http://sumut.kemenag.go.id/

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN LAKIP

DI BALAI DIKLAT KEAGAMAAN MEDAN Oleh : Drs. Mahmun Syarif Nasution, M.AP*

Abstraks

For the encourage the realization performance accountability and good governance

principles of the other, the Ministry of Religious Affairs has set standards of performance

accountability report preparation by Minister of Religious Affairs (KMA) No. 507 of 2003 on

Guidelines implementation of on Performance Accountability Unit Organizational

Development / Work in the Ministry of Religious Affairs. In general, Religious Education

and Training Center Field has taken steps preparation of performance reports in

accordance with existing technical guidance. Activity begins with the preparation of

performance reports set the Annual Performance Plan. Annual Performance Plan is taken

from the Strategic Plan document Year 2005 - 2009 based on priorities and input from

stakeholders to be implemented in the current budget year. After the fall budget setting

activities conducted subsequent performance. Having established the specific

performance of the activities carried out in accordance with strategic plans. Once the

activity carried out, take measurements and evaluation of performance for calculating the

realization of the achievement of performance targets. From research conducted for

Education and Training Center of the religious field has been applied with good policy

performance reports preparation, but there are still some things that need improvement.

Pendahuluan

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

mewajibkan setiap Instansi Pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program

dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), melalui proses penyusunan

Rencana Stratejik, Rencana Kinerja dan Pengukuran Kinerja. Laporan dimaksud menggambarkan

tingkat capaian kinerja instansi pemerintah sebagai media pertanggungjawaban dalam Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus berperan sebagai alat kendali dan

penilaian kualitas serta alat pendorong bagi terwujudnya good governance dalam perspektif yang

lebih luas.

http://sumut.kemenag.go.id/ Untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja dan prinsip-prinsip good governance

lainnya, di lingkungan Kementerian Agama telah ditetapkan standarisasi penyusunan laporan

akuntabilitas kinerja dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 507 Tahun 2003 tentang

Petunjuk pelaksanaan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di Lingkungan

DepartemenAgama.

Tulisan beikut ini mencoba melakukan penelusuran terhadap kebijakan penyusunan LAKIP

dan implementasinya di satuan kerja Balai Diklat Keagamaan Medan. Kajian ini urgen mengingat

bahwa sebuah laporan LAKIP dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

merupakan gambaran tertulis mengenai keberhasilan dan kegagalan program pelayanan publik

sekaligus berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja serta alat pendorong

terwujudnya good governance dalam perspektif yang lebih luas. Disisi lain, KMA Nomor 507 Tahun

2003 sebagai suatu produk kebijakan yang bertujuan untuk menjadi standar pedoman dalam

menyusun perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Agama

perlu dipertanyakan kendala dan keberhasilan implementasinya, khususnya di Balai Diklat

Keagamaan Medan.

Pengertian LAKIP Menurut Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

adalah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan

secara sistematik dan melembaga. Menurut Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, akuntabilitas adalah asas yang

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka itu,

pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap

instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan

kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (strategic planning) yang ditetapkan.

Dalam sistem akuntabilitas instansi pemerintah LAKIP berisikan Rencana Stratejik dan

Akuntabilitas Kinerja. Rencana Strategis, memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan

strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program,

serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, rencana kinerja kegiatan akan

ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan dalam kurun

waktu 5 (lima tahun) pada 2005-2009 yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja

berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

http://sumut.kemenag.go.id/ Penyusunan rencana kinerja tahunan (Dokumen RKT) dilakukan setiap tahun seiring dengan

agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

Akuntabilitas kinerja memuat pengukuran kinerja kegiatan (Dokumen PKK) dan

pengukuran pencapaian sasaran (Dokumen PPS) berdasarkan rencana tingkat capaian yang ada

pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Berikutnya diadakan analisis akuntabilitas kinerja

berdasarkan efektifitas dan efisiensinya.

Fungsi, Tujuan dan Manfaat LAKIP

Fungsi Penyusunan LAKIP dapat dijabarkan adalah sebagai berikut;

1. Suatu media hubungan kerja organisasi yang berfungsi informasi dan data yang telah

diolah;

2. Wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi wewenang

dan mandat, sehingga LAKIP berfungsi juga sebagai raport dari pimpinan unit organisasi;

3. LAKIP berisi tentang kinerja instansi dan akuntabilitasnya, yaitu gambaran mengenai

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan

visi, misi, tujuan, sasaran organisasi dan merupakan media akuntabilitas setiap instansi;

4. Sebagai media informasi tentang sejauh mana penentuan prinsip-prinsip good governance

termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar di instansi yang bersangkutan.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP :

1. Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak pemberi

mandat/amanat;

2. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi atau

pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan;

3. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan pendek.

LAKIP yang disampaikan oleh instansi pemerintah bermanfaat untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas instansi dimata instansi yang lebih tinggi dan

akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi;

2. Merupakan umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah;

3. Dapat mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas

dan tanggung jawab instansi;

4. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan

pembangunan secara baik, sesuai ketentuan, peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat;

http://sumut.kemenag.go.id/

5. Menjadikan instansi yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan

responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Sekilas tentang Balai Diklat Keagamaan Medan

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor : 345 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, Balai Pendidikan dan Pelatihan

Keagamaan Medan (Balai Diklat Keagamaan Medan) adalah unit pelaksana teknis Badan

Penelitian Pengembangan Agama Dan Pendidikan Pelatihan Keagamaan (Balitbang Agama Dan

Diklat Keagamaan), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balitbang Agama

Dan Diklat Keagamaan. Berdasarkan kedudukan tersebut Balai Diklat Keagamaan Medan

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi dan tenaga tehnis keagamaan

sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Balai Diklat keagamaan Medan, wilayah

kerjanya meliputi Provinsi Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Diklat Keagamaan Medan menyelenggarakan fungsi

:

i. Perumusan visi, misi dan kebijakan Balai Diklat Keagamaan;

ii. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi dan tenaga tehnis

keagamaan;

iii. pelayanan di bidang pendidikan dan pelatihan keagamaan;

iv. penyiapan dan penyajian laporan hasil pelaksanaan tyugas Balai Diklat Keagamaan;

v. pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kemitraan dengan satuan organisasi/

satuan kerja di lingkungan Departemen Agama dan pemerintah daerah serta lembaga

terjkait lainnya.

Kebijakan Penyusunan LAKIP

Sesuai dengan KMA Nomor 507 Tahun 2003 tentang Petunjuk pelaksanaan Penyusunan

Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di Lingkungan Kementerian Agama dalam

menyusun LAKIP ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut;

1. Menyusun Tim Kerja;

2. Mengumpulkan, memahami kebijakan yang berhubungan dengan LAKIP antara lain :

http://sumut.kemenag.go.id/

a. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2003;

b. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2006;

c. Instruksi Menteri Agama, Surat Edaran;

d. Kebijakan Teknis (Instruksi dan Surat Edaran Pejabat Eselon I).

3. Mengumpulkan data baik internal maupun eksternal yang berhubungan dengan

keberhasilan/kegagalan serta capaian inputs, outputs, outcomes, benefits, dan impacts;

4. Pembahasan dan klarifikasi data internal/eksternal kepada yang terkait;

5. Membuat rekap DIPA tahun laporan (menentukan jumlah kegiatan, jumlah dana setiap

kegiatan, jumlah harga barang/jasa yang dibeli oleh dana setiap kegiatan, sisa dana setiap

kegiatan yang ada pada DIPA tersebut);

6. Mengumpulkan rencana stratejik 5 tahun yang telah dibuat oleh bagian perencanaan;

7. Mempedomani penetapan kinerja yang dibuat pada awal tahun laporan pada waktu

menerima DIPA (sasaran, program dan kegiatan yang ada pada DIPA dan Non DIPA yang

akan dilaksanakan diisikan pada formulir RKT, dengan demikian RKT yang ada pada

LAKIP isinya adalah rekap DIPA dan Non DIPA tahun yang akan dilaporkan pada LAKIP;

8. Atas dasar penetapan kinerja tersebut pada ad 7 diatas dilakukan pengukuran kinerja

kegiatan;

9. Untuk memudahkan penyusunan LAKIP maka, kegiatan/sasaran yang telah dilakukan

setiap bulan segera dilakukan pengukuran kinerja kegiatan/sasaran

10. Melakukan evaluasi kinerja :

a. Analisis efisiensi (untuk mengetahui tingkat efisiensi kegiatan);

b. Analisis efektifitas (untuk mengetahui keserasian antara tujuan dengan hasil,

manfaat, dampak);

c. Analisis akuntabilitas (mengetahui keterkaitan antara hasil dengan kegiatan,

program, kebijakan, sasaran, tujuan, misi dan visi).

11. Melakukan penyusunan narasi LAKIP yang terdiri dari :

a. Ikhtisar Eksekutif;

b. Daftar Isi;

c. BAB I Pendahuluan;

d. BAB II Rencana Stratejik;

e. BAB III Akuntabilitas Kinerja;

f. BAB IV Penutup;

g. Lampiran-Lampiran (Form RS, RKT, PKK dan PPS, serta Dokumen Terkait).

12. Menandatangani LAKIP dan menyampaikan kepada Pimpinan.

http://sumut.kemenag.go.id/ Implementasi Penyusunan LAKIP

Secara umum Balai Diklat Keagamaan Medan telah melakukan langkah-langkah

penyusunan LAKIP sesuai dengan petunjuk tehnis yang ada. Kegiatan penyusunan LAKIP diawali

dengan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja Tahunan diambil dari dokumen

Rencana Stratejik Tahun 2005 2009 berdasarkan skala prioritas maupun masukan dari

stakeholder untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Setelah turun DIPA (biasanya

setiap awal tahun), dilakukan penetapan kinerja untuk selanjutnya dilaksanakan kegiatan dalam

rangka mencapai visi dan misi Balai Diklat keagamaan Medan. Setelah kegiatan dilaksanakan,

dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja untuk memperoleh realisasi rencana tingkat capaian/

target masing-masing indikator input, output, outcomes, benefit dan imfacts berdasarkan data

internal dan eksternal organisasi.

Untuk melaksanakan penyusunan LAKIP sesuai dengan petunjuk tehnis yang ada

kebijakan yang diterapkan di Balai Diklat Keagaman Medan dapat dijabarkan sebagai berikut;

1. Pada setiap awal tahun di SK-kan satu Tim Penyusun LAKIP yang bertugas untuk

mengolah informasi dari data internal dan eksternal yang berkaitan dengan pencapaian

setiap rencana tingkat capaian setiap kegiatan yang tercantum didalam DIPA.

2. Untuk memudahkan pengukuran dan evaluasi kinerja, setiap bulan diadakan pengukuran

pencapaian sasaran terhadap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. (Khusus untuk

indikator benefit dan infacts biasanya belum dapat dilakukan pengukurannya berhubung

kegiatan baru dilaksanakan ataupun benefit dan imfacts-nya belum diketahui).

3. Pada akhir tahun dilakukan rekapitulasi data untuk finalisasi pembuatan laporan sesuai

dengan sistematika yang ada.

Masalah dan Solusi Penyusunan LAKIP

Adapun masalah dalam penyusunan LAKIP di Balai Diklat Keagamaan Medan diantaranya

dapat dijabarkan sebagai berikut;

1. Sistem perencanan kegiatan belum terlaksana dengan baik. Kegiatan yang tercantum

dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan banyak yang tidak tertampung dalam DIPA dan

ada sebagian kegiatan yang tidak direncanakan dalam dokumen Renstra tapi tertampung

dalam DIPA, oleh karena itu Tim Penyusun LAKIP perlu melakukan penyesuaian Rencana

Kinerja Tahunan dengan DIPA yang ada. Solusinya pada masa yang akan datang adalah

supaya diadakan perencanaan yang lebih matang dalam penyusunan Renstra dan Renja.

http://sumut.kemenag.go.id/

2. Adanya kesulitan tim dalam menentukan setiap besaran indikator outcome, benefit dan

infact berhubung alat ukur penilaiannya belum terstandarisasi, sehingga tim hanya

melakukan taksiran saja terhadap hasil pencapaiannya. Pada masa mendatang perlu

dibuat standarisasi setiap indikator capaian output, outcomes, benefit dan infact.

3. Tim yang bertugas untuk menyusun LAKIP bekerja sampingan mengingat belum ada

anggaran khusus yang berkaitan dengan penyusunan LAKIP, sehingga hasilnya kurang

maksimal. Kedepan perlu dialokasikan biaya khusus yang berkaitan dengan penyusunan

LAKIP supaya LAKIP yang disusun dapat menggambarkan kinerja yang sesungguhnya

dari Balai Diklat Keagamaan Medan.

4. Perencanaan Kegiatan Diklat dalam Renstra belum dibuat analisis kebutuhan diklat,

Perencanaan diklat yang ada baru sebatas rapat koordinasi dengan stakeholders yang

ada. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan

Pelatihan Pegawai Negeri Sipil diklat dilaksanakan dengan melakukan analisis kebutuhan

diklat. Solusinya pada masa mendatang perlu dibuat analisis kebutuhan diklat sehingga

perencanaan dklat lebih berhasil.

Penutup .

Balai Diklat Keagamaan Medan telah berupaya menyusun LAKIP sesuai kebijakan KMA

Nomor 507 Tahun 2003 tentang Petunjuk pelaksanaan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Satuan

Organisasi/Kerja di Lingkungan Kementerian Agama. Namun dalam pelaksanaannya masih perlu

ditingkatkan dari segi; sinergitas perencanaan dengan kebijakan penganggaran; penyusunan

indikator setiap rencana tingkat capaian yang terstandarisasi dan adanya dukungan alokasi dana

khusus untuk penyusunan LAKIP. Semoga bermanfaat.

Daftar Pustaka:

1. Buku Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LAN, 1999 2. David Osborne dan Ted Gabler, Reinventing Government- How to Enterpreneurial Spirit is

Transforming the Public Sector, Addison Wesley Publishing Inc, 1992

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama

4. Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Edisi ke-2) , LAN, Jakarta 2004 5. Ruky. Achmad S. (2001). Sistem Manajemen Kinerja. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 507 Tahun 2003 tentang Petunjuk pelaksanaan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja.

http://sumut.kemenag.go.id/ *Penulis adalah Widyaiswara Madya di Balai Diklat Keagamaan Medan