Upload
tanaya
View
84
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Kiprah LPSE Kementerian Agama Dalam Mendukung Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Sejahtera. RAKORNAS LPSE KEMENTERIAN AGAMA RI 201 4. VISI MISI KEMENTERIAN AGAMA. VISI - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Kiprah LPSE Kementerian Agama Kiprah LPSE Kementerian Agama Dalam Mendukung Terwujudnya Dalam Mendukung Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Pemerintahan yang Bersih dan
SejahteraSejahtera
RAKORNAS LPSE KEMENTERIAN AGAMA RIRAKORNAS LPSE KEMENTERIAN AGAMA RI20120144
KEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
VISI MISI KEMENTERIAN AGAMAVISI MISI KEMENTERIAN AGAMA
• VISIVISI““Terwujudnya masyarakat Indonesia yang TAAT BERAGAMA, Terwujudnya masyarakat Indonesia yang TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN.”RUKUN, CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN.”(Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010)(Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010)
• MISIMISI1.1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.2.2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.3.3. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi
agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.4.4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.5.5. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan
berwibawa.berwibawa.
KEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
RUMUS KORUPSIRUMUS KORUPSI
C = M + D – AC = M + D – AC : C : corruptioncorruption
M : M : monopoly powermonopoly powerD : D : discretion by officialsdiscretion by officials
A : A : accountabilityaccountability
(peluang korupsi muncul karena adanya (peluang korupsi muncul karena adanya monopoli kekuasaan, didukung oleh monopoli kekuasaan, didukung oleh
adanya kewenangan untuk mengambil adanya kewenangan untuk mengambil keputusan, namun tidak ada keputusan, namun tidak ada
pertanggungjawaban)pertanggungjawaban)
KEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASAPRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA
KEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
AZAS DAN PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH
a. EFISIEN, BERARTI PENGADAAN BARANG / JASA HARUS DIUSAHAKAN DENGAN MENGGUNAKAN DANA DAN DAYA YANG TERBATAS UNTUK MENCAPAI SASARAN YANG DITETAPKAN DALAM WAKTU SESINGKAT - SINGKATNYA DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN;
KEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
b. EFEKTIF, BERARTI PENGADAAN BARANG / JASA HARUS SESUAI DENGAN KEBUTUHAN YANG LELAH DITETAPKAN DAN DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT YANG SEBESAR-BESARNYA SESUAI DENGAN SASARAN YANG DITETAPKAN;
c. TERBUKA DAN BERSAING BERARTI PENGADAAN BARANG/JASA HARUS TERBUKA BAGI PENYEDIA BARANG/JASA YANG MEMENUHI PERSYARATAN DAN DILAKUKAN MELALUI PERSAINGAN YANG SEHAT DI ANTARA PENYEDIA BARANG/JASA YANG SELARA DAN MEMENUHI SYARAT / KRITERIA TERTENTU BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG JELAS DAN TRANSPARAN.
KEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
d. TRANSPARAN, BERARTI SEMUA KETENTUAN DAN INFORMASI MENGENAI PENGADAAN BARANG/JASA, TERMASUK SYARAT TEKNIS ADMMISTRASI PENGADAAN, TATA CARA EVALUASI, HASIL EVALUASI. PENELAPAN CALON PENYEDIA BARANG/JASA, SIFATNYA TERBUKA BAGI PESERTA PENYEDIA BARANG/JASA YANG BERMINAT SERTA BAGI MASYARAKAT LUAS PADA UMUMNYA ;
e. ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF, BERARTI MEMBERIKAN PERLAKUAN YANG SAMA BAGI SEMUA CALON PENYEDIA BARANG/JASA DAN TIDAK MENGARAH UNTUK MEMBERI KEUNTUNGAN KEPADA PIHAK TERTENTU, DENGAN CARA DAN ATAU ALASAN APAPUN ;
KEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
f. AKUNTABEL, BERARTI HARUS MENCAPAI SASARAN BAIK FISIK, KEUANGAN MAUPUN MANFAAF BAGI KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP SERTA KETENTUAN YANG BERLAKU DALAM PENGADAAN BARANG/JASA.
KEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
ALUR PENGADAAN BARANG/JASAALUR PENGADAAN BARANG/JASA
KPA
PPK
PPHP
ULP
LPSE
1
3
6
9
2
8
45
7
Berdasarkan RUP KPA, PPK membuat dan menyerahkan RPP:a)KAK/Spesifikasi Teknisb)HPSc)Rancangan Kontrak
3
1. Melakukan Telaah RPP:a) KAK/Spesifikasi Teknisb) HPSc) Rancangan Kontrak2. Melaksanakan pelelangan3. Menyerahkan hasil pelelangan
6
Melaporkan Hasil Pemeriksaan kepada PPK
9
Menyerahkan RUP (Awal Tahun)1Membentuk PPHP2
Memeriksa Hasil pekerjaan dan menandatangani BAST Hasil Pekerjaan
8
Menyerahkan SK/data kepanitiaan lelang
4
Memberi akses untuk pelelangan
5
1. Menerbitkan SPPBJ2. Kontrak & Pelaksanaan Pekerjaan3. Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan
7
10
Melaporkan hasil pekerjaan10
KEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya (LPSE):
merupakan unit kerja yang dibentuk oleh Kementerian Agama untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi Kementerian Agama kepada Portal Pengadaan Nasional.
KEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
TUGAS LPSETUGAS LPSE
1. Memfasilitasi Penggunan Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengumumkan rencana umum pengadaan.
2. Memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan
3. Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik.
4. Memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE.
KEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.
KEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
MENGAPA HARUS E-PROC?MENGAPA HARUS E-PROC?
MENGHINDARI TERJADINYA KONTAK LANGSUNG MENGHINDARI TERJADINYA KONTAK LANGSUNG SECARA FISIKSECARA FISIK
Layanan Pengadaan
Secara Elektronik
(LPSE)
Panitia/UnitLayanan
Pengadaan (ULP)
PenyediaBarang/
Jasa
MANUSIA MESIN/SYSTEM
MANUSIA
KEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
PAYUNG HUKUM LPSEPAYUNG HUKUM LPSE
• UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE.UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE.• UU NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KIP.UU NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KIP.• PERPRES NO.70 TAHUN 2012 TENTANG PERPRES NO.70 TAHUN 2012 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERPRES NOMOR 54 TAHUN PERUBAHAN KEDUA PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2010 (Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)2010 (Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
• PERATURAN KEPALA LKPP NO 2 TAHUN 2010 PERATURAN KEPALA LKPP NO 2 TAHUN 2010 TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK.ELEKTRONIK.
• INPRES NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG AKSI INPRES NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2013.TAHUN 2013.
KEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
Struktur Organisasi LPSE Agency Kementerian Agama Struktur Organisasi LPSE Agency Kementerian Agama
Pusat Terdiri dari :Pusat Terdiri dari :• Pengarah : Sekretaris jenderal Pengarah : Sekretaris jenderal • Penanggungjawab: Ka.PinmasPenanggungjawab: Ka.Pinmas• Ketua: Kabid TIKKetua: Kabid TIK• Sekretaris: Kasubid Pengembangan TIKSekretaris: Kasubid Pengembangan TIK• Anggota : Anggota :
– Trainer: 2 orangTrainer: 2 orang– Admin Utama: 1 orangAdmin Utama: 1 orang– Verifikator : 6 orangVerifikator : 6 orang– Helpdesk : 6 orangHelpdesk : 6 orang– Admin Agency Pusat : 10 OrangAdmin Agency Pusat : 10 Orang
LPSE KEMENTERIAN AGAMALPSE KEMENTERIAN AGAMA
KEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
Struktur Organisasi Agency LPSE Pada Kantor Struktur Organisasi Agency LPSE Pada Kantor
Wilayah Kementerian Agama terdiri dari:Wilayah Kementerian Agama terdiri dari:
• Ketua (Kasubbag Informasi dan Humas)Ketua (Kasubbag Informasi dan Humas)
• Anggota : Anggota : – Admin Agency: 1 orangAdmin Agency: 1 orang– Verifikator : 2 orangVerifikator : 2 orang– Helpdesk : 2 orangHelpdesk : 2 orang
LPSE KEMENTERIAN AGAMALPSE KEMENTERIAN AGAMA
KEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
Struktur Organisasi Agency LPSE Pada Struktur Organisasi Agency LPSE Pada
Perguruan Tinggi Negeri terdiri dari:Perguruan Tinggi Negeri terdiri dari:
• Ketua Ketua
• Anggota : Anggota : – Admin Agency: 1 orangAdmin Agency: 1 orang– Verifikator : 2 orangVerifikator : 2 orang– Helpdesk : 2 orangHelpdesk : 2 orang
LPSE KEMENTERIAN AGAMALPSE KEMENTERIAN AGAMA
KEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
LPSE KEMENTERIAN AGAMALPSE KEMENTERIAN AGAMA
KEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
LPSE KEMENTERIAN AGAMALPSE KEMENTERIAN AGAMA
KEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
Jumlah Pengadaan Tahun 2014 Yang Jumlah Pengadaan Tahun 2014 Yang dilaksanakan melalui Agency LPSE Kementerian dilaksanakan melalui Agency LPSE Kementerian AgamaAgama
LPSE KEMENTERIAN AGAMALPSE KEMENTERIAN AGAMA
No Nama Agency Jumlah No Nama Agency Jumlah
1KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. ACEH
27 9 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. BANGKA BELITUNG 6
2KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA UTARA
0 10 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. LAMPUNG 19
3KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA BARAT
11 11 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. BANTEN 16
4KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. JAMBI
1 12 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA D.K.I JAKARTA RAYA 22
5KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. RIAU
3 13 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. JAWA BARAT 37
6KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. KEPULAUAN RIAU
3 14 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. JAWA TENGAH 18
7KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN
19 15 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA D.I. YOGYAKARTA 7
8KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. BENGKULU
20 16 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR 25
KEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
LPSE KEMENTERIAN AGAMALPSE KEMENTERIAN AGAMA
No Nama Agency Jumlah No Nama Agency Jumlah
19KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. NUSA TENGGARA TIMUR
10 31KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. MALUKU UTARA
13
20KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. KALIMANTAN BARAT
26 32KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. PAPUA
0
21KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. KALIMANTAN TENGAH
45 33KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT
0
22KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. KALIMANTAN SELATAN
6 34 UIN SULTHAN SYARIF KASIM RIAU 4
23KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. KALIMANTAN TIMUR
23 35UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
15
24KANWIL KEMENTERIAN AGAMA GORONTALO
10 36UIN SUNAN GUNUNG JATI BANDUNG
3
25KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SULAWESI UTARA
11 37UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
3
26KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SULAWESI TENGAH
30 38UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
7
27KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SULAWESI TENGGARA
13 39 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA 1
28KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SULAWESI SELATAN
31 40UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
0
29KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT
10 41 IAIN SUMATERA UTARA MEDAN 5
30KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. MALUKU
4 42 IAIN IMAM BONJOL PADANG 6
KEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
LPSE KEMENTERIAN AGAMALPSE KEMENTERIAN AGAMA
No Nama Agency Jumlah No Nama Agency Jumlah
43IAIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
0 51 IAIN SURAKARTA 4
44IAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
3 52 IAIN BENGKULU 0
45 IAIN SYEKH NURJATI CIREBON 0 53 IAIN DATOKARAMA PALU 2
46 IAIN WALI SONGO SEMARANG 11 54 IAIN TULUNGAGUNG 1
47 IAIN MATARAM 3 55 IAIN PADANG SIDEMPUAN 5
48 IAIN ANTASARI BANJARMASIN 3 56 IAIN TERNATE 1
49IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
6 57INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
0
50 IAIN AMBON 2
KEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
Yang harus disiapkan agency LPSE Kementerian Agama Yang harus disiapkan agency LPSE Kementerian Agama Kanwil dan Perguruan Tinggi dalam mendukung Kanwil dan Perguruan Tinggi dalam mendukung pelaksanaan barang/jasa secara elektronikpelaksanaan barang/jasa secara elektronik
1.1. Membentuk Tim LPSE AgencyMembentuk Tim LPSE Agency
2.2. Menyiapkan anggaran untuk Operasional LPSE Menyiapkan anggaran untuk Operasional LPSE
3.3. Menyediakan ruangan khusus untuk pelayanan LPSEMenyediakan ruangan khusus untuk pelayanan LPSE
4.4. Menfasilitasi Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) untuk Menfasilitasi Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada awal tahun anggaranawal tahun anggaran
5.5. Mengingatkan ULP untuk tidak memulai lelang sebelum Mengingatkan ULP untuk tidak memulai lelang sebelum RUP di umumkan dan disyahkan oleh KPA. RUP di umumkan dan disyahkan oleh KPA.
6.6. Khusus untuk admin agency, agar ikut memantau jalannya Khusus untuk admin agency, agar ikut memantau jalannya lelang agar sesuai dengan kaidah lelang elektroniklelang agar sesuai dengan kaidah lelang elektronik
LPSE KEMENTERIAN AGAMALPSE KEMENTERIAN AGAMA
KEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
Layout Ruangan LPSELayout Ruangan LPSE
KEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
Pelaksanaan Lelang Tahun 2014 yang belum sesuai Pelaksanaan Lelang Tahun 2014 yang belum sesuai dengan kaidah lelang elektronikdengan kaidah lelang elektronik
Beberapa hal yang menyebabkan lelang dilaksanakan Beberapa hal yang menyebabkan lelang dilaksanakan tidak sesuai dengan kaidah lelang elektronik :tidak sesuai dengan kaidah lelang elektronik :
1.1. Lelang gagal, tetapi panitia tidak menekan tombol Lelang gagal, tetapi panitia tidak menekan tombol pembatalan lelang secara sistem sehingga proses pembatalan lelang secara sistem sehingga proses pengadaan terus berlansungpengadaan terus berlansung
2.2. Lelang di ulang, tetapi panitia mengulang lelang dengan Lelang di ulang, tetapi panitia mengulang lelang dengan membuat lelang baru tidak dengan menekan tombol membuat lelang baru tidak dengan menekan tombol lelang ulang, sehingga lelang yang lama tetap berlansunglelang ulang, sehingga lelang yang lama tetap berlansung
3.3. Lelang selesai akan tetapi panitia tidak menekan tombol Lelang selesai akan tetapi panitia tidak menekan tombol penetapan pemenang, sehingga secara sistem lelang di penetapan pemenang, sehingga secara sistem lelang di anggap selesai tanpa ada pemenang di sistemanggap selesai tanpa ada pemenang di sistem
KEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
Pelaksanaan Lelang Tahun 2014 yang belum sesuai Pelaksanaan Lelang Tahun 2014 yang belum sesuai dengan kaidah lelang elektronikdengan kaidah lelang elektronik
No Nama Paket Pagu Agency
1PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM DAKWAH IAIN AMBON
Rp 4.742.000.000
IAIN AMBON
2Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Lab Dakwah IAIN Ambon
Rp 156.000.000
IAIN Ambon
3Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung (Cleaning Service) IAIN Ambon Tahun 2014
Rp 1.190.000.000
IAIN Ambon
4Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat Lanjutan IAIN Sultan Amai Gorontalo T.A. 2014
Rp 8.509.300.000
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
5Pengawasan Pembangunan Gedung Rektorat Lanjutan IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Anggaran 2014
Rp 235.300.000
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
6Perencanaan Pembangunan Gedung Pendidikan IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Anggaran 2014
Rp 154.600.000
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
7Pengadaan Alat-alat Elektronik FITK IAIN Walisongo Semarang Tahunn 2014
Rp 299.050.000
IAIN Walisongo Semarang
8 Pengadaan Komputer, Printer dan Mesin Absensi Rp
248.400.000 Kanwil Kemenag Prov Sulawesi Selatan
9Pembangunan Gedung 2 RKB MAN Kajuara Kec. Kajuara Kab. Bone
Rp 400.000.000
Kanwil Kemenag Prov Sulawesi Selatan
10 Rehab Berat Ruang Kelas MIN Ajanglaleng Kab. Bone Rp
306.000.000 Kanwil Kemenag Prov Sulawesi Selatan
KEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
Pelaksanaan Lelang Tahun 2014 yang belum sesuai Pelaksanaan Lelang Tahun 2014 yang belum sesuai dengan kaidah lelang elektronikdengan kaidah lelang elektronik
No Nama Paket Pagu Agency
11 Pembangunan 2 Ruang Kelas Baru MIN Pattiro Bajo Rp
360.000.000 Kanwil Kemenag Prov Sulawesi Selatan
12Rehab Berat Ruang Kelas MIN Sailong Kec. Dua Boccoe Kab. Bone
Rp 306.000.000
Kanwil Kemenag Prov Sulawesi Selatan
13 Rehab Berat Ruang Kelas MIN Ulaweng Cinnong Rp
264.660.000 Kanwil Kemenag Prov Sulawesi Selatan
14Rehabilitasi Berat 3 Ruang Kelas MIN Walimpong Kab.Bone
Rp 264.300.000
Kanwil Kemenag Prov Sulawesi Selatan
15PEMBANGUNAN 2 RKB MTsN BUKIT RAYA PEKANBARU
Rp 296.236.000
Kanwil Kemenag Prov Riau
16 REHABILITASI RUANG KELAS MTsN NGEMPLAK Rp
213.200.000 Kanwil Kemenag DIY
17 REHABILITASI RUANG KELAS MTsN SEYEGAN Rp
507.000.000 Kanwil Kemenag DIY
18
Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gedung Perpustakaan 3 Lantai Tahap III/Akhir Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya
Rp 100.000.000
Kanwil Kemenag Prov Kalimantan Tengah
19
Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gedung Pascasarjana 3 Lantai Tahap III/Akhir Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya
Rp 91.646.000
Kanwil Kemenag Prov Kalimantan Tengah
20Pengadaan Cleaning Service UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014
Rp 1.301.360.000
UIN Sunan Kalijaga
TerimaTerima Kasih Kasih