Upload
duongkhuong
View
275
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
P U T U S A N
Perkara Nomor: 29/KPPU-I/2009
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi
yang memeriksa Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pelayanan Jasa Taksi di Kota Semarang,
Kota Surakarta, Kota Tegal dan Kota Purwokerto Propinsi Jawa Tengah, yang dilakukan
oleh: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Terlapor I: Kosti Semarang, dengan alamat kantor Jl. Kawasan Industri Candi Gatot
Subroto Blok 11 D Semarang; ----------------------------------------------------------------------
2. Terlapor II: PT Wahana Atlas Nusantara (Atlas Group), dengan alamat kantor Jl.
Telaga Bodas No. 1 Semarang; ---------------------------------------------------------------------
3. Terlapor III: PT Centris Multi Persada cabang Semarang, dengan alamat Jl.
Majapahit No. 583 Semarang; ----------------------------------------------------------------------
4. Terlapor IV: Koperasi Puri Kencana dengan alamat kantor Jl. Rogo Jembangan
Raya No. 68 Semarang; ------------------------------------------------------------------------------
5. Terlapor V: PT Pandu Persada Sarana Mukti dengan alamat Jl. Kaligawe Km 4/46,
Semarang; ---------------------------------------------------------------------------------------------
6. Terlapor VI: PT Astria Taxi dengan alamat kantor Jl. Kaligawe Km 4/46, Semarang; -
7. Terlapor VII: PT Satria Express Perdana cabang Semarang dengan alamat kantor
Jl. Bumirejo Kel. Pudak Payung, Kec. Banyumanik, Semarang; -----------------------------
8. Terlapor VIII: Blue Bird cabang Semarang dengan alamat Jl. Brigjen Sudiarto No.
492 Semarang Timur; --------------------------------------------------------------------------------
9. Terlapor IX: Kosti Solo dengan alamat Jl. Sumpah Pemuda No. 145 Mojosongo, Solo;
10. Terlapor X: PT Solo Central Taksi dengan alamat JI. Adisucipto No. 7 Solo;-----------
11. Terlapor XI: PT Mahkota Ratu Taksi dengan alamat JI. Sungai Sambas 15, RT 001
RW 02, Sangkrah, Pasar Kliwon, Surakarta 57119; ---------------------------------------------
12. Terlapor XII: Koperasi Bengawan Taksi dengan alamat di Jl. Merpati II No. 10,
Gilingan, Surakarta 57134; --------------------------------------------------------------------------
halaman 2 dari 32
13. Terlapor XIII: CV Sekar Gelora dengan alamat di Jl. Apel No. 1 RT. 03 RW. 02
Jajar, Laweyan, Surakarta; --------------------------------------------------------------------------
14. Terlapor XIV: CV Sakura Sari Taksi dengan alamat di Jl. Kartopuran No. 88A
RT.03 RW. 03 Jayengan, Serengan, Surakarta; --------------------------------------------------
15. Terlapor XV: Koperasi Banyumas Taksi dengan alamat di Jl. Stadion Mini IV Blok
B No. 42, Purwokerto Selatan, Banyumas; -------------------------------------------------------
16. Terlapor XVI: Koperasi Satria Transport dengan alamat di Jalan Pemuda
Purwokerto;--------------------------------------------------------------------------------------------
17. Terlapor XVII: Koperasi Dita Ayu Bahari dengan alamat di Komplek Pertokoan
Blok B No. 8 Terminal Bus Kota Tegal; ----------------------------------------------------------
18. Terlapor XVIII: PT Wahana Eka Lestari (Atlas Group) dengan alamat di Jl. Telaga
Bodas No. 1 Semarang; ------------------------------------------------------------------------------
19. Terlapor XIX: DPD Organda Propinsi Jawa Tengah dengan alamat di Jl. Kedasih
No. 30 Lt. II Semarang, Jawa Tengah; ------------------------------------------------------------
20. Terlapor XX: DPC Organda Kota Semarang dengan alamat di Jl. Sendowo Barat
No. 31A Semarang, Jawa Tengah; -----------------------------------------------------------------
21. Terlapor XXI: DPC Organda Kota Surakarta dengan alamat di Jl. Menteri Supeno
No. 7 Surakarta, Jawa Tengah; ---------------------------------------------------------------------
22. Terlapor XXII: DPC Organda Kabupaten Banyumas dengan alamat di Jl.
Margantara Tanjung, DLLAJ Purwokerto, Jawa Tengah; --------------------------------------
23. Terlapor XXIII: DPC Organda Kota Tegal dengan alamat di Jl. Sangir 2, DLLAJ
Tegal, Jawa Tengah; ---------------------------------------------------------------------------------
mengambil Putusan sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------
Majelis Komisi: ------------------------------------------------------------------------------------------
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----------------
Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -------------------------------------------------
Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----------------------------------------------------
Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (selanjutnya disebut
“LHPP”); --------------------------------------------------------------------------------------------
Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut
“LHPL ”); --------------------------------------------------------------------------------------------
Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor; --------------------------------------
Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “BAP” ); --------------
halaman 3 dari 32
TENTANG DUDUK PERKARA
1. Menimbang bahwa berdasarkan data dan informasi yang berkembang di masyarakat,
Sekretariat Komisi melakukan monitoring terhadap pelaku usaha yang diduga
melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 terkait dengan Pelayanan Jasa
Taksi di Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Purwokerto dan Kota Tegal di Propinsi
Jawa Tengah; ------------------------------------------------------------------------------------------
2. Menimbang bahwa setelah melakukan kegiatan monitoring terhadap pelaku usaha,
Sekretariat Komisi menyimpulkan adanya kejelasan dan kelengkapan dugaan
pelanggaran yang disusun dalam bentuk Resume Monitoring; --------------------------------
3. Menimbang bahwa setelah melakukan Kegiatan Pemberkasan terhadap Resume
Monitoring, Sekretariat Komisi menyusun dan menyampaikan Berkas Laporan Dugaan
Pelanggaran kepada Komisi untuk dilakukan Gelar Laporan; ---------------------------------
4. Menimbang bahwa berdasarkan Rapat Gelar Laporan, Komisi menilai Laporan Dugaan
Pelanggaran layak untuk dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan
5. Menimbang bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor
127/KPPU/PEN/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 tentang Pemeriksaan Pendahuluan
Perkara Nomor 29/KPPU-I/2009 terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2009 sampai
dengan tanggal 4 Desember (vide bukti A3); ----------------------------------------------------
6. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi
menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 238/KPPU/KEP/X/2009 tanggal 23 Oktober
2009 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan
Pendahuluan Perkara Nomor 29/KPPU-I/2009 (vide bukti A2); ------------------------------
7. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan
Surat Tugas Nomor 1107/SJ/ST/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 yang menugaskan
Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan
(vide bukti A1) ----------------------------------------------------------------------------------------
8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa
menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
Selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap
Pemeriksaan Lanjutan (vide Bukti A46); ---------------------------------------------------------
9. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi
menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 148/KPPU/PEN/XII/2009 tanggal 7 Desember
2009 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 29/KPPU-I/2009 terhitung sejak
tanggal 7 Desember 2009 sampai dengan tanggal 5 Maret 2009 (vide Bukti A48); --------
10. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan
Keputusan Komisi Nomor 263/KPPU/KEP/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang
halaman 4 dari 32
Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan
Perkara Nomor 29/KPPU-I/2009 (vide bukti A49); ---------------------------------------------
11. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan
Surat Tugas Nomor 1379/SJ/ST/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009 yang menugaskan
Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan (vide
bukti A47)
12. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Komisi menerbitkan Keputusan Nomor:
120/KPPU/KEP/III/2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Perpanjangan Pemeriksaan
Lanjutan Perkara Nomor: 29/KPPU-I/2009 terhitung sejak tanggal 8 Maret 2010 sampai
dengan tanggal 20 April 2010 (vide Bukti A98); -----------------------------------------------
13. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi
menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 121/KPPU/KEP/III/2010 tanggal 8 Maret 2010
tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan
Lanjutan Dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 29/KPPU-I/2009
(vide bukti A99); --------------------------------------------------------------------------------------
14. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan
Surat Tugas Nomor 292/SJ/ST/III/2010 tanggal 8 Maret 2010 yang menugaskan
Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan
Lanjutan (vide bukti A97); -------------------------------------------------------------------------
15. Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar
keterangan dari para Terlapor dan para Saksi;---------------------------------------------------
16. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat
dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi; -----------------
17. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan
menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh
selama pemeriksaan dan penyelidikan; -------------------------------------------------------------
18. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan
Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan
yang berisi: --------------------------------------------------------------------------------------------
18.1 Terlapor I, KOSTI Semarang; -------------------------------------------------------------
18.1.1 Badan usaha yang berbentuk badan hukum Koperasi berdiri pada
tanggal 24 Juli 1996 dengan Badan Hukum No.
12632/BH/KWK.II/I/1996 yang pada awalnya bernama Koperasi Sopir
Taksi (KOSTI) Semarang dan kemudian nama menjadi Koperasi Sopir
halaman 5 dari 32
Transportasi (KOSTI) Semarang dengan Badan Hukum No.
180.08/BH/PAD/03; -------------------------------------------------------------
18.1.2 Nama resmi Terlapor I adalah Koperasi Sopir Transportasi (KOSTI)
Semarang dengan alamat kantor di Jl. Jl. Kawasan Industri Candi Gatot
Subroto Blok 11 D Semarang; --------------------------------------------------
18.1.3 Usaha yang dijalankan diantaranya adalah mengadakan usaha jasa
taksi; --------------------------------------------------------------------------------
18.1.4 Ijin Prinsip yang diperoleh dari Walikota Semarang untuk pengadaan
taksi sebanyak 200 (dua ratus) unit taksi dan saat ini memiliki 200 (dua
ratus) unit armada taksi yang dioperasikan dengan nama ”KOSTI
Semarang”; ------------------------------------------------------------------------
18.1.5 Status kepemilikan mobil dari armada taksi yang digunakan adalah
milik anggota dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota hanya boleh
memiliki 1 (satu) unit taksi; -----------------------------------------------------
18.2 Terlapor II, Wahana Atlas Nusantara (Atlas Group); ----------------------------------
18.2.1 Badan usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT)
yang berdiri berdasarkan Akte Notaris Dwi Kimtoro, SH No. 26
tanggal 26 Mei 2006; ------------------------------------------------------------
18.2.2 Nama resmi Terlapor II adalah PT Wahana Atlas Nusantara alamat
kantor di Jl. Telaga Bodas No. 1 Semarang, telepon (024) 6591717; ----
18.2.3 Usaha yang dijalankan diantaranya adalah mengadakan usaha jasa
taksi; --------------------------------------------------------------------------------
18.2.4 Ijin Prinsip yang diperoleh dari Walikota Semarang untuk pengadaan
taksi sebanyak 120 (seratus dua puluh) unit taksi dan saat ini memiliki
120 (seratus dua puluh) unit armada taksi yang dioperasikan dengan
nama ”Atlas Taksi”; --------------------------------------------------------------
18.2.5 Status kepemilikan mobil dari armada taksi yang digunakan adalah
dimiliki oleh perusahaan; --------------------------------------------------------
18.2.6 Selain itu, Atlas Group juga memiliki 100 (seratus) armada taksi yang
dimiliki oleh perorangan yang dikelola dibawah PT Wahana Eka
Lestari yang Direksi dan alamat perusahaannya sama dengan PT
Wahana Atlas Nusantara, namun beda pool taksi diantara keduanya; ----
18.2.7 Taksi yang dikelola PT Wahana Eka Lestari dioperasikan dengan nama
”New Atlas Taksi”; ---------------------------------------------------------------
18.3 Terlapor III, PT Centris Multi Persada; --------------------------------------------------
18.3.1 Badan usaha yang merupakan cabang dari hukum Perseroan Terbatas
(PT) Centris Multi Persada, cabang Semarang berdiri tahun 1989; -------
halaman 6 dari 32
18.3.2 Nama resmi Terlapor III adalah PT Centris Multi Persada cabang
Semarang dengan alamat kantor di Jl. Jl. Majapahit No. 583
Semarang.; -------------------------------------------------------------------------
18.3.3 Usaha yang dijalankan diantaranya adalah mengadakan usaha jasa
taksi; --------------------------------------------------------------------------------
18.3.4 Ijin Prinsip yang diperoleh dari Walikota Semarang untuk pengadaan
taksi sebanyak 100 (seratus dua puluh) unit taksi dan saat ini memiliki
76 (tujuh puluh enam) unit armada taksi yang dioperasikan dengan
nama ”Semarang City”;----------------------------------------------------------
18.3.5 Status kepemilikan mobil dari armada taksi yang digunakan adalah
dimiliki oleh perusahaan; --------------------------------------------------------
18.4 Terlapor IV, Koperasi Puri Kencana; -----------------------------------------------------
18.4.1 Badan usaha yang berbentuk badan hukum Koperasi berdiri pada tahun
1988; --------------------------------------------------------------------------------
18.4.2 Nama resmi Terlapor IV adalah Koperasi Primer Pariwisata Puri
kencana dengan alamat kantor di Jl. Rogo Jembangan Raya No. 68
Semarang; -------------------------------------------------------------------------
18.4.3 Usaha yang dijalankan diantaranya adalah mengadakan usaha jasa
taksi; --------------------------------------------------------------------------------
18.4.4 Ijin Prinsip yang diperoleh dari Walikota Semarang untuk pengadaan
taksi sebanyak 130 (seratus tiga puluh) unit taksi dan saat ini memiliki
60 (enam puluh) unit armada taksi yang dioperasikan; ---------------------
18.4.5 Status kepemilikan mobil dari armada taksi yang digunakan adalah
milik perorangan bukan milik koperasi; --------------------------------------
18.5 Terlapor V, PT Pandu Persada Sarana Mukti; -------------------------------------------
18.5.1 Badan usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT)
yang berdiri pada bulan Maret 2004; ------------------------------------------
18.5.2 Nama resmi Terlapor V adalah PT Pandu Persada Sarana Mukti dengan
alamat kantor di Jl. Kaligawe Km 4/46, Semarang; -------------------------
18.5.3 Usaha yang dijalankan diantaranya adalah mengadakan usaha jasa
taksi; --------------------------------------------------------------------------------
18.5.4 Ijin Prinsip yang diperoleh dari Walikota Semarang untuk pengadaan
taksi sebanyak 100 (seratus dua puluh) unit taksi dan saat ini memiliki
70 (tujuh puluh) unit armada taksi yang dioperasikan dengan nama
”Pandu Taksi”; --------------------------------------------------------------------
18.5.5 Status kepemilikan mobil dari armada taksi yang digunakan adalah
dimiliki oleh perusahaan; --------------------------------------------------------
halaman 7 dari 32
18.6 Terlapor VI, PT Astria Taxi; ---------------------------------------------------------------
18.6.1 Badan usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT); ---
18.6.2 Nama resmi Terlapor VI adalah PT Astria Eka Nugraha dengan alamat
kantor di Jl. Kaligawe Km 4/46, Semarang; ----------------------------------
18.6.3 Usaha yang dijalankan diantaranya adalah mengadakan usaha jasa
taksi; --------------------------------------------------------------------------------
18.6.4 Ijin Prinsip yang diperoleh dari Walikota Semarang untuk pengadaan
taksi sebanyak 25 (dua puluh lima) unit taksi dan saat ini memiliki 25
(dua puluh lima) unit armada taksi yang dioperasikan dengan nama
”Astria Taksi”; --------------------------------------------------------------------
18.7 Terlapor VII, PT Satria Express Perdana cabang Semarang; --------------------------
18.7.1 Badan usaha yang merupakan cabang dari badan hukum Perseroan
Terbatas (PT) Satria Express Perdana, cabang Semarang berdiri tahun
2005.; -------------------------------------------------------------------------------
18.7.2 Nama resmi Terlapor V adalah PT Satria Express Perdana cabang
Semarang dengan alamat kantor di Jl. Bumirejo Kel. Pudak Payung,
Kec. Banyumanik, Semarang; --------------------------------------------------
18.7.3 Usaha yang dijalankan diantaranya adalah mengadakan usaha jasa
taksi; --------------------------------------------------------------------------------
18.7.4 Ijin Prinsip yang diperoleh dari Walikota Semarang untuk pengadaan
taksi sebanyak 200 (dua ratus) unit taksi dan saat ini memiliki 124
(seratus dua puluh empat) unit armada taksi yang dioperasikan dengan
nama ”Express Taksi”;-----------------------------------------------------------
18.7.5 Status kepemilikan mobil dari armada taksi yang digunakan adalah
dimiliki oleh perorangan dengan ketentuan 1 (satu) orang hanya boleh
memiliki 1 (satu) armada; -------------------------------------------------------
18.8 Terlapor VIII, Blue Bird cabang Semarang; ---------------------------------------------
18.8.1 Badan usaha yang merupakan cabang dari badan hukum Perseroan
Terbatas (PT) Blue Bird Pusaka, cabang Semarang berdiri tahun 2007; -
18.8.2 Nama resmi Terlapor VIII adalah PT Blue Bird Pusaka cabang
Semarang dengan alamat kantor di Jl. Brigjen Sudiarto No. 492
Semarang Timur, telepon (024) 6701234; ------------------------------------
18.8.3 Usaha yang dijalankan diantaranya adalah mengadakan usaha jasa
taksi; --------------------------------------------------------------------------------
18.8.4 Ijin Prinsip yang diperoleh dari Walikota Semarang untuk pengadaan
taksi sebanyak 300 (tiga ratus) unit taksi dan saat ini memiliki 200 (dua
ratus) unit armada taksi yang dioperasikan dengan nama ”Blue Bird”; --
halaman 8 dari 32
18.8.5 Status kepemilikan mobil dari armada taksi yang digunakan adalah
dimiliki oleh perusahaan; --------------------------------------------------------
18.9 Terlapor IX, Kosti Solo; --------------------------------------------------------------------
18.9.1 Badan usaha yang berbentuk badan hukum Koperasi yang didirikan
pada tahun 1994 yang awalnya bernama Koperasi Sopir Taksi (KOSTI)
Solo dan kemudian berganti mana menjadi Koperasi Sopir Transportasi
(KOSTI) Solo; --------------------------------------------------------------------
18.9.2 Nama resmi Terlapor IX adalah Koperasi Sopir Transportasi (KOSTI)
Solo dengan alamat kantor di Jl. Sumpah Pemuda No. 145 Mojosongo,
Solo; --------------------------------------------------------------------------------
18.9.3 Usaha yang dijalankan diantaranya adalah mengadakan usaha jasa
taksi; --------------------------------------------------------------------------------
18.9.4 Saat ini memiliki 152 (seratus lima puluh dua) unit armada taksi yang
dioperasikan ”KOSTI Solo”; ---------------------------------------------------
18.9.5 Status kepemilikan mobil dari armada taksi yang digunakan adalah
milik anggota dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota hanya boleh
memiliki 1 (satu) armada taksi.; ------------------------------------------------
18.10 Terlapor X, Solo Central Taksi; -----------------------------------------------------------
18.10.1 Badan usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT)
yang didirikan pada 12 September 1989; -------------------------------------
18.10.2 Nama resmi Terlapor X adalah PT Solo Central Taksi dengan alamat di
JI. Adisucipto No. 7 Solo; -------------------------------------------------------
18.10.3 Usaha yang dijalankan diantaranya adalah mengusahakan jasa
angkutan taksi; --------------------------------------------------------------------
18.10.4 Ijin Prinsip yang diperoleh dari Walikota Surakarta untuk pengadaan
taksi sebanyak 200 (dua ratus) unit taksi dan saat ini memiliki 72 (tujuh
puluh dua) unit armada taksi yang dioperasikan dengan nama ”Solo
Central Taksi”; --------------------------------------------------------------------
18.10.5 Status kepemilikan mobil dari armada taksi yang dioperasikan dimiliki
oleh perusahaan; ------------------------------------------------------------------
18.11 Terlapor XI, PT Mahkota Ratu Taksi; ----------------------------------------------------
18.11.1 Badan usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT)
yang didirikan pada tahun 2002; -----------------------------------------------
18.11.2 Nama resmi Terlapor XI adalah PT Mahkota Ratu Taksi dengan alamat
di JI. Sungai Sambas 15, RT 001 RW 02, Sangkrah, Pasar Kliwon,
Surakarta 57119, telpon (0271) 656747; --------------------------------------
halaman 9 dari 32
18.11.3 Usaha yang dijalankan diantaranya adalah mengusahakan jasa
angkutan taksi; --------------------------------------------------------------------
18.11.4 Ijin Prinsip yang diperoleh dari Walikota Surakarta untuk pengadaan
taksi sebanyak 100 (seratus) unit taksi dan saat ini memiliki 97
(sembilan puluh tujuh) unit armada taksi yang dioperasikan; -------------
18.11.5 Status kepemilikan mobil dari armada taksi yang dioperasikan bukan
dimiliki oleh perusahaan melainkan dimiliki oleh perorangan; ------------
18.12 Terlapor XII, Koperasi Bengawan Taksi; ------------------------------------------------
18.12.1 Badan usaha yang berbentuk badan hukum Koperasi berdasarkan Akte
Pendirian Koperasi tertanggal 17 November 1999 yang disahkan oleh
Kantor Wilayah Propinsi Jawa tengah Kantor Departemen Kotamadya
Surakarta Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah
tanggal 26 November 1999 dengan Keputusan Menteri Koperasi,
Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor: 138/BH/KDK.11-
031/XI/1999; ----------------------------------------------------------------------
18.12.2 Nama resmi Terlapor XII adalah Koperasi Bengawan Surakarta dengan
alamat kantor di Jl. Merpati II No. 10, Gilingan, Surakarta 57134,
telepon (0271) 715098; ----------------------------------------------------------
18.12.3 Usaha yang dijalankan diantaranya adalah simpan pinjam, mengadakan
usaha jasa transportasi dan atau taksi, perbengkelan, dan spare part; -----
18.12.4 Ijin Prinsip yang diperoleh dari Walikota Surakarta untuk pengadaan
taksi sebanyak 50 (lima puluh) unit taksi dan saat ini memiliki 50 (lima
puluh) unit taksi, namun hanya 46 (empat puluh enam) unit yang sudah
bisa dioperasikan dengan nama ”Bengawan Taksi”; ------------------------
18.12.5 Status kepemilikan mobil dari armada taksi yang digunakan bukan
dimiliki oleh Koperasi melainkan dimiliki oleh perorangan; --------------
18.13 Terlapor XIII, CV Sekar Gelora; ----------------------------------------------------------
18.13.1 Badan usaha yang berbentuk badan hukum Persekutuan Komanditer
(CV) yang didirikan pada bulan September 2005; ---------------------------
18.13.2 Nama resmi Terlapor XIII adalah CV Sekar Gelora dengan alamat
kantor di Jl. Apel No. 1 RT. 03 RW. 02 Jajar, Laweyan, Surakarta; -----
18.13.3 Usaha yang dijalankan diantaranya adalah mengadakan usaha jasa
taksi; --------------------------------------------------------------------------------
18.13.4 Ijin Prinsip yang diperoleh dari Walikota Surakarta untuk pengadaan
taksi sebanyak 100 (seratus) unit taksi dan saat ini memiliki 56 (lima
puluh enam) unit armada taksi yang dioperasikan dengan nama ”Gelora
Taksi”; ------------------------------------------------------------------------------
halaman 10 dari 32
18.13.5 Status kepemilikan mobil dari armada taksi yang digunakan dimiliki
oleh perusahaan sebanyak 8 (delapan) armada dan sisanya dimiliki oleh
perorangan; ------------------------------------------------------------------------
18.14 Terlapor XIV, Sakura Sari Taksi; ---------------------------------------------------------
18.14.1 Badan usaha yang berbentuk badan hukum Persekutuan Komanditer
(CV) yang didirikan pada 28 Oktober 2005; ---------------------------------
18.14.2 Nama resmi Terlapor XIV adalah CV Sakura Sari Taksi dengan alamat
kantor di Jl. Kartopuran No. 88A RT.03 RW. 03 Jayengan, Serengan,
Surakarta, telepon (0271) 644194; ---------------------------------------------
18.14.3 Usaha yang dijalankan diantaranya adalah mengadakan usaha jasa
taksi; --------------------------------------------------------------------------------
18.14.4 Ijin Prinsip yang diperoleh dari Walikota Surakarta untuk pengadaan
taksi sebanyak 20 (dua puluh) unit taksi dan saat ini memiliki 15 (lima
belas) unit armada taksi yang dioperasikan dengan nama ”Sakura
Taksi”; ------------------------------------------------------------------------------
18.14.5 Status kepemilikan mobil dari armada taksi yang digunakan dimiliki
oleh perusahaan; ------------------------------------------------------------------
18.15 Terlapor XV, Koperasi Banyumas Taksi; ------------------------------------------------
18.15.1 Badan usaha yang berbentuk badan hukum Koperasi berdiri pada tahun
2004; --------------------------------------------------------------------------------
18.15.2 Nama resmi Terlapor XV adalah Koperasi Banyumas Taksi dengan
alamat kantor di Jl. Stadion Mini IV Blok B No. 42, Purwokerto
Selatan, Banyumas; --------------------------------------------------------------
18.15.3 Usaha yang dijalankan diantaranya adalah mengadakan usaha jasa
taksi; --------------------------------------------------------------------------------
18.15.4 Ijin Prinsip yang diperoleh dari Bupati Banyumas untuk pengadaan
taksi sebanyak 50 (lima puluh) unit taksi dan saat ini memiliki 50 (lima
puluh) unit armada taksi yang dioperasikan dengan nama ”KOBATA”;
18.15.5 Status kepemilikan mobil dari armada taksi yang digunakan adalah
milik perorangan bukan milik koperasi; --------------------------------------
18.16 Terlapor XVI, Koperasi Satria Transport; -----------------------------------------------
18.16.1 Badan usaha yang berbentuk badan hukum Koperasi berdiri pada tahun
2007; --------------------------------------------------------------------------------
18.16.2 Nama resmi Terlapor XVI adalah Koperasi Satria Taksi dengan alamat
kantor di Jalan Pemuda Purwokerto, telepon (0281) 7669200/7669400;
18.16.3 Usaha yang dijalankan diantaranya adalah mengadakan usaha jasa
taksi; --------------------------------------------------------------------------------
halaman 11 dari 32
18.16.4 Memiliki 12 (dua belas) unit taksi yang dioperasikan dengan nama
”Satria Taksi”, yang memperoleh ijin dari Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Tengah; -----------------------
18.16.5 Status kepemilikan mobil dari armada taksi yang digunakan adalah
milik perorangan bukan milik koperasi; --------------------------------------
18.17 Terlapor XVII, Koperasi Bahari; ----------------------------------------------------------
18.17.1 Badan usaha yang berbentuk badan hukum Koperasi berdiri pada tahun
2000; --------------------------------------------------------------------------------
18.17.2 Nama resmi Terlapor XVII adalah Koperasi Pengemudi Angkutan
Kota ”Dita Ayu Bahari” dengan alamat kantor di Komplek Pertokoan
Blok B No. 8 Terminal Bus Kota Tegal, telepon (0283) 32322; ----------
18.17.3 Usaha yang dijalankan diantaranya adalah mengadakan usaha jasa
taksi; --------------------------------------------------------------------------------
18.17.4 Memiliki 25 (dua puluh lima) unit taksi yang dioperasikan dengan
nama ”Taksi Bahari”, yang mana 10 (sepuluh) unit memperoleh ijin
dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa
Tengah dan 15 (lima belas) unit taksi memperoleh ijin dari Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tegal; --------------------
18.17.5 Status kepemilikan mobil dari armada taksi yang digunakan adalah
milik perorangan bukan milik koperasi; --------------------------------------
18.18 Terlapor XVIII, PT Wahana Eka Lestari; ------------------------------------------------
18.18.1 Nama resmi Terlapor XVIII adalah PT Wahana Eka Lestari alamat
kantor di Jl. Telaga Bodas No. 1 Semarang, telepon (024) 6591717; ----
18.18.2 Usaha yang dijalankan diantaranya adalah mengadakan usaha jasa
taksi; --------------------------------------------------------------------------------
18.18.3 Ijin Prinsip yang diperoleh dari Walikota Semarang untuk pengadaan
taksi sebanyak 100 (seratus dua puluh) unit taksi dan saat ini memiliki
100 (seratus dua puluh) unit armada taksi yang dioperasikan dengan
nama ”New Atlas Taksi”; -------------------------------------------------------
18.18.4 Status kepemilikan mobil dari armada taksi yang digunakan adalah
dimiliki oleh perorangan; --------------------------------------------------------
18.19 Terlapor XIX, DPD Organda Propinsi Jawa Tengah; ----------------------------------
18.19.1 Organisasi yang membina Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organda di
tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Tengah; -------------------------------------
18.19.2 Nama resmi Terlapor XIX adalah Dewan Pimpinan Daerah Organda
Propinsi Jawa Tengah, dengan alamat di Jl. Kedasih No. 30 Lt. II
Semarang, Jawa Tengah; --------------------------------------------------------
halaman 12 dari 32
18.20 Terlapor XX, DPC Organda Kota Semarang; -------------------------------------------
18.20.1 Organisasi yang mewadahi para pengusaha angkutan orang maupun
angkutan barang di wilayah Kotamadya Semarang, meliputi
diantaranya angkutan barang, angkutan kota dalam Propinsi (AKDP),
angkutan kota antar propinsi (AKAP), angkutan kota, taksi; --------------
18.20.2 Nama resmi Terlapor XX adalah Dewan Pimpinan Cabang Organda
Kota Semarang, dengan alamat di Jl. Sendowo Barat No. 31A
Semarang, Jawa Tengah; --------------------------------------------------------
18.21 Terlapor XXI, DPC Organda Kota Surakarta; -------------------------------------------
18.21.1 Organisasi yang mewadahi para pengusaha angkutan orang maupun
angkutan barang di wilayah Kotamadya Surakarta, meliputi
diantaranya angkutan barang, angkutan kota dalam Propinsi (AKDP),
angkutan kota antar propinsi (AKAP), angkutan kota, taksi; --------------
18.21.2 Nama resmi Terlapor XXI adalah Dewan Pimpinan Cabang Organda
Kota Surakarta, dengan alamat di Komplek DLLAJ Kota Surakarta Jl.
Menteri Supeno No. 7 Surakarta, Jawa Tengah; -----------------------------
18.22 Terlapor XXII, DPC Organda Kabupaten Banyumas; ---------------------------------
18.22.1 Organisasi yang mewadahi para pengusaha angkutan orang maupun
angkutan barang di wilayah Kabupaten Banyumas, meliputi
diantaranya angkutan barang, angkutan kota dalam Propinsi (AKDP),
angkutan kota antar propinsi (AKAP), angkutan kota, taksi; --------------
18.22.2 Nama resmi Terlapor XXII adalah Dewan Pimpinan Cabang Organda
Propinsi Kabupaten Banyumas, dengan alamat di Jl. Margantara
Tanjung, DLLAJ Purwokerto, Jawa Tengah; --------------------------------
18.23 Terlapor XXIII, DPC Organda Kota Tegal; ---------------------------------------------
18.23.1 Organisasi yang mewadahi para pengusaha angkutan orang maupun
angkutan barang di wilayah Kotamadya Tegal, diantaranya angkutan
barang, angkutan kota dalam Propinsi (AKDP), angkutan kota antar
propinsi (AKAP), angkutan kota, taksi; ---------------------------------------
18.23.2 Nama resmi Terlapor XXIII adalah Dewan Pimpinan Cabang Organda
Kota Tegal, dengan alamat di Jl. Sangir 2, DLLAJ Tegal, Jawa Tengah;
18.24 Tentang Tarif Taksi;-------------------------------------------------------------------------
18.24.1 Bahwa tarif taksi yang berlaku di Kota Semarang ada 3 (tiga) jenis
yaitu: --------------------------------------------------------------------------------
18.24.1.1 Tarif atas (buka pintu/flag fall/km pertama Rp 5.000,
pulsa Rp 275/100 m, uang tunggu Rp 27.500/jam); -------
halaman 13 dari 32
18.24.1.2 Tarif bawah (buka pintu/flag fall/km pertama Rp 4.500,
pulsa Rp 250/100 m, uang tunggu Rp 25.000/jam); -------
18.24.1.3 Tarif lama (buka pintu/flag fall/km pertama Rp 4.000,
pulsa Rp 225/100 m, uang tunggu Rp 22.500/jam); -------
18.24.2 Bahwa para pengusaha taksi di kota Semarang membuat kesepakatan
untuk menentukan tarif taksi tersebut pada tanggal 23 Mei 2008 yang
ditandatangani oleh semua pengusaha di kota Semarang (New Atlas
Taxi, Kosti Taxi, Centris Taxi, Puri Kencana Taxi, Pandu Taxi &
Astrea, Blue Bird Taxi, dan Satria Taxi); -------------------------------------
18.24.3 Bahwa tarif taksi yang berlaku di Kota Semarang tersebut dituangkan
dalam Surat Keputusan DPC Organda Kota Semarang Nomor SKEP:
001/DPC/V/2008 tertanggal 24 mei 2008 tentang Penetapan Tarip
Angkutan Penumpang dengan Taksi Non Ekonomi di Kota Semarang; -
18.24.4 Bahwa tarif taksi yang berlaku di Kota Surakarta adalah: buka
pintu/flag fall/km pertama Rp 4.500, pulsa Rp 275/100 m, uang tunggu
Rp 27.500/jam); -------------------------------------------------------------------
18.24.5 Bahwa tarif taksi yang berlaku di Kota Surakarta tersebut didasarkan
pada Surat Keputusan DPC Organda Kota Surakarta Nomor:
007/DPC/V/2008 tertanggal 24 Mei 2008 tentang Penetapan Tarip
Angkutan Penumpang dengan Taksi Non Ekonomi di Kota Surakarta; --
18.24.6 Bahwa tarif taksi yang berlaku di Kota Purwokerto (Banyumas) adalah:
buka pintu/flag fall/km pertama Rp 5.000, pulsa Rp 275/100 m, uang
tunggu Rp 25.000/jam. Tarif ini awalnya dipakai oleh Taksi Kobata
yang kemudian diikuti oleh Satria Taksi; -------------------------------------
18.24.7 Bahwa tarif taksi yang berlaku di Kabupaten Banyumas tersebut
didasarkan pada hasil pertemuan antara DPC Organda Banyumas,
pelaku usaha transportasi, Assekbang dan Dinas Perhubungan setempat
pada tanggal 23 Mei 2008 menjelang pemberlakuan kenaikan BBM
pada 24 Mei 2008 pukul 00.00 WIB; ------------------------------------------
18.24.8 Bahwa DPC Organda Kabupaten Banyumas tidak menerbitkan Surat
Keputusan mengenai tarif taksi yang berlaku di kota Purwokerto; -------
18.24.9 Bahwa penetapan tarif taksi yang tertuang dalam Surat Keputusan DPC
Organda setempat maupun hasil pertemuan antara DPC Organda
setempat dengan pengusaha taksi merupakan dasar yang dipakai oleh
pemerintah setempat (biasanya Balai Metrologi) setempat untuk
melakukan tera pada alat argometer yang dipasang di armada taksi; -----
halaman 14 dari 32
18.24.10 Bahwa DPD Organda Propinsi Jawa Tengah menerbitkan Surat
Keputusan Nomor: SKEP.050/DPP/V/2008 tertanggal 24 Mei 2008
tentang Penetapan tarip Angkutan Penumpang dengan Taksi Non
Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah, yang memutuskan menaikkan tarif
taksi di Propinsi Jawa Tengah yaitu: ------------------------------------------
18.24.10.1 Tarif Lama: flag fall Rp 4.000, pulsa Rp 225/100 m,
uang tunggu Rp 22.500/jam. ---------------------------------
18.24.10.2 Tarif baru, terdiri atas: ----------------------------------------
- Tarif bawah: flag fall Rp 4.500, pulsa Rp 250/100 m,
uang tunggu Rp 25.000/jam. ----------------------------
- Tarif atas: flag fall Rp 5.000, pulsa Rp 275/100 m,
uang tunggu Rp 27.500/jam.-----------------------------
18.24.11 Bahwa khusus untuk kota Tegal dan sekitarnya belum diperoleh
informasi yang memadai mengenai tarif yang berlaku dan jumlah
armada taksi yang beroperasi, namun informasi sementara dari pihak
DPD Organda Propinsi Jawa Tengah menyatakan penetapan tarif yang
dituangkan dalam Surat Keputusan DPD Organda Propinsi Jawa
Tengah tersebut merupakan masukan dari semua DPC Organda
kota/kabupaten di Jawa Tengah termasuk diantaranya kota Tegal; -------
18.24.12 Bahwa untuk pengantaran diluar kota, beberapa pengusaha taksi
menerbitkan tarif yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai acuan
tarif armada taksinya; ------------------------------------------------------------
18.24.13 Bahwa pada tanggal 16 Februari 2010 Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Tengah mengundang
seluruh pengusaha taksi yang ada di Jawa Tengah dan beberapa unsur
pemerintah dari Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Tegal,
Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Boyolali untuk hadir dalam
pertemuan yang diselenggarakan pada tanggal 17 Februari 2010 di
Kantor Dinas Hubkominfo Propinsi Jawa Tengah Jl. Siliwangi No. 537
Semarang dengan agenda rapat penanganan tarif taksi di Propinsi Jawa
Tengah;-----------------------------------------------------------------------------
18.24.14 Bahwa hasil rapat tanggal 17 Februari 2010 tersebut diantaranya adalah
masing-masing pengusaha taksi diharuskan menyampaikan
permohonan persetujuan tarif taksi kepada Bupati/Walikota/Gubernur
setempat, dan nantinya Bupati/Walikota/Gubernur akan menyampaikan
persetujuan tarif taksi yang diajukan oleh masing-masing pengusaha
taksi; --------------------------------------------------------------------------------
halaman 15 dari 32
18.24.15 Bahwa untuk kota Semarang, dapat diuraikan hal-hal berikut: ------------
18.24.15.1 Walikota Semarang menerbitkan Keputusan Walikota
Semarang Nomor 551.2/056 tentang Persetujuan
Penetapan Tarif Angkutan Taksi Batas Atas dan Batas
Bawah di Kota Semarang tertanggal 3 Maret 2010; -------
18.24.15.2 Keputusan Walikota Semarang tersebut diberlakukan
untuk semua angkutan taksi yang beroperasi dan
memperoleh ijin dari Pemerintah Kota Semarang, yaitu
taksi dari: Kosti Semarang, Wahana Atlas Nusantara dan
Wahana Eka Lestari (Atlas Group), PT Centris Multi
Persada, Koperasi Puri Kencana, PT Pandu Persada
Saranamukti, PT Astria Taxi, PT Satria Express
Perdana, dan Blue Bird Semarang; ---------------------------
18.24.16 Bahwa untuk kota Surakarta, dapat diuraikan hal-hal berikut: ------------
18.24.16.1 Kosti Solo menyampaikan Surat Permohonan
Persetujuan Tarip kepada Kepala Dinas Perhubungan
Kota Surakarta pada tanggal 5 Februari 2010
sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 008/KS-
1007.2/B02/II/2010 yang ditandatangani oleh Bhayu
selaku Ketua Koperasi dan TB. Marsudi selaku
Sekretaris Koperasi; --------------------------------------------
18.24.16.2 Kosti Solo menyampaikan Surat Permohonan
Persetujuan Tarif Taksi kepada Walikota Surakarta pada
tanggal 20 Februari 2010 sebagaimana tertuang dalam
Surat Nomor: 011/KS-1006/B02/II/2010 yang
ditandatangani oleh Bhayu selaku Ketua Koperasi dan
diketahu oleh Joko Suprapto selaku Ketua Organda Kota
Surakarta; --------------------------------------------------------
18.24.16.3 Dinas Perhubungan Kota Surakarta menyampaikan
Surat Persetujuan Penetapan Tarif Angkutan Taksi yang
diajukan oleh Kosti Solo pada tanggal 25 Februari 2010
sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor:
551.2/503.3/II/2010 yang ditandatangani oleh Drs.
Yosca Herman Soedradjad, MM selaku Kepala Dinas
Perhubungan atas nama Walikota Surakarta; ---------------
18.24.16.4 PT Solo Central Taksi menyampaikan Surat
Permohonan Persetujuan Penetapan Tarif Taksi kepada
halaman 16 dari 32
Walikota Surakarta pada tanggal 4 Januari 2010
sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor:
20/Dirut/SCT/I/2010 yang ditandatangani oleh Dedi
Wuryandari selaku Direktur Utama; -------------------------
18.24.16.5 Dinas Perhubungan Kota Surakarta menyampaikan
Surat Persetujuan Penetapan Tarif Angkutan Taksi yang
diajukan oleh PT Solo Central Taksi pada tanggal 25
Februari 2010 sebagaimana tertuang dalam Surat
Nomor: 551.2/503.3/II/2010 yang ditandatangani oleh
Drs. Yosca Herman Soedradjad, MM selaku Kepala
Dinas Perhubungan atas nama Walikota Surakarta; -------
18.24.16.6 PT Solo Central Taksi menerbitkan Surat Keputusan
Nomor: 01/SK/Dirut/P/SCT/II2010 pada tanggal 26
Februari 2010 mengenai Tarif Angkutan Taksi PT Solo
Central Taksi yang berlaku; -----------------------------------
18.24.16.7 Dinas Perhubungan Kota Surakarta menyampaikan
Surat Persetujuan Penetapan Tarif Angkutan Taksi yang
diajukan oleh PT Mahkota Ratu Taksi pada tanggal 25
Februari 2010 sebagaimana tertuang dalam Surat
Nomor: 551.2/503.6/II/2010 yang ditandatangani oleh
Drs. Yosca Herman Soedradjad, MM selaku Kepala
Dinas Perhubungan atas nama Walikota Surakarta; -------
18.24.16.8 PT Mahkota Ratu Taksi menerbitkan Surat Keputusan
Nomor: 10/Dir/MRT/II/2010 pada tanggal 26 Februari
2010 tentang Penetapan Tarif Taksi PT Mahkota Ratu
Taksi; -------------------------------------------------------------
18.24.16.9 Koperasi Bengawan Surakarta menyampaikan Surat
Permohonan Persetujuan Penetapan Tarif Taksi kepada
Walikota Surakarta pada tanggal 17 Februari 2010
sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor:
023/KB/II/2010 yang ditandatangani oleh Sri Mulyono
selaku Ketua Koperasi dan diketahui oleh Joko Suprapto
selaku Ketua DPC Organda Surakarta; ----------------------
18.24.16.10 Koperasi Bengawan Surakarta menerbitkan Surat
Keputusan Nomor: 024/KB/II/2010 pada tanggal 2
Maret 2010 tentang Penetapan Tarif Taksi Koperasi
Bengawan Surakarta.; ------------------------------------------
halaman 17 dari 32
18.24.16.11 Dinas Perhubungan Kota Surakarta menyampaikan
Surat Persetujuan Penetapan Tarif Angkutan Taksi
kepada CV Sekar Gelora pada tanggal 25 Februari 2010
sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor:
551.2/503.1/II/2010 yang ditandatangani oleh Drs.
Yosca Herman Soedradjad, MM selaku Kepala Dinas
Perhubungan atas nama Walikota Surakarta; ---------------
18.24.16.12 CV Sekar Gelora menerbitkan Keputusan Direktur
Nomor: 036/SG/III/2010 pada tanggal 2 Maret 2010
tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum
Taxi CV Sekar Gelora Surakarta; ----------------------------
18.24.16.13 Dinas Perhubungan Kota Surakarta menyampaikan
Surat Persetujuan Penetapan Tarif Angkutan Taksi
kepada CV Sakura Sari Taksi pada tanggal 25 Februari
2010 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor:
551.2/503.2/II/2010 yang ditandatangani oleh Drs.
Yosca Herman Soedradjad, MM selaku Kepala Dinas
Perhubungan atas nama Walikota Surakarta; ---------------
18.24.16.14 CV Sakura Sari Taksi menerbitkan Keputusan Direktur
Nomor: 001/SST/II/2010 pada tanggal 26 Februari 2010
tentang Penetapan Tarif Taksi Yang Diberlakukan Di
Lingkungan Perusahaan CV Sakura Sari Taksi; -----------
18.24.17 Bahwa untuk kota Purwokerto (Banyumas), dapat diuraikan hal-hal
berikut: -----------------------------------------------------------------------------
18.24.17.1 Koperasi Taksi Satria Banyumas menyampaikan Surat
Permohonan Persetujuan Penetapan Tarif Taksi kepada
Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 17 Februari 2010
sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor:
XXI/KST/02/2010 yang ditandatangani oleh Yuli
Triyono selaku Ketua Koperasi dan diketahui oleh
Karsidi Budi Anggoro selaku Ketua DPD Organda
Propinsi Jawa Tengah; -----------------------------------------
18.24.17.2 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Propinsi Jawa Tengah menyampaikan Surat Persetujuan
Penetapan Tarif Angkutan Taksi yang diajukan oleh
Koperasi Taksi Satria Banyumas pada tanggal 3 Maret
2010 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor:
halaman 18 dari 32
551.21/4709 yang ditandatangani oleh Drs. Kris
Nugroho, M.Si, MM selaku Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika atas nama Gubernur Jawa
Tengah; -----------------------------------------------------------
18.24.17.3 Koperasi Banyumas Taksi menyampaikan Surat
Permohonan Persetujuan Penetapan Tarif Taksi kepada
Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam
Surat Nomor: 09/KBT/II/2010 yang ditandatangani oleh
Ir. Sutargo selaku Ketua Koperasi dan diketahui oleh
Karsidi Budi Anggoro selaku Ketua DPD Organda
Propinsi Jawa Tengah; -----------------------------------------
18.24.17.4 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Propinsi Jawa Tengah menyampaikan Surat Persetujuan
Penetapan Tarif Angkutan Taksi yang diajukan oleh
Koperasi Banyumas Taksi pada tanggal 3 Maret 2010
sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 551.21/4710
yang ditandatangani oleh Drs. Kris Nugroho, M.Si, MM
selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika atas nama Gubernur Jawa Tengah; ------------
18.24.17.5 Koprimka menyampaikan Surat Permohonan
Persetujuan Penetapan Tarif Taksi kepada Gubernur
Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor:
010/PPPTT/KOPRIMKA/II-10 yang ditandatangani
oleh Gatot Ismiarto selaku Pimpinan Perusahaan dan
diketahui oleh H. Sutanto selaku Ketua DPC Organda
Kabupaten Banyumas serta Karsidi Budi Anggoro
selaku Ketua DPD Organda Propinsi Jawa Tengah; ------
18.24.17.6 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Propinsi Jawa Tengah menyampaikan Surat Persetujuan
Penetapan Tarif Angkutan Taksi yang diajukan oleh
Koprimka pada tangga 3 Maret 2010 sebagaimana
tertuang dalam Surat Nomor: 551.21/4711 yang
ditandatangani oleh Drs. Kris Nugroho, M.Si, MM
selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika atas nama Gubernur Jawa Tengah; ------------
18.24.18 Bahwa untuk kota Tegal, dapat diuraikan hal-hal berikut: -----------------
halaman 19 dari 32
18.24.18.1 Koperasi Pengemudi Angkutan Kota Dita Ayu Bahari
menyampaikan Surat Permohonan Persetujuan Tarif
Taksi kepada Walikota Tegal pada tanggal 4 Maret 2010
sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor:
09/KDAB/P/III/2010 yang ditandatangani oleh Sahudin
selaku Pengurus Koperasi dan diketahu oleh Sri Hartati
yang mengatasnamakan Organda Kota Tegal; -------------
18.24.18.2 PT Citra Bregas Transtama menyampaikan Permohonan
Persetujuan Penetapan Tarif Taksi kepada Walikota
Tegal pada tanggal 5 Maret 2010 sebagaimana tertuang
dalam Surat Nomor: 013/PTT/CBT/III/2010 yang
ditandatangani oleh Taswadi selaku Pimpinan
Perusahaan dan diketahu oleh Sri Hartati yang
mengatasnamakan Organda Kota Tegal; --------------------
18.24.18.3 Walikota Tegal menyampaikan Surat Persetujuan
Penetapan Tarif Angkutan Taksi yang diajukan oleh
Koperasi Pengemudi Angkutan Kota Dita Ayu Bahari
pada tanggal 29 Maret 2010 sebagaimana tertuang
dalam Surat Nomor: 551/001 yang ditandatangani oleh
Ikmal Jaya, SE.Akt. selaku Walikota Tegal; ---------------
18.24.18.4 Walikota Tegal menyampaikan Surat Persetujuan
Penetapan Tarif Angkutan Taksi yang diajukan oleh PT
Citra Bregas Transtama pada tanggal 29 Maret 2010
sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 551/001
yang ditandatangani oleh Ikmal Jaya, SE.Akt. selaku
Walikota Tegal; -------------------------------------------------
18.25 Tentang Regulasi; ---------------------------------------------------------------------------
18.25.1 Bahwa pada bagian ini diuraikan dasar pengaturan mengenai
keberadaan taksi sebagai suatu kegiatan pengangkutan orang serta cara
penetapan tarifnya; ---------------------------------------------------------------
18.25.2 Keberadaan taksi telah diatur dalam Pasal 151 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU
No. 22 Tahun 2009) yang merupakan pengganti dari Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU
No. 14 Tahun 1992) yang secara lengkap berbunyi: -----------------------
halaman 20 dari 32
Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak
dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b terdiri
atas:
a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
d. angkutan orang di kawasan tertentu.
18.25.3 Pengaturan mengenai eksistensi taksi pada UU No.14 Tahun 1992
tidak dinyatakan secara jelas sebagaimana UU No.22 Tahun 2009; ------
18.25.4 Pengaturan eksistensi taksi pada UU No.14 Tahun 1992 diatur pada
Pasal 36 dan Pasal 37 ayat (1) dan (3) yang secara lengkap berbunyi: ---
Pasal 36:
Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari :
a. angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu
kota ke kota lain;
b. angkutan kota yang merupakan pemindahan orang dalam wilayah
kota;
c. angkutan pedesaan yang merupakan pemindahan orang dalam dan/
atau antar wilayah pedesaan;
d. angkutan lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yang
melalui lintas batas negara lain.
Pasal 37:
(1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilaksanakan dengan trayek tetap
dan teratur atau tidak dalam trayek.
(2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek
tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dilaksanakan dalam jaringan trayek.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
18.25.5 Pasal 36 dan Pasal 37 Ayat (1) dan Ayat (3) UU No.14 Tahun 1992
ditindak lanjuti dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan Raya (PP No. 41
Tahun 1993) yang secara lengkap berbunyi: --------------------------------
Pasal 4:
Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan
menggunakan mobil bus atau mobil penumpang.
halaman 21 dari 32
Pasal 5:
Pengangkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud
pada Pasal 4 dilayani dengan:
a. trayek tetap dan teratur; atau
b tidak dalam trayek.
18.25.6 Keberadaan Pasal 5 huruf b PP No.41 Tahun 1993 ditindaklanjuti
dengan Pasal 9 huruf a PP No.41 Tahun 1993 menyatakan bahwa
pengangkutan dengan menggunakan taksi termasuk kegiatan
pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek; ------
18.25.7 Bahwa dalam Pasal 1 angka 9 PP No.41 Tahun 1993 menyatakan taksi
adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi
tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer; -----------------------------
18.25.8 UU No.22 Tahun 2009 telah secara jelas dan tegas mengatur mengenai
penetapan tarif taksi, sebagaimana diatur pada Pasal 183 Ayat (1) UU
No.22 Tahun 2009 yang secara lengkap berbunyi: --------------------------
Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan
menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a
ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan
Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan
standar pelayanan minimal yang ditetapkan
18.25.9 Sedangkan dalam UU No.14 Tahun 1992 pengenaan tarif angkutan
diatur dalam Pasal 42 yang secara lengkap berbunyi: -----------------------
Pasal 42:
Struktur dan golongan tarif angkutan dengan kendaraan umum,
ditetapkan oleh Pemerintah.
18.25.10 Lebih lanjut ketentuan Pasal 42 UU No.14 Tahun 1992 juga telah
dinyatakan secara tegas dan jelas dalam ketentuan Pasal 49 PP No.41
Tahun 1993 yang secara lengkap berbunyi: ----------------------------------
Pasal 49:
(1) Trayek taksi terdiri dari tarif awal, tarif dasar, tarif jarak dan tarif
waktu yang ditunjukkan dalam argometer.
(2) Tarif taksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh
menteri.
18.25.11 Ketentuan Pasal 48 PP No. 41 Tahun 1993 menyatakan bahwa ”Tarif
angkutan penumpang tidak dalam trayek kecuali taksi ditetapkan oleh
penyedia jasa angkutan.”; -------------------------------------------------------
18.26 Analisis Regulasi; ---------------------------------------------------------------------------
halaman 22 dari 32
18.26.1 Bahwa PP No. 41 Tahun 1993 sangat jelas mengamanatkan bahwa tarif
angkutan penumpang tidak dalam trayek kecuali taksi di tetapkan oleh
penyedia jasa angkutan. Artinya, khusus untuk angkutan taksi, tarif
ditetapkan oleh Pemerintah (Menteri untuk tingkat pusat, Gubernur
atau Walikota/Bupati untuk tingkat daerah); ---------------------------------
18.26.2 Bahwa mengacu pada ketentuan PP No. 41 Tahun 1993 tersebut,
seharusnya tarif taksi yang diberlakukan di suatu daerah ditetapkan
oleh Pemerintah daerah setempat; ---------------------------------------------
18.26.3 Bahwa di Jawa Tengah hingga saat ini belum pernah ditemukan adanya
penetapan tarif taksi yang dilakukan oleh Pemerintah setempat, baik
oleh Gubernur maupun oleh Walikota atau Bupati; -------------------------
18.26.4 Bahwa DPD Organda Propinsi Jawa Tengah dan setidak-tidaknya DPC
Organda Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Purwokerto dan Kota
Tegal membuat penetapan tarif angkutan taksi yang diberlakukan di
masing-masing kota, dan kenyataannya hampir terjadi kesamaan tarif
yang diberlakukan; ---------------------------------------------------------------
18.26.5 Bahwa tidak adanya penetapan tarif taksi oleh Pemerintahan di
Propinsi Jawa Tengah hingga UU No. 14 Tahun 1992 dicabut dan
diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2009 yaitu 22 Juli 2009 merupakan
bentuk penyimpangan atau pelanggaran PP No. 41 Tahun 1993 yang
merupakan salah satu aturan pelaksanaan dari UU No. 14 Tahun 1992; -
18.26.6 Bahwa tidak adanya persetujuan dari Pemerintah terhadap tarif yang
diberlakukan oleh pengusaha taksi di kota Semarang, kota Surakarta,
Kota Tegal dan Kota Purwokerto (Banyumas) mulai tanggal 22 Juli
2009 hingga setidaknya tanggal 17 Februari 2010 merupakan bentuk
pelanggaran UU No. 22 Tahun 2009 yang dilakukan oleh para
pengusaha taksi, Organda dan Pemerintah setempat; -----------------------
18.26.7 Bahwa terbitnya persetujuan penetapan tarif taksi oleh Pemerintah
(dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika atas
nama Gubernur Jawa Tengah untuk taksi di Purwokerto, Walikota
Semarang untuk taksi di kota Semarang, Walikota Tegal untuk taksi di
kota Tegal, dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika atas
nama Walikota Surakarta untuk taksi di kota Surakarta) menunjukkan
adanya upaya mentaati dan menyesuaikan dengan UU No. 22 Tahun
2009 yang dilakukan oleh para pengusaha taksi, Organda dan
Pemerintah setempat; ------------------------------------------------------------
18.27 Analisis Perilaku; ----------------------------------------------------------------------------
halaman 23 dari 32
18.27.1 Bahwa ketentuan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha
membuat perjanjian penetapan harga dengan pesaingnya untuk suatu
barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan; ----
18.27.2 Bahwa pada awalnya para pengusaha taksi di kota Semarang, kota
Surakarta, kota Tegal, dan kota Purwokerto menetapkan tarif taksi
secara sepihak tanpa mendapatkan persetujuan atau penetapan dari
Pemerintah setempat. Untuk kota Semarang dan kota Surakarta, tarif
tersebut disepakati dan disahkan dalam bentuk Surat Keputusan DPC
Organda setempat, sedangkan untuk kota Purwokerto dan kota Tegal
pengusaha taksi yang baru (pendatang baru) menetapkan tarif dengan
mengacu pada tarif taksi yang telah beroperasi terlebih dahulu dan
tidak dituangkan atau disahkan dalam bentuk Surat Keputusan DPC
Organda setempat; ----------------------------------------------------------------
18.27.3 Bahwa tindakan para pengusaha taksi maupun Organda tersebut
diketahui oleh Pemerintah setempat tanpa adanya upaya penyesuaian
dengan UU No. 14 Tahun 1993 maupun UU No. 22 Tahun 2009, dan
hal tersebut berlangsung setidaknya sampai dengan tanggal 16 Februari
2009 saat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Propinsi
Jawa Tengah mengundang para pengusaha taksi, Dinas Pehubungan
Kabupaten/Kota dan Organda untuk melakukan pembahasan mengenai
mekanisme penetapan tarif taksi berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009; --
18.27.4 Bahwa setelah pertemuan yang dikoordinasi oleh Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Tengah tersebut, telah
terjadi upaya penyesuaian (mentaati) UU No. 22 Tahun 2009 yang
ditunjukkan dengan permohonan dari masing-masing pengusaha taksi
dan adanya persetujuan atau penetapan tarif yang dilakukan oleh
Pemerintah setempat; ------------------------------------------------------------
18.27.5 Bahwa kenyataannya tarif yang diajukan oleh masing-masing
pengusaha di masing-masing kota besarannya masih sama dengan
dengan yang sebelumnya yang merupakan hasil kesepakatan diantara
masing-masing pengusaha, namun mengingat pengajuan dan
persetujuan tersebut telah menyesuaikan dengan UU N0. 22 Tahun
1999, maka Tim Pemeriksa mengesampingkan fakta tersebut sebagai
bentuk penetapan harga sebagaimana dilarang Pasal 5 UU No. 5 Tahun
1999; --------------------------------------------------------------------------------
18.28 Kesimpulan; ----------------------------------------------------------------------------------
halaman 24 dari 32
18.28.1 Berdasarkan analisis terhadap temuan-temuan, alat bukti surat dan/atau
dokumen yang diperoleh selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa
Lanjutan menyimpulkan tidak ditemukan bukti kuat adanya
pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Kosti
Semarang, PT Wahana Atlas Nusantara, PT Wahana Eka Lestari, PT
Centris Multi Persada cabang Semarang, Koperasi Primer Pariwisata
Puri Kencana, PT Pandu Persada Sarana Mukti, PT Astria Taxi, PT
Satria Express Perdana cabang Semarang, PT Blue Bird Pusaka cabang
Semarang, Kosti Solo, PT Solo Sentral Taksi, PT Mahkota Ratu Taksi,
Koperasi Bengawan Taksi, CV Sekar Gelora, CV Sakura Sari Taksi,
Koperasi Banyumas Taksi, Koperasi Satria Transport, Koperasi Dita
Ayu Bahari, DPD Organda Propinsi Jawa Tengah, DPC Organda Kota
Semarang, DPC Organda Kota Surakarta, DPC Organda Kabupaten
Banyumas dan DPC Organda Kota Tegal.; -----------------------------------
19. Menimbang bahwa setelah selesainya Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, perlu
dilakukan Sidang Majelis Komisi. Untuk itu, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 85/KPPU/PEN/IV/2010 tentang Sidang Majelis
Komisi Perkara Nomor: 29/KPPU-I/2009 dalam jangka waktu selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 20 April 2010 sampai dengan
2 Juni 2010 (vide bukti A116); ---------------------------------------------------------------------
20. Menimbang untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan
Keputusan Komisi Nomor: 159/KPPU/KEP/IV/2010 tentang Penugasan Anggota
Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor:
29/KPPU-I/2009 (vide bukti A115); ----------------------------------------------------------------
21. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan
Surat Tugas Nomor 576/SJ/ST/IV/2010 tanggal 20 April 2010 yang menugaskan
Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi
(vide bukti A114); -------------------------------------------------------------------------------------
22. Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah
melaksanakan Sidang Majelis Komisi pada tanggal 24 Mei 2010; ---------------------------
23. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Terlapor XIX telah menyampaikan
pembelaannya yang pada pokoknya berisi: ------------------------------------------------------
23.1 Bahwa para Terlapor dalam menyikapi tarif taksi telah melakukan hal-hal
sebagai berikut:: -----------------------------------------------------------------------------
23.1.1 Setelah pertemuan antara para pengusaha taksi, DPD/DPC Organda di
Jawa Tengah, dengan Komisi di Hotel Gumaya Semarang tanggal 10
September 2009, maka Terlapor XIX mengevaluasi diri terhadap Surat
halaman 25 dari 32
Keputusan DPD Organda Propinsi Jawa Tengah Nomor:
SKEP.050/DPD/V/2009 dengan mengeluarkan Surat Nomor:
089/DPD/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 yang disampaikan kepada
Dinas Perhubungan Kominfo Propinsi Jawa Tengah; -----------------------
23.1.2 Terlapor XIX kembali menyampaikan Surat Nomor: 111/DPD/XI/2009
tanggal 25 Nopember 2009 kepada Dinas Perhubungan Kominfo
Propinsi Jawa Tengah yang intinya memohon kepada Pemerintah untuk
menetapkan tarif taksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1992; ----------------------------------------------------------
23.1.3 Dinas Perhubungan Kominfo Propinsi Jawa Tengah menyampaikan
jawaban atas surat dari Terlapor XIX tersebut sebagaimana tertuang
dalam Surat Nomor: 551.21/21094 tanggal 9 Desember 2009 yang
intinya dapat memahami inisiatif yang dilakukan oleh Terlapor XIX; ---
23.1.4 Oleh karena dalam Surat Nomor: 551.21/21094 tanggal 9 Desember
2009 dari Dinas Perhubungan Kominfo Propinsi Jawa Tengah tersebut
belum memberikan solusi mengenai tarif taksi, maka Terlapor XIX
meminta petunjuk mengenai tata cara pengajuan tarif taksi sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 002/DPD/I/2010 tanggal 4
Januari 2010; ----------------------------------------------------------------------
23.2 Bahwa tanggal 17 Februari 2010, Dinas Perhubungan Kominfo Propinsi Jawa
Tengah melakukan koordinasi dengan seluruh Dinas Perhubungan Kominfo
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, seluruh DPD/DPC Organda di Jawa Tengah
dan para pengusaha taksi di Jawa Tengah yang intinya membahas mengenai
prosedur pengajuan tarif taksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009; -------------------------------------------------------------------------------------------
23.3 Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, maka para
Terlapor mematuhi Undang-Undang tersebut khususnya mengenai tarif taksi
24. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan
penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan; --------------------------------------------
halaman 26 dari 32
TENTANG HUKUM
1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut LHPL ),
Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis
Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para
Terlapor yaitu sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------
1.1 Mengenai Identitas; -------------------------------------------------------------------------
1.1.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan Terlapor I
sampai dengan Terlapor XVIII merupakan badan usaha yang didirikan
di Indonesia dan melakukan kegiatan ekonomi berupa pemasaran suatu
jasa taksi di bagian wilayah yang merupakan wilayah di Indonesia
sebagaimana telah diuraikan dalam butir 18.1 sampai dengan butir
18.18 bagian Tentang Duduk Perkara; ----------------------------------------
1.1.2 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan Terlapor
XIX sampai dengan Terlapor XXIII adalah suatu organisasi yang
mewadahi para pengusaha angkutan orang maupun angkutan barang,
meliputi diantaranya angkutan barang, angkutan kota dalam Propinsi
(AKDP), angkutan kota antar propinsi (AKAP), angkutan kota,
taksisebagaimana telah dinyatakan dalam butir 18.19 sampai dengan
butir 18.23 bagian Tentang Duduk Perkara; ----------------------------------
1.1.3 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor XIX sampai dengan Terlapor
XXIII menjalankan kegiatan yang bersifat mendukung kegiatan
pemasaran suatu jasa taksi yang dilakukan oleh Terlapor I sampai
dengan Terlapor XVII;-----------------------------------------------------------
1.1.4 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat Terlapor I
sampai dengan Terlapor XXIII merupakan pelaku usaha; -----------------
1.2 Tentang Penetapan Tarif Taksi; --------------------------------------------------------
1.2.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan tarif taksi
yang berlaku di kota Semarang, kota Surakarta, kota Tegal dan kota
Purwokerto (Kabupaten Banyumas) besarannya telah disepakati oleh
masing-masing pengusaha taksi di masing-masing kota dengan
difasilitasi oleh DPD Organda Jawa Tengah dan DPC Organda
setempat; ---------------------------------------------------------------------------
1.2.2 Bahwa penetapan besaran tarif taksi oleh para Terlapor tersebut
dilakukan karena tidak adanya penetapan tarif yang diterbitkan oleh
Pemerintah setempat sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992
dan para Terlapor merasa perlu melakukan tindakan untuk segera
halaman 27 dari 32
mendapatkan kepastian dalam menjalankan usahnya agar tidak
mengalami kerugian baik kerugian bagi pengemudi maupun kerugian
bagi perusahaan; ------------------------------------------------------------------
1.2.3 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan tidak
pernah menemukan adanya penetapan tarif taksi atau persetujuan
penetapan tarif taksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa
Tengah maupun Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kota
Surakarta, Pemerintah Kota Tegal, dan Pemerintah Kabupaten
Banyumas hingga bulan Februari 2010; --------------------------------------
1.2.4 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan pada
tanggal 17 Februari 2010 diadakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh
Dinas Perhubungan Kominfo Propinsi Jawa Tengah, Dinas
Perhubungan Kominfo Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, DPD/DPC
Organda di Jawa Tengah dan para pengusaha taksi di Jawa Tengah
untuk membahas mekanisme penetapan tarif taksi sesuai Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang akhirnya disepakati adanya
format baku permohonan persetujuan penetapan tarif taksi yang akan
diajukan oleh masing-masing pengusaha taksi kepada Pemerintah
setempat; ---------------------------------------------------------------------------
1.2.5 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan masing-
masing Terlapor I sampai dengan Terlapor XVIII telah menyampaikan
usulan persetujuan penetapan tarif taksi kepada Pemerintah setempat,
sebagaimana diuraikan dalam butir 18.24.15 sampai dengan butir
18.24.18 bagian Tentang Duduk Perkara; ------------------------------------
1.2.6 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan mulai awal
Maret 2010 Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota
Surakarta, dan Pemerintah Kota Tegal telah menerbitkan persetujuan
penetapan tarif taksi yang diajukan oleh para pengusaha taksi di
masing-masing kota tersebut; ---------------------------------------------------
1.2.7 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan mulai awal
Maret 2010, Pemerintah Kota Semarang telah menerbitkan persetujuan
penetapan tarif taksi yang berlaku di kota Semarang; -----------------------
1.2.8 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai dan berpendapat para
Terlapor telah berupaya untuk menetapkan tarif taksi sesuai dengan
ketentuan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan dengan
adanya persetujuan penetapan tarif taksi oleh Pemerintah setempat
halaman 28 dari 32
maka kesepakatan penetapan tarif taksi oleh para Terlapor menjadi
tidak berlaku lagi; ----------------------------------------------------------------
1.3 Tentang Regulasi; --------------------------------------------------------------------------
1.3.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1992 tidak menyatakan secara tegas
mengenai penetapan tarif taksi, namun dalam Pasal 48 Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 menyatakan tarif angkutan
penumpang tidak dalam trayek kecuali taksi ditetapkan oleh penyedia
jasa angkutan; ---------------------------------------------------------------------
1.3.2 Bahwa lebih lanjut Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1992 menguraikan Tarif Penumpang untuk angkutan
orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 151 huruf a ditetapkan oleh Perusahaan
Angkutan Umum atas persetujuan Pemerintah sesuai dengan
kewenangan masing-masing berdasarkan standar pelayanan minimal
yang ditetapkan; ------------------------------------------------------------------
1.3.3 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan tidak
menemukan aturan-aturan teknis yang diterbitkan oleh Pemerintah baik
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang mengatur
mengenai penetapan taksi yang harus diikuti oleh Pemerintah maupun
pengusaha taksi setempat; -------------------------------------------------------
1.3.4 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan Pemerintah
Propinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa
Tengah tidak pernah menerbitkan penetapan tarif taksi sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; ---------------
1.3.5 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat telah terjadi
suatu kekosongan hukum dan seharusnya Pemerintah Propinsi Jawa
Tengah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sejak
awal menerbitkan penetapan tarif taksi di masing-masing daerah; -------
1.3.6 Bahwa Pemerintah Propinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tidak berani menerbitkan penetapan
tarif taksi dengan alasan tidak adanya aturan-aturan yang diterbitkan
oleh Menteri yang mengatur penetapan tarif taksi yang harus diikuti
oleh instansi daerah; --------------------------------------------------------------
1.3.7 Bahwa dalam LHPL, terhitung mulai awal Maret 2010 Pemerintah
Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang, Surakarta serta
halaman 29 dari 32
Tegal menerbitkan persetujuan penetapan tarif taksi sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; ---------------
1.3.8 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai Pemerintah Propinsi
Jawa Tengah beserta Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kota
Surakarta, dan Pemerintah Kota Tegal telah berupaya menerbitkan
persetujuan penetapan tarif taksi yang berlaku di wilayah setempat
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
meskipun Pemerintah belum menerbitkan peraturan pelaksanaan terkait
dengan tarif taksi; -----------------------------------------------------------------
2. Menimbang bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: ----------
1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk
menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh
konsumen atau pelannggan pada pasar bersangkutan yang sama -----------------------
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi: ------------------
a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau -------------------
b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku. -------------------
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi berpendapat dan
menilai hal-hal sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------
3.1 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 pada pokoknya melarang pelaku usaha membuat perjanjian atau
kesepakatan mengenai harga jual produk barang dan atau jasa dengan para
pesaingnya; -----------------------------------------------------------------------------------
3.2 Bahwa tarif taksi yang berlaku di Jawa Tengah maupun di 4 (empat) kota di
Jawa Tengah yaitu Semarang, Surakarta, Tegal dan Purwokerto hingga akhir
Februari 2010 masih mengacu pada hasil kesepakatan atau hasil pembahasan
yang dilakukan oleh para pengusaha taksi dengan difasilitasi oleh DPC Organda
setempat; --------------------------------------------------------------------------------------
3.3 Bahwa masing-masing Terlapor I sampai dengan Terlapor XVIII telah
mengajukan permohonan penetapan tarif taksi kepada Pemerintah setempat
sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang dilakukan oleh para pengusaha taksi
dengan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 17 Februari
2010; -------------------------------------------------------------------------------------------
3.4 Bahwa mulai awal Maret 2010 Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah
Kota Semarang, Pemerintah Kota Surakarta dan Pemerintah Kota Tegal telah
menerbitkan persetujuan penetapan tarif taksi yang diajukan oleh para
pengusaha taksi; -----------------------------------------------------------------------------
halaman 30 dari 32
3.5 Bahwa besaran tarif taksi yang disetujui oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah,
Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kota Surakarta dan Pemerintah Kota
Tegal tersebut tidak berbeda dengan besaran tarif hasil kesepakatan atau
pembahasan yang dilakukan oleh para pengusaha taksi dengan DPC Organda
setempat; --------------------------------------------------------------------------------------
3.6 Bahwa Majelis Komisi menilai persetujuan penetapan tarif taksi yang
diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang,
Pemerintah Kota Surakarta dan Pemerintah Kota Tegal tersebut mengakibatkan
batalnya kesepakatan penetapan tarif taksi yang dilakukan oleh para pengusaha
taksi dengan DPC Organda setempat; ----------------------------------------------------
3.7 Bahwa Majelis Komisi juga menilai penetapan tarif taksi yang dilakukan oleh
para Terlapor sebelum adanya persetujuan penetapan tarif oleh Pemerintah
setempat merupakan suatu tindakan para Terlapor untuk mengisi kekosongan
hukum akibat tidak adanya pengaturan mengenai tarif taksi yang seharusnya
menjadi kewenangan pemerintah; ---------------------------------------------------------
3.8 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai kesepakatan tarif yang
dilakukan oleh para Terlapor bukanlah perjanjian sebagimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999; -------------------------------
4. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf e Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi agar memberikan
saran dan pertimbangan: -----------------------------------------------------------------------------
4.1 kepada Pemerintah khususnya Menteri Perhubungan agar mempercepat
terbitnya aturan-aturan di tingkat Pemerintah Pusat sebagai pedoman pentarifan
taksi; -------------------------------------------------------------------------------------------
4.2 kepada Pemerintah Daerah agar mempercepat terbitnya atuaran-aturan teknis
mengenai pelaksanaan pentarifan taksi di daerah masing-masing; -------------------
5. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat
Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: ----------------
halaman 31 dari 32
MEMUTUSKAN
Menyatakan Terlapor I: Kosti Semarang, Terlapor II: PT Wahana Atlas Nusantara
(Atlas Group), Terlapor III: PT Centris Multi Persa da cabang Semarang,
Terlapor IV: Koperasi Puri Kencana, Terlapor V: PT Pandu Persada Sarana Mukti,
Terlapor VI: PT Astria Taxi, Terlapor VII: PT Satri a Express Perdana cabang
Semarang, Terlapor VIII: Blue Bird cabang Semarang, Terlapor IX: Kosti Solo,
Terlapor X: PT Solo Central Taksi, Terlapor XI: PT Mahkota Ratu Taksi, Terlapor
XII: Koperasi Bengawan Taksi, Terlapor XIII: CV Sek ar Gelora, Terlapor XIV: CV
Sakura Sari Taksi, Terlapor XV: Koperasi Banyumas Taksi, Terlapor XVI: Koperasi
Satria Transport, Terlapor XVII: Koperasi Dita Ayu Bahari, Terlapor XVIII: PT
Wahana Eka Lestari (Atlas Group), Terlapor XIX: DPD Organda Propinsi Jawa
Tengah, Terlapor XX: DPC Organda Kota Semarang, Terlapor XXI: DPC Organda
Kota Surakarta, Terlapor XXII: DPC Organda Kabupate n Banyumas, dan
Terlapor XXIII: DPC Organda Kota Tegal tidak terbuk ti melanggar Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat; -------------------------------------------------------------------------------------
Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi dan
dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu
tanggal 2 Juni 2010 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.
sebagai Ketua Majelis Komisi, Erwin Syahril, S.H. dan Didik Akhmadi, S.E., Ak.,
M.Comm. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Akbar
Hariyadi, S.H. dan Firman Budiana Nugraha, S.E. sebagai Panitera; -----------------------------
Ketua Majelis,
Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.
Anggota Majelis,
Erwin Syahril, S.H.
Anggota Majelis,
Didik Akhmadi, S.E., Ak., M.Comm.
halaman 32 dari 32
Panitera
Akbar Hariyadi, S.H.
Firman Budiana Nugraha, S.E.