Embed Size (px)
Citation preview
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
BUPATI ACEH UTARA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan ketentuan
Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh, memberi kesempatan dan membuka peluang bagi Pemerintah
Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka mendorong
pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat di daerah
maka Pemerintah dapat melakukan penyertaan modal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu
mengatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara tantang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2901);3. Undang-Undang ………
2
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3608);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti undanng-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);12. Undang-Undang ………
3
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14)
16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 120);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan
Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun
2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun 2007 Nomor 3);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA.
BAB I ………
4
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara yang merupakan kesatuan
masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh
seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya di sebut Pemerintah
Daerah Kabupaten Aceh Utara adalah unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat
Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara yang
dipilih melalui suatu proses pemilihan yang demokrastis yang dilakukan
berdasarkan asas langsung,Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara (DPRK) adalah unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang
anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas atau
kewenangan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
7. Pihak ketiga adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), Perusahaan Swasta Nasional/Asing, Koperasi,
Yayasan dan Badan Hukum lainnya.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal
daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga atau pemanfaatan
modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
9. Perseroan ………
5
9. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang
ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas dan Tatacara Pelaksanaanya.
10. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modal seluruhnya atau
sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
11. Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pedoman dasar
mengenai pengelolaan keuangan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya
disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Utara yang disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten
Aceh Utara.
13. Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Utara adalah semua barang yang
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Utara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan
untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
15. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah
Pendapatan Daerah dari hasil usaha Penyertaan Modal Daerah bagian dari
PAD.
BAB II
DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Dasar Penyertaan Modal Daerah adalah kesepakatan yang dituangkan
dalam suatu ikatan perjanjian para pihak agar adanya kepastian hukum
dan memberi manfaat ekonomi serta keuntungan bagi kedua belah pihak.
(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan
Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi dan sesuai
dengan kelayakan usaha.
Pasal 3 ………
6
Pasal 3
Penyertaan Modal Daerah bermaksud untuk meningkatkan efisiensi,
efektifitas dan ekonomis dalam pemanfaatan kekayaan milik Pemerintah
Daerah dengan membentuk perusahaan daerah dan/atau usaha bersama dan
kerjasama dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan.
Pasal 4
(1) Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD, BUMN, Perusahaan Swasta
Nasional/Asing, Koperasi, Yayasan dan Badan Hukum lainnya bertujuan
untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),
perkembangan ekonomi, pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga
kerja.
(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pernyataan
Modal Daerah kepada BUMD, BUMN, Perusahaan Swasta
Nasional/Asing, Koperasi, Yayasan dan Badan Hukum lainnya
dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang transparan dan
akuntabilitas.
BAB III
JENIS PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 5
Jenis Penyertaan Modal Daerah :
a. Uang;
b. Pembelian saham;
c. Pembentukan Perusahaan ( patungan );
d. Barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang yang
dalam pernyertaannya ditetapkan dengan Qanun dan dilaksanakan sesuai
dengan perundang-undangan .
e. Fasilitas Pemerintah Daerah berupa kemudah-kemudahan dalam
pelaksanan Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga yang dinilai
dengan besaran sesuai dengan kesepakatan bersama.
Pasal 6 ………
7
Pasal 6
(1) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa tanah dan/atau bangunan yang
tidak dipisahkan dan merupakan asset yang belum didayagunakan secara
optimal.
(2) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengadaannya sejak awal
diperuntukan untuk penyertaan modal.
(3) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk tanah dan/atau bangunan
dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRK.
BAB IV
PERUNTUKAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 7
Penyertaan Modal Daerah dapat diberikan kepada BUMD, BUMN,
Perusahaan Swasta Nasional/Asing, Koperasi, Yayasan dan Badan Hukum
lainnya dan pihak ketiga dilakukan menurut kemampuan keuangan daerah,
setelah mendapat persetujuan DPRK.
Pasal 8
Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat
dilakukan untuk kegiatan bidang pertanian, industri, perdagangan dan jasa.
BAB V
TATACARA PENYERTAAN MODAL DAERAH
Bagian Kesatu
Uang
Pasal 9
(1) Pernyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang dianggarkan pada APBK
dan dilaksanakan dengan keputusan Bupati.
(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat
diberikan kepada BUMD, BUMN, Perusahaan Swasta Nasional/Asing
Koperasi dan Badan Hukum lainnya.Bagian ………
8
Bagian Kedua
Pembelian Saham
Pasal 10
(1) Dalam rangka Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pembelian saham,
terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan oleh
tim atas proposal yang disampaikan oleh pihak ketiga.
(2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila
dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan/atau
peningkatan pendapatan Daerah.
(3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Bupati dan DPRK sebagai bahan pertimbangan untuk pembelian saham
pada pihak ketiga.
(4) Bupati dapat menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembelian saham yang ditetapkan
dengan keputusan Bupati.
Bagian Ketiga
Pembentukan Perusahaan (Patungan)
Pasal 11
(1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pendirian perusahaan ditetapkan
dengan Qanun.
(2) Sebelum ditetapkan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan
kesepakatan bersama dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah
dengan pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perusahaan yang
dituangkan dalam nota kesepakatan bersama dan/atau naskah perjanjian
bersama.
(3) Dalam nota kesepakatan bersama dan/atau naskah perjanjian bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi pokok :
a. identitas masing-masing pihak;
b. jenis dan nilai modal para pihak;
c. bidang usaha;
d. perbandingan modal;
e. hak dan kewajiban para pihak;f. persentasi ………
9
f. persentasi bagi hasil;
g. sanksi; dan
h. lain-lain yang dianggap perlu.
(4) Berdasarkan Qanun ini dibentuk Perusahaan Daerah dan/atau Perusahaan
Bersama yang pendiriannya dengan akta notaris serta sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Bagian Keempat
Asset Daerah
Pasal 12
(1) Sebelum melakukan kegiatan Penyertaan Modal Daerah terlebih dahulu
dilakukan kegiatan kajian antara lain:
a. Melakukan penilaian terhadap tanah dan/atau bangunan milik/
dikuasai Pemerintah Daerah;
b. Penilaian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dilakukan oleh tim Pemerintah Daerah dan/atau bekerjasama
dengan lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian asset;
c. Melakukan kajian terhadap kelayakan dan bentuk penyertaan modal
yang akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi
dan/atau kepentingan umum.
(2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang
selanjutnya akan ditetapkan dengan keputusan Bupati yang dalam
pelaksanaanya dapat bekerjasama dengan konsultan independen sesuai
keahliannya.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pelaksanaannya diatur dengan
Peraturan Bupati.
Pasal 13
Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang, saham, perusahaan patungan
dan asset dapat dilaksanakan sekaligus dan atau bertahap dengan persetujuan
DPRK.
Pasal 14 ………
10
Pasal 14
Dalam pembentukan perusahaan daerah Bupati dapat menunjuk seorang
pejabat atau lebih yang bertindak untuk atas nama Pemerintah Daerah yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15
(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal
Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
(3) Bupati dapat menunjuk pejabat sesuai dengan bidang tugas untuk
melakukan penatausahaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi kegiatan
Penyertaan Modal Daerah.
Pasal 16
(1) Laporan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah terdiri dari Laporan
Bulanan, Laporan triwulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan Pemerintah Daerah
sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan
Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBK.
BAB VII
HASIL USAHA
Pasal 17
(1) Bagian laba ( hasil usaha ) dari pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah
pada pihak ketiga yang menjadi hak Daerah disetor kepada Pemerintah
Daerah melalui Kas Daerah dan merupakan bagian PAD.
(2) Laba atas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pendapatan
Daerah pada Tahun berikutnya.
(3) Bagian ………
11
Ditetapkan di Lhokseumawepada tanggal 23 Oktober 2008 M 23 Syawal 1429 H
BUPATI ACEH UTARA,
ILYAS A. HAMIDDiundangkan di Lhokseumawepada tanggal 24 Oktober 2008 M 24 Syawal 1429 H
SEKRETARIS DAERAH,
MARZUKI ABDULLAH
(3) Bagian hasil usaha atau bagi hasil Penyertaan Modal Daerah untuk
masing-masing pihak merupakan prosentase laba usaha berdasarkan audit
akuntan publik.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
(1) Penyertaan Modal Daerah yang telah dilaksanakan sebelum peraturan ini
ditetapkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Qanun ini
(2) Penyertaan Modal Daerah yang dilaksanakan sebelum Qanun ini
ditetapkan harus disesuaikan dengan Qanun ini paling lambat dalam
jangka waktu 1 tahun.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2008 NOMOR 7
12
PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
I. U M U M
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan
perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber
pendapatan daerah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh dinyatakan bahwa :
(1) Penerimaan Aceh dan kabupaten/kota terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.
(2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
a. pendapatan asli daerah,
b. dana perimbangan;
c. dana otonomi khusus; dan
d. lain-lain pendapatan yang sah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dinyatakan bahwa sumber Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 179 ayat
(2) huruf a terdiri atas :
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/kabupaten/kota dan
hasil penyertaan modal Aceh/kabupaten/kota;
d. zakat; dan
e. lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota yang sah.
Selanjutnya Berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (1) Pemerintah Aceh dan
pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan penyertaan modal/kerja sama pada/dengan
Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau badan usaha milik swasta atas dasar prinsip
saling menguntungkan.
Berdasarkan ………
13
Berdasarkan kenyataan selama ini telah banyak dilakukan usaha-usaha daerah
berupa Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga dalam wadah Perseroan maupun
penggunausahaan Barang Daerah.
Dalam melakukan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah tidak terlepas
hubungannya dengan Pihak Ketiga, sedangkan tata cara pelaksanaan, pengelolaan
pembinaan dan pengawasannya perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1Cukup Jelas
Pasal 2Cukup Jelas
Pasal 3Cukup Jelas
Pasal 4Cukup Jelas
Pasal 5Cukup Jelas
Pasal 6Cukup Jelas
Pasal 7Cukup Jelas
Pasal 8Cukup Jelas
Pasal 9 Cukup JelasPasal 10
Cukup JelasPasal 11
Cukup JelasPasal 12
Cukup JelasPasal 13
Cukup JelasPasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15………
14
Pasal 15Cukup Jelas
Pasal 16 Cukup JelasPasal 17
Cukup JelasPasal 18
Cukup JelasPasal 19
Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARATAHUN 2008 NOMOR 154
