PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilaian … tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan Kegiatan penataan batas areal kerja IUPHHK-HA

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL)

PT SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER

(PT SARPATIM) SK Menteri Kehutanan No. 266/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004

Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) - Hutan Alam

Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan dan Katingan

Provinsi Kalimantan Tengah

Oleh

LPPHPL PT TUV RHEINLAND INDONESIA

LAPORAN PENILIKAN IV

PENILAIAN KINERJA PHPL


hal 1 dari 16

IDENTITAS LPPHPL PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

1. Nama Lembaga Sertifikasi : PT. TÜV Rheinland Indonesia

2. Alamat : Menara Karya 10th Floor

Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2,

Jakarta 12950 INDONESIA

Telp. +62-21-579 44 579, Fax .+62-21-579 44 579

e-mail : [email protected]

3 Akte Pendirian : Akta Pendirian : No. 3 tanggal 11

September 1996 oleh Notaris Siti Mariam

Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh

Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober

1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98.

Akta Perubahan Terakhir : No. 01 tanggal 9 Juli 2014 oleh Notaris Fitri Susanti, SH, M.Kn., yang disahkan oleh Kementrian Hukum & HAM RI tanggal 8 Agustus 2014 nomor AHU-23002.40.22.2014.

4. Pengurus Lembaga VLK :

Akta No.06 Nopember 2013 Notaris Fitri Susanti, S.H, M.Kn

Komisaris Utama :

Ralf Scheller

Komisaris :

Holger Helmut Kunz

DR. Nirmala Chandra Dewi Motik, SH

DR. Indaryati S Adisuryo Motik, MBA

Presiden Direktur :

I Nyoman Susila

Direktur :

Edmundus Wiharyono

Abdul Qohar

General Manager Operasi :

Yunus Apriyanto

Kepala LV-LK dan LPPHPL :

Dian Susanty Soeminta, S.Hut

4. Tim Auditor PHPL-VLK Mashari, S.Hut (Aspek Prasyarat)

Darnawi,S.Hut (Aspek Produksi)

Irvan, S.Hut (AspekEkologi)

Tata Sumitra (Aspek Sosial)

M.Arife Hidayat,S.Hur (Aspel VLK)

5. Auditor Trainee -

mailto:[email protected]




hal 2 dari 16

Identitas Perusahaan PT SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER

1 Organisasi / Auditee PT SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER

2 Lokasi Kelompok Hutan Sungai Kalek – Sungai Nahiang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Katingan dan Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.

3 Alamat Kantor Kantor Pusat : Idola Tunggal Office Park Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.67, Slipi, Jakarta 11410 Kantor Operasional : Tanah Lapis, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

4 Kategori UM Pemegang IUPHHK Hutan Alam

5 IUPHHK-HA PT Sarmiento Parakantja Timber, Nomor : SK.266/Menhut-II/2004, tanggal : 21 Juli 2004, Luas : 216,580 Hektar

Jangka Waktu 45 Tahun (5/11/ 6 SK Pengukuhan Batas

Areal IUPHHK-HA Sedang dalam proses pengajuan

7 Akte pendirian perusahaan

Akte Pendirian

- Nomor : 19

- Tanggal : 16 September 1972

- Notaris : Djojo Mulyadi, SH

Akte Perubahan (terakhir)

- Nomor : 61

- Tanggal : 29 April 2016

- Notaris : Kezia Janty Lega, SH

- Penerimaan Pemeberitahuan dari Kemenkumham :

- Nomor : AHU-AH.01.03-0048621

- Tanggal : 16 Mei 2016

8 Jenis Produk Kayu Bulat

9 Pemegang Saham - PT Bumi Rimba Permai : 6.604.999 saham

- Hunawan Widjajanto : 1 saham

( 50 %)

10 Pengurus Perusahaan - Komisaris : Panda Nababan

- Direktur : Edy Pramudja




hal 3 dari 16

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Audit Tahap I 19 September 2018

Verifikasi Dokumen dilaksanakan di Kantor PT TUV Rheinland Indonesia.

Verifikasi dokumen sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

25 September 2018 (tiba)

01 Oktober 2018 (pulang)

Koordinasi kepada Instansi Kehutanan di daerah dilakukan oleh Tim Auditor dengan mendatangi kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng dan kantor BP2HP Wilayah X Kalteng

Pertemuan Pembukaan 26 September 2018

Ruang Pertemuan Kantor PT Sarpatim

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Kuasa Direksi, MR, Kepala-kepala Bagian, Kepala Distrik dan Tim Auditor LPPHPL PT TUV Rheinland Indonesia.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

26 – 29 September 2017

Verifikasi dokumen dan lapangan.

Verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Pertemuan Penutupan 29 September 2018

Ruang Pertemuan Kantor PT Sarpatim

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Kuasa Direksi, MR, Kepala-kepala Bagian, Kepala Distrik dan Tim Auditor LPPHPL PT TUV Rheinland Indonesia.

Pengambilan Keputusan

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 3.1. tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL.




hal 4 dari 16

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Indikator Kriteria / Indikator

Nilai Ringkasan Justifikasi

A Penilaian Kinerja PHPL

1 Prasyarat

1.1 Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

3 (baik) Dokumen legal perusahaan PT SARPATIM (dokumen legal perizinan perusahaan, dokumen perizinan usaha pemanfaatan hutan, dokumen perencanaan pemanfaatan hutan) dan dokumen administrasi tata batas (laporan tata batas dan lampirannya) tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan

Kegiatan penataan batas areal kerja IUPHHK-HA PT SARPATIM telah terrealisasi seluruhnya 104% (temu gelang) sepanjang 264,233 km dari panjang keseluruhan batas areal 253,597 km, sesuai dengan bukti-bukti dokumen administrasi tata batas. Manajemen PT SARPATIM telah mengajukan permohonan penetapan hasil tata batas Areal IUPHHK-HA PT SARPATIM kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Keberadaan areal kerja IUPHHK-HA PT SARPATIM telah mendapat pengakuan dari para pihak, baik dari Pemerintah, Perusahaan yang bersebelahan maupun dari Masyarakat sekitarnya. Selama 1 (satu) tahun terakhir terdapat konflik tenurial dengan masyarakat Desa Mojang Baru dan telah ada upaya penyelesaian konflik tersebut telah dapat diselesaikan dan ada kesepakatan kedua belah antara PT SARPATIM dengan Desa Mojang Baru

Berdasarkan hasil telaah dengan Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT SARPATIM Periode Tahun 2011-2020, diketahui bahwa perubahan fungsi kawasan hutan tersebut tidak berada dalam Blok RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT SARPATIM Periode Tahun 2011-2020. Oleh karena itu verifier 1.1.4 ini tidak dapat diterapkan (Not Applicable).

Terdapat bukti upaya PT SARPATIM untuk mendata dan melaporkan seluruh penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan tersebut kepada instansi yang berwenang dan ada upaya PT SARPATIM untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin terutama pada lokasi-lokasi perladangan yang ditinggalkan (belukar) masyarakat di areal PT SARPATIM dengan melakukan kerjasama penanaman jabon dengan pola kemitraan Membangun Hutan Pola Bersama Masyarakat (MHPBM)...

1.2 Komitmen 3 (Baik) PT SARPATIM telah memiliki dokumen visi dan misi




hal 5 dari 16



Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

perusahaan yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT SARPATIM tanggal 22 Mei 2016 dan sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari yang meliputi kelestarian secara produksi, ekologi dan sosial.

Visi misi perusahaan PT SARPATIM telah disosialisasikan kepada karyawan dan masyarakat desa dimana lokasi RKT berjalan yang dilakukan sebelum kegiatan operasional RKT dilaksanakan oleh perusahaan serta dibuktikan dengan adanya Berita Acara Sosialiasasi Visi dan Misi yang dilampiri daftar hadir dan dokumentasi pelaksanaan sosialisasi

Kegiatan pengelolaan hutan lestari yang dilakukan PT SARPATIM telah sesuai dengan visi dan misi perusahaan, tetapi realisasi implementasi kegiatan pengelolaan pada bidang produksi, kelola ekologi dan kelola sosial belum seluruhnya mencapai target yang ditetapkan

1.3 Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan

3 (baik) PT SARPATIM telah memiliki tenaga profesional sarjana kehutanan dan tenaga teknis pengelolaan hutan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015, dimana masih terdapat kekurangan Ganis PHPL Perencanaan Hutan sebanyak 2 orang dan Ganis PHPL Pemanenan Hutan sebanyak 3 orang.

Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT SARPATIM melalui pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal selama satu terakhir dari bulan September 2017 sd bulan Agustus 2018 mencapai 97,8% atau sebanyak 134 peserta dari 137 peserta yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan

PT SARPATIM telah memiliki dokumen ketenagakerjaan meliputi laporan ketenagakerjaan, serikat pekerja dan perjanjian kerja bersama, surat perjanjian kerja, jaminan sosial tenaga kerja, pengupahan tenaga kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja dan telah diimplementasikan

1.4 Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian

3 (Baik) PT SARPATIM memiliki struktur organisasi dan job description sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dimana di dalamnya terdapat unit kerja yang membidangi kelola produksi, kelola lingkungan, kelola sosial, dan bidang pendukung lainnya tetapi masih terdapat perangkapan jabatan pada posisi yang kosong di manajemen pengusahaan hutan

PT SARPATIM telah memiliki dan menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM), SIPUHH Online




hal 6 dari 16



(kegiatan) IUPHHK-HA

dan sistem komunikasi yang dilengkapi dengan perangkat dan tenaga pelaksananya. Selain itu juga memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap bidang kegiatan pengusahaan hutan alam dengan Sistem Silvikultur TPTI dan TPTJ

PT SARPATIM telah memiliki organisasi SPI / Internal Control yang ditetapkan berdasarkan Memorandum General Manager Operasi I Nomor 002/GMO-SPT/i/M/I/2015 tanggal 24 Januari 2015. Kegiatan audit internal telah berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan dalam kerangka pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) pada hutan alam, dimana kegiatan pemeriksaan yang dilakukan ditujukan untuk memeriksa seluruh tahapan kegiatan di lapangan pada bidang produksi, lingkungan, sosial, adminsitrasi dan keuangan

Tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi baru sebagian terlaksana, dimana sampai dengan saat ini monitoring dan evaluasi baru dilakukan oleh Manajer PH saja, sedangkan monitoring dan evaluasi oleh tim Internal Control belum dilaksanakan. Sehingga tidak diketahui keterpenuhan tindak koreksi atas rekomendasi/saran perbaikan yang diminta tim Internal Control

1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksanaan (PADIATAPA)

3 (Baik) Kegiatan RKTUPHHK-HA PT SARPATIM tahun 2017 dan 2018 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat (Desa Mojang Baru dan Desa Tumbang Payang) telah diinformasikan/disosialisasikan kepada masyarakat dan telah mendapat persetujuan dari masyarakat desa dimana lokasi blok RKTUPHHK-HA berada

Terdapat persetujuan para pihak dalam proses tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT SARPATIM baik Pemerintah, Perusahaan pemegang izin yang berbatasan, dan Masyarakat disekitar areal kerja IUPHHK-HA PT SARPATIM, dimana laporan hasil tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT SARPATIM telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari pihak Instansi terkait dan berita acara pelaksanaan tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT SARPATIM disetujui dan ditandatangani oleh pihak Pemerintah, Perusahaan pemegang izin yang berbatasan, dan Masyarakat disekitar areal kerjanya

Proses dan pelaksanaan PMDH PT SARPATIM telah mendapat persetujuan dari para pihak (Pemerintah, Unit Manajemen PT SARPATIM dan Masyarakat), dimana rencana program PMDH PT SARPATIM dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011-2020 yang disahkan oleh Menteri Kehutanan, setiap tahunnya dituangkan dalam dokumen RKTUPHHK-HA yang disahkan secara




hal 7 dari 16



mandiri (self approval) oleh Direktur PT SARPATIM dan telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan dibuat kesepakatan bersama dengan masyarakat desa binaan PT SARPATIM dan program PMDH PT SARPATIM telah direalisasikan kepada 11 Desa Binaan yaitu Desa Tumbang Kania, Tumbang Payang, Tewai Hara, Tumbang Getas, Tangar/Pantap, Mojang Baru, Rantau Panjang, Tumbang Bai, Rantau Pulut, Panyompa, dan Pangke

Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak (minimal 50%), dimana pada saat ini proses penetapan kawasan lindung PT SARPATIM baru mendapat persetujuan dari Pemerintah (Menteri Kehutanan) berupa pengesahan dokumen RKUPHHK-HA periode 2011-2020 dan dari sebagian masyarakat yaitu desa Tumbang Kania, Tumbang Payang, Mojang Baru, Tumbang Bai, Penyumpa, dan Rantau Panjang, sedangkan untuk desa Tewai Hara, Tumbang Getas, Tangar, Pangke, Rantau Pulut belum dilakukan sosialisasi kawasan lindung PT SARPATIM

2 Produksi

2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

3 (Baik) PT SARPATIM telah memiliki dokumen rencana kerja jangka panjang berupa RKUPHHK Periode 1992 – 2037 dan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 – 2020 sebagai landasan operasional RKTPUHHK tahun 2011 - 2020 dan telah disetujui oleh pejabat berwenang

Berdasarkan surat nomer 920/UHP-1/2015 tanggal 23 Desember 2016 maka seluruh blok tebangan RKTUPHHK-HA periode tahun 2016 s/d 2019 di areal kerja PT Sarmiento Parakantja Timber, telah sesuai dengan rencana blok tebangan jangka panjangnya.

PT. SARPATIM telah melakukan pemeliharaan batas blok dan petak tebangan serta pada sebagian batas kawasan lindung (sempadan sungai) dan masih terlihat dengan jelas di lapangan..

2.2 Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

3 (Baik) PT. SARPATIM telah memiliki data potensi tegakan sesuai tipe ekosistem yang ada berupa hasil IHMB dan ITSP berikut peta-petanya.penyebaran pohonnya

PT. SARPATIM memiliki data pengukuran riap tegakan / PUP dari pengukuran di lokasi TPTI dan TPTJ SILIN dan data hasil pengukuran telah dilakukan analisis riap tegakan pada masing masing lokasi

PT. SARPATIM telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan namun belum memanfaatkan hasilnya sebagai pembanding untuk menyusun perhitungan JTT. Dalam penyususnan JTT PT. SARPATIM masih menggunakan data hasil IHMB




hal 8 dari 16



2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

3 (Baik) PT Sarmiento Parakantja Timber telah mempunyai Prosedur Standar Operasional / SOP seluruh tahapan kegiatan silvikultur TPTI dan TPTJ untuk kegiatan PAK, ITSP, PWH, Penanaman, penyiapan lahan untuk tanaman jalur, pemeliharaan tanaman sertaperlindungan dan pengaman hutan. Prosedur yang telah ada sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku

PT .SARPATIM telah mengimplementasikan seluruh tahapan kegiatan silvikultur TPTI dan TPTJ sesuai dengan teknis kegiatan pada prosedur operasional (SOP) di lapangan yaitu Penataan areal kerja, pembukaan wilayah hutan, inventarisasi tegakan, penanaman dan pemeliharaan tanaman, perlindungan dan pengamanan hutan

Hasil survey IHMB menunjukkan di areal kerja PT. SARPATIM masih memiliki cukup potensi sediaan pohon inti / pohon tinggal yakni 97 batang/Ha, sedangkan berdasarkan uji petik kegiatan analisis vegetasi didapatkan potensi tegakan sebelum masak tebang tersedia sekitar antara 105 -143 pohon/hektar. Kondisi tersebut menunjukkan tegakan hutan yang ada di areal kerja PT. SARPATIM masih mampu menjamin kelestarian

Kondisi permudaan pada areal bekas tebangan yaitu tingkat pancang > 1000 btg/ha, sedangkan pada tingkat Tiang berkisar > 100 batang/hektar dengan jenis yang dominan yaitu kelompok meranti dan rimba campuran

2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu

3 (Baik) PT. SARPATIM telah memiliki prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan secara khusus atau yang dilekatkan dalam masing-masing kegiatan tahapan silvikulkur dan isinya sesuai dengan karakteristik areal kerjanya

PT. SARPATIM telah menerapkan tenologi ramah lingkungan pada seluruh tahapan kegiatan yaitu perencanaan, oparsional dan pasca operasional dengan didukung sarana dan prasarana yang cukup untuk operasinal kegiatan pada blok TPTI dan TPTJ

Tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat penebangan sebesar 26,46% yang tergolong sedang dengan katagori yaitu Kerusakan tajuk, Kerusakan batang miring, Kerusakan batang dan kulit, Batang roboh, Batang utama patah dan batang utama pecah dan kerusakan Banir dan akar Sedangkan keterbukaan wilayah akibat penebangan sebesar 10,5 %

Berdasarkan hasil uji petik menunjukan bahwa fekator eksploitase pemanfaatan kayu tahun 2018 sebesar 0,77

2.5 Realisasi 3 (Baik) PT SARPATIM telah memiliki dokumen RKT periode




hal 9 dari 16



penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan /pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

tahun 2016 s/d 2018 yang telah di sahkan secara Mandiri (self Approval) oleh Direktur Utama PT SARPATIM dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pejabat Negara yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku

PT. SARPATIM telah memiliki peta RKT yang disusun berdasarkan dokumen dan peta RKUPHHK-HA yang sah. peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang karena adanya perpindahan petak

PT SARPATIM telah melakukan kegiatan penandaan seluruh batas Blok tebangan (TPTI dan TPTJ-SILIN), sedangkan pada kawasan lindung KPPN, Sempadan Sungai, Kelerengan > 40% telah dilakukan penandaan batasnya sekitar 60,73%

Realisasi produksi dari lokasi Blok TPTI dan TPTJ-SILIN selama periode tahun 2013 s/d 2017, lebih besar dari 70% sekitar 76,92% sampai dengan 88,55% dengan jeniis dari kelompok Meranti, sedangkan luasnya tidak melebihi dari rencana yang berasal dari lokasi tebangan yang diijinkan pada dokumen RKT

2.6 Kesehatan Finansial perusahaan dan tingkat investasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

2 (Sedang) Kondisi kesehatan keuangan PT. Sarpatim saat ini adalah perusahaan dalam kondisi likuiditas rata rata sebesar 48,43% (,1005), nilai rata rata solvabel sebesar 60,57% (,100%) dan rentabilitas positif yaitu 1,42%.

PT. SARPATIM telah merealisasi dana tahun 2017 sebesar 81,415% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang ditetapkan dalam dokumen RKAP dan dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).

Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan PT. SARPATIM belum proposional, yaitu terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya dengan perbedaan berkisar > 50%. Yaitu biaya kegiatan tertinggi tercatat untuk kegiatan pemungutan hasil hutan sebesar 66,14%, sedangkan biaya kegiatan terendah untuk kegiatan pemmenuhan kewajiban kepada lingkungan social sebesar 0,80%.

Berdasarkan dokumen keuangan PT. SARPATIM dan wawancara menunjukkan realisasi pendanaan kegiatan lapangan lancar namun belum seluruhnya sesuai dengan tata waktu




hal 10 dari 16



Terdapat realisasi kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal kerja PT. SARPATIM dengan realisasi tahun 2015 – 2017 sebesar 66.81%, dan 99.16% dan 73,98% dari anggaran biaya

Realisasi fisik kegiatan penanaman periode tahun 2013 s/d 2017 berdasarkan luas sekitar 82,74, sedangkan pada tahun 2017 realisasi kegiatan penanaman (penyiapan lahan, penanaman kakija dan pengayaan/rehabilitasi) sekitar 62% - 69%

3 Ekologi

3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

3 (Baik) PT SARPATIM telah mengalokasikan kawasan lindung dengan luasan dan jenis yang sesuai dengan dokumen perencanaan. Hasil uji petik didapatkan bahwa kawasan lindung yang ditetapkan sudah sesuai dengan kondisi biofisiknya.

Penataan batas kawasan lindung di PT SARPATIM sudah mencapai 60,73% dari total batas kawasan lindung seluruhnya. Tanda batas yang ada dapat dikenali dan terlihat yaitu patok, tanda plang papan nama dan cat merah berbentuk 2 garis pada pohon

Hasil overlay Peta Penafsiran Citra Satelit dengan peta kawasan lindung IUPHHK-HA PT Sarpatim dan uji petik lapangan, kawasan lindung di areal PT Sarpatim memiliki kondisi tutupan lahan yang baik dan didominasi oleh areal berhutan. Tutupan lahan kawasan lindung yang masih berhutan seluas 11.526 Ha atau 89,97%.

Berdasarkan verifikasi melalui telaah dokumen dan melalui wawancara, para pihak mengakui adanya kawasan lindung di areal PT SARPATIM. Desa di sekitar konsesi telah mendapat sosialisasi terhadap kawasan lindung. Secara legalitas, kawasan lindung telah ditetapkan dalam dokumen RKUPHHK dan RKT serta peta kerjanya dan dokumen tersebut telah mendapat pengakuan dari instansi terkait

Pengelolaan kawasan lindung yang dilaksanakn PT Sarpatim melalui penandan batas kawasan lindung, penanaman pada areal terbuka di kawasan lindung, sosialisasi kawasan lindung, inventarisasi dan identifikasi flora fauna di kawasan lindung dan pengamanan. PT SARPATIM sudah memiliki laporan pengelolaan kawasan lindung yang ada di areal kerjanya

3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan

3 (Baik) PT SARPATIM sudah memiliki prosedur/PSO yang terkait tentang perlindungan dan pengamanan hutan. Prosedur yang dimiliki sudah mencakup seluruh jenis potensi gangguan yang ada, seperti perambahan lahan, pembalakan liar, kebakaran kahan dan hutan serta serangan hama dan penyakit tanaman

PT SARPATIM memiliki sarana dan prasarana




hal 11 dari 16



perlindungan dan pengamanan hutan dengan jenis dan jumlah yang cukup memadai walapun masih terdapat kekurangan pada peralatan regu. Kondisi sarana dan prasarana perlindungan hutan yang dimiliki, umumnya baik dan dapat digunakan sebagaimana fungsinya

Terdapat SDM perlindungan dan pengamanan hutan dengan jumlah yang cukup memadai. SDM yang ada untuk pelaksanaan pengamanan hutan dan pencegahan serta pengendalian kebakaran hutan belum seluruhnya mendapat pendidikan dan pelatihan (Diklat) perlindungan dan pengamanan hutan yang seharusnya

Berdasarkan hasil telaah dokumen, wawancara, dan uji petik lapangan, diketahui PT SARPATIM telah melakukan kegiatan perlindungan hutan sesuai dengan yang direncanakan.

3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

3 (Baik) Ketersediaan prosedur/pedoman merupakan persyaratan bagi terlaksananya kegiatan yang terarah dan terukur. Telah tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun format atau sistimatika penyusunan prosedur masih perlu diseragamkan dan distandarkan

PT SARPATIM memiliki jumlah sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan, tetapi masih terdapat alat yang fungsinya belum maksimal seperti Hobo water level. Untuk pemantauan kualitas air dilakukan berdasarkan parameter dalam uji lab

PT SARPATIM sudah memiliki kecukupan dalam SDM berkualifikasi GANISPHPL-BINHUT dan sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi pada Bagian LITBANG yang melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum terdapat SDM dengan kualifikasi tersebut

PT SARPATIM sudah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan lingkungan dan diimplementasikan sesuai dengan rencana. Hasil implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL RPL

PT SARPATIM telah menyusun rencana pemantauan seperti tertuang dalam dokumen RKL-RPL dan telah diimplementasikan sesuai dengan rencana yang ada. Untuk pemantauan kualitas sifat fisik kimia air dilakukan berdasarkan hasil uji sampling di laboratorium

PT SARPATIM sudah melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap parameter erosi menunjukkan di tahun 2017 terdapat penurunan




hal 12 dari 16



bila dibandingkan tahun 2016. Hasil analisis kualitas air pada tahun 2017 juga menunjukkan parameter yang dianalisis masih dibatas aman baku mutu yang ditentukan.

3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik

2 (Sedang) PT SARPATIM sudah memiliki prosedur identifikasi untuk jenis flora dan fauna yang dilindungi, tetapi peraturan yang menjadi acuan pada prosedur tersebut belum diperbaharui berdasarkan peraturan yang terbaru

Implementasi kegiatan identifikasi flora fauna dilindungi sudah dilakukan oleh PT SARPATIM bersamaan dengan kegiatan ITSP dan kegiatan identifikasi lainnya yang dilaksanakan dengan pihak lain. Kegiatan identifikasi flora sudah mencakup jenis flora dilindungi baik jenis pohon maupun jenis selain pohon, tetapi untuk jenis fauna baru sebagian jenis teridentifikasi. Implementasi identifikasi flora dan fauna belum mengacu pada peraturan terbaru.

3.5 Pengelolaan flora untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.

2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

2 (Sedang) Terdapat prosedur pengelolaan flora yang dilindungi, langka dan endemik yang bersifat umum dan belum mencakup seluruh jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, endemik

Rencana kegiatan pengelolaan tersedia berdasarkan RPL dan RKL. Kegiatan pengelolaan flora dilindungi sudah dilakukan, tetapi belum terdapat kegiatan pengelolaan flora dilindungi selain jenis pohon. Kegiatan pengelolaan flora dilindungi dilakukan dengan pendekatan dan pengamanan kawasan

Tersedia data dan informasi hasil pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah, mencakup luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu. Tersedia laporan mengenai pengelolaan flora dan dalam bentuk laporan yang terkait kegiatan ITSP, laporan analisis vegetasi dan laporan pengelolaan flora tetpai data dari perhitungan analisis vegetasi tidak dapat digunakan karean tempat pengambilan data berbeda, sehingga kondisi dari flora belum dapat diketahui

3.6 Pengelolaan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.

2. Perlindungan terhadap

2 (Sedang) PT SARPATIM sudah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi, langka dan endemik secara umum dan juga sudah memiliki prosedur pengelolaan fauna secara khusus yaitu Orangutan yang merupakan salah satu jenis yang masuk kedalam kategori spesies payung (umbrella species).

Tersedia rencana pengelolaan fauna dilindungi secara umum dengan melalui pendekatan pengamanan kawasan dari gangguan. Implementasi pengelolaan berdasarkan jenis sudah dilaksanakan pada salah satu fauna dilindungi yaitu Orangutan melaui kegiatan monitoring dan inventarisasi. Kegiatan pengelolaan ini belum dilaksanakan pada




hal 13 dari 16



species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik

seluruh kawasan terutama kawasan lindung, mengingat Orangutan merupakan spesies yang memiliki daerah jelajah yang sangat luas

PT SARPATIM memiliki data dan informasi hasil dari kegiatan pemantauan atau inventarisasi fauna di dalam areal konsesinya. Data inenvetarisasi satwa pada Penilikan IV (2018) baru dilakukan di Blok RKT 2019 dan di Blok RKT 2020. Data dan informasi hasil inventarisasi fauna tersebut belum dapat menunjukkan indeks keragaman dan keterwakilan pada area konsesi PT SARPATIM. Dengan demikian koindisi flauna PT SARPATIM belum diketahui dengan jelas.

4 Sosial

4.1 Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

3 (Baik) PT Sarpatim telah melakukan tahapan perencanaan pengelolaan SDH hutan dan telah mengakomodir dan mengidenfikasi hak-hak dasar masyarakat setempat dan juga pola pemanfaatan SDH/SDA yang dapat dibuktikan dengan adanya tahapan studi seperti AMDAL tahun 1996, Studi Diagnostik PMDH tahun 1999, RKUPHHK-HA Tahun 2011-2020 tahun 2011 sampai dengan tahap kegiatan RKTUPHHK-HA tahun 2017-2018 dan Dokumen SIA 2016, selain itu terdapat bentuk dokumen hasil kegiatan identifikasi pemanfaatan lahan oleh masyarakat yang telah dipetakan kedalam dokumen peta perladangan masyarakat

PT SARPATIM telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstrusi batas kawasan yang mengacu pada dokumen Deliniasi Kawasan Konsesi Dengan Kawasan Komunitas Setempat, tahun 2014; dan dokumen Mekanisme Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat tahun 2014, selain itu terdapat dokumen kesepakatan bersama dengan masyarakat terkait dengan permasalahan batas kawasan. Namun mekanisme/SOP tersebut belum dilakukan revisi yang mengacu kepada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 Tentang Pedoman Pemetaan dan Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Produksi

PT. SARPATIM telah melakukan perencanaan pengelolaan SDH yang mengakomodir hak-hak masyarakat setempat mulai pada tahapan mekanisme: Perencanaan, Organisasi Penanggung jawab, dan Pelaksanaan kegiatan yang masing-masing tahapan tersebut memiliki bukti output dengan dokumen

Letak wilayah kehidupan masyarakat desa sebagian besar berada di luar areal kerja PT. SARPATIM dan telah dilakukan identifikasi luasan lahan kehidupan dan/atau pemanfaatan lahan oleh masyarakat dan




hal 14 dari 16



serta dilakukannya proses pelaksanaan penataan batas partisipatif kelola komunitas antara Desa Sekitar dengan Areal PT Sarpatim

Persetujuan para pihak terkait dengan luas dan batas areal kerja PT. Sarpatim telah diketahui dan disetujui oleh pihak IUPHHK Lainnya, berita acara persetujuan batas partisipatif kelola komunitas Desa sekitar areal PT. Sarpatim dan kesepakatan bersama keberadaan wilayah desa di dalam dan disekitar areal kerja PT. Sarpatim

4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

3 (Baik) PT. SARPATIM telah memetakan keseluruhan tanggung jawab sosial terkait dengan peraturan perundangan mulaipada tahap perencanaan hingga pada tahap pelaksanaan sesuai dengan RKTUPHHK-HA tahun berjalan dan secara keseluruhan telah telah didokumentasikan.

Pemenuhan mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial telah didokumentasikan berdasarkan tanggung jawan unit pelaksana serta proses tahapan kegiatan kelola sosial yang dapat dibuktikan dari setiap output kegiatan yang berpedoman pada dokumen prosedur kerja yang ada pada bidang pembinaan hutan.

Kegiatan sosialisasi terkait hak dan kewajiban telah dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti Sosialisasi Operasional Produksi Perusahaan, Kegiatan Rembug Desa/Musrenbangdess, Lokakarya Mini Kampung,, RPJM Desa. sosRKT, Visi-Misi Perusahaan, PMDH, Kawasan Lindung, Penataan Batas Areal Konsesi dan Kawasan Komunitas masyarakat diabarkan kedalam bentuk dokumen kesepakatan bersama yang telah dibangun seperti Kesepakatan Pembentukan Forum Komunikasi Bersama, Berita Acara Sosialisasi, Notulen Sosialisasi, Daftar hadir dan Dokumentasi Sosialisasi.

PT. SARPATIM telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosialnya yang dapat dibuktikan dengan adanya dokumen berita acara serah terima kegiatan PMDH, adapun secara keseluruhan persentase realisasi pelaksanaan PMDH untuk selama periode tahun 2017 adalah sebesar 67,57% dan pada periode tahun 2018 adalah sebesar 63,03%.

PT SARPATIM telah mendokumentasikan seluruh output hasil pelaksanaan kegiatan kelola sosial dan/atau kegiatan lainnya terkait dengan tanggung jawab sosial mulai dari tahap rencana operasional PMDH sampai dengan Berita acara serah terima kegiatan PMDH, Laporan periodik bulanan kegiatan, Nota kesepakatan, laporan tenaga kerja sampai dengan dokumen instruksi kerja pelaksanaan demikian juga terdapat dokumen ganti rugi.




hal 15 dari 16



4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

3 (Baik) Data dan informasi terkait masyarakat hukum adat yang ada di PT. SARPATIM dapat dijumpai pada dokumen hasil realisasi kegiatan kelola sosial seperti dokumen: Berita acara serah terima kegiatan PMDH, Identifikasi perladangan masyarakat desa binaan, dan Kesepakatan Forum Komunikasi Bersama serta Pelibatan Tenaga Kerja dan Kemitraan.

Peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat setempat telah diimplementasikan dengan mekanisme yang mengacu pada prosedur operasional yang telah dimiliki oleh PT. SARPATIM seperti prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, prosedur Mekanisme Komunikasi dan Koordinasi dengan Masyarakat, dan Penyuluhan Sosial

Implementasi kegiatan terkait dengan peran serta dan peningkatan ekonomi masyarakat setempat telah didokumentasikan oleh PT. SARPATIM mulai pada tahap perencanaan pemanfaatan SDH sampai dengan output dokumen hasil realisasi di lapangan selama kegiatan kurun RKTUPHHK-HA tahun 2016-2017.

PT. SARPATIM telah mengimplementasikan seluruh kegiatan peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat melalui kegiatan PMDH Tahun 2017-2018 Secara keseluruhan persentase realisasi pelaksanaan PMDH untuk selama periode tahun 2017-2018 (Agustus) adalah secara rata-rata sebesar 65,41%.

PT SARPATIM telah merealisasikan dan mendokumentasikan seluruh kegiatan terkait dengan distribusi nilai manfaat kepada Pemerintah seperti seperti pembayaran PSDH/ DR dan PBB, manfaat kepada Masyarakat pemberian nerimaan program PMDH, penerimaan tenaga kerja, dan kemitraan, sedangkan nilai manfaat kepada karyawai terkait dengan pemberian dan pelayanan dalam peningkatan kesejahteraan karyawan

4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

3 (Baik) PT SARPATIM telah memiliki mekanisme resolusi yang lengkap yang mengacu pada dokumen prosedur kerja Mekanisme Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat selain bentuk mekanisme yang telah dibangun bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak terkait dengan dibentuknya FKB.

PT. SARPATIM telah memiliki dokumen Peta Konflik dan Peta Sebaran Lahan Garapan, Peta Teritorial dan Home Range Desa, Peta Perladangan dan Perkebunan Masyarakat, pada Penilikan IV terdapat dokumen rekapitulasi perkembangan penambahan luas kepemilikan lahan oleh masyarakat di areal non produktif kawasan IUPHHK-HA tahun 2012 s/d 2018

PT SARPATIM telah membentuk lembaga FKB berdasarkan keepakatan bersama guna




hal 16 dari 16



menyelesaikan seluruh permasalahn konflik yang terjadi dengan melibatkan para pihak ( perangkat desa dan Muspika) selain dibentuknya struktur organisasi internal bidang PMDH sebagai satuan unit fungsi pelaksana terkait penanganan permasalahan kelola sosial yang didukung oleh pendanaan yang cukup.

Auditee telah menyusun laporan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik serta perkembangan penyelesaian konflik sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, namun belum melaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi ditembuskan pada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Lestari setiap 6 (enam) bulan.sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP /PHPL.1/2/2016 (Pasal 4)

4.5 Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

3 (Baik) PT. SARPATIM telah mengimplementsikan hubungan industrial dalam perencanaan ketenagakerjaan kepada semua pekerja yang dapat dibuktikan dengan terbentukanya SPSI unit kerja PT. SARPATIM, serta terdapat dokumen PKB, dan dokumen SPKWT terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak

PT SARPATIM telah merealisasikan sebagian besar pengembangan kompetensi bagi pekerjanya yang dapat dilihat berdasarkan dokumen rencana dan realisasi kegiatan pelatihan, diklat, dan/atau inhouse training yang dilakukan dan/atau diadakan kerjasama oleh pihak terkait lainnya. Dengan pelatihan Penyuluhan kesehatan (P3K)/kebakaran hutan, pemetaaan potensi konflik, lingkungan hidup dan DIKLAT GANIS PHPL diimplementasikan dengan baik

PT. SARPATIM telah memiliki dokumen standar jenjang karier sesuai dengan kebutuhan lingkup perusahaan dan telah mengimplementasikan performance appraisal kepada seluruh karyawan dan/atau pekerjanya sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan bidang masing-masing kegiatan dan telah didokumentasikan dengan baik.

PT. SARPATIM telah mengimplementasikan sebagian besar terkait dengan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan klausul pernyataan yang terdapat di dalam dokumen PKB serta dibuktikan sesuai dengan dengan output dokumen terkait proses pelaksanaannya seperti dokumen SPKWT, dan Program BPJS, Pengembangan Karir dan Fasilitas Perusahaan/Karyawan

B Verifikasi Legalitas Kayu

1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan




hal 17 dari 16



Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/ RE/Pemegang Hak Pengelolaan

Memenuhi PT Sarmiento Parakantja Timber telah memiliki izin usaha IUPHHK-HA seluas 216.580 hektar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK.266/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 yang berlaku dari 5 November 1992 sampai 5 November 2037.

b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan

Memenuhi PT SARPATIM telah membayar lunas Iuran IUPHHK-HA sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Nomor S.822/VI-BIKPHH/2005 tertanggal 21 Oktober 2005 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Departemen Kehutanan sebesar Rp. 8.418.600.000,-,

c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).

Not Aplicable

(NA)

Verifikasi tidak dilakukan terhadap verifier ini karena berdasarkan Hasil Penilikan II dokumen RKUPHHK Periode 2011 s/d 2020, dokumen RKTUPHHK Tahun 2015 dan RKTUPHHK Tahun 2016 serta wawancara dengan Unit Managemen PT Sarmiento Parakantja Timber (PT Sarpatim), tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK

2.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

Memenuhi PT SARPATIM telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA dengan surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Hutan Alam dengan nomor surat : S.292/BUHA-2/2011 tanggal 7 April 2011 tentang Persetujuan RKUPHHK-HA Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB a.n. PT SARPATIM dan RKTUPHHK-HA yang sah secara self approval melalui Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 012/ROP.E/SPT/I/2017 tertanggal 5 Januari 2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2017. dan SK RKT tahun 2018 Nomor 002/ROP.E/SPT/XII/2017 tertanggal 6 Desember 2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi




hal 18 dari 16



Tahun 2018 seluruh dokumen RKT (tahun 2017 dan 2018) dilengkapi dengan peta penataan areal kerja skala 1:50.000 yang dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang

b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan

Memenuhi Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang dalam peta penetapan kawasan lindung dan Peta Topografi dan Penyebaran Pohon Masing Masing Petak skala 1 : 2.000 PT SARPATIM. berdasarkan hasil verifikasi lapangan penandaan areal yang tidak boleh ditebang terbukti keberadaannya di lapangan dan hasil uji petik lokasi areal yang tidak boleh ditebang (KPPN dan Sempadan Sungai dalam Blok RKT 2018 sesuai dengan peta

c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi pada peta RKT diketahui bahwa idalam peta lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan Tahun 2018 tersebut, telah di gambarkan bahwa Batas Blok RKT diberitanda garis warna hitam tebal dan didalam polygon Blok RKT diberi warna dasar kuning, sedangkan untuk batas petak dengan garis tipis warna hitam. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa lokasi/posisi blok RKT sesuai dengan peta Blok RKT yang telah disahkan

2.2 Adanya Rencana Kerja yang sah

2.2.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pe-manfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya

Memenuhi kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan pemeriksaan proses penyusunan dan pengesahan RKUPHHK diperoleh hasil bahwa dokumen RKUPHHK berbasis IHMB PT SARPATIM periode Tahun 2011 s/d 2020 telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Bina Usaha Hutan Alam Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan an. Menteri Kehutanan melalui nomor SK. 43/VI-BUHA/2011 tanggal 30 Maret 2011

3.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di–LHP-kan

Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

Memenuhi LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang, hasil uji petik LHP dengan fisik kayu yang dilakukan di Logpond oleh Ganis yang berwenang menunjukkan selisih pengukuran volume dengan dokumen LHP dibawah 5 % dan Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan

3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan




hal 19 dari 16



Surat keterangan sahnya hasil hutan & lampirannya dari :

- TPK hutan ke TPK Antara,

- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,

- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

Memenuhi Semua kayu yang diangkut keluar areal izin PT SARPATIM telah dilindungi dengan dokumen internal maupun Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH), dan telah sesuai dengan lokasi titik simpul yaitu TPK Hutan, TPK Antara Tangar dan TPK Antara Tanah Lapis (Sampit),

3.1.3 Pemegang Izin Mampu Membuktikan Adanya Catatan Angkutan Kayu ke Luar TPK

a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/ Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak

Memenuhi Tanda tanda legalitas kayu diterapkan di bontos kayu berupa label barcode yang sesuai dengan nomor barcode yang tercantum didalam dokkumen angkutan yang sah (SKSHH)

b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

Memenuhi Berdasarkan hasil pemeriksaan penandaan kayu bulat yang diterapkan oleh pemegang izin dan bukti ketelusuran kayu hingga ke tunggak di petak tebangan diperoleh hasil bahwa sistem yang dibangun PT SARPATIM dapat membuktikan ketelusuran kayu sampai dengan ke tunggak di petak tebangan

3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Memenuhi Pengangkutan kayu PT SARPATIM diangkut menggunakan SKSHH yang lengkap dan sah, tat usaha kayu dilakukan secara online melalui system yang semua data tersimpan sebagai arsip.

3.2 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

3.2.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)

a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran)

Memenuhi PT Sarpatim telah membayar tagihan DR PSDH sesuai dengan LHP yang diterbitkan.




hal 20 dari 16



DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Memenuhi Semua SPP-PSDH dan DR telah dibayarkan lunas oleh PT SARPATIM sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh instansi berwenang.

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pem-bangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian pembayaran tarif PSDH – DR untuk periode September 2017 s/d 8 Februari 2018 besarnya SPP telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No : P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014, Sedangkan untuk periode 9 Februari 2018 s/d Agustus 2018 SARPATIM telah menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 dan untuk tariff DR mengacu pada PP Nomor P.12 tahun 2014 tanggal 14 pebruari 2014

3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1 Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Not Aplicable

(NA)

PT SARPATIM telah memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang nomor 371/UPP/PKAPT/Perpanjangan-2/3/2013 tanggal 21 Maret 2013 yang menyatakan bahwa PT SARPATIM terdaftar dengan nomor PKAPT 15.04.1.00536 dengan masa berlaku dokumen PKAPT sampai dengan tanggal 20 Maret 2018, dan perpanjangan nomor PKAPT 74/SIPT/PKAPT/04/2018 dengan masa berlaku sampai dengan 2 April 2023. , akan tetapi pada saat kegiatan penilikan ke 4 ini per tanggal 30 Juli 2018 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/Kep/2/2003 telah dicabut. Melalui Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018

3.3.2 Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

Memenuhi. Identitas Kapal yang digunakan PT SARPATIM, semua kapal yang digunakan berbendera Indonesia

3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal




hal 21 dari 16



3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal

Memenuhi PT SARPATIM telah memasang tanda V-Legal di bontos kayu dan pada Dokumen SKSHHK (sipuh online

4.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

Dokumen AMDAL/ DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL

Memenuhi PT SARPATIM telah menyusun dokumen AMDAL yang meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerja

4.1.2 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

a. Dokumen RKL dan RPL

Memenuhi PT SARPATIM telah mempunyai dokumen RKL dan RPL yang telah disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerja

b. Bukti pelaksana-an pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

Memenuhi PT SARPATIM telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan ligkungan dan dilaporkan secara rutin kepada instansi berwenang

5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3

a. Implementasi prosedur K3

Memenuhi PT SARPATIM telah memiliki prosedur / SOP terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam kegiatan operasional di lapangan, dan memiliki personil atau susunan pengurus P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmgrasi Propinsi Kalimantan Tengah melalui SK Nomor KEP.560/25/WAS-KK.P2K3/III/2017 Tanggal 6 Maret 2017

b. Ketersediaan peralatan K3

Memenuhi PT SARPATIM menyediakan Peralatan K3 untuk seluruh kegiatan. Distribusi APD telah sesuai dengan kebutuhan dan dalam kondisi berfungsi baik

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi PT SARPATIM telah memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja dan ada tindakan/saran dari P2K3 dalam upaya menekan tingkat kecelakaan kerja




hal 22 dari 16



5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau ter-libat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi Karyawan PT SARPATIM telah mempunyai Serikat Pekerja dengan nama Serikat Pekerja Mandiri Sejahtera yang telah di daftarkan

5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan dokumen KKB atau PP

Memenuhi PT SARPATIM memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sudah tidak berlaku tetapi diterbitkan surat keputusan perpanjangan masa berlaku 1 tahun. Isi PKB telah disepakati dengan SPSI Unit Kerja PT SARPATIM yang mengatur hak-hak pekerja, akan tetapi sampai dengan penilikan IV perubahan tersebut masih dalam proses dan baru sampai pada pembahasan direksi dengan dibuktikan alur proses dan usulan perubahan PKB

5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi Berdasarkan data karyawan bulan Agustus 2017 PT Sarpatim tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur 18 tahun

Documents

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilaian … tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan Kegiatan penataan batas areal kerja IUPHHK-HA