Realisasi APBD disusun dengan menggunakan Basis Kas Yaitu basis akuntansi

yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas

diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan

pembiayaan.

• Laporan Operasional dan neraca disusun dengan menggunakan Basis Akrual yaitu basis

akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi

dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau

dibayar.

5.4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

diakui pada saat diterimanya kas oleh bendahara penerimaan. Pendapatan yang telah diterima

oleh bendahara penerimaan harus disetor ke rekening kas umum daerah pada hari yang sama.

2. Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran dan

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi

http://www.wikiapbn.org/artikel/Entitas_pelaporan

http://www.wikiapbn.org/artikel/Informasi

http://www.wikiapbn.org/artikel/Standar_Akuntansi_Pemerintahan


perbendaharaan yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur. Belanja

terdiri atas :

a. Belanja Gaji dan Tunjangan

Pencatatan belanja adalah sebesar nilai brutonya. Jika terdapat potongan pajak dari BUD,

belanja tetap dicatat sebesar nilai bruto dan pengakuan potongan pajak terdapat di BUD. Jika

terdapat potongan pajak di OPD, belanja tetap dicatat sebesar nilai bruto dan terdapat penjurnalan

potongan pajak di OPD.

b. Belanja Barang dan Jasa

Pengakuan Belanja Barang dan Jasa adalah pada saat bendahara pengeluaran melakukan

pembelian dan pembayaran. Jika terdapat pungutan pajak dan dipungut oleh OPD maka dicatat

sebagai hutang oleh OPD.

c. Belanja Modal

Pencatatan pada rekening - rekening buku besar belanja modal dimulai sejak bendahara

pengeluaran merealisasikan belanja modal hingga penutupan tahun anggaran.

3. Pendapatan dalam Laporan Operasional

Pendapatan dalam Laporan Operasional Dinas Pendidikan Prov. Jatim diakui pada saat

terjadinya transaksi. Yaitu pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau

sesuai dengan Surat Perjanjian.

4. Beban

Beban dalam Laporan Operasional Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur diakui pada

saat terjadinya transaksi. Yaitu pada saat terbitnya Berita Acara Penyerahan Pekerjaan untuk

pengadaan jasa dan Berita Acara Penerimaan barang untuk pengadaan barang.

6. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa

depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur

dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan

budaya.

Aset di klasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Pengertian Aset lancar adalah jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat,

biasanya satu tahun. Terdiri dari :


• Kas dan setara kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan

untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah/investasi jangka pendek yang

sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai

yang signifikan.

• Piutang

Piutang adalah tagihan kepada pihak ke tiga yang akan diterima pembayarannya

pada masa yang akan datang dalam kurun waktu 12 bulan. Piutang dinilai

berdasarkan nilai nominal yang akan diterima pada tanggal jatuh tempo.

• Persediaan

Persediaan adalah barang- barang yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan

dalam operasional pemerintahan atau diserahkan/ dijual kepada masyarakat dalam

waktu satu tahun. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir, harga

standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, harga wajar atau estimasi

nilai penjualannya diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti

bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan

pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi

jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan

dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka

panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu :

• Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam

investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa

pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi

perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

• Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk

dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan

dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.


Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada

Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Daerah atau Badan Hukum Lainnya.

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)

bulan untuk digunaan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat

umum. Aset tetap terdiri dari :

• Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau

dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah

atau masyarakat umum dan dalam kondisi siap pakai. Tanah yang digunakan untuk

bagunan, jalan, jaringan, irigasi tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset

tetap yang dibangun diatas tanah tersebut.

• Peralatan dan Mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan

mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan

operasional pemerintah atau masyarakat umum dan dalam kondisi siap pakai. Aset

tetap yang dapat diklarifikasikan dalam peralatan dan mesin ini mencakup antara lain

: alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio,

komunikasi, dan pemancar, alat laboratorium, alat kesehatan, komputer dll.

• Gedung dan Bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah Gedung dan

bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam

kegiatan pemerintah atau masyarakat umum dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk

dalam jenis gedung dan bangunan antara lain : Bangunan gedung, monumen,

bangunan menara dll.

• Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun

oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi

siap pakai.

• Aset Tetap lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam

aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini meliputi

buku perpustakaan dan barang bercorak seni/budaya/olahraga.

• Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses

pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai dibangun

seluruhnya.


d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi dan aset tetap.

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran Rumah, Tagihan

Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak

Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain dan atau mutasi dari aset tetap yang telah

diinventarisir untuk dahapuskan karena aset tersebut secara fisik sudah tidak dapat

dioperasionalkan. Aset lainnya terdiri dari :

• Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) menggambarkan jumlah yang dapat diterima

dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang

dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang

bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai

ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

• Tagihan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap

bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut

penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung

atau tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan

oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

• Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih

yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan

bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

• Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak

mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang

atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan

intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise;

hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang

memberikan manfaat jangka panjang.

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks

pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan

pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga

internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang


bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai

konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban

pemerintah diklasifikasikan :

• Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan

untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal

pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang

Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

• Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan

untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah

tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai

kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran

ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena

perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai

pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

f. Ekuitas

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan

kewajiban pemerintah.

5.4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam

Standar Akuntansi Pemerintah

Sistem akuntansi pemerintah daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang

kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, telah menegaskan bahwa Laporan keuangan pemerintah daerah

disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penerapan kebijakan akuntansi pemerintah sesuai dengan SAP adalah sebagai berikut :

• Penerapan kebijakan akuntansi pendapatan yaitu dengan mengakui pendapatan pada

saat kas diterima dan masuk ke rekening kas umum daerah . perlakuan terhadap koreksi

atas transaksi pendapatan juga telah sesuai dengan SAP.


• Penerapan kebijakan akuntansi belanja yaitu belanja diakui ketika terjadi pengeluaran

dari rekening kas bendahara pengeluaran dan pertanggungjawaban telah disahkan oleh

pihak yang berwenang.

• Penerapan kebijakan akuntansi atas belanja modal yaitu Belanja modal diakui

berdasarkan prinsip harga perolehan dan pada saat yang sama diakui menambah aset

tetap Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.


5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.5.1. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan Keuangan

5.5.1.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur merupakan laporan

yang menjelaskan ikhtisar Sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola

oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, menggambarkan perbandingan antara realisasi dan

anggarannya dalam satu periode pelaporan. Dalam penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

ini akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD dikonversi dengan Standar Akuntansi Pemerintah

(SAP) yang meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Tabel 5-5 Rekapitulasi LRA TA 2018

No Uraian

2018 2017

Anggaran Setelah

Perubahan Realisasi

% Realisasi

(Rp) (Rp) (Rp)

1 PENDAPATAN

DAERAH 200.000.000,00 2.066.407.406,50 933,20 125.818.408,00

2 BELANJA DAERAH 5.386.227.761.000,00 5.073.398.456.399,25 -5,81 5.013.022.647.520,56

SURPLUS / (DEFISIT) -5.386.027.761.000,00 -5.071.332.048.992,75 5,84 -5.012.896.829.112,56

5.5.1.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2.066.407.406,50 apabila

dihadapkan dengan target pendapatan sebesar Rp.200.000.000,00 terdapat persentase sebesar

1033,20%. sedangkan Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.

125.818.408,00 apabila dihadapkan dengan target pendapatan sebesar Rp. 138.480.000,00 atau

sebesar 90,86%, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5-6 Pendapatan Daerah TA 2018

No.

Uraian

Realisasi 2018

Realisasi 2017 Anggaran setelah

Perubahan Realisasi Lebih/(kurang)

1 RETRIBUSI DAERAH 100.000.000,00 80.030.000,00 (19.970.000,00) 46.110.000.00

2

LAIN-LAIN

PENDAPATAN ASLI

DAERAH YANG SAH

100.000.000,00 1.986.377.406,50 1.886.377.406,50 79.708.408.00

JUMLAH PENDAPATAN 200.000.000,00 125.818.408.00 1.866.407.406,50 125.818.408.00


5.5.1.1.1.1. Retribusi Daerah

Tabel 5-7 Retribusi Daerah TA 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2018 Retribusi Daerah terealisasi

sebesar Rp.80.030.000,00 dari anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 atau 80,03%. Realisasi masih

tercapai dibawah 85% dikarenakan jumlah penyewa obyek retribusi daerah yaitu Gedung Taruna

Loka Claket dan Asrama Gedung Jagir masih dibawah estimasi yang dianggarkan, dengan kata

lain pemanfaatan asset daerah oleh masyarakat umum maupun instansi masih kurang optimal.

Sumber Retribusi Daerah tahun 2018 berasal dari Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah

sebesar Rp.80.030.000,00 dengan rincian perolehan dari :

Tabel 5-8 Rincian Realisasi Retribusi Daerah

No Uraian TA 2018 TA 2017

1. Sewa gedung dan halaman Taruna Loka

Claket 26.200.000,00 33.600.000,00

2. Sewa Asrama Jagir 53.830.000,00 12.510.000,00

JUMLAH 80.030.000,00 46.110.000,00

Penyebab tidak tercapainya target Retribusi Daerah antara lain karena kurang optimalnya

pemanfaatan aset daerah oleh masyarakat umum maupun instansi.

5.5.1.1.1.2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Tabel 5-9 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah TA 2018

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada 2018 adalah sebesar

Rp.1.986.377.406,50 atau mencapai 1986,38% dari target setelah perubahan sebesar

Rp.100.000.000,00.

No.

Uraian

Realisasi 2018



1 Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah 100.000.000,00 80.030.000,00 (19.970.000,00) 46.110.000.00

JUMLAH RETRIBUSI DAERAH 200.000.000,00 125.818.408.00 1.866.407.406,50 125.818.408.00

No.

Uraian

Realisasi 2018



1

Pendapatan Denda atas

Keterlambatan

Pelaksanaan Pekerjaan

0,00 16.524.077,45 16.524.077,45 23.763.000,00

2 Pendapatan Denda

Retribusi 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3 Pendapatan dari

Pengembalian 0,00 1.514.413.329,05 1.514.413.329,05 4.415.408,00

4 Pendapatan Sewa 100.000.000,00 455.440.000,00 355.440.000,00 51.520.000,00

JUMLAH LAIN-LAIN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

YANG SAH

100.000.000,00 1.986.377.406,50 1.866.377.406,50 79.708.408,00


Adapun rincian lebih lanjut atas Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar

Rp.1.986.377.406,50, terdiri dari :

1. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Merupakan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan sebesar Rp.16.524.077,45

atas Pekerjaan :

a. Denda keterlambatan pekerjaan perbaikan Gedung Kantor Cabang Dinas wilayah

Pacitan sebesar Rp.5.548.123,45;

b. Denda atas keterlambatan pekerjaan pemeliharaan asset sebesar Rp.7.536.034,00;

c. Denda atas keterlambatan pekerjaan pengadaan genset oleh CV. Dwi Karya Bekti

sebesar Rp.3.439.920.

2. Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian tahun 2018 sebesar Rp.1.514.413.329,05 dengan

rincian :

Tabel 5-10 Rincian Realisasi Pendapatan dari Pengembalian

No Uraian Jumlah

1. Pendapatan dari pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan

Tunjangan

412.065.564,00

2. Pendapatan dari pengembalian Kelebihan Pembayaran

Perjalanan Dinas

27.274.650,00

3. Pendapatan dari pengembalian Pembayaran Belanja 1.075.073.115,05

JUMLAH 1.514.413.329,05

3. Pendapatan Sewa

Realisasi dari pendapatan sewa sebesar Rp.455.440.000,00 diperoleh dari :

Tabel 5-11 Rincian Realisasi Pendapatan Sewa

No Uraian Jumlah

1. Sewa Rumah Dinas 24.240.000,00

2. Sewa Ruang oleh Koperasi Handayani 9.000.000,00

3. Sewa Kantin Taruna Loka Ds Claket Kec Pacet Kab Mojokerto 4.800.000,00

4. Sewa Stand Toko oleh Koperasi Karya Makmur 3.000.000,00

5. Sewa Ruang Kantin oleh Dharma Wanita 9.000.000,00

6. Sewa Gedung oleh TK Liya dan PAUD Liya Jl Walikota

Mustajab dan Cipunegara

5.400.000,00

7. Sewa Lahan oleh Telkomsel untuk Menara BTS di SMAN 9

Malang

400.000.000,00

JUMLAH 455.440.000,00

Adapun penyebab tercapainya target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada

2018 antara lain :

1. Adanya Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;

2. Adanya pengembalian atas kelebihan gaji dan tunjangan;


3. Adanya pendapatan dari sewa lahan di lingkungan sekolah yang sebelumnya merupakan

wewenang Kab/Kota.

5.5.1.1.2. Penjelasan Pos - Pos Belanja

Realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 5.073.398.456.399,25

apabila Realisasi Belanja dihadapkan dengan anggaran sebesar Rp. 5.386.227.761.000,00 atau

terealisasi 94,19%. Kenaikan realisasi belanja tahun anggaran 2018 dibandingkan dengan tahun

anggaran 2017 berasal dari kenaikan Belanja Operasional sebesar 2,27% dan penurunan Belanja

Modal sebesar 7,41%. Belanja Daerah terdiri dari :

Tabel 5-12 Belanja TA 2018

Uraian

2018 2017

Anggaran Setelah


Belanja

Operasional 4.784.125.465.691,00 4.562.868.717.207,25 (221.256.748.483,75) 4.461.614.053.356,56

Belanja

Modal 602.102.295.309,00 510.529.739.192,00 (91.572.556.117,00) 551.408.594.164,00

Total Belanja

Daerah 5.386.227.761.000,00 5.073.398.456.399,25 (312.829.304.600,75) 5.013.022.647.520,56

5.5.1.1.2.1. Belanja Operasional

Realisasi Belanja Operasional 2018 adalah sebesar Rp.4.562.868.717.207,25 atau 95,38%

dari anggaran 4.784.125.465.691,00. Kenaikan realisasi belanja tahun anggaran 2018

dibandingkan dengan tahun anggaran 2017 berasal dari kenaikan Belanja Pegawai sebesar 5,31%

dan penurunan Belanja Barang dan Jasa sebesar 7,93%. Rincian Belanja Operasional terdiri dari :

Tabel 5-13 Belanja Operasional TA 2018

Uraian

2018 2017

Anggaran Setelah


Belanja

Pegawai 3.704.088.173.443,00 3.619.810.714.135,00 (84.277.459.308,00) 3.437.279.910.643,51

Belanja

Barang dan

Jasa

1.080.037.292.248,00 943.058.003.072,25 (136.979.289.175,75) 1.024.334.142.713,05

Total Belanja

Operasional 4.784.125.465.691,00 4.562.868.717.207,25 (221.256.748.483,75) 4.461.614.053.356,56

5.5.1.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2018 adalah sebesar Rp.3.619.810.714.135,00 atau

97,72% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.3.704.088.173.443,00. Kenaikan realisasi


Belanja Pegawai tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 berasal dari Penurunan Gaji dan

Tunjangan sebesar 1,20%, Kenaikan tambahan Penghasilan PNS sebesar 4,89%, Kenaikan

Honorarium PNS sebesar 25,79%, Kenaikan Honorarium Non PNS sebesar 111,14%, Uang

Lembur 18,09%, dan Belanja Pegawai BOS sebesar 11.428,09%.

Tabel 5-14 Belanja Pegawai TA 2018

Uraian

2018 2017

Anggaran Setelah


Gaji dan Tunjangan 2.168.407.835.000,00 2.126.901.726.999,00 (41.506.108.001,00) 2.152.625.948.421,51

Tambahan

Penghasilan PNS 1.306.712.515.000,00 1.283.735.483.426,00 (22.977.031.574,00) 1.223.892.923.513,00

Insentif Pemungutan

Restribusi

3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00

Honorarium PNS 16.461.835.000,00 14.402.195.000,00 (2.059.640.000,00) 11.449.214.709,00

Honorarium Non PNS 103.792.740.000,00 100.276.404.440,00 (3.516.335.560,00) 47.492.440.000,00

Uang Lembur 1.306.398.000,00 1.192.748.000,00 (113.650.000,00) 1.010.038.000,00

Belanja Pegawai BOS 107.403.850.443,00 93.302.156.270,00 (14.101.694.173,00) 809.346.000,00

Total Belanja

Pegawai 3.704.088.173.443,00 3.619.810.714.135,00 (84.277.459.308,00) 3.437.279.910.643,51

Secara keseluruhan realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2018 telah

memenuhi target, namun ada beberapa jenis belanja dalam belanja pegawai yang realisasinya tidak

mencapai 85%, yaitu :

1. Realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

menyesuaikan dengan Jumlah Pegawai, tingkat kehadiran, dan kedisiplinan pegawai;

2. Realisasi Tambahan Penghasilan Guru PNSD baru dilakukan pada periode Semester I;

3. Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Retribusi dari anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00

tidak terealisasi dikarenakan belum tercapai target retribusi daerah tahun 2018, sehingga

tidak dilakukan.

5.5.1.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar

Rp.943.058.003.072,25 atau 87,32% dari anggaran setelah perubahan sebesar

Rp.1.080.037.292.248,00. Kenaikan realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2018 dibandingkan

dengan tahun 2017 yang signifikan berasal dari kenaikan Belanja Bahan Pakai Habis sebesar

33,60%, Belanja Bahan/Material sebesar 91,01%, Belanja Jasa sebesar 44,09%, Belanja Premi,

Iuran, Asuransi, dan Pemeriksaan Kesehatan sebesar 6,04%, Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor sebesar 151,55%, Belanja Sewa Tanah/Jalan/Rumah/Gedung/Gudang/Parkir sebesar

67,31%, Belanja Sewa Sarana Mobilitas sebesar 30,54%, Belanja Sewa Perlengkapan dan

Peralatan Kantor sebesar 13,99%, Belanja Makanan dan Minuman sebesar 23%, Belanja Pakaian

dan Atributnya sebesar 10,30%, Belanja Perjalanan Dinas sebesar 66,21%, Belanja Beasiswa


Pendidikan PNS/Non PNS sebesar 15,35%, Belanja Jasa Konsultasi sebesar 100%, dan

Uang/Barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Pemenang Perlombaan

/Kompetisi/Kejuaraan sebesar 122,77%. Berikut rincian Belanja Barang dan Jasa :

Tabel 5-15 Belanja Barang dan Jasa TA 2018

Uraian

2018 2017

Anggaran Setelah


Belanja Bahan

Pakai Habis 15.126.333.400,00 13.707.936.226,00 (1.418.397.174,00) 10.260.457.834,50

Belanja

Bahan/Material 8.090.101.300,00 7.124.956.720,00 (965.144.580,00) 3.730.132.370,00

Belanja Jasa

100.051.118.850,00 93.854.017.857,00 (6.197.100.993,00) 65.136.407.442,00

Belanja Premi,

Iuran, Asuransi, dan Pemeriksaan

Kesehatan

318.936.120,00 305.104.000,00 (13.832.120,00) 287.730.100,00

Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor 1.294.303.500,00 1.238.579.654,00 (55.723.846,00) 492.371.425,00

Belanja Cetak dan

Penggandaan 7.065.754.901,00 5.854.620.425,00 (1.211.134.476,00) 6.358.037.203,50

Belanja Sewa

Tanah/Jalan/Ruma

h/Gedung/Gudang

/Parkir

1.754.250.000,00 1.454.372.000,00 (299.878.000,00) 869.292.835,00

Belanja Sewa

Sarana Mobilitas 583.350.000,00 514.700.000,00 (68.650.000,00) 394.277.900,00

Belanja Sewa Alat

Berat/Peralatan 45.000.000,00 44.682.000,00 (318.000,00) 156.656.500,00

Belanja Sewa

Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

1.535.380.000,00 1.448.007.000,00 (87.373.000,00) 1.270.316.250,00

Belanja Makanan

dan Minuman 27.687.357.300,00 25.220.694.450,00 (2.466.662.850,00) 20.504.112.123,00

Belanja Pakaian

dan Atributnya 1.083.170.500,00 941.310.580,00 (141.859.920,00)

853.439.710,00

Belanja Pakaian

Kerja 1.064.820.000,00 1.042.473.300,00 (22.346.700,00) 1.322.775.850,00

Belanja Pakaian

Khusus dan Hari-

hari Tertentu 974.173.500,00 916.206.960,00 (57.966.540,00) 63.979.538.880,00

Belanja Perjalanan

Dinas 43.822.095.500,00 37.024.161.709,00 (6.797.933.791,00) 22.275.222.293,05

Belanja Beasiswa Pendidikan

PNS/Non PNS 36.085.520.000,00 36.026.019.311,25 (59.500.688,75) 31.230.800.000,00

Belanja

Pemeliharaan 21.883.906.824,00 21.200.797.580,00 (683.109.244,00) 32.664.510.169,00

Belanja Jasa

Konsultasi 14.607.500.000,00 14.607.000.000,00 (500.000,00) 0.00

Belanja Hibah

Barang/Jasa yang

Diserahkan

Kepada Badan/Lembaga/

Organisasi

Kemasyarakatan yang Berbadan

Hukum Indonesia

110.761.426.641,00 98.547.181.051,00 (12.214.245.590,00) 174.287.274.918,00


Uraian

2018 2017

Anggaran Setelah


Belanja Barang

dan Jasa BOS 681.911.401.277,00 577.981.845.053,00 (103.929.556.224,00) 586.463.710.000,00

Total Belanja

Barang dan Jasa 1.080.037.292.248,00 943.058.003.072,25 (136.979.289.175,75) 1.024.334.142.713,05

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa rata – rata capaian realisasi per jenis belanja

barang dan jasa telah mencapai diatas 85%, namun terdapat pula yang dibawah 85%, karena :

1. Adanya efisiensi operasionalkantor menyebabkan menurunnya belanja Operasional pada

Dinas Pendidikan Jatim;

2. Penyesuaian dengan kebutuhan atas kegiatan;

3. Adanya kegiatan yang memanfaatkan fasilitas kantor ataupun Lembaga;

4. Penyesuaian dengan Jumlah Peserta kegiatan;

5. Adanya pelaksanaan kegiatan yang jadwalnya berdekatan/padat;

6. Penyesuaian dengan jumlah siswa yang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah.

5.5.1.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.551.408.594.164,00

atau 96.21% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.573.131.655.564,00. Bila dibandingkan

dengan Tahun Anggaran 2016 realisasi sebesar Rp. 3.509.050.620,00 atau 93.51%. Besarnya

realisasi belanja modal adalah sebagai berikut :

Tabel 5-16 Belanja Modal TA 2018

Uraian Anggaran Setelah

Perubahan

Realisasi 2018 Realisasi 2016

Rp. %

Belanja Tanah 10.750.000.000,00 4.993.425.000,00 (5.756.575.000,00) 0,00

Belanja

Peralatan dan

Mesin

330.409.910.077,00 292.923.402.038,00 (37.486.508.039,00) 296.238.908.414,00

Belanja

Gedung dan

Bangunan

55.874.814.279,00 54.206.460.320,00 (1.668.353.959,00) 83.078.992.670,00

Belanja Jalan,

Irigasi, dan

Jaringan

595.000.000,00 564.859.075,00 (30.140.925,00) 0,00

Belanja Aset

Tetap Lainnya 201.658.770.953,00 155.041.611.759,00 (46.617.159.194,00) 171.378.620.300,00

Belanja Aset

Lainnya

2.813.800.000,00 2.799.981.000,00 (13.819.000,00) 712.072.780,00

Jumlah

Belanja

Modal 602.102.295.309,00 510.529.739.192,00 (91.572.556.117,00) 551.408.594.164,00

Berdasarkan tabel diatas, secara total realisasi belanja modal Dinas Pendidikan Provinsi

Jawa Timur adalah diatas 90%. Namun adapula belanja modal yang tidak terealisai dikarenakan:

1. Spesifikasi barang yang tidak lagi beredar di pasaran;

2. Adanya hambatan teknis dalam pelaksanaan bantuan keuangan pada lembaga sekolah;

3. Adanya kendala teknis yang tidak terduga di lapangan.


5.5.1.1.3. Penjelasan pos-pos pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran

yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun

anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk

menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi

Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,00 .

5.5.1.2. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh

kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan

surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Laporan Operasional yang dihasilkan

berisi komponen Pendapatan-LO dan beban. Laporan Operasional disajikan sebagai berikut :

Jumlah Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional Dinas Pendidikan Provinsi

Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.846.407.406,46. Sedangkan Jumlah Beban

Operasi pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 5.028.685.008.612,25. Sehingga Surplus/Defisit

– LO adalah sebesar Rp.5.026.838.601.205,79.

5.5.1.2.1. Penjelasan Pendapatan – LO

Jumlah Pendapatan – LO pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.846.407.406,46

sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp.167.018.407,96 dengan rincian sebagaimana tabel

berikut :

Tabel 5-17 Rincian Pendapatan - LO

Nomor

Urut

Uraian 2018 2017

1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO 1.846.407.406,46 167.018.407,96

JUMLAH PENDAPATAN – LO 1.846.407.406,46 167.018.407,96

5.5.1.2.1.1. Pendapatan asli Daerah (PAD) – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.1.846.407.406,46

meningkat 1.005,51% dari tahun 2017 yaitu sebesar Rp.167.018.407,96. Berikut rincian

Pendapatan Asli Daerah – LO :


Tabel 5-18 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Nomor

Urut

Uraian 2018 2017

1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah-LO 80.030.000,00 46.110.000,00

1.1.2 Lain-Lain PAD Yang Sah-LO 1.766.377.406,46 120.908.407,96

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1.846.407.406,46 167.018.407,96

5.5.1.2.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau

badan kepada daerah dengan imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pendapatan Retribusi Daerah

selama tahun 2018 direalisasikan sebesar Rp.80.030.000,00 mengalami peningkatan sebesar

73,56% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp.46.110.000,00.

Tabel 5-19 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Nomor

Urut

Uraian 2018 2017

1. Retribusi Jasa Usaha-LO 80.030.000,00 46.110.000,00

Pendapatan Retribusi Daerah – LO 80.030.000,00 46.110.000,00

5.5.1.2.1.1.2. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO

Pada tahun 2018 Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO terealisasi sebesar

Rp.1.766.377.406,46 naik sebesar 1.360,92% dari tahun 2017 sebesar Rp.120.908.407,96 dengan

rincian sebagai berikut :

Tabel 5-20 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO

Nomor

Urut

Uraian 2017 2016

1. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan

Pekerjaan 16.524.077,45 23.763.000,00

2. Pendapatan Denda Retribusi 0,00 10.000,00

3. Pendapatan dari Pengembalian 1.514.413.329,05 4.415.408,00

4. Pendapatan Sewa 235.439.999,96 92.719.999,96

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.766.377.406,46 120.908.407,96

Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 1.766.377.406,46, terdiri dari :

1. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Merupakan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan sebesar Rp.16.524.077,45

atas Pekerjaan :


a. Denda keterlambatan pekerjaan perbaikan Gedung Kantor Cabang Dinas wilayah

Pacitan sebesar Rp.5.548.123,45;

b. Denda atas keterlambatan pekerjaan pemeliharaan asset sebesar Rp.7.536.034,00;

c. Denda atas keterlambatan pekerjaan pengadaan genset oleh CV. Dwi Karya Bekti

sebesar Rp.3.439.920,00.

2. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian tahun 2018 sebesar Rp.1.514.413.329,05 dengan rincian :

Tabel 5-21 Rincian Pendapatan dari Pengembalian

No Uraian Jumlah

1. Pendapatan dari pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan

Tunjangan

412.065.564,00

2. Pendapatan dari pengembalian Kelebihan Pembayaran

Perjalanan Dinas

27.274.650,00

3. Pendapatan dari pengembalian Pembayaran Belanja 1.075.073.115,05

JUMLAH 1.514.413.329,05

3. Pendapatan Sewa

Pendapatan sewa sebesar Rp.235.439.999,96 diperoleh dari :

Tabel 5-22 Rincian Pendapatan Sewa

No Uraian Jumlah

1. Sewa Rumah Dinas 24.240.000,00

2. Sewa Ruang oleh Koperasi Handayani 9.000.000,00

3. Sewa Kantin Taruna Loka Ds Claket Kec Pacet Kab Mojokerto 4.800.000,00

4. Sewa Stand Toko oleh Koperasi Karya Makmur 3.000.000,00

5. Sewa Ruang Kantin oleh Dharma Wanita 9.000.000,00

6. Sewa Gedung oleh TK Liya dan PAUD Liya Jl Walikota

Mustajab dan Cipunegara

5.400.000,00

7.

Pengakuan Pendapatan Sewa Lahan Milik Pemerintah Daerah

Prov. Jatim di Jalan Padmosusastro No. 53 oleh CV. Rajawali

Citra Buana November 2014 – Oktober 2019 (Periode 2018)

39.999.999,96

8.

Pengakuan PendapatanSewa Lahan oleh Telkomsel untuk

Menara BTS di SMAN 9 Malang April 2017 – Maret 2022

(periode 2018)

140.000.000,00

JUMLAH 235.439.999,96

5.5.1.2.2. Penjelasan Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan

yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya

kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kwajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya

penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.


Pada tahun 2018 beban terealisasi sebesar Rp.5.028.685.008.612,25 sedangkan pada

tahun 2017 terealisasi sebesar Rp.4.755.436.204.147,83 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-23 Rincian Beban

No. Uraian 2018 2017

1. Beban Operasi 5.028.685.008.612,25 4.755.436.204.147,83

Beban 5.028.685.008.612,25 262.642.681.259,00

5.5.1.2.2.1. Beban Operasi

Pada tahun 2018 beban operasi terealisasi sebesar Rp.5.028.685.008.612,25 sedangkan

pada tahun 2017 terealisasi sebesar Rp.4.755.436.204.147,83 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-24 Rincian Beban Operasi


1. Beban Pegawai 3.619.810.714.135,00 3.437.279.910.643,51

2. Beban Barang dan Jasa 1.174.268.356.407,25 1.126.445.345.111,05

3. Beban Penyusutan dan Amortisasi 232.402.699.675,00 39.048.222.815,00

4. Beban Lain-lain 2.203.238.395,00 152.666.223.579,00

Beban Operasi 5.028.685.008.612,25 4.755.439.702.148,56

5.5.1.2.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai pada tahun 2018 sebesar Rp.3.619.810.714.135,00 sedangkan tahun 2017

sebesar Rp. 3.437.279.910.643,51sebagaimana terinci :

Tabel 5-25 Rincian Beban Pegawai


1. Beban Gaji dan Tunjangan 2.126.901.726.999,00 2.152.625.948.421,51

• Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.716.236.374.375,00 1.753.842.821.405,51

• Tunjangan Keluarga 162.640.819.384,00 154.995.859.170,00

• Tunjangan Jabatan 4.432.988.800,00 4.057.260.100,00

• Tunjangan Fungsional 147.892.546.000,00 141.412.956.000,00

• Tunjangan Umum 8.283.333.000,00 8.425.751.000,00

• Tunjangan Beras 80.339.028.054,00 83.670.294.516,00

• Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7.056.242.343,00 6.104.729.609,00

• Pembulatan Gaji 20.395.043,00 116.276.621,00

2. Beban Tambahan Penghasilan PNS 1.283.735.483.426,00 1.223.892.923.513,00

• Tambahan Penghasilan Berdasarkan

Pertimbangan Obyektif Lainnya 97.255.864.494,00 52.335.986.600,00

• Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO 1.184.211.618.932,00 1.162.505.936.913,00

• Tambahan Penghasilan Guru PNSD 2.268.000.000,00 9.051.000.000,00

3. Beban Honorarium PNS 14.402.195.000,00 11.449.214.709,00



• Honorarium Kegiatan PNS 7.891.226.500,00 5.232.640.001,00

6. Honorarium Tim Pengadaan/Penerima

Hasil Pekerjaan Barang/Jasa PNS

272.361.000,00 161.780.000,00

7. Honorarium Pengelola Keuangan, Barang

Daerah, dan Sistem Informasi PNS 6.238.607.500,00 6.054.794.708,00

4. Beban Honorarium Non PNS 100.276.404.440,00 47.492.440.000,00

8. Honorarium Kegiatan Non PNS 8.408.029.440,00 38.977.390.000,00

9. Honorarium pembantu pelaksana Pengelola

Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem

Informasi Non PNS

507.525.000,00 261.050.000,00

10. Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non

BLUD 91.360.850.000,00 8.254.000.000,00

5. Uang Lembur 1.192.748.000,00 1.010.038.000,00

11. Uang Lembur 1.192.748.000,00 1.010.038.000,00

6. Beban Pegawai BOS 93.302.156.270,00 809.346.000,00

Beban Pegawai BOS 93.302.156.270,00 809.346.000,00

Total Beban Pegawai - LO 3.619.810.714.135,00 3.437.279.910.643,51

5.1.2.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.174.268.356.407,25

sedangkan tahun 2017 sebesar Rp. 1.126.445.345.111,05 yang diperoleh dari :

Tabel 5-26 Rincian Beban Barang dan Jasa


1. Beban Bahan Pakai Habis 13.677.335.576,00 10.248.799.264,50

2. Beban Bahan/Material 7.124.956.720,00 3.730.132.370,00

3. Beban Jasa 93.643.174.702,00 65.132.851.929,00

4. Beban Premi, Iuran, Asuransi, dan Pemeriksaan

Kesehatan

305.104.000,00 287.730.100,00

5. Beban Perawatan Kendaraan Bermotor 1.253.364.754,00 469.601.425,00

6. Beban Cetak dan Penggandaan 5.931.866.115,50 6.249.406.153,50

7. Beban Sewa

Tanah/Jalan/Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.454.372.000,00 869.292.835,00

8. Beban Sewa Sarana Mobilitas 514.700.000,00 394.277.900,00

9. Beban Sewa Alat Berat/Peralatan 44.682.000,00 156.656.500,00

10. Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.448.007.000,00 1.270.316.250,00

11. Beban Makanan dan Minuman 25.220.694.450,00 20.504.112.123,00

12. Beban Pakaian dan Atributnya 1.060.132.442,50 622.131.710,00

13. Beban Pakaian Kerja 1.221.512.050,00 1.143.737.100,00

14. Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 1.093.554.020,00 63.796.604.700,00

15. Beban Perjalanan Dinas 37.024.161.709,00 22.275.222.293,05

16. Beban Beasiswa Pendidikan PNS/Non PNS 36.026.019.311,25 31.230.800.000,00

17. Beban Pemeliharaan 21.200.797.580,00 32.664.510.169,00



18. Beban Jasa Konsultasi 14.607.000.000,00 0,00

19.

Uang/Barang untuk diberikan kepada pihak

ketiga/masyarakat Pemenang Perlombaan

/Kompetisi/Kejuaraan

4.003.337.196,00 1.797.078.910,00

19.

Beban Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan

Kepada Badan/Lembaga/Organisasi

Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum

Indonesia

98.547.181.051,00 174.287.274.918,00

20. Beban Barang dan Jasa BOS 808.866.403.730,00 689.314.808.461,00

Total Beban Barang dan Jasa 1.174.268.356.407,25 1.126.445.345.111,05

5.1.2.2.1.3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun Anggaran 2018 adalah sebesar

Rp.39.048.222.815,00 sedangkan tahun 2017 adalah sebesar Rp.39.048.222.815,00 dengan rincian

sebagai berikut :

Tabel 5-27 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi


1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 157.844.238.588,00 26.875.725.077,00

2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 60.779.015.412,00 7.488.446.357,00

3. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

95.832.204,00 95.832.204,00

4. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 4.401.357.555,00 4.401.357.555,00

5. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 169.999.000,00 169.999.000,00

6. Beban Penyusutan Aset Lain-lain 16.862.622,00 16.862.622,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi 39.048.222.815,00 39.048.222.815,00

5.1.2.2.1.4. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul atas pencatatan belanja aset yang nilainya

dibawah batasan nilai satuan minimum kapitalisasi (extracomptable). Beban Lain – lain tahun

Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.2.203.238.395,00 sedangkan tahun 2017 adalah sebesar

Rp.152.666.223.579,00. Beban lain-lain tersebut timbul karena adanya perolehan aset tetap yang

masuk ke dalam aset ekstrakomtabel.

Tabel 5-28 Rincian Beban Lain – lain


1. Beban Lain – lain 2.203.238.395,00 152.666.223.579,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi 2.203.238.395,00 152.666.223.579,00


5.5.1.3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset,

kewajiban, dan ekuitas. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah

sebagai berikut (dalam rupiah) :

Tabel 5-29 Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember

Uraian 31 Desember 2018 31 Desember 2017

Aset 4.503.796.301.671,88 3.116.584.893,00

Kewajiban 14.811.770.422,37 284.176.488,45

Ekuitas 4.488.984.531.249,51 4862.275.856.285,55

5.5.1.3.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa

depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta diukur

dalamsatuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa

bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan

budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut

untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional

pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Aset Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Timur terbagi dalam :

Tabel 5-30 Rekapitulasi Aset per 31 Desember


Aset Lancar 14.826.795.967,88 1.392.782.285,00

Aset Tetap setelah penyusutan 4.483.388.723.166,00 4.858.050.665.596,00

Aset Lainnya 5.580.782.538,00 3.116.584.893,00

Aset 4.503.796.301.671,88 4.862.560.032.774,00

Berdasarkan rincian aset diatas terlihat bahwa secara umum terjadi penurunan aset yang

dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.358.763.731.102,12 Atau 7,38%.

Aset Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagian besar terdiri dari Aset Tetap yaitu sebesar

99,55% dari keseluruhan aset yang dimiliki.

5.5.1.3.1.1. Aset Lancar

Tabel 5-31 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember







Persediaan 557.809.167,00 1.094.446.980,00

Aset Lancar 14.826.795.967,88 1.392.782.285,00

Saldo aset lancar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2018 dan 2017

sebesar Rp.14.826.795.967,88 dan Rp.1.392.782.285,00.

5.5.1.3.1.1.1. Kas dan Setara Kas

Tabel 5-32 Rincian Kas dan Setara Kas per 31 Desember


Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 298.335.305,00

Kas Lainnya 14.268.986.800,88

Setara Kas 0,00 0,00


Saldo Kas dan Setara Kas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2018

dan 2017 sebesar Rp.14.268.986.800,88 dan Rp.298.335.305,00.

5.5.1.3.1.1.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Tabel 5-33 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember




Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur per 31

Desember 2018 dan 2017 sebesar 0,00.

5.5.1.3.1.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Tabel 5-34 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember

No. Rek Uraian 31 Desember 2018 31 Desember 2017

0011068588

Pemegang Kas Dinas Pendidikan

(Rekening Bendahara Pengeluaran)

0,00 0,00

0011260535

Dispendik Bid. Pembinaan PK – PLK

(Rekening BPP bidang PK – PLK)

0,00 0,00

0011260543

Dispendik Bidang PP SMA (Rekening

BPP bidang SMA)

0,00 0,00

0011260551 Dispendik Bidang PP SMK (Rekening

BPP bidang SMK) 0,00 0,00

0011260560 Dispendik Bidang Pembinaan GTK

(Rekening BPP bidang GTK) 0,00 0,00



0011223664

Program PMGTK Guru Non PNS

(Rekening penampungan untuk

Honorarium Kinerja Guru Non PNS)

0,00 0,00

0011260578 Dispendik UPT Bina Psrta Didik

(Rekening BPP UPT Bina Peserta Didik 0,00 0,00

0011260594 Dispendik UPT PPK Prov Jatim (Rekening

BPP UPT PPK) 0,00 0,00

0011260616

Dispendik Cab. Wilayah Sidoarjo

(Rekening BPP Cabdin Pendidikan

Wilayah Sidoarjo)

0,00 0,00

0011270271

Cab Dispendik Wil Kota Sby (Rekening

BPP Cabdin Pendidikan Wilayah

Surabaya)

0,00 0,00

0151041418

Cabdin Pendidikan Tulungagung


Wilayah Tulungagung)

0,00 0,00

0021031054

Cabdispendik Wil Kab BWI (Rekening


Banyuwangi)

0,00 15.945.848,00

0171049041

Bend Pengel Cab Dispendik Tbn


Wilayah Tuban)

0,00 0,00

0101020436 Cab Dispendik Wil Kab Ngawi (Rekening

BPP Cabdin Pendidikan Wilayah Ngawi) 0,00 0,00

0241400034

Bend Cab Dispendik Wil Kab Spg


Wilayah Sampang)

0,00 191.785.163,00

0071018041

Cab Dispendik Wilayah Kab Pmk


Wilayah Pamekasan)

0,00 0,00

0031025001 Cabang Dispendik Kab Jember (Rekening

BPP Cabdin Pendidikan Wilayah Jember) 0,00 0,00

0201008174

BPP Cab Dispendik Wil Kab Ponorogo


Wilayah Ponorogo)

0,00 0,00

0191028431

Cabang Dispendik Kab Nganjuk


Wilayah Nganjuk)

0,00 0,00

0041080507

Cabang Dispendik Wil Mlg Batu


Wilayah Kota Malang dan Batu)

0,00 67.619.616,00

0041080523 Cabang Dispendik Wil Kab Mlg (Rekening

BPP Cabdin Pendidikan Wilayah Malang) 0,00 0,00

0211019883 Cab Dispendik Wil Kab Pacitan (Rekening

BPP Cabdin Pendidikan Wilayah Pacitan) 0,00 0,00

0821001153

Kacab Dindik Wil Kab Kota Mjk


Wilayah Mojokerto)

0,00 0,00

0111231974

Bend Pengel Dispendik Wil Jombang


Wilayah Jombang)

0,00 0,00

0081033854

Cab Dispendik Wil Bojonegoro (Rekening


Bojonegoro)

0,00 0,00

0281031759

Cab Dindik Wil Kab Lamongan (Rekening


Lamongan)

0,00 0,00

0011270298 Dispendik Cab. Wilayah Gresik (Rekening

BPP Cabdin Pendidikan Wilayah Gresik) 0,00 0,00

0051039475

Cab Dindik Wil Kab & Kota Madiun


Wilayah Madiun)

0,00 0,00



0061033181

Cab Dispendik Wil Kab & Kota Kediri


Wilayah Kediri)

0,00 0,00

0281030417

Cab Dispendik Wil Pasuruan (Rekening


Pasuruan)

0,00 6.795.678,00

0221028872

Cab Dispendik Wil Kab Tglk (Rekening


Trenggalek)

0,00 0,00

0181034203

Cab Dispendik Wil kab Sumenep


Wilayah Sumenep)

0,00 0,00

0141035690

Cab Dispendik Kab dan Kota Blitar


Wilayah Blitar)

0,00 0,00

0301002823

Cabdin Pendidikan Wil Kab Magetan


Wilayah Magetan)

0,00 16.189.000,00

0311020081

Cab Dispendik Wil Kab Bws (Rekening


Bondowoso)

0,00 0,00

0091305666

Cab Dispendik Wil Kab Lumajang


Wilayah Lumajang)

0,00 0,00

0291014551

BPP Cab Dispendik Wil Kab Stbd


Wilayah Situbondo)

0,00 0,00

0121117401

Cabang Dispendik Probolinggo (Rekening


Probolinggo)

0,00 0,00

0251020795

Cab Dinas Pend Wilayah Kab BKL


Wilayah Bangkalan)

0,00 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 298.335.305,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur per 31

Desember 2018 dan 2017 sebesar 0,00 dan Rp.298.335.305,00.

5.5.1.3.1.1.1.3. Kas Lainnya

Tabel 5-35 Rincian Kas Lainnya per 31 Desember


Kas Lainnya 14.268.986.800,88 0,00

Kas Lainnya 14.268.986.800,88 0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur per 31

Desember 2018 adalah sebesar Rp.14.268.986.800,88 yang merupakan :

1. Saldo sisa Dana BOS tahun 2017 sebesar Rp.8.384.834.988,80;

2. Saldo sisa Dana BOS tahun 2018 terdiri dari :

a. Sisa Bank sebesar Rp.4.186.431.631,01

b. Sisa Tunai sebesar Rp.1.697.720.181,07.


Untuk sisa Dana BOS tahun 2018 masih belum valid dan masih akan dilakukan finalisasi

ke Lembaga – Lembaga penerima Dana BOS diseluruh Jawa Timur pada tahun 2018 ini.

5.5.1.3.1.1.2. Piutang Pendapatan

5-36 Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember


Piutang Pendapatan Sewa Tanah 0,00 0,00


Saldo Piutang Pendapatan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2018

dan 2017 sebesar 0,00.

5.5.1.3.1.1.3. Piutang Lainnya

5-37 Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember


Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00


Saldo Piutang Lainnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2018

dan 2017 sebesar 0,00.

5.5.1.3.1.1.4. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam bentuk

barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,

dan barang – barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan

kepada msyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp.557.809.167,00

dan Rp. 1.094.446.980,00.

Tabel 5-38 Rincian Persediaan Per 31 Desember


Barang Pakai Habis 42.648.400,00 12.047.750,00

Perawatan Kendaraan Bermotor 7.984.900,00 22.770.000,00

Cetak dan Penggandaan 154.967.609,50 232.213.300,00

Pakaian dan Atributnya 112.486.137,50 231.308.000

Pakaian Kerja 0,00 179.038.750,00

Pakaian Khusus dan Hari – hari tertentu 5.587.120,00 182.934.180,00

Barang Lainnya 234.135.000,00 234.135.000,00

Aset Lancar 557.809.167,00 1.094.446.980,00


5.5.1.3.1.2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa mafaat lebih dari 12 (dua belas)

bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo aset tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar

Rp. dan Rp.4.858.050.665.596,00.

Tabel 5-39 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember


Tanah 1.733.214.905.609,00 2.505.849.377.050,00



Jalan, Irigasi dan Jaringan 19.668.547.607,00 25.313.056.515,00


Konstruksi dalam Pengerjaan 47.434.597.645,00 28.454.178.109,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (2.004.170.961.888,00) (3.911.526.951.571,00)

Aset Tetap 4.483.388.723.166,00 4.858.050.665.596,00

Penambahan nilai Aset Tetap Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 5.873.571.807.616,00

berasal dari :

a. Penambahan dari realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2018 sebesar

Rp.4.993.425.000,00;

b. Penambahan dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2018

sebesar Rp.280.487.494.905,00;

c. Penambahan dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2018

sebesar Rp.8.246.684.400,00;

d. Penambahan dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran

2018 sebesar Rp.564.859.075,00;

e. Penambahan dari realisasi Belanja Modal Aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2018

sebesar Rp.34.438.812.782,00;

f. Penambahan dari realisasi Belanja Modal Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun Anggaran

2018 sebesar Rp.45.959.775.920,00;

g. Penambahan dari realisasi Belanja Modal yang masuk ke aset ekstrakomptabel Tahun

Anggaran 2018 sebesar Rp.102.437.652.674,00;

h. Penambahan dari mutasi dari SKPD lain berupa tanah dari Dinas Perkebunan Tahun 2018

sebesar Rp.2.575.000.000,00;

i. Hibah dari pihak lain yaitu aset P2D sebesar Rp.5.392.102.102.860,00;

j. Penambahan dari perolehan tahun sebelumnya sebesar Rp.1.766.000.000,00.


Selain itu selama tahun 2018 juga terdapat pengurangan sebesar Rp.8.155.589.739.729,00

yang berasal dari :

a. Mutasi ke aset ekstrakomtabel karena tidak memenuhi unsur sebagai Aktiva Tetap

sebesar Rp.102.437.652.674,00;

b. Penghapusan sebagian atas aset P2D sebesar Rp.8.053.152.087.055,00.

Selain Adanya mutasi atas aset tetap diatas, nilai aset tetap pada neraca juga dipengaruhi

oleh akumulasi penyusutan aset tetap yang sifatnya mengurangi nilai aset tetap. Pada tahun 2018

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah sebesar

Rp.2.004.170.961.888,00 sedangkan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.3.911.526.951.571,00.

Metode yang digunakan pada penyusutan aset tetap Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah

metode penyusutan garis lurus dengan nilai residu atau nilai sisa.

5.5.1.3.1.2.1. Tanah

Tabel 5-40 Tanah per 31 Desember


Tanah 1.733.214.905.609,00 2.505.849.377.050,00

Jumlah tersebut merupakan saldo aset Tetap Tanah yang dimiliki Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017. Aset tetap Tanah mengalami

perubahan yang disebabkan oleh :

1. Penambahan sebesar Rp.1.576.300.766.609,00 berasal dari :

a. Realisasi Belanja Modal APBD 2018 senilai Rp.4.993.425.000,00;

b. Hibah dari SKPD lain yaitu dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur sebesar

Rp. 2.575.000.000,00;

c. Hibah dari pihak lain yaitu berasal dari pelimpahan P2D sebesar

Rp.1.568.732.341.609,00.

2. Pengurangan sebesar Rp.2.348.935.238.050,00 yang merupakan penghapusan sebagian

atas koreksi aset P2D tahun 2017.

5.5.1.3.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Berikut merupakan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2018 dan 2017.

Tabel 5-41 Peralatan dan Mesin per 31 Desember


Alat – alat Besar 8.805.727.915,00 8.595.511.688,00

Alat – alat Angkutan 30.457.552.630,00 34.151.405.219,00

Alat – alat Bengkel 434.371.050.333,00 271.109.591.441,00

Alat – alat Pertanian 8.078.249.784,00 3.046.040.314,00



Alat – alat Kantor dan Rumah Tangga 900.573.575.755,00 1.335.715.130.264,00

Alat – alat Studio dan Komunikasi 107.151.888.648,00 882.794.795.562,00

Alat – alat Kedokteran 6.722.490.658,00 2.918.399.158,00

Alat – alat Laboratorium 156.853.555.541,00 274.534.873.301,00

Alat – alat Persenjataan/Keamanan 438.631.423,00 274.091.490,00


Perubahan nilai aset Tetap Peralatan dan Mesin disebabkan oleh :

1. Penambahan sebesar Rp.1.314.361.100.650,00 yang berasal dari :

a. Realisasi Belanja Modal APBD tahun 2018 maupun dari dana BOS tahun 2018

sebesar Rp.283.713.866.386,00 yang berupa :

1. Alat – alat besar sebesar Rp.796.050.000,00;

2. Alat – alat angkutan sebesar Rp.589.315.000,00;

3. Alat – alat bengkel sebesar Rp.153.672.170.088,00;

4. Alat – alat pertanian sebesar Rp.511.395.417,00;

5. Alat – alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp.102.555.759.150,00;

6. Alat – alat studio dan komunikasi sebesar Rp.15.093.374.029,00;

7. Alat – alat kedokteran sebesar Rp.3.899.380.047,00;

8. Alat – alat laboratorium sebesar Rp.6.488.220.530,00;

9. Alat – alat persenjataan/keamanan sebesar Rp.108.202.125,00;

b. Hibah dari pihak lain yaitu aset – aset pelimpahan P2D sebesar

Rp.1.028.881.234.264,00 yang berupa :

1. Alat – alat besar sebesar Rp.3.757.419.721,00;

2. Alat – alat angkutan sebesar Rp.15.045.929.869,00;

3. Alat – alat bengkel sebesar Rp.110.144.274.097,00;

4. Alat – alat pertanian sebesar Rp.7.570.577.365,00;

5. Alat – alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp.667.895.846.216,00;

6. Alat – alat studio dan komunikasi sebesar Rp.71.659.880.866,00;

7. Alat – alat kedokteran sebesar Rp.1.893.802.111,00;

8. Alat – alat laboratorium sebesar Rp.150.573.704.721,00;

9. Alat – alat persenjataan/keamanan sebesar Rp.339.799.298,00;

c. Perolehan tahun sebelumnya yang sebelumnya tercatat sebagai aset lain – lain yaitu

alat – alat angkutan sebesar Rp. 1.766.000.000,00.

2. Pengurangan sebesar Rp.2.474.048.216.400,00 yang berasal dari :

a. Mutasi ke aset ekstrakomtabel atas barang – barang dengan harga perolehan satuan

yang tidak memenuhi batasn kapitalisasi aset tetap sebesar Rp.3.226.371.481,00;

b. Penghapusan sebagian sebagai koreksi atas aset P2D tahun 2017 sebesar

Rp.2.470.821.844.919,00.


5.5.1.3.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Berikut merupakan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Tabel 5-42 Gedung dan Bangunan per 31 Desember


Bangunan Gedung 2.883.990.197.108,00 3.195.209.102.738,00

Monumen 1.363.043.900,00 1.585.505.400,00


Perubahan nilai aset Tetap Gedung dan Bangunan disebabkan oleh :

1. Penambahan sebesar Rp.2.696.883.191.907,00 yang berasal dari :

a. Realisasi Belanja Modal APBD 2018 sebesar Rp.8.246.684.400,00;

b. Hibah dari pihak lain akibat pelimpahan aset P2D sebesar

Rp.2.688.636.507.507,00;

2. Selain itu terdapat pengurangan karena penghapusan sebagian sebagai koreksi atas aset

P2D 2017 sebesar Rp.3.008.324.559.037,00.

5.5.1.3.1.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Berikut merupakan saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Tabel 5-43 Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember


Jalan dan Jembatan 5.438.615.500,00 11.426.404.899,00

Bangunan Air 5.859.628.432,00 3.849.163.307,00

Instalasi 3.753.043.444,00 2.076.851.460,00

Jaringan 4.617.260.231,00 7.960.636.849,00

Tanah 19.668.547.607,00 25.313.056.515,00

Perubahan nilai aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disebabkan oleh :

1. Penambahan sebesar Rp.18.075.621.872,00 yang berasal dari :

a. Realisasi Belanja Modal APBD 2018 sebesar Rp.564.859.075,00;

b. Hibah dari pihak lain akibat pelimpahan aset P2D sebesar Rp.17.510.762.797,00;

2. Pengurangan karena penghapusan sebagian sebagai koreksi atas aset P2D 2017 sebesar

Rp.23.720.130.780,00,00.

5.5.1.3.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

Berikut merupakan saldo Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Dinas Pendidikan Provinsi

Jawa Timur per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.


Tabel 5-44 Aset Tetap Lainnya per 31 Desember


Buku/Perpustakaan 116.660.326.546,00 98.283.720.048,00

Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 30.950.642.122,00 101.482.936.757,00

Hewan/Ternak dan Tumbuh – tumbuhan 824.701.830,00 259.902.113,00


Perubahan nilai aset Tetap Lainnya disebabkan oleh :




2. Pengurangan sebesar Rp.272.244.562.011,00 berasal dari :

a. Mutasi ke aset ekstrakomtabel atas aset tetap lainnya dengan harga perolehan

satuan yang tidak memenuhi batasn kapitalisasi aset tetap sebesar

Rp.99.211.281.193,00;

b. Penghapusan sebagian sebagai koreksi atas aset P2D tahun 2017 sebesar

Rp.173.033.280.818,00,00.

5.5.1.3.1.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan yang dimiliki Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Tabel 5-45 Aset Tetap Lainnya per 31 Desember


Konstruksi dalam Pengerjaan 47.434.597.645,00 28.454.178.109,00

Perubahan nilai aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disebabkan oleh :




2. Pengurangan karena penghapusan sebagian sebagai koreksi atas aset P2D 2017 sebesar

Rp.28.317.033.451,00.

5.5.1.3.1.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Timur per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Tabel 5-46 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember


Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (2.004.170.961.888,00) (3.911.526.951.571,00)


5.5.1.3.1.3. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.5.580.782.538,00 dan jika

dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 Rp. 3.116.584.893,00 meningkat sebesar

2,15%.

Tabel 5-47 Aset Lainnya per 31 Desember



Aset Lain – lain 1.098.999.064,00 1.120.959.060,00

Aset Lainnya 5.580.782.538,00 3.116.584.893,00

5.5.1.3.1.3.1. Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.2.084.581.864,00 dan jika

dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 Rp. 1.995.625.833,00 meningkat sebesar

4,46%

Tabel 5-48 Aset Tidak Berwujud per 31 Desember


Software 5.789.665.834,00 2.357.271.610,00

Lisensi dan Franchise 30.613.000,00 30.613.000,00

Akumulasi Amotisasi Aset Tidak Berwujud (1.347.812.360,00) (401.575.777,00)

Aset Lainnya 4.481.783.474,00 1.995.625.833,00

Perubahan nilai Aset Tidak Berwujud disebabkan oleh Penambahan sebesar

Rp.3.432.394.224,00 yang berasal dari :

1. Realisasi Belanja Modal APBD 2018 sebesar Rp.2.799.981.000,00;

2. Hibah dari pihak lain akibat pelimpahan aset P2D sebesar Rp.632.413.224,00.

5.5.1.3.1.3.2. Aset Lain – lain

Berikut merupakan saldo Aset Lain – lain yang dimiliki Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Timur per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Tabel 5-49 Aset Lain – lain per 31 Desember


Aset Lain – lain 1.146.999.000,00 8.334.901.744,00

Akumulasi Penyusutan Aset Lain – lain (47.999.936,00) (7.213.942.684,00)

Aset Lain – lain 1.098.999.064,00 1.120.959.060,00

5.5.1.3.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban

adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya


mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Saldo kewajiban

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2018 adn 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-50 Kewajiban per 31 Desember


Kewajiban Jangka Pendek 14.811.770.422,37 284.176.488,45

Kewajiban 14.811.770.422,37 284.176.488,45

5.5.1.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur per 31

Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-51 Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember



Utang Belanja 14.518.437.088,88 210.843.155,00

Kewajiban Jangka Pendek 14.811.770.422,37 284.176.488,45

5.5.1.3.2.1.1. Pendapatan Diterima Dimuka



Tabel 5-52 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember


Pendapatan Diterima Dimuka – Lain – lain

PAD yang Sah

293.333.333,49 73.333.333,45


5.5.1.3.2.1.2. Utang Belanja



Tabel 5-53 Utang Belanja per 31 Desember


Utang Belanja Barang dan Jasa 249.450.288,00 210.843.155,00

Utang Belanja 249.450.288,00 210.843.155,00

5.5.1.3.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan

kewajiban pemerintah. Jumlah ekuitas Kekayaan Bersih Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebagai berikut :


Tabel 5-54 Ekuitas per 31 Desember


Ekuitas (6.219.157.571.180,80) (774.879.532.457,01)

Ekuitas untuk dikonsolidasikan 10.708.142.102.430,30 5.637.155.388.742,56

Ekuitas 4.488.984.531.249,51 4.862.275.856.285,55

5.5.1.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi enaikan atau penurunan ekuitas tahun

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah

sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang

kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Komponen

Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, dampak kumulatif, perubahan

Kebijakn/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.

Tabel 5-55 Perhitungan LPE


Ekuitas Awal 4.862.275.856.285,55 240.885.203.240,59

Surplus/Defisit – LO (4.798.498.867.782,79) (4.755.272.683.740,60)


Dampak Kumulatif Perubahan

Kebijakan/Kesalahan Mendasar (645.779.170.941,00) 4.363.468.172.368,00

Ekuitas Akhir 4.488.984.531.249,51 4.862.275.856.285,55

5.5.1.4.1. Ekuitas Awal

Berikut adalah saldo awal ekuitas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2018 dan

2017.

Tabel 5-56 Perbandingan Ekuitas Awal


Ekuitas Awal 4.862.275.856.285,55 240.885.203.240,59

5.5.1.4.2. Surplus/Defisit LO

Berikut adalah Surplus/Defisit – LO Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2018

dan 2017.

Tabel 5-57 Perbandingan Surplus/Defisit – LO


Surplus/Defisit – LO (4.798.498.867.782,79) (4.755.272.683.740,60)

5.5.1.4.3. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Berikut adalah Ekuitas untuk dikonsolidasikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

tahun 2018 dan 2017.


Tabel 5-57 Perbandingan Ekuitas untuk dikonsolidasikan



5.5.1.4.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Berikut adalah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2018 dan 2017.

Tabel 5-58 Perbandingan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar


Dampak Kumulatif Perubahan

Kebijakan/Kesalahan Mendasar (645.779.170.941,00) 4.363.468.172.368,00

5.5.1.4.5. Ekuitas Akhir

Berikut adalah Ekuitas Akhir Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2018 dan

2017.

Tabel 5-59 Perbandingan Ekuitas Akhir


Ekuitas Akhir 4.488.984.531.249,51 4.862.275.856.285,55

5.5.2. Pengungkapan atas pos – pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan

penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan

penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan pada Bab II pasal 4 bahwa pemerintah menerapkan SAP Berbasis

Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan

finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan

pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Dengan adanya

implementasi akuntansi berbasis akrual ini akan menyebabkan timbulnya pos-pos aset maupun

kewajiban.

5.5.2.1. Penjelasan Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut

(dalam rupiah) :


Tabel 5-60 Ringkasan Neraca


Aset 4.503.796.301.671,88 4.862.560.032.77400

Aset Lancar 14.826.795.967,88 1.392.782.285,00

Aset Tetap setelah penyusutan 4.483.388.723.166,00 4.858.050.665.596,00

Aset Lainnya 5.580.782.538,00 3.116.584.893,00

Kewajiban 14.811.770.422,37 284.176.488,45

Kewajiban Jk. Pendek 14.811.770.422,37 284.176.488,45

Kewajiban Jk. Panjang 0,00 0,00

Ekuitas 4.488.984.531.249,51 4.862.275.856.285,55

Ekuitas (6.219.157.571.180,80) (774.879.532.457,01)

Ekuitas SAL 0,00 0,00

Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan 10.708.142.102.430,30 5.637.155.388.742,56

a. Dengan berlakunya akuntansi berbasis akrual, maka total aset yang disajikan pada neraca

merupakan nilai aset dan penyusutannya. Demikian pula dengan aset tidak berwujud

yang merupakan nilai aset tidak berwujud setelah dikurangi dengan amortisasi.

Tabel 5-61 Rincian Total Aset

ASET TETAP 2018 2017

Tanah 1.733.214.905.609,00 2.505.849.377.050,00



Jalan, Irigasi, dan Jaringan 19.688.547.607,00 25.313.056.515,00


Konstruksi Dalam Pengerjaan 47.434.597.645,00 28.454.178.109,00

Akumulasi Penyusutan (2.004.170.961.888,00) (3.911.526.951.571,00)

JUMLAH ASET TETAP 4.483.388.723.166,00 238.295.344.815,00

ASET LAINNYA


Aset Lain-lain 1.098.999.064,00 1.120.959.060,00

JUMLAH ASET LAINNYA 5.580.782.538,00 2.560.551.081,00

b. Pada pos kewajiban, timbulnya kewajiban jangka pendek dikarenakan adanya utang

utilitas (listrik, air, dan telepon) pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya dan

Pengakuan pendapatan diterima dimuka atas sewa tanah.

Tabel 5-62 Rincian Kewajiban

KEWAJIBAN 2018 2017

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK



KEWAJIBAN 2018 2017

Utang Belanja 14.518.437.088,88 15.645.473.023,09

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA

PENDEK 15.718.806.356,54 15.718.806.356,54

5.5.2.2. Rekonsiliasi hubungan antara Laporan Kinerja Keuangan dengan Laporan

Realisasi Anggaran

5.5.2.2.1. Laporan Realisasi Anggaran

1. LRA secara keseluruhan

Saldo Akhir Perubahan SAL = Surplus/Defisit LRA - (Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran

Pembiayaan)

Saldo Akhir Perubahan SAL sesuai neraca

saldo 5.071.332.048.992,75

Surplus/Defisit LRA 5.071.332.048.992,75

Penerimaan Pembiayaan -

Pengeluaran Pembiayaan -

Saldo Akhir Perubahan SAL 5.071.332.048.992,75

Selisih -

2. Realisasi Belanja

Total Belanja AK18 = Total Belanja (BP33) - Jumlah STS (CP) - Potongan SP2D (AK22)-

SP2D Outstanding

Total Belanja AK18 5.073.398.456.399,25

Total Belanja BP33

5.075.235.693.328,00

Jumlah STS (CP) AK 24

1.836.673.618,75

Potongan SP2D (AK22) 563.310,00

SP2D Outstanding -

Total Belanja Hasil Reviu 5.073.398.456.399,25

Selisih -

3. Realisasi Pendapatan - LRA

Total Pendapatan AK18 = Total Pendapatan (BPn 6) + STS yang disetor ke BUD(khusus

BLUD / OPD non penghasil) - SiLPA tahun lalu

Total Pendapatan AK18 2.066.407.406,50

Total Pendapatan BPn 6

2.066.407.406,50


STS yang disetor ke

BUD (khusus BLUD /

OPD non penghasil)

-

SiLPA tahun lalu -

Total Belanja Hasil Reviu 2.066.407.406,50

Selisih -

5.5.2.2.2. Neraca

1. Kas Bendahara Penerimaan

Kas Bendahara Penerimaan di Neraca Saldo = Kas di BPn 1

Kas di Neraca Saldo -

Kas di BPn 1 -

Cash on hand -

-

Selisih -

Total Kas di Bendahara Penerimaan pada Neraca tahun 2016 sama dengan jumlah uang yang

ada pada Bendahara penerimaan yaitu Rp.0,00.

2. Kas Bendahara Pengeluaran

Kas Bendahara Pengeluaran di Neraca Saldo = Kas di BP 27 - PFK yang belum disetor

Kas Bendahara Pengeluaran di Neraca Saldo -

Kas di BP27 -

PFK/Pajak Belum disetor - -

Selisih -

3. Piutang

Piutang Akhir = Piutang Awal + (Pendapatan LO - Pendapatan LO Hibah Barang) - (pendapatan

LRA - Pendapatan LRA akibat koreksi belanja tahun lalu - Kas BPP yang Belum Disetor -

Pendapatan LRA dari OPD lain) + ( Pendapatan diterima dimuka akhir - Pendapatan Diterima

dimuka Awal)

Piutang akhir sesuai Neraca Saldo -

Piutang Awal -

Pendapatan LO 1.878.776.560,46 Pendapatan LO Hibah

Barang -

Pendapatan LRA

2.066.407.406,50


Pendapatan LRA akibat

koreksi belanja tahun lalu -

Kas BPP yang lebih setor -

Pendapatan LRA dari

OPD lain -

Pendapatan Diterima

dimuka akhir

293.333.333,49

Pendapatan diterima

dimuka awal

73.333.333,45

Piutang Akhir Hasil

Reviu 32.369.154,00

Selisih (32.369.154,00)

Terdapat selisih sebesar Rp.32.369.154,00 yang merupakan surplus

pemindahtanganan/pemusnahan Aset peralatan dan Mesin.

4. Persediaan

Saldo Persediaan Akhir = (Saldo Persediaan Awal + Pendapatan Hibah Persediaan + Belanja

Persediaan + Hutang Belanja Akhir) - Jumlah Hutang Awal Belanja Persediaan - Beban

Persediaan

Saldo Persediaan Akhir sesuai Neraca Saldo 557.809.167,00

Saldo Persediaan Awal

1.094.446.980,00

Pendapatan hibah

persediaan

-

Jumlah Belanja

Persediaan

732.869.680.361,00

Jumlah Hutang Belanja

Akhir

-

Jumlah Hutang Awal

Belanja Persediaan

-

Jumlah Beban Persediaan

764.007.371.610,00

Saldo Persediaan Akhir Hasil Reviu (30.043.244.269,00)

Selisih 30.601.053.436,00

Terdapat selisih sebesar Rp.30.601.053.436,00 dikarenakan Belanja pengadaan belanja modal

aset BOS yang ternyata tidak dapat dikategorikan sebagai aset.

5. Aset Tetap

Akumulasi penyusutan Aset Tetap akhir = Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Awal + Total

Beban Penyusutan Aset Tetap + Akumulasi penyusutan Hibah Aset Tetap

Akumulasi penyusutan Aset Tetap akhir sesuai

Neraca Saldo 2.004.170.961.888,00


Akumulasi

penyusutan Aset

Tetap awal

3.911.526.951.571,00

Total Beban

penyusutan Aset

Tetap

103.573.823.571,00

Akumulasi

Penyusutan Hibah

Aset Tetap

(2.012.695.813.254,00)

Akumulasi

Penyusutan Aset

Tetap yang

direklasifikasi ke Aset

Lainnya

(1.766.000.000,00)

Akumulasi penyusutan Aset Tetap akhir Hasil

Reviu 2.004.170.961.888,00

Selisih -

6. Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi ATB = Akumulasi Amortisasi Akhir - Akumulasi Amortisasi Awal

Beban Amortisasi sesuai Neraca Saldo 313.823.359,00

Akumulasi Amortisasi

ATB Akhir 1.347.812.360,00

Akumulasi Amortisasi

ATB Awal 401.575.777,00

Akumulasi penyusutan akhir Hasil Reviu 946.236.583,00

Selisih (632.413.224,00)

Selisih sebesar Rp.632.413.224,00 berasal dari perolehan Aset Tidak Berwujud P2D sebesar

Rp.632.413.224,00 yang diamortisasi sekaligus.

7. Aset Lainnya - Aset Lain-Lain

Beban Penyusutan Aset Lainnya = Akumulasi Penyusutan Akhir Aset Lainnya - (Akumulasi

Penyusutan Awal + Akumulasi Aset Tetap yang direklasifikasi ke Aset Lainnya)

Beban Penyusutan

Aset Lainnya sesuai

Neraca Saldo

7.329.150,00

Akumulasi

Penyusutan Akhir 47.999.936,00


Aset Lainnya

Akumulasi

Penyusutan Awal

Aset Lainnya

7.213.942.684,00

Akumulasi Aset Tetap

yang direklasifikasi ke

Aset Lainnya

1.766.000.000,00

Beban Penyusutan Aset Lainnya Hasil Reviu (5.399.942.748,00)

Selisih 5.407.271.898,00

Selisih sebesar Rp.5.407.271.898,00 merupakan akumulasi penyusutan aset lain – lain yang

dihapus karena dijual.

8. Hutang

Hutang (BP 41) = Hutang sesuai Neraca Saldo

Saldo Register hutang (BP41) 249.450.288,00

Total hutang sesuai

Neraca Saldo 14.518.437.088,88

Hutang awal -

Jumlah Hutang Belanja Hasil Reviu 14.518.437.088,88

Selisih 14.268.986.800,88

Selisih Rp.14.268.986.800,88 merupakan sisa dana BOS tahun 2017 dan 2018.

9. Ekuitas

Kredit R/K PPKD sesuai Neraca Saldo = Total SP2D UP/GU/TU/LS + Penerimaan Hibah Aset

Tetap + Pengalihan Aset

Total Kredit R/K PPKD sesuai Neraca Saldo 5.078.434.993.999,00

Total SP2D

UP/GU/TU/LS

5.078.434.993.999,00

Penerimaan Hibah

Aset Tetap

-

Pengalihan Aset -

Total Kredit R/K PPKD Hasil Reviu 5.078.434.993.999,00

Selisih -


5.6. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.6.1. Visi dan Misi pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur :

1. Visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yaitu :

Terwujudnya insan yang cerdas, berakhlak, professional dan berbudaya.

2. Misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yaitu :

a. Mewujudkan pemerataan pendidikan dengan meningkatkan angka partisipasi murni

dan nilai transisi dan menurunkan angka putus sekolah dan luar sekolah;

b. Mewujudkan kelangsungan program pemberian bantuan pendidikan;

c. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan menaikkan nilai rata-rata hasil evaluasi

akhir pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan melalui kegiatan

ekstrakurikuler;

d. Meningkatkan peran serta pendidikan dalam pembangunan daerah dan pengentasan

kemiskinan dan pengangguran;

e. Memfasilitasi perencanaan pemenuhan kebutuhan pendidikan dan tenaga

kependidikan pada semua jenjang pendidikan di seluruh wilayah Jawa Timur;

f. Mewujudkan internalisasi nilai budaya kepada pelajar melalui kegiatan pergelaran,

festival, pameran, parade dan bentuk sajian seni budaya yang positif.

5.6.2. Domisili

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berkedudukan di Jl. Gentengkali No. 33 Surabaya

Kecamatan Genteng Kota Surabaya, Dinas Pendidikan terdiri dari bidang, UPT, dan Cabang Dinas

yaitu :

1. Sekretariat

2. Bidang Pembinaan PK-PLK

3. Bidang PP SMA

4. Bidang PP SMK

5. Bidang Pembinaan GTK

6. UPT. TEKKOMDIK

7. UPT. PPK

8. UPT. Bina Peserta Didik

9. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Surabaya

10. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Gresik

11. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Sidoarjo

12. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Kab/Kota Mojokerto

13. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Jombang

14. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Kab. Malang


15. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Kota Malang dan Kota Batu

16. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Bojonegoro

17. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Tuban

18. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Lamongan

19. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Kab/Kota Madiun

20. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Kab. Ngawi

21. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Magetan

22. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Ponorogo

23. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Pacitan

24. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Kab/Kota Kediri

25. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Nganjuk

26. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Kab/Kota Blitar

27. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Tulungagung

28. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Trenggalek

29. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Pasuruan

30. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Probolinggo

31. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Lumajang

32. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Jember

33. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Bondowoso

34. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Situbondo

35. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Banyuwangi

36. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Bangkalan

37. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Sampang

38. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Pamekasan

39. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Sumenep

5.6.3. Program Kegiatan Dinas Pendidikan Prov. Jatim

Dinas Pendidikan merupakan instansi teknis yang berperan di bidang pendidikan, dalam

pelaksanaan operasionalnya tugas pokok mengacu pada pedoman atau petunjuk yang diterbitkan

oleh daerah dan pusat. Kegiatan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengacu pada

Pelaksanaan Pembagunan Pendidikan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan di Jawa Timur.

Pemerataan pembangunan Pendidikan di Jawa Timur antara lain :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi :

• Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi :

• Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana


• Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, meliputi :

• Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah

• Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

d. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan

Pemerintahan, meliputi :

• Penyusunan Dokumen Perencanaan

• Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

• Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

• Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan

e. Program Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, meliputi :

• Manajemen BOS Pendidikan

• Penyelenggaraan Manajemen BantuanPendidikan

f. Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK), meliputi :

• Mutu Sarana dan Prasarana PK – PLK

• Penyelenggaraan BOS Pendidikan Khusus

• Penyelenggaraan Kelembagaan dan Peserta Didik PK – PLK

• Mutu dan Relevansi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

• Penyelenggaraan SMAN Olahraga Sidoarjo

• Sarana Prasarana Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (DAK)

g. Program Pendidikan Menengah Atas, meliputi :

• Mutu Sarana dan Prasarana SMA

• Mutu dan Relevansi Pendidikan SMA

• Manajemen Pendidikan SMA

• Penyelenggaraan BOS Pendidikan SMA

• Sarana Prasarana Pendidikan Menengah Atas (DAK)

• Penyelenggaraan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) SMA

h. Program Pendidikan Menengah Kejuruan, meliputi :

• Mutu dan Relevansi Pendidikan SMK

• Penyelenggaraan BOS Pendidikan SMK

• Penyelenggaraan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Pendidikan SMK

• Mutu Sarana dan Prasarana SMK

• Penyelenggaraan Kelembagaan dan Peserta Didik SMK

• Manajemen Kelembagaan SMK Mini

• Penyelenggaraan DAK Pendidikan SMK

i. Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan


• Manajemen Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan

• Pendidikan Lanjutan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan

• Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

• Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi

• Penyelenggaraan Manajemen Karir Guru dan Tenaga Kependidikan

j. Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu TIK Pendidikan, meliputi :

• Penyelenggaraan Metode Belajar Mengajar Menggunakan TIK

• Penyebarluasan dan Pemanfaatan TIK Pendidikan

• Penyelenggaraan Penatausahaan di UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pendidikan (TIKP)

k. Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu Kompetensi Guru dan Siswa SMK,

meliputi :

• Penyelenggaraan Penatausahaan di UPT Pengembangan Pendidikan Kejuruan (PPK)

• Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan di UPT PPK

• Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan di UPT PPK untuk Guru dan Siswa SMK

l. Program Pengembangan dan Peningkatan Prestasi Akademik dan Non Akademik Peserta

Didik, meliputi :

• Penyelenggaraan Mutu Prestasi Akademik

• Penyelenggaraan Mutu Prestasi Non Akademik

• Penyelenggaraan Penatausahaan di UPT Bina Prestasi Peserta Didik

m. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Surabaya, meliputi :

• Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK, dan PK – PLK

wilayah Surabaya

• Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Surabaya

n. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Gresik, meliputi :


wilayah Gresik

• Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Gresik

o. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Sidoarjo, meliputi :


wilayah Sidoarjo

• Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo

p. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Mojokerto, meliputi :


wilayah Mojokerto

• Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Mojokerto


q. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Jombang, meliputi :


wilayah Jombang

• Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jombang

r. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Malang, meliputi :


wilayah Malang

• Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang

s. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Batu, meliputi :


wilayah Batu

• Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Batu –

Kota Malang

t. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Bojonegoro, meliputi :


wilayah Bojonegoro

• Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro

u. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Tuban, meliputi :


wilayah Tuban

• Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tuban

v. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Lamongan, meliputi :


wilayah Lamongan

• Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Lamongan

w. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Madiun, meliputi :


wilayah Madiun

• Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun

x. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Ngawi, meliputi :


wilayah Ngawi

• Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ngawi

y. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Magetan, meliputi :



wilayah Magetan

• Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Magetan

z. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Ponorogo, meliputi :


wilayah Ponorogo

• Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo

aa. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Pacitan, meliputi :


wilayah Pacitan

• Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pacitan

bb. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Kediri, meliputi :


wilayah Kediri

• Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri

cc. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Nganjuk, meliputi :


wilayah Nganjuk

• Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Nganjuk

dd. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Blitar, meliputi :


wilayah Blitar

• Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar

ee. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Tulungagung, meliputi :


wilayah Tulungagung

• Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung

ff. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Trenggalek, meliputi :


wilayah Trenggalek

• Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Trenggalek

gg. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Pasuruan, meliputi :


wilayah Pasuruan

• Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan


hh. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Probolinggo, meliputi :


wilayah Probolinggo

• Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Probolinggo

ii. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Lumajang, meliputi :


wilayah Lumajang

• Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Lumajang

jj. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Jember, meliputi :


wilayah Jember

• Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember

kk. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Bondowoso, meliputi :


wilayah Bondowoso

• Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso

ll. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Situbondo, meliputi :


wilayah Situbondo

• Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Situbondo

mm. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Banyuwangi, meliputi :


wilayah Banyuwangi

• Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Banyuwangi

nn. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangkalan, meliputi :


wilayah Bangkalan

• Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangkalan

oo. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Sampang, meliputi :


wilayah Sampang

• Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sampang

pp. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Pamekasan, meliputi :


wilayah Pamekasan


• Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pamekasan

qq. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Sumenep, meliputi :


wilayah Sumenep

• Penyelenggaraan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sumenep


5.7. PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2018 telah disusun

berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian

paripurna (full disclosure), Laporan Keuangan ini telah disajikan secara penuh atas swmua

transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan

saat ini taupun nanti.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang

juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan tahun 2018 ini

diahrapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

dalam penyampaian Laporan Keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan

Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil

penyusunan laporan Keuangan ini telah kami lakukan dan antisipasi jauh – jauh hari sebelumnya,

tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode

penyusunan Laporan Keuangan berikutnya.

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur disusun dengan

menerapkan akuntansi berbasis akrual dan diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas

dalam penyampaian laporan keuangan serta dapat lebih berguna bagi stakeholder dan seluruh

pihak yang berkepentingan.

Documents

PROVINSI JAWA TIMUR - JatimProv