PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN ...belajar-pajak.co.nf/wp-content/uploads/2012/11/BEA-METERAI.pdf · Bila kita amati dari kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

MODUL BEA METERAI@DTS DASAR PAJAK II HALAMAN i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala Pusdiklat Pajak

Kata Pengantar

Daftar Tabel

Daftar Gambar

1. PENDAHULUAN 1

2. Kegiatan Belajar 1 : PENGERTIAN BEA METERAI 2

A. Bea Meterai Adalah Pajak 2

B. Dasar Hukum Pemungutan Bea Meterai 3

C. Bea Meteri adalah Pajak Atas Dokumen 4

D. Objek Bea Meterai 6

E. Bukan Objek Bea Meterai 7

3. Kegiatan Belajar 2 : SUBJEK, SAAT TERUTANG, DAN TARIF BEA METERAI 9

A. Subjek Bea Meterai 9

B. Saat Terutang Bea Meterai 9

C. Tarif Bea Meterai 10

4. Kegiatan Belajar 2 : PELUNASAN BEA METERAI 12

A. Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Benda Meterai 12

B. Pelunasan Bea Meterai Menggunakan Cara Lain 13

C. Akibat Apabila Ketentuan Cara Pelunasan Bea Meterai Tidak Dipenuhi 22

D. Benda Meterai yang Saat Ini Masih Berlaku di Indonesia 22

E. Pengadaan dan Pengeloaan Benda Meterai 23

F. Pengawasan Terhadap Pengelolaan dan Penjualan Benda Meterai 24

G. Pemeteraian Kemudian 26

5. Kegiatan Belajar 4 : Sanksi, Daluwarsa, Dan Ketentuan Pidana 29

A. Sanksi Atas Kewajiban Pemenuhan Bea Cukai 29

B. Daluawarsa Bea Meterai 29

C. Ketentuan Khusus 30

Hak cipta :

�Seluruh tulisan pada modul ini merupakan milik dari Pusdiklat Pajak

� BPPK, hasil tulisan dari Widyaiswara Pusdiklat Pajak,

Hasanuddin Tatang�

�Modul ini dapat digunakan dalam rangka proses pembelajaran,

dengan tetap mencantumkan penulis dan pemilik sah dokumen ini.

Dilarang mengunakan sebagian atau seluruh isi dari modul ini untuk

kepentingan komersial. �

id37108203 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com



MODUL BEA METERAI@DTS DASAR PAJAK II HALAMAN ii

D. Ketentuan Pidana 31

E. Ketentuan Peralihan 32

6. Kegiatan Belajar 5: Penegakan Hukum Bea Meterai 33

A. Pemantauan Pelaksanaan Pengenaan Bea Meterai 33

B. Pembentukan Tim Verifikasi Penjualan Benda Meterai 33

C. Pemberian Izin Dan Pengawasan Penggunaan Mesin Teraan Bea

Meterai

34

D. Pemantauan Proses Penukaran Benda Meterai 36

E. Pengalihan Bea Meterai Lunas Atas Blanko Cek dan Bilyet Giro

Karena Perusahaan Mengganti Logo Perusahaan

37

F. Intensifikasi Bea Meterai 39

G. pengalihan Bea Meterai Lunas atas Blanko Cek clan Bilyet Giro

Karena Perusahaan Mengganti Logo Perusahaan

39

H. Pengalihan Bea Meterai Lunas atas Blanko Cek dan Bilyet Giro

Karena Perusahaan Mengubah Nama Perusahaan

40



MODUL BEA METERAI@DTS DASAR PAJAK II HALAMAN 1

PENDAHULUAN

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar sudah sepatutnya

dikelola dengan sebaik-baiknya agar penerimaan negara dapat terjaga kesinambungannya guna

mendukung kegiatan pemerintahan umum dan pembiayaan pembangunan yang dijalankan

Pemerintah. Jumlah penerimaan pajak pada APBN 2008 sebesar Rp...., dimana Rp 3,3 trilyun

diantaranya berasal dari penerimaan pajak lainnya termasuk bea meterai. Bila kita amati dari

kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia pada dewasa ini, pengelolaan bea meterai oleh Pemerintah

dirasa belum optimal, ini dapat dilihat dari masih banyak praktik-praktik melawan hukum yang sulit

diambil tindakannya oleh penegak hukukm, seperti pemalsuan bea meterai, ketidaklancaran

distribusi, sampai pada pembuatan dokumen yang tidak dipenuhi kewajiban bea meterainya.

Adalah tugas Direktorat Jenderal Pajak agar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang

Bea Meterai dan peraturan perundang-undangan terkait terlaksana dengan sebaik-baiknya. Untuk

itu, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan handal di bidang bea meterai, mengingat

permasalahan bea meterai yang tidak boleh dibilang sederhana karena kompleksitas kegiatan

ekonomi dan sosial masyarakat, jumlah penduduk, serta meliputi wilayah yang luas. Untuk

memberikan pemahaman yang utuh terhadap bea meterai, sampai saat ini masih dirasa sulit, karena

masih sedikit tersedianya literatur tentang bea meterai, baik dalam bentuk kompilasi peraturan

perundang-undangan maupun dalam bentuk buku. Dengan tersusunnya modul ini diharapkan dapat

menambah alternatif bahan bacaan tenang bea meterai guna memperluas khasanah pengetahuan

para pembacanya.

Modul ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan ajar di lingkungan Pusdiklat

Pajak Jakarta. Mengingat batasan waktu yang tersedia untuk penyajian materi dalam diklat, maka

kedalaman isi modul ini disesuaikan dengan jumlah pelatihan yang tersedia tersebut.

Tujuan umum pembelajaran Bea Meterai ini adalah agar peserta diklat memahami

ketentuan-ketentuan perundang-undangan tentang bea meterai dan tugas-tugas DJP dalam

pengelolaan bea meterai.

Adapun Tujuan Khusus dari pembelajaran Bea Meterai ini agar peserta diklat :

1. Memahami pengertian bea meterai

2. Dapat menjelaskan subjek, saat terutang, dan tarif bea meterai

3. Dapat menjelaskan cara pelunasan bea meterai

4. Dapat menjelaskan sanksi-sanksi atas kewajiban pemenuhan bea meterai, Kedaluwarsa, dan

ketentuan Pidana

5. Dapat menjelaskan penerapan peraturan Bea Meterai




2. Kegiatan Belajar 1

PENGERTIAN BEA METERAI

Bila kita amati dalam kehidupan sehari-hari, dari berbagai hal yang berlangsung di

masyarakat berkaitan dengan bea meterai, tampak bahwa pemahaman masyarakat tentang bea

meterai memang masih rendah. Bea meterai lebih sering dianggap sebagai suatu keharusan yang

mutlak dilakukan dalam pembuatan dokumen. �Surat perjanjian itu tidak sah karena tidak diberi

meterai� misalnya. Atau Setiap tanda terima uang harus diberi meterai supaya sah, tanpa tahu apa

yang dimaksud dengan sah itu. Mengenai pemenuhan bea meterai apakah sesuai dengan kententuan

atau tidak sering kali tidak diperhatikan oleh masyarakat. Kondisi ini tentunya harus diperbaiki

mengingat bea meterai merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diterapkan di seluruh

indonesia. Masyarakat perlu memahami mengapa harus melunasi bea meterai dan bagaimana

ketentuan yang benar. Selanjutnya bea meterai dapat diterima sebagai salah satu jenis pajak di

Indonesia, dimana pembayarannya hanya untuk kepentingan pajak dan tidak ada kaitannya dengan

hal � hal lain diluar pajak.

A. Bea Meterai Adalah Pajak

Bea meterai adalah pajak, ini dapat dibuktikan dengan melihat ciri-ciri yang melekat pada

pengertian bea meterai dengan disandingkan dengan ciri-ciri pajak. Ciri-ciri yang melekat pada

pengertian pajak antara lain :

1. Pajak adalah peralihan kekayaan dari orang/badan ke Pemeerintah

2. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya sehingga

dapat dipaksakan;

3. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi langsung secara individual yang

diberikan oleh Pemerintah;

4. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;

5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemaasukannya

masih terdapat surplus, maka surplus tersebut digunakan untuk investasi publik.

6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari Pemerintah.

7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.




Selanjutnya tentang bea meterai dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang � Undang Nomor.

13 tahun 1985 tentang Bea Meterai :�Dengan nama bea meterai dikenakan pajak atas dokumen

yang disebut dalam undang � undang ini�. Hal ini menunjukkan bahwa UU Bea Meterai dengan

tegas menyatakan bahwa bea meterai adalah pengenaan pajak atas dokumen.

Apabila diperhatikan, pemungutan bea meterai oleh pemerintah dari masyarakat (orang atau

badan) yang membuat dokumen memang memenuhi kriteria tentang pajak diatas. Hal ini dapat

dilihat dari uraian berikut ini :

a. Bea meterai dipungut oleh pemerintah pusat, yang berwenang menertibkan benda meterai dan

mengedarkannya sebagtai alat pembayaran bea meterai yang terurtang ataupun memberikan

izin pelunasan bea meterai dengan cara lain. Memang penerbitan dan pengedaran benda

meterai tidak ditangani secara langsung oleh pemerintah, tetapi diserahkan kepada Perum Peruri

untuk mencetak benda meterai dan menunjuk PT Pos Indonesia untuk mengedarkannya. Hanya

saja tetap saja kedua hal ini dilakukan atas nama Pemerintah Pusat.

b. Hasil penjualan benda meterai maupun pembayaran sejumlah uang tertentu untuk mendapatkan

izin pelunasan bea meterai dengan cara lain semuanya masuk ke kas Pemerintah Pusat.

c. Orang atau badan yang membuat dokumen yang terutang bea meterai di pungut bea meterai

yang terutang oleh pemerintah tanpa ada balas jasa (kontra prestasi) atau pembayaran bea

meterai terutang yang dilakukannya.

d. Hasil penerimaan bea meterai bersama dengan hasil penerimaan pajak pusat lainnya digunakan

oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, yang hasilnya

juga dinikmati oleh pembayar bea meterai. Hal ini menunjukan sebenarnya ada kontra prestasi

yang diberikan oleh pemerintah

Ditinjau dari ciri-ciri tersebut di atas, tentu dapat dikatakan bahwa bea meterai

memenuhi kriteria pungutan yang dimaksud dalam pajak. Bea meterai adalah pajak.

B. Dasar Hukum Pemungutan Bea Meterai

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 merupakan pengganti dari Aturan Bea Meterai tahun

1921 yang sampai dengan 31 desember 1985 menjadi dasar hukum pemungutan bea meterai

Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 disahkan dan diundangkan di Jakarata pada

tanggal 27 Desember 1985 dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986. Undang-

Undang Nomor 13 tahun 1985 dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 69 dan penjelasan undang- undang ini dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3313.




Ditinjau dari hukum pajak, Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, selanjutnya disebut

sebagai UU Bea Meterai, memiliki dua fungsi, yantu sebagai hukum pajak material dan sekaligus

sebagai hukum pajak formal, hukum pajak material mengatur tentang norma-norma yang

menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa- peristiwa hukum yang haru

dikenakan pajak, siapa saja yang dikenakan pajak, serta besarnya pajak yang terutang. Dengan

perkataan lain, dapat dikatakan bahwa hukum ini memuat segala sesuatu tentang timbulnya,

besarnya dan haPusnya hutang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak,

peraturan yang memuat kenaikan- kenaikan, denda -denda dan hukuman-hukuman serta tata cara

pembebasan dan pengembalian pajak serta hak tagihan yang memiliki fiskus.

Hukum pajak formal mengatur tentang tata cara mengimplementasikan hukum pajak

material sebagai menjadi suatu kenyataan. Termasuk didalamnya penyelenggaraan pemungutan

pajak, antara lain mengenai penetapan suatu utang pajak, pengawasan pemerintah terhadap

penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak baik sebelum maupun sesudah diterimanya surat

ketetapan pajak, kewajiban pihak ketiga dan prosedur dalam pemungutan pajak, hak wajib pajak,

dan sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar, kewenangan fiskus, kewajiban fiskus, serta sanksi

terhadah fiskus yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tujuan pengaturan hukum pajak formal ini adalah untuk melindungi fiskus dan wajib pajak serta

memberi jaminan agar hukum pajak material dapat diselenggaraan dengan tepat.

Dalam UU Bea Meterai dapat ditemui ketentuan tentang apa yang menjadi objek, tarif, pihak

yang terutang, saat terutang, dan cara pelunasan bea meterai yang merupakan bagian dari hukum

pajak material. Di bagian lain juga dapat ditemui ketentuan tentang ketentuan bagi pejabat yang

dalam jabatannya berhubungan dengan dokumen, sanksi administrasi bagi wajib bea meterai yang

tidak memenuhai kewajibannya sebagaimana mestinya, dan ketentuan pidana terhadap barang siapa

yang meniru dan memalsukan benda meterai, yang pada dasarnya merupakan bagian dari hukum

pajak formal.

C. Bea Meterai Adalah Pajak Atas Dokumen

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya pasal 1 ayat (1) UU Bea Meterai menyatakan �

dengan nama bea meterai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam undang � undang ini �.

Hal ini menunjukkan bahwa UU Bea Meterai dengan tegas menyatakan bahwa bea meterai adalah

pengenaan pajak atas dokumen. Dengan demikian, yang dikenakan pajak adalah dokumen yang

dibuat oleh orang atau badan yang berkepentingan atas dokumen tersebut. Karena bea meterai




adalah pajak atas dokumen, maka merupakan hal yang sangat penting unutuk memahami apa yang

dimaksud dengan dokumen.

1. Pengertian Dokumen

Pasal 1 ayat (2) UU Bea Meterai memberikan definisi dokumen sebagai kertas yang berisikan

tulisan yag mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi

seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Definisi ini memberikan pengertian

dokumen secara sempit, yaitu terbatas pada kertas yang berisikan tulisan. Dikatakan secara

sempit karena dalam kehidupan sehari-hari dokumen tidak hanya terbatas dalam bentuk kertas

yang berisikan tulisan, tetapi juga bentuk lain seperti film, rekaman vidio, kaset, dan sebagainya.

Pengertian dokumen secara harfiah dapat dilihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang

disusun oleh Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pedidikan

Nasional, dokumen memiliki tiga pengertian, yaitu:

a. Surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti

kelahiran, surat nikah, dan surat perjanjian);

b. Barang cetakan atas naskah karangan yang dikirim melalui pos; atau

c. Rekaman suara, gambar di film, dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti keterangan.

Hanya saja, karena secara umum yang digunakan oleh masyarakat (setidaknya sampai

dengan 1983 pada saat UU Bea Meterai dibuat) adalah kertas sebagai dokumen yang

membuktikan adanya perbuatan hukum, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan atau

pihak-pihak yang berkepentingan, maka dokumen yang dikenakan pajak dalam UU Bea Meterai

dibatasi hanya pada kertas yang berisi tulisan.

2. Jenis-Jenis Surat / Dokumen

Dokumen sebagaimana didefinisiskan dalam Pasal 1 ayat (2) UU Bea Meterai oleh

masyarakat luas dikenal sebagai surat atau akta. Untuk dapat memahami dokumen secara lebih

komprehensif, perlu juga diketahui tentang pembagian surat.

Surat dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu surat di bawah tangan dan surat autentik.

Selanjutnya surat dibawah tangan dapat dibedakan menjadi surat biasa dan akta di bawah

tangan, dan surat autentik dapat dibedakan menjadi akta autentik dan surat dinas. Lebih lanjut,

akta autentik dibagi menjadi dua, yaitu akta autentik menurut Hukum Publik dan akta autentik

menurut Hukum Perdata. Untuk mempermudah pemahaman mengenai dokumen dapat

diperhatikan skema pada gambar 1 di bawah ini:



MODUL BEA METERAI@DTS DASAR PAJAK II

Gambar 1: Skema Surat

Keterangan :

Surat adalah serangkaian kata

dari pembuatnya.

Surat di bawah tangan adalah surat yang tidak dibuat oleh pejabat umum

Surat Autentik adalah surat yang dibuat oleh pejabat umum

( Pejabat umum adalah pejabat yang diangkat oleh Pemerintah dan ditugaskan serta diberi

wewenang untuk melakukan s

berkaitan dengan peeristiwa atau perbuatan hukum)

Akta adalah surat yang ditandatangani , yang khusus dibuat untuk dijadikan bukti tentang

suatu peristiwa atau perbuatan hukum

D. Objek Bea Meterai

Sebagaimana telah dikemukan di awal kegiatan belajar ini,

menyebutkan bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang dipakai oleh masyarakat

dalam lalu lintas hukum. Objek bea meterai adalah dokumen. Jika tidak dibuat doku

ada masalah pengenaan bea meterai.

menjadi objek bea meterai bukan perbuatan hukumnya, seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa

menyewa, menerima uang, melakukan pemborongan pekerjaa

dokumen yang dibuat untuk melakukan telah terjadi perbuatan itu, seperti akta jual beli, akta atau

SURAT DI BAWAH TANGAN

SURAT BIASA



MODUL BEA METERAI@DTS DASAR PAJAK II

Surat adalah serangkaian kata-kata dalam bentuk tulisan yang mengandung maksud tertentu


Surat Autentik adalah surat yang dibuat oleh pejabat umum


wewenang untuk melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah untuk membuat akta yang

berkaitan dengan peeristiwa atau perbuatan hukum)


suatu peristiwa atau perbuatan hukum.

Sebagaimana telah dikemukan di awal kegiatan belajar ini, Pasal 1


Objek bea meterai adalah dokumen. Jika tidak dibuat doku

ada masalah pengenaan bea meterai. Selanjutnya UU Bea Meterai mengisyaratkan bahwa

menjadi objek bea meterai bukan perbuatan hukumnya, seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa

menyewa, menerima uang, melakukan pemborongan pekerjaan, dan sebagainya; melainkan


SURAT

SURAT DI BAWAH TANGAN

AKTA DI BAWAH TANGAN

SURAT AUTENTIK

AKTA AUTENTIK

AKTA AUTENTIK MENURUT HUKUM

PEBLIK


PERDATA

HALAMAN 6

kata dalam bentuk tulisan yang mengandung maksud tertentu



ebagian dari pekerjaan pemerintah untuk membuat akta yang


Pasal 1 UU Bea Meterai


Objek bea meterai adalah dokumen. Jika tidak dibuat dokumen, maka tidak

mengisyaratkan bahwa yang

menjadi objek bea meterai bukan perbuatan hukumnya, seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa-

n, dan sebagainya; melainkan


SURAT AUTENTIK


PERDATA

SURAT DINAS




surat perjanjian sewa-menyewa, kuitansi, surat perjanjian pemborongan pekerjaan, dan sebagainya.

Isi surat perjanjian yang tidak mungkin dapat dilaksanakan, misalnya saja jual beli tanah di bulan

atau perjanjian mengenai perbuatan yang dilarang, tidak menjadi penghalang untuk mengenakan

bea meterai atas surat perjanjian mengenai hal-hal tersebut.

Dalam praktik di masyarakat di mungkinkan dua pihak atau lebih mengadakan perjanjian

tersebut, tetapi tanpa membuat dokumen yang berkaitan dengan perjanjian dimaksud (tanpa surat

perjanjian). Terhadap keadaan ini tidak ada permasalahan mengenai bea meterai karena yang

dikenakan bea meterai adalah dokumen, bukan perjanjian yang diadakan tersebut.

1. Dokumen yang DikenakanBea Meterai

Sesuai dengan pasal 2 UU Bea Meterai dokumen yang dikenakan bea meterai adalah :

a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai

alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata.

b. Akta-akta notaris sebagai salinannya.

c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-

rangkapnya.

d. Surat yang memuat jumlah Uang, yaitu;

1) Yang menyebutkan penerimaan uang;

2) Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;

3) Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; dan

4) Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi

atau diperhitungkan.

e. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep , dan cek.

f. Efek dalam nama dan bentuk apapun

Jumlah uang ataupun harga nominal yang disebut pada huruf d, e, dan f diatas juga

dimaksudkan termasuk jumlah uang atau harga nominal yang dinyatakan dalam mata uang asing.

Untuk menentukan nilai rupiahnya, jumlah uang atau harga nominal tersebut dikalikan dengan

nilai tukar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dokumen itu dibuat,

sehingga dapat diketahui apakah dokumen tersebut dikenakan atau tidak dikenakan bea

meterai.

E. Bukan Objek Bea Meterai

Pasal 4 UU Bea Meterai menentukan tidak dikenakan bea meterai atas dokumen, antara lain:

a. dokumen yang berupa :

1) surat penyimpanan barang;




2) konosemen;

3) surat angkutan penumpang dan barang;

4) keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud

dalam angka 1), angka 2), dan angka 3);

5) bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;

6) surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;

7) surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud

dalam angka 1) sampai angka 6).

b. segala bentuk Ijazah;

c. tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada

kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan

pembayaran itu;

d. tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan bank;

e. kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan

dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintahan Daerah dan bank;

f. tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;

g. dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh

bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut;

h. surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian;

i. tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.




3. Kegiatan Belajar 2.

SUBJEK, SAAT TERUTANG, DAN TARIF BEA METERAI

A. Subjek Bea Meterai

Pasal 6 UU Bea Meterai menentukan bahwa Bea Meterai terhutang oleh pihak yang

menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang

bersangkutan menentukan lain.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 6 tersebut dijelaskan subjek bea meterai untuk tiap-tiap jenis

dokumen sebagai berikut:

a. Dalam hal dokumen dibuat sepihak, misalnya kuitansi, Bea Meterai terhutang oleh penerima

kuitansi.

b. Dalam hal dokumen dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, misalnya surat perjanjian di bawah

tangan, maka masing-masing pihak terhutang Bea Meterai atas dokumen yang diterimanya.

c. Jika surat perjanjian dibuat dengan Akta Notaris, maka Bea Meterai yang terhutang baik atas asli

sahih yang disimpan oleh Notaris maupun salinannya yang diperuntukkan pihak-pihak yang

bersangkutan terhutang oleh pihak-pihak yang mendapat manfaat dari dokumen tersebut, yang

dalam contoh ini adalah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Jika pihak atau pihak-pihak

yang bersangkutan menentukan lain, maka Bea Meterai terhutang oleh pihak atau pihak-pihak

yang ditentukan dalam dokumen tersebut.

B. Saat Terutang Bea Meterai

Saat terutang bea meterai sangat perlu diketahui karena akan menentukan besarnya tarif

bea meterai yang berlaku dan juga berguna untuk menentukan daluarsa pemenuhan bea meterai

dan denda admininistrasi yang terutang. Saat terutang bea meterai ditentukan oleh jenis dan di

mana suatu dokumen dibuat. Pasal 5 UU Bea Meterai menentukan saat terutang bea meterai sebagai

berikut:

a. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak, adalah pada saat dokumen itu diserahkan;

Lebih jauh dijelaskan bahwa yang dimaksud saat dokumen itu diserahkan termasuk juga bahwa

pada saat itu dokumen tersebut diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat, bukan pada

saat ditandatangani, misalnya kuintansi, cek, dan sebagainya.

b. Dokumen yang dibuat oleh lebih dari salah satu pihak, adalah pada saat selesainya dokumen

dubuat, yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yang bersangkutan. Sebagai contoh

surat perjanjian jual beli. Bea Meterai terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian

tersebut. c. Dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia.




C. Tarif Bea Meterai

Tarif bea meterai pada dasarnya dibagai dua, yaitu (1) tarif berdasarkan jenis dokumen dan

(2) tarif berdasarkan jumlah nominal yang disebutkan dalam dokumen tersebut. Pembagian ini

memang tidak disebutkan secara jelas dalam UU Bea meterai, namun secara implisit dapat dilihat

dalam Pasal 2, yaitu dokumen yang merupakan surat ya.ng dibuat dengan tujuan untuk digunakan

sebagai barang bukti di pengadilan, seperti akta notaris dan akta PPAT dikenakan tarif yang sama

tanpa melihat isi dari dokumen tersebut. Selain itu dokumen yang memuat jumlah uang akan

dikenakan tarif bea meterai berdasarkan jumlah uang yang termuat dalam dokumen itu.

Tarif bea meterai ditetapkan dengan undang-undang. Berdasarkan tarif-tarif yang dikenakan

atas dokumen-dokumen sebagaimana tersebut pada Pasal 2 UU Bea Meterai, tarif bea meterai

adalah Rp 1.000,- dan Rp 500,-.

Selanjutnya dalam Pasal 3 UU BeaMeterai disebutkan bahwa dengan Peraturan Pemerintah

dapat ditetapkan besarnya tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang

dikenakan Bea Meterai, dapat ditiadakan, diturunkan, dinaikkan setinggi-tingginya enam kali atas

dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Berdasarkan ketentuan ini, seiring dengan

adanya perkembangan ekonomi nasional, pemerintah telah mengadakan dua kali penyesuaian tarif

dan besarnya harga nominal yang dikenakan bea meterai, yaitu perbahan pertama dengan Peraturan

Pemerinth Nomor 7 tahun 1995, tarif bea meterai diubah menjadi Rp 1.000,-- dan Rp 2.000,--

Perubahan kedua diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 ,yaitu tarif bea meterai

ditentukan sebesar Rp 3.000,-- dan Rp 6.000,-.

Perkembangan tarif bea meterai per jenis dokumen tercantum dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1 Perbandingan Tarif Bea Meterai dari Waktu ke Waktu

No. Dokumen

Tarif Bea Meterai

UU No. 13 Th.

1985

PP No. 7 Th.

1995

PP No. 24 th.

2000

1. Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya (a.l. Surat Kuasa,

surat hibah, surat pernyataan) yang dibuat dengan tujuan

untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai

perbuatan, kenyataan/keadaan yang bersifat perdata.

Rp 1.000,00 Rp 2000,00 Rp 6.000,00

2, Akta Notaris dan salinannya Rp 1.000,00 Rp 2000,00 Rp 6.000,00

3. Akta yang dibuat PPAT termasuk rangkapannya Rp 1.000,00 Rp 2000,00 Rp 6.000,00

4,a. Surat yang memuat sejumlah uang lebih dari Rp 1 juta (harga

nominal yang dinyatakan dalam mata uang asing)

a. Yang menyebutkan penerimaan uang;

b. Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan

uang dalam rekening di bank;

c. Yang berisi beerisi pembeitahuan saldo rekening di

bank, dan

Rp 1.000,00 Rp 2000,00 Rp 6.000,00




d. Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya

atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan.

4.b. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 250.000,00

tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000,00

Rp 500,00 Rp 1.000,00 Rp 3.000,00

4c Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 100.000,00

tetapi tidak lebih dari Rp 250.000,00

Rp 500,00 Tidak terutang Tidak dikenakan

4d Surat yang memuat jumlah uang tidak lebih dari Rp

1.00.000,00

Tidak terutang Tidak terutang

Tidak dikenakan

5a Surat berharga seperti wesel, promes,dan aksep yang

hargaa nominalnya lebih dari Rp 1.000.000,00

Rp 1.000,00 Rp 2000,00 Rp 6.000,00

5b Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang

hargaa nominalnya lebih dari Rp 250.000,00 tetapi tidak

lebih dari Rp 1.000.000,00

Rp 500,00 Rp 1000,00 Rp 3.000,00

5c Surat berharga seperti wesel, promes,dan aksep yang

hargaa nominalnya tidak lebih dari Rp 250000,00

Rp 500,00 Tidak terutang Tidak dikenakan

5d Surat berharga seperti wesel, promes,dan aksep yang

hargaa nominalnya tidak lebih dari Rp 100.000,00

Tidak terutang Tidak terutang

Tidak dikenakan

6a Cek dan bilyet giro yang harga nominalnya lebih dari Rp

1.000.000,-

Rp 1000,00 Rp 1000,00 Rp 3.000,00

6b Cek dan bilyet giro yang harga nominalnya lebih dari Rp

250.000,- terapi tidak ebih dari Rp 1.000.000,--

Rp500,00 Rp 1000,00 Rp 3.000,00

6c Cek dan bilyet giro yang harga nominalnya lebih dari Rp

100.000,00 tetapi tidak lebh dari Rp 250.000,00

Rp 500,00 Rp 1000,00 Rp 3.000,00

6d Cek dan bilyet giro yang harga nominalnya tidak lebih dari Rp

100.000,-

Tdk terutang *) Rp 1000,00 Rp 3.000,00

7a Efek yang harga nominalnya lebih dari Rp 1.000.000 Rp 1.000,00 Rp 2.000,00 Rp 6.000,00

7b Efek yang harga nominalnya lebih dari Rp 250.000.,00 tetapi

tidak lebih dari Rp 1,000,000,00

Rp 500,00 Rp 1.000,00 Rp 3.000,00

7c Efek yang harga nominalnya lebih dari Rp 100.000.,00 tetapi

tidak lebih dari Rp 250000,00

Rp 500,00 Tidak terutang Rp 3.000,00

7d Efek yang harga nominalnya tidak lebih dari Rp 100.000.,00 Tidak terutang Tidak terutang Rp 3.000,00

8. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di muka

pengadilan melputi :

a. Surat-surat biasa dan surat kerumah-tanggaan;

b. Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea

meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan

untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain,

selain dari masksud semula.

Rp 1.000,00 Rp 2000,00 Rp 6.000,00

Keterangan :

*) Berdasarkan Peraturan Pemerintah anomor 13 Tahun 1989 tentang Perubahan Besarnya Tarif

Bea Meterai dan besarnya bea meterai atas batas harga nominal yang dikenakan bea meterai ata cek dan bilyet giro, diubah menjadi Rp 500,00

dengan tidak memperhatikan besarnya hyang dikenakan besrga nominal.rnya.





PELUNASAN BEA METERAI

Secara umum bea meterai atas dokumen yang terutang dilunasi denga dua cara, yaitu

dengan menggunakan benda meterai atau menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan. Pada umumnya bea meterai atas dokumen dilunasi dengan benda meterai menurut tarif

yang ditentukan dalam undang-undang dan pelaturan pemerintah. Benda meterai yang dapat

digunakan untuk melunasi bea meterai yang terutang adalah meterai tempel dan kertas meterai.

Disampig itu, dengan Keputusan Menteri Keuangan dapat ditetapkan cara lain bagi pelunasan bea

meterai, misalnya membubuhkan tanda tera sebagai pengganti benda meterai diatas dokumen

dengan mesin-teraan, sesuai dengan pelaturan perundang-undangan yang ditentukan untuk itu.

A. Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Benda Meterai

Benda meterai yang dapat digunakan sebagai sarana pelunasan benda meterai terutang

adalah benda meterai sebagaimana dimaksud dalm Pasal 1 ayat (2) huruf b UU Bea Meterai, yaitu

meterai tempel dan kertas metereai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1. Meterai Tempel

Pelunasan bea meterai dengan menggunakan meterai tempel dilakukan sesuai dengan Pasal 7

ayat( 3) � (6) UU Bea Meterai, yaitu sebagai berikut.

a. Meterai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang

dikenakan Bea Meterai.

b. Meterai tempel direkatkan di tempat dimana tanda tangan akan dibubuhkan.

c. Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun

dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di

atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel.

d. Jika digunakan lebih dari satu meterai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di

atas semua meterai tempel dan sebagian di atas kertas.

Letak perekatan meterai tempel bergantung kepada dimana letak tanda tangan akan

dibubuhkan diatas kertas yang bersangkutan. Pada umumnya di bawah tulisan yang sudah

selesai. Jika suatu dokumen yang dibubuhi meterai tempel harus ditanda-tangani oleh lebih dari

satu orang, penanda tanga pertama harus mempergunakan meterai tempel tersebut.




2. Kertas Meterai

Pelunasan bea meterai dengan menggunakn kertas meterai dilakukan sesua dengan Pasal 7

ayat (7) � (8) UU Bea Meterai, yaitu dengan cara menuliskan dokumen yang menjadi objek bea

meterai pada kertas meterai yang ditentukan. Tanda tangan pihak yang membuat dokumen tersebut

dilakukan di atas kertas meterai, pada bagian yang sesuai dengan dokumen yang dibuat (tidak

ditentukan harus pada sisi tertentu dari kertas meterai). Jika isi dokumen yang dikenakan bea

meterai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas meterai yang digunakan, maka untuk

bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak ber meterai. Suatu dokumen yang

menggunakan beberapa helai kertas (misalnya akta pendirian sebuah perseroan terbatas) dan akta

pendirian tersebut menggunakan kertas meterai, maka hanya bagian awal (helai pertama) saja yang

menggunakan meterai, kemudia helai-helai berikutnya dapat menggunakan kertas biasa tanpa

meterai. Kertas meterai yang sudah digunakan, tidak boleh digunakan lagi.

Kertas meterai yang sudah diguakan tidak boleh digunakan lagi. Hal ini berarti bahwa sehelai

kertas meterai hanya dapat digunakan untuk sekali pemakai, sekalipun dapat saja terjadi tulisan atau

keterangan yang dimuat dalam kertas meterai tersebut hanya menggunakan sebagian saja dari

kertas meterai. Andaikan bagian yang masih kosong atau tidak terisi tulisan atau keterangan akan

dimuat tulisan atau keterangan lain, maka atas pemuatan tulisan atau keterangan lain tersebut

terutang bea meterai tersendiri yang besarnya disesuaikan dengan besarnya tarif bea meterai yang

berlaku. Jika sehelai kertas meterai karena suatu hal tidak jadi digunakan dan dalam hal ini belum

ditandatangani oleh pembuat atau yang berkepentingan, sedangkan dalam kertas meterai telah

terlanjur ditulis dengan beberapa kata atau kalimat yang belum merupakan suatu dokumen yang

selesai, kemudian tulisan yang ada pada kertas meterai tersebut dicoret dan dimuat tulisan atau

keterangan baru, maka kertas meterai yang demikian dapat digunakan dan tidak perlu dibubuhi

meterai lagi.

Apabila ketentuan tentang bentuk, ukuran, warna meterai tempel, dan kertas meterai,

demikian pula pencetakan, serta tata cara pelunasan bea meterai tidak dipenuhi, maka dokumen

yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai.

B. Pelunasan Bea Meterai Menggunakan Cara Lain

Pelunasan bea meterai lainnya adalah dengan menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh

Menteri Keuangan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 104/KMK.04/1986 tanggal

22 Februari 1986, pelunasan bea meterai degan menggunakan cara lain adalah dengan

menggunakan mesin teraan meterai atau alat lain dengan teknologi tertentu, yang penggunaannya




harus mendapat izin tertululis dari Direktur Jendral Pajak. Izin penggunaan diberikan kepada pemakai

yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. Ketentuan dengan cara

lain ini telah mengalami berbagai perubahan, seiring dengan perkembangan teknologi yang dapat

dipergunakan untuk memperlancar pelunasan bea meterai. Terakhir, ketentuan mengenai

pemeteraian dengan cara lain diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor

133b/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000 sebagai berikut:

1) Pemeteraian dengan cara lain dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

a. Dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan mesin teraan meterai;

b. Dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan teknologi percetakan; atau

c. Dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan sistem komputerisasi

2) Pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan cara lain harus mendapat ijin tertulis dari

Direktur Jenderal Pajak.

3) Hasil pencetakan tanda Bea Meterai Lunas harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak;

Pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan menggunakan teknologi percetakan

dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri)

dan/atau Perusahaan sekuriti yang mendapat ijin dari Badan Koordinasi Pemberantasan

Uang Palsu (Botasupal) yang di tunjuk oleh Bank Indonesia.

4) Bea Meterai yang telah dibayar atas tanda Bea Meterai Lunas yang tercetak pada dokumen

yang tidak terutang Bea Meterai ataupun yang belum digunakan untuk mencetak tanda Bea

Meterai Lunas, dapat dialihkan untuk penggunaan berikutnya.

5) Penerbit dokumen dengan tanda Bea Meterai Lunas yang Bea Meterainya tidak atau kurang

dilunasi harus melunasi Bea Meterai yang terutang berikut dendanya 200 % (dua ratus

persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dilunasi dengan cara menyetorkannya ke

Kas Negara atau Bank Persepsi.

6) Bea Meterai kurang bayar atas cek, bilyet giro, dan efek yang tanda Bea Meterai Lunasnya

dibubuhkan sebelum 1 Mei 2000 harus dilunasi dengan menggunakan mesin teraan Meterai

atau dengan menggunakan meterai tempel.

1. Tata Cara Pelunasan dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan

Meterai

Ketentuan pelaksanaan tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai dengan Membubuhkan

Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai tercantum dalam Keputusan Direktur

Jenderal Pajak Nomor Kep - 122b/Pj./2000 sebagai berikut :




a. Pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin

teraan meterai hanya diperkenankan kepada penerbit dokumen yang melakukan

pemeteraian dengan jumlah rata-rata setiap hari minimal sebanyak 50 dokumen.

b. Penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan

tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai harus mengajukan permohonan ijin

secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan mencantumkan

jenis/merk dan tahun pembuatan mesin teraan meterai yang akan digunakan, serta

melampirkan surat pernyataan tentang jumlah rata-rata dokumen yang harus dilunasi Bea

Meterai setiap hari.

c. Penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan

tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai harus melakukan penyetoran Bea

Meterai di muka minimal sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan

menggunakan Surat Setoran Pajak Ke Kas Negara melalui Bank Presepsi.

d. Penerbit dokumen yang mendapatkan ijin penggunaan mesin teraan meterai mempunyai

kewajiban sebagai berikut :

(1) Menyampaikan laporan bulanan penggunaan mesin teraan meterai kepada Kepala

Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat tanggal 15 setiap bulan.

(2) Menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat paling

lambat satu bulan setelah mesin teraan meterai tidak dipergunakan lagi atau terjadi

perubahan alamat/tempat kedudukan pemilik/pemegang ijin penggunaan mesin

teraan meterai.

e. Ijin penggunaan mesin teraan meterai berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal

ditetapkannya, dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

f. Bea meterai yang belum dipergunakan karena mesin teraan meterai rusak atau tidak

dipergunakan lagi, dapat dialihkan untuk pengisian deposit mesin teraan meterai lain atau

pencetakan tanda Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan ataupun dengan sistem

komputerisasi.

g. Penerbit dokumen yang akan melakukan pengalihan Bea Meterai, harus mengajukan

permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan

mencantumkan alasan dan jumlah Bea Meterai yang akan dialihkan.

h. Penggunaan mesin teraan meterai tanpa ijin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak dikenakan

sanksi pidana berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Meterai.




i. Bea Meterai kurang bayar yang disebabkan oleh kelebihan pemakaian dari deposit yang

disetor dikenakan sanksi denda administrasi sebesar 200 % dari Bea Meterai kurang bayar,

dan pencabutan ijin penggunaan mesin teraan meterai.

j. Penggunaan mesin teraan meterai yang melewati masa berlakunya ijin yang diberikan,

dikenakan sanksi pencabutan ijin.

k. Penyampaian laporan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat yang melewati batas

waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi pencabutan ijin.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital pada berbagai perlatan perkantoran,

termasuk dalam teknologi mesain tera, maka untuk mengantisipasi perkembangan teknologi tesebut,

telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 45/Pj/2008 Tentang Tata Cara

Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan

Meterai Digital.

Pada prinsipnya hal-hal yang diatur dalam peraturan ini sama dengan hal-hal yang diatur

dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep - 122b/Pj./2000 tanggal 29 Oktober 2009.

Namun terdapat beberapa hal baru yang diatur antara lain :

a. Aplikasi Kode Deposit; adalah aplikasi yang diinstal dalam server milik distributor Mesin

Teraan Meterai Digital yang ditempatkan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang

berfungsi sebagai penerbit Kode Deposit Mesin Teraan Meterai Digital setelah mendapat

informasi hasil verifikasi pembayaran deposit dari Aplikasi e- meterai;

b. Aplikasi e- meterai adalah aplikasi yang diinstal dalam server milik Direktorat Jenderal Pajak

yang melayani pendaftaran Mesin Teraan Meterai Digital, verifikasi pembayaran deposit, dan

pelaporan Bea Meterai, yang dapat diakses melalui portal intranet Direktorat Jenderal Pajak,

c. Petugas Kantor Pelayanan Pajak meneliti dan meng-input data yang disampaikan oleh wajib

Pajak ke Aplikasi e- meterai.

d. Petugas Kantor Pelayanan Pajak mencetak Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas

Dengan Mesin Teraan Meterai Digital dari Aplikasi e- meterai.

e. Wajib Pajak setelah membayar deposit Mesin Teraan Meterai Digital akan memperoleh Kode

Deposit paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pembayaran deposit dilakukan.

f. izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital berlaku

selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjang selama memenuhi

persyaratan.

g. Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat menerbitkan surat pemberitahuan akan berakhirnya

izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital. Surat




pemberitahuan tersebut dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sebelum

batas waktu berakhirnya izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin

Teraan Meterai Digital.

h. Apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu berlakunya izin pembubuhan Wajib Pajak

tidak melakukan perpanjangan izin pembubuhan, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib

mengirim Surat Teguran kepada Wajib Pajak paling lambat 5 (lima) hari sejak berakhirnya

batas waktu berlakunya izin pembubuhan.

i. Wajib Pajak yang tidak melakukan perpanjangan izin pembubuhan dalam jangka waktu 15

(lima belas) hari sejak tanggal pengiriman Surat Teguran, dikenakan sanksi penangguhan

perpanjangan izin pembubuhan selama 1 (satu) tahun dimulai sejak tanggal diterbitkannya

Surat Keputusan Penangguhan Perpanjangan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas

Dengan Mesin Teraan Meterai Digital.

j. Surat Keputusan Penangguhan Perpanjangan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas

Dengan Mesin Teraan Meterai Digital harus diterbitkan paling lambat akhir bulan setelah

bulan berakhirnya batas waktu berlakunya izin pembubuhan.

k. Penangguhan Perpanjangan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin

Teraan Meterai Digital diatur sebagai berikut:

1) Apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu berlakunya izin pembubuhan tanda Bea

Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital Wajib Pajak belum juga melakukan

perpanjangan izin pembubuhan, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib mengirim

Surat Teguranpaling lambat 5 (lima) hari sejak berakhirnya batas waktu berlakunya izin

pembubuhan.

2) Wajib Pajak harus menindaklanjuti Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada huruf C

yaitu dengan melakukan perpanjangan izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas

dengan Mesin Teraan Meterai Digital dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak

tanggal Surat Teguran dikirim.

3) Apabila Wajib Pajak tidak menindaklanjuti Surat Teguran sampai dengan batas waktu

yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf D, maka Kepala Kantor Pelayanan

Pajak wajib mengenakan sanksi penangguhan perpanjangan izin pembubuhan selama 1

(satu) tahun dimulai sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Penangguhan

Perpanjangan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai

Digital.




4) Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus nnencrbitkan Surat Keputusan Penangguhan

Perpanjangan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai

Digital kepada Wajib Pajak paling lambat akhir bulan setelah bulan berakhirnya batas

waktu berlakunya izin pembubuhan Mesin Teraan Meterai Digital yang telah selesai

masa penangguhan perpanjangan izin pembubuhannya, dapat digunakan lagi oleh Wajib

Pajak.

5) Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal pajak ini, Keputusan Direktur Jenderal

Pajak Nomor KEP-122b/PJ./2000 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan

Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai sepanjang

mengatur tata cara pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai

Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Manual, dinyatakan masih berlaku sampai dengan

tanggal 28 April 2010.

6) Saldo deposit yang masih tersisa karena Mesin Teraan Meterai Manual yang digunakan

sampai dengan tanggal 28 April 2010 belum habis, dapat dialihkan ke setoran jenis pajak

yang lain dengan cara pemindahbukuan (Pbk).

Prosedur pengalihan saldo deposit diatur sebagai berikut:

a) Wajib Pajak harus mengajukan Surat Permohonan Pengalihan Deposit kepada

kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, dengan:

- Mencantumkan jumlah saldo deposit yang akan dialihkan, dan

- Memberitahukan perhitungan ke setoran pajak yang lain untuk dilakukan

pemindahbukuan atas saldo deposit yang akan dialihkan.

b) Untuk mengetahui jumlah saldo deposit yang dialihkan Petugas Kantor

Pelayanan Pajak wajib melakukan penelitian fisik dan administrasi terhadap

Mesin Teraan Meterai Manual yang hasilnya dibuatkan Berita Acara

sebagaimana dimaksud dalam lampiran 10 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-07/PJ.5/2001 tanggal 18 April 2001 tentang Pembubuhan Tanda Bea

Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai.

c) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf b Kepala Kantor

Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Pengalihan Saldo Deposit Bea Meterai

sebagaimana dimaksud dalam lampiran 13 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-07/PJ.5/2001 tanggal 18 April 2001 tentang Pembubuhan Tanda Bea

Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai.




d) Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib menyelesaikan pemindahbukuan (Pbk)

terhadap saldo deposit yang dialihkan dan mengirimkan Surat Pengalihan Saldo

Deposit Bea Meterai paling lambat 10 (lima) hari kerja sejak Surat Permohonan

Pengalihan di terima lengkap oleh Kantor Pelayanan Pajak.

l. Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya

laku surut sejak tanggal 29 April 2008.

2. Tata Cara Pelunasan Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Teknologi

Percetakan.

Ketentuan pelaksanaan tentang tata cara pelunasan bea meterai dengan membubuhkan

tanda bea meterai lunas dengan tekonologi percetakan diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal

Pajak nomor Kep - 122c/Pj./2000 sebagai berikut :

a. Pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan teknologi

percetakan hanya diperkenankan untuk dokumen yang berbentuk cek, bilyet giro, dan efek

dengan nama dan dalam bentuk apapun.

b. Penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda

Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan harus melakukan pembayaran Bea Meterai di

muka sebesar jumlah dokumen yang harus dilunasi Bea Meterai, dengan enggunakan Surat

Setoran Pajak ke Kas Negara melalui Bank Presepsi.

c. Penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda

Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan, harus mengajukan permohonan ijin secara

tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan mencantumkan jenis dokumen yang akan dilunasi

Bea Meterai dan jumlah Bea Meterai yang telah dibayar.

d. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) dan perusahaan sekuriti

yang melakukan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas pada cek, bilyet giro, atau efek dengan

nama dan dalam bentuk apapun, harus menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur

Jenderal Pajak paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

(1) Bea Meterai kurang bayar atas cek, bilyet giro, dan efek dengan nama dan dalam

bentuk apapun yang tanda Bea Meterai Lunasnya dibubuhkan sebelum tanggal 1

Mei 2000 harus dilunasi dengan menggunakan mesin teraan meterai atau dengan

menggunakan meterai tempel.

(2) Bea Meterai kurang bayar atas cek, bilyet giro, dan efek dengan nama dan dalam

bentuk apapun yang tanda Bea Meterai Lunasnya dibubuhkan sejak tanggal 1 Mei

2000 harus dilunasi dengan menggunakan mesin teraan meterai atau dengan




menggunakan meterai tempel dengan ditambah denda administrasi sebesar 200%

dari Bea Meterai kurang bayar tersebut.

(3) Pelunasan denda administrasi seperti tersebut pada ayat (2) di atas dilakukan

dengan menyetorkan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi dengan menggunakan

Surat Setoran Pajak.

(4) Bea Meterai yang telah dibayar atas tanda Bea Meterai Lunas yang tercetak pada

cek, bilyet giro, dan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang belum

dipergunakan dapat dialihkan untuk pengisian deposit mesin teraan Meterai,

pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas lainnya dengan teknologi percetakan atau

pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan sistem komputerisasi.

(5) Penerbit dokumen yang akan melakukan pengalihan Bea Meterai, harus

mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan


e. Penerbit dokumen yang melakukan pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda

Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan tanpa ijin tertulis Direktur Jenderal Pajak

dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985

tentang Bea Meterai.

f. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) atau perusahaan

sekuriti yang melakukan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas tanpa adanya ijin tertulis

dari Direktur Jenderal Pajak dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 14 Undang-

undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pencabutan ijin penunjukan

sebagai pelaksana pembubuhan tanda BeaMeterai Lunas dengan teknologi percetakan.

g. Penyampaian laporan bulanan kepada Direktur Jenderal Pajak yang melewati batas waktu

yang telah ditentukan dikenakan sanksi pencabutan ijin penunjukan sebagai pelaksana

pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan.

3. Tata Cara Pelunasan Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem

Komputerisasi

Ketentuan Pelaksanaan Tata Cara Pelunasan Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai

Lunas Dengan Sistem Komputerisasi Diatur Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep -

122d/PJ./2000 Tanggal 1 Mei 2000 sebagai berikut::

a. Pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan sistem

komputerisasi hanya diperkenankan untuk dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah




uang sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000

dengan jumlah rata-rata peMeteraian setiap hari minimal sebanyak 100 dokumen.

b. Penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda

Bea Meterai Lunas dengan sistem komputerisasi, harus mengajukan permohonan ijin secara

tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan mencantumkan jenis dokumen dan perkiraan

jumlah rata-rata dokumen yang akan dilunasi Bea Meterai setiap hari.

c. Penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda

Bea Meterai Lunas dengan sistem komputerisasi harus melakukan pembayaran Bea Meterai di

muka minimal sebesar perkiraan jumlah dokumen yang harus dilunasi Bea Meterai setiap bulan,

dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Kas Negara melalui Bank Presepsi.

d. Penerbit dokumen yang mendapatkan ijin pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda

Bea Meterai Lunas dengan sistem komputerisasi harus menyampaikan laporan bulanan tentang

realisasi penggunaan dan saldo Bea Meterai kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat

tanggal 15 setiap bulan.

e. Ijin pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan sistem

komputerisasi berlaku selama saldo Bea Meterai yang telah dibayar pada saat mengajukan ijin

masih mencukupi kebutuhan pe meteraian 1 (satu) bulan berikutnya.

f. Penerbit dokumen yang mempunyai saldo Bea Meterai kurang dari estimasi kebutuhan satu

bulan, harus mengajukan permohonan ijin baru dengan terlebih dahulu melakukan pembayaran

Bea Meterai di muka minimal sebesar kekurangan yang harus dipenuhi untuk mencukupi

kebutuhan 1 (satu) bulan.

g. Bea Meterai yang belum dipergunakan karena sesuatu hal, dapat dialihkan untuk pengisian

deposit mesin teraan meterai, atau pencetakan tanda Bea Meterai Lunas dengan teknologi

percetakan.

h. Penerbit dokumen yang akan melakukan pengalihan Bea Meterai sebagaimana dimaksud ayat

(1), harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan


i. Pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan sistem

komputerisasi tanpa ijin tertulis Direktur Jenderal Pajak dikenakan sanksi pidana berdasarkan

Pasal 14 ndang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea.

j. Bea Meterai kurang bayar yang disebabkan oleh kelebihan pemakaian dari pembayaran di muka

yang dilakukan, dikenakan sanksi denda administrasi sebesar 200 % dari Bea Meterai kurang

bayar.

k. PembubuhanTanda Bea Meterai Lunas dengan sistem komputerisai yang melewati masa

berlakunya

ijin yang diberikan, dikenakan sanksi pencabutan ijin.




l. Penyampaian laporan kepada Direktur Jenderal Pajak yang melewati batas waktu yang telah

ditentukan dikenakan sanksi pencabutan ijin.

C. Akibat Apabila Ketentuan Cara Pelunasan Bea Meterai Tidak Dipenuhi

Pelunasan bea meterai, baik dengan menggunakan benda bea meterai maupun dengan cara

lain, harus memenuhi ketentuan yang telah dikemukakan di atas. Apabila ternyata ketentuan

pelunasan bea meterai tidak dipenuhi, maka dokumen tersebut dinyatakan tidak ber meterai dan

tentunya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Undang-Undang bea meterai

dengan tegas menentukan apabila ketentuan tentang cara pelunasan bea meterai tidak dipenuhi,

maka berlaku ketentuan di bawah ini.

1) Dalam hal pemenuhan dengan menggunakan benda bea meterai tidak memenuhi ketentuan,

maka dokumen yang bersangkutan dianggap tidak ber meterai (Pasal 7 ayat (9) UU Bea Meterai).

Hal ini berakibat akan dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 200% dari bea

meterai yang tidak dibayar.

2) Dalam hal pemenuhan dengan menggunakan mesin teraan meterai atau cara lainnya

sebagaimana dimaksudkan dalm Pasal 7 ayat (2) huruf b UU Bea Meterai dilakukan tanpa izin,

maka berdasarkan Pasal 14, perubahan tersebut merupakan kejahatan sehingga dapat diancam

dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

D. Benda Meterai yang Saat Ini Masih Berlaku di Indonesia

Benda meterai yang saat ini masih berlaku di Indonesia sebagai sarana pelunasan bea

meteai adalah benda meterai desain tahun 2005, yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 15/PMK.03/2005 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 April 2005. Satu hal yang

perlu diperhatikan dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2005 adalah peraturan

tersebut pada dasarnya hanya mengubah ketentuan tentang meterai tempel, yaitu mengganti

meterai tempel desain tahun 2002 dengan desain tahun 2005. hanya saja ternyata dalam ketentuan

penutup peraturan tersebut menyatakan bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor

323/KMK.03/2002 dinyatakan tidak berlaku. Hal ini berarti dasar hukum pemberlakuan kertas

meterain desai tahun 2002 juga dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2005 tentunya kurang

sesuai dengan UU Bea Meteai yang menentukan bahwa kertas meterai juga merupakan sarana

pelunasan bea meterai terutang. Oleh karena inu, Menteri Keuangan kemudian melakukan

perubahan atas aturan dimaksud dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor




90/PMK.03/2005 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2005, yang

ditetapkan tanggal 5 Oktober 2005 dan berlaku pada tanggal ditetapkan.

Peraturran Menteri Keuangan Nomor 90/OMK.03/2005 mengubah Pasl 4 Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 15/PMK.03/2005 sehingga menjadi berbunyi: �Pada saat Peraturan Menteri

Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323/KMK.03/2002, tentang

Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai Desain Tahun 2002, sepanjang yang mengatur mengenai

meterai tempel dinyatakan tidak berlaku.� Dengan demikian, sebenarnya ketentuan tentang kertas

meterai yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323/KMK. 03/2002 tetap berlaku.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2005 memberikan kepastian

hukum tentang tetap berlakunya kertas meterai sebagai sarana pelunasan bea meterai terutang. .

E. Pengadaan dan Pengeloaan Benda Meterai

Pengadaan, Pengelolaan, dan penjualan benda meterai tidak dilaksanakan sendiri oleh

Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang mengelola pajak pusat, melainkan diserahkan kepada

instansi lain yang dipandang berkompeten dalam hal pengadaan maupun pengelolaan dan penjualan

benda meterai. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1986 tentang

Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Benda Meterai yang ditetapkan pada tanggal 5 Juni 1986

dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986. Dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan

bahwa pencetakan dalam rangka pengadaan benda meterai dilaksanakan oleh Perum Percetakan

Uang Republik Indonesia (Peruri). Tata cara dan persyaratan pencetakan benda metera diatur lebih

lanjut oleh Menteri Keuangan. Sementara itu, pengelolaan dan penjualan benda meterai

dilaksanakan oleh Perum Pos dan Giro. Tata cara dan persyaratan pengelolaan dan penjualan benda

meterai diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Saat ini tata cara dan persyaratan pengelolaan dan penjualan benda meterai diatur oleh

Menteri Keuangan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nimor 133a/KMK.04/2000

tentangPengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Benda Meterai, dan ditetapkan tanggal 28 April 2000

dan mulai berlaku tanggal 1 Mei 2000. sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tersebut

pencetakan dalam rangka pengadaan benda meterai dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (Perum)

Percatakan Uang Republik Indonesia (Perurit). Hasil pencetakan benda meterai dilaporkan kepada

Direktur Jenderal Pajak. Tata cara dan persyaratan pencetakan diatur lebih lanjut oleh Direktur

Jenderal Pajak. Adapun pengelolaan dan penjualan benda meterai dilaksanakan oleh PT Pos

Indonesia dan atau badan usaha lain yang ditunjuk. Hasil penjualan dan persediaan Benda Materai

dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak.




Sebagai imbalan atas perannya mengelola dan menjual benda meterai maka kepada PT Pos

Indonesia diberikan provisi atas penjualan benda meteai. Besarnya provisi penjualan benda meterai

ditetapkan oleh Direktur Jendersl Pajak. Untuk melaksanakan ketentuan ini Direktur Jenderal Pajak

telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 448/PJ./2000 tanggal 17 Oktober

2000 tentang Besarnya Provisi Penjualan Benda Meterai. Dalam keputusan tersebut diatur provisi

penjualan benda meterai desain tahun 2000 kopur Rp. 3.000,00 dan Rp.6000,00 sebesar Rp.110,00

(seratus sepuluh rupiah) per lembar/keping. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus

2000.

Benda meterai yang tidak berlaku lagi dan benda meterai yang rusak, cacat, atau kotor

sehingga tidak jelas lagi ciri-ciri keasliannya dimusnahkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal

Pajak, dan Tata cara pemusnahan benda meterai ditetapkam oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pelaksanaan pemusnahan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, yang terdiri dari unsur Direktur

Jenderal Pajak, PT Pos Indonesia, dan Perum Peruri. Biaya pemusnahan dibebankan pada mata

anggaran Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. Pengawasan Terhadap Pengelolaan dan Penjualan Benda Meterai

Sehubungan dengan pengelolaan dan penjualan pada meterai milik Direktorat Jenderal Pajak

yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia ( Persero ), Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Surat

Edaran Dirjen Pajak NOMOR SE - 23/PJ.53/2003 Tentang Pengelolaan dan Panjualan Benda Meterai

pada tanggal 17 September 2003. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa PT Pos Indonesia (

Persero ) mempunyai kewajiban antara lain :

1. Menjual benda meterai dan menyetorkan seluruh uang hasil penjualannya setiap hari ke

rekening giro atas nama kas negara c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya

meliputi tempat kedudukan Kantor Pos Pemeriksa ; dan

2. Menyampaikan laporan bulanan penjualan dan persediaan benda meterai beserta bukti setor

uang hasil penjualan, yang dapat berupa Surat Setoran Pajak (SSP) standar bagi Kantor Pos

Pemeriksa yang belum on line atau SSP khusus bagi Kantor Pos Pemeriksa yang sudah on line,

kepada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Kantor Pos

Pemeriksa, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Dalam rangka pengawasan terhadap kewajiban PT Pos Indonesia (Persero) tersebut.

3. Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Kantor Pos Pemeriksa

wajib melaksanakan hal-hal di bawah ini:

1) Mencocokan jumlah penjualan benda meterai yang tercantum pada laporan yang

disampaikan Kantor Pos Pemeriksa dengan lembar ketiga SSP standar atau SSP khsus atas




hasil penjualan benda meterai dan meneliti MAP/kode jenis pajak dan kode jenis storan

yang tercantum pada SSP tersebut.

a) Mencocokan bukti setor atas hasil penjualan benda meterai yang dilaporkan oleh Kantor

Pos Pemeriksa dengan lembar kedua SSP standar atau SSP khusus dari KPKN;

b) Menatausahakan laporan penjualan benda meterai beserta bukti setor atas hasil

penjualan benda meterai dengan baik.

4. Kantor Pelayanan Pajak wajib menyampaikan surat teguran kepada Kantor Pos Pemeriksa dalam

hal: a) Kantor pos pemeriksa belum menyampaikan laporan bulanan penjualan dan persediaan

beda meterai sampai dengan batas waktu yang ditentukan; dan atau

b) Kantor pos pemeriksa tidak menyetorkan hasil penjualan benda meterai setiap hari ke

rekening giro atas nama kas negara c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya

meliputi tempat kedudukan Kantor Pos Pemeriksa.

5. Dalam rangka meneliti kebenaran laporan bulanan penjualan dan persediaan benda meterai dan

memantau persediaan benda meterai di wilayah kerjanya, Kantor Pelayanan Pajak bersama-

sama dengan Kantor Pos Pemeriksa wajib melakukan verifikasi atas penjualan dan pesediaan

benda meterai, dengan ketentuan sebagai berikut.

Verifikasi penjualan dan persediaan benda meterai dilakukan secara berkala setiap

tiga bulan sekali (setiap triwulan) paling lambat 21 hari setelah berakhirnya triwulan

yang bersangkutan.

Hasil verifikasi penjualan dan pesediaan benda meterai dicantumkan dalam berita

acara yang ditandatangani kedua belah pihak dan dituangkan dalam laporan

Verifikasi Penjualan dan Persediaan Benda Meterai.

Berita acara dan laporan Verifikasi Pejualan dan Pesediaan Benda Meterai

disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP dengan tembusan disampaikan

kepada Manajemen Prangko dan Meterai PT Pos Indonesia (Persero) dan Direktur

PPN dan PTLL paling lambat akhir bulan pada bulan dilakukannya verifikasi.

6. Kepala Kantor Wilayah DJP wajib mengawasi pelaksanaan veifikasi penjualan dan persediaan

benda meterai di wilayah kerjanya dan wajib menyampaikan Laporan Triwulanan Penjualan dan

Persediaan Benda Meterai kepada Direktur PPN dan PTLL paling lambat tanggal 10 (sepuluh)

bulan berikutnya setelah bulan diterimanya Laporan Verifikasi Penjualan dan Persediaan Benda

Meterai. Hal ini perlu dipahami dan dilaksanakan oleh pejabat pajak terkait demi tertib

administrasi pengelolaan benda meterai.




G. Pemeteraian Kemudian

Pemeteraian kemudian merupakan salah satu cara pelunasan bea meterai selain pelunasan

dengan menggunakan benda meterai dan pelunasan dengan cara lain. Hal ini untuk memberikan

kemudahan Wajib Pajak dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor

13 Tahun 1985 yang menyatakan : Pemeteraian kemudian dilakukan atas:

a. Dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun akan digunakan sebagai alat

pembuktian di muka pengadilan.

b. Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya.

c. Dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia.

d.

1. Ketentuan Pelaksanaan Pemeteraian kemudian

Ketentuan pelaksanaan tentang pemeteraian kemudian diatur dalam Keputusan Menteri

Keuangan RI Nomor 476/Kmk.03/2002 Tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Cara Pemeteraian

Kemudian yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 19 November 2002 sebagai berikut:

a. Pemeteraian kemudian wajib dilakukan oleh pemegang dokumen sebagaimana dimaksud pasal

10 UU Bea Meterai dengan menggunakan meterai Tempel atau Surat Setoran Pajak dan harus

disahkan oleh Pejabat Pos.

b. Lembar kesatu dan lembar ketiga Surat Setoran Pajak yang digunakan untuk pemeteraian

kemudian harus dilampiri dengan daftar dokumen yang dimeteraikan kemudian dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Setoran Pajak dimaksud.

c. Pengesahan atas pemeteraian kemudian dapat dilakukan setelah pemegang dokumen

membayar denda :

1) Pemegang dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya,

wajib membayar denda sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau

kurang dilunasi.

2) Dalam hal pemeteraian kemudian atas dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan

digunakan di Indonesia, baru dilakukan setelah dokumen digunakan, maka pemegang

dokumen wajib membayar denda sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang

terutang.

3) Denda sebagaimana dimaksud dalam a) dan b) dilunasi dengan menggunakan Surat Setoran

Pajak.

d. Besarnya Bea Meterai yang harus dilunasi dengan cara pemeteraian kemudian adalah:

1) Atas dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun akan digunakan sebagai alat

pembuktian di muka pengadilan adalah sebesar Bea Meterai yang terutang sesuai dengan

peraturan yang berlaku pada saat pemeteraian kemudian dilakukan.




2) Atas dokumen yang tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya adalah sebesar Bea

Meterai yang terutang;

3) Atas dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia adalah sebesar

Bea Meterai yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pemeteraian

kemudian dilakukan.

2. Tata Cara Pemeterian Kemudian dengan menggunakan Meterai Tempel

Tata cara pemeteraian kemudian dengan menggunakan meterai tempel diatur dalam

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-02/PJ/2003 tanggal 6 januari 2003, sebagai

berikut :

a. Pemegang dokumen membawa dokumen yang akan dilunasi dengan Cara pemeteraian

kemudian kepada Pejabat pos pada Kantor Pos terdekat; b. Pemegang dokumen melunasi Bea Meterai vang terutang atas dokumen yanq

dimeteraikan kemudian tersebut sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan Bea Meterai

Dengan Cara Pemeteraian Kemudian dengan cara menempelkan Meterai Tempel pada

dokumen yang akan dimeteraikan kemudian.

c. Pemegang dokumen yang Bea Meterainya tidak atau Kurang dilunasi sebagaimana

mestinya Wajib membayar denda administrasi sebesar 200% dari Bea Meterai yang tidak

atau kurang dilunasi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak dengan kode jenis MAP

0174.

d. Dokumen telah dimeteraikan kernudian dan SSP dicap "TELAH DIMETERAIKAN

KEMUDIAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1985 sebagaimana diatur

Iebih lanjut dengan KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 476/KMK.03/2002" oleh

Pejabat Pos disertai dengan tanda tangan, nama terang dan Nomor Pegawai Pos yang

bersangkutan.

3. Pemeteraian Kemudian dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) diatur dalam Keputusan

Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-02/PJ/2003 tanggal 6 januari 2003, sebagai berikut :

a. Membuat daftar dokumen yang akan dimeteraikan kemudian.

b. Membayar Bea Meterai yang terutang berdasarkan daftar tersebut sesuai ketentuan di

dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 tentang

Pelunasan bea Meterai Dengan Cara Pemeteraian Kemudian dengan menggunakan SSP.

c. Pemegang dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagairnana

mestinya vvajib membayar denda administrasi sebesar 200% dari Bea Meterai yang tidak




atau kurang dilunasi dengan menggunakan SSP terpisah dengan SSP yang digunakan

untuk memeteraikan kemudian.

d. Cara pengisian SSP adalah sebagai berikut

1) SSP yang digunakan untuk melunasi pemeteraian kemudian, diisi dengan Kode

Jenis Pajak (MAP) 0171.

2) SSP yang digunakan untuk membayar denda administrasi, diisi dengan Kode

Jenis (MAP) 0174.

e. Daftar dokumen yang dimeteraikan kemudian dan SSP yang telah digunakan untuk

membayar pemeteraian kemudian dicap "TELAH DIMETERAIKAN KEMUDIAN SESUAI

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1985 sebagaimana diatur lebih lanjut dengan

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 476/KMK.03/2002" oleh Pejabat Pos disertai

dengan tanda tangan, nama terang dan Nomor Pegawai Pejabat Pos yang bersangkutan.




5. Kegiatan Belajar 4

SANKSI, DALUWARSA, DAN KETENTUAN PIDANA

F. Sanksi Atas Kewajiban Pemenuhan Bea Cukai

Salah satu daya paksa yang dapat dilakukan oleh fiskus untuk menerapkan pajak terhadap

masyarakat atau wajib pajak adalah adanya sanksi yang tegas terhadap barang siapa yang melakukan

pelanggaran ketentuan perpajakan. Hal ini juga berlaku dalam pengenaan dan pemungutan bea

meterai. Pasal 8 UU Undang Bea Meterai dengan tegas mengatur bahwa dokumen yang bea

meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar

200% dari bea meterai yang tidak atau kurang dibayar. Pemegang dokumen dimaksud harus

melunasi bea meterai yang terutang berikut dendanya dengan cara pemeteraian kemudian.

Pengenaan sanksi denda ini dapat dilihat pada contoh di bawah ini.

1. Dokumen yang menurut ketentuan dikenakan bea mcterai Rp 6.000,00 tetapi temyata tidak

diberi meterai. Besarnya pemeteraian kemudian yang harus dilakukan terhadap dokumen

tersebut adalah sebesar Rp 18.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Bea Meterai yang tidak dibayar = Rp. 6.000,00

Denda Administrasi 200 % = Rp. 12.000,00

Jumlah = Rp. 18.000,00

2. Jika dokumen sebagaimana contoh 1 diatas hanya diberi meterai Rp. 3.000,00 maka besarnya

pemeteraian kemudian adalah Rp. 9.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

o Bea Meterai yang kurang dibayar = Rp. 3.000,00

o Denda Administrasi 200 % = Rp. 6.000,00

o Jumlah = Rp. 9.000,00

G. Daluwarsa Bea Meterai

Berdasarkan Pasal 12 UU Bea Meterai kewajiban pemenuhan bea meterai dan denda

administrasi yang terutang daluwarsa setelah lampau waktu lima tahun, terhitung sejak tanggal

dokumen dibuat. Ditinjau dari segi kepastian hukum daluwarsa lima tahun dihitung sejak

tanggal dokumen dibuat, berlaku untuk seluruh dokumen termasuk kuitansi. UU Bea Meterai

menentukan bahwa yang daluwarsa adalah kewajiban pemenuhan bea meterai dan denda

administrasi yang terutang. Hal ini berarti apabila dokumen yang dibuat, baik sepihak maupun

oleh beberapa pihak, merupakan dokumen yang harus dikenakan bea meterai, tetapi ternyata

tidak dipenuhi oleh pihak pembuat pemegang dokumen tersebut dalam jangka lima tahun dan

tidak terjadi sengketa, maka setelah lewat lima tahun kewajiban bea meterai atas dokumen

tersebut menjadi tidak berlaku lagi.




Ketentuan saat daluwarsa kewajiban pemenuhan bea meterai tersebut di atas, dalam

praktiknya mungkin mengalami kendala, yaitu apabila ketentuan daluwarsa tersebut dikaitkan

dengan saat terutang bea meterai atas dokumen yang dibuat sepihak, dalam hal ini kwitansi

misalnya. Kutitansi terutang, apabila nilai nominalnya sudah memenuhi ketentuan, terutang bea

meterai saat diserhakan dan diterima oleh pihak pembayar. Permasalahan akan timbul apabila

tanggal saat menyerahkan/saat diterima tidak sama dengn tanggal kuitansi.

Dokumen yang dibuat di luar negeri pada dasarnya tidak terutang bea meterai pada

saat dokumen tersebut dibuat di luar negeri. Kewajiban bea meterai Indonesia baru timbul pada

saat dokumen tersebut dipergunakan di Indonesia. Dengan demikian, tentunya daluwarsa bea

meterai Indonesia atas dokumen tersebut tidak bisa dihitung sejak tanggal dibuatnya dokumen

tersebut (di luar negeri), melainkan seharusnya dihitung sejak tanggal dipergunakan di Indone-

sia. Apabila dokumen tersebut dipergunakan di Indonesia enam tahun setelah dibuat di luar

negeri, tentunya apabila menurut ketentuan tentang daluwarsa bea meterai menurut UU Bea

Meterai, maka pemenuhan kewajiban bea meterai di Indoesia telah daluwarsa sehingga

dokumen tersebut dapat dipergunakan di Indonesia tanpa perlu membayar bea meterai

Indonesia. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 UU Bea Meterai yang

menegaskan bahwa justru pada saat dokumen dipergunakan di Indonesia (walaupun setelah

enam tahun sejak dokumen dibuat di luar negeli) pada saat itulah terutang bea meterai

Indonesia.

H. Ketentuan Khusus

Dalam UU Bea Meterai terdapat ketentuan khusus bagi para pejabat tertentu yang tidak

dibenarkan untuk melakukan sesuatu jika dokumen yang diajukan kepadanya ternyata bea

meterainya tidak atau kurang dilunasi sesuai dengan tarif yang berlaku. Sesuai Pasal 11 UU Bea

Meterai pejabat pemerintah, hakim, panitera, juru sita, notaris, dan pejabat umum lainnya,

masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan di

antaranya:

1. Menerima, mempertimbangkan, atau menyimpan dokumen yang bea meterainya tidak atau

kurang dibayar;

2. Melekatkan dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan

tarifnya pada dokumen yang lain yang berkaitan;

3. Membuat salinan, tembusan, rangkapan, atau petikan dari dokumen yang bea meterainya

tidak atau kurang dibayar; atau




4. Memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai

dengan tarif bea meterainya.

Ketentuan Pasal 11 ini menunjukkan bahwa mereka juga harus turut mengawasi

pelaksanaan UU Bea Meterai. Dalam pekerjaan sehari-hari para pejabat tersebut memiliki

kewenangan tertentu yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan lainnya untuk

mengesahkan ataupun mempergunakan dokumen, yang pada umumnya merupakan objek bea

meterai. Oleh karena itu, untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor bea meterai,

para pejabat tersebut memiliki kewajiban untuk tidak menggunakan dokumen yang bea

meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya.

Pelanggaran terhadap ketentuan di atas dikenakan sanksi administratif sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi para pejabat yang dimaksud apabila me-

langgar atau tidak mengindahkan ketentuan itu dikenakan sanksi administratif sesuai dengan

peraturan perundangundangan yang berlaku bagi masing-masing pejabat yang bersangkutan.

Misalnya bagi pegawai negeri sipil dapat diterapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

No. 30 Tahun 1980. Bagi Notaris dapat diterapkan Peraturan Jabatan Notaris (Stbl 1860 No.3).

I. Ketentuan Pidana

Sebagaimana dengan jenis pajak lainnya, pada bea meterai juga terdapat kemungkinan

terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait terutama oleh wajib pajak bea

meterai. Untuk menjaga agar ketentuan dalam bea meterai dapat dijalankan secara benar,

maka terhadap pihak yang melakukan tindak pidana dikenakan sanksi pidana sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Sesuai Pasal 13 dan 14 UU Bea Meterai, ketentuan berkaitan dengan

tindak pidana di bidang bea adalah sebagai berikut::

1. Dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana :

a. barangsiapa meniru atau memalsukan meterai tempel dan kertas meterai atau meniru dan

memalsukan tanda tangan yang perlu untuk mensahkan meterai;

b. barangsiapa dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukan

ke Negara Indonesia meterai palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak;

c. barangsiapa dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan,

menyediakan untuk dijual atau dimasukan ke Negara Indonesia meterai yang mereknya,

capnya, tanda-tangannya, tanda sahnya atau tanda waktunya mempergunakan telah

dihilangkan seolah-olah meterai itu belum dipakai dan atau menyuruh orang lain

menggunakan denganmelawan hak;




d. barang siapa menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahuinya digunakan

untuk melakukan salah satu kejahatan untuk meniru dan memalsukan benda meterai.

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud di atas adalah kejahatan.

2. Barang siapa dengan sengaja menggunakan cara lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7

ayat (2) huruf b tanpa izin Menteri Keuangan, dipidana dengan pidana penjara selama-

lamanya 7 (tujuh) tahun.

Pasal 13 UU Bea Meterai tidak menentukan besarnya hukuman dan juga tidak

mencantumkan kualifikasi perbuatannya. Hal ini diserahkan kepada hakim yang

mengadilinya sesuai dengan ketentuan dalam KUHP.

E. Ketentuan Peralihan

Pasal 15 UU Bea Meterai mengatur tentang ketentuan peralihan pemberlakuan UU Bea

Meterai yang baru. Hal ini perlu diatur untuk mencegah kevakuman bea meterai pada awal

pemberlakuan bea meterai yang baru sesuai dengan UU Bea Meterai. Atas dokumen yang tidak

atau kurang dibayar bea meterainya yang dibuat sebelum UU Bea Meterai berlaku, bea

meterainya tetap terutang berdasarkan Aturan Bea Meterai 1921( Zegel- verordening 1921 ).

Pelaksanaan ketentuan ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Walaupun ketentuan peralihan ini dengan tegas dicantumkan, untuk melaksanakan

ketentuan tersebut perlu diperhatikan mengenai kapan saat terutangnya bea meterai

sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 5 UndangUndang Bea Meterai, sebagaimana

contoh di bawah ini.

1. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan. Oleh

karena itu, kuitansi, cek dan sebagainya, yang walaupun dibuat (ditandatangani) dalam

bulan Desember 1985, tetapi baru diserahkan dalam bulan Januari 1986 berlaku ketentuan

UndangUndang Bea Meterai.

2. Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak adalah pada saat selesainya dokumen itu

dibuat. Oleh karena itu, kontrak pemborongan yang ditandatangani pada tanggal 31

Desember 1985 atau sebelumnya, berlaku ketentuan ABM 1921.

3. Dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia. Dengan

demikian, dokumen, misalnya surat perjanjian kredit yang dibuat.





PENEGAKAN HUKUM BEA METERAI

Bea meterai merupakan pajak yang menjadi salah satu sumber penerimaan negara

yang memberikan kontribusi penerimaan yang cukup besar. Hal ini menuntut fiskus sebagai

pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan untuk menatausahakan bea meterai harus

dapat memasyarakatkan, memantau, dan mengawasi agar bea meterai dapat dilaksanakan

secara benar oleh masyarakat. Untuk pengamanan dan kelancaran pelaksanaan ketentuan

tentang bea meterai, fiskus perlu memerhatikan dan melakukan beberapa tindakan di

antaranya :

A. Pemantauan Pelaksanaan Pengenaan Bea Meterai.

Langkah-langkah pemantauan diperlukan dalam rangka menjamin keamanan

penerimaan negara berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan kewajiban bea meterai oleh

masyarakat. Pemantauan dapat berupa:

1. Melakukan pengamatan di tempat-tempat penjualan benda meterai untuk memantau

kemungkinan beredarnya benda meterai palsu;

2. Secara cermat mengawasi penggunaan mesin teraan bea meterai;

3. Segera mengadakan penyuluhan terhadap pengusaha hotel, rumah makan, pedagang

(partai dan eceran), pabrikan, dan pengusaha lainnya yang membuat nota, faktur yang

juga berfungsi sebagai tanda terima uang bahwa mereka harus membubuhkan meterai

tempel pada nota / faktur tersebut sesuai dengan UU Bea Meterai;

4. Memantau pemeteraian cek, bilyet giro, surat yang menyatakan pembukuan uang dan

penyimpanan uang dalam rekening di bank, serta surat yang berisi pemberitahuan saldo

rekening di bank, apakah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Pembentukan Tim Verifikasi Penjualan Benda Meterai

Sebagaimana telah dikemukakan wewenang penjualan dan pengelolaan peredaran

benda meterai diserahkan kepada PT Pos Indonesia (Persero). Untuk memastikan bahwa

penjualan dan pelaporan penjualan benda meterai dilakukan secara benar, fiskus memiliki

tugas untuk memantau pelaksanaan penjua1an benda meterai. Guna melaksanakan tugas ini,

Direktur Jenderal Pajak membentuk tim verifikasi penjualan benda meterai dengan pertim-

bangan bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan verifikasi penjualan benda

meterai, perlu dibentuk tim yang bertugas melaksanakan penelitian, penatausahaan, dan pela-




poran terhadap hasil penjualan benda meterai yang telah dilakukan oleh PT Pos Indonesia

(Persero). Hal ini dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-

565/PJ.53/1998 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penjualan Benda Meterai yang ditetapkan

pada tanggal 22 Oktober 1998 dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Berdasarkan keputusan ini, Direktur Jenderal Pajak membentuk tim verifikasi penjualan

benda meterai yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Pajak dan PT Pos

Indonesia (Persero). Unsur Direktorat Jenderal Pajak beranggotakan Kepala Subdit PPN Jasa dan

Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), Kepala Bagian Keuangan Kantor Pusat Direktorat Jenderal

Pajak, Kepala Seksi Pajak Tidak Langsung Lainnya, Kasubag Pembukuan dan Verifikasi, Kaur

Pengadaan Bagian Perlengkapan, dan Pelaksana Subdit PPN Jasa dan ITLL. Unsur PT Pos Indo-

nesia (Persero) terdiri dari Manajer Keagenan, Manajer Verifikasi, Manajer Prangko, Manajer

Tarif & HI', Manajer Pandapos, dan Asman Pandapos.

Tim verifikasi penjualan benda meterai mempunyai tugas-tugas antara lain:

a. Melaksanakan penelitian, baik secara administrasi maupun fisik atas hasil penjualan

benda meterai dan persediaan benda meterai;

b. Melakukan pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan yang berhubungan dengan

pelaksanaan tugas pada huruf a; dan

c. Melaporkan hasil pelaksanaan verifikasi penjualan dan persediaan benda meterai

kepada Direktur Jenderal Pajak.

C. Pemberian Izin Dan Pengawasan Penggunaan Mesin Teraan Bea Meterai

Pemberian izin penggunaan mesin teraan bea meterai dilakukan atas dasar pertimbangan

kemudahan dan pemberian pelayanan yang secepatya kepada para pemakai mesin teraan bea

meterai. Dan memberikan jaminan keamanan yang memadai bagi penerimaan negara. Mesin

teraan bea meterai merupakan mesin buatan manusia yang mungkin saja mengalami kerusakan

dalam pemakaiannya. Apabila terjadi kerusakan salah satu implikasi yang perlu diperhatikan

adalah status deposit pembayaran dimuka untuk mendapatkan izin pemakaian mesin tersebut,

apakah masih dapat digunakan, dianggap hangus, atau dapat diminta kembali oleh pemilik / atau

pemegang izin mengunakan mesin teraan bea meterai.

Pada dasarnya apabila mesin teraan bea meterai rusak masih menyimpan deposit atau sisa

deposit, maka sisa deposit tersebut dapat dipakai untuk pengisian deposit yang akan dilaksanakan

kemudian, setelah mesin teraan bea meterai diperbaiki dan dapat dipergunakan dengan




semestinya. Dengan demikian, tidak dilakukan pengembalian atas pembayaran bea meterai

yang telah disetor.

Untuk setiap pembukaan dan pemasangan segel mesin teraan bea meterai baik untuk

keperluan perbaikan mesin teraan bea meterai yang bersangkutan maupun untuk pengisian

deposit, dibuat Berita Acara Pembukaan dan Pemasangan Segel dan dicatat pada buku register

pengisian deposit mesin teraan bea meterai. Setiap pengisian deposit mesin teraan bea

meterai dicatat juga dalam Kartu Pengawasan Pengisian Deposit Mesin Teraan bea meterai.

Untuk pengawasan, terhadap pemakai mesin teraan bea meterai yang ada dilakukan

pendataan sehingga dapat diketahui jumlah pemakai, jumlah mesin teraan bea meterai, merek

mesin teraan, dan ketertiban pengiriman laporan pemakaian mesin teraan.

Terhadap para pemilik / pemegang izin mesin teraan bea meterai perlu dilakukan

pengawasan agar mereka tidak menyalahgunakan izin yang diberikan kepadanya. Dalam rangka

meningkatkan pengawasan terhadap para pemilik pemegang izin menggunakan mesin teraan

bea meterai, fiskus harus mengefektifkan sarana administrasi pengawasan yang sudah ada

untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penggunaan mesin teraan bea

meterai. Berkaitan dengan pengawasan tersebut ada beberapa langkah yang perlu dilakukan

oleh fiskus, sebagaimana di bawah ini :

a. Fiskus harus mengawasi kepatuhan para pemegang izin pemilik mesin teraan bea meterai

dalam memenuhi kewajiban menyampaikan laporan bulanan. Dalam hal pemegang lzin

tidak mematuhi kewajibannya, fiskus harus segera mengirim surat peringatan dan

dilanjutkan dengan mengirim surat teguran sesuai dengan ketentuan yang belaku. Apabila

peringatan dan teguran tidak diindahkan, fiskus segera melakukan penyegelan terhadap

mesin teraan bea meterai milik pemegang izin pemilik mesin teraan bea meterai tersebut.

b. Izin penggunaan mesin teraan bea meterai diberikan untuk jangka waktu dua tahun untuk

mesin teraan manual dan empat tahun utuk mesin teraan digital, sebagaimana ditentukan

dalam surat keputusan pemberian izinnya, dan dapat diperpanjang lagi. Apabila batas

waktu dua tahun/empat tahun hampir habis, atau angka depositnya sudah mendekati

angka pembilang akhir, fiskus mengingatkan kepada yang bersangkutan untuk menyetor

kembali dan mengajukan permohonan perpanjangan izinnya.

c. Apabila izin tidak akan diperpanjang, fiskus segera melakukan penyegelan dan pencabutan

izin pemakaiannva.

d. Apabila deposit yang telah dibayarkan oleh pemegang Izin pemilik mesin teraan bea




meterai hampir habis sebelum jangka waktu dua tahun berdasarkan laporan

bulanannya, fiskus harus menganjurkan kepadanya untuk segera menyetor kembali

dalam waktu tujuh hari sebelum depositnya habis dan selanjutnya dilakukan

pembukaan segel dan pengisian deposit yang baru dengan dibuatkan Berita Acara

Pembukaan Segel Mesin teraan bea meterai serta memperpanjang / memperbaharui

izin pemakaiannya.

e. Terhadap pemegang izin pemilik mesin teraan bea meterai yang melaporkan bahwa

mesin teraan bea meterainya rusak, fiskus harus melakukan pemeriksaan untuk

memastikan kebenaran laporan tersebut. Pemeriksaan dilakukan dengan cara

melakukan pembukaan segel mesin teraan untuk mengetahui jumlah deposit yang

masih tersedia, untuk selanjutnya dikompensasikan untuk pengisian deposit mesin

teraan bea meterai yang baru, atau terus digunakan hingga habis setelah mesin yang

rusak tersebut diperbaiki.

f. Untuk menjaga kerapihan dokumen pemegang izin mesin teraan meterai, fiskus perlu

membuat berkas khusus bagi setiap pemilik / pemegang izin mesin teraan bea

meterai, yang menampung dokumen-dokumen berupa: arsip Surat Keputusan

Pemberian Izin, surat setoran deposit, laporan bulanan, arsip surat peringatan, arsip

surat teguran, arsip Surat Keputusan Perpanjangan Izin, arsip Berita Acara

Pemasangan Segel, arsip Berita Acara Pembukaan dan Pemasangan Segel, serta surat--

surat lain yang berkenaan dengan pemilik mesin teraan

D. Pemantauan Proses Penukaran Benda Meterai

Benda meterai yang dapat digunakan sebagai sarana perunasan bea meterai selalu

mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini dapat terjadi karena adanya per-

ubahan tarif bea meterai terutang yang diatur dengan peraturan pemerintah, untuk

menghindari upaya pemalsuan dari pihak yang tidak bertanggung jawab, maupun karena alasan

teknis perubahan angka tahun dari abad ke-20 menjadi abad ke-21. Umumnya apabila

dilakukan perubahan desain benda meterai tidak begitu saja membuat benda meterai desain

yang lama (sebelumnya) menjadi tidak berlaku pada saat keputusan Menteri Keuangan tentang

desain benda meterai yang baru dikeluarkan atau diberlakukan. Selalu ada jangka waktu

pemberlakuan benda meterai yang lama agar tidak terjadi kekosongan benda meterai di

masyarakat. Selanjutnya apabila masa ·berlaku benda meterai desain lama telah terlampaui

benda meterai desain lama masih dapat ditukarkan dengan benda meterai desain yang baru




dengan nilai tukar yang sarna sampai jangka waktu tertentu. Penukaran dapat dilakukan pada

kantor-kantor pos di seluruh Indonesia.

Dalam praktik masih sering dijumpai Kantor pos melakukan penjualan benda meterai

desain lama walaupun masa berlaku benda meterai tersebut telah berlalu. Hal ini tentunya

tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, fiskus harus senantiasa memantau penjualan benda

meterai dan meminta kantor pos untuk segera menghentikan penjualan tersebut Apabila

benda meterai desain lama temyata masih ada di kantor-kantor pos, fiskus harus meminta IT

Pos Indonesia (Persero) untuk segera menariknya ke gudang Kantor Pusat IT Pos Indonesia

(Persero) di Bandung.

Penukaran benda meterai desain lama dengan benda meterai desain yang baru dapat

dilakukan apabila masa berlaku benda meterai desain lama sebagai sarana pelunasan bea

meterai telah dilampaui. Apabila jangka waktu tersebut masih belum dilampaui, benda

meterai desain lama tidak dapat ditukarkan dengan desain yang baru karena pada dasamya

dalam jangka waktu tersebut benda meterai desain lama masih dinyatakan sebagai sarana

pelunasan bea meterai. Apabila sampai batas waktu terakhir penukaran benda meterai desain

lama terlampaui dan temyata masyarakat masih memiliki benda meterai desain lama, orang

atau badan yang memiliki benda meterai tersebut tidak dapat lagi melakukan penukaran

dengan benda meterai desain baru. Hal ini perlu disampaikan kepada masyarakat umum agar

memahami kapan saat penukaran benda meterai desain lama dapat dilakukan.

E. Pengalihan Bea Meterai Lunas Atas Blanko Cek dan Bilyet Giro Karena Perusahaan

Mengganti Logo Perusahaan

Dalam kegiatan bisnis dimungkinkan suatu perusahaan mengganti logo perusahaan

karena alasan tertentu. Salah satu dampak dari perubahan logo ini adalah terkait dengan

penggunaan izin pelunasan bea meterai dengan cara lain, apakah tetap dapat dipergunakan

atau tidak, mengingat salah satu iclentitas perusahaan terse but, yaitu logo perusahaan telah

mengalami perubahan

Demi tertib administrasi pemberian izin pelunasan bea meterai dengan cara lain,

perusahaan dapat meminta kepada DirekturJenderal Pajak untukdiberikan izin yang baru

dengan. logo perusahaan yang baru. Dalam hal ini akan diberikan izin yang baru, di mana

pembayaran di muka yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk memperoleh izin

sebelumnya dapat dialihkan untuk pembayaran di muka bea meterai atas cek dan bilyet giro

guna mendapatkan izin yang baru sehubungan dengan perubahan logo perusahaan.

Untuk maksud ini, pihak perusahaan harus mengadakan stock opname bersama-sama




dengan pejabat Direktorat Jenderal Pajak sehingga diperoleh kepastian mengenai jumlah

blanko cek dan bilyet giro yang telah dipergunakan dan jumlah yang masih dalam persediaan.

Sisa blanko cek dan bilyet giro harus dimusnahkan dengan disaksikan oleh pejabat Direktorat

Jenderal Pajak dengan dibuatkan Berita Acara Pemusnahan Blanko Cek dan Bilyet Giro

tersebut. Hari, tanggal, dan jam pemusnahan harus diberitahukan oleh pihak perusahaan

dimaksud kepada Direktur Jenderal Pajak, melalui Kantor Pelayanan Pajak setempat. Segala

biaya yang timbul dari pemusnahan blanko cek dan bilyet giro menjadi beban perusahaan

tersebut.

c. Pengalihan Bea Meterai Lunas atas Blanko Cek dan Bilyet Giro Karena Perusahaan

Mengubah Nama Perusahaan

Selain pengalihan karena adanya perubahan logo perusahaan, pengalihan

pembayaran di muka bea meterai atas cek dan bilyet giro guna mendapatkan izin

pelunasan bea meterai, dengan cara lain juga dapat dilakukan oleh perusahaan yang

mengubah nama perusahaan. Karena alasan tertentu dimungkinkan perusahaan

melakukan perubahan nama perusahaan. Dengan mengubah nama perusahaan salah satu

implikasi yang terjadi adalah dalam hal penggunaan izin pelunasan bea meterai dengan

cara lain oleh perusahaan sebelum nama perusahaan diubah tidak otomatis dapat

digunakan oleh perusahaan setelah melakukan perubahan nama. Izin yang telah diberikan

sebelumnya otomatis dibatalkan, tetapi perusahaan tersebut dapat mengajukan

permohonan baru untuk mendapatkan izin kembali pelunasan bea meterai dengan cara

lain. Karena pada dasamya perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang sama hanya

melakukan perubahan nama, Direktur Jenderal Pajak akan memberikan izin kepada

perusahaan tersebut.

Pada saat perusahaan melakukan perubahan nama, dimungkinkan masih terdapat

deposit pembayaran di muka bea meterai apabila jumlah dokumen yang dimeteraikan

kurang dari pembayaran di muka yang telah dilakukan perusahaan tersebut. Dalam hal

demikian, kelebihan pembayaran tersebut tidak hilang, tetapi juga tidak dapat diminta

kembali atau direstitusi oleh perusahaan dengan nama lama. Hal yang mungkin dilakukan

adalah perusahaan dengan nama yang baru mengajukan permohonan pemakaian

pengalihan pembayaran di muka bea meterai atas cek dan bilyet giro guna mendapatkan

izin pelunasan bea meterai dengan cara lain sehubungan dengan adanya perubahan nama

perusahaan. Tata cara pengajuan dan pengalihan pembayaran di muka dimaksud sama

dengan pengalihan pernbayaran di muka karena perusahaan melakuka perubahan logo

perusahaan.




F. Intensifikasi Bea Meterai

Sebagai instansi yang diberi kewenangan untuk mengelola pajak, Direktorat Jenderal

Pajak harus selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini juga dilakukan

terhadap bea meterai. Sehubungan dengan pelaksanaan UUBea Meterai serta peraturan

pelaksanaannya fiskus dapat melakukan upaya intensifikasi bea meterai atas dokumen yang

menjadi objek bea meterai yang dibuat oleh institusi tertentu.

a. Menghimbau kepada penerbit dokumen untuk segera mengenakan bea meterai atas

dokumen yang diterbitkan;

b. Memberitahukan kepada penerbit dokumen bahwa pemenuhan kewajiban bea

meterai atas dokumen yang diterbitkan dapat dilakukan dengan cara pembubuhan

tanda bea meterai lunas dengan sistem kamputerisasi;

c. Bilamana dalam pemeriksaan pajak ditemukan dokumen yang bea meterainya tidak

atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya, atas dokumen tersebut wajib dikenakan

bea meterai dengan ditambah denda administrasi sebesar 200 % dari bea meterai

yang tidak atau kurang dibayar dengan cara pemeteraian kemudian.

G. pengalihan Bea Meterai Lunas atas Blanko Cek clan Bilyet Giro Karena Perusahaan

Mengganti Logo Perusahaan

Dalam kegiatan bisnis dimungkinkan suatu perusahaan mengganti logo perusahaan

karena alasan tertentu. Salah satu dampak dari perubahan logo ini adalah terkait dengan

penggunaan izin pelunasan bea meterai dengan cara lain, apakah tetap dapat dipergunakan

atau tidak, mengingat salah satu identitas perusahaan tersebut, yaitu logo perusahaan telah

mengalami perubahan.

Demi tertib administrasi pemberian izin pelunasan bea meterai dengan cara lain,

perusahaan dapat meminta kepada Direktur Jenderal Pajak untuk diberikan izin yang baru

dengan. logo perusahaan yang baru. Dalam hal ini akan diberikan izin yang baru, di mana

pembayaran di muka yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk memperoleh izin

sebelumnya dapat dialihkan untuk pembayaran di muka bea meterai atas cek dan bilyet giro

guna mendapatkan izin yang baru sehubungan dengan perubahan logo perusahaan.

Untuk maksud ini, pihak perusahaan hams mengadakan stock opname bersama-

sama dengan pejabat Direktorat Jenderal Pajak sehingga diperoleh kepastian mengenai

jumlah blanko cek dan bilyet giro yang telah dipergunakan dan jumlah yang masih dalam

persediaan. Sisa blanko cek dan bilyet giro harus dimusnahkan dengan disaksikan oleh

pejabat Direktorat Jenderal Pajak dengan dibuatkan Berita Acara Pemusnahan Blanko Cek




dan Bilyet Giro tersebut. Hari, tanggal, dan jam pemusnahan harus diberitahukan oleh

pihak perusahaan dimaksud kepada Direktur Jenderal Pajak, melalui Kantor Pelayanan

Pajak setempat. Segala biaya yang timbul dari pemusnahan blanko cek dan bilyet giro

menjadi beban perusahaan tersebut.

H. Pengalihan Bea Meterai Lunas atas Blanko Cek dan Bilyet Giro Karena Perusahaan Mengubah Nama Perusahaan

Selain pengalihan karena adanya perubahan logo perusahaan, pengalihan pembayaran

di muka bea meterai atas cek dan bilyet giro guna mendapatkan izin pelunasan bea meterai,

dengan cara lain juga dapat dilakukan oleh perusahaan yang mengubah nama perusahaan.

Karena alasan tertentu dimungkinkan perusahaan melakukan perubahan nama perusahaan.

Dengan mengubah nama perusahaan salah satu implikasi yang terjadi adalah dalam hal

penggunaan izin pelunasan bea meterai dengan cara lain oleh perusahaan sebelum nama

perusahaan diubah tidak otomatis dapat digunakan oleh perusahaan setelah melakukan

perubahan nama. Izin yang telah diberikan sebelumnya otomatis dibatalkan, tetapi

perusahaan tersebut dapat mengajukan permohonan baru untuk mendapatkan izin kembali

pelunasan bea meterai dengan cara lain. Karena pada dasarnya perusahaan tersebut

merupakan perusahaan yang sama hanya melakukan perubahan nama, Direktur Jenderal

Pajak akan memberikan izin kepada perusahaan tersebut

Pada saat perusahaan melakukan perubahan nama, dimungkinkan masih terdapat

deposit pembayaran di muka bea meterai apabila jumlah dokumen yang dimeteraikan kurang

dari pembayaran di muka yang telah dilakukan perusahaan tersebut. Dalam hal demikian,

kelebihan pembayaran tersebut tidak hilang, tetapi juga tidak dapat diminta kembali atau

direstitusi oleh perusahaan dengan nama lama. Hal yang mungkin dilakukan adalah

perusahaan dengan nama yang baru mengajukan permohonan pemakaian pengalihan

pembayaran di muka bea meterai atas cek dan bilyet giro guna mendapatkan izin pelunasan

bea meterai dengan cara lain sehubungan dengan adanya perubahan nama perusahaan. Tata

cara pengajuan dan pengalihan pembayaran di muka dimaksud sama dengan pengalihan

pernbayaran di muka karena perusahaan melakukan perubahan logo perusahaan.

I. Pengalihan Bea Meterai Lunas atas SuratKolektif Saham

Saham sebagai tanda kepemilikan seseorang atau suatu badan.pada suatu perusahaan

dapat dibuat dalam bentuk surat kolektif saham. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Undang Bea Meterai, surat kolektif saham, yang merupakan salah satu contoh efek, merupakan




bentuk dokumen yang dikenakan bea meterai. Pelunasan bea .meterai terutang dapat

dilakukan dengan pembubuhan tanda bea meterai lunas dengan mesin teraan bea meterai

atau teknologi percetakan sesuai dengan izin yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Bentuk surat kolektif saham adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat

diterbitkannya saham tersebut. Pada penerbitan tersebut bea meterai harus dilunasi oleh

pemegang saham. Dalam praktik bisnis dimungkinkan adanya perubahan bentuk sura kolektif

saham, antara lain disebabkan oleh adanya perubahan peraturan yang ditetapkan oleh bursa

efek dan adanya perubahan modal dasar dari daftar pemegang saham perseroan. Hal ini

berakibat surat kolektif saham yang telah diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak

berlaku/tidak dapat dipakai lagi. Salah satu konsekuensi dari hal ini terkait dengan pelunasan

bea meterai yang telah dilakukan atas surat kolektif saham yang lama.

Perusahaan menerbitkan surat kolektif saham dalam jumlah tertentu, sesuai dengan

kebutuhan,dana yang diinginkan dari pihak luar perusahaan.Pada saat diterbitkan perusahaan

telah melunasi bea meterai terutang atas seluruh saham yang diterbitkan. Saham tersebut

dapat ditawarkan secara terbatas ataupun secara terbuka melalui bursa efek.

Dalam praktik dimungkinkan saham yang telah dicetak tidak laku seluruhnya dibeli oleh

pihak luar perusahaan. Apabila karena suatu hal terjadi perubahan bentuk surat kolektif saham,

surat kolektif saham yang lama yang belum laku tidak berlaku lagi. Dalam kondisi demikian, bea

meterai yang telah dilunasi pada saat pencetakan surat saham yang lama dan ternyata belum

dibeli oleh pihak luar perusahaan dapat dialihkan pada pencetakan bilyet giro yang baru milik

perusahaan yang menerbitkan saham dimaksud. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan tersebut

tidak dirugikan karena adanya perubahan bentuk surat saham kolektif yang lama.

Untuk maksud pengalihan, ini perusahaan dimaksud dapat mengajukan permohonan

mengalihkan bea meterai lunas atas saham kolektif sejumlah surat kolektif lama yang belum

digunakan. Atas permohonan ini, petugas pajak akan melakukan pemeriksaan, dan berdasarkan

hasil pemeriksaan Direktur Jenderal Pajak (atau pejabat yang berwenang) akan memberikan

izin pengalihan dimaksud. Pengalihan dilakukan sesuai dengan jumlah bea meterai yang telah

dilunasi atas surat saham yang belum digunakan dan pengalihan dilakukan untuk pencetakan

blanko bilyet giro yang baru atau pelunasan bea meterai atas dokumen dengan menggunakan

mesin teraan bea meterai. Pengalihan dilakukan sesuai dengan tarif bea meterai yang berlaku

pada saat pengalihan. Surat kolektif saham lama yang belum digunakan dimusnahkan oleh

petugas pajak dengan disaksikan oleh wajib pajak dan untuk itu dibuatkan berita acara

pemusnahannya.




J. Bea Meterai atas Kartu Kredit

Salah satu dokumen yang menjadi objek bea meterai adalah tanda terima pembayaran

tagihan (billing statement) kartu kredit. Tanda terima ini selain berfungsi sebagai bukti

penerimaan uang juga berfungsi sebagai dokumen yang berbentuk surat yang berisi pengakuan

bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Ketentuan

tentang batas nilai nominal uang yang menentukan terutang atau tidaknya dan berapa tarif bea

meterai yang terutang atas dokumen tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada

saat dibuatnya dokumen dimaksud. Pelunasan bea meterai atas dokumen tersebut dapat

dilakukan dengan sistem komputerisasi ataupun dengan menggunakan meterai temple.

Nilai dalam tagihan kartu kredit yang dipergunakan sebagai harga nominal yang

dikenakan bea meterai adalah nilai pembayaran yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit

dalam satu periode tagihan karena jumlah tersebut menunjukkan suatu pengakuan dari

penerbit kartu kredit atas pelunasan sebagian atau seluruh utang pemegang kartu kredit.

Sebagai contoh, pada bulan Juli 2001 pemegang kartu kredit melakukan pembayaran

sebanyak tiga kali dengan jumlah sebesar Rp1.500.000,00. Maka, bea meterai yang dikenakan

atas tagihan kartu kredit yang memuat pembayaran tersebut adalah sebesar Rp. 6.000,00.

Documents

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN ...belajar-pajak.co.nf/wp-content/uploads/2012/11/BEA-METERAI.pdf · Bila kita amati dari kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia