Upload
doanngoc
View
238
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Penilaian)
HASIL PENILAKAN II PENILAIAN
KINERJA PHPL
IUPHHK- HA
PT. RIMBA KARYA RAYATAMA II
SK.384/Menhut-II/2009,
Tanggal 02 Juli 2009
Luas ± 143.970 Ha
Lokasi Unit Manajemen
Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur
Oleh :
LP-PHPL PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
RESUME HASIL PENILAIAN PENILIKAN II KINERJA PHPL IUPHHK-HA
PT. RIMBA KARYA RAYATAMA II
1. IDENTITAS LPPHPL PT. TÜV RHEINLAND INDONESIA
1. Nama Lembaga Sertifikasi : PT. TÜV Rheinland Indonesia
2. Alamat : Menara Karya 10th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2,
Jakarta 12950 INDONESIA
Telp. +62-21-579 44 579, Fax .+62-21-579 44 579
e-mail : [email protected]
3 Akte Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo, SH, dengan
Akta perubahan :No. 3 tanggal 28 Juli 1998 Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo, SH No. 6 tanggal 10 September 2003 Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo, SH
Akta No.34 tanggal 14 Juli 2010 Notaris H. Dana Sasmita, S.H
Akta No.06 Nopember 2013 Notaris Fitri Susanti, S.H, M.Kn
4. Pengurus Lembaga VLK :
Akta No.06 Nopember 2013 Notaris
Fitri Susanti, S.H, M.Kn
Komisaris Utama :
Stephan Nikolaus Schmitt
Komisaris :
Holger Helmut Kunz ,
DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M,SH,
DR. Indaryati S Adisuryo motik, MBA.
Direktur Utama :
Ir. M. Bascharul Asana, MBA
Direktur :
Edmundus Wiharyono ,
Abdul Qohar
Kepala LV-LK dan PHPL :
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
4. Tim Auditor PHPL-VLK Mashari, S.Hut (Prasyarat)
Ir. Roch Diarjo (Auditor Produksi)
Irvan, S.Hut (Auditor Ekologi)
Ardi Kustrianto S.Sos (Auditor Sosial)
Darnawi (Lead Auditor /VLK)
2. IDENTITAS AUDITEE
1. Nama Unit Manajemen PT. RIMBA KARYA RAYATAMA II
2. Alamat - Kantor Pusat : - Jl. P. Antasari No. 54 Samarinda, Kalimantan
Timur. - Telp. (0541) 732854 ; Fax (0541) 732855 - Kantor Jakarta : - Ruko Mitra Sunter Blok B No. 22 Sunter, Jakarta
Utara, 14350. Telp. (021) 650-6089, Fax. (021) 6530-6858,
E-mail : [email protected] 3. Lokasi Unit Manajemen Kelompok Hutan Sungai Oga – Sungai Kayan Hulu, Dinas Kehutanan Malinau dan Kutai Barat, Kecamatan Kayan Hulu dan Long Bagun, Kabupaten Malinau dan Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
4. Luas Areal Hutan yang
Disertifikasi
± 143.970 Hektar
5. SK IUPHHK -HA Nomor : SK.384/Menhut-II/2009, Tanggal : 2 Juli 2009
6. Susunan Komisaris dan Pengurus Perusahaan
Berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 13 Tanggal 26 Oktober 2016 Notaris Hasanuddin, SH, MHum, Mkn adalah sebagai berikut:
- Komisaris : Hendy Bong - Direktur Utama : Budiyento Lukman - Direktur : Andi Noerlaila - Direktur : Ir. Slamet Prayoga - Direktur : Ir. H. Iskandar
7. Pemilik Perusahaan/Saham PT. Rimba Karya Rayatama 2.000 Lembar (100%)
8 Management Refresentative Deviyana S.Hut
3. RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
Tanggal 14 Maret 2017 dan Tanggal 20 Maret 2017, Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur, BPHP
Koordinasi di BP2HP, Dinas
Kehutanan Propinsi, BPKH dilakukan
pada saat datang dan selesai
penilaian lapangan.
Auditor meminta masukan kinerja
auditee dan memberikan laporan
pada waktu koordinasi setelah
penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan
16 Maret 2017, Base Camp PT. RKR di Belaban
Rapat Pembukaan dimulai pukul 08.00
WITA, dilaksanakan di Kantor PT.
RKR di Logpond Belaban Kecamatan
Long Bagun Kabupaten Mahulu.
Perincian pelaksanaan pertemuan
pembukaan adalah :
Pembukaan Rapat dan Perkenalan
Seluruh Tim Auditee
Lead Auditor menjelaskan maksud
dan tujuan, ruang lingkup, jadwal,
metodologi, prosedur penilaian dan
ketentuan/mekanisme pengambilan
keputusan
Meminta ketersediaan,
kelengkapan data dan transparansi
data.
Pada saat pertemuan disepakati
antara lain jadwal audit pada
dasarnya fleksibel antara audit
dokumen dan lapangan
Penandatanganan Berita Acara
Pertemuan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Tanggal 16 s/d 19 Maret 2017, Base Camp PT. RKR
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dapat berjalan dengan baik dan seluruh parameter penilaian sesuai peraturan yang berlaku dapat diselesaikan.
Pertemuan Penutupan
19 Maret 2017, Base Camp PT. Base Camp PT. RKR
Pertemuan penutupan dihadiri dilaksanakan di Kantor PT. Logpond Belaban Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahulu. Selanjutnya acara perkenalan oleh masing-masing peserta dalam rapat pembukaan yang dimulai dari Wakil Manajemen dan seluruh peserta dari unit manajemen yang hadir, selanjutnya tim auditor PT TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan serta menginformasikan batas waktu penyampaian dokumen tambahan
serta Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan
Kantor PT. TUV Rheinland Indonesia.
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.14//PHPL /SET/4/2016 jo. P.15/ PHPL /PPHH/HPL.3/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Prasyarat
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan
Baik
PT RKR II telah memiliki dokumen legal (dokumen
legal perizinan perusahaan, dokumen legal kegiatan
pengelolaan hutan) dan dokumen legal administrasi
tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi
pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan
Tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT RKR II sampai
dengan tahun 2017 belum mencapai temu gelang,
realisasi penataan batas areal kerjanya sepanjang
91,10 km terdiri dari realisasi panjang batas
persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Sumalindo
Lestari Jaya II sepanjang 71,50 km, dan batas
persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Roda Mas
Timber Kalimantan (dh. PT Kemakmuran Berkah
Timber) sepanjang 20,54 km. Upaya yang dilakukan
oleh PT RKR II untuk merealisasikan tata batas temu
gelang adalah bekerjasama dengan PT Roda Mas
Timber Kalimantan Unit II telah melakukan pernataan
batas rekonstruksi sepanjang 8,13 km, dan telah
menyusun dokumen Rencana Penataan Batas Nomor
08/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 tanggal 15 Desember
2015 dan telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan
dan Penatagunaan Kawasan Hutan, tanggal 4
Pebruari 2016.
Terdapat pengakuan para pihak atas eksistensi areal
kerja IUPHHK-HA PT RKR II, baik dari pihak
Pemerintah, Pemegang IUPHHK-HA lain maupun
Masyarakat setempat dan tidak terdapat konflik batas
selama satu tahun terakhir.
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Seluruh areal kerja IUPHHK-HA PT RKR II seluas ±
143.970 Ha (100%) berada dalam kawasan hutan
dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan
tidak terdapat perubahan fungsi kawasan. Dengan
demikian berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, maka
verifier 1.1.4 ini tidak dapat diterapkan (Not
Applicable).
Selama satu tahun terakhir tidak ditemukan adanya
penggunaan izin di luar sektor kehutanan di dalam
areal kerja IUPHHK-HA PT RKR II, seperti
pertambangan, perkebunan, transmigrasi dan lain-
lain. Dengan demikian berdasarkan Peraturan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April
2016, maka verifier 1.1.5 ini tidak dapat diterapkan
(Not Applicable).
1.2. Komitmen Pemegang Izin
Baik PT RKR II telah memiliki dokumen visi dan misi
perusahaan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur
PT RKR II nomor 008/RKR.II-IUPHHK/SMD/VII/2016
tanggal 7 Juli 2016 dan sesuai dengan kerangka
pengelolaan hutan lestari
Kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan telah
dilakukan oleh manajemen PT RKR II kepada seluruh
karyawannya baik secara langsung maupun tidak
langsung dan kepada masyarakat Desa Batoq Kelo
yang berada di sekitar areal kerja PT RKR II dan
terdapat bukti pelaksanaannya berupa berita acara
sosialisasi visi dan misi perusahaan
Implementasi kegiatan pengelolaan hutan lestari (kelola
produksi, kelola ekologi, kelola sosial) yang telah
dilakukan PT RKR II baru sebagian yang sesuai dengan
visi dan misi perusahaan
1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan
Sedang Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan PT
RKR II di lapangan masih terdapat kekurangan
jumlahnya pada bidang kegiatan pengelolaan hutan
yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku.
Jumlah tenaga profesional yang dimiliki PT RKR II saat
ini sebanyak 8 orang sarjana kehutanan, 13 orang
tenaga teknis PHPL (48,15%) dari 27 orang tenaga
teknis PHPL yang seharusnya dimiliki PT RKR II
Realisasi peningkatan kompetensi sumber daya
manusia (SDM) PT RKR II pada tahun 2016 sebesar
50% dari yang direncanakan
PT RKR II telah memiliki dokumen ketenagakerjaan
tetapi tidak lengkap dan belum seluruhnya diterapkan
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA/RE/ HT/ Pemegang Hak Pengelolaan
Sedang Tersedia Struktur Organisasi dan Job Description PT
RKR II yang telah diperbaharui berdasarkan Surat
Keputusan Direktur Utama PT RKR II Nomor
015/RKR.II-IUPHHK/SMD/ IV/2016 tanggal 5 April 2016
sesuai dengan kerangka PHPL dimana di dalamnya
terdapat unit kerja yang membidangi Kelola Produksi,
Kelola Lingkungan, Kelola Sosial, Audit Internal, dan
lain sebagainya, tetapi masih ditemukan adanya
perangkapan jabatan dan jabatan yang kosong
PT RKR II telah menerapkan sistem informasi
manajemen (SIM) dan menerapkan sistem informasi
penatausahaan hasil hutan berbasis online (SIPUHH
Online) serta dilengkapi dengan perangkat dan tenaga
pelaksananya baik di Kantor Pusat Samarinda, Kantor
Cabang Melak, Base Camp Belaban, Camp Brahim,
dan Camp Gelak
PT RKR II telah memiliki organisasi SPI sesuai SK
Direktur Nomor 018/RKR.II-IUPHHK/ SMD/IV/2016
tanggal 1 April 2016, tetapi belum berjalan efektif untuk
mengontrol seluruh tahapan kegiatan dalam kerangka
pengelolaan hutan produksi lestari. Kegiatan internal
audit yang telah dilakukan baru meliputi monitoring dan
pengamatan terhadap kegiatan bidang umum, bidang
logistik, bidang perencanaan dan pembinaan hutan, dan
bidang produksi, sedangkan monitoring kegiatan kelola
sosial sampai dengan penilikan II ini belum
dilaksanakan
Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis
hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh PT
RKR II belum menyeluruh dan belum dapat mengontrol
seluruh kegiatan pengelolaan hutan produksi lestari.
Selain itu untuk pengawasan bidang kelola sosial
sampai dengan penilikan II tahun 2017 ini belum
dilakukan
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)
Baik Kegiatan penebangan yang direncanakan PT RKR II pada
Blok RKT 2017 yang akan mempengaruhi kepentingan
hak-hak masyarakat telah dikonsultasikan/disosialisasikan
tetapi baru mendapat sebagian persetujuan dari para
pihak atas dasar informasi awal yang memadai
Proses tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT RKR II baru
mendapat persetujuan dari sebagian para pihak. Sampai
dengan tahun 2017 ini masih terdapat lokasi batas areal
kerja IUPHHK-HA PT RKR II yang belum dilakukan
penataan batas, yaitu batas hutan lindung, hutan produksi
tetap, maupun batas persekutuan dengan unit
manajemen lain pemegang IUPHHK-HA yang harus
dilakukan rekonstruksi tata batasnya dan mendapat
persetujuan dan pengesahan para pihak yang terkait
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Rencana program kelola sosial (PMDH) PT RKR II
didasarkan pada rencana jangka panjangnya dalam
dokumen RKUPHHK-HA yang disahkan berdasarkan
Keputusan Menteri Kehutanan. Proses penyusunan
program kelola sosial (PMDH) setiap tahun dilakukan
melalui sosialisasi dan musyawarah dengan masyarakat
dan ditetapkan melalui kesepakatan bersama dan
selanjutnya dituangkan dalam dokumen RKTUPHHK-HA.
Pelaksanaan program-program PMDH PT RKR II telah
direalisasikan kepada masyarakat Desa Batoq Kelo dan
dilaporkan secara rutin setiap semester kepada Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Proses penetapan kawasan lindung di areal kerja PT RKR
II telah mendapat dukungan pengakuan dan persetujuan
dari para pihak, baik pemerintah maupun masyarakat
sekitar areal kerjanya. Alokasi kawasan lindung di areal
kerja PT RKR II telah ditetapkan oleh Direksi PT RKR
sebagaimana tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HA
yang telah mendapat pengesahan dari Menteri
Kehutanan, telah disosialisasikan dan didukung oleh
masyarakat desa sekitar areal kerjanya
Produksi
2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
Baik Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Hutan Alam (RKUPHHK-HA) berbasis IHMB
Periode Tahun 2012 – 2021 telah disetujui dengan
SK.55/VI-BUHA-2/2012 tanggal 12 Juli 2012
Hasil telaah antara peta RKT 2016 dan RKUPHHK
periode 2012-2021 serta uji petik dilapangan
menunjukkan adanya kesesuaian antara RKT dengan
RKUPHHK-HA
Hasil Uji petik disimpulkan bahwa pal batas jelas terlihat
untuk batas yang berada di pinggir jalan, sedangkan jalur
batas antar petak sebagian tidak terlihat dengan jelas di
lapangan.
2.2 Tingkat penebangan/ pemanen-an lestari utk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap ekosistem hutan.
Sedang PT RKR telah memiliki data Potensi Tegakan tersedia
dari Hasil IHMB dan Hasil kegiatan ITSP pada tahun 2015
dan tahun 2016, Hasil uji petik menunjukkan adanya
tanda tanda kegiatan ITSP, berupa penandaan pada
pohon inti serta Peta sebaran Pohon yang sesuai dengan
lapangan
Pembuatan PUP seri II sebagai pengganti PUP seri I,
telah selesai dan telah dilakukan pengukuran, tetapi
belum dilakukan analisis pertumbuhan riapnya
PT RKR II telah berupaya melakukan analisis data
potensi dengan melakukan IHMB serta analisis data
potensi pada kegiatan ITSP selama 3 tahun terakhir
2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
Baik Dokumen SOP yang terkait tahapan kegiatan silvikultur
TPTI yang ada telah meliputi seluruh kegiatan sistem
silvikulturre TPTI , pada SOP telah dilakukan revisi yang
terkait dengan teknis kegiatannya
Berdasarkan telah dokumen dan pemeriksaan lapangan,
terdapat kegiatan yang belum sesuai dengan teknis
kegiatan di SOP yaitu penandaan batas batas petak tidak
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
seluruhnya terpelihara, yaitu jalur rintisan pada
penandaan batas petak
Terdapat pohon inti dari kelompok kayu komersial
tersebar merata sebanyak 38 batang/ha
Terdapat permudaan tingkat tiang sebesar 94 pohon /ha
2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan.
Baik Dokumen SOP RIL isinya telah sesuai dengan kondisi
areal kerja tetapi perlu disempurnakan dengan melakukan
revisi terkait penggunaan Logfisher dalam proses pra
penyaradan kayu bulat
Dalam penerapan RIL dilapangan, telah dilakukan tahap
perencanaan sebelum penebangan, yaitu melakukan
ITSP, membuat peta pohon, peta trase jalan, rencana
TPn, tahap pemanenan penggunaan alat logfisher dalam
mengumpulan kayu bulat sebelum dilakukan penyaradan
Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal Petak V-44 diperoleh
hasil tingkat kerusakan tegakan tinggal sebesar 12,01 %.
Berdasarkan hasil Uji Petik Limbah Pemanfaatan Hutan
Minimal diperoleh nilai 0,764
2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerja
Baik Berdasarkan hasil telaah dokumen rencana jangka
pendek dengan rencana jangka panjang PT. RKR II telah
menyusun RKT Tahun 2016 dan RKT Tahun 2017
berdasarkan RKU PHHK HA periode 2012-2021 yang
disahkan secara mandiri (Self Approval). oleh direktur
utama PT RKR
Peta kerja RKT2016 yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan Peta RKUPHHK HA periode
2012-2021 yang disetujui oleh pejabat yang berwenang
pula, dimana telah tergambarkan areal yang boleh
ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara
beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Kawasan Lindung yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang
Terdapat penandaan pada areal yang ditebang yaitu
penandaan batas Blok 2016 dan 2017, dan pada areal
yang dilindungi terdapat penandaan pada KPPN, PUP,
TB, serta kelerengan E, sedangkan pada areal Buffer
zone hutan lindung belum dilakukan penandaannya
Uji petik terhadap beberapa petak tebangan menunjukkan
adanya kesesuaian lokasi dengan Peta RKT sedangkan
realisasi penebangan pada tahun 2016 sebesar 12,28 %
2.6 Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam peman-faatan hutan, adminis-trasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia.
Sedang Dari telaah Laporan Auditor Independen dan Laporan
Keuangan untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2015
Ratio Likuiditas sebesar 105,66% dan Ratio Solvabilitas
sebesar 125,94% dan Rentabilitas positif, dengan Opini
Wajar dengan Pengecualian
Berdasarkan Dokumen RKT 2016 pada bab realisasi
kegiatan tahun 2015 dan Laporan Keuangan untuk
Tahun-Tahun yang berakhir 31 Desember 2015 yang
dibuat Akuntan Publik Abdul Hamid & Khairunnas, PT.
RKR II telah merealisasi pendanaan untuk kegiatan
kelola hutan dengan sistem TPTI sebesar 100 %.
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Berdasarkan Laporan Keuangan tahun 2015 dan
Realisasi kegiatan pada Dokumen RKT 2016, untuk
kegiatan kelola hutan, terdapat perbedaan mencapai
92,163 %..
Berdasarkan hasil dari pengamatan fisik di lapangan
terlihat bahwa keadaan fisik lapangan belum sesuai
dengan laporan kegiatan dan kegiatan teknis kehutanan
yang telah direncanakan belum sesuai dengan tata waktu
Realisasi Modal yang ditanam untuk kegiatan pembinaan
hutan dan perlindungan hutan tahun 2015 sebesar
99,5% , tetapi untuk kegiatan Penanaman Tanah Kosong
Non TPTI belum di alokasikan
Realisasi penanaman kanan kiri jalan dan Penanaman
Pengayaan dan Rehabilitasi terealisasai 100%, namun
Penanaman pada Tanah Kosong belum direncanakan.
Ekologi
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
Baik Luas kawasan lindung yang terdapat pada areal kerja PT.
RKR II telah sesuai dengan dokumen perencanaan yang
ada (AMDAL, RKUPHHK dan SK Direktur). Keberadaan
kawasan lindung di PT. RKR II yang dialokasikan dan
ditetapkan telah sesuai dengan berbagai kondisi
biofisiknya
Realisasi Kawasan Lindung PT. RKR II II telah dilakukan
penataan dan diberi tanda batas berdasarkan luas
kawasan yang telah ditata adalah sepanjang 138,69 Km
dengan persentase baru 71,68%.
Kondisi kawasan lindung yang terdapat pada areal kerja
PT. RKR II masih baik dan pada saat verifikasi lapangan
kondisi kawasan lindung masih berhutan, seluas 10.660
dari total luas seluruh kawasan lindung (100%).
Keberadaan kawasan lindung diareal PT. RKR II telah
mendapat pengakuan dari semua pihak
Terdapat implementasi pengelolaan kawasan lindung dan
sudah disajikan dalam bentuk Laporan Per-Semester
Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup. Didalam laporan sudah mencantumkan kegiatan
pengelolaan untuk setiap kawasan lindung yang berada
pada areal kerja PT. RKR II
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan
Sedang PT. RKR II telah memiliki prosedur terkait perlindungan
dan pengamanan hutan, dan sudah mencakup seluruh
gangguan yang ada berdasarkan dokumen RKUPHHK.
PT. RKR II juga sudah melakukan kegiatan perlindungan
dan pengamanan yang bersifat preemtif dan preventif
PT. RKR II telah memiliki sarana dan prasarana
perlindungan dan pengamanan hutan, tetapi baik jenis
dan jumlahnya belum sesuai dengan peraturan Permen
LHK No.32 tahun 2016
Jumlah dari tenaga satuan pengamanan hutan dan
satuan petugas pemadam kebakaran hutan yang dimilii
oleh PT. RKR II sudah sesuai dengan peraturan yang ada
namun untuk kulaifikasi yang dimiliki oleh masih belum
sesuai. Personil Satpamhut yang dimiliki PT. RKR II
berjumlah 26 orang dan personil Satgasdamkarhut
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
berjumlah 17 orang
PT. RKR II telah mengimplementasi kegiatan
perlindungan hutan, namun masih perlu ditingkatkan lagi
agar masyarakat dan karyawan memahami akan kegiatan
perlindungan hutan
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
Sedang PT. RKR II memiliki prosedur terkait pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi belum
mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah
dan air akibat pemanfaatan hutan seperti penanganan
limbah bengkel dan limbah domestik
PT. RKR II memiliki sarana prasarana dalam pengelolaan
dan pemanauan dampak terhadap tanah dan air, tetapi
jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan tetapi sarana
prasarana yang ada masih berfungsi dengan baik. PT.
RKR II belum membuat Stasiun Pengamatan Arus Sungai
(SPAS).
PT. RKR II sudah memiliki SDM pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun
melihat luasan areal PT. RKR II maka perlu ditingkatkan
lagi jumlah dan kualifikasinya
Terdapat rencana untuk pengelolaan dampak terhadap
tanah dan air, di dokumen RKL dan RPL. Implementasi
kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air
belum seluruhnya dilakukan
IUPHHK-HA PT. RKR II II telah memiliki dokumen
perencanaan berupa Andal dan Rencana Pemantauan
Lingkungan yang dibuat pada tahun 2009 dan Laporan
Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
tahun 2016, tetapi implementasinya belum seluruhnya
terlaksana sesuai dengan rencana
Terdapat indikasi terjadinya dampak besar terhadap
tanah dan air seperti longsor yang terjadi di lokasi bekas
RKT 2013. PT. RKR II telah melakukan upaya
pengelolaan dampak dilakukan dengan pembuatan
saluran drainase, sodetan, sedimen trap serta
penanaman rehabilitasi dan cover crop di areal terbuka
dan bekas jalan sarad
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.
Sedang PT. RKR II memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna
dilindungi dan/atau Langka (endangered), Jarang (rare),
Terancam Punah (threatened) dan Endemik yang
terdapat di areal Pemegang Izin, tetapi di dalam prosedur
belum terdapat referensi PP. 07 tahun 1999, CITES dan
IUCN Red List
PT. RKR II telah mengimplementasikan kegiatan
identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka
(endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened)
dan endemik yang dilaksanakan di areal KPPN, Plot
Identifikasi Flora Fauna (N 01º 07’ 20.1”; E 115º03’48.1”)
dan di Blok RKT 2014, namun belum mencakup kawasan
lindung yang lainnya dan data identifikasi belum bisa
menggambarkan seluruh jenis flora dan fauna dilindungi
yang terdapat pada areal pemegang izin.
3.5. Pengelolaan flora untuk :
Sedang Terdapat prosedur pengelolaan flora dilindungi yaitu
23E/SOP-RKRII/2016, prosedur sudah mengacu pada
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
1. Luasan tertentu dari HP yang tidak ter ganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi/ jairang, langka dan terancam punah dan endemik.
peraturan yang berlaku (PP. 07 thn 1999, CITES dan
IUCN) dan sudah mengatur pengelolaan untuk flora yang
dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan endemik
PT. RKR II telah melakukan pengelolaan flora namun
kegiatan pengelolaan yang dilakukan belum disajikan
dalam bentuk laporan. Kegiatan pengelolaan juga belum
dilakukan pada seluruh jenis flora yang dilindungi yang
ada pada areal pemegang izin karena identifikasi flora
dilindungi baru dilakukan pada KPPN, Plot Pengamatan
Flora dan Fauna dan Blok RKT 2014
Kondisi spesies Flora Dilindungi dan/ atau Jarang,
Langka, Terancam Punah, dan Endemik yang terdapat di
areal Pemegang Izin secara umum relatif aman dari
gangguan. Namun kondisi dari seluruh spesies flora
dilindungi belum dapat diketahui
3.6. Pengelolaan fauna untuk :
1. Luasan tertentu dari HP yang tidak ter ganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi/ jairang, langka dan terancam punah dan endemik.
Sedang Terdapat prosedur pengelolaan fauna dilindungi yaitu
23E/SOP-RKRII/2016, prosedur sudah mengacu pada
peraturan yang berlaku (PP. 07 thn 1999, CITES dan
IUCN) dan sudah mengatur pengelolaan untuk jenis
fauna yang dilindungi, jarang, langka, terancam punah
dan endemik
PT. RKR II telah melakukan pengelolaan fauna namun
kegiatan pengelolaan yang dilakukan belum disajikan
dalam bentuk laporan. Kegiatan pengelolaan juga belum
dilakukan pada seluruh jenis fauna yang dilindungi yang
ada pada areal pemegang izin karena identifikasi fauna
dilindungi baru dilakukan pada KPPN, Plot Pengamatan
Flora dan Fauna dan Blok RKT 2014
Kondisi spesies Fauna Dilindungi dan/ atau Jarang,
Langka, Terancam Punah, dan Endemik yang terdapat di
areal Pemegang Izin secara umum relatif aman dari
gangguan. Namun kondisi dari seluruh spesies fauna
dilindungi belum dapat diketahui
Sosial
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan Operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
Sedang PT RKR belum memiliki dokumen terbaru mengenai Data
Base Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat di
Wilayah Kerja PT RKR. Dari Studi Pustaka dan Profil
Singkat Desa Batoq Kelo, belum memuat tentang kajian
dampak sosial perusahaan terhadap masyarakat, adanya
potensi konflik di masyarakat, dan upaya untuk
menjadikan hasil identifikasi yang ada sebagai basis
pengelolaan sosial masyarakat sebagai desa binaan.
PT RKR memiliki dokumen SOP Penataan Batas
Partisipatif (3S/SOP-RKRII/2013), SOP Penyelesaian
Klaim (4S/SOP-RKRII/2013) dan SOP Resolusi Konflik
(5S/SOP-RKRII/2013). Masyarakat mengetahui
mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan terkait
penetapan batas Hak Ulayat antara Desa Batoq Kelo
dengan Desa Long Tuyuq karena masih ada sengketa
Batas partisipatif wilayah adat yang belum disepakati
PT RKR memiliki mekanisme tentang pengakuan hak-hak
dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat
dalam perencanaan pemanfataan SDH namun belum
dilengkapi dengan upaya sosialisasi terkait pengakuan
hak-hak dasar masyarakat yang akan dituangkan dalam
rencana pemanfaatan SDH pada awal tahun RKT
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Telah terdapat bukti tentang luas dan batasan
persekutuan kawasan PT RKR dengan areal IUPHHK
lain. Di tingkat masyarakat, terdapat bukti pengakuan
luas dan batas kawasan PT RKR dengan batas kawasan
yang dimiliki oleh beberapa masyarakat adat/ setempat,
namun masih terdapat klaim wilayah antara Adat Besar
Apaukayan Kabupaten Malinau dengan Kabupaten
Mahakam Ulu
Terdapat bukti persetujuan berupa surat dukungan
pengakuan dari perangkat desa dan adat atas
keberadaan PT RKR dari desa Batoq Kelo, sedangkan
dari Desa Long Tuyuq tidak ditemukan keberadaan
dokumen bukti persetujuan. Serta masih terdapat
perselisihan batas atas klaim kepemilikan hak ulayat
antara Desa Batoq Kelo dan Lembaga adat Besar
Apaukayan Kabupaten Malinau
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku
Sedang Ketersediaan dokumen menyangkut tanggung jawab
sosial PT RKR meliputi: (1) Laporan Kelola Sosial
Semester I dan II PT RKR Tahun 2016; (2) Dokumen
Bantuan Kepada Masyarakat dan Umum oleh PT RKR
Tahun 2016; dan (3) Peraturan Perusahaan Periode
2016 – 2018
PT RKR memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban
sosial terhadap, namun terdapat tumpang tindih
mekanisme mengakibatkan belum jelasnya prosedur
pemenuhan kewajiban terhadap masyarakat dan belum
sesuai dengan situasi sosial masyarakat di sekitar areal
kerja PT RKR
PT RKR sudah melakukan sosialisasi dengan masyarakat
Desa Batoq Kelo, sedangkan dengan masyarakat Desa
Long Tuyuq belum dilaksanakan sosialisasi hak dan
kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dalam
mengelola SDH
realisasi pelaksanaan program CSR/Kelola Sosial PT
RKR mencapai 81,20 % (delapan puluh satu koma dua
puluh prosen), dimana dari rencana yang dianggarkan
sebesar Rp.205.814.000,- ter realisasi sebesar Rp.
167.139.740,-
Tersedia laporan PT RKR terkait dengan pelaksanaan
pemenuhan tangggung jawab sosial kepada masyarakat,
namun kurang didukung oleh bukti pelaksanaan kegiatan
berupa Berita Acara Serah Terima bantuan kepada
masyarakat
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak
Sedang Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung,
terpengaruh oleh PT RKR, belum terdapat data terbaru.
Dari Profil Singkat Desa Batoq Kelo Tahun 2013,
diketahui bahwa data dan informasi yang tersedia tidak
menyebutkan secara spesifik mengenai signifikansi
keberadaan masyarakat yang terlibat, tergantung dan
terpengaruh oleh keberadaan PT RKR. Baik dalam
jumlah (kuantitatif) maupun kondisi sosial ekonomi dan
budaya terkini dari masyarakat binaan PT RKR
PT RKR memiliki mekanisme peningkatan peran serta
dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat, meskipun belum secara utuh
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
mengarah pada upaya untuk meningkatkan akses dan
peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan
bukan kayu dikarenakan akses masyarakat yang jauh
terhadap areal konsesi perusahaan
Terdapat dokumen rencana PT RKR mengenai kegiatan
peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi
masyarakat, namun belum dilengkapi dengan RO
CSR/Kelola Sosial.
Pencapaian implementasi kegiatan peran serta dan
aktivitas ekonomi masyarakat setempat oleh PT RKR
berdasarkan realisasi RKT 2014 adalah mencapai
79,88 % (tujuh puluh Sembilan koma delapan puluh
delapan prosen) atau ≥ 50%. Kegiatan peran serta dan
aktivitas ekonomi masyarakat setempat meliputi tigal hal,
yaitu peningkatan pendapatan, Honorarium guru dan
aparat desa, peningkatan ekonomi, tranportasi
masyarakat, dan kerjasama tenagakerja
PT RKR memiliki bukti dokumen/laporan mengenai
pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak,
namun kurang didukung oleh bukti pelaksanaan kegiatan
berupa Berita Acara Serah Terima bantuan kepada
masyarakat.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
Baik PT RKR memiliki mekanisme resolusi konflik yang
lengkap dan jelas, meliputi: (1) SOP Resolusi Konflik
dengan Masyarakat Desa (4S/SOP-RKRII/2013); (2) SOP
Penataan batas partisipatif (S3/SOP-RKRII/2013); (3)
Klaim masyarakat desa (S5/SOP-RKRII/2013); dan (4)
penyelesaian konflik tatabatas (S12/SOP-RKRII/2013)
PT RKR telah memiliki Peta Konflik dan potensi konflik
yang berisi identifikasi permasalahan yang ada di areal
perusahaan yang meliputi adanya lokasi penambangan
emas secara illegal dan perbedaan batas wilayah
berdasarkan adat dan administrasi pemerintah daerah.
Namun belum ada kajian lebih lanjut dari hasil identifikasi
tersebut
PT RKR memiliki kelembagaan resolusi konflik yang
disahkan dengan Surat Keputusan Direktur No.
12/RKR.II-IUPHHK/SMD/IX/2016 tentang Lembaga
Resolusi Konflik PT Rimba Karya Rayatama.
Kelembagaan resolusi konflik PT RKR telah
mengakomodasi keterlibatan stakeholder lain yang
berperan dalam kelembagaan konflik sebagai mediator
yaitu Muspika, Aparat Desa, Tokoh adat dan tokoh
masyarakat dengan pendanaan yang cukup untuk
mengelola konflik
PT RKR telah berupaya untuk berkoordinasi dengan para
pihak terkait dalam upaya penyelesaian perselisihan
batas wilayah adat dan administrasi pemerintahan
dengan didukung oleh dokumentasi surat-menyurat yang
lengkap secara kronologis.
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja
Sedang PT RKR merealisasikan sebagian hubungan industrial
kepada karyawan, dimana masih terdapat
ketidaksesuaian pada pengesahan Peraturan
Perusahaan, Realisasi Pengembangan Kompetensi
Karyawan, dan Keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan dan
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Jamsostek bagi karyawan
PT RKR telah merealisasikan sebagian besar rencana
pengembangan kompetensi, dimana tercapai prosentase
sebesar 62,5%. Bukti pelaksanaan Diklat yang telah
dilaksanakan oleh PT RKR didukung dengan keberadaan
sertifikat pendidikan dan pelatihan
PT RKR memiliki dokumen jenjang karir dan baru
sebagian diimplementasikan kepada karyawan, masih
terdapat ketidasksesuaian pada realisasi pelatihan
sebagai rencana jenjang karir karyawan yang belum
berdasarkan Analisis Kebutuhan Pelatihan (Training Need
Analysis) pada masing-masing bagian
PT RKR memiliki sebagian dokumen dan implementasi
tunjangan kesejahteraan karyawan, dimana masih
terdapat ketidaksesuaian pada pengesahan Peraturan
Perusahaan, Realisasi Pengembangan Kompetensi
Karyawan, dan Keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan dan
Jamsostek bagi karyawan
VLK
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan IUPHHK
Memenuhi a. PT. RKR II telah memperoleh Ijin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam melalui Surat
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 384/Menhut-
II/2009 tanggal 2 Juli 2009 di Provinsi Kalimantan
Timur, seluas ± 143.970 Ha
b. PT. RKR II dapat menunjukan SPP dan bukti bayar IIUPH :
Berupa Aplikasi Pengiriman Uang dan Tujuan pengiriman :
Bendahara Umum Negara Sub. Rekening IHPH &IHH ,
Tanggal pembayaran telah sesuai dengan bukti Pengirim
dan sesuai dengan SPP
NA c. PT. RKR II tidak terdapat izin penggunaan kawasan yang
sah di luar kegiatan IUPHHK, maka dengan demikian
verifier ini tidak diverifikasi
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang
Memenuhi a. PT. RKR II telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA
Berbasis IHMB yang telah disahkan oleh Menteri
Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan
U.b. Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam dan
dilengkapi dengan Peta RKUPHHK-HA serta telah memiliki
RKT yang telah disahkan dan ditandatangani Kepala Dinas
Kehutana Provinsi Kalimantan Timur serta dilengkapi
dengan Peta Rencana Kerja Tahunan
Memenuhi b. Terdapat Peta kerja yaitu Peta RKU, Peta RKT yang
menggambarkan areal/lokasi yang tidak boleh ditebang
yaitu berupa Buffer Zone Hutan Lindung (HL), Kawasan
Lindung (Lereng >40%), Kawasan Pelestarian Plasma
Nutfah (KPPN) dan Sempadan sungai (SS) dan
keberadaan dilapangan diketahui dari penandaannya
berupa papan nama dan tanda batasnya
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Memenuhi c. Blok/petak tebangpada peta persetujuan RKT 2016 telah
ditandai dengan jelas dan Blok RKT 2016 seluruhnya
telah ditandai dengan jelas serta telah disyahkan secara
self Approval dan hasil uji petik lapangan keberadaan
blok tebang, petak tebang dapat dibuktikan di lapangan
2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku
Memenuhi a. PT. RKR II telah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada
Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Periode 2012 –
2021 dan telah mendapat pengesahan berdasarkan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. SK.55/BUHA-
2/2012 tanggal 12 Juli 2012 serta dilengkapi dengan Peta
RKU dengan skala 1 : 100.000
NA b. PT. RKR tidak ada penyiapan lahan untuk pembangunan
hutan tanaman industri, maka dengan demikian verifier ini
tidak diterapkan
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan
Memenuhi Terdapat dokumen LHP yang telah diupload ke Sistem
Online dan dibuat dan disahkan oleh petugas yang
berwenang.
Pemeriksaan fisik kayu di titik simul menunjukan bahwa
terdapat kesesuaian antara fisik di dokumen (LHP,
LMKB)
Nomor batang di dokumen LHP berupa Barcode dapat
ditemukan di lokasi TPK Hutan dan TPK Antara Belaban
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
Memenuhi Kayu yang diangkut dari PT. RKR II yang keluar dari areal
dan untuk ke tujuan Industri telah disertai dengan dokumen
Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) dan
dibuat oleh pejabat yang berwenang
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan
Memenuhi a. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan kesesuaian antara
tanda-tanda atau label pada kayu di TPn/TPK Hutan dan
TPK Antara dengan dokumen LHP terdapat kesesuiaan
dan dapat ditelusuri sampai ke Blok/petak tebang
(tunggak).
Memenuhi b. PT. RKR II telah menerapkan SI-PUHH Online dimana
penandaan identitas log sudah menggunakan Barcode
Berdasarkan pengamatan tanda identitas pada kayu
dengan dokumen LHP, menunjukkan bahwa identitas kayu
berupa tanda legalitas pada kayu dapat ditelusuri sampai
ke petak tebang
3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
Memenuhi Terdapat arsip Dokumen angkutan kayu dari TPK Hutan ke
TPK Antara Belaban, TPK Antara Karangan Seribu dan
tujuan Industri yaitu dokumen angkutan Surat Keteranga
Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dilengkapi dengan
Daftar Kayu, dokumen angkutan dibuat oleh petugas yang
berwenang sesuai dengan Surat keputusan.
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
Memenuhi a. Terdapat dokumen Surat Perintah Pembayaran PSDH
yang telah diterbitkan sesuai dengan LHP yang telah
disahkan berdasarkan pada kelompok jenis, volume dan
tarif.
Memenuhi b. PT. RKR telah membayar kewajiban pembayaran PSDH
dan DR sesuai SPP yang diterbitkan melalui pembayaran
secara Online (SIMPONI).
Memenuhi c. Pembayaran seluruh kayu yang telah d iLHP-kan telah
diterbitkan SPP PSDH sesuai dengan tarif yang berlaku,
dan telah dibayar lunas melalui aplikasi Bank dan serta
aplikasi SIMPONI
3.3.1. Pemegang izin yang mengirimkan kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
Memenuhi PT RKR telah memiliki dokumen PKAPT yang diterbitkan
oleh instansi perdagangan dan masih berlaku sampai
demngan 20 Maret 2018
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah
NA Alat angkut yang digunakan dengan tujuan industri
adalah Tug Boat yang digunakan untuk menarik rakit dari
TPK Antara Karangan Seratus s/d industri. Sehingga
dalam proses pengangkutan kayu tidak menggunakan
kapal
3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal
Memenuhi PT. RKR II telah mengimplementasikan pengunaan
tanda/logo V-Legal pada setiap log kayu dan dokumen
angkutan SKSHHK yang menyertai angkutan kayu
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
Memenuhi PT. RKR II telah memiliki Dokumen Analisis Dampak
Lingkungan (Andal), RKL, RPL Hak Pengusahaan Hutan
IUPHHK dan telah mendapatkan
pengesahan/Persetujuan Kelayakan Lingkungan
berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur (H.
Awang Faroek Ishak) Nomor : 660.1/K.180/2009 tanggal
15 April 2009
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat social.
Memenuhi a. PT. RKR II telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah mendapatkan pengesahan/Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur (H. Awang Faroek Ishak) Nomor : 660.1/K.180/2009 ditetapkan di Samarinda pada tanggal 15 April 2009
Memenuhi b. PT. RKR II telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta terbukti keberadaannya di dan telah menyusun Laporan kegiatan RKL/RPL yang dilaporkan kepada Dinas BLHD Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Memenuhi a. PT. RKR II telah memiliki dokumen mengenai
pelaksanaan/prosedur kegiatan keselamatan dan
kesehatah kerja /K3 dalam melaksanakan kegiatan
pengelolaan hutan di lapangantelah
ditetapkanpengurus/Petugas K3
Memenuhi b. Dari hasil pengecekan terhadap kelengkapan kesehatan
keselamatan kerja dan peralatan perlindungan hutan
masih berfungsi dengan baik
Memenuhi c. PT. RKR II telah memiliki Laporan Kecelakaan Kerja yang
isinya memuat kronologis penyebab kejadian, kondisi fisik
korban dan penanganan kejadian serta telah melakukan
sosialisasi pentingnya K3
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Memenuhi PT. RKR II belum terbentuk serikat pekerja namun
demikian perusahaan tidak melarang karyawannya untuk
mendirikan serikat pekerja atau serikat buruh sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Memenuhi PT. RKR II telah memiliki dokumen Peraturan
Perusahaan (PP) yang telah mendapat pengesahan
melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor:
KEP.560/430/B.PHI&JAMSOSTEK/2016 tanggal 09
Februari 2016 Tentang Pengesahan Peraturan
Perusahaan PT. Rimba Karya Rayatama berlaku selama
2 tahun terhitung sejak tanggal 09 Pebruari 2016 sampai
dengan 08 Februari 2018
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Memenuhi Berdasarkan hasil penelaahan terhadap daftar karyawan
di PT. RKR II terdapat karyawan yang usianya kurang
dari 18 tahun yaitu Fery Nur Sahid yang berumur 17
tahun 3 Bulan yang bekerja dan telah mendapatkan izin
tertulis dari oorang tuanya