Upload
duongkhanh
View
227
Download
6
Embed Size (px)
Citation preview
PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Penilikan III PHPL)
Hasil Penilikan PHPL
PT. Suntara Gajapati
(pemegang IUPHHK-HTI)
PROPINSI Riau
Oleh
LPPHPL PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
Identitas LPKHPL
a. Nama Lembaga Sertifikasi : PT. TÜV Rheinland Indonesia
b. Nomor Akreditasi LPPHPL-016-IDN
c. Alamat Menara Karya 10th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2,
Jakarta 12950 INDONESIA
d. Nomor telepon/faks/E-mail Telp. +62-21-579 44 579,
Fax .+62-21-579 44 579
e-mail : [email protected]
e. Direktur Komisaris Utama :
Ralf Scheller
Komisaris :
Holger Helmut Kunz
DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA
Muhammad Bascharul Asana
Presiden Direktur :
I Nyoman Susila
Direktur :
Edmundus Wiharyono
Abdul Qohar
Kepala LV-LK dan PHPL :
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
f. Tim Auditor untuk Penilikan 1. Ir. Ade Sudiana ( Aspek Prasyarat)
2. Ejang Ganga Permana (Aspek Produksi)
3. Ibrohim Prayetno (Aspek Ekologi)
4. M. Jamaluddin Al Afghoni (Aspek Sosial)
5. Tri Sugeng Riyanto (Aspek VLK)
g. Tim Pengambil Keputusan 1. Dian Susanty Soeminta, S.Hut
Identitas Auditee PT. Suntara Gajapati
a. Nama Pemegang Izin / Hak
pengelolaan
PT Suntara Gajapati
b. Nomor & Tanggal SK SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.
71/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 seluas
34.792 ha.
c. Luas dan Lokasi Luas 34.792 ha.
Berdasarkan administrasi pemerintahan, areal
kerja IUPHHK-HT PT SGP terletak termasuk
kedalam wilayah Kecamatan Sungai Sembilan,
Kabupaten Dumai, Provinsi Riau da n termasuk
dalam kelompok DAS S. Buluhala- S. Senepis
dan S. Santahulu.
d. Alamat Kantor Kantor Pusat :
Jl. Pinang Sejahtera No. 27, Pekanbaru, Riau
Telp. 0761-7053939
Fax. 0761 - 29617
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail Telepon : 0761-7053939
Fax : 0761 - 29617
f. Pengurus Komisaris : Rina Direksi : Direktur Utama : Sunarta
Direktur : Dendis
g. Nomor Sertifikat -PHPL 824407150005
h. Masa berlaku S-PHPL/S-LK 19-01-2015 sampai 18-01-2020
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan
Instansi Kehutanan
12 Desember 2017 Dinas
Kehutanan Propinsi Riau dan
BPHP Proponsi Riau
Pertemuan di Dinas Kehutanan Di
temui Kepala Sub Bagian Tata
Usaha Pebrian Swanda,S.Hut, dan
di BPHP di temui Ir Hanosoan
Daulay mohon diperhatikan terkait
dengan konflik sosial, dukungan
terhadap CD-CSR agar menjadi
perhatian dalam pengelolaan.
Pertemuan Pembukaan 12 Desember 2017 Ruang
Pertemuan Kantor PT
Suntara Gajapati
Pertemuan pembukaan dihadiri
oleh 14 orang, yang terdiri dari
Finance/SDM, Produksi,
FSD.,FP/Humas, SC-CSR, P/S
SGP, Ekologi dan Lembaga
Sertifikasi PT. TUV Rheinland
Indonesia
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
13 -16 Desember 2017 Verifikasi dokumen dan observasi
lapangan dilakukan sesuai dengan
prinsip, kriteria, indikator dan
verifier yang telah ditetapkan
dalam Perdirjen BUK No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29
April 2016 Jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
Lampiran 1.2 tentang Standard an
Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu
Pertemuan Penutupan 16-12-2017 Pertemuan Penutupan dihadiri oleh
14 orang, yang terdiri dari
Finance/SDM, Produksi,
FSD.,FP/Humas, SC-CSR, P/S
SGP, Ekologi dan Lembaga
Sertifikasi PT. TUV Rheinland
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Indonesia
Pengambilan Keputusan 6 Januari 2018
Ruang Meeting PT. TUV
Rheinland Indonesia
Dilakukan sesuai dengan
ketentuan Perdirjen BUK Perdirjen
BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016 Jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
Lampiran 3.1 tentang Standard dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
PRASYARAT
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HT/RE/HT/Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT,BATB)
Baik
Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT SGP tahun 2017 lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. PT SGP telah memiliki dokumen legalitas perusahaan yang terdiri dari legalitas badan hukum perusahaan, legalitas izin usaha, legalitas kawasan/areal usaha, dan legalitas operasional pengusahaan hutan
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)
Sedang
Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HTI PT. SGP sudah temu gelang mencapai 100% atau sepanjang 101.962,86 m. PT SGP belum memiliki dokumen TBT dan keputusan pengukuhan tata batas dari instansi terkait
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB)
Sedang
Pada tahun 2017, di dalam
areal konsesi PT. SGP masih
terdapat konflik batas berupa
klaim lahan dibeberapa lokasi
yang digunakan untuk kegiatan
di luar sektor kehutanan (kebun
sawit) oleh masyarakat baik
secara perorangan maupun
kelompok. Upaya penanganan
penyelesaian konflik tersebut
sudah dilakukan tetapi belum
seluruhnya dapat diselesaikan.
1.1.4. Tindakan Perubahan Izin dalam Hal terhadap perubahan fungsi Kawasan (apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable)
Sedang
Pada penilikan III, tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan tetapi terdapat perubahan kebijakan pemerintah terkait dengan pengaturan tata ruang IUPHHK-HTI yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Kehutanan No. 17/2017. Sebagai tindak lanjut atas perubahan tersebut PT SGP telah membuat dokumen revisi RKUPHHK-HTI, dan telah disahkan oleh Dirjen PHPL atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sector kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable)
Sedang
Tedapat bukti upaya PT SGP untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di areal kerjanya, namun belum semuanya dilaporkan
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL
Baik
Dokumen Visi, Misi dan
Komitmen Perusahaan telah
tersedia, dibuat dan
ditandatangani oleh Direktur PT
SGP pada Januari 2017.
Berdasarkan telaah dokumen
Visi Misi tersebut telah sesuai
dengan kerangka Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari (PHPL).
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
Baik
PT. SGP telah melakukan
kegiatan sosialiasi visi dan misi
perusahaan. Sosialisasi
dilakukan mulai dari level
pemegang izin dan masyarakat
sekitar, serta terdapat bukti
pelaksanaan berupa daftar
hadir dan berita acara
sosialisasi visi misi
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL
Sedang
Implementasi kegiatan pengelolaan hutan lestari yang dilakukan PT. SGP belum semua yang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Pengelolaan yang belum sesuai tersebut adalah masih adanya areal yang diokupasi/klaim,
Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
sehingga akan mempengaruhi pengelolaan hutan lestari baik kelola produksi maupun kelola sosial
1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku
Sedang
Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan yang dimiliki PT. SGP di lapangan telah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, namun masih terdapat jumlah tenaga teknis kehutanan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tenaga teknis pemanenan hutan
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM
Sedang
PT SGP telah berupaya
mengikutsertakan karyawannya
dalam pendidikan dan pelatihan
yang diselenggarakan secara
internal maupun eksternal.
Realisasi peningkatan
kompetensi SDM PT SGP
melalui pelatihan mencapai
97,87%.
1.3.3.Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan
Baik
PT SGP telah mempunyai dokumen ketenagakerjaan lengkap
1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
Baik
PT. SGP telah memiliki struktur
organisasi dan job description
yang seluruhnya sesuai dengan
kerangka PHPL dan telah
disahkan oleh Direksi.
Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK – HTI
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana
Baik
PT. SGP telah memiliki
perangkat SIM dan tenaga
pelaksananya.
1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya
Sedang
PT. SGP telah memiliki
organisasi SPI / internal auditor
yang diatur berdasarkan SK
Direktur PT SGP No: No.
55/SG/V/2017 tanggal 15 Mei
2017, tetapi belum berjalan
dengan efektif untuk mengontrol
seluruh tahapan kegiatan,
karena masih terdapat tahapan
kegiatan PHPL tidak dikontrol
melalui audit internal yaitu
kegiatan aspek ekologi dan
social.
1.4.4. Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
Sedang
Terdapat sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan operasional PT SGP
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya
Baik
Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memada, dimana pada tahun 2017 sosialisasi rencana kegiatan RKT PT SGP telah dilakukan pada masyarakat Kelurahan Batu Teritip dan di Kelurahan Basilam Baru
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas
Sedang
Proses persetujuan tata batas
areal kerja IUPHHK-HA PT.
SGP sampai dengan tahun
2017 ini baru mendapat
Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
persetujuan dari sebagian para
pihak,.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
Baik
Proses dan pelaksanaan
program CSR/CD PT SGP telah
mendapat persetujuan dari para
pihak melalui sosialisasi
rencana program CSR/CD PT
SGP. Sosialisasi rencana
program CSR/CD PT SGP
tahun 2017 ini telah dilakukan
pada masyarakat Kelurahan
Batu Teritip dan telah mendapat
persetujuan dengan
masyarakat.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
Baik
Proses penetapan kawasan
lindung di areal konsesi PT
SGP telah mendapat
persetujuan dari para pihak
yaitu pihak pemeritah dan
masyarakat sekitar.
PRODUKSI
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
Baik
PT SGP memiliki dokumen
RKUPHHK-HT periode 2008-
2017 yang telah disetujui /
disahkan oleh Menteri
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan melalui surat
nomor SK.1197/MENLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/4/2016
tanggal 11 April 2016.
Dengan berakhirnya periode
RKUPHHK-HTI tersebut, PT.
SGP telah menyusun dan
mengajukan RKUPHHK-HTI
periode 10 tahun berikutnya
yaitu periode 2017 – 2026,
dan telah mendapatkan
Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
persetujuan/pengesahan dari
Menteri Kehutanan melalui
surat nomor
SK.5313/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/10/2017
tanggal 13 Oktober 2017
tentang Persetujuan
RKUPHHK-HTI Tahun 2017 –
2026 Dalam Rangka
Perbaikan Tata Kelola
Gambut Atas Nama PT.
Suntara Gajapati di Provinsi
Riau.
2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
Sedang
Kesesuaian implementasi
penataan areal kerja RKT
tahun 2014, 2015/2016, dan
2016/2017 dengan rencana
jangka panjangnya
(RKUPHHK-HT periode 2008
– 2017) hanya sebagain
besar, yaitu : penanaman dan
penebangan, terdapat
kesesuaian luas 69% untuk
blok RKT 2014, tahun
2015/2016 tidak ada rencana
penanaman maupun
penebangan, dan untuk blok
RKT 2017 sebesar 79%.
2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak /compartemen kerja
Baik
PT. SGP telah melakukan pemeliharaan batas blok dan petak tebangan. Keberadaan tanda indentitas petak (pal / patok batas antar petak), khususnya pada areal observasi dan uji petik seluruhnya dapat ditemukan di lapangan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan
2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah
Baik
PT. SGP mempunyai data
potensi tegakan berdasarkan
IHMB yang dilaksanakan
Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem
Hutan) pada tahun 2014 yang
mencakup potensi tegakan
untuk seluruh areal dan
seluruh kelas umur. Selain
itu PT. SGP juga memiliki
data potensi tegakan hasil
inventory (PHI) tahun 2015,
2016, dan 2017 yang
merupakan data potensi
tegakan untuk rencana
tebangan RKT tahun
berikutnya.
2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan
Baik
PT. SGP telah memiliki data
pengukuran riap tegakan
untuk tipe ekosistem hutan
rawa/gambut pada areal
hutan tanaman untuk masing-
masing kelas umur tanaman
(umur 1 s/d 5 tahun), dan
telah dilakukan analisis.
2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potensi/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan
Baik
PT. SGP telah memiliki data
hasil analisis riap tegakan
dan telah memanfaatkan
hasilnya untuk memprediksi
potensi yang akan dihasilkan
pada saat pemanenan
(perhitungan JTT).
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
Baik
PT. SGP telah memiliki SOP
yang dilengkapi dengan WI
untuk seluruh tahapan
kegiatan sistem silvikultur dan
isinya sesuai dengan
pedoman teknis yang
berlaku.
2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem
Baik PT. SGP telah
mengimplementasikan SOP
Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
silvikultur dan WI untuk setiap tahapan
kegiatan sesuai sistem
silvikultur yang diterapkan.
2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang
Sedang
Potensi tegakan sebelum masak tebang untuk blok RKT 2016 dan 2017 rata-rata sebesar 117,41 m3/Ha.
2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan
Sedang
Potensi tegakan (stocking)
tingkat permudaan untuk
tanaman 12 bulan (1 tahun)
adalah sebesar 83,2%.
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil huan kayu
2.4.1. Ketersediaan prosedur pemafaatan hutan ramah lingkungan
Baik
PT. SGP telah memiliki
prosedur pemanfaatan hutan
yang ramah lingkungan dan
isinya sesuai dengan
karakteristik areal kerjanya
yaitu di lahan gambut (low
land).
2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan
Baik
PT. SGP telah melaksanakan
penerapan teknologi ramah
lingkungan pada 3 tahapan
kegiatan dalam pemanenan
hasil hutan tanaman di areal
kerjanya.
2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal
Baik
Berdasarkan hasil uji petik
terhadap besaran nilai factor
eksploitasi berdasarkan data
realisasi kegiatan pemanenan
tahun 2016, nila factor
eksploitasi PT. SGP adalah
sebesar 0,99.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penangan/pemanenan/peman-faatan pada areal kerjanya
2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang
Baik
PT. SGP telah memiliki
dokumen RKT secara lengkap
(selama periode waktu
penilikan) yang disusun
berdasarkan RKUPHHK
periode 2008 – 2017 dan
Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
berlaku (Dinas Prov,self approval , atau spesifik Pemegang Hak Pengelolaan)
RKUPHHK periode 2017 –
2026, dan telah disahkan
secara self approval.
2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
Baik
Terdapat peta-peta kerja
untuk kegiatan di lapangan
dalam rangka pengelolaan
hutan tanaman, dan peta-peta
kerja tersebut telah sesuai
RKT/RKU yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang dan
menggambarkan areal yang
boleh ditebang/
dipanen/dimanfaatkan/ditana
m/ dipelihara beserta areal
yang ditetapkan sebagai
kawasan lindung.
2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/buffer zone/pelestarian plasma nutfah/ religi/budaya/sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)
Baik
Implementasi peta kerja berupa penandaan batas petak/blok areal yang boleh ditebang dan areal kawasan lindung telah dilakukan pemeliharaan di lapangan, sehingga terlihat dalam kondisi baik
2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek
Baik
Realisasi produksi PT. SGP
untuk RKT tahun 2015/2016
terealisasi 99,9% (luas) dan
97,5% (volume) ; dan untuk
RKT 2016/2017 (sampai
dengan November) terealisasi
97,1% (luas) dan 81,5%
(volume).
2.6. Kesehatan finansial
2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial
Buruk Berdasarkan laporan
independen akuntan publik
Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.
tahun 2016, laporan
keuangan yang disajikan
menyajikan wajar dalam
semua hal yang material.
Berdasarkan laporan
keuangan tersebut, kondisi
keuangan perusahaan
berdasarkan kriteria nilai
rentabilitas menunjukan nilai
negatif (rugi), berdasarkan
nilai solvabilitas < 100%,
sekalipun nilai liquiditas >
150%.
2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telahdiaudit oleh akuntan publik).
Baik
Untuk mendukung
terlaksananya
kegiatan/operasional di
lapangan, tahun 2016 secara
keseluruhan terealisasi
pendanaa sebesar 102,2%
dari kebutuhan (rencana).
2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional.
Baik
Terdapat perbedaan alokasi
pendanaan antara persentase
realisasi biaya terendah
dengan persentase realisasi
biaya tertinggi sebesar 16,9%.
Persentase realisasi biaya
tertinggi (diluar biaya
administrasi dan lain-lain)
adalah sebesar 108,8% yaitu
untuk biaya kewajiban pada
lingkungan ; dan persentase
realisasi biaya terendah
adalah sebesar 91,9% yaitu
untuk biaya perlindungan
hutan.
2.6.4.Realisasi Pendanaan Yg Lancar
Baik Realisasi pendanaan untuk
kegiatan teknis kehutanan
Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
berjalan lancar dan terealisasi
sesuai dengan target yang
direncanakan. Realisasi
biaya terkecil terealisasi
91,9% dari anggaran yang
direncanakan, dengan
realisasi untuk seluruh
kegiatan terealisasi 102,2%.
2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
Sedang
Realisasi modal yang
ditanamkan (kembali) ke
hutan berdasarkan
pendekatan tersebut adalah
sebesar 91,47%. Namun
realisasi penanaman tersebut
adalah penanaman tanam
pokok, sedangkan untuk
tanaman kehidupan untuk
periode 1 (satu) tahun terakhir
tidak ada realisasi
penanaman.
2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman /pembinaan hutan.
Buruk
Realisasi fisik penanaman oleh PT. SGP adalah sebesar 28,6% dari yang seharusnya.
EKOLOGI
3.1.Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
3.1.1. Luasan kawasan dilindungi
3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi
3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
3.1.5. Laporan
Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.
3.2.Perlindungan dan pengamanan hutan
3.2.1.Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
3.2.2.Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
3.2.3. SDM perlindungan hutan
3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif / preventif / represif)
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat Pemanfaatan hutan
3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air
Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
3.4.Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik
3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan yang berlaku
3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi
3.5.Pengelolaan flora untuk :
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan Terancam punah dan endemik
3.5.1. Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
3.6.Pengelolaan fauna untuk:
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2.Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik
3.6.1.Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)
3.6.2.Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
SOSIAL
4.1.Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
4.1.1. Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar
Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
4.2.Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
4.3. Ketersediaan
4.3.1.Ketersediaan data dan informasi
Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
4.3.2.Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
4.3.3.Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
4.3.4.Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
4.3.5.Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik
4.4.2. Tersedia peta konflik
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan
4.5.1. Adanya hubungan industrial
Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Kesejahteraan Tenaga Kerja
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya.
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P.1 K.1.1 1.1.1 a.
Memenuhi PT. Suntara Gajapati telah memperoleh SK IUPHHK-HT dari Menteri Kehutanan (Bapak Nur Mahmudi Ismail) Nomor 71/Kpts-II/2011 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT. Suntara Gajapati Atas Areal Seluas ±34.792 Ha Di Provinsi Riau;
b.
Memenuhi PT SGP telah melakukan pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK) tanggal 22 Desember 2000 sejumlah Rp. 90.459.200,- sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan
c.
Memenuhi Terdapat informasi penggunaan
kawasan yang sah selain kegiatan
IUPHHK di areal kerja PT SGP.
Terdapat jalan pemerintah didalam
areal PT RHM.
P.2 K.2.1 2.1.1 a.
Memenuhi PT. SGP telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI dan dokumen RKTUPHHK beserta lampirannya lengkap dan sah
b. Memenuhi Tersedia peta lokasi yang tidak boleh
ditebang. Lokasi tersebut terbukti
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
keberadaannya di lapangan,
koordinat uji petik lokasi yang tidak
boleh ditebang sesuai dengan peta.
c.
Memenuhi Hasil observasi lapangan
menunjukkan bahwa lokasi/posisi
blok RKT sesuai dengan peta Blok
RKT yang telah disahkan
K.2.2 2.2.1 a.
Memenuhi Dokumen RKUPHHK-HTI PT SGP
tersedia lengkap dengan
lampirannya dan sudah disahkan
oleh pejabat yang berwenang
b.
N/A Verifikasi tidak dilakukan terhadap
verifier ini karena tidak terdapat
kegiatan penebangan hutan alam pada
RKT tahun 2016 dan terdapat
moratorium penebangan hutan alam
untuk dijadikan hutan tanaman
industri, sehingga tidak ada penyiapan
lahan pada hutan alam yang diizinkan
untuk pembangunan hutan tanaman
industri.
P.3 K.3.1 3.1.1
Memenuhi Seluruh hasil produksi PT SGP
periode 2016 telah di LP-KHP kan. LP-
KHP dibuat dan disahkan oleh petugas
yang berwenang, Uji Petik Buku Ukur
dilakukan dengan fisik kayu. Uji Petik
Nomor batang di LP-KHP dengan
tunggak tidak dilakukan dikarenakan
produksi PT SGP berupa kayu Bulat
Kecil yang tidak ditandai secara
individual pada batang pohon. Kayu
hasil pemanenan hanya dapat dilacak
sampai petak tebang saja
3.1.2
Memenuhi Pengangkutan kayu dari TPK Hutan
menuju TPK Antara dan dari TPK
Antara menuju industri dilindungi
dengan surat keterangan yang sah
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
(FAKB)
3.1.3 a.
N/A Verifikasi tidak dilakukan terhadap
verifier ini karena tidak terdapat
kegiatan penebangan hutan alam pada
RKT tahun 2017 dan terdapat
moratorium penebangan hutan alam
untuk dijadikan hutan tanaman
industri, sehingga tidak ada penyiapan
lahan pada hutan alam yang diizinkan
untuk pembangunan hutan tanaman
industri.
b.
N/A Verifikasi tidak dilakukan terhadap
verifier ini karena tidak terdapat
kegiatan penebangan hutan alam pada
RKT tahun 2017 dan terdapat
moratorium penebangan hutan alam
untuk dijadikan hutan tanaman
industri, sehingga tidak ada penyiapan
lahan pada hutan alam yang diizinkan
untuk pembangunan hutan tanaman
industri.
3.1.4
Memenuhi PT SGP menyimpan seluruh dokumen
FAKB yang telah diterbitkan secara
fisik maupun menyimpan didalam
sistim SIPUHH online
K.3.2 3.2.1 a.
Memenuhi Seluruh kayu yang diproduksi oleh
PT SGP telah diterbitkan tagihan
PSDH sesuai dengan LHP yang
disahkan
b. Memenuhi Seluruh kayu yang diproduksi telah
dibayar PSDH sesuai dengan tagihan
c.
Memenuhi Seluruh kayu yang diproduksi oleh PT
SGP telah di LHPkan dan dibayarkan
kewajiban PSDH sesuai tarif
K.3.3 3.3.1 N/A Verifikasi tidak dilakukan terhadap
verifier ini karena tidak melakukan
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
perdagangan kayu antar pulau.
3.3.2 Memenuhi Seluruh kayu yang diangkut oleh
kapal yang berbendera Indonesia
K.3.4 3.4.1
Memenuhi Seluruh kayu yang diangkut oleh PT
SGP dilengkapi dengan FAKB dan
dokumen administrasi internal
lainnya
P.4 K.4.1 4.1.1
Memenuhi PT. SGP memiliki dokumen AMDAL,
RKL dan RPL yang telah disetujui
oleh Komisi AMDAL Pusat Dephut
4.1.2 a.
Memenuhi PT. SGP telah memiliki dokumen
RKL-RPL yang mengacu pada
dampak penting pada dokumen
AMDAL dan telah disahkan
b.
Memenuhi PT SGP telah melakukan
pemantauan dan pengelolaan
lingkungan atas dampak penting
yang telah ditimbulkan sesuai
dengan rekomendasi yang tercantum
dalam dokumen ANDAL, RKL-RPL
yang telah disahkan
P.5 K.5.1 5.1.1 a.
Memenuhi PT. SGP telah memiliki prosedur K3
dan diimplementasikan dalam
kegiatan operasional di lapangan,
b.
Memenuhi PT. SGP menyediakan peralatan K3
sesuai ketentuan dan kebutuhan dan
peralatan tersebut berfungsi baik
c.
Memenuhi PT. SGP memiliki catatan
kecelakaan kerja dan ada upaya
menekan tingkat kecelakaan kerja
K.5.2 5.2.1
Memenuhi Terdapat serikat pekerja di PT. SGP,
yaitu: Serikat Pekerja Mitra Abadi
Riau Pengurus Unit Kerja (PUK) PT
Suntara Gajapati. Serikat pekerja
telah terdaftar di Dinas Tenaga kerja
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
dan Transmigrasi Kota Dumai
5.2.2
Memenuhi Tersedia PKB PT. Suntara Gajapati
Periode 2016 – 2018 dan telah
didaftarkan ke instansi terkait (Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Dumai)
5.2.3
Memenuhi PT. SGP dan Kontraktor yang bekerja
sama dengan PT SGP tidak
mempekerjakan tenaga kerja dibawah
umur