of 1/1
Dengan ini Direksi PT FKS Multi Agro Tbk (“Perseroan”) mengundang para pemegang saham untuk menghadiri RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Kamis, 17 Desember 2020 Pukul : 14.00 WIB - selesai Tempat : Sampoerna Strategic Square North Tower, The Function Room, Anggrek 5, Lantai 3A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930 Mata Acara RUPSLB: 1. Persetujuan Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan. Penjelasan: Agenda ini diusulkan sehubungan dengan rencana perubahan lokasi usaha atau tempat kedudukan Perseroan. Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan, merupakan perubahan Anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-UndangNo. 40 tahun 2007. 2. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha. Penjelasan: Agenda ini diusulkan dalam rangka penambahan jenis kegiatan usaha baru yang akan mendukung kegiatan usaha utama Perseroan. Hal ini akan dilakukan dengan memasukkan kode .ODVL¿NDVL %DNX /DSDQJDQ 8VDKD ,QGRQHVLD \DQJ VHVXDL NH GDODP $QJJDUDQ 'DVDU 3HUVHURDQ 3. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penjelasan: Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan kewajiban penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Catatan : 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan. 2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB tersebut di atas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB. 3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 serta mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/ POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan, Perseroan dengan ini menyarankan kepada Pemegang Saham untuk menguasakan kehadirannya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT BSR Indonesia. Pemegang Saham dapat mengunduh Surat Kuasa elektronik (e-Proxy). Form e-Proxy dapat diunduh pada eASY.KSEI dengan tautan http://easy.ksei.co.id. Atau penerbitan Surat Kuasa masih dapat dilakukan secara konvensional. Form Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan www.fksmultiagro.com. Surat Kuasa diserahkan kembali kepada Perseroan dengan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor yang masih berlaku dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa dalam RUPSLB namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. 4. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri RUPSLB tersebut di atas diminta untuk menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor yang masih berlaku. Pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy anggaran dasar dan perubahannya terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) GLPLQWD XQWXN PHPSHUOLKDWNDQ .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV 8QWXN 5DSDW .785 \DQJ GLWHUELWNDQ ROHK Emiten melalui KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB. 5. Demi tertibnya RUPSLB, para pemegang saham atau kuasanya diharapkan hadir tepat waktu. Disarankan untuk hadir 30 menit sebelum RUPSLB dimulai. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang tidak menyerahkan tanda pengenal dan/atau Surat Kuasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, Perseroan berhak menolak kehadirannya dalam RUPSLB ini. 6. Perseroan menerapkan protokal kesehatan pencegahan COVID-19 untuk para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir, meliputi: a. Kewajiban penggunakan masker. b. Pengukuran suhu tubuh pada meja registrasi. c. Penerapan kebijakan physical distancing. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman selama RUPSLB dan berhak menolak siapa VDMD \DQJ PHQXQMXNNDQ JDQJJXDQ NHVHKDWDQ ÀXEDWXNGHPDPQ\HUL WHQJJRURNDQ VHVDN QDIDV Jakarta, 25 November 2020 Direksi Perseroan PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) PT FKS MULTI AGRO Tbk PENGUMUMAN Telah hilang Surat Izin Pemakaian tanah a.n. Hendrawan No 50/Kec/1979, No 51/ Kec/1979 & No 52/ Kec/1979 yg dikeluar- kan oleh Camat Basrah Djahari B.A. tertanggal 27/6/1979, seluruhnya terletak di Pantai Mapur, Sungai Liat, Bangka. SEBAGAI komitmen dalam meningkatkan ketahanan energi dan pangan nasional, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai subholding gas PT Pertamina (Persero), melaksanakan penyaluran gas perdana (Gas In) di PT Pupuk Kujang Cikampek. Se- belumnya, telah ditandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PKC sebagai bagian dari Holding PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 31 Agustus 2020 lalu. Penyaluran gas PGN ke Pupuk Kujang dilaksanakan pada Selasa, (24/11/20), sei- ring dengan telah selesainya periode Turn Arround Maintenance pada Plant 1A Pupuk Kujang. Alokasi gas PGN yang disalurkan ke Pupuk Kujang sesuai dengan PJBG ya- itu sebesar 12 BBTUD untuk tahun 2020, dan akan meningkat menjadi 25 BBTUD pada tahun 2021 dengan harga USD 6,0 per MMBTU sesuai penugasan pemerintah dalam Kepmen ESDM 89.K/2020. Dengan kapasitas produksi pada Plant 1A Pupuk Kujang sebesar 570.000 ton/ ta- hun urea dan 330.000 ton/tahun amoniak, hadirnya tambahan alokasi penyaluran gas PGN pada Pupuk Kujang ini diharap- kan dapat memenuhi kebutuhan gas se- bagai bahan baku utama yang esien dan penghematan biaya produksi Pupuk Ku- jang. Dengan demikian, dapat mendorong pertumbuhan sektor pupuk dan dukungan terhadap ketahanan pangan nasional da- lam mendukung perekonomian. Direktur Komersial PGN, Faris Aziz meng ungkapkan bahwa saat ini PGN berkomitmen penuh terhadap pemanfaat- an gas bumi yang dapat membantu upaya pemulihan ekonomi akibat dampak dari COVID-19. Maka implementasi Kepmen ESDM 89K/ 2020 dirasa juga menjadi kebi- jakan stimulus agar industri tertentu pene- rima manfaat dapat menggeliat kembali. “Khusus pada industri pupuk, kami berharap dapat memberikan manfaat untuk keberlangsungan produksi pupuk maupun diversikasi produk yang dapat meningkatkan daya saing. Sejalan dengan optimisme Pupuk Kujang dalam mengha- dapi persaingan global dan meningkatkan kualitas produk pupuk untuk petani,” ujar Faris, (24/11/20). Gas bumi menjadi bahan baku utama dalam produksi pupuk bersubsidi jenis urea dan NPK. Esiensi biaya pokok pro- duksi pupuk, juga dapat membantu pe- merintah untuk penghematan anggaran subsidi pupuk yang dibayarkan kepada PT Pupuk Kujang. “Jaminan ketersediaan gas bumi de- ngan harga yang esien, semoga juga da- pat bermanfaat untuk keberlangsungan pabrik Pupuk Kujang dalam menjaga ketersediaan pupuk urea di wilayah Jawa Barat, Banten, dan sebagian Jawa Tengah,” imbuh Faris. Faris menambahkan bahwa dengan penyaluran gas untuk Pupuk Kujang yang berada di area Karawang, juga menanda- kan bahwa infrastruktur PGN sudah dapat menjangkau pemenuhan gas bumi di wi- layah tersebut. Di area Karawang, saat ini PGN telah melayani ±154 komersial & industri di 7 Kawasan Industri dengan total penyaluran gas bumi lebih dari ±72 BBTUD. Sektor pelanggan industri di area Karawang bergerok di sektor tekstil, keramik, kaca, logam dasar, pabrikasi logam, kimia, ma- kanan, kertas, dan lain-lain. Khusus untuk pelanggan industri yang mendapatkan manfaat Kepmen ESDM 89K 2020 di area Karawang, ada sekitar 15 industri dengan alokasi gas sekitar ± 37 BBTUD. “Dari segi infrastruktur, PGN sudah cu- kup mumpuni untuk memperluas layanan gas bumi di area Karawang. Kemudian untuk penyediaan pasokan gas, PGN area Karawang juga sudah siap,” imbuh Faris. Kembali Faris menegaskan, potensi esiensi dari penyaluran gas untuk Pupuk Kujang diharapkan mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian na- sional. Sebagai bagian dari Holding Migas, PGN akan selalu hadir menjadi menjadi bagian dari solusi nyata untuk meng- energize negara dan masyarakat.*** #8083, %+7*-*3*3 ’*3,*3! ’$& (*1850*3 $*6 0+ ’) ’8480 %8/*3, ".0*24+0 DOK PGN FETRY WURYASTI [email protected] L EMBAGA Penjamin Sim- panan (LPS) menurunkan suku bunga penjaminan sebesar 50 basis poin (bps) untuk simpanan dalam rupiah di bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Semen- tara itu, suku bunga valuta asing di bank umum turun 25 basis poin. Sebelumnya, LPS telah menu- runkan tingkat suku bunga penja- minan masing-masing sebesar 25 bps pada September lalu. Dengan demikian, tingkat bunga penjaminan LPS untuk simpanan berjangka bank umum rupiah menjadi 4,5% dan valas menjadi 1%. Sementara itu, un- tuk Bank Perkreditan Rakyat menjadi 7%. Tingkat bunga pen- jaminan tersebut berlaku sejak 25 November 2020 hingga 29 Januari 2021. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengata- kan LPS mendorong penurunan suku bunga kredit melalui sinergi kebijakan di tiap-tiap otoritas. Suku bunga penjaminan harus turun agar suku bunga deposito perbankan turun sehingga mem- berikan ruang yang cukup bagi perbankan dalam mengelola sisi biaya dana (cost of fund). Pada akhirnya bank punya ruang un- tuk menurunkan suku bunga pinjaman. “Sekarang kebijakan di LPS ada- lah lebih agresif, dalam arti tidak akan lambat menurunkan suku bunga penjaminan. Kalau LPS ti- dak turunkan suku bunga segera, biaya dana perbankan tidak tu- run. Akibatnya, suku bunga kredit tidak segera turun,” kata Purbaya dalam webinar Economic Outlook 2021, kemarin. LPS akan terus melakukan pemantauan secara aktif untuk melihat kemungkinan ruang pe- nyesuaian kembali atas tingkat bunga penjaminan LPS sesuai perkembangan suku bunga pa- sar, likuiditas perbankan, kondisi stabilitas sistem keuangan, serta perkembangan perekonomian. Restrukturisasi kredit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa restrukturisasi kredit di perbankan per 26 Okto- ber 2020 sudah mencapai Rp932,4 triliun dengan debitur sebanyak 7,53 juta. Angka tersebut terdiri atas restrukturisasi kredit UMKM sebesar Rp369,8 trilun dengan 5,84 juta debitur dan non-UMKM se- besar Rp562,5 triliun dengan 1,69 juta debitur. Untuk perusahaan pembiayaan, restrukturisasi kredit per 17 No- vember 2020 sudah mencapai Rp181,3 triliun dengan 4,87 juta kontrak yang disetujui. Sementara itu, lembaga keuangan mikro se- besar Rp26,44 miliar dari 32 LKM dan bank wakaf mikro Rp4,52 mi- liar dari 13 BWM. “Angka ini sebenarnya cukup reasonable karena kita sudah perkirakan sebelumnya. Ini ada- lah hal yang biasa terjadi di ne- gara lain juga. Kita meyakini ini akan berakhir pada saat reco- very ekonomi sudah mulai jalan dan para pengusaha sudah bisa mengangsur kembali,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Ketua Umum Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) Sunarso menegaskan pihak perbankan tetap hati-hati dalam mengelola keuangan meski tingkat kredit bermasalah (nonperforming loan/ NPL) masih relatif rendah dan terkendali di tengah pandemi covid-19. Sunarso mengingatkan per- bankan juga harus fokus pada pinjaman berisiko (loan at risk) sehingga tidak bisa hanya meng- gunakan patokan NPL untuk me- lihat dampak dari pandemi dan mengantisipasinya. “Di saat-saat seperti ini, ya, enggak usahlah kita itu terlalu menggebu-gebu mengejar laba. Kalau ada income itu baik, tapi mungkin income itu di-saving atau dicelengin untuk dijadikan ca- dangan. Tidak hanya untuk meng- cover NPL, tetapi juga meng-cover yang potensial menjadi NPL,” tandasnya. (Des/E-1) Bunga Bank Ditekan Turun Perbankan tetap harus berhati-hati mengelola keuangan meski NPL relatif terkendali. ANTARA /ASPRILLA DWI ADHA KERAJINAN AKUARIUM HIAS: Perajin menyelesaikan pembuatan akuarium hias dari frame di Say Galeri, Depok, Jawa Barat, kemarin. Kerajinan akuarium dari frame hiasan dinding tersebut dijual dengan harga Rp250 ribu dan dipasarkan ke berbagai daerah, seperti Yogyakarta, Bandung, Bogor, Solo, dan Jakarta. WAKIL Presiden Ma’ruf Amin ber- harap bank BUMN syariah hasil merger walaupun akan bermain di level korporasi, juga diharapkan tetap bermain di level usaha mikro, yaitu bank wakaf mikro (BWM). Pesan tersebut disampaikan lang- sung oleh Wapres kepada Menteri Ba- dan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam pertemuan keduanya di rumah dinas Wapres di Jakarta, Se- nin (23/11), kata juru bicara Wapres, Masduki Baidlowi, dalam keterangan pers, kemarin. Dalam pertemuan itu, Menteri BUMN melaporkan tindak lanjut rencana penggabungan (merger) tiga bank syariah dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. “Kalau bank syariah yang sudah besar ini, dengan modal Rp220-an triliun sudah bermain di korporat, bukan berarti dia tidak bermain di yang kecil juga. Jadi, tetap bermain di mikro juga. Bahkan, Wapres me- minta supaya bank wakaf mikro juga dibesarkan,” tegas Masduki. Karena itu, lanjutnya, salah satu hal menarik yang dibahas dalam per- temuan ini ialah upaya membesarkan BWM yang telah dioperasikan Bank Syariah Mandiri. Masduki menyebutkan, karena bank wakaf mikro ini banyak dibu- tuhkan umat di bawah, Wapres da- lam pertemuan itu meminta Menteri BUMN untuk mencari model bisnis yang tepat guna mengembangkan bank wakaf mikro yang skala ope- rasionalnya masih kecil agar bisa berjalan dengan baik. “Saat ini, bank wakaf mikro itu sudah ada di 51 titik di berbagai tem- pat. Yang banyak ada di pesantren- pesantren. Nah, itulah yang nanti juga akan dikunjungi Dirut Bank Syariah Mandiri,” jelasnya. Secara terpisah, peneliti ekonomi Syariah dari Centre of Islamic Bank- ing, Economics, and Finance (CIBEF) Fauziah Rizki Yuniarti menyerukan pelaku industri keuangan syariah di Tanah Air segera merespons pertum- buhan signifikan industri syariah. Respons cepat dibutuhkan agar ti- dak kehilangan momentum untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah. (Che/Iam/E-3) MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) un- tuk terus mengoptimalkan berbagai aset negara dalam rangka membantu APBN menghadapi dampak pandemi covid-19. “Lembaga manajemen aset yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Ke- uangan merupakan lembaga yang memiliki dedikasi untuk mengelola aset negara,” kata Sri Mulyani dalam acara Grand Final The Asset Manager 2020 di Jakarta, kemarin. Menkeu menegaskan hal itu harus dilakukan karena dalam mengatasi dampak pandemi, APBN bekerja sa- ngat keras meski terkena tekanan. Tekanan terhadap APBN dapat dili- hat dari realisasi desit yang hingga Oktober 2020 telah mencapai Rp764,9 triliun atau 4,67% dari target dalam Perpres 72/2020 Rp1.039 triliun atau 6,34% dari PDB. Desit 4,67% disebabkan realisasi penerimaan negara yang hanya se- besar Rp1.276,9 triliun dan lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi belanja yang telah mencapai Rp2.041,8 triliun. Sementara itu, kata Sri Mulyani, pengoptimalan fungsi aset negara oleh LMAN akan berimplikasi pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang otomatis mendukung APBN sebagai instrumen countercycli- cal terhadap krisis pandemi. Sri Mulyani menyebutkan jika aset negara lebih produktif dan me- nambah penerimaan pada APBN, itu akan berimplikasi pada bergeraknya perekonomian dan pemberian ban- tuan kepada masyarakat juga lebih banyak. “Dari produktivitas aset bisa diper- oleh penerimaan negara bukan pajak dan ini akan memberikan bantuan yang luar biasa bagi keuangan ne- gara,” ujarnya. Sri Mulyani menyatakan hingga saat ini LMAN mengelola 234 aset milik negara dengan nilai total mencapai sekitar Rp38,49 triliun sehingga harus terus dioptimalkan pemanfaatannya. Untuk dapat mengoptimalkan aset tersebut, Menkeu meminta pengelola aset memiliki ide kreatif dan inovatif, mampu berpikir kritis, serta produk- tif. (Mir/Ant/E-3) Bank Syariah Merger Jangan Lupakan Mikro Bantu APBN, Aset Negara Harus Dioptimalkan AAJI Desak Polisi Usut Hoaks Asuransi PTK Grup dan TPPI Teken Kontrak ASOSIASI Asuransi Jiwa Indo- nesia (AAJI) mengapresiasi langkah tegas aparat hukum kepada pelaku penyebar in- formasi dan berita bohong (hoaks) tentang asuransi. Pasalnya, informasi hoaks yang menyatakan perusahaan asuransi sengaja melakukan penipuan kepada nasabah akan merusak reputasi dan mengganggu bisnis industri asuransi jiwa di Indonesia. Padahal, di tengah pan- demi covid-19 saat ini, peran asuransi sangat penting da- lam memberi proteksi kese- hatan kepada nasabah. Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu mengatakan, indus- tri asuransi jiwa diatur dan dilindungi oleh undang-un- dang (UU). Dalam melakukan proses bisnisnya, perusahaan asuransi juga harus proper dengan berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Industri asuransi diawasi secara ketat oleh OJK seba- gai regulator sehingga ti- dak memungkinkan sebuah perusahaan asuransi bisa menipu nasabahnya. Semua ketentuan ada di polis dan nasabah bisa membatalkan jika tidak setuju,” tutur Togar, kemarin. Sebelumnya, Subdit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap seorang pe- laku penyebar informasi dan berita tidak benar (hoaks) yang merugikan reputasi dan bisnis sebuah perusahaan asuransi nasional. Tersangka berinisial ‘Bob’ tersebut di- tangkap di tempat persembu- nyiannya di salah satu daerah di Sumatra Utara, akhir pekan lalu. (RO/E-2) PT Trans-Pacic Petrochemi- cal Indotama (TPPI) dan PT Pertamina Trans Kontinental (PTK), melalui anak perusa- haannya, yakni PT Peteka Karya Samudera (PKS), me- neken perjanjian kerja sama pemanduan dan penundaan kapal di Terminal Khusus TPPI Tuban. “Kerja sama ini untuk me- nindaklanjuti arahan dari Direktur Utama PT Pertamina agar anak perusahaan di ba- wah Pertamina meningkatkan sinergi,” ucap Presiden Direk- tur & CEO PT TPPI Yulian Dekri, kemarin. Kerja sama untuk sinergi itu, sambung Yulian, untuk mewujudkan visi TPPI menjadi perusahaan petrokimia dan energi kelas dunia serta visi PTK menjadi perusahaan jasa maritim yang terintegrasi de- ngan skala global pada 2026. Lewat kerja sama itu pula, TPPI dapat lebih memfokuskan diri pada bisnis intinya seba- gai produsen petrokimia dan mempercayakan pengelolaan kegiatan di Terminal Khusus TPPI kepada PKS, mengingat PKS merupakan badan usaha pelabuhan yang berpengalam- an dalam bidangnya. “Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan opera- tional excellence serta men- jamin keamanan dan kesela- matan pelayaran di wilayah Terminal Khusus TPPI Tuban,” imbuh Direktur Utama PTK, Nepos MT Pakpahan. Direktur PKS Yulius Siaga Tiawarman menambahkan, kerja sama itu diharapkan da- pat manghasilkan added value bagi kedua belah pihak, meng- ingat PKS merupakan badan usaha pelabuhan di lingkungan Pertamina Grup yang telah ber- pengalaman. (RO/E-2) SEKILAS EKONOMI RABU, 25 NOVEMBER 2020 7

RABU, 25 NOVEMBER 2020 7 SEKILAS AAJI Desak ......duksi pupuk, juga dapat membantu pe-merintah untuk penghematan anggaran subsidi pupuk yang dibayarkan kepada PT Pupuk Kujang. “Jaminan

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RABU, 25 NOVEMBER 2020 7 SEKILAS AAJI Desak ......duksi pupuk, juga dapat membantu pe-merintah untuk...

  • Dengan ini Direksi PT FKS Multi Agro Tbk (“Perseroan”) mengundang para pemegang saham untuk menghadiri RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:Hari/Tanggal : Kamis, 17 Desember 2020Pukul : 14.00 WIB - selesaiTempat : Sampoerna Strategic Square North Tower, The Function Room, Anggrek 5, Lantai 3A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930Mata Acara RUPSLB:1. Persetujuan Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan.

    Penjelasan: Agenda ini diusulkan sehubungan dengan rencana perubahan lokasi usaha atau tempat kedudukan Perseroan. Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan, merupakan perubahan Anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-UndangNo. 40 tahun 2007.

    2. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.Penjelasan: Agenda ini diusulkan dalam rangka penambahan jenis kegiatan usaha baru yang akan mendukung kegiatan usaha utama Perseroan. Hal ini akan dilakukan dengan memasukkan kode

    3. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.Penjelasan: Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan kewajiban penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

    Catatan :1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan ini

    dianggap sebagai undangan.2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB tersebut di atas adalah para pemegang saham

    yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal24 November 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

    3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 serta mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/ POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan, Perseroan dengan ini menyarankan kepada Pemegang Saham untuk menguasakan kehadirannya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT BSR Indonesia. Pemegang Saham dapat mengunduh Surat Kuasa elektronik (e-Proxy). Form e-Proxy dapat diunduh pada eASY.KSEI dengan tautan http://easy.ksei.co.id.Atau penerbitan Surat Kuasa masih dapat dilakukan secara konvensional. Form Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan www.fksmultiagro.com. Surat Kuasa diserahkan kembali kepada Perseroan dengan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor yang masih berlaku dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa dalam RUPSLB namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

    4. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri RUPSLB tersebut di atas diminta untuk menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor yang masih berlaku. Pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy anggaran dasar dan perubahannya terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)

    Emiten melalui KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB.5. Demi tertibnya RUPSLB, para pemegang saham atau kuasanya diharapkan hadir tepat waktu.

    Disarankan untuk hadir 30 menit sebelum RUPSLB dimulai. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang tidak menyerahkan tanda pengenal dan/atau Surat Kuasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, Perseroan berhak menolak kehadirannya dalam RUPSLB ini.

    6. Perseroan menerapkan protokal kesehatan pencegahan COVID-19 untuk para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir, meliputi:a. Kewajiban penggunakan masker. b. Pengukuran suhu tubuh pada meja registrasi. c. Penerapan kebijakan physical distancing.Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman selama RUPSLB dan berhak menolak siapa

    Jakarta, 25 November 2020Direksi Perseroan

    PANGGILANRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)

    PT FKS MULTI AGRO Tbk

    PENGUMUMAN

    Telah hilang Surat Izin Pemakaian tanah a.n. Hendrawan No 50/Kec/1979, No 51/Kec/1979 & No 52/Kec/1979 yg dikeluar-kan oleh Camat Basrah Djahari B.A. tertanggal 27/6/1979, seluruhnya terletak di Pantai Mapur, Sungai Liat, Bangka.

    SEBAGAI komitmen dalam meningkatkan ketahanan energi dan pangan nasional, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai subholding gas PT Pertamina (Persero), melaksanakan penyaluran gas perdana (Gas In) di PT Pupuk Kujang Cikampek. Se-belumnya, telah ditandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PKC sebagai bagian dari Holding PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 31 Agustus 2020 lalu.

    Penyaluran gas PGN ke Pupuk Kujang dilaksanakan pada Selasa, (24/11/20), sei-ring dengan telah selesainya periode Turn Arround Maintenance pada Plant 1A Pupuk Kujang. Alokasi gas PGN yang disalurkan ke Pupuk Kujang sesuai dengan PJBG ya-itu sebesar 12 BBTUD untuk tahun 2020, dan akan meningkat menjadi 25 BBTUD pada tahun 2021 dengan harga USD 6,0 per MMBTU sesuai penugasan pemerintah dalam Kepmen ESDM 89.K/2020.

    Dengan kapasitas produksi pada Plant 1A Pupuk Kujang sebesar 570.000 ton/ ta-hun urea dan 330.000 ton/tahun amoniak, hadirnya tambahan alokasi penyaluran gas PGN pada Pupuk Kujang ini diharap-kan dapat memenuhi kebutuhan gas se-bagai bahan baku utama yang efisien dan penghematan biaya produksi Pupuk Ku-jang. Dengan demikian, dapat mendorong pertumbuhan sektor pupuk dan dukungan terhadap ketahanan pangan nasional da-lam mendukung perekonomian.

    Direktur Komersial PGN, Faris Aziz meng ungkapkan bahwa saat ini PGN berkomitmen penuh terhadap pemanfaat-an gas bumi yang dapat membantu upaya pemulihan ekonomi akibat dampak dari COVID-19. Maka implementasi Kepmen ESDM 89K/ 2020 dirasa juga menjadi kebi-jakan stimulus agar industri tertentu pene-rima manfaat dapat menggeliat kembali.

    “Khusus pada industri pupuk, kami berharap dapat memberikan manfaat

    untuk keberlangsungan produksi pupuk maupun diversifikasi produk yang dapat meningkatkan daya saing. Sejalan dengan optimisme Pupuk Kujang dalam mengha-dapi persaingan global dan meningkatkan kualitas produk pupuk untuk petani,” ujar Faris, (24/11/20).

    Gas bumi menjadi bahan baku utama dalam produksi pupuk bersubsidi jenis urea dan NPK. Efisiensi biaya pokok pro-duksi pupuk, juga dapat membantu pe-merintah untuk penghematan anggaran subsidi pupuk yang dibayarkan kepada PT Pupuk Kujang.

    “Jaminan ketersediaan gas bumi de-ngan harga yang efisien, semoga juga da-pat bermanfaat untuk keberlangsungan pabrik Pupuk Kujang dalam menjaga ketersediaan pupuk urea di wilayah Jawa Barat, Banten, dan sebagian Jawa Tengah,” imbuh Faris.

    Faris menambahkan bahwa dengan penyaluran gas untuk Pupuk Kujang yang berada di area Karawang, juga menanda-kan bahwa infrastruktur PGN sudah dapat menjangkau pemenuhan gas bumi di wi-layah tersebut.

    Di area Karawang, saat ini PGN telah melayani ±154 komersial & industri di 7 Kawasan Industri dengan total penyaluran gas bumi lebih dari ±72 BBTUD. Sektor pelanggan industri di area Karawang bergerok di sektor tekstil, keramik, kaca, logam dasar, pabrikasi logam, kimia, ma-kanan, kertas, dan lain-lain.

    Khusus untuk pelanggan industri yang mendapatkan manfaat Kepmen ESDM 89K 2020 di area Karawang, ada sekitar 15 industri dengan alokasi gas sekitar ± 37 BBTUD.

    “Dari segi infrastruktur, PGN sudah cu-kup mumpuni untuk memperluas layanan gas bumi di area Karawang. Kemudian untuk penyediaan pasokan gas, PGN area Karawang juga sudah siap,” imbuh Faris.

    Kembali Faris menegaskan, potensi efisiensi dari penyaluran gas untuk Pupuk Kujang diharapkan mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian na-sional. Sebagai bagian dari Holding Migas, PGN akan selalu hadir menjadi menjadi bagian dari solusi nyata untuk meng-energize negara dan masyarakat.***

    DOK PGN

    FETRY [email protected]

    LEMBAGA Penjamin Sim-panan (LPS) menurunkan suku bunga penjaminan sebesar 50 basis poin (bps) untuk simpanan dalam rupiah di bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Semen-tara itu, suku bunga valuta asing di bank umum turun 25 basis poin. Sebelumnya, LPS telah menu-runkan tingkat suku bunga penja-minan masing-masing sebesar 25 bps pada September lalu.

    Dengan demikian, t ingkat bunga penjaminan LPS untuk simpanan berjangka bank umum rupiah menjadi 4,5% dan valas menjadi 1%. Sementara itu, un-tuk Bank Perkreditan Rakyat menjadi 7%. Tingkat bunga pen-jaminan tersebut berlaku sejak 25 November 2020 hingga 29 Januari 2021.

    Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengata-kan LPS mendorong penurunan suku bunga kredit melalui sinergi kebijakan di tiap-tiap otoritas.

    Suku bunga penjaminan harus turun agar suku bunga deposito perbankan turun sehingga mem-berikan ruang yang cukup bagi perbankan dalam mengelola sisi biaya dana (cost of fund). Pada akhirnya bank punya ruang un-tuk menurunkan suku bunga pinjaman.

    “Sekarang kebijakan di LPS ada-lah lebih agresif, dalam arti tidak akan lambat menurunkan suku bunga penjaminan. Kalau LPS ti-dak turunkan suku bunga segera, biaya dana perbankan tidak tu-run. Akibatnya, suku bunga kredit tidak segera turun,” kata Purbaya dalam webinar Economic Outlook 2021, kemarin.

    LPS akan terus melakukan pemantauan secara aktif untuk melihat kemungkinan ruang pe-nyesuaian kembali atas tingkat bunga penjaminan LPS sesuai

    perkembangan suku bunga pa-sar, likuiditas perbankan, kondisi stabilitas sistem keuangan, serta perkembangan perekonomian.

    Restrukturisasi kreditOtoritas Jasa Keuangan (OJK)

    mencatat bahwa restrukturisasi kredit di perbankan per 26 Okto-ber 2020 sudah mencapai Rp932,4 triliun dengan debitur sebanyak 7,53 juta. Angka tersebut terdiri atas restrukturisasi kredit UMKM sebesar Rp369,8 trilun dengan 5,84 juta debitur dan non-UMKM se-besar Rp562,5 triliun dengan 1,69 juta debitur.

    Untuk perusahaan pembiayaan, restrukturisasi kredit per 17 No-vember 2020 sudah mencapai Rp181,3 triliun dengan 4,87 juta kontrak yang disetujui. Sementara itu, lembaga keuangan mikro se-besar Rp26,44 miliar dari 32 LKM dan bank wakaf mikro Rp4,52 mi-liar dari 13 BWM.

    “Angka ini sebenarnya cukup reasonable karena kita sudah perkirakan sebelumnya. Ini ada-lah hal yang biasa terjadi di ne-gara lain juga. Kita meyakini ini akan berakhir pada saat reco-very ekonomi sudah mulai jalan dan para pengusaha sudah bisa meng angsur kembali,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

    Ketua Umum Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) Sunarso menegaskan pihak perbankan tetap hati-hati dalam mengelola keuangan meski tingkat kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) masih relatif rendah dan terkendali di tengah pandemi covid-19.

    Sunarso mengingatkan per-bankan juga harus fokus pada pinjaman berisiko (loan at risk) sehingga tidak bisa hanya meng-gunakan patokan NPL untuk me-lihat dampak dari pandemi dan mengantisipasinya.

    “Di saat-saat seperti ini, ya, enggak usahlah kita itu terlalu menggebu-gebu mengejar laba. Kalau ada income itu baik, tapi mungkin income itu di-saving atau dicelengin untuk dijadikan ca-dangan. Tidak hanya untuk meng-cover NPL, tetapi juga meng-cover yang potensial menjadi NPL,” tandasnya. (Des/E-1)

    Bunga Bank Ditekan TurunPerbankan tetap harus berhati-hati mengelola keuangan meski NPL relatif terkendali.

    ANTARA /ASPRILLA DWI ADHA

    KERAJINAN AKUARIUM HIAS: Perajin menyelesaikan pembuatan akuarium hias dari frame di Say Galeri, Depok, Jawa Barat, kemarin. Kerajinan akuarium dari frame hiasan dinding tersebut dijual dengan harga Rp250 ribu dan dipasarkan ke berbagai daerah, seperti Yogyakarta, Bandung, Bogor, Solo, dan Jakarta.

    WAKIL Presiden Ma’ruf Amin ber-harap bank BUMN syariah hasil merger walaupun akan bermain di level korporasi, juga diharapkan tetap bermain di level usaha mikro, yaitu bank wakaf mikro (BWM).

    Pesan tersebut disampaikan lang-sung oleh Wapres kepada Menteri Ba-dan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam pertemuan keduanya di rumah dinas Wapres di Jakarta, Se-nin (23/11), kata juru bicara Wapres, Masduki Baidlowi, dalam keterangan pers, kemarin.

    Dalam pertemuan itu, Menteri BUMN melaporkan tindak lanjut rencana penggabungan (merger) tiga bank syariah dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank

    Syariah Mandiri.“Kalau bank syariah yang sudah

    besar ini, dengan modal Rp220-an triliun sudah bermain di korporat, bukan berarti dia tidak bermain di yang kecil juga. Jadi, tetap bermain di mikro juga. Bahkan, Wapres me-minta supaya bank wakaf mikro juga dibesarkan,” tegas Masduki.

    Karena itu, lanjutnya, salah satu hal menarik yang dibahas dalam per-temuan ini ialah upaya membesarkan BWM yang telah dioperasikan Bank Syariah Mandiri.

    Masduki menyebutkan, karena bank wakaf mikro ini banyak dibu-tuhkan umat di bawah, Wapres da-lam pertemuan itu meminta Menteri BUMN untuk mencari model bisnis yang tepat guna mengembangkan

    bank wakaf mikro yang skala ope-rasionalnya masih kecil agar bisa berjalan dengan baik.

    “Saat ini, bank wakaf mikro itu sudah ada di 51 titik di berbagai tem-pat. Yang banyak ada di pesantren-pesantren. Nah, itulah yang nanti juga akan dikunjungi Dirut Bank Syariah Mandiri,” jelasnya.

    Secara terpisah, peneliti ekonomi Syariah dari Centre of Islamic Bank-ing, Economics, and Finance (CIBEF) Fauziah Rizki Yuniarti menyerukan pelaku industri keuangan syariah di Tanah Air segera merespons pertum-buhan signifikan industri syariah. Respons cepat dibutuhkan agar ti-dak kehilangan momentum untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah. (Che/Iam/E-3)

    MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) un-tuk terus mengoptimalkan berbagai aset negara dalam rangka membantu APBN menghadapi dampak pandemi covid-19.

    “Lembaga manajemen aset yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Ke-uangan merupakan lembaga yang memiliki dedikasi untuk mengelola aset negara,” kata Sri Mulyani dalam acara Grand Final The Asset Manager 2020 di Jakarta, kemarin.

    Menkeu menegaskan hal itu harus dilakukan karena dalam mengatasi dampak pandemi, APBN bekerja sa-

    ngat keras meski terkena tekanan. Tekanan terhadap APBN dapat dili-hat dari realisasi defi sit yang hingga Oktober 2020 telah mencapai Rp764,9 triliun atau 4,67% dari target dalam Perpres 72/2020 Rp1.039 triliun atau 6,34% dari PDB.

    Defi sit 4,67% disebabkan realisasi penerimaan negara yang hanya se-besar Rp1.276,9 triliun dan lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi belanja yang telah mencapai Rp2.041,8 triliun.

    Sementara itu, kata Sri Mulyani, pengoptimalan fungsi aset negara oleh LMAN akan berimplikasi pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang otomatis mendukung

    APBN sebagai instrumen countercycli-cal terhadap krisis pandemi.

    Sri Mulyani menyebutkan jika aset negara lebih produktif dan me-nambah penerimaan pada APBN, itu akan berimplikasi pada bergeraknya perekonomian dan pemberian ban-tuan kepada masyarakat juga lebih banyak.

    “Dari produktivitas aset bisa diper-oleh penerimaan negara bukan pajak dan ini akan memberikan bantuan yang luar biasa bagi keuangan ne-gara,” ujarnya.

    Sri Mulyani menyatakan hingga saat ini LMAN mengelola 234 aset milik negara dengan nilai total mencapai sekitar Rp38,49 triliun sehingga harus terus dioptimalkan pemanfaatannya.

    Untuk dapat mengoptimalkan aset tersebut, Menkeu meminta pengelola aset memiliki ide kreatif dan inovatif, mampu berpikir kritis, serta produk-tif. (Mir/Ant/E-3)

    Bank Syariah Merger Jangan Lupakan Mikro

    Bantu APBN, Aset Negara Harus Dioptimalkan

    AAJI DesakPolisi UsutHoaks Asuransi

    PTK Grup dan TPPITeken Kontrak

    ASOSIASI Asuransi Jiwa Indo-nesia (AAJI) mengapresiasi langkah tegas aparat hukum kepada pelaku penyebar in-formasi dan berita bohong (hoaks) tentang asuransi. Pasalnya, informasi hoaks yang menyatakan perusahaan asuransi sengaja melakukan penipuan kepada nasabah akan merusak reputasi dan mengganggu bisnis industri asuransi jiwa di Indonesia.

    Padahal, di tengah pan-demi covid-19 saat ini, peran asuran si sangat penting da-lam memberi proteksi kese-hatan kepada nasabah.

    Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu mengatakan, indus-tri asuransi jiwa diatur dan dilindungi oleh undang-un-dang (UU). Dalam melakukan proses bisnisnya, perusahaan asuransi juga harus proper dengan berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Industri asuransi diawasi secara ketat oleh OJK seba-gai regulator sehingga ti-dak memungkinkan sebuah perusahaan asuransi bisa menipu nasabahnya. Semua ketentuan ada di polis dan nasabah bisa membatalkan jika tidak setuju,” tutur Togar, kemarin.

    Sebelumnya, Subdit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap seorang pe-laku penyebar informasi dan berita tidak benar (hoaks) yang merugikan reputasi dan bisnis sebuah perusahaan asuransi nasional. Tersangka berinisial ‘Bob’ tersebut di-tangkap di tempat persembu-nyiannya di salah satu daerah di Sumatra Utara, akhir pekan lalu. (RO/E-2)

    PT Trans-Pacifi c Petrochemi-cal Indotama (TPPI) dan PT Pertamina Trans Kontinental (PTK), melalui anak perusa-haannya, yakni PT Peteka Karya Samudera (PKS), me-neken perjanjian kerja sama pemanduan dan penundaan kapal di Terminal Khusus TPPI Tuban.

    “Kerja sama ini untuk me-nindaklanjuti arahan dari Direktur Utama PT Pertamina agar anak perusahaan di ba-wah Pertamina meningkatkan sinergi,” ucap Presiden Direk-tur & CEO PT TPPI Yulian Dekri, kemarin.

    Kerja sama untuk sinergi itu, sambung Yulian, untuk mewujudkan visi TPPI menjadi perusahaan petrokimia dan energi kelas dunia serta visi PTK menjadi perusahaan jasa maritim yang terintegrasi de-ngan skala global pada 2026.

    Lewat kerja sama itu pula, TPPI dapat lebih memfokuskan diri pada bisnis intinya seba-gai produsen petrokimia dan mempercayakan pengelolaan kegiatan di Terminal Khusus TPPI kepada PKS, mengingat PKS merupakan badan usaha pelabuhan yang berpengalam-an dalam bidangnya.

    “Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan opera-tional excellence serta men-jamin keamanan dan kesela-matan pelayaran di wilayah Terminal Khusus TPPI Tuban,” imbuh Direktur Utama PTK, Nepos MT Pakpahan.

    Direktur PKS Yulius Siaga Tiawarman menambahkan, kerja sama itu diharapkan da-pat manghasilkan added value bagi kedua belah pihak, meng-ingat PKS merupakan badan usaha pelabuhan di lingkungan Pertamina Grup yang telah ber-pengalaman. (RO/E-2)

    S E K I L A S

    EKONOMI RABU, 25 NOVEMBER 2020 7