PT. BPR Dana Fanindo (Good Corporate Governance)

Laporan Tata Kelola PT. BPR Dana Fanindo Tahun 2018

i

DAFTAR ISI

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

I. PENDAHULUAN A. Tujuan Tata Kelola BPR 1 B. Referensi 1

C. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola 2

D. Struktur Tata Kelola 2

E. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 4

F. Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) 5

II. STRUKTUR TATA KELOLA

A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 6

B. Dewan Komisaris 6

C. Direksi 10

D. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Audit Internal & Komite 12

E. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal & Audit Eksternal 13

F. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern 14

G. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar atau BMPK 15

H. Rencana Strategi Bank 15

I. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank 18

J. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi 18

K. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris

dan Direksi 19

III. Kesimpulan Umum hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance 21

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan Tata Kelola BPR

BPR Dana Fanindo menyadari bahwa penerapan Tata Kelola yang baik atau Good Corporate

Governance merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan

dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan

antara lain untuk :

1. Mendukung visi dan misi BPR;

2. Memberi manfaat nilai tambah bagi para pemegang saham;

3. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk

jangka panjang;

4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah-nasabah kepada BPR.

B. Referensi

1. Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola

bagi BPR.

2. Peraturan OJK 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penerapan

Manajemen Risiko bagi BPR.

3. Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata

Kelola Bagi BPR.

4. Surat Edaran OJK No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan

Fungsi Kepatuhan BPR.

5. Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar

Penerapan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB).

6. Surat Edaran OJK No.8/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata

Kelola Bagi BPR.

7. POJK No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Rencana Bisnis BPR &

BPRS.

2

C. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka

melalui penerapan prinsip Tata Kelola (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas,

Independensi dan Fairness) diharapkan BPR dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan

kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan

pemegang saham BPR, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan

implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek

perbankan terbaik (The Best Practise).

D. Struktur Tata Kelola

Pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas antar unit kerja dan karyawan berupa Job

Description atau Tupoksi di BPR mencerminkan pelaksanaan Tata kelola berupa “check

balances” dan pelaksanaan pengendalian internal efektif.

STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA

Struktur Tata Kelola BPR

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

2. Dewan Komisaris/Pegawas;

3. Direksi;

4. Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan Audit Intern.

Struktur Tata Kelola BPR telah bekerja sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing diatur

dalam Tata Tertib.

C. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR tahun 2018 disusun sesuai dengan :

1. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata

Kelola bagi BPR.

2. Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan

Tata Kelola Bagi BPR.

4

Dewan

Komisaris

Direktur

Utama

Fungsi Bisnis

Direktur

Fungsi

Audit Intern

Fungsi Non

Bisnis Fungsi

Kepatuhan Fungsi

Manajemen

Risiko

RUPS

APU

PPT

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR 2018 terdiri dari :

1. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) sesuai penilaian tingkat kesehatan bank

dalam 1 tahun (2018).

2. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR meliputi 11 faktor :

a) Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi

b) Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

c) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Atau Fungsi Komite-komite

d) Penanganan Benturan Kepentingan

e) Penerapan Fungsi Kepatuhan

f) Penerapan Fungsi Audit Intern

g) Penerapan Fungsi Audit Ekstern

h) Penerapan Manajemen Risiko & Sistem Pengendalian Intern

i) Batam Maksimum Pemberian Kredit

j) Rencana Bisnis BPR

k) Transparansi Keuangan dan Non Keuangan

F. Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola BPR sepanjang tahun 2018 dikategorikan

kedalam peringkat 2,01 (baik) dengan kesimpulan umum :

Manajemen BPR telah melaksanakan Tata Kelola secara umum BAIK, tercermin dari

pemenuhan 11 faktor Tata Kelola.

a) Struktur Tata Kelola sudah lengkap dan sangat memadai.

b) Proses Tata Kelola pada sebagian besar faktor sudah efektif dan efisien yang didukung

oleh Struktur Tata Kelola yang lengkap, meskipun ada beberapa faktor yang belum

sepenuhnya diterapkan.

c) Hasil Tata Kelola dari keseluruhan faktor sudah efektif dan efisien mendapat dukungan

dari Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola.

Apabila terdapat kekurangan, maka hal-hal tersebut bersifat tidak signifikan dan akan terus

menjadi perhatian untuk diperbaiki dimasa mendatang.

5

BAB II

STRUKTUR TATA KELOLA

A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ perusahaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan

kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batasan sesuai Undang-undang.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan mekanisme Direksi memberitahukan

kepada seluruh pemegang saham dan Dewan Komisaris. Berikut adalah RUPS yang diadakan

pada tahun 2018 dan Pihak yang berhak hadir dalam RUPS adalah pihak-pihak yang

tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan PT. BPR Dana Fanindo Tanggal 08 Agustus

2017 dibuat di hadapan Notaris Shinta Christiana Puspitasari, SH.

Pemegang Saham BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2018 beserta komposisi

Pemegang Saham :

NAMA JABATAN KETERANGAN

Usman Fan Pemegang Saham 32%

Santos Loy Pemegang Saham 18%

Kheng Hoa Al Margos Pemegang Saham 17.50%

Woei Khiong Pemegang Saham 17.50%

Salam Jong Tek Pemegang Saham 15%

Dewan Komisaris BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2018

NAMA JABATAN KETERANGAN

Shanti Dwi Lestari Komisaris Utama Diangkat kembali sebagai

Komut sesuai RUPS

tanggal 12 januari 2018

Lim Kien Kok Komisaris Diangkat sesuai RUPS

tanggal 12 januari 2018

6

Direksi BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2018

NAMA JABATAN KETERANGAN

Silvia Irani Direktur Utama Diangkat kembali sebagai

Direktur Utama sesuai

RUPS pada tanggal 08

Agustus 2017.

Riva Direktur Pengangkatan sesuai

RUPS tanggal 08 Agustus

2017.

Penyelenggaraan RUPS sepanjang tahun 2018 dilaksanakan sebagai berikut :

JADWAL MATERI RUPS KEPUTUSAN

12 Januari 2018 Pengangkatan anggota

Dewan Komisaris an

Shanti Dwi Lestari dan

Lim Kien Kok

Menyetujui pengangkatan

anggota Dewan

Komisaris an Shanti Dwi

Lestari dan Lim Kien Kok

01 Maret 2018 Hasil Audit KAP dan

laporan publikasi tahun

2017

Menyetujui hasil Audit

KAP tahun 2017 dan

menyetujui laporan

publikasi tahun 2017

02 November 2018 Berakhirnya masa jabatan

Direktur Utama sesuai

RUPS

Menyetujui untuk tidak

mengangkat kembali

Direktur Utama BPR

Dana Fanindo

07 Desember 2018 Pemakaian jasa Audit KAP

untuk BPR an Hendri

Sugeng

Menyetujui pemakaian

jasa Audit KAP Hendry

& Sugeng

B. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara

umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan atau perundang-undangan

yang berlaku serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk

memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan

usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris melaksanakan

tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

7

1. Referensi Hukum

a) Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b) Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

c) Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan

Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota

Dewan Komisaris.

2. Tata Tertib (Tatib) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris yang mengatur

antara lain mengenai :

a) Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris;

b) Masa jabatan Dewan Komisaris;

c) Rangkap jabatan Dewan Komisaris;

d) Kewajiban, tugas, tanggungjawab dan wewenang Dewan Komisaris;

e) Aspek transparansi dan larangan bagi Dewan Komisaris;

f) Hal-hal yang dilarang oleh anggota Dewan Komisaris;

g) Orientasi dan pelatihan Dewan Komisaris;

h) Etika waktu kerja Dewan Komisaris;

i) Cuti dan waktu kerja Dewan Komisaris;

j) Rapat Dewan Komisaris;

3. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris pada tahun

2018 sebagai berikut :

a) Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang.

b) Tahun 2018 Struktur Organisasi Dewan Komisaris mengalami perubahan yaitu

pengangkatan diri Sdra Lim Kien Kok sebagai Komisaris dengan efektif berdasarkan

RUPS pada tanggal 12 Januari 2018 dan Pengangkatan Sdri Shanti Dwi Lestari

sebagai Komisaris Utama sesuai RUPS tanggal 12 januari 2018. Dan perubahan

struktur pada Direksi yaitu Sdri Silvia Irani yang dalam keterangannya Habis Masa

Jabatan sesuai RUPS pada tanggal 02 November 2018.

c) Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian

Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper test).

8

d) Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan,

kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen.

4. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

a) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

b) Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi

dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.

c) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara

independen.

d) Dewan Komisaris telah memastikan terselengaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam

setiap kegiatan usaha bank.

e) Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan

tugasnya dalam penerapan Tata Kelola.

f) Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan

Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan dan pengawas otoritas lainnya.

g) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional

bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan

persetujuan pada ranahnya Komisaris terutama yang berkaitan dengan

penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang

ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang

berlaku.

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan

tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

a) Penghapusan Kredit Macet tahun 2018;

b) Penunjukkan Auditor Internal;

c) Persetujuan Biaya RUPS;

d) Persetujuan Kenaikan Gaji Karyawan 2018;

e) Persetujuan / penetapan revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. BPR Dana Fanindo

tahun 2018;

9

f) Persetujuan Perubahan Ketentuan yang Mengatur tentang Hak-hak dan Fasilitas

Komisaris dan Direksi;

g) Persetujuan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi;

5. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Jadwal rapat Dewan Komisaris telah ditetapkan diawal tahun. Selama tahun 2018, Dewan

komisaris telah menyelenggarakan rapat Dekom sebagai berikut.:

Jabatan (Nama) Jumlah

Rapat Kehadiran Persentase

Komisaris Utama (Shanti Dwi

Lestari)

4 4 100 %

Komisaris (Lim Kien Kok) 4 4 100 %

C. Direksi

Direksi merupakan perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk

kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan

ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Referensi Hukum

a) Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b) Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

c) Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan

Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota

Dewan Komisaris.

2. Tata Tertib (Tatib) Direksi

Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Direksi yang mengatur antara lain

mengenai :

a) Komposisi, kriteria dan independensi Direksi;

b) Masa jabatan Direksi;

10

c) Rangkap jabatan Direksi;

d) Kewajiban, tugas, tanggungjawab dan wewenang Direksi;

e) Aspek transparansi dan larangan bagi Direksi;

f) Orientasi dan pelatihan Direksi;

g) Etika, cuti dan waktu kerja Direksi;

h) Rapat Direksi.

3. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi tahun 2018 telah lengkap

sesuai kententuan :

a) Direksi berjumlah 2 (dua) orang.

b) Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :

(1) Direktur Utama : Silvia Irani

(2) Direktur : Riva

4. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

a) Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk

menetapkan Job Description (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab

setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat

persetujuan Komisaris.

b) Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

c) Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana

diaturdalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai

dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.

d) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan auditor eksternal seperti

Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.

e) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang

Saham melalui RUPS.

5. Frekuensi Rapat Direksi

Jadwal rapat Direksi ditetapkan diawal tahun, selama tahun 2018. Direksi telah

menyelenggarakan rapat Direksi sebagai berikut :

11

Jabatan (Nama) Jumlah

Rapat Kehadiran Persentase

Direktur Utama (Silvia Irani) 4 4 100 %

Direktur (Riva) 4 4 100 %

D. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Audit Internal dan Komite

1. Struktur keanggotaan keahlian dan independensi anggota komite.

a) Audit Internal

(1) Audit Internal diketahui oleh Dewan Komisaris.

(2) Audit Interrnal berasal dari luar BPR dan direkomendasi Komisaris yang

diposisikan secara Independen pada BPR Dana Fanindo.

(3) Tingkat independen dari Audit Internal ini tidak memiliki hubungan keuangan,

kepengurusan, kepemilikan, direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau

hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk

bertindak independen.

b) Tugas dan Tanggungjawab Komite

Tugas dan tanggungjawab Audit Internal dan Komite kredit telah diatur dalam

Standar Prosedur Operasional (SPO) GCG PT. BPR Dana Fanindo dan Ketentuan

Internal terkait SK Penunjukan Petugas Komite Kredit Tanggal 08 Agustus 2017

Nomor 011/DIR/BPRDF/VIII/2017.

c) Frekuensi rapat Komite

(1) Telah diselenggarakan Rapat komite sesuai dengan kebutuhan Bank.

(2) Komite pada BPR Dana Fanindo adalah komite kredit dan telah melakukan rapat

membahas rencana kerja sesuai jadwal/agenda rapat yang telah ditetapkan, dan

hasil rapat telah direkomendasikan dengan baik serta dapat dimanfaatkan secara

optimal oleh Dewan Komisaris.

(3) Hasil risalah rapat dibuat dan telah didokumentasikan dengan baik.

(4) Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara

optimal oleh Dewan Komisaris untuk sebagai dasar pengawasan.

12

d) program kerja Komite dan realisasinya

Audit Internal, Komite kredit telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya

berdasarkan program kerja yang telah dibuat dengan mengacu pada SPO Tata

Kelola/GCG PT. BPR Dana Fanindo.

E. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

1. Fungsi kepatuhan

a) Penunjukkan Direktur Utama dan Direktur telah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

b) Direktur dan Fungsi Manajemen Risiko telah menetapkan langkah-langkah

kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh

peraturan dan ketentuan yang berlaku, meskipun belum sepenuhnya diterapkan.

c) Direktur dan Audit Internal serta fungsi manajemen risiko untuk pelaksanaannya,

telah berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap

sistem dan standar prosedur operasional (SPO), peraturan Otoritas Jasa Keuangan,

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi audit intern

a) Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam

melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif sesuai SPFAIB (Standar

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank).

b) Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada Audit Intern

Berbasis Risiko (Risk Based Audit), seperti SPO Audit Internal, Ketentuan dan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.

c) Audit Intern menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan

Tembusan ke Dewan Komisaris.

d) Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan

efisien.

13

3. Fungsi Audit Ekstern

a) Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa

Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen.

b) Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.

c) KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja

secara independen.

F. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

a) Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala

dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di

bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dapat dibantu oleh Audit

Internal.

b) Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen

Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi

kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas

pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.

c) Direksi bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan

eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi

dan memberikan arahan strategi manajemen risiko.

2. kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

a) Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (credit line) yang memerlukan

persetujuan Direksi.

b) Telah disusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan

komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan,

per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank.

c) PT. BPR Dana Fanindo belum menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan

sepenuhnya sesuai ketentuan OJK, serta melakukan review atas setiap Kebijakan

Risiko yang baru terbit.

14

3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta

sistem informasi manajemen risiko.

G. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar

atau BMPK

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana

kepada pihak terkait.

2. Bank telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana

pihak terkait beserta keluarganya.

3. Bank sudah membuat ketentuan mengenai BMPK PT. BPR Dana Fanindo.

4. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh

Manajemen secara independen.

5. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.

6. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2018 sebagai

berikut :

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti desember 2018

No Penyediaan Dana Jumlah

debitur Nominal (Jutaan Rp)

1 Kepada Pihak Terkait 8 Rp. 5.198.436.000,-

2

Kepada Debitur Inti :

a. Individu 25 Rp. 5.515.000.000,-

b. Group - -

H. Rencana Strategis Bank

1. Dari strategi rencana kerja tahun 2018 baik yang berkaitan dengan penghimpunan dana,

penyaluran dana, serta pengembangan karyawan, BPR telah memperoleh hasil sebagai

berikut :

a) rencana jangka menengah tahun 2018

1) Finansial

15

Mencapai rata-rata ROE di atas 15 %.

Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan LDR.

Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif

2) Customer

Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah,

membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan

memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.

Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan

menggunakan jasa layanan PT. BPR Dana Fanindo.

3) Karyawan

Mencapai skor tertinggi dalam survey kepuasan karyawan.

Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi

kinerja.

Meningkatnya profesionalisme SDM PT. BPR Dana Fanindo melalui

Competency Based Human Resouces Management.

4) Realisasi pengembangan karyawan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Melakukan perekrutan 1 orang Admin Collector, 3 orang Marketing Kredit, 2

orang Collector.

5) Selama tahun 2018, staff BPR telah mengikuti pelatihan dan pendidikan

sebanyak 22 kali baik yang diadakan oleh internal maupun eksternal, sebagai

berikut :

No. Program Sosialisasi & Pelatihan Bagian Tgl. Pelaksanaan

1 Audit Intern BPR 2018 Direktur & Audit

Internal

25 Januari 2018

2 Menyusun Laporan Kepatuhan & Tata

Kelola

Kepatuhan 21 Februari 2018

3 Analisa Kredit Lanjutan Analis Kredit 23 Februari 2018

4 Lelang sebagai solusi penyelesaian

kredit macet Perbankan serta hak

tanggungan dan penyelesaian kredit

bermasalah dengan cara restrukturisasi

hapus tagih dan hapus buku

Dirut & Mgr.

Marketing

21 Maret 2018

16

5 Tindak Lanjut Akses Info Saldo

Nasabah Perpajakan

Audit Internal &

Mgr. Operasional

27 Maret 2018

6 Penilaian Agunan Kredit Appraisal 04 April 2018

7 Executive Leadership Komisaris Utama &

Direktur Utama

06 April 2018

8 Akuntansi Kredit Tinjauan Etap Audit Internal &

Mgr. Marketing

07 April 2018

9 Audit IT & Disaster Recovery Centre Kepatuhan & IT 19 April 2018

10 Akuntansi Restrukturisasi Kredit,

AYDA & Penyelamatan Kredit

Dirut, Direktur,

Audit Internal,

Kepatuhan, Mgr.

marketing, Mgr.

operasional, Analis

Kredit, Loan

Admin & Teller

21 April 2018

11 Hukum Perkreditan dan Penagihan

Kredit Macet serta Penerapannya dalam

Praktek

Dirut, Mgr.

Markting, Legal &

Analis Kredit

23 April 2018

12 APU & PPT Audit Internal,

HRD, IT,

Appraisal, Loan

Admin, Customer

Service, Teller

30 Juni 2018

13 Penyelamatan & Penyelesaian Kredit

Bermasalah

Mgr. Marketing,

Analis Kredit &

Collector

07 Juli 2018

14 Laporan Realisasi RBB Semester I Dirut, Audit

Internal, Mgr.

Operasional

18 Juli 2018

15 Management Pengembangan Sumber

Daya Manusia

Mgr. Marketing,

Mgr. Operasional,

HRD

21 Juli 2018

16 Laporan Pengawasan RBB Dirut & Audit

Internal

06 Agustus 2018

17 Audit Internal Audit Internal 06 September

2018

18 Menyusun RBB BPR Audit Internal &

Mgr. Operasional

12 Oktober 2018

19 Aplikasi Digital untuk Pendaftaran HT

& Roya

Analis Kredit,

Legal & IT

13 Oktober 2018

20 Penilaian Kerja dengan KPI IT 22 November

2018

21 Penerapan Management Resiko BPR Kepatuhan 03 Desember

2018

17

22 Menyelesaikan Tunggakan Kredit, NPL

dengan Restrukturisasi dan AYDA

Direktur &

Collector

04 Desember

2018

I. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

1. Bank telah menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang Transparansi Informasi

Produk Bank dan SPO Perlindungan Konsumen.

2. Bank telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila nasabah

tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank.

3. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

4. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah disajikan pada Home Page PT. BPR Dana

Fanindo, sesuai dengan ketentuan.

5. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara

tepat waktu.

J. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2018

Dewan komisaris dan Direksi PT. BPR Dana Fanindo tidak memiliki saham pada PT. BPR

Dana Fanindo, Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya.

Nama Jabatan

BPR Dana

Fanindo

Jabatan

BPR lain

Jabatan

Prshn Lain

PS BPR/

Prshn Lain

Bidang

Usaha

Shanti Dwi

Lestari

Komisaris

Utama

Komut

BPR Mega

Mas Lestari

Direktur PT.

Mas

Valasindo

(KUPVA)

PS BPR

Mega Mas

Lestari &

Pemilik

Toko

Motorindo

Perbankan,

Money

Change, dan

Showroom

Motor

Bekas.

Lim Kien

Kok

Komisaris Komisaris

di BPR

Agra Dhana

- - Perbankan

Silvia Irani Dirut NIHIL NIHIL NIHIL Perbankan

Riva Direktur NIHIL NIHIL NIHIL Perbankan

18

K. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

1. Hubungan Keuangan

a. Komisaris Utama PT. BPR Dana Fanindo tidak memiliki hubungan keuangan

dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.

b. Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Dana Fanindo merupakan komisaris

independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris

lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan pengendalinya

adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank.

c. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Dana Fanindo tidak memiliki hubungan

keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari

Pemegang Saham Pengendali bank.

2. Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua

antara sesama Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali. Dan

Direktur PT. BPR Dana Fanindo memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham

Pengendali. Berdasarkan tabel berikut ini dengan keterangan jika Y = Ya dan T = Tidak,

sebagai berikut :

Nama

Jabatan

Hubungan Keluarga dengan Hubungan Keuangan dengan

Dekom Direksi PSP Dekom Direksi PSP

Y T Y T Y T Y T Y T Y T

Shanti Dwi

Lestari

Komut √

Lim Kien

Kok

Komisaris

Utama

Nama

Jabatan

Hubungan Keluarga dengan Hubungan Keuangan dengan

Dekom Direksi PSP Dekom Direksi PSP

Y T Y T Y T Y T Y T Y T

Silvia Irani Dirut √ √ √ √ √ √

Riva Direktur √ √ √ √ √

19

3. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan

pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SPO GCG tentang

Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.

c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 4 kali dalam

setahun.

4. Jumlah Penyimpangan Internal (internal Fraud)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik

yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di BPR

Dana Fanindo selama tahun 2018 tidak ada/ Tidak pernah terjadi.

a. Permasalahan Hukum

BPR Dana Fanindo pernah dihadapi Permasalahan hukum secara perdata pada tahun

2018.

b. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu

menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

20

BAB III

KESIMPULAN

Kesimpulan Umum hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance

Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan GCG PT. BPR Dana Fanindo periode

Desember 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai Komposisi GCG sebesar 2.01 dengan prediksi Baik.

2. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No Aspek yang Dinilai Bobot Peringkat Nilai

1 Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi 20,00% 1,77 0,35

2 Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan

Komisaris 15,00% 1,89 0,28

3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite 0% 0 0,00

4 Penanganan Benturan Kepentingan 10,00% 2 0,20

5 Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 10,00% 2,19 0,22

6 Penerapan Fungsi Audit Intern 10,00% 2,10 0,21

7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern 2,5% 2 0,05

8 Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan

Pengendalian Intern 10,00% 2,40 0,24

9

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait

(Related Party) dan Debitur Besar (Large

Eksposure)

7,50% 2 0,15

10

Transparansi KondisiKeuangan dan Non

Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan

Internal

7,50% 2 0,15

11 Rencana Strategis Bank 7,50% 2,10 0,16

Nilai Komposit 100,00% 2,01

Prediksi Komposit Baik

21

23

SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT

PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT GCG DESEMBER 2018

PT. BPR Dana Fanindo

No Aspek Yang

Dinilai

Bobot

(b)

Peringkat

(b) Nilai Catatan

1 Pelaksanaan

tugas dan

tanggungjawab

Dewan

Komisaris.

20.00% 1,77 0,35 Dewan Komisaris telah

melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya sesuai

dengan prinsip GCG terlihat

dari fungsi pengawasan yang

dilakukan Dewan Komisaris

terhadap Kebijakan Direksi.

2 Pelaksanaan

tugas dan

tanggungjawab

Direksi.

15.00% 1,89 0,28 Jumlah, Komposisi, Integritas

dan Kompetensi anggota serta

pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab Direksi telah

memenuhi prinsi-prinsip

GCG.

3 Kelengkapan

dan Pelaksanaan

Tugas Komite.

0.00% 0 0,00 -

4 Penanganan

Benturan

Kepentingan.

10.00% 2 0,20 Tidak terdapat Benturan

Kepentingan pada BPR Dana

Fanindo.

5 Penerapan

Fungsi

Kepatuhan

Bank.

10.00% 2,19 0,22 Penerapan fungsi kepatuhan

bank telah berjalan secara

efektif, telah melakukan

pengujian atas setiap

kebijakan internal sesuai

dengan ketentuan yang

berlaku. Namun masih banyak

yang harus dikoreksi dan

perbaiki lagi terkait ketentuan

internal BPR.

6 Penerapan

Fungsi Audit

Intern.

10.00% 2,10 0,21 Pelaksanaan fungsi Audit

Intern bank telah berjalan

efektif, pedoman intern

sebagai acuan pemeriksaan

(risk based audit) telah

memenuhi standar minimum

yang ditetapkan SPFAIB,

24

PEAI menjalankan fungsinya

secara independen.

7 Penerapan

Fungsi Audit

Ekstern.

2.5% 2 0,05 Kantor Akuntan Publik telah

melaksanakan Audit secara

independen dan memenuhi

kriteria yang ditetapkan.

8 Penerapan

Fungsi

Manajemen

Risiko dan

Pengendalian

Intern.

10.00% 2,40 0,24 Penerapan Manajemen Risiko

telah dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan Otoritas

Jasa Keuangan, meskipun

belum sepenuhnya diterapkan

dan telah dilakukannya

penetapan limit kredit, namun

pemantauan profit risiko

belum didukung dengan SIM

yang memadai.

9 Penyediaan

Dana kepada

Pihak Terkait

(Related Party)

dan Debitur

Besar (Large

Eksposure).

7.50% 2 0,15 Tidak terdapat pelanggaran

dan pelampauan BMPK.

10 Transparansi

KondisiKeuanga

n dan Non

Keuangan Bank,

Laporan GCG

dan laporan

Internal.

7.50% 2 0,15 Informasi keuangan dan non

keuangan telah disampaikan

dan dipublikasikan secara

transparan kepada pihak-

pihak yang ditetapkan, dan

penyampaian laporan pada

home page BPR.

11 Rencana

Strategis Bank.

7.50% 2,10 0,16 Rencana Bisnis bank telah

disiapkan sesuai dengan

ketentuan dan telah

memperhatikan rencana

kedepan serta Realisasi

Rencana Bisnis cukup sesuai

dengan Rencana Bisnis bank.

Meskipun ada beberapa yang

tidak terpenuhi.

Nilai Komposit 100.00% 2.01 Baik