www.bpkp.go.id
PUSINGNYA PEMDA MENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANOLEH:
IMAN BASTARIDeputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan
Daerah BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Jakarta, 5 Juli 2011
2010 BPKP
Curriculum VitaeNama : Iman Bastari, Ak, M.Acc Tempat/tgl lahir
: Jakarta, 25 Juni 1956 Agama : Islam Pangkat/Jabatan : Pembina
Utama Madya (IV/d), Deputi Kepala BPKP Riwayat Pendidikan: -
Akuntan, lulus tahun 1985 dari STAN, Depkeu, Jakarta - Master of
Accountancy in Business, lulus tahun 1990 dari Western Illinois
Univ, USA Riwayat Jabatan : 1. Kepala Seksi tahun 1991 1997 2.
Kabid/Kasubdit tahun 1997-2002 3. Direktur Juni 2002- Sept 2004 4.
Ka Perwakilan BPKP Sumut , 8 September 2004 5. Ka. Perwakilan BPKP
DKI 1, 2005 6. Deputi PIP Bidang Polsoskam, November 2006 7. Deputi
Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 11 Januari 2011
Keanggotaan IAI : Anggota Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik
tahun 2006-2007
2
Kenapa Pening (headache) Dalam menyusun LKPD ???1. Peraturan
sering kali berubah, termasuk isu acrrual dan International
Financial Report Standard (IFRS). 2. Kurangnya Pemahaman atas
akuntabilitas keuangan yg sarat dengan akuntansi 3. Perbedaan
persepsi antara Permendagri dengan SAP 4. Judgement auditor yg
berbeda atas permsalahan yg sama pada satu pemda dgn pemda lainnya
5. Pengelolaan Aset tetap (pengakuan, penilaian dan penyajian)3
RESEP Menuju WTPPerlu ada harmonisasi antara Permendagri dan SAP
Komunikasi intens antara auditan dan auditor Capacity building
pengelola keuangan daerah Perbaikan sisdur dengan menerapkan
program aplikasi berbasis komputer, sejak perencanaan sd pelaporan
Penilaian aset tetap dengan inhouse appraisal4
KOMPLEKSITAS REGULASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
UU 25/2004 UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 33/2004
PP
PP
PP
UU 32/2004Pasal 222 Pasal 237
PP 58/2005
Omnibus Regulation
Permendagri13/2006,dirubah dg Permendagri 59/2007 Permendagri
17/2007
Pemerintahan Daerah
Mengatur: 1. Bagaimana wewenang, hak & kewajiban Daerah
ditopang oleh manajemen keuangan modern. 2. Penganggaran,
Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan,
Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuda.5
HUBUNGAN KONTRAK PRINSIPALAGENL E M B
Ketentuan Perundang-Undangan Rencana Kerja dan Anggaran /RKA
P R I N S I P A L
R A K Y A T
P E R W A K I L A N
Akuntansi
Pelaporan
Auditing
P E M E R I N T A H
A G E N
AKUNTABILITAS6
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPALA DAERAH(PEMEGANG
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUDA) UU 17/2003 PSL 6
SEKRETARIS DAERAH(KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUDA)
PENGGUNA ANGGARAN (KEPALA SKPD)KUASA PA PPTK
PPKD Selaku BUD (KEPALA BPKAD)
BENDAHARA PPK-SKPD
KUASA BUD7
DOKUMEN POKOK PENGANGGARAN DAERAHRPJMD/ RKPD KUA PPAS
EVALUASI : RAPBD Propinsi oleh Mendagri , dan RAPBD Kab/Kota
oleh Gubernur
PERDA APBDPENJABARAN APBD
RAPBD
RKA-SKPD
DPA-SKPD
ANGGARAN KAS8
DOKUMEN POKOK PELAKSANAAN ANGGARANSP2D
SPP-LS SPD SPP-UP SPP-GU SPP-TU
SPM-LS
SPM-UP SPM-GU SPM-TU
SP2D
SPJ9
LAPORAN KEUANGANSURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
LRA
NERACA
LAK
CALK
IKHTISAR KINERJA
IKHTISAR LAIN
IKHTISAR LK BUMN/BUMD
IKHTISAR LAIN
10
ALOKASI DANA APBN KE DAERAH TAHUN 2008 SAMPAI DENGAN TAHUN 2011
(dalam triliun rupiah)PENDANAANRp1
2008% Rp
2009% Rp
2010% Rp
2011%
TOTAL APBNTRANSFER1) 2) 3) 4) 5) DBH DAU DAK OTSUS
PENYESUAIAN
989.577.7 179.5 21.2 7.5 6.5
1007.85 18.14 2.14 0.76 0.66
100674.1 186.4 24.8 9.5 14.7
1007.37 18.53 2.47 0.94 1.46
112689.61 203.6 21.13 9.09 21.15
1007.96 18.08 1.88 0.81 1.88
123083.5 225.5 25.2 10.4 48.2
1006.79 18.34 2.05 0.85 3.92
2 BELANJA
SUB JUMLAH1) 2) 3) DANA DEKON DANA TP DANA VERTIKAL
292.414.4 6.3 78.6
29.551.46 0.64 7.94
309.519.1 7.1 94.4
30.771.90 0.71 9.39
344.611.93 7.64 106.8
30.601.06 0.68 9.48
392.824.43 12.93 134.3
31.951.99 1.05 10.92
3 BELANJA PUSAT DI DAERAH (MELALUI ANGG.K/L)
SUB JUMLAH1) 2) 3) 4) PNPM BOS JAMKES BLT
99.37.4 12.6 3.4 7.6
10.040.75 1.27 0.34 0.77
120.67.5 19.2 4.6 3.9
11.990.75 1.91 0.46 0.39
126.410.42 19.84 5.1 0
11.220.93 1.76 0.45 0.00
171.612.99 6.35 0 0
13.961.06 0.52 0.00 0.00
4 BANTUAN KE MASYARAKAT (PROGRAM NASIONAL K/L DAN NON K/L)
SUB JUMLAH5 SUBSIDI 1) 2) 3) 4) 5) 6) BBM LISTRIK PANGAN PUPUK
BENIH LAINNYA
31135.1 82.3 11.6 15.5 0.1 0.2
3.1313.65 8.32 1.17 1.57 0.01 0.02
3554.3 48.2 13 18.4 4.7 0.4
3.485.40 4.79 1.29 1.83 0.47 0.04
35.3788.89 55.1 13.92 18.41 0 0
3.147.89 4.89 1.24 1.63 0.00 0.00
19.3495.91 40.7 15.26 16.37 0.12 0
1.577.80 3.31 1.24 1.33 0.01 0.00
SUB JUMLAH JUMLAH 2 S.D 5
244.9 667.6
24.75 67.47
140.3 605.4
13.95 60.20
176.3 682.7
15.66 60.62
168.4
13.69
752.1
61.1711
Frame work - Inpres 4 tahun 2011BPKP Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah
Asistensi kepada K/L/Pemda untuk meningkatkan pemahaman
pengelolaan KN/D, meningkatkan kepatuhan terhadap per-UU, kualitas
LK dan tata kelola
Meningkatkan kualitas akuntabilitas KN melalui pengelolaan KN
yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel Mempercepat
penyelenggaraan SPIP untuk terwujudnya kegiatan IP yang efisien dan
efektif, LK andal, tertib dan akuntabel kelola aset, serta ketaatan
thd per-UU-an Mengintensifkan peran APIP meyakinkan
terselenggaranya SPIP, peringatan dini, efektivitas manajemen
risiko, serta meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan
tugas dan fungsi IP
Evaluasi penyerapan anggaran K/L/PemdaAudit terhadap program
strategis nasional Rencana aksi yang jelas, tepat, terjadwal untuk
mendorong penyelenggaraan SPIP pada K/L/Pemda
OUTCOM ES : KESEJAHTERAAN, SUSTAI NABLE DEVELOP M EN T, DAN SOCI
AL RESP ON SI BI LI TI ES
12
Kualitas Laporan KeuanganKelemahan Mendasar LKInpres 4/2011
Diktum 4 a
Asistensi kepada K/L/Pemda untuk meningkatkan pemahaman
pengelolaan KN/D, meningkatkan kepatuhan terhadap per-UU, kualitas
LK dan tata kelola
Pencatatan dan Pelaporan Aset Kepatuhan pada aturan
Sistem Pengendalian InternKesesuaian terhadap SAP
Pendampingan penyusunan laporan keuangan instansi kepada 41 K/L
Pendampingan review laporan keuangan instansi kepada 41 APIP Pusat
dan Daerah, diklat SDM pengelola keuangan, Bimtek
APBD/SAKD/SIMDA/SAKIP yang dilengkapi dengan program aplikasi
(dikembangkan BPKP) bagi 524 pemda (84,54% dari total pemda)
Pembentukan help desk di masingmasing Perwakilan BPKP untuk
pengawasan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan.
Tahun 2009 : 53 K/L Opini WTP (41 K/L didampingi BPKP) - Tahun
2009 : 15 Pemda Opini WTP (12 Pemda didampingi BPKP) - Tahun 2010 :
22 Pemda Opini WTP (19 Pemda di dampingi BPKP) : 1. Prov DIY (a)
12. Kab Tulung Agung (a) 2. Prov Kepri (s) 13. Kab Pacitan (n) 3.
Prov Riau (s) 14. Kota Yogyakarta (a) 4. Prov Jatim (a) 15. Kota
Tangerang (a) 5. Kab Jepara (a) 16. Kota Tangsel (a) 6. Kab Kaur
(n) 17. Kota Blitar (a) 7. Kab Gorontalo (s) 18. Kota Sabang (s) 8.
Kab Tangerang (s) 19. Kota Banda Aceh (n) 9. Kab Bangkalan (a) 20.
Kota Palembang (a) 10. Kab Muko-muko (s) 21. Kota Solo (s) 11. Kab
Bengkulu Tgh (s) 22. Kota Mojokerto (s) (n) : Non BPKP (a) :
Diasistensi BPKP (s) : menggunakan SIMDA BPKP per 30 Juni 2011
13
OPINI PEMERIKSAAN BPKOpini merupakan pernyataan profesional
pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yg disajikan dlm
laporan keuangan yg didasarkan pada 4 kriteria: Kesesuaian dgn
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Kecukupan Pengungkapan
(Adequate Disclosures) Kepatuhan terhadap Perundang-undangan
Efektivitas Pengendalian Intern14
OPINI BPK ATAS LKPD 2005 s/d 2010 (PER 30 JUNI 2011)WTP LKPD
2005 LKPD 2006 LKPD 2007 LKPD 2008 LKPD 2009 LKPD 2010 17 4 4 13 15
22 WDP 311 325 282 323 330 63 TW 13 27 58 31 48 7 TMP 22 106 120
118 109 17 JUMLAH 363 462 464 485 502 109
15
TAHUN URAIAN Tepat Waktu Terlambat Jumlah 118 386 504 2009 JLH %
23,74 77,67 100,00 JLH 196 328 524 2010 % 37,40 62,60 100,00 JLH
212 312 524 2011 % 40,46 59,54 100,00
SUMBER DATA: LAPORAN BULANAN PERWAKILAN BPKP
Keterangan : Keterlambatan penetapan APBD disebabkan antara
lain: penetapan alokasi anggaran pusat untuk Daerah yang terlambat
diterima oleh Daerah (isu yg berkembang adanya calo-calo dlm
pembahasan anggaran ) Komunikasi politik yg berjalan tidak efektif
antara DPRD dan eksekutif dalam pembahasan RAPBD, dikarenakan
pemahaman performance based budgeting masih rendah.16
PERMASALAHAN PEMDA DALAM PENYUSUNAN LKPD A B CKETIDAKTAATAN PADA
PERATURAN PERUNDANGAN
KELEMAHAN SPIP
PERBEDAAN PERSEPSI AUDITOR DAN AUDITEE
DPERMASALAHAN ASET TETAP
17
A. KELEMAHAN SPIP PEMDA HASIL PEMERIKSAAN BPKa.KELEMAHAN SISTEM
PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN Pencatatan tidak / belum
dilakukan atau tidak akurat Proses penyusunan laporan tidak sesuai
dengan ketentuan Entitas terlambat menyampaikan laporan Sistem
informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai Sistem informasi
akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai Lain-lain
kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan
b.
KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN Perencanaan
kegiatan tidak memadai Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan
pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai
dengan ketentuan Penyimpangan terhadap ketentuan teknis / intern
organisasi Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD
Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan
berakibat hilangnya/berkurangnya potensi penerimaan atau
peningkatan biaya/beban Lain-lain kelemahan sistem pengendalian
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
c.
KELEMAHAN SISDUR/SOP Tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu
prosedur atau keseluruhan prosedur SOP tidak berjalan secara
optimal atau tidak ditaati Satuan pengawas intern yang ada tidak
memadai atau tidak berjalan optimal Tidak ada pemisahan tugas dan
fungsi yang memadai Lain-lain kelemahan struktur pengendalian
intern 18
B. PERBEDAAN PERSEPSI AUDITOR DAN AUDITEEKEBIJAKANPERUBAHAN
KETENTUAN PERUNDANGAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN JUDGEMENT / PERTIMBANGAN
AUDITOR
KEPUTUSAN / PERATURAN MENDAGRI / LAINNYA
STANDAR AKUNTANSI VS PEMERINTAHAN PERSEPSI
?
AUDITOR
AUDITEE / SDM PEMDA19
CONTOH PERBEDAAN PERLAKUAN AKUNTANSI01. PERBEDAAN KLASIFIKASI
APBD / PERMENDAGRI DENGAN SAP
02.
PENGANGGARAN ATAS PENGADAAN ASET TETAP YANG AKAN DIBAGIKAN
KEPADA MASYARAKAT
03.
PENYAJIAN AKUN PASSIVA (Co ATAS ASET LANCAR LAINNYA
20
PERBEDAAN KLASIFIKASI APBD/PERMENDAGRI DAN SAPNO 1. URAIAN
PENDAPATAN TRANSFER APBD / PERMENDAGRI No.13/2006 & 59/2007 1.
DANA PERIMBANGAN - DAU, DAK, DBH 2. LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH -
Dana Otsus, Dana Penyesuaian 2. BELANJA 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah,
Belanja Bansos, Belanja Bantuan Keu Belanja Tak Terduga 1. BELANJA
OPERASIONAL Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, Belanja Bunga,
Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bansos, Belanja Bantuan Keu
- PELAKSANAAN KONVERSI TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN SECARA OTOMATIS
APABILA PEMDA TELAH MENGGUNAKAN PROGRAM APLIKASI (MISALNYA: SIMDA).
HAL INI AKAN MENJADI MASALAH BAGI PEMDA YANG MENYUSUN LAPORAN
KEUANGAN SECARA MANUAL. SAP DANA PERIMBANGAN - DAU, DAK, DBH,
Otsus, Penyesuaian -PEMDA HARUS MELAKUKAN PROSES KONVERSI ATAS
LAPORAN KEUANGAN VERSI APBD / PERMENDAGRI MENJADI LAPORAN KEUANGAN
SAP Ket.
2. BELANJA LANGSUNG - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal
2. BELANJA MODAL 3. BELANJA TIDAK TERDUGA 4. BELANJA TRANSFER
BAGI HASIL
21
PENGANGGARAN ATAS PENGADAAN ASET TETAP YANG AKAN DIBAGIKAN
KEPADA MASYARAKATPEDOMAN PENGELOLAAN KEUDA PERMENDAGRI : o No 13
Tahun 2006 o No 59 Tahun 2007 o NO 21/2011 Perubahan PERMENDAGRI
No13/2007
BULETIN TEKNIS NO 10 AKUNTANSI BELANJA BANSOS
Pasal 52 Permendagri 21/2011: Belanja barang dan jasa digunakan
untuk menganggarkan termasuk barang yang akan diserahkan atau
dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga
Butir 3.3. paragraph 5 Bultek 10: Belanja bantuan sosial dalam
bentuk barang diberikan dalam bentuk barang dan diserahkan kepada
penerima. Belanja tersebut karena tujuan penggunaannya untuk
kegiatan yang sesuai dengan kriteria belanja bantuan sosial, maka
tidak boleh dimasukkan dalam belanja barang
Terkait dengan perbedaan ini memang dapat dilakukan proses
konversi dalam penyusunan LKPD, namun apakah dari sisi
penganggarannya tidak akan dipermasalahkan ??22
PENCATATAN METODE BIAYA VS METODE EKUITAS PENYERTAAN MODAL PEMDA
DI PDAMKONDISI PRAKTIK SAAT INIPSAP NO.6 Lampiran PP 24 TH 2005
Pencatatan Penyertaan Modal Pemda di PDAM pada umumnya
menggunakan metode biaya, yakni dicatat sebesar biaya perolehan.
Penghasilan atas investasi tersebut sebesar bagian hasil yang
diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha
/ badan hukum yang terkait .
PSAP 6 Para 34 : Penggunaan metode penilaian investasi
didasarkan pada: (a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode
biaya; (b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari
20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode
ekuitas; (c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
(d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai
bersih yang direalisasikan.
Salah satu penyebab tidak digunakannya metode ekuitas adalah
kurangnya kapasitas SDM Pemda dan PDAM dalam memahami metode
ekuitas sebagaimana dimaksud.23
C. KETIDAKTAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN01. 02. 03. 04.
05. 06. 07.PENGGUNAAN LANGSUNG ATAS PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
PEMBAYARAN MELEBIHI PRESTASI PEKERJAAN PEKERJAAN TIDAK SESUAI
DENGAN SPESIFIKASI YG DITETAPKAN KESALAHAN PROSEDUR PENGADAAN
BARANG DAN JASA PENGGUNAAN ANGGARAN TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKAN
KETIDAKCUKUPAN BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
PEMBAYARAN MELEBIHI STANDAR BIAYA
24
LINGKUP PENGELOLAAN BMD Permendagri 17 Tahun
2007STARTPERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
PENGADAAN
PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN
TUNTUTAN GANTI RUGI
PENGGUNAANPENATAUSAHAANLINGKUP PENGELOLAAN BMD
PEMBIAYAANPEMBINAAN PENGAWASAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN
PEMINDAH TANGANANPENGHAPUSAN
PENGAMANAN & PEMELIHARAAN PENILAIAN ???25
DAN JASA
Permasalahan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (lanjutan) PROSES
PENGADAAN BARANG
Pengadaan tidak sesuai spec kontrak, mark-up dan fiktif Denda
keterlambatan belum ditetapkan & blm disetor ke kas daerah.
Kekurangan volume pekerjaan. Perubahan pelaksanaan kegiatan tidak
didukung addendum kontrak Panitia pengadaan tidak memiliki HPS
Perbedaan kuantitas antara berita acara serah terima barang dengan
dokumen kontrak Dokumen lelang tidak lengkap Pekerjaan yang tidak
dapat diselesaikan 26 Nilai kontrak melampui Owners Estimate (OE)
Spec teknis pengadaan barang telah menunjuk suatu merk tertentu
Kompetensi Panitia Pengadaan belum kompeten- sertifikat kompetensi
pengadaan brg/jasa -- solusi : Pengadaan Secara Elektronik (PSE)
26
PERMASALAHAN ASET TETAP PERENCANAAN / PENGANGGARAN Aset yang
akan dibagikan kepada masyarakat dianggarkan sebagai belanja modal,
seharusnya belanja bantuan sosial / hibah (Bultek No 10) Pengadaan
aset tetap dianggarkan dalam Belanja barang dan jasa, seharusnya
belanja modal BUKTI KEPEMILIKAN ATAS ASET TETAP Aset Eks Instansi
Vertikal yang tidak dapat ditelusuri lagi bukti kepemilikannya
Tanah wakaf untuk sekolah Aset yang berasal dari Pemda Induk u/
daerah pemekaran PENILAIAN ATAS ASET TETAP Tidak ditemukan dokumen
bukti perolehan aset Droping dari Pusat tanpa mencantumkan nilai
perolehan Hasil Penilaian Appraisal tidak akurat / tidak diakui
oleh BPK27
PERMASALAHAN ASET TETAP PEMANFAATAN ASET TETAP Penguasaan di
luar Instansi Pemda Rumah dinas ditempati oleh orang yang tidak
berhak PENCATATAN ATAS ASET TETAP Penyajian di neraca tidak sama
dengan rinciannya / SKPD Data di SKPKD tidak sama dengan SKPD
KEBERADAAN ASET Barang hilang tidak diproses penghapusan Barang
rusak tidak dihapuskan
28
UPAYA PENINGKATAN Kualitas LKPD Menuju WTP- Penyusunan Rencana
Aksi untuk memperoleh opini WTP dari BPK - Peningkatan Komitmen dan
Pemahaman KDH dan DPRD atas pentingnya OPINI atas LKPD - Capacity
Building SDM Pemda di bidang akuntansi keuangan - Perbaikan Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk penggunaan
Teknologi Informasi (Program Aplikasi SIMDA) - Pengefektifan
Inspektorat Provinsi / Kab / Kota dlm penguatan SPIP - Asistensi /
Pendampingan penyelenggaraan SPIP dan reviu serta penyusunan
laporan keuangan Pemda oleh BPKP29
30
TERIMA KASIHBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jl.
Pramuka No 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 85910031 (hunting) Web:
http://www.bpkp.go.id email: [email protected]
.
31
