QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 3 TAHUN …jdih.acehtimurkab.go.id/attachments/article/62/Qanun No. 3 Tahun... · Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS KABUPATEN ACEH TIMUR MENJADI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA

KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masih terdapat ketidaksesuaian dengan peratuan perundang-undangan dan kelembagaan perangkat daerah;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 73 Ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur serta hasil evaluasi terhadap Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 perlu dilakukan penyempurnaan dan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur Menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

22. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

23. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan

BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS KABUPATEN ACEH TIMUR MENJADI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 7, angka 9, angka 10,

angka 11, angka 13 diubah dan ditambah 1 angka yaitu angka 16, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: 1. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Aceh Timur.

3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.

5. Bupati adalah Bupati Aceh Timur. 6. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur.

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Setdakab, Setwan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

10. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati.

11. Inspektorat, Badan, Kantor dan Rumah Sakit adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur.

12. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Qanun Syariat Islam, Qanun Nonsyariat Islam dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya.

13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unit pelaksana teknis pada badan.

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang

selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagai berikut: 1. Inspektorat; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat; 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan

Keluarga Sejahtera; 5. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam

Kebakaran; 6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 7. Kantor Perpustakaan dan Arsip; 8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah; 9. Rumah Sakit Umum Daerah Idi; dan 10. Rumah Sakit Rehabilitasi Medik.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan

urusan Pemerintah Kabupaten berdasarkan azas otonomi, penyelenggaraan keistimewaan dan kekhususan serta tugas pembantuan.

(2) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup

tugasnya;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Lembaga teknis daerah yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, lembaga teknis daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, lembaga teknis daerah yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, lembaga teknis daerah yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur, dan lembaga teknis daerah yang berbentuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh Kepala Satuan.

(4) Kepala lembaga teknis daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah kecuali Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

(5) Pada lembaga teknis daerah dapat dibentuk UPTB untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, ayat (3) diubah dan huruf a,

huruf b dan huruf c dihapus, ayat (4) diubah dan huruf a, huruf b dan huruf c dihapus, ayat (5) diubah dan huruf a, huruf b dan huruf c dihapus, ayat (6) diubah dan huruf a, huruf b dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

. (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari:

a. Inspektur; b. Sekretariat; c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan; d. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Mukim,

Gampong dan Kemasyarakatan; e. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset; f. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat terdiri dari: a. Subbagian Umum; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan. a. dihapus b. dihapus c. dihapus

(4) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Mukim, Gampong dan Kemasyarakatan. a. dihapus b. dihapus c. dihapus

(5) Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset. a. dihapus b. dihapus c. dihapus

(6) Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan. a. dihapus b. dihapus c. dihapus

5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi

sebagai berikut: Pasal 5

(1) Inspektorat adalah perangkat daerah sebagai unsur

pengawas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten. (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 6

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong, dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Mukim dan Gampong.

7. Ketentuan Pasal 7 huruf d diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 7

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat; b. penyusunan program kerja tahunan jangka menengah

dan jangka panjang; c. perencanaan program pengawasan; d. pembinaan fungsional auditor dan pejabat pengawas

pemerintah; e. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan f. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan

penilaian tugas pengawasan.

8. Ketentuan Pasal 8 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf i, huruf j dan huruf k diubah, huruf h dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Inspektorat mempunyai kewenangan:

a. merumuskan kebijakan teknis pengawasan fungsional; b. melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan

Pemerintah Kabupaten; c. mengkoordinasikan penyusunan rencana pengawasan

atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten; d. melakukan pembinaan terhadap kinerja SKPD di

lingkungan Pemerintah Kabupaten; e. melakukan pemeriksaan atas laporan/pengaduan

masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

f. melakukan pengusutan atas dugaan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme;

g. melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Kabupaten;

h. dihapus; i. melakukan evaluasi atas laporan kinerja SKPD di

lingkungan Pemerintah Kabupaten; j. melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan

kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

k. melakukan evaluasi atas hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan

l. memberikan pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan.

9. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(2) Inspektur Pembantu-Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) dihapus.

10. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf g diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian;

d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana;

e. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia;

f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian; g. UPTB; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.


(3) Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian terdiri dari: a. Subbidang Pertanian; dan b. Subbidang Perindustrian, Perdagangan,

Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. (4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan

Prasarana terdiri dari: a. Subbidang Pengembangan Infrastruktur, Iptek dan

Perhubungan; dan b. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup. (5) Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh

dan Sumber Daya Manusia terdiri dari: a. Subbidang Pengembangan Kualitas SDM,

Keistimewaan Aceh dan Kebudayaan; dan b. Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat.

(6) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian terdiri dari: a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan b. Subbidang Data dan Pengendalian Pembangunan.

11. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

12. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 12

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten dibidang perencanaan pembangunan daerah.

13. Ketentuan Pasal 13 huruf g diubah, sehingga Pasal 13


Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi: a. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan; b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah

dan jangka panjang; c. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan

pembangunan daerah; d. pengkoordinasian perencanaan pembangunan dibidang

ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, dan sosial budaya;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

f. penyiapan bahan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah; dan

g. pembinaan UPTB.

14. Ketentuan Pasal 14 huruf g dan huruf i diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan: a. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Daerah; b. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Daerah; c. melakukan koordinasi penyusunan Rencana Kerja SKPD

(Renja SKPD); d. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Daerah (Musrenbangda); e. melakukan koordinasi penyusunan program dan kegiatan

dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Provinsi;

f. mengkoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran;

g. menyusun Rencana APBK melalui Tim Anggaran; h. meneliti dan mengevaluasi Rencana Kegiatan dan

Anggaran (RKA) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran; dan

i. menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD.

15. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf g diubah, sehingga Pasal 16


Pasal 16

(1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan; d. Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan; e. Bidang Politik Kemasyarakatan; f. Bidang Perlindungan Masyarakat; g. UPTB; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.


(3) Bidang Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan terdiri dari: a. Subbidang Kesatuan Bangsa, Bela Negara dan HAM;

dan b. Subbidang Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan

Pembauran Bangsa. (4) Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan terdiri dari:

a. Subbidang Penyelesaian Konflik dan SARA; dan b. Subbidang Fasilitasi Kerjasama Keamanan, Intelijen

dan Pemerintahan. (5) Bidang Politik Kemasyarakatan terdiri dari:

a. Subbidang Fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu dan Pilkada; dan

b. Subbidang Fasilitasi Ormas, LSM dan Organisasi Orang Asing.

(6) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari: a. Subbidang Partisipasi Masyarakat dan Mitigasi

Bencana; dan b. Subbidang Bimbingan dan Penyuluhan.

16. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

(2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

17. Ketentuan Pasal 19 huruf h diubah, sehingga Pasal 19


Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan; b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah

dan jangka panjang; c. penyusunan kebijakan teknis dan strategis dibidang

kesatuan bangsa dan politik; d. pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja di

lingkungan badan; e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan

pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis dibidang kesatuan bangsa dan politik;

f. pelaksanaan fasilitasi Parpol, legislatif, Pemilu, Pilkada, Ormas, LSM/NGO dan pengawasan orang asing;

g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan h. pembinaan UPTB.

18. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf j diubah, sehingga Pasal 22


Pasal 22

(1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana

Pedesaan; d. Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong; e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; f. Bidang Pengembangan Teknologi Pedesaan; g. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan; h. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; i. Bidang Keluarga Sejahtera; j. UPTB; dan k. Kelompok Jabatan Fungsional.


(3) Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pedesaan terdiri dari: a. Subbidang Pengembangan Sarana dan Prasarana

Pedesaan; dan b. Subbidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Pedesaan. (4) Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong

terdiri dari: a. Subbidang Motivasi dan Swadaya; dan b. Subbidang Pengembangan Sumber Daya, Tradisi dan

Budaya. (5) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terdiri dari:

a. Subbidang Penanggulangan Kemiskinan; dan b. Subbidang Pengembangan Usaha Ekonomi.

(6) Bidang Pengembangan Teknologi Perdesaan terdiri dari: a. Subbidang Teknologi Tepat Guna; dan b. Subbidang Bimbingan dan Penyuluhan.

(7) Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan terdiri dari: a. Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;

dan b. Subbidang Partisipasi dan Kesetaraan Gender.

(8) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari: a. Subbidang Data dan Kebijakan; dan b. Subbidang Advokasi dan Fasilitasi.

(9) Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari: a. Subbidang Pemberdayaan Keluarga; dan b. Subbidang Kesehatan Reproduksi.



Pasal 23

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera adalah perangkat daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga sejahtera.

(2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

20. Ketentuan Pasal 25 huruf f diubah, sehingga Pasal 25


Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi: a. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan; b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah

dan jangka panjang; c. penyelenggaraan tugas dibidang pemberdayaan

masyarakat, perempuan dan keluarga sejahtera; d. pelaksanaan, pembinaan pengawasan dan pengendalian

terhadap penyelenggaraan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga sejahtera;

e. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga sejahtera; dan

f. pembinaan UPTB.

21. Ketentuan Pasal 26 huruf b dan huruf c diubah, huruf f dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera mempunyai kewenangan:

a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan kelembagaan mukim dan gampong;

b. merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang ketahanan masyarakat, perempuan dan keluarga sejahtera;

c. merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang usaha ekonomi masyarakat, perempuan dan keluarga sejahtera;

d. merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang usaha pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga sejahtera;

e. merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya alam;

f. dihapus g. merumuskan dan menyiapkan kebijakan program dan

koordinasi penelitian dan pengembangan serta penyusunan perencanaan dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga sejahtera;



Pasal 29

(1) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran adalah perangkat daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten dibidang lingkungan hidup, penanggulangan bencana, kebersihan dan pemadam kebakaran.

(2) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

23. Ketentuan Pasal 31 huruf i diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi: a. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan; b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah

dan jangka panjang; c. perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup,

kebersihan dan pemadam kebakaran serta evaluasi; d. pelayanan penunjang penyelenggaraan pengendalian

dampak lingkungan, kebersihan dan pemadam kebakaran;

e. penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, termasuk penelitian, pengujian, standarisasi, perizinan, peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas;

f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pemadam kebakaran;

g. pelaksanaan tugas operasional dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan pemadam kebakaran;

h. pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas lingkungan hidup, kebersihan dan pemadam kebakaran; dan

i. pembinaan UPTB.

24. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf d, huruf g dan huruf h, dan ayat (4), ayat (7) serta ayat (8) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan; d. Bidang Mutasi Pegawai; e. Bidang Kesejahteraan dan Kedudukan Hukum; f. Bidang Informasi Kepegawaian; g. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan; h. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional;

dan i. Kelompok Jabatan Fungsional.


(3) Bidang Pembinaan dan Pengembangan terdiri dari: a. Subbidang Pengembangan Sumber Daya

Kepegawaian; dan b. Subbidang Formasi dan Rekruitmen.

(4) Bidang Mutasi Pegawai terdiri dari: a. Subbidang Kepangkatan dan Jabatan; dan b. Subbidang Penggajian dan Pensiun.

(5) Bidang Kesejahteraan dan Kedudukan Hukum terdiri dari: a. Subbidang Administrasi dan Kesejahteraan; dan b. Subbidang Kedudukan Hukum.

(6) Bidang Informasi Kepegawaian terdiri dari: a. Subbidang Sistem Informasi dan Pengolahan Data;

dan b. Subbidang Evaluasi Kinerja.

(7) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan terdiri dari: a. Subbidang Diklat Penjenjangan Umum; dan b. Subbidang Diklat Penjenjangan Struktural.

(8) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional terdiri dari: a. Subbidang Diklat Teknis; dan b. Subbidang Diklat Fungsional.



Pasal 35

(1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah perangkat daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

(2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

26. Ketentuan Pasal 37 huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf o,

huruf p dan huruf r diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan; b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah

dan jangka panjang; c. perumusan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan

dan pelatihan serta evaluasi; d. pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri

Sipil; f. pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan

pendidikan dan pelatihan; g. penyiapan penyusunan rancangan qanun dibidang

kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;

h. penyusunan formasi dan pengadaan pegawai; i. penyiapan mutasi jabatan struktural instansi Pemerintah

Kabupaten dan penyelesaian konsultasi jabatan struktural Pemerintah Kabupaten;

j. pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional; k. penyiapan dan pelayanan administrasi serta pelaksanaan

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

l. penyelenggaraan administrasi mutasi wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

n. penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil; o. penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan serta

perumahan pegawai negeri sipil sesuai dengan norma, standar prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

p. penyelenggaraan administrasi kepangkatan Pegawai Negeri Sipil;

q. penyusunan kebijakan pembinaan disiplin dan penilai kinerja aparatur; dan

r. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah.


Pasal 41

(1) Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah perangkat daerah

sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten dibidang perpustakaan dan kearsipan.

(2) Kantor Perpustakaan dan Arsip dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Pasal 47

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah perangkat daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten dibidang penegakan pelaksanaan Qanun dan Syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum dan pembinaan operasional, penyidikan dan penindakan.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

29. Ketentuan Pasal 49 huruf d dan huruf j diubah, sehingga Pasal

49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan ketatausahaan; b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah

dan jangka panjang; c. pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum,

penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

d. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah;

e. pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

f. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur lainnya;

g. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

h. pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan Syari’at Islam;

i. pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang Syari’at Islam;

j. pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau peraturan perundang-undangan dibidang Syari’at Islam; dan

k. pengkoordinasian kesatuan-kesatuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Wilayatul Hisbah.


Pasal 53

(1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan lembaga teknis

daerah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan sebagai pusat rujukan serta pendidikan medis.

(2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

31. Bagian Kesepuluh diubah namanya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh

Rumah Sakit Rehabilitasi Medik

32. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Susunan Organisasi Rumah Sakit Rehabilitasi Medik terdiri dari: a. Direktur; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Pelayanan; d. Seksi Keperawatan; e. Seksi Penunjang Medis; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

33. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga

Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1) Rumah Sakit Rehabilitasi Medik merupakan lembaga teknis daerah yang memberikan pelayanan kesehatan rehabilitasi medik terhadap gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan/kondisi sakit, penyakit atau cedera melalui paduan intervensi medik, keterapian fisik dan/atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal.

(2) Rumah Sakit Rehabilitasi Medik dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


sebagai berikut:

Pasal 60

Rumah Sakit Rehabilitasi Medik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam cakupan yang lebih spesifik yaitu terhadap kecacatan serta melaksanakan upaya rujukan dan melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.

35. Ketentuan Pasal 61 huruf a dan huruf g diubah, sehingga

Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Rumah Sakit Rehabilitasi Medik mempunyai fungsi: a. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medik; b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; c. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan; d. menyelenggarakan pelayanan rujukan; e. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang

rehabilitasi medik; f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; g. menyelenggarakan kerja sama lintas sektoral dan lintas

program dalam rangka terlaksananya pelayanan rehabilitasi medik yang bermutu dengan cakupan yang luas; dan

h. menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.


sebagai berikut:

Pasal 63

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kegiatan badan secara profesional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.


Pasal 65

(1) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing pejabat

struktural pada lembaga teknis daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antarinstansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

38. BAB V diubah namanya sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PADA JABATAN

39. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus,

sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada lembaga teknis daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) dihapus (3) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat

fungsional dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

40. Ketentuan Pasal 69 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan

ayat (5) diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

(1) Inspektur dan Kepala Badan adalah pemangku jabatan struktural Eselon II.b.

(2) Kepala Kantor, Kepala Satuan, Direktur Rumah Sakit Umum, Direktur Rumah Sakit Khusus, Sekretaris pada Badan dan Inspektur Pembantu adalah pemangku jabatan struktural Eselon III.a.

(3) Kepala Bidang pada Badan adalah pemangku jabatan struktural Eselon III.b.

(4) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPTB adalah pemangku jabatan struktural Eselon IV.a.

(5) Kepala Subbagian pada UPTB adalah pemangku jabatan struktural Eselon IV.b.



Pasal 70

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentian oleh Bupati.

(2) Sekretaris dan Kepala Bidang pada badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(3) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPTB dan Kepala Bagian Tata Usaha pada UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(4) Tata cara usulan dan konsultasi pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

42. Ketentuan Pasal 72 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah,

sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

(1) Bagan struktur organisasi lembaga teknis daerah merupakan bagian tak terpisahkan dalam Qanun ini.

(2) Pada organisasi lembaga teknis daerah dapat dibentuk 1(satu) atau lebih UPTB.

(3) Pembentukan UPTB, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan badan tersebut yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.

(4) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural Eselon II dan Eselon III diatur dengan Peraturan Bupati.

(5) Rincian tugas pokok pemangku jabatan struktural Eselon IV diatur dengan Peraturan Bupati.

(6) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan nonstruktural umum diatur dengan Peraturan Bupati.

43. Ketentuan Pasal 73 ditambah satu ayat yaitu ayat (4),

sehingga pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

(1) Kepala Bidang pada lembaga teknis daerah yang telah menduduki jabatan struktural Eselon III.a sebelum Qanun ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural Eselon III.a.

(2) Susunan organisasi lembaga teknis daerah yang diatur dalam Qanun ini akan diadakan evaluasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan.

(3) Segala jenis perizinan yang ada pada lembaga teknis daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(4) Susunan organisasi Rumah Sakit Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat diberlakukan setelah mendapat penetapan Kelas Rumah Sakit dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.


sebagai berikut:

Pasal 76

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan setelah 3 (Tiga) bulan sejak tanggal pengundangan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi

pada tanggal 24 Agustus 2009 M 3 Ramadhan 1430 H

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

MUSLIM HASBALLAH Diundangkan di Idi pada tanggal 25 Agustus 2009 M 4 Ramadhan 1430 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, dto AKMAL SYUKRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 3

PENJELASAN QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS KABUPATEN ACEH TIMUR MENJADI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA

KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR I. PENJELASAN UMUM

Bahwa penataan perangkat daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut Qanun Kabupaten Aceh Timur yang mengatur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur berdasarkan evaluasi dan kajian perlu untuk diadakan penyesuaian agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan kewenangan khusus dalam bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah di Kabupaten Aceh Timur.

Perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten, dan khusus Sekretariat DPRK karena tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah.

Organisasi Perangkat Kabupaten Aceh Timur yang ditetapkan dengan Qanun ini, mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Perubahan yang terjadi pada Qanun ini adalah pada struktur Inspektorat, dimana dalam struktur Inspektorat jabatan Kepala Seksi dihapus. Perubahan lainnya yang terjadi pada lembaga teknis daerah pada tugas dan fungsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 4

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 5

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 6

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 7

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 8

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 9

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 10

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 11

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 12

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 13

Cukup jelas

Angka 14

Pasal 14

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 16

Cukup jelas

Angka 16

Pasal 17

Cukup jelas

Angka 17

Pasal 19

Cukup jelas

Angka 18

Pasal 22

Cukup jelas

Angka 19

Pasal 23

Cukup jelas

Angka 20

Pasal 25

Cukup jelas

Angka 21

Pasal 26

Cukup jelas

Angka 22

Pasal 29

Cukup jelas

Angka 23

Pasal 31

Cukup jelas

Angka 24

Pasal 34

Cukup jelas

Angka 25

Pasal 35

Cukup jelas

Angka 26

Pasal 37

Cukup jelas

Angka 27

Pasal 41

Cukup jelas

Angka 28

Pasal 47

Cukup jelas

Angka 29

Pasal 49

Cukup jelas

Angka 30

Pasal 53

Cukup jelas

Angka 31

Bagian Kesepuluh

Cukup jelas

Angka 32

Pasal 58

Cukup jelas

Angka 33

Pasal 59

Cukup jelas

Angka 34

Pasal 60

Cukup jelas

Angka 35

Pasal 61

Cukup jelas

Angka 36

Pasal 63

Cukup jelas

Angka 37

Pasal 65

Cukup jelas

Angka 38

BAB V

Cukup jelas

Angka 39

Pasal 68

Cukup jelas

Angka 40

Pasal 69

Cukup jelas

Angka 41

Pasal 70

Cukup jelas

Angka 42

Pasal 72

Cukup jelas

Angka 43

Pasal 73

Cukup jelas

Angka 44

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 24

Documents

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 3 TAHUN …jdih.acehtimurkab.go.id/attachments/article/62/Qanun No. 3 Tahun... · Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun