Upload
tranquynh
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MINISTRY OF PUBLIC WORKS DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAYS Technica1 Assistance for the Preparation of the Strategie Roads Infrastructure Project (SRIP)
STRATEGIC ROADS INFRASTRUCTURE PROJECT l RENCANA KERJA
PENGADAAN TANAH, DAN PEMUKIMAN KEMBALI (RK-PTPK)
SUB PROYEK PASURUAN-PILANG
MEI 2006
WSP International PT Eskapindo Matra
PT Wiranta Bhuana Raya PT Herda Carter Indonesia
PT Prospera Consulting Eng.
RP535v 7
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
DAFTAR IS1
Halaman
Daftar Isi .. .................................................................................... I ...................
Daítar Tabel ................... .. ............................................................................... II
A. Deskripsi Proyek 1
B. Hasil Survey Sensus ................... .. .............................................................. 1
C. Kompensasi dan Pemukiman Kembali 4
D. Konsultasi Masyarakat dengan Warga Terkena Proyek ....................... .. ..... 5
E. Tanggung Jawab Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan ........... 5
F. Monitoring dan Pelaporan 7
G. Jadwal dan Pembiayaan ........................ .... .............................................. 8
Lampiran :
Gambar 1 Lokasi Proyek
S Gambar 2 Rute Lokasi Ruas Jalan Pasuruan - Pilang
Gambar 3 Lay Out Persimpangan
Diagram Alur Mekanisme Penyampaian Keluhan
Formulir Monitoring Bulanan Pelaksanaan LARAP
Daftar Harga Pasar dari Bank BPR Kota Pasuruan
Dokumentasi
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel B 1 Data Pengadaan Tanah di Persimpangan .................................... ... 3
Tabel G 1 Rencana Kerja Pengadaan Tanah & Pemukiman Kembali Warga
Terkena Proyek Proyek Perbaikan Persimpangan Ruas Jalan
Pasuruan -Pilang Tahun Anggaran 2006 .......................... .... ..... 9
RENCANA KERJA
PENGADAAN TANAH, DAN PEMUKIMAN KEMBALI (RK-PTPK)
SUB PROYEK PASURUAN - PILANG
A. Deskripsi Proyek
Pasuruan - Pilang, adalah salah satu dari Sub-project SRIP, terletak di Propinsi Jawa
Timur. Sub-project ini adalah bagian dari Koridor Pantura. Seperti diketahui Koridor
Pantura merupakan koridor yang menghubungkan dua kota di Jawa Timur yaitu
Pasuruan dan Probolinggo. Gambar 1. memperlihatkan lokasi strategis dari Sub-
project ini.
Pada ruas ini direncanakan perbaikan jalan (betterment) sepanjang 32.8 km dilengkapi
drainase dan perbaikan bahu jalan. Jalan eksisting terbagi atas 2 jalur dan 4 lajur.
Perbaikan itu dimulai dari persimpangan Veteran di Kecamatan Bugul Kidul (STA 0+00)
dan berakhir di pertigaan arah Probolinggo di Kecamatan Pademangan (STA 32+125).
Gambar 2. menunjukkan ruas jalan yang akan ditangani.
Dengan pelebaran ini, maka hambatan karena penyempitan dari setiap persimpangan
akan bisa diatasi, terdapat 6 (enam) persimpangan yang dikaji ulang kesesuaian
designnya disepanjang sub-project, namun hanya 2 (dua) persimpangan yang
memerlukan penambahan lahan, lay out persimpangan tersebut dapat dilihat pada
Gambar 3.
B. Hasil Survey Sensus
Berdasarkan survey sensus yang dilaksanakan tanggal 12-17 April 2006, diidentifikasi
hal-hal sebagai berikut :
1. Luas lahan yang akan dibebaskan : 475,90 m2 atau 27 bidang
2. Bangunan yang akan terkena
Bangunan terkena seluruhnya : 1 unit
Bangunan pagar besi : 8 unit
Bangunan pagar tembok : 4 unit
Bangunan pagar besi & tembok : 2 unit
Bangunan pos siskamling : 1 unit
Bangunan MCK : 2 unit
Sumur gali : 1 unit
3. Tanaman yang akan terkena : 27 pohon pisang, 3 pohon
mangga dan 1 pohon kelapa
gading
4. Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang akan terkena : 22 KK
- Pemilik : 20 KK
- Penyewa : 2 KK
Bangunan yang terkena seluruhnya adalah berupa kios milik Abdul Kadir yang disewa
oleh Ahmad Suyito untuk berjualan helm, yang berlokasi di wilayah Kelurahan Bugul
Kidul Kecamatan Bugul Kidul, penyewa bersedia memindahkan usahanya ke sebelah
bangunan rumah dimana terdapat sisa lahan cukup luas untuk digunakan sebagai
bangunan kios pengganti. Sedangkan untuk penyewa Hartanto yang terkena
bangunan dan pagar tembok tempat usaha miliknya yang didirikan diatas tanah yang
disewa dari Drs. H. Suud Setya Budhi Halawa, akan mendapat kompencasi atas
bangunan.
Pada persimpangan yang akan terkena pengadaan lahan tersebut terdapat 1 KK PKL,
yaitu penjual buah-buahan yang memakai mobil. Sumur dan MCK yang terkena
berhimpitan dengan pagar tembok yang berada di batas jalan dan (ei-pisali daii
bangunan rumah tempat tinggal, tanah yang akan digunakan untuk membangun sumur
dan MCK pengganti masih cukup luas.
Pengadaan lahan di dua persimpangan sebagian besar bangunan yang akan terkena
adalah berupa pagar. Rincian data aset yang akan terkena pengadaan tanah untuk
proyek dapat dilihat pada Tabel BI . berikut ini.
C. Kompensasi dan Pemukiman Kembali
Panitia Pengadaan Tanah (PPT) menawarkan berbagai alternatif kompensasi. yaitu
uang tunai, tanah pengganti dan bangunan pengganti, atau bentuk lain yang
diinginkan warga. Namun berdasarkan survey sensus, 21 KK yang akan terkena
proyek menginginkan kompensasi yang diberikan berbentuk uang tunai.
Adapun besaran kompensasi yang akan ditawarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah
(PPT) adalah sebagai berikut :
Sesuai kesepakatan Pemerintah dan Bank Dunia, maka besaran kompensasi
akan dimusyawarahkan antara Warga Terkena Proyek (WTP) dengan
Pemerintah sesuai dengan harga pasar. Sebagai acuan, informasi besaran
harga pasar diperoleh dari bank lokal (terlampir).
Kompensasi terhadap bangunan disesuaikan dengan kondisi bangunan dan
sesuai dengan harga pasar material bangunan, meliputi antara lain bangunan
rumah tinggal, bangunan usaha, sumur, pagar dl], yang pembuatannya
memerlukan biaya atau investasi.
s Untuk tanaman terkena besarannya ditaksir berdasarkan jenis dan produktivitas
tanaman.
Bagi penyewa kios Ahmad Suyitno (milik Abduk Kodir) yang terkena seluruh dan
akan pindah akan mendapatkan biaya pindah sebesar ? Rp. 250.000,-.
Pemkot Pasuruan akan mengganti biaya pembuatan sumur gali sebesar + Rp.
1.000.000,- serta biaya pembongkaran dan pembangunan WC akan diganti sesuai
harga pasar material saai ini.
Untuk Tanaman (pisang, mangga dan kelapa gading) yang terkena, pihak Pemkot
Pasuruan akan mengganti masing-masing tanaman tersebut sesuai dengan taksiran
Dinas Pertanian setempat berdasarkan produktivitas tanaman.
Pos Keamanan Lingkungan (kamling) yang berada di atas tanah warga (Rosida)
yang dibangun dengan swadaya warga RT OIIRW 01 Kelurahan Bugul Lor akan
diganti oleh pihak Pemkot Pasuruan berupa bangunan pengganti sesuai dengan
harga pasar material saat ini, dengan kondisinya minimal sama dengan bangunan
lama.
D. Konsultasi Masyarakat dengan Warga Terkena Proyek
Sosialisasi akan dilaksanakan di Kecamatan Bugul Kidul, dengan mengundang
warga yang terkena proyek (WTP) pemilik lahan dan bangunan, tokoh
masyarakat setempat, aparat kelurahan dan kecamatan. Penanggung jawab
kegiatan ini adalah Pemerintah Kota dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
(SNVT) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Timur. Tujuannya
adalah untuk memberikan penjelasan tentang tujuan proyek, manfaatnya serta
konsekuensi adanya proyek dengan disertai gambar rencana kegiatan.
Warga yang akan terkena proyek akan diinformasikan juga rencana
pembebasan tanah, mekanismenya dan jadwal kegiatan yang berkaitan dengan
pengadaan tanah termasuk pengukuran dan pematokan secara bersama serta
penyepakatan mengenai bentuk dan besaran kompensasi yang akan diterima
warga.
E. Tanggung Jawab Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan
Setiap kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan
Pemukiman Kembali dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah (PPT),
Bappeda dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Jalan
dan Jembatan Propinsi Jawa Timur.
Walikota Pasuruan sebagai penanggungjawab program akan
mengfungsionalisasikan Panitia Pengadaan Tanah (PPT) yang telah dibentuk
untuk kepentingan proyek pada tahapan pengadaan tanah sedangkan peran
Bappeda dan SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Timur
pada tahapan pemukiman kembali dan Pemberdayaan. Dalam pelaksanaan.
unsur yang terlibat meliputi Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum Sekretariat
Daerah, Dinas Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas
Sosial, Kantor PMD, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Badan
Pertanahan Nasional (BPN), Camat Bugul Kidul dan Pademangan, serta Kepala
DesalLurah Bugul Kiduk, Bugul Lor dan Ketapang.
Tugas dan fungsi Panitia Pengadaan Tanah (PPT) dapat dijelaskan sebagai
berikut :
1. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah, bangunan, dan aset
lain yang akan terkena;
2. Menaksir besaran nilai aset yang akan terkena;
3. Melaksanakan sosialisasi kepada Warga Terkena Proyek (WTP) mengenai
rencana, tujuan manfaat dan berbagai kemungkinan dampak negatif yang
timbul dari proyek yang akan dilaksanakan serta sosialisasi tentang desain
pasar baru, jadwal pembangunan pasar, jadwal pemberian biaya pindah,
jadwal pemindahan ke kios baru, dan jadwal pembongkaran kios lama;
4. Melaksanakan pengukuran dan pematokan atas aset terkena proyek;
5. Melaksanakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan WTP
mengenai bentuk dan besaran kompensasi, besaran biaya pindah dan
penempatan pemilik kios pada bangunan kios baru.
6. Melaksanakan pembayaran biaya pindah kepada WTP;
7. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perubahan status hukum atas tanah dan
bangunan kios terkena proyek;
8. Melaksanakan kegiatan pemindahan WTP apabila ada yang terpaksa harus
pindah;
9. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan atau pembinaan dalam upaya
mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan WTP;
10. Menampung setiap keluhan, keberatan dan usulan dari WTP untuk kemudian
dimusyawarahkan upaya pemecahannya serta hasilnya dipublikasikan;
11. Membuat laporan pelaksanaan RK-PTPK setiap akhir bulan selama rentang
masa kerjanya;
12. Menyerahkan laporan pelaksanaan RK-PTPK kepada Tim Monitoring dan
Pelaporan, Walikota Pasuruan, dan PMU-SRIP.
Lebih jelasnya, lembaga penanggung jawab untuk setiap kegiatan terdapat dalam
Tabel G1.
WTP yang merasa tidak puas terhadap pelaksanaan pengadaan tanah dan
pemukiman kembali, dapat mengajukan keluhan, usul, atau saran kepada Tim
Monitoring dan Pelaporan yang dibentuk oleh Walikota dengan Pemerintah Kota
Pasuruan sebagai penanggungjawab. Keluhan, usulan dan saran tersebut dapat
disampaikan secara langsung atau melalui surat-menyurat ke alamat Bappeda
dan Panitia Pengdaan Tanah - Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kantor
Walikota Pasuruan Jalan Pahlawan No. 28, Telepon (0343) 4269191426604, Fax
(0343) 425727, serta Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan
Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Timur di lokasi kegiatan. Masyarakat juga
dapat mengajukan keluhannya kepada PMU SRIP yang beralamat di Departemen
Pekerjaan Umum Gedung Bina Marga Lt. 5 Jl. Patimura No 20, Jakarta, Telepon
(021) 7243473.
Mekanisme penanganan keluhan, keberatan ataupun usulan terhadap
pelaksanaan LARAP diproses melalui tahapan sebagai berikut :
1. Berdasarkan keluhan, keberatan dan usulan yang disampaikan WTP, maka
Pemerintah Daerah dan PMU-SRIP melalui Ketua Bappeda, Kepala SNVT
Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Timur dan Tim Monitoring
dan Pelaporan melakukan penelitian;
2. Hasil penelitian atau investigasi tersebut akan diinformasikan kepada Warga
Terkena Proyek (WTP) paling lambat dalam jangka waktu 12 hari untuk
kemudian dimusyawarahkan dengan WTP untuk diupayakan
pemecahanannya berdasarkan prinsip win-win solution;
3. Penyelesaian masalah atau penanganan atas keluhan, keberatan dan,
usulan, akan didokumentasikan dan dapat diakses secara terbuka oleh
masyarakat. Untuk memudahkan masyarakat umum khususnya WTP dalam
mengakses informasi tersebut, hasilnya akan disebarluaskan melalui ruang
publik yang tersedia seperti papan pengumuman di kantor proyek, kantor
pemda, dan kantor desalkelurahan.
Mekanisme penanganan keluhan terkait dengan kesepakatan dan
ketidaksepakatan atas kompensasi, prosesnya akan mengacu kepada Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Diagram alur proses kedua mekanisme penanganan tersebut diatas dapat dilihat
pada lampiran.
F. Monitoring dan Pelaporan
Tim Monitoring dan Pelaporan dibentuk oleh Pemerintah Kota Pasuruan pada saat
pelaksanaan Rencana Kerja (action plan) Pengadaan Tanah dan Pemukiman
Kembali akan dimulai. Tim ini keanggotaannya akan terdiri dari unsur Pemerintah
Kota Pasuruan (BAPPEDA), unsur Perguruan Tinggi atau Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) dan unsur masyarakat (WTP).
Kegiatan Monitoring dan pelaporan dilakukan dengan tujuan untuk mengawasi
pelaksanaan program pengadaan tanah sampai pemukiman kembali agar
dilakukan sesuai dengan rencana, tujuan dan keluaran yang diharapkan.
Deskripsi tugas Tim Monitoring dan Pelaporan dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Tim Monitoring dan Pelaporan, akan melakukan kegiatan pengawasan
pelaksanaan program sebagaimana tercantum dalam rencana kerja (action
plan) yang meliputi kegiatan sosialisasi dan konsultasi masyarakat, pengadaan
tanah, persiapan dan pembangunan lokasi pemukiman kembali, termasuk
relokasilpembangunan kembali fasumlfasos, pembangunan tempat usaha
penggantilkios, serta kegiatan pemberdayaan dalam upaya memulihkan
tingkat kehidupan warga terkena proyek.
2. Tim Monitoring dan Pelaporan akan melakukan koordinasi setiap bulan
dengan Panitia Pengadaan Tanah (PPT), Bappeda dan Proyek sebagai
penanggungjawab pelaksanaan program, untuk mendiskusikan permasalahan
dan kendala yang dihadapi beserta upaya penanggulangannya, khususnya
yang terkait dengan penyelesaian keluhan 1 keberatan dari WTP.
3. Tim Monitoring dan Pelaporan akan menyusun laporan kemajuan pelaksanaan
program setiap bulan dengan menggunakan formulir pelaporan yang dikirim
kepada Project Management Unit (PMU) SRIP dengan tembusan kepada
Bappeda dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Jalan
dan Jembatan Provinsi Jawa Timur dan Unit Sosial Safeguard Bank Dunia -
Fax. 021-5299991 1 (contoh formulir pelaporan terlampir).
G. Jadwal dan Pembiayaan
Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali mulai
dilaksanakan pada Juni sampai Oktober 2006 dan akan dibiayai melalui APBN
Tahun Anggaran 2006. Lebih jelasnya, jadwal kegiatan dan sumber pembiayaan
dapat dilihat dalam Tabel G1.
PASURUAN - PILANG (IU) 28019.2 &26.020. N I BETTERMENT I 32.81 Km. ,
m REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF PUBLIC WORKS DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAY
iC. SRIP.IBRDXTU<ND
.....i USUUN IBUKOIAPROPINSI
- NJRIPAOB 44281NO KOTA
- HLRIP4ECFP488 O IBUKOTAKABUPAIEN
- RRCP-ADB 'I79&1NO(l) 0 IBUKOIAKECAMATAN
- URBEN DEVELOPMENT PROJECT (JBICIP433)
BANOARUDARA
PEUBUHAN - JAWNTOL p-
- BATAS PROPINSI w- 1 - BATASMBUPATEN
[sE;:A--~;G~::, GARIS PANTAI Skala : - NJHSIP
O 10 40 60 Km
AWP. 1 PROJECT LOCATION MAP
SUB PROJECT PASURUAN - PILANG
PROVINCE EAST JAVA
1 w cl $F O
< S ? Z 2 6 W A U z m w 0 3 2 n a W ' Z W -
W =k+ 00s c > 2 [L p ml- = w $ - F m W - - w 2 0
REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF REPUBLIC WORKS AWP - 1 SUB PROJECT
PROVINCE ROUTE MAP PASURUAN - PILANG EAST JAVA
DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAY
LEGEND: T= 3 i egr Intersection PASURUAN - PILANG KM. 65 + 000 - 70 + 000 SBY X = 4 Leg5 Inferiedion
REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF REPUBLIC WORKS AWP - 1 SUB PROJECT PROVINCE
DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAY ROUTE MAP PASURUAN - PILANG EAST JAVA ~ ~-
l LEGEND: T = 3 ~ e g s ~ntersection PASURUAN - PILANG KM. 76 + 000 - 82 + 000 SBY X = 4 Legs Intenection R:irinic!HadiTrame Suwey i P e r R u p i Buml~CPrmPle4
I PW~7il REPUBLIC OF INDONESIA I 1 1 MINISTRY OF REPUBLIC WORKS i AWP-1
DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAY ROUTE MAP SUBPROJECT
PASURUAN - PILANG PROVINCE 1 EASTIAVA
DIAGRAM ALUR MEKANISME PENYAMPAIAN KE.LUHAN
Mekanisme Penanganan Kesepakatan dan Mekanisme Penanganan Keluhan Pelaksanaan LARAP Ketidaksepakatan Atas Kompensasi
Proses (mengacu Perpres 3612005) Proses
- Panitia Pengadaan Tanah (PT) , - Bappeda
- Bappeda
- Kepala Satker P2JJ (Manajer Subproyek) - Kepala Satker P2JJ (Manajer Subproyek)
+ - T i Monitoring dalani 12 hari kerja
M Investigasi dilakukan oleh 0 Bappeda & Satker N I T o Konsultasi dengan WTP R I N G
Tidak Sepakat Sepakat
Tidak Sepal«lt Bupati Pembayaran Kompensasi
Tidak Sepakat Gubernur
Tidak Sepakat Menteri Dalam Negeri
Implementasi
Pencabutan Hak atas Tanah oleh Presiden
=FORMULIR MONITORING BULANAN PELAKSANAAN LARAP
.................. KabupatenIKota:
........................ Sub-project:
................ Periode pelaporan:
/ iapangan I KONSULTASI 1. ~ o m p e n s a s i ' 1 I I I I Lamoirkan: kooi notulensi
Aktivitas
Lampirkan: kopi jadwal pemukiman kembali yang
pemukiman kembali untuk : - Jumlah rumah
Rencana Kerja Dari LARAP
- 1 I 1 / dipublikasikan
IMPLEMENTASI
l I 1 - Jumlah fasilitas
(mesiid. sekolah.
Tanggal
I. Pembayaran kompensasi lsantunanlpesangon termasuk biaya pindali 2. Persiaoan lokasi
Jiku koloiii iid.ih ioiciiciikupi. silalikaii digunïkan lemhar Lcrwh iaiiihalian Kansuliiiri ~ i n i i i l Li>inp~.iisasi id313h iiiciigeliai (11 lhaisa pasar I i i l jad\val iinliil. prnihiiyarnri kiiiiipcii\d\i. diiii (iiii kc.liciiiiItklin arei hesaran ddii he~iiuL koiiipi.ii.i\i h<i~isiil iari iii,iuh ~ic i i iuk i i i i ï i i kciiili;il! ;id;iluli meiigtnai I i l iadnal prmindaliiiii. (ill lokani pciiiiiiil:ih.iii ( i i ~ l peiniiidaliaii i:i\iliias (sïpcni iiii.>iid sekolali) dan s;iiali;t iiiniiili
Catatan
Targe t
Laporan Kemajuan'
Kemajuanl s ta tus di
~~~~~~
Masalah & rencana tindak lanjut
Lampirkan: kopi t anda terima
Aktivitas
I
puskesmas)
- Jumlah sarana umum I I (jaringan listrik, pipa I 1
Jumlah orang yang dipindah
l - Jumlah fasilitas
I - Jumlali sarana umum
Jumlah sertifikat haru di lalian pemukirnan kembali
I - Jumlah sertifikat yang
direvisi
S. Keluhan atau pengaduan - Jumlah I<eluhan yang
diterima
telah diselesaikan
Laporan Kemajuan1 Catatan
Kemajuanl status di lapangan
Lampirkan: kopi sertifikat
Masalah & rencana t indak lanjut
Lampirkan: - Daftar kelulian yang
diajukan
- Kopi respon yang diberikan
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT 9 KKOTA PASURUAN
Nomor : 153 1 SPB / 2006 Lampiran : -
Pasman, 13 April 2006
Kepada Yth. BAPAK WALIKOTA PASURUAN
U.p. Bpk. Sekretaris Daerah Kota Pasuman di
P A S U R U A N
Perihal : Taksiran Harga Tanah dan Banmnan
Dengan hormat,
Menunjuk surat dari Pemerintah Kota Pasuman Nomor 590/67/423.011/2006 Tertanggal 13 April 2006 Perihal Permohonan Daftar Harga Tanah dan Bangunan, maka b e m a ini kami sampaikan taksiran harga tanah berdasarkan letak strategis wilayah sebagaimana dimaksud, dengan perincian sebagai berikut :
1. Untuk taksiran harga tanah di wilayah Jalan Raya Soekarno Hatta pada Kelurahan Trajeng berkisar antara Rp. 800.000,- síd Rp. 900.000,- per meter persegi;
2. Untuk taksiran harga tanah di wilayah Jalan Raya Soekarno Hatta pada Kelurahan Karanganyar dan Kelurahan Bangilan berkisar antara Rp. 1.100.000,- sld Rp. 1.200.000,- per meter persegi;
3. Untuk t a k s i harga tanah di wilayah Jalan Balaikota pada Kelurahan Kandangsapi berkisar antara Rp. 900.000,- síd Rp. 1.100.000,- per meter persegi;
4. Untuk taksiran harga tanah di wilayah Jalan Veteran pada Kelurahan Bugul Lor berkisar antara Rp. 450.000,- dd Rp. 600.000,- per meter persegi;
5. Untuk taksiran harga tanah di wilayah Jalan Veteran pada Kelurahan Bugul Kidul berkisar antara Rp. 600.000,- dd Rp. 700.000,- per meter persegi;
Adapun taksiran harga bangunan pada masing-masing wilayah sebagaimana tesebut diatas diambil berdasarkan kondisi fisik bangunan dengan taksiran harga berkisar antara Rp. 800.000,- dd Rp. 1.250.000,- per meter persegi.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
JL. PB. SUDIRMAN NO. 58 PASURUAN 671 15 TELP. (0343) 424532, FAX. (0343) 424522
DOKUMENTASI FOTO DI LOKASI PROYEK
Sta O+OOO (PSPL - 01)
Arah Lingkar Selatan (Kel. Bugul Kidul)
Sta O+OOO (PSPL - 01) Arah Pelabuhan (Kel. Bugul Lor)
Sta 32+125 (PSPL - 07) Arah Probolinggo