Upload
buidan
View
246
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 1 dari 42 halaman
PUTUSAN
Nomor : 06/G/2013/PTUN-PBR
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat
pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan digedung yang telah
ditentukan untuk itu terletak di Jalan H.R. Soebrantas KM 9 Pekanbaru
telah memutuskan dalam putusannya dalam sengketa antara :----------------
AZRIANTO, S.TP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Bertempat tinggal di Dusun I RT. 002/001 Desa Buluh
Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar; -------
Dalam hal ini memberi kuasa kepada MUSKARBED
TUJUH DELAPAN, SH.,MH. dan MUS MULYADI,
SH., Keduanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada kantor advokat Muskarbed
78 & Associates yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad
No. 100 B Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus
Nomor : 1.021/MKB-78/SK/01.13 tanggal 18 Januari
2013;-----------------------------------------------------------------
Selanjutnya disebut sebagai ..........….. PENGGUGAT;
Melawan :
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULUH CINA,
KECAMATAN SIAK HULU, KABUPATEN KAMPAR,
berkedudukan di Jalan Anjungan M. Yunus Desa
Buluhcina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten
Kampar;-------------------------------------------------------------
Selanjutnya disebut sebagai …..……….. TERGUGAT;
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 2 dari 42 halaman
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----------------------------
Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru Nomor : 06/PEN/2013/PTUN-Pbr. tertanggal 25
Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -------------------------------
Telah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan
Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 06/Pen-PP/2013/PTUN-Pbr.
tertanggal 25 Januari 2013 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan; ----------
Telah membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 06/Pen.HS/2013/PTUN-Pbr,
tertanggal 12 Februari 2013 tentang Hari Persidangan yang terbuka
untuk umum ; --------------------------------------------------------------------------------
Telah membaca Surat Gugatan Penggugat; --------------------------
Telah melihat bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;-------
Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi para pihak;---------
Telah membaca dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan
Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi
dalam persidangan tersebut; ------------------------------------------------------------
TENTANG DUDUKNYA SENGKETA
Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 21
Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru pada tanggal 21 Januari 2013 dengan Register
Perkara Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr dan telah diperbaiki pada tanggal
12 Februari 2013; --------------------------------------------------------------------------
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 3 dari 42 halaman
Bahwa yang menjadi obyek gugatan Tata Usaha Negara dalam
perkara ini adalah : ------------------------------------------------------------------------
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Buluhcina Kecamatan
Siak Hulu Nomor : Kpts.03/BPD/BC-SH/I/2013 tentang Pembentukan
Panitia Pemilihan Kepala Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar tertanggal 5 Januari 2013 ; --------------------------------
Bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Tata Usaha
Negara dalam perkara ini adalah : -----------------------------------------------------
Bahwa keputusan yang diterbikan oleh Tergugat sebagaimana
tersebut di atas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang secara
hukum telah bersifat konkret, Individual dan final serta menimbulkan
akibat hukum bagi Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal
1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara. Maka dari itu, telah memenuhi syarat sebagai objek
gugatan dan dapat dimintakan pembatalan terhadap Keputusan tersebut
melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yakni Pengadilan Tata
Usaha Negara Pekanbaru; --------------------------------------------------------------
B. KEPENTINGAN PENGGUGAT-----------------------------------------------------
Bahwa penerbitan objek gugatan oleh Tergugat telah menimbulkan
kerugian kepada Penggugat. Dimana Penggugat sebagai salah satu
Bakal Calon Kepala Desa Desa Buluhcina merasa diperlakukan tidak
adil serta adanya diskriminasi hukum yang dilakukan Tergugat. karena
dalam menebitkan objek gugatan tersebut Tergugat terkesan arogan
dan memaksakan keadaan tanpa menghiraukan aspirasi masyarakat,
sehingga telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Desa Buluhcina
tanggal 13 Januari 2013 oleh Panitia Pilkades yang dibentuk
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 4 dari 42 halaman
berdasarkan objek gugatan yang cacat formil tersebut. Untuk itu,
sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, Penggugat disini telah sangat beralasan untuk
mengajukan gugatan guna membatalkan keputusan tersebut ke
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena kepentingan
Penggugat telah dirugikan dengan adanya Keputusan Tergugat yang
menjadi objek gugatan dalam perkara ini;---------------------------------------
C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN------------------------------
Bahwa objek gugatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 5 Januari
2013, oleh karenanya pengajuan gugatan ini diajukan masih dalam
tenggang waktu yang tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, maka untuk itu sudah semestinya gugatan Penggugat
dinyatakan dapat diterima; ----------------------------------------------------------
D. ALASAN HUKUM GUGATAN------------------------------------------------------
Adapun alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut : -------------
1. Bahwa Penggugat adalah salah satu Bakal Calon dari empat
Bakal Calon Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar Periode 2012 - 2018;----------------------------------
2. Bahwa sebelum ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa
Buluh Cina, Penggugat telah melengkapi seluruh persyaratan
yang ditetapkan oleh Panitia Pilkades Desa Buluh Cina
sebagaimana Pengumuman Nomor : 02/PILKADES/BC/XI/2012
tentang syarat-syarat penerimaan Bakal Calon Kepala Desa Buluh
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 5 dari 42 halaman
Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Periode 2012-2018
tertanggal 31 Oktober 2012; --------------------------------------------------
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Nomor :
Kpts.04/BC/XI/2012 yang diterbitkan oleh Panitia Pilkades Desa
Buluh Cina tentang penetapan Bakal Calon Kepala Desa
Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Periode
2012-2018 tertanggal 21 November 2012, Penggugat bersama
dengan 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina lainnya telah
dinyatakan lengkap (lulus) administrasi sebagai Bakal Calon
Kepala Desa Buluhcina Periode 2012-2018; -----------------------------
4. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012, Bupati Kampar melalui
Surat Nomor : 140/PEMDES/XII/2012/182 Perihal Hasil Tes Bakal
Calon Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu yang
ditujukan Kepada Ketua Panitia Pilkades Desa Buluh Cina
Kecamatan Siak Hulu tertanggal Bangkinang 10 Desember 2012,
dan kemudian Penggugat menerima Surat Bupati tersebut pada
tanggal 18 Desember 2012 sebagaimana surat Nomor :
10/PILKADES/BC/XII/12 tanggal 18 Desember 2012 Perihal Hasil
Tes Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina oleh Panitia Pilkades
Desa Buluhcina, diketahui bahwa Penggugat tidak lulus sebagai
Calon Kepala Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar dengan alasan nilai hasil tes Penggugat di bawah nilai
standar minimal; ------------------------------------------------------------------
5. Bahwa atas keluarnya Surat Bupati tersebut yang hanya
meluluskan 2 (dua) orang calon dari 4 (empat) Bakal Calon yang
diajukan oleh Panitia Pilkades maka muncullah pergolakan
ditengah masyarakat, sehingga berbagai elemen masyarakat
Buluh Cina mengadakan perkumpulan-perkumpulan mencari
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 6 dari 42 halaman
solusi tentang hal ini, sampai dengan membuat dan mengajukan
keberatan kepada Bupati Kampar selaku Kepala Pemerintahan
Daerah Kampar, mengingat dan memperhatikan tidak objektifnya
TIM SELEKSI BAKAL CALON KEPALA DESA memberikan
penilaian terhadap Bakal Calon sehingga masyarakat menilai
penyeleksian Bakal Calon Kepala Desa Buluh Cina dinilai sarat
Rekayasa, oleh karenanya munculnya gejolak ditengah
masyarakat, Elemen masyarakat yang dimaksud adalah sebagai
berikut : -----------------------------------------------------------------------------
a. Penghulu Adat Negeri Enam Tanjung Wilayah Buluh Cina
Kecamatan Siak Hulu, mengajukan surat Kepada Bapak Bupati
Kampar tertanggal 12 Desember 2012, perihal Permohonan
meluluskan seluruh Calon Kepala Desa Periode 2012-2018
Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu; ------------------------------
b. Badan Permusyawaratan Desa (Tergugat sendiri) Desa Buluh
Cina, mengajukan Surat Kepada Bapak Bupati Kampar Nomor:
11/BPD/BC-SH/XII-2012 tertanggal 15 Desember 2012 perihal
Mendukung permohonan untuk meluluskan semua bakal calon
Kepala Desa Buluh Cina; --------------------------------------------------
c. Pernyataan Bakal Calon Kepala Desa Desa Buluh Cina
Kecamatan Siak Hulu tertanggal 15 Desember 2012; -------------
d. Surat tokoh dan masyarakat Desa Buluh Cina yang ditujukan
kepada Bapak Bupati Kampar tertanggal 20 Desember 2012
perihal Menolak 2 Nama Calon Kades Buluh Cina yang
diluluskan; ---------------------------------------------------------------------
Dalam hal ini untuk pembatalannya telah diajukan gugatan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru di bawah Nomor :
03/G/2013/PTUN-Pbr tertanggal 17 Januari 2013; ----------------------
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 7 dari 42 halaman
6. Bahwa dikarenakan adanya pergejolakan dan permasalahan
ditengah Masyarakat Desa Buluh Cina yang berkaitan dengan
Proses Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina yang dipandang tidak
objektif dan transparan serta sarat rekayasa oleh sebahagian
besar masyarakat Desa Buluh Cina yang terdiri dari berbagai
elemen (Penghulu Adat, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Buluh
Cina) dalam penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon
Kepala Desa Buluh Cina oleh Bupati Kampar sesuai dengan Surat
Bupati Kampar yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah U.b
Asisten Pemerintahan Nomor : 140/PEMDES/XII/2012/182 Perihal
Hasil Tes Bakal Calon Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak
Hulu yang ditujukan Kepada Ketua Panitia Pilkades Buluh Cina
Kecamatan Siak Hulu tertanggal Bangkinang 10 Desember 2012,
maka Sdr. Burhanudin selaku Ketua Panitia Pilkades, Sdr.
Rusdianto selaku Sekretaris Panitia Pilkades, dan Muhammad
Arif selaku Wakil Sekretaris Panitia Pilkades menyatakan
mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Panitia Pilkades
sesuai Surat Pernyataan Pengunduran Diri tertanggal 02
Januari 2013; ---------------------------------------------------------------------
7. Bahwa dengan mundurnya Ketua Panitia, Sekretaris dan Wakil
Sekretaris Panitia dari Kepanitiaan Pilkades Desa Buluh Cina,
masyarakat berharap kepada Tergugat agar kiranya mencarikan
solusi atas persoalan ini, namun Tergugat terkesan arogan dan
memaksakan keadaan dan tanpa menghiraukan aspirasi
masyarakat sehingga Tergugat membentuk Panitia Pilkades yang
baru dalam suatu keputusan Nomor : Kpts.03/BPD/BC-SH/I/2013
tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 8 dari 42 halaman
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tertanggal 5 Januari
2013 (objek Gugatan); ----------------------------------------------------------
8. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Objek Gugatan untuk
pemilihan Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar, Tergugat telah mengeluarkan Keputusan
tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan
Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Buluh Cina
Kecamatan Siak Hulu Nomor : Kpts.01/BPD/BC-SH/X/2012
tentang Pembentukan Panitia Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan
Siak Hulu Kabupaten Kampar tertanggal 16 Oktober 2012 dan
Nomor : Kpts.02/BPD/BC-SH/XI/2012 tentang Penambahan 1
(satu) orang Panitia Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar; -------------------------------
9. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor :
Kpts.01/BC-SH/X/2012 tentang Pembentukan Panitia Kepala Desa
Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tertanggal
16 Oktober 2012 dan Nomor : Kpts.02/BPD/BC-SH/XI/2012
tentang Penambahan 1 (satu) orang Panitia Pemilihan Kepala
Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dari 7
(tujuh) orang Anggota BPD Desa Buluh Cina, sebanyak 6
(enam) orang anggota BPD tersebut ikut dalam Rapat BPD,
oleh karenanya Rapat BPD dinyatakan memenuhi kuorum dan
sah dalam mengambil keputusan sebagaimana yang
diamanatkan dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa: -----------------------
10. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
Tentang Desa Pasal 31 disebutkan bahwa jumlah anggota BPD
paling sedikit berjumlah 5 orang dan paling banyak 11 (sebelas)
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 9 dari 42 halaman
orang, faktanya anggota BPD Desa Buluh Cina yang semula
berjumlah 7 (tujuh) orang, sekarang hanya tinggal berjumlah 3
(tiga) orang yakni H. M. Ali, S.Pd.I sebagai Ketua BPD, EDI
EFENDI sebagai Sekretaris BPD dan LIDYA HASTUTI, SH
sebagai Anggota BPD, hal tersebut dikarenakan : ---------------------
10.1 DAHLAN sebagai Ketua BPD Meninggal Dunia; ----------------
10.2 ALI AMRAN B dan M. RALIS, T mengundurkan diri dari
anggota BPD dikarenakan ikut pencalonan Kepala Desa
Desa Buluh Cina; --------------------------------------------------------
10.3 ZAINI K mengundurkan diri dari anggota BPD dikarenakan
menjadi Kepala Dusun; -------------------------------------------------
11. Bahwa sedangkan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan,
dari 3 (tiga) orang jumlah anggota BPD Desa Buluh Cina yang ada
hanya 2 (dua) orang yang hadir dan mengambil Keputusan yakni
H. M. ALI, S.Pd.I dan EDI EFENDI, S.Sos, yang seharusnya
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang
Desa Pasal 31 menyatakan “Jumlah Anggota BPD ditetapkan
dengan jumlah Ganjil, Paling sedikit 5 (lima) orang dan Paling
banyak 11 (sebelas) orang…” sehingga rapat Tergugat dalam
mengambil Keputusan tentang Objek Gugatan jelas telah
bertentangan dengan Pasal 31 dan Pasal 38 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang
Desa, dan sudah beralasan hukum Majelis Hakim mengabulkan
gugatan Penggugat; -------------------------------------------------------------
12. Bahwa selain dari pada itu, Tergugat dalam menerbitkan Objek
Gugatan, terkesan dipaksakan dan tergesa-gesa, dimana
Tergugat menetapkan Sdr. Edi Efendi, S.Sos selaku Panitia
PILKADES Buluh Cina dengan Jabatan Sekretaris Panitia yang
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 10 dari 42 halaman
mana diketahui bahwa Sdr. Edi Efendi, S.Sos adalah selaku
Sekretaris BPD Desa Buluh Cina, hal tersebut jelas bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana
Anggota BPD tidak dapat menjabat sebagai Panitia Pilkades
sebagai mana yang diatur dalam : ------------------------------------------
12. 1 Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005 Tentang Desa : ----------------------------------------------------
Pasal 47 ayat (1) berbunyi : -------------------------------------------
“Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD
membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur
Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan
Tokoh Masyarakat”; -----------------------------------------------------
12.2 Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan
Perangkat Desa; ---------------------------------------------------------
Pasal 3 ayat (1) berbunyi : ---------------------------------------------
“BPD menbentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang
keanggotaannya terdiri dari : ------------------------------------------
a. Unsur Perangkat Desa; ---------------------------------------------
b. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; ------------------
c. Tokoh Masyarakat; ---------------------------------------------------
13. Bahwa Panitia Pilkades Desa Buluh Cina pada tanggal 13 Januari
2013, melaksanakan pemungutan suara berdasarkan Objek
Gugatan yang jelas-jelas cacat formil dan atau tidak sah; ------------
14. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, maka
terbukti Keputusan yang menjadi Objek Gugatan ini telah
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 11 dari 42 halaman
melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten
Kampar Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan
Perangkar Desa; -----------------------------------------------------------------
15. Bahwa dengan demikian berdasarkan kepada ketentuan Pasal 53
huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
maka telah sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk
mengajukan pembatalan terhadap Objek Gugatan tersebut ke
Pengadilaan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena mengandung
cacat hukum (cacat formil) sehingga haruslah dinyatakan batal
atau tidak sah demi hukum; ---------------------------------------------------
Dalam Permohonan Penundaan -----------------------------------------------------
1. Bahwa atas dasar Objek Gugatan tidak sah tersebut, Panitia
Pemilihan Kepala Desa Desa Buluh Cina telah melaksankan
Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 13 Januari 2013, dan
dikawatirkan telah membuat Laporan serta Berita Acara Pemilihan
Kepala Desa yang diserahkan kepada Tergugat yang kemudian
Tergugat meminta pengesahan kepada Bupati Kampar melalui Camat
Siak Hulu untuk ditetapkan dalam surat keputusan tentang Kepala
Desa Terpilih mengingat ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah
Kabupaten Kampar Nomor 04 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan
Perangkat Desa berbunyi : ---------------------------------------------------------
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 12 dari 42 halaman
“Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan,
Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari
terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari
BPD”;-------------------------------------------------------------------------------------
Maka dari itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang
Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara agar sebelum
dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara berkenan mengambil
suatu penetapan untuk menunda menyampaikan hasil pemilihan
Kepala Desa Desa Buluh Cina yang dilaksanakan pada tanggal 13
Januari 2013, sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum
tetap; -------------------------------------------------------------------------------------
2. Bahwa mengingat fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas
maka secara yuridis sangat beralasan bila dalam perkara a quo,
Penggugat mempunyai kepentingan yang sangat mendesak, karena
pula memperhatikan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf
(a), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara; ----------------------------------------------------
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat
memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : ---------------------
Dalam Penundaan : ----------------------------------------------------------------------
1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ; -----------------------
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda menyampaikan hasil
pemilihan Kepala Desa Desa Buluh Cina yang dilaksanakan pada
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 13 dari 42 halaman
tanggal 13 Januari 2013, sampai adanya keputusan yang
berkekuatan hukum tetap; ---------------------------------------------------------
Dalam Pokok Perkara : -----------------------------------------------------------------
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ---------------------
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Nomor : Kpts.03/BPD/BC-
SH/I/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tertanggal 5
Januari 2013;---------------------------------------------------------------------------
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Nomor :
Kpts.03/BPD/BC-SH/I/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan
Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
tertanggal 5 Januari 2013;----------------------------------------------------------
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul
dalam perkara ini ; -------------------------------------------------------------------
Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk
Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama MUSKARBED
TUJUH DELAPAN, SH.,MH. dan MUS MULYADI, SH. sedangkan untuk
Tergugat datang menghadap sendiri bernama H. M. ALI, S.Pdi.;-------------
Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat
telah mengajukan Jawabannya yang termuat dalam Jawaban Tergugat
pada persidangan tanggal 12 Februari 2013, yang pada pokoknya
mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut : ------------------------------------
I. DALAM EKSEPSI : ---------------------------------------------------------------------
1. Bahwa menurut Penggugat yang menjadi objek sengketa adalah Surat
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Buluh Cina Kecamatan
Siak Hulu Kabupaten Kampar No. Kpts.03/BPD/BC-SH/I/2013 Tentang
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 14 dari 42 halaman
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan
Siak Hulu Kabupaten Kampar yang diterbitkan tanggal 05 Januari
2013;---------------------------------------------------------------------------------------
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor :
140/Pemdes/XII/2012/182 perihal Hasil Tes Bakal Calon Kepala Desa
Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu tertanggal 10 Desember 2012,
Penggugat (Azrianto, S.TP) telah dinyatakan tidak lulus (gugur)
dan tidak bisa melanjutkan untuk tahap selanjutnya, dan hal ini
dibenarkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya point 4 halaman 3,
sedangkan pembentukan panitia sebelum objek sengketa secara
tegas diakui kebenaran dan keabsahannya oleh Penggugat dalam dalil
gugatannya point 9 halaman 5; ----------------------------------------------------
Artinya, terbitnya objek sengketa yaitu tanggal 05 Januari 2013,
Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan lagi karena
Penggugat pada tanggal 10 Desember 2012 telah dinyatakan tidak
lulus (gugur) dan tidak bisa mengikuti tahap selanjutnya, dimana ketika
Penggugat dinyatakan tidak lulus (gugur) dan terbitnya objek sengketa
tahap pemilihan sudah memasuki tahap pencabutan nomor urut
terhadap 2 (dua) orang calon Kepala Desa Buluh Cina yang telah
dinyatakan lulus tes/ujian yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Kampar; -------------------------------------------------------------------
3. Bahwa menurut Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
menyebutkan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah “Orang atau Badan
Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 15 dari 42 halaman
Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis
kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar
Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan
batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi
dan/atau rehabilitasi”; -----------------------------------------------------------------
4. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Penggugat untuk tahap
selanjutnya karena Penggugat sudah dinyatakan tidak lulus tes
(gugur), sementara objek sengketa tidak merugikan kepentingan
Penggugat, maka secara kasuistis Penggugat tidak berkapasitas lagi
dalam Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina untuk tahap selanjutnya,
dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima; ---------------------------------------------------
II. DALAM POKOK PERKARA---------------------------------------------------------
1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas apa-apa
yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara
tegas di bawah ini; -------------------------------------------------------------------
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2005 Tentang Desa pada ayat (d) menyebutkan “BPD
mempunyai wewenang (d) membentuk panitia pemilihan kepala desa;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten
Kampar Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa
pada ayat (d) menyebutkan “BPD mempunyai wewenang (d)
membentuk panitia pemilihan kepala desa”; ----------------------------------
4. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan di atas terutama Peraturan
Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan
Permusyawaratan Desa, sebagai pedoman, maka secara hukum
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Buluh Cina Kecamatan Siak
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 16 dari 42 halaman
Hulu berwenang membentuk panitia pemilihan Kepala Desa Buluh
Cina; -------------------------------------------------------------------------------------
5. Bahwa perwujudan kewenangan tersebut di atas, sehubungan dalam
pemilihan Kepala Desa Buluh Cina, Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Desa Buluh Cina telah mengeluarkan 3 (tiga) buah Surat
Keputusan, yaitu : --------------------------------------------------------------------
1. Surat Keputusan Nomor : Kpts.01/BPD/BC-SH/X/2012 tentang
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tertanggal 16 Oktober
2012 (diakui keabsahan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya
point 9); -----------------------------------------------------------------------------
2. Surat Keputusan Nomor : Kpts.02/BPD/BC-SH/XI/2012 tentang
Penambahan 1 (satu) orang Panitia Pemilihan Kepala Desa Buluh
Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tertanggal 14
November 2012 (diakui keabsahan oleh Penggugat dalam dalil
gugatannya point 9); ------------------------------------------------------------
3. Surat Keputusan Nomor : Kpts.03/BPD/BC-SH/I/2013 tentang
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tanggal 5 Januari 2013
(objek sengketa); -----------------------------------------------------------------
6. Bahwa dari 3 (tiga) Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh
Tergugat selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Buluh
Cina sehubungan dengan kewenangannya dalam pembentukan
panitia pemilihan kepala desa, Surat Keputusan Nomor :
Kpts.01/BPD/BC-SH/X/2012 dan Keputusan Nomor : Kpts.
02/BPD/BC-SH/XI/2012, sudah berdasarkan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku terutama Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005 tentang Desa dan diakui kebenarannya oleh Penggugat
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 17 dari 42 halaman
dalam dalil gugatannya point 9 halaman 5, sehingga tidak perlu
Tergugat jawab dan buktikan lagi kebenarannya; ---------------------------
7. Bahwa yang menjadi permasalahan atau objek sengketa sehubungan
dengan kewenangan Tergugat tersebut adalah Surat Keputusan
Nomor : Kpts. 03/BPD/BC-SH/I/2013 tentang Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar, tanggal 05 Januari 2013 sebagaimana dalil Penggugat point
10-13; ------------------------------------------------------------------------------------
8. Bahwa sebagai pedoman yang mengatur tentang Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005 Tentang Desa juga telah diatur juga dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 9 Tahun 2007 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa yang berlaku secara lex specialis, atau
sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang menyatakan “Ketentuan
lebih lanjut mengenai BPD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota”; ---------------------------------------------------------------------
9. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat akan membahas
terbitnya Surat Keputusan Nomor : Kpts. 03/BPD/BC-SH/I/2013
tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tanggal 05 Januari 2013
(objek sengketa), apakah melanggar ketentuan perundang-undangan
yang berlaku atau tidak; ------------------------------------------------------------
10. Bahwa pada mulanya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
berdasarkan SK Bupati Kampar berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri
dari H.M. Ali, S.Pdi (sebagai Ketua), Edi Efendi (Sekretaris), Ali
Amran (Wakil Ketua), dan Anggota yaitu Lidya Hastuti, M. Ralis, T,
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 18 dari 42 halaman
Zaini. K dan Bakri S (sebagai pengganti Dahlan yang telah meninggal
dunia); -----------------------------------------------------------------------------------
11. Bahwa benar Ali Amran dan M. Ralis. T mengundurkan diri dari
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena mencalonkan diri
sebagai Kepala Desa, dengan demikian tinggal 5 (lima) orang lagi
anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Buluh Cina yaitu
H.M. Ali, S,Pdi, Lidya Hastuti, Edi Efendi, Zaini K dan Bakri S,
sehingga sangat tidak benar dalil gugatan Penggugat point 10
halaman 5-6; ---------------------------------------------------------------------------
12. Bahwa oleh karena sebagian Panitia Pemilihan Kepala Desa yang
telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.
01/BPD/BC-SH/X/2012 dan Keputusan Nomor : Kpts. 02/BPD/BC-
SH/XI/2012, mengundurkan diri dan hanya tinggal 2 (dua) orang lagi
yaitu Rosniati, S.Pdi dan Rudy Hidayat sementara pemilihan kepala
desa sudah mendesak untuk dilaksanakan (harus dilaksanakan)
karena sudah memasuki tahap pencabutan nomor urut peserta, dan
tidak bisa diundurkan setelah Tergugat berkonsultasi dengan Camat
dan Kapolsek Siak Hulu, maka anggota BPD yang ada (5 orang)
mengadakan rapat pada tanggal 05 Januari 2013; --------------------------
13. Bahwa materi rapatnya adalah rapat pembentukan untuk mencari
pengganti anggota panitia pemilihan kepala desa yang
mengundurkan diri; ------------------------------------------------------------------
14. Bahwa rapat tersebut diadakan oleh BPD Desa Buluh Cina pada
tanggal 05 Januari 2013, yang dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota
yaitu M. Ali S.Pdi, Edi Efendi dan Lidya Hastuti, SH. dan ini sudah
sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo Pasal 15 ayat (2) Peraturan
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 19 dari 42 halaman
Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan
Permusyawaratan Desa yang menyatakan : ----------------------------------
(2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-
kurangnya ½ (satu perdua) dari jumlah anggota BPD dan
Keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak”; ----------------
15. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelas rapat yang diadakan BPD
Desa Buluh Cina tanggal 05 Januari 2013 telah memenuhi quorum
dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak
benar dalil gugatan Penggugat point 11 dan 12;------------------------------
16. Bahwa dari hasil rapat BPD Desa Buluh Cina tanggal 05 Januari 2013
telah menghasilkan kesepakatan menunjuk pengganti panitia
pemilihan kepala desa yang telah mengundurkan diri yaitu Syamsudin
sebagai Ketua Pemilihan Kepala Desa (tokoh masyarakat), Edi
Efendi, S.Sos (Sekretaris) yang berasal dari Pemdes karena telah
mengundurkan diri dari BPD Desa Buluh Cina dan Amir Mahmud
(berasal dari Pemdes) dan telah dikukuhkan berdasarkan Surat
Keputusan Nomor : Kpts.03/BPD/BC-SH/I/2013 tentang Pembentukan
Panitia Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar tanggal 05 Januari 2013; --------------------------------
17. Bahwa dari komposisi panitia pemilihan yang dibentuk BPD Desa
Buluh Cina telah terdiri dari berbagai elemen (unsur) masyarakat,
yaitu: 1. Syamsudin sebagai Ketua Pemilihan Kepala Desa (tokoh
masyarakat), 2. Edi Efendi, S.Sos (Sekretaris) yang berasal dari
Pemdes karena telah mengundurkan diri dari BPD Desa Buluh Cina,
3. Amir Mahmud (berasal dari Pemdes), 4. Rosniaty, S.Pdi (tokoh
pemuda/wanita) dan Rudi Hidayat (tokoh masyarakat), sebagaimana
diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 20 dari 42 halaman
Tentang Desa jo Psal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten
Kampar Nomor: 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pelantikan, Pembeerhentian Kepala Desa dan Perangkat
Desa, sehingga tidak benar dalil Penggugat point 12 halaman 6-7; ----
18. Bahwa dengan Surat Keputusan (objek sengketa) tersebut Panitia
Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina telah melaksanakan tugasnya
yaitu melakukan pemilihan kepala Desa, dimana dalam pemilihan itu
terpilh M. Ralis T sebagai Kepala Desa Buluh Cina dan telah pula
dilaporkan hasilnya oleh Panitia kepada Ketua BPD Desa Buluh Cina,
yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan yaitu Syamsudin
(Ketua), Rudi Hidayat (Wakil Ketua), Edi Efendi, S.Sos (Sekretaris),
Amir Mahmud (Wakil Sekretaris) dan Rosniati, S.Pdi (Bendahara) dan
atas hasil tersebut telah pula diusulkan oleh BPD Desa Buluh Cina
kepada Bupati Kampar untuk diterbitkan SK pengangkatan Kepala
Desa Buluh Cina Terpilih; ----------------------------------------------------------
19. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
fakta-fakta sebagainmana tersebut di atas, maka Tergugat (BPD
Desa Buluh Cina) dalam mengeluarkan Surat Keputusan Objek
Sengketa telah prosedural dan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku terutama Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai pedoman; ----
II. DALAM PENUNDAAN---------------------------------------------------------------
1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara disebutkan “Gugatan tidak menunda atau menghalangi
dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 21 dari 42 halaman
Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
yang digugat”; ----------------------------------------------------------------------
Ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan
yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan
Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha
Negara yang digugat tetap dilaksanakan”; ---------------------
2. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan (Objek Sengketa) jelas
sekali tidak merugikan kepentingan Penggugat, karena dengan
terbitnya Surat Keputusan (Objek Sengketa) Penggugat sudah
tidak mempunyai kepentingan lagi karena Penggugat sudah
dinyatakan tidak lulus tes (gugur) sejak tanggal 10 Desember 2012
berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 140/Pemdes/XII/2012/182
Perihal Hasil Tes Bakal Calon Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan
Siak Hulu, sementara objek sengketa baru dikeluarkan Tergugat
pada tanggal 05 Januari 2013; ------------------------------------------------
Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan di atas,
dan apa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak beralasan
hukum sama sekali, untuk itu mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis
Hakim yang Mulia yang mengadili perkara ini untuk menolak seluruh
gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan memberikan putusan
yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --------------------------------------------
DALAM EKSEPSI--------------------------------------------------------------------------
Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----------
Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima; --------------------
DALAM PENUNDAAN---------------------------------------------------------------
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 22 dari 42 halaman
Menolak atau tidak menerima permohonan penundaan dari
Penggugat;-------------------------------------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA------------------------------------------------------------
Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -------------------------------------------
Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara
ini; -----------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah
mengajukan Replik pada persidangan tanggal 19 Februari 2013, dan atas
Replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan Duplik dan bertetap pada
dalil-dalil jawabannya; --------------------------------------------------------------------
Bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil
gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy
surat-surat yang telah bermeterai cukup yang diberi tanda Bukti P-1
sampai dengan Bukti P-12 serta telah dicocokkan dengan asli atau foto
copy sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------
1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Keputusan BPD Buluhcina
Kecamatan Siak Hulu Tentang Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa Desa Buluhcina Kecamatan
Siak Hulu Kabupaten Kampar Nomor :
Kpts.03/BPD/BC-SH/X/2012 tanggal 05 Januari 2013
(Foto Copy);-------------------------------------------------------
2. Bukti P-2 : Foto copy Pengumuman Nomor :
02/PILKADES/BC/XI/2012 Tentang Syarat-Syarat
Penerimaan Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Masa
Periode 2012-2018, tertanggal 31 Oktober 2012 (Foto
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 23 dari 42 halaman
Copy); --------------------------------------------------------------
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Keputusan No :
Kpts.04/Pilkades/BC/XI/2012 Tentang Penetapan
Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina Kecamatan Siak
Hulu Kabupaten Kampar Periode 2012-2018,
tertanggal 21 November 2012 (Foto Copy); --------------
4. Bukti P-4.a : Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten
Kampar, Perihal : Hasil Tes Bakal Calon Kepala Desa
Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu, Nomor :
140/PEMDES/XII/2012/182, tertanggal 10 Desember
2012 (sesuai dengan aslinya); -------------------------------
Bukti P-4.b : Foto copy Surat Panpilkades Desa Buluhcina, Hal :
Pemberitahuan Hasil Tes Bakal Calon Kepala Desa
Buluhcina, Nomor : 10/PILKADES/BC/XII/12,
tertanggal 18 Desember 2012 (sesuai dengan
aslinya);------------------------------------------------------------
5. Bukti P-5.a : Foto Copy Surat Penghulu Adat Negeri Enam
Tanjung Perihal Permohonan meluluskan seluruh
Calon Kepala Desa Periode 2012-2018 Desa Buluh
Cina Kecamatan Siak Hulu, tanggal 12 Desember
2012 (Foto Copy); ;---------------------------------------------
Bukti P-5.b : Foto Copy Surat BPD Desa Buluh Cina Kecamatan
Siak Hulu Kabupaten Kampar Perihal Mendukung
permohonan untuk meluluskan Semua Bakal Calon
Kepala Desa Buluh Cina tanggal 15 Desember 2012
(sesuai dengan aslinya); --------------------------------------
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 24 dari 42 halaman
Bukti P-5.c : Foto Copy Surat Pernyataan atas nama KASMI.K, ALI
AMRAN. B, M. RALIS.T, AZRIANTO, STP., tertanggal
15 Desember 2012 (sesuai dengan aslinya); ------------
Bukti P-5.d : Foto Copy Surat Masyarakat Perihal Menolak 2 Nama
Calon Kades Buluhcina yang diluluskan, tertanggal 20
Desember 2012 (foto copy); ----------------------------------
Bukti P-5.e : Foto Copy Surat Gugatan Perkara Nomor :
03/G/2013/PTUN-Pbr tertanggal 17 Januari 2013 atas
nama AZRIANTO, STP melawan Asisten
Pemerintahan Selaku Ketua Tim Seleksi Bakal Calon
Kepala Desa Tahun 2012 Sekretariat Daerah
Pemerintah Kabupaten Kampar (sesuai dengan
aslinya); ------------------------------------------------------------
6. Bukti P-6 : Foto Copy Surat Pernyataan Prngunduran Diri
tertanggal 02 Januari 2013 atas nama Burhanuddin,
Rusdianto dan Muhammad Arif (foto copy); --------------
7. Bukti P-7 : Foto copy Surat Keputusan BPD Buluhcina
Kecamatan Siak Hulu Tentang Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa Desa Buluhcina Kecamatan
Siak Hulu Kabupaten Kampar Nomor :
Kpts.01/BPD/BC-SH/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012
(foto copy); --------------------------------------------------------
8. Bukti P-8.a : Foto Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (sesuai dengan
aslinya); ---------------------------------------------------------
Bukti P-8.b : Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan,
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 25 dari 42 halaman
Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa
Dan Perangkat Desa (sesuai dengan aslinya); ----------
Bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil
sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa foto
copy surat-surat yang bermeterai cukup yang diberi tanda Bukti T – 1
sampai dengan Bukti T – 30 serta telah dicocokkan dengan asli atau foto
copynya, adalah sebagai berikut : -----------------------------------------------------
1. Bukti T-1 : Foto copy Surat BPD Desa Buluhcina Kecamatan
Siak Hulu, Hal : Membahas Ttg Pemilihan Kepala
Desa Buluhcina Nomor : 08/BPD/BC-SH/X/2012,
tertanggal 14 Oktober 2012 (sesuai dengan aslinya); -
2. Bukti T-2 : Foto copy Surat Keputusan BPD Buluhcina
Kecamatan Siak Hulu Tentang Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa Desa Buluhcina Kecamatan
Siak Hulu Kabupaten Kampar Nomor :
Kpts.01/BPD/BC-SH/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012
(Foto Copy); ------------------------------------------------------
3. Bukti T-3 : Foto copy Surat Keputusan BPD Buluhcina
Kecamatan Siak Hulu Tentang Penambahan 1 (satu)
orang Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Buluhcina
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Nomor :
Kpts.02/BPD/BC-SH/XI/2012 tanggal 14 November
2012 (sesuai dengan aslinya); ------------------------------
4. Bukti T-4 : Foto copy Berita Acara Penetapan Syarat-syarat
Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina periode 2012-
2018 Nomor : 01/PILKADES/BC/XI/2012 tanggal 31
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 26 dari 42 halaman
Oktober 2012 (sesuai dengan aslinya); -------------------
5. Bukti T-5 : Foto copy Pengumuman Nomor :
02/PILKADES/BC/XI/2012 Tentang Syarat-Syarat
Penerimaan Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Masa
Periode 2012-2018, tertanggal 31 Oktober 2012
(sesuai dengan aslinya); --------------------------------------
6. Bukti T-6 : Foto copy Formulir Pendaftaran Bakal Calon Kepala
Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar Masa Periode 2012-2018 (Foto Copy); --------
7. Bukti T-7 : Foto copy Daftar Pengambilan Formulir Pendaftaran
Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina (sesuai dengan
aslinya); -----------------------------------------------------------
8. Bukti T-8 : Foto copy Daftar Pengembalian Formulir Pendaftaran
Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina (sesuai dengan
aslinya); -----------------------------------------------------------
9. Bukti T-9 : Foto copy Berita Acara Evaluasi Persyaratan
Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina
periode 2012-2018 No : 03/Pilkades/BC/XI/2012,
tanggal 21 November 2012 (sesuai dengan aslinya); -
10. Bukti T-10 : Foto copy Surat Keputusan No :
Kpts.04/Pilkades/BC/XI/2012 Tentang Penetapan
Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina Kecamatan Siak
Hulu Kabupaten Kampar Periode 2012-2018,
tertanggal 21 November 2012 (sesuai dengan
aslinya); -----------------------------------------------------------
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 27 dari 42 halaman
11. Bukti T-11 : Foto copy Surat Panpilkades Desa Buluhcina, Hal :
Surat Pengantar Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina
Periode 2012-2018, Nomor : 05/PILKADES/BC/XI/12,
tertanggal 23 November 2012 (sesuai dengan
aslinya); -----------------------------------------------------------
12. Bukti T-12 : Foto copy Surat Panpilkades Desa Buluhcina, Hal :
Undangan, Nomor : 06/PILKADES/BC/XI/12,
tertanggal 23 November 2012 (sesuai dengan
aslinya); -----------------------------------------------------------
13. Bukti T-13 : Foto copy Daftar Hadir Rapat Koordinasi Panitia
Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Desa Buluh cina
Tahun 2012 dengan BDP Desa Buluhcina, tanggal 24
November 2012 (sesuai dengan aslinya); ----------------
14. Bukti T-14 Foto copy Surat Panpilkades Desa Buluhcina, Hal :
Pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Pemilihan Kepala Desa Buluhcina Periode 2012-
2018, No: 07/Pilkades/BC/XII/2012, tertanggal 24
Desember 2012 (sesuai dengan aslinya); ----------------
15. Bukti T-15 : Foto copy Surat Panpilkades Desa Buluhcina, Hal :
Permohonan Rekomendasi Hasil Evaluasi
Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa
Buluhcina Periode 2012-2018, tertanggal 28
November 2012 (sesuai dengan aslinya); ----------------
16. Bukti T-16 : Foto copy Surat Camat Siak Hulu, Perihal :
Penyampaian Berkas Nama-Nama Bakal Calon
Kepala Desa Buluhcina, Nomor : 141/Pem/SH/422,
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 28 dari 42 halaman
tertanggal 30 November 2012 (sesuai dengan
aslinya); -----------------------------------------------------------
17. Bukti T-17 : Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten
Kampar, Perihal : Pelaksanaan Tes, Nomor :
140/Pemdes/I/2012/177, tertanggal 3 Desember 2012
(sesuai dengan aslinya); --------------------------------------
18. Bukti T-18 : Foto copy Surat Panpilkades Desa Buluhcina, Hal :
Undangan, Nomor : 09/PILKADES/BC/XII/12,
tertanggal 04 Desember 2012 (sesuai dengan
aslinya); -----------------------------------------------------------
19. Bukti T-19 : Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten
Kampar, Perihal : Hasil Tes Bakal Calon Kepala Desa
Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu, Nomor :
140/PEMDES/XII/2012/182, tertanggal 10 Desember
2012 (Foto Copy); ----------------------------------------------
20. Bukti T-20 : Foto copy Daftar Nilai Tes Bakal Calon Kepala Desa
Tahun 2012 Di Wilayah Kabupaten Kampar Desa
Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu, tertanggal
Bangkinang 2012 (Foto Copy); -----------------------------
21. Bukti T-21 : Foto copy Surat Panpilkades Desa Buluhcina, Hal :
Pemberitahuan Hasil Tes Bakal Calon Kepala Desa
Buluhcina, Nomor : 10/PILKADES/BC/XII/12,
tertanggal 18 Desember 2012 (Foto Copy); -------------
22. Bukti T-22 : Foto copy Surat Panpilkades Desa Buluhcina, Hal :
Undangan, Nomor : 11/PILKADES/BC/XII/12,
tertanggal 18 Desember 2012 (sesuai dengan
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 29 dari 42 halaman
aslinya); -----------------------------------------------------------
23. Bukti T-23 : Foto copy Berita Acara Rapat Pencabutan Undian
Nomor Urut Calon Kepala Desa Buluhcina, tertanggal
25 Desember 2012 (sesuai dengan aslinya); ------------
24. Bukti T-24 : Foto copy Daftar Hadir Rapat Membahas Daftar
Pemilih Sementara (DPS) Plkades Buluhcina Periode
2012-2018, tertanggal 25 Desember 2012 (sesuai
dengan aslinya); ------------------------------------------------
25. Bukti T-25 : Foto copy Surat Pengunduran Diri sebagai Sekretaris
BPD Desa Buluhcina atas nama EDI EFFENDI,
S.Sos., tertanggal 04 Januari 2013 (sesuai dengan
aslinya); -----------------------------------------------------------
26. Bukti T-26 : Foto copy Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan
Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Buluhcina pada
tanggal 13 Januari 2013 (sesuai dengan aslinya); -----
27. Bukti T-27 : Foto copy Berita Acara Sertifikasi Hasil Penghitungan
Suara Pemilihan Kepala Desa Buluhcina, tanggal 13
Januari 2013 (sesuai dengan aslinya); --------------------
28. Bukti T-28 : Foto copy Surat Panpilkades Desa Buluhcina, Hal :
Surat Pengantar Hasil Pemilihan Kepala Desa
Buluhcina, Nomor : 08/Pilkades/BC/I/2013, tertanggal
14 Januari 2013 (sesuai dengan aslinya); ----------------
29. Bukti T-29 : Foto copy Surat Keterangan atas nama AZRIANTO,
S.TP, tertanggal 04 April 2013 (sesuai dengan
aslinya);------------------------------------------------------------
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 30 dari 42 halaman
30. Bukti T-30 : Foto copy Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala
Desa Tahun 2013 pada TPS 1, Kedesaan Buluh Cina
Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (sesuai
dengan aslinya);-------------------------------------------------
Bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, pihak
Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu : ---------------------
1. RUSDIANTO, yang pada pokoknya memberikan keterangan di
bawah sumpah adalah sebagai berikut : ----------------------------------------
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Buluhcina sejak lahir; ----------------------
- Bahwa Saksi menjabat sebagai sekretaris Panitia Pemilihan Kepala
Desa periode 2012-2018 kemudian mengundurkan diri;----------------
- Bahwa saat itu yang mendaftar Sdr. Kasmi K, Ali Amran B, M. Ralis
T dan Azrianto, S.TP dan semuanya dinyatakan lulus persyaratan
secara administrasi;---------------------------------------------------------------
- Bahwa panitia pilkades kemudian mengajukan ke 4 nya ke
kabupaten Kampar khususnya Bagian Pemerintahan Desa;-----------
- Bahwa oleh Bagian Pemerintahan Desa dilakukan tes kelayakan
secara tertulis maupun lisan yang di laksanakan di Anjungan Jl. M.
Yunus Desa Bulucina, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
selama 1 hari penuh;--------------------------------------------------------------
- Bahwa tes dipimpin oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan 2
Staf Ahli ;-----------------------------------------------------------------------------
- Bahwa dari surat pengantar tersebut Saksi tahu 2 orang dinyatakan
lulus dan 2 orang tidak lulus dan saat itu tidak ada gejolak atau
keberatan dari yang tidak lulus ;-----------------------------------------------
- Bahwa panitia pilkades yang memberikan salinan surat pengantar
kepada ke 4 nya;-------------------------------------------------------------------
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 31 dari 42 halaman
- Bahwa ninik mamak pernah mengundang panitia pilkades dan
masyarakat yang meminta supaya semua bakal calon kepala desa
diluluskan tetapi hal itu bukan wewenang panitia;-------------------------
- Bahwa Saksi kemudian mengundurkan diri sebagai panitia pilkades
lalu Ketua BPD mengangkat 3 orang Panitia baru untuk
menggantikan 3 orang yang mundur sebagai panitia pilkades
secara tertulis;----------------------------------------------------------------------
- Bahwa menurut Saksi ada 4 orang anggota BPD yang hadir dari 7
anggota BPD saat ada rapat tanggal 05 Januari 2013;------------------
- Bahwa setahu Saksi BPD dipilih oleh warga masyarakat sekitar;----
- Bahwa Saksi tidak tahu Edi Efendi sudah mundur sebagai anggota
BPD dan kemudian diangkat sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan
Kepala Desa;------------------------------------------------------------------------
- Bahwa pemungutan suara dilakukan tanggal 13 Januari 2013 dan
Saksi menjadi saksi salah satu calon kepala desa;-----------------------
2. BURHANUDDIN, yang pada pokoknya memberikan keterangan di
bawah sumpah adalah sebagai berikut : ----------------------------------------
- Bahwa Saksi sebagai panitia pilkades yang menyampaikan surat
pengantar dari pemerintah kabupaten kepada masing-masing
calon kepala desa;-----------------------------------------------------------------
- Bahwa ada beberapa faktor Saksi sebagai panitia pilkades
mengundurkan diri bersama 2 orang lainnya;------------------------------
- Bahwa ke 4 calon kepala desa tidak pernah ada konflik;--------------
- Bahwa setahu Saksi tahapan-tahapan proses pemilihan kepala
desa tetap dilaksanakan oleh panitia pilkades;----------------------------
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-5 di kantor sekretariat panitia
pilkades tetapi tidak tahu kapan ditandatangani;--------------------------
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 32 dari 42 halaman
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ke 4 bakal calon kades merupakan
penduduk setempat;--------------------------------------------------------------
- Bahwa Saksi bersama Ketua BPD dan Sekretaris BPD pernah
konsultasi kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa bernama
Heri Afrizon dan hasilnya wewenang pemilihan kepala desa ada
ditangan Panitia Pemilihan;-----------------------------------------------------
- Bahwa Saksi bekerja atas dasar Perda Nomor 4 tahun 2007;---------
- Baahwa dalam perda tersebut tidak diatur mengenai keberatan
atau upaya hukum lainnya;------------------------------------------------------
- Bahwa Saksi pernah membaca dalam surat kabar mengenai
alasan mundurnya beberapa panitia pilkades;-----------------------------
- Bahwa Saksi ikut memilih pada jam 12 siang dan melihat banyak
anggota kepolisian berjaga-jaga kurang lebih 200 an personil;--------
Bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, pihak Tergugat
telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu ROSNIATI, yang pada
pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah adalah sebagai
berikut : ---------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa Saksi menjabat bendahara panitia pemilihan kepala desa
berdasarkan SK Nomor 01 yang dibuat bulan Oktober tahun 2012;------
- Bahwa SK Nomor 03 dibuat tahun 2013 yang mengangkat Syamsudin
sebagai Ketua Panitia, Edi Efendi sebagai Sekretaris Panitia dan Amir
Mahmud sebagai Anggota panitia;-------------------------------------------------
- Bahwa jumlah panitia pilkades lama ditambah Panitia baru sebanyak 5
orang;--------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa sampai pendaftaran bakal calon kades jumlah anggota BPD
sebanyak 7 orang lalu mundur sebanyak 2 orang;----------------------------
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 33 dari 42 halaman
- Bahwa Edi Efendi sebelumnya menjabat Sekretaris BPD dan telah
mengundurkan diri secara tertulis yang Saksi ketahui pada sore hari
tanggal 4 Januari 2013 di Sekretariat panitia pilkades dan berasal dari
unsur perangkat desa;----------------------------------------------------------------
- Bahwa Ali Amran dan M. Ralis T sebagai calon Kepala Desa setelah
dinyatakan lulus berdasarkan surat pengantar dari pemerintah
kabupaten;-------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat itu apakah calon yang tidak lulus
keberatan;--------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa biaya pelaksanaan pilkades dibebankan kepada 2 calon kades
yang dinyatakan lulus tes masing-masing sebanyak Rp. 18 juta ;--------
- Bahwa Saksi tidak tahu fit and proper test baik tertulis atau lisan
sangat menentukan terhadap ke 4 bakal calon kades;-----------------------
- Bahwa fit and proper test tertulis dan lisan dilaksanakan oleh
pemerintah kabupaten Kampar bertempat di Anjungan Jalan M. Yunus
Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada bulan
Desember 2012;------------------------------------------------------------------------
- Bahwa hasil dari fit and proper test ada di tim pemerintah kabupaten;--
- Bahwa panitia pilkades dan masyarakat pernah diundang oleh ninik
mamak setelah ada surat pengantar dari kabupaten yang meminta
semua bakal calon kepala desa untuk diluluskan; ----------------------------
- Bahwa telah diadakan pemungutan suara pada tanggal 13 Januari
2013 dan M. Ralis T sebagai pengumpul suara terbanyak ;----------------
- Bahwa panitia pilkades pernah mengeluarkan bukti T-5;--------------------
- Bahwa ada persyaratan yang harus dipenuhi kepada ke 4nya pada
saat mendaftar;-------------------------------------------------------------------------
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 34 dari 42 halaman
Bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya pada
persidangan tanggal 23 April 2013, sedangkan Tergugat tidak
menyerahkan kesimpulannya ; ---------------------------------------------------------
Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini segala
sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah termuat dalam Berita
Acara Persidangan dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam
berkas perkara ini;--------------------------------------------------------------------------
Bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya
Majelis Hakim mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti
terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;-----------------------------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana terurai di atas ; -------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :-----
“Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Buluhcina
Kecamatan Siak Hulu Nomor : KPTS.03/BPD/BC-SH/I/2013 tentang
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Buluhcina Kecamatan
Siak Hulu Kabupaten Kampar tertanggal 05 Januari 2013. “;-------------
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat telah menyerahkan Jawabannya tertanggal 26 Februari 2013
dan dari jawabannya tersebut pada pokoknya memuat eksepsi tentang
Kepentingan Penggugat, maka sebelum mempertimbangkan pokok
perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi
tersebut sebagai berikut ;-----------------------------------------------------------------
DALAM EKSEPSI---------------------------------------------------------------------------
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 35 dari 42 halaman
Menimbang, bahwa yang disebut Penggugat berdasarkan Pasal
53 ayat (1) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Orang atau Badan Hukum Perdata
yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha
Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang
berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi“;-----------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di
atas terkandung pengertian hanya orang atau badan hukum perdata yang
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara saja
yang dapat bertindak sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan
kepada Pengadilan yang berwenang dengan tuntutan agar Keputusan
Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak
sah. Hal ini sesuai dengan adagium hukum “point the interest, point the
action” (tidak ada kepentingan, tidak ada hak menggugat) ; -------------------
Menimbang, bahwa secara teoritis pengertian “kepentingan” ini
salah satunya adalah menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh
hukum, artinya terdapatnya hubungan kausalitas secara langsung dan
bersifat pribadi antara objek gugatan dengan Penggugat, dengan kata lain
nilai yang dimaksud dalam hal kepentingan menggugat di Pengadilan
Tata Usaha Negara adalah suatu nilai materiil maupun immateriil milik
seseorang/masyarakat/Badan Hukum Perdata yang dirugikan dan
menurut nalar, timbul akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha
Negara, kaitannya makna kepentingan tersebut dengan gugatan aquo
menurut hemat Majelis Hakim dapat dijadikan suatu permasalahan hukum
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 36 dari 42 halaman
yaitu apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas
terbitnya objek sengketa aquo? --------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah
mendalilkan sebagai salah satu Bakal Calon dari 4 (empat) Bakal Calon
Kepala Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar periode
2012-2018 (vide bukti P-3 dan bukti T-10);------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat terhadap
terbitkannya objek sengketa, Penggugat merasa kepentingannya
dirugikan dimana Penggugat merasa diperlakukan tidak adil serta adanya
diskriminasi hukum yang dilakukan Tergugat karena dalam menerbitkan
objek gugatan tersebut Tergugat terkesan arogan dan memaksakan
keadaan tanpa menghiraukan aspirasi masyarakat, sehingga telah
dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Buluhcina pada tanggal 13 Januari
2013 oleh Panitia Pilkades yang dibentuk berdasarkan objek gugatan
yang cacat formil tersebut; ---------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa berdasarkan Surat
Keputusan Nomor 140/Pemdes/XII/2012/182 perihal Hasil Tes Bakal
Calon Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu tertanggal 10
Desember 2012 (vide bukti P-4.a dan bukti T-17), Penggugat (Azrianto,
S.Tp) telah dinyatakan tidak lulus (gugur) dan tidak bisa melanjutkan ke
tahap selanjutnya, sementara objek sengketa tidak merugikan
kepentingan Penggugat ; ----------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat
tersebut di atas dan dihubungkan dengan dalil eksepsi Tergugat, maka
Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada/tidak kepentingan
yang dirugikan Penggugat terhadap terbitnya objek sengketa in-casu ? ;---
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 37 dari 42 halaman
Menimbang, bahwa benar Penggugat (Azrianto, S.Tp) adalah
salah satu Bakal Calon dari empat Bakal Calon Kepala Desa Buluh Cina,
yang berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.04/Pilkades/BC/XI/2012
tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak
Hulu Kabupaten Kampar Periode 2012-2018 yang ditetapkan oleh Panitia
Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina tertanggal 21 November 2012 pada
lampiran nomor 4, Nama: Azrianto S.Tp (Penggugat), Alamat Rt. 02/01
DSN Buluhcina dinyatakan lulus persyaratan administrasi/Administrasi
Lengkap (vide bukti P-3) ; ----------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Ketua
TIM Seleksi Bakal Calon Kepala Desa Nomor 140/Pemdes/XII/2012/182,
perihal Hasil Tes Bakal Calon Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak
Hulu tertanggal 10 Desember 2012 (vide bukti P-4.a dan bukti T-19),
Penggugat (Azrianto) dan KASMI dinyatakan tidak lulus dikarenakan nilai
hasil Tes Bakal Calon Kepala Desa dibawah nilai standar minimal yaitu
60,00. (gugur) dan tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya ;-------------
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi
dipersidangan yang bernama Rusdianto, saat itu menjabat sebagai
sekertaris panitia Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina, menerangkan
bahwa ke 4 (empat) Bakal Calon layak dan lulus persyaratan secara
administrasi, kemudian saksi sebagai Panitia mengajukan kepada
Kabupaten yaitu bagian Pemerintahan Desa untuk diadakan tes
kelayakan secara tertulis maupun lisan karena kewenangan Panitia
Pilkades hanya sampai administrasi, kemudian pada tanggal 10
Desember 2012 saksi menerima surat Pengantar dari Kabupaten yang di
tujukan kepada panitia yang isinya menyatakan 2 orang lulus dan 2 (dua)
orang tidak lulus ;---------------------------------------------------------------------------
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 38 dari 42 halaman
Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi
dipersidangan yang bernama Rusdianto (eks. Sekertaris Panitia
Pilkades), Burhanuddin (eks. Ketua Panitia Pilkades), Rosniati
(Bendahara Panitia Pilkades), masing-masing pada pokoknya
menerangkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina setelah
menerima surat dari Kabupaten kemudian menyampaikan kepada semua
bakal calon dan terhadap pihak-pihak Bakal Calon yang dinyatakan tidak
lulus seleksi, pada saat itu tidak ada yang mengajukan keberatan,
walaupun dikemudian hari muncul gejolak ditengah masyarakat ;------------
Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi
ditemukan fakta hukum bahwa tidak ada korelasi lagi antara Penggugat
dengan objek perkara in-casu karena proses pencalonan Penggugat
telah berakhir sejak dikeluarkannya Surat Keputusan TIM Seleksi
Bakal Calon Kepala Desa Nomor: 140/Pemdes/XII/2012/182, tertanggal
10 Desember 2012, yang menyatakan Penggugat (Azrianto, S.Tp.)
dinyatakan tidak lulus Tes Bakal Calon Kepala Desa (vide bukti P-4.a
dan bukti T-19), sedangkan Objek sengketa yang digugat adalah Surat
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Buluhcina Kecamatan Siak
Hulu Nomor : KPTS.03/BPD/BC-SH/I/2013, tertanggal 05 Januari 2013
tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Buluhcina
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (vide bukti P-1). maka dengan
demikian secara hukum Penggugat (Azrianto, S.Tp.) tidak dapat mengikuti
dan menjalankan semua rangkaian proses/tahapan-tahapan dalam hal
pemilihan kepala desa sampai dengan dilaksanakannya pemungutan
suara tanggal 13 Januari 2013 ;--------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis
Hakim berkesimpulan tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 39 dari 42 halaman
dengan surat keputusan objek sengketa, sehingga Penggugat tidak
mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, dan dengan
demikian eksepsi Tergugat tentang kepentingan menggugat cukup
beralasan dan patut untuk dinyatakan diterima;------------------------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan
mengenai pokok perkaranya sebagai berikut ; ------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA -------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya Eksepsi
Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap pokok perkaranya
tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya telah beralasan hukum
untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ; -------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak
diterima dan Penggugat ada meminta permohonan penundaan dalam
perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat untuk penundaan
tersebut tidak dapat dikabulkan; -------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa walaupun perkara ini telah melalui proses
penelitian administrasi di kepaniteraan, proses dismissal dan pemeriksaan
persiapan, bukan berarti pada saat itu telah ditemukan fakta yuridis
tentang kepentingan Penggugat, karena baru pada saat acara
pembuktian diperoleh keyakinan kepentingan Penggugat tersebut dapat
terlihat ; ---------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak
diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus
dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan
dalam amar putusan ini ; -----------------------------------------------------------------
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 40 dari 42 halaman
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang
Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
maka bukti-bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak
relevan untuk dipertimbangan dalam putusan ini, namun alat bukti
tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; --------------------------------
Mengingat, Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan dan ketentuan
hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; ----------------------------
M E N G A D I L I :
DALAM EKSEPSI :-------------------------------------------------------------------------
- Menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima; ---------------------------------
DALAM POKOK PERKARA :------------------------------------------------------------
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; ------------------------------
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);-------------------------------
Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari SENIN tanggal 29
April 2013 oleh kami AGUS EFFENDI, S.H. sebagai Hakim Ketua
Majelis, PAHALA SHETYA LUMBANBATU, S.H. dan YUDI RINALDI
SURACHMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan
mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
SELASA tanggal 30 APRIL 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 41 dari 42 halaman
dibantu oleh NUR SUJUD, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan dihadiri oleh Tergugat ;---------------
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
dto
1. PAHALA SHETYA LUMBANBATU, S.H.
HAKIM KETUA MAJELIS,
dto
AGUS EFFENDI, S.H.
dto
2. YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.
PANITERA PENGGANTI,
dto
NUR SUJUD, S.H.
Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr. Halaman 42 dari 42 halaman
Rincian Biaya perkara :
- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 70.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
J u m l a h : Rp. 161.000,-
(seratus enam puluh satu ribu
rupiah);