RAKORNAS VI TPID 2015 - ekon.go.id · 19 MENATA TENAGA ASING DI KEGIATAN MENKO ... 645 juta rumah di seluruh dunia. ... orang Amerika dan 89 Juta orang Nigeria untuk

Volume V | Nomor 6 | Edisi Juni 2015 | www.ekon.go. id

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian - Republik Indonesia

injauan konomi & euanganT E KRAKORNAS VI TPID 2015

Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Pembanguna Infrastrukturdan Pembenahan Tataniaga di Daerah

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN

VOLUME V NOMOR 6 EDISI JUNI 2015

DAFTAR ISI

PEMBINA:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

PENGARAH:

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan

Keuangan

KOORDINATOR:

Bobby Hamzar Rafinus

EDITOR:

Edi Prio Pambudi

Puji Gunawan

Ratih Purbasari Kania

ANALIS:

Puji Gunawan, Thasya Pauline, Sri Purwanti,

Susiyanti, Trias Melia, Desi Maola Ayu Saputri

KONTRIBUTOR:

FISIP UI

02

DAFTAR ISI

03 EDITORIAL

Did You Know?

04 INDUSTRI SEPAK BOLA DAN

DAMPAKNYA BAGI NEGARA

KOORDINASI KEBIJAKAN

EKONOMI

07 INLAND FREE TRADE AREA

INFRASTRUKTUR

08 RAWANNYA INFRASTRUKTUR

PERTANIANINDONESIA

LAPORAN UTAMA

12 RAKORNAS VI TPID: ARAHAN

PRESIDEN PADA KEMENTERIAN

13 ARAHAN PRESIDEN RI DALAM

RAKORNAS VI TPID KEPADA

PEMERINTAH DAERAH

FISKAL

15 MENANTI REGULASI KAWASAN

EKONOMI KHUSUS

INVESTASI

17 EASE OF DOING BUSINESS DI

INDONESIA

EKONOMI DOMESTIK

19 MENATA TENAGA ASING DI

INDONESIA

KEGIATAN MENKO

21 SYMPOSIUM NASIONAL CYBER

SECURITY

ENERGI

22 INFRASTRUKTUR MIGAS DI KAWASAN

TIMUR INDONESIA



Semakin kompleksnya produk-produk keuangan, investasi dan perdagangan internasional saat ini

merupakan sumber resiko yang harus dihadapi perekonomian suatu negara. Perbedaan tingkat

pengembalian investasi dan tingkat resiko serta merta dapat membalikkan posisi investasi asing suatu

negara. Turun naiknya harga komoditas juga dapat mempengaruhi ekonomi, terutama untuk negara-

negara yang mengandalkan komoditas sebagai produk ekspornya. Nilai tukar juga memainkan peranan

penting sebagai turbin penarik aliran investasi dan barang/jasa.

Tahun 2014 sampai dengan medio 2015 bisa dikatakan tahun yang sangat tidak menguntungkan bagi

kita. Perlambatan ekonomi global telah mengimbas melalui berbagai transmisi, yang utamanya lewat nilai

tukar dan pedagangan internasional. Perlambatan global yang kini terjadi merupakan imbas dari trend

jangka panjang negara-negara G7 yang melambat secara nominal maupun riil selama periode 1990-

2014. Selain itu, dampak proses transformasi ekonomi Tiongkok dari sebuah negara berbasis investasi

kepada basis konsumsi dalam empat tahun terakhir telah diikuti juga dengan penurunan pertumbuhan

ekonominya. Berbagai pihak memperkirakan kondisi ini belum pulih dalam jangka menengah

mendatang.

.

Dalam mengantisipasi dampak negatif kondisi global ke perekonomian Indonesia, Upaya mitigasi resiko

dan meningkatan ketahanan ekonomi perlu diupayakan bersama-sama antara Pemerintah dan Otoritas

yang ada. Dalam jangka pendek, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dengan kewenangan

fiskal yang dimiliki dapat memberikan „tambahan tenaga‟ baik dalam bentuk insentif pajak maupun dalam

bentuk defisit fiskal yang lebih lebar dalam APBN. Optimalisasi Penerimaan Negara, pengendalian resiko

pinjaman luar negeri neto positif, dan diversifikasi utang pemerintah melalui peningkatan pinjaman

bilateral dan multilateral bisa dijadikan sebagai tameng tambahan untuk menjaga ketahanan fiskal dalam

jangka menengah. Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia untuk menjaga nilai tukar dan tingkat suku

bunga sesuai dengan fundamental ekonomi serta upaya stabilitasi sistem keuangan Otoritas Jasa

Keuangan perlu sama-sama digulirkan untuk mendukung upaya peningkatan ketahanan ekonomi dari sisi

fiskal.

EDITORIAL

03

MERESPON TANTANGAN GLOBAL MELALUI BAURAN KEBIJAKAN



INDUSTRI

SEPAK BOLA

DAN

DAMPAKNYA

BAGI NEGARA

Oleh Susiyanti

Sejak akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an,

sepakbola menjelma menjadi sebuah industri

dengaan profit menjanjikan. Banyak pengamat

menganggap peluncuran Liga Premier Inggris di

masa itu, menjadi tonggak lahirnya industri

sepakbola di Inggris, Eropa, dan bahkan dunia.

Kini, kehadiran Liga Premier Inggris harus diakui

sebagai pendorong ekonomi negeri Ratu

Elizabeth tersebut.

Selama 20an tahun terakhir, siklus pertumbuhan

liga Inggris ini telah berhasil mengembangkan

sepakbola menjadi olahraga yang lebih menarik

dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Di

seluruh dunia, Liga Premier setidaknya disiarkan

di 175 negara dan diperkirakan ditonton oleh

645 juta rumah di seluruh dunia. Penggemarnya

pun terus beragam dan lintas negara.

Laporan Liga Inggris musim 2013/2014

menyebutkan, jumlah penonton perempuan

pada pertandingan liga Inggris meningkat

hampir 23%, termasuk penonton kaun minoritas

kulit hitam sebayak 18%. Fenomena ini dapat

dilihat secara tidak langsung bahwa sepak bola

telah berdampak pada keragaman di negara

tersebut. Tak hanya itu, pertandingan liga Inggris

juga telah membuat perjalanan sebayak 115

orang Amerika dan 89 Juta orang Nigeria untuk

DID YOU KNOW?

04

Foto: organize4results.com

https://blu173.mail.live.com/ol/



http://organize4results.com/2012/04/smart-goals-mean-business/



menyaksikan langsung pertandingan Liga

Premier ini, yang artinya yang mewakili 114%

dan 39% pertumbuhan dari masing-masing.

Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan Liga

Premier Inggris terus merangsang pertumbuhan

ekonomi negara persemakmuran tersebut

melalui berbagai sektor. Industri-industri terkait

seperti industri pembuatan souvenir, industri

pertelevisian melalui hak siar, sektor parwisata,

biro perjalanan seolah digerakan oleh roh Liga

Premier Inggris ini. Termasuk sektor investasi

modal dari asing ke sejumlah klub-klub di Liga

Inggris. Sebuat saja misalnya investasi

£390.000.000 yang dihabiskan Emirates untuk

membangun stadium milik Arsenal atau

£14.700.000 dihabiskan oleh Stoke City pada

Stadion Britannia. Singkatnya sepak bola Inggris

terus memberikan kontribusi yang luar biasa

untuk kehidupan di Inggris dalam banyak hal,

ekonomi, investasi, pajak dan lain sebagainya.

Belum lagi manfaat non-keuangan seperti,

popularitas klub dan daerah-daerah atau kota-

kotanya, kontribusi sosial dengan jumlah

lapangan pekerjaan yang luas dan lain

sebagainya.

Laporan terbaru yang dirilis Ernst & Young

memberikan analisi tentang analisis dampak

ekonomi Liga Inggris menyebutkan bahwa

keberaadan liga ini memberikan kontribusi

sebesar £3,4 milliar untuk PDB Inggris dan

memberikan peluang dukungan lebih dari

100.000 pekerjaan di Inggris. Kontribusi pajak

dari Liga dan klub ini pada pendapatan Inggris

bahkan mencapai £2,4 miliar pada musim

2013/2014. Sebuah angka yang cukup besar

bahkan diperkirakan bisa untuk membayar 90%

gaji polisi di Inggris dan Wales.

Ekonomi Mark Gregory yang mengomentari

laporan EY ini sebagai mana dikutip dalam

sebuah laman portal berita asing mengatakan

"Keberhasilan Premier League, didasarkan pada

kualitas kompetisi sepakbola, telah menciptakan

'siklus pertumbuhan' dan hal ini akan

membantu memastikan bahwa kontribusi yang

signifikan terhadap perekonomian dan

masyarakat Inggris yang akan terus meningkat

di tahun-tahun mendatang. "

Laporan keuangan untuk musim 2014/2015

yang baru saja dirilis dalam Deloitte Annual

Review of Football Finance ( merupakan

gambaran tahunan terkemuka pada keuangan

sepak bola di Eropa) menunjukkan 20 klub Liga

Premier Inggris mendapat pemasukan total

senilai £3,26 miliar (Rp66 triliun), atau

meningkat 29% dari pendapatan di musim

2013/2014. Jumlah pemasukan Liga Premiere

Inggris lebih besar £1,4 miliar (Rp28,3 triliun)

dibanding Bundesliga yang jadi pesaing

terdekatnya. Reuters bahkan menyebutkan

pendapatan Liga Premier Inggris masih lebih

besar dibanding jumlah total pendapatan La Liga

Spanyol ditambah Liga Serie A Italia.

Dampak ekonomi dari Liga Premier secara

keseluruhan merupakan hasil dari efek

gabungan antara pendapatan sentral (sebagian

besar dari penyiaran dan sponsor Liga) dan

pendapatan Klub (sebagian besar dari penjualan

tiket, sponsor klub dan barang dagangan

(souvenir). Namun, keduanya terkait erat,

dengan pendapatan daerah yang muncul

sebagai bagian dari statusnya masing-masing

sebagai Club anggota Liga Premier.

Misalnya saja keberhasilan Swansea City dalam

panggung Premier League yang telah

mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah

tersebut. Dalam sebuah penelitian yang terpisah

sebagaimana menyebutkan bahwa tidak hanya

Swansea yang kini terkenal di seluruh dunia,

bahkan kamar dagang South Wales mencatat

kota-kota yang berada dalam radius 50 sampai

05



100 mil dari Swansea juga mendapatkan

maanfaat dari keberhasilan klub tersebut berlaga

di liga premier inggris.

Faktor lain yang menyebabkan Liga Premiere

Inggris menjadi yang paling kaya di dunia adalah

peraturan pembatasan gaji pemain atau

„Financial Fair Play‟. Peraturan tersebut

membantu klub-klub Inggris mendongkrak

keuntungan mereka menjadi £614 juta di musim

2014/2015, meningkat dari £82 juta di musim

sebelumnya. Dampak lebih jauh, rasio gaji untuk

setiap pendapatan klub-klub Liga Premier

Inggris turun menjadi 58% di musim 2014/2015,

sehingga kombinasi utang klub-klub juga

menurun hingga 6%.

Kedepannya, jumlah pendapatan klub-klub Liga

Premier Inggris diprediksi akan terus meningkat,

apalagi di awal 2015 pengelola Liga Premiere

Inggris sudah menyepakati paket pejualan hak

siar baru, yang notabene, peningkatan

pendapatan klub di musim 2014/2015, dimana

sebesar 78% berasal dari hak siar. Don Jones dari

Sports Business Group (rekanan Deloitte) bahkan

menyebutkan lima liga sepakbola terbesar di

Eropa sulit mendekati nilai pendapatan Liga

Premiere Inggris, apalagi untuk melebihinya.

Bagaimana dengan Indonesia? Industri sepak

bola di Indonesia pada saat ini tampaknya

semakin menggiurkan. Tak heran banyak taipan

yang mulai memasuki industri ini, apalagi

didukung oleh fanatisme suporter yang sangat

besar. Dalam satu musim saja, bisa

menghadirkan lebih dari 100 kali pertandingan.

Namun pada saat ini, kondisi persepakbolaan

profesional di Indonesia memang sedang

mengalami ketidakpastian karena terhentinya

QNB League yang sempat berjalan sekitar dua

kali pertandingan, dari 150 pertandingan yang

direncanakan. Penyebabnya, pemembekukan

PSSI sejak April lalu. Padahal, nilai kerjasama

antara PT Liga dengan BV Sports—pihak yang

memiliki hak komersial dari ISL pada tahun 2013

hingga tahun 2023—mencapai Rp1,5 triliun.

Jika kita flashback ke era-era sebelumnya, liga

sepakbola di Indonesia telah dimulai dari tahun

1994 hingga tahun 1996, namanya Liga Dunhill.

Sebagai sponsor utama dan cukup melekat di

hati masyarakat pecinta bola pada saat itu.

Kemudian dilanjutkan oleh Liga Kansas yang

berlangsung hanya sekitar satu tahun di tahun

1997. Pada tahun 1998, liga sepakbola Indonesia

vakum karena masalah politik dalam negeri yang

tidak menentu sehingga pada akhirnya PSSI

tidak bisa menjaring sponsor. Baru di tahun

berikutnya (1999) PSSI berhasil menggaet

sponsor Bank Mandiri dengan membentuk Liga

Bank Mandiri hingga tahun 2004. Ini adalah kali

pertamanya sponsor yang berasal dari industri

perbankan. Selepas 2004, begulir liga yang

disponsori perusahaan rokok Djarum, dan

menamakan kompetisi sebagai Liga Djarum dari

tahun 2005-2012.

Jika industri sepakbola Eropa (Inggris khususnya)

berdampak cukup besar bagi perekonomian

negara, Indonesia juga bisa menirunya. Dimulai

dari berbagai pembenahan, baik politik,

ekonomi maupun sosial seperti kultur penonton

terutama simpatisan, manajemen klub yang

ditata harus lebih profesional serta pembinaan

pemain dan lain sebagainya sehingga seluruh

sektor ekonomi yang mengelilingi sepak bola

dapat bergerak.

06



[[[

INLAND FREE TRADE AREA Oleh Puji Gunawan

Walaupun selama ini Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong industri

nasional, Namun faktanya hal tersebut belum mampu meningkatkan keunggulan daya saing

Industri lokal dalam perdagangan dunia. Jika dibandingkan negara tetangga di Asia Tenggara.

Indonesia masih tertinggal dalam pemberian kebijakan perdagangan ke pelaku usaha.

Upaya menghasilkan sesuatu yang konkrit untuk peningkatan daya saing industri nasional akan

sangat relevan dengan upaya peningkatan daya saing nasional dalam menghadapi era pasar

bebas kawasan ASEAN di awal tahun 2016. Asean Economic Community tidak hanya

konsekwensi lebih bebasnya aliran barang/jasa dan beberapa profesi yang telah disepakati,

tetapi juga menuntut negara-negara di kawasan meningkatkan daya saing untuk dapat menarik

investasi dan meningkatkan efieiensi.

saat ini, Pemerintah sedang menyusun terobosan baru untuk mendorong keunggulan daya

saing industri, seperti: fasilitas perpajakan untuk mendorong sektor angkutan, pengembangan

pusat logistik berikat, dan inland FTA. Salah satu kebijakan yang sedang disusun, Inland Free

Trade Area (selanjutnya disebut Inland FTA) pada prinsipnya adalah merupakan fasilitas

perdagangan/kepabeanan bagi industri dalam negeri dengan memperlakukan preferensi FTA

untuk proses produksi di dalam wilayah Indonesia. Pengembangan Inland FTA diarahkan kepada

upaya mewujudkan pengaturan perdagangan bebas di dalam negeri, sehingga tercipta produk

yang berdaya saing, melalui upaya peningkatan iklim usaha dan fasilitasi perdagangan yang

terintegrasi dan berkelanjutan dengan memperlakukan preferensi liberalisasi perdagangan

untuk proses produksi di dalam wilayah Indonesia.

Jika melihat peraturan perundangan saat ini, Inland FTA terkait dengan Undang- Undang No.17

Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang Undang No. 4 24 Tahun 2009 tentang Kawasan

Industri; Kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) yang diberikan Pemerintah

dalam bentuk pengembalian bea masuk impor komponen bagi sektor industri tertentu yang

belum bisa diproduksi atau dipenuhi di dalam negeri. Ketiga regulasi tersebut bisa dikatakan

sejalan dengan penerapan Inland FTA bahkan saling melengkapi.

Jika melihat kesesuaiannya dengan arah kebijakan industri dalam rencana strategis Kementeiah

Perindustrian tahun 2015-2019, setidaknya terdapat 10 industri prioritas yang layak

mendapatkan fasilitas Inland FTA. Dengan terobosan kebijakan Inland FTA, bisa dipastikan

Indonesia dapat selangkah lebih maju dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya mengingat

baru Indonesia yang menjajaki pemberian fasilitas ini

KOORDINASI KEBIJAKAN

EKONOMI

07

Foto http://www.cfoinnovation.com



Rawannya

Infrastruktur

Pertanian

Indonesia

Oleh Desi Maola

Kondisi pertanian di Indonesia masih sangat

memprihatinkan dimana Indonesia yang dikenal

sebagai negara agraris dan maju pertaniannya

justru mengimpor makanan pokoknya dari

negara lain padahal di Indonesia sendiri masih

dapat memenuhi kebutuhan beras sendiri.

Terlepas dari beras, namun hasil pertanian lain

pun tak luput dari impor, mirisnya adalah

Indonesia merupakan negara produsen beras

ketiga dunia setelah China dan India dan

kontribusi Indonesia terhadap produksi beras

dunia sebesar 8,5% atau 51 juta ton.

Dukungan infrastruktur pertanian seperti

bendungan, irigasi saluran pertanian bagi

peningkatan produktivitas pertanian nasional

masih sangatlah minim. Kerusakan saluran irigasi

di beberapa wilayah kurang mendapat perhatian

dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Hal

itu dapat dilihat dari rendahnya produktivitas

pertanian dalam akhir-akhir ini. Menjelang

Lebaran tahun ini, ketersediaan pangan menjadi

ancaman halus bagi masyarakat sendiri,

dikarenakan menjelang lebaran biasanya gejolak

kenaikan harga pangan akan terjadi, hal itu yang

menyebabkan kemungkinan besar pangan

menjadi langka.

Pemerintah kembali menegaskan pasokan beras

di dalam negeri masih cukup untuk memenuhi

kebutuhan saat Ramadhan dan Lebaran.

Ketercukupan pasokan itu diperoleh dari data

Kementan soal peningkatan luas tanam padi. Di

jelaskan luas tanam padi pada musim tanam

rendeng (Oktober 2014-Maret 2015) naik

292.781 ha menjadi 8,44 juta ha.

INFRASTRUKTUR

08



Pemerintah diharapkan dapat membuktikan

kepada masyarakat bahwa laju inflasi bisa

terkendali sesuai sasaran dalam APBN-P 2015

yang sebesar 5%. Harga beras dipasaran yang

cenderung tinggi bukan disebabkan kekurangan

produksi, melainkan karena sistem distribusi

yang belum sempurna.

Rencana pemerintah menerbitkan perpres

stabilisasi harga kebutuhan pokok tidak bisa

ditunda-tunda. Tentu tujuannya bukan hanya

saat Ramadhan, melainkan juga untuk jangka

panjang. Ada tiga hal yang bisa dilakukan yaitu

Pertama, menentukan komoditas pangan

pokok. Kedua, instrumen harus komplet, mulai

harga, cadangan, pengendalian ekspor-impor,

hingga jaminan sosial dalam bentuk pangan

bersubsidi. Ketiga, sistem distribusi harus lancar

dan tidak ada pelaku dominan yang bisa

mengekploitasi pasar. Stok beras yang dimiliki

Perum Bulog bertambah menjadi 1,5 juta ton.

Jumlah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan

hingga Desember 2015. Namun, pemerintah

tetap membuka peluang impor beras tahun ini.

Kementerian Pertanian susun Rencana Strategis

(Renstra) 2015-2019 yang ditetapkan melalui

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor

19/Permentan/HK.140/4/2015 pada tanggal 6

April 2015. Ada enam sasaran strategis yang

akan dilakukan untuk mempercepat

pembangunan infrastruktur pertanian di

Indonesia

1. swasembasa padi,

2. jagung, dan kedelai serta

3. peningkatan produksi daging dan gula,

juga

4. peningkatan diversifikasi pangan

Sasaran strategis lainnya adalah peningkatan

komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam

memenuhi pasar ekspor dan subtitor

(pengganti) impor. Kemudian, penyediaan bahan

baku bio industri dan bio energi, peningkatan

pendapatan keluarga petani, dan akuntabilitas

kinerja aparatur negara yang baik. Strategi

utama yang ditempuh diantaranya melalui

peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan

lahan, peningkatan infrastruktur dan sarana

pertanian, serta pengembangan dan perluasan

logistik benih atau bibit.

Restra tersebut diharapkan dapat menjadi

terobosan terbaru dalam perkembangan sektor

pertanian di Indonesia. Ini sebagai perbaikan

program, khususnya dalam peningkatan

produksi padi, jagung dan kedelai dalam bentuk

upaya khusus (Upsus), serta kebutuhan regulasi

yang harus diwujudkan pada 2016 mendatang

Revitalisasi pertanian ditempuh dengan empat

langkah pokok yaitu peningkatan kemampuan

petani dan penguatan lembaga pendukungnya,

pengamanan ketahanan pangan, peningkatan

produktivitas, produksi dan daya saing produk

pertanian dan perikanan serta pemanfaatan

hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung

produksi pangan. Untuk tetap mempertahankan

dan meningkatkan peran tersebut, sektor

pertanian menghadapi berbagai perubahan

sebagai akibat dari globalisasi yaitu semakin

terbukanya pasar dan meningkatnya persaingan,

meningkatnya tuntutan kebijakan pertanian

yang berlandaskan mekanisme pasar (market

oriented policy) dan semakin berperannya selera

konsumen (demand driven) dalam menentukan

aktivitas di sektor pertanian.

Tantangan pertama dalam sektor pangan di

Indonesia adalah tingginya pertumbuhan

penduduk di Indonesia yang menurut Asian

Developent Bank (ADB 2014) akan mencapai

1.4% dari penduduk dunia pada 2030. Hal ini

berimplikasi pada peningkatan kuantitas

permintaan akan pangan di masa mendatang. Di

09



sisi lain, jumlah kelas menengah (middle-income

class) juga mengalami kenaikan hingga dua kali

lipat dalam 10-15 tahun ke depan. Hal ini

mengakibatkan permintaan pangan yang

berkualitas meningkat. Sebaliknya, produksi

pertanian tidak mengalami peningkatan

walaupun pengeluaran di sektor tersebut

mengalami peningkatan yang drastis, dari 3% di

2001 menjadi 6% di 2008.

Hal ini mengisyaratkan bahwa ketergantungan

pangan dan pertanian dari negara lain harus

dikurangi, mengingat kenaikan harga tersebut

akan merugikan neraca perdagangan negara jika

banyak tergantung pada impor. Berkembangnya

sektor pangan dan pertanian juga akan

berdampak pada bertambahnya lapangan

pekerjaan di pedesaan dan berkurangnya angka

kemiskinan.

Berikut langkah-langkah pengembangan sektor

pangan dan pertanian, antara lain :

1. Perbaikan rantai nilai (value chain)

produk pangan dan pertanian;

2. Reformasi kebijakan dukungan langsung

kepada Petani, mencakup riset dan

pengembangan, teknologi, dan

penyuluhan;

3. Perbaikan Skala ekonomi pangan dan

pertanian;

4. Memperbaiki investasi sektor pertanian;

5. Perbaikan supply response petani, dan;

6. Perbaikan pada isu-isu energi,

infrastruktur, ketenagakerjaan,

pertanahan dan keterpaduan

pemerintah pusat-daerah;

Sumber : Kementerian Pertanian, Asosiasi

Pengusaha Indonesia

10



L A P O R A N U T A M A

RAKORNAS VI TPID 2015: ARAHAN PRESIDEN KEPADA KEMENTERIAN

ARAHAN PRESIDEN KEPADA DAERAH/UMUM



Rakornas VI TPID 2015:

Arahan Presiden kepada

Kementerian

Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian

Inflasi Daerah (Rakornas TPID) ke VI telah

dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2015 di

Jakarta. Kegiatan yang diselenggarakan bersama

antara Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan

Bank Indonesia selaku Kelompok Kerja Nasional

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Pokjanas TPID)

ini diikuti oleh 432 TPID dari 34 provinsi dan 398

kabupaten/kota.

Penyelenggaraan Rakornas merupakan wadah

strategis untuk merumuskan strategi

pengendalian inflasi di daerah, dalam rangka

mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional.

Oleh karena itu, Presiden menyampaikan

beberapa arahan, baik kepada

Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah, serta

arahan umum. Berikut enam poin arahan

Presiden kepada Kementerian/Lembaga dalam

rangak pengendalian inflasi ke depan.

Pertama, revitalisasi peran Bulog sebagai

penyangga yang tidak hanya dilakukan untuk

komoditas beras tetapi juga untuk komoditas

pangan lainnya. Revitalisasi ini penting agar

dapat melindungi baik petani saat panen raya

maupun konsumen saat pasokan pangan

menipis. Dengan demikian, diharapkan Bulog

dapat berperan optimal dalam menunjang

stabilisasi harga.

Kedua, penguatan Peran KPPU di Pusat

maupun Daerah agar melakukan pengawasan

terhadap pelaku usaha komoditas pangan.

Dalam hal stabilisasi harga di daerah, KPPU

dapat berperan aktif dalam rangka mencegah

penimbunan barang.

Ketiga, Kapolri dan Jaksa Agung agar

memerintahkan jajaran dibawahnya untuk

bekerjasama dengan TPID untuk turut

melakukan pengawasan dan mencegah aksi-

aksi penimbunan atau spekulasi. Saat ini,

koordinasi TPID dengan pihak Kepolisian pada

dasarnya sudah berjalan dan strategis untuk

mencegah terjadinya kelangkaan barang akibat

penimbunan.

Keempat, Kejaksaan Agung dan aparat

penegak hukum lainnya agar tidak

menjadikan kebijakan daerah dalam

stabilisasi harga sebagai objek pemeriksaan

hukum. Hal ini strategis untuk dilakukan agar

Kepala Daerah dapat lebih berani dalam

menggunakan anggaran untuk program-

LAPORAN UTAMA

Foto: www.merdeka.com

oleh Trias Melia

12



Arahan PRESIDEN

DALAM RAKORNAS VI

TPID KEPADA

PEMERINTAH DAERAH

oleh Puji Gunawan

program terkait stabilisasi harga, misalnya untuk

pembangunan infrastruktur konektivitas.

Kelima, Pemerintah Pusat akan menginisiasi

dan mengembangkan pasar lelang komoditas

pangan di sejumlah daerah. Pengembangan

pasar lelang komoditas memiliki peran penting

untuk melindungi petani dengan

memperpendek mata rantai perdagangan.

Keenam, Pemerintah Pusat akan menjajaki

besaran penambahan transfer ke daerah yang

dikaitkan dengan upaya daerah dalam

menjaga stabilisasi harga mulai tahun 2016.

Kenaikan transfer daerah dan dana desa di tahun

2016 sudah diakomodasi di dalam RAPBN 2016

yang rencananya akan dialokasikan lebih besar

dari anggaran belanja Kementerian/lembaga.

Keenam arahan Presiden tersebut akan

ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan

pihak-pihak terkait di dalam forum Tim

Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) dan

Pokjanas TPID. Dengan terciptanya koordinasi

yang baik antar sektor yang terkait, maka

diharapkan sasaran inflasi nasional yang lebih

rendah, yaitu sebesar 4±1% pada tahun 2015-

2017 dan 3 ,5±1% pada 2018, dapat tercapai

LAPORAN

UTAMA

Selain membuka dan memimpin jalannya rapat Rapat

Koordinasi nasional Tim Pengendalian inflasi Daerah

(selanjutkan disebut Rakornas TPID) pada tanggal 27 Mei

2015, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan

kepada Pemerintah Daerah dalam pengendalian Inflasi daerah

dengan rincian sebagai berikut :

1. Wajib membentuk TPID sebagai wadah koordinasi

kebijakan stabilisasi harga di daerah.

Hal ini didasari fakta bahwa Inflasi nasional dibentuk oleh

sekitar 79,85% inflasi daerah (di luar Jakarta) dan

merupakan hasil agregasi dari inflasi sejumlah 82 kota di

Indonesia. Di sisi yang lain sudah terdapat beberapa

kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Pemerintah

Daerah berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, yang terkait secara langsung

maupun tidak langsung dengan Pengendalian inflasi

daerah.

2. Semakin cermat mengindentifikasi komoditas-

komoditas yang memiliki pengaruh besar dalam

mendorong inflasi

Upaya identifikasi sangat terkait dengan kapasitas

produksi dan ketersediaan yang masih minim dan

masalah rantai pasokan komoditas pangan yang belum

efisien. Forum TPID yang terdiri dari berbagai unsur

kelembagaan, termasuk Kantor Perwakilan Bank

Indonesia di daerah dapat memainkan peran penting

dalam proses ini

13



.

3. Memberikan dukungan penuh bagi percepatan

pembangunan infrastruktur pangan seperti irigasi

dan bendungan, serta infrastruktur distribusi.

Tantangan pengendalian inflasi secara spesifik

berkaitan erat dengan keterbatasan infrastruktur

pertanian, maraknya alih fungsi lahan pertanian, dan

keterbatasan konektivitas antar daerah. Peran

Pemerintah Daerah dalam mempercepat

pembangunan infrastruktur perlu terus ditingkatkan,

melalui dukungan kebijakan dan komitmen

pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan waktu.

4. Menggerakkan pertanaman cabe di

pekarangan/halaman rumah dan memperkuat

komunikasi dan kerjasama baik antar kepala

daerah baik di tingkat Provinsi maupun

Kabupaten/Kota

5. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk

stabilisasi harga

Berdasarkan Pembagian urusan dan kewenangan

dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, utamanya yang terkait dengan upaya menjaga

keterjangkauan harga dan pengendalian inflasi di

daerah , maka sesuai prinsip money follow function,

Pemda seharusnya tidak perlu ragu dalam koordinasi

pengalokasian anggaran terkait maupun dalam

koordinasi penggunaannya.

6. TPID bersama-sama dengan aparat penegak

hukum agar secara intensif melakukan

pemantauan langsung di lapangan

Untuk mengendalikan Inflasi daerah yang dipicu oleh

struktur pasar yang belum sempurna dan distorsi

seperti Penimbunan, penyelundupan dan

penyalahgunaan atas komoditas pokok dan penting,

tentunya TPID perlu melakukan koordinasi intensif

dengan aparat penegak hukum setempat.

14



Telah enam tahun berlalu sejak pembentukan

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia

melalui UU No. 39 Tahun 2009 tentang

Kawasan Ekonomi Khusus. Delapan Kawasan

Ekonomi Khusus telah ditetapkan melalui

peraturan pemerintah, di antaranya KEK Sei

Mangkei, KEK Tanjung Api-Api, KEK Tanjung

Lesung, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan,

KEK Mandalika, KEK Bitung, KEK Palu, dan KEK

Morotai. Namun hingga kini, regulasi yang

mengatur pemberian fasilitas dan kemudahan

bagi pelaku usaha di KEK belum rampung

ditetapkan.

Fasilitas dan Kemudahan

Mengacu pada definisi dalam UU No. 39

Tahun 2009, KEK adalah kawasan dengan batas

tertentu dalam wilayah hukum Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan

untuk menyelenggarakan fungsi

perekonomian dan memperoleh fasilitas

tertentu. Kawasan yang memiliki keunggulan

geoekonomi dan geostrategis perlu

dipersiapkan untuk meningkatkan penanaman

modal dalam rangka memaksimalkan kegiatan

industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi

lainnya yang bernilai ekonomi tinggi. Dengan

demikian fasilitas yang diberikan pada KEK

ditujukan untuk meningkatkan daya saing agar

lebih diminati oleh penanam modal.

Fasilitas yang diberikan pada KEK berupa

failitas fiskal maupun non fiskal sebagaimana

dijabarkan dalam tabel berikut ini:

No Insentif Perlakuan di KEK

Fasilitas Fiskal

1 Tax Allowance

Diberikan kepada perusahaan

dan individu yang berada di

KEK

2 PPN dan PPnBM Dibebaskan untuk barang

kena pajak

3 Bea Masuk Penangguhan untuk barang

impor ke KEK

4 Cukai

Dibebaskan untuk barang

mentah dan barang penolong

untuk tujuan produksi.

5 Pajak dalam Rangka

Impor (PDRI) Tidak Dipungut

6 Pajak Bumi dan

Bangunan

Pengurangan sesuai dengan

aturan yang berlaku

Fasilitas Non Fiskal

1 Dukungan Pemerintah

Daerah

Pengurangan Pajak dan

Restribusi Daerah; Komitmen

untuk pengoperasian

administrator KEK

2 Ketenagakerjaan

Izin mempekerjakan tenaga

asing yang mempunyai

jabatan sebagai direksi/

komisaris;

Dewan Pengupahan, Forum

serikat pekerja/buruh, dan

Lembaga Kerjasama Tripartit

(LKS)

3 Imigrasi

Kemudahan & Keringanan

Imigrasi bagi orang asing

pelaku bisnis

4 Hak Atas Tanah dan

Pembebasan Lahan

Bagi Badan Usaha yang telah

memperoleh tanah di lokasi

akan diberikan hak atas tanah

5 Perizinan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP); Kemudahan dan

Keringanan untuk bidang

perizinan usaha, kegiatan

usaha, perindustrian,

perdagangan, kepelabuhan

FISKAL MENANTI REGULASI

KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Oleh Thasya Pauline

15



Kepastian Hukum bagi Kepastian Usaha

Pembentukan KEK tentu diharapkan

mempunyai peran untuk menarik investasi

sebesar-besarnya, menciptakan lapangan

kerja, meningkatkan kegiatan ekonomi daerah,

dan daya saing produk unggulan daerah

sehingga dapat bersaing di dunia

internasional. Penciptaan iklim investasi yang

kondusif membutuhkan kepastian hukum,

kepastian komitmen dan konsistensi kebijakan.

Hal ini akan menciptakan lingkungan yang

membuat semua pihak merasa pasti dalam

mengambil keputusan (kebijakan).

Payung hukum yang jelas bagi pemberian

fasilitas dan kemudahan fiskal maupun non

fiskal harus segera ditetapkan. Jangan sampai

undang-undang KEK yang sudah ada yang

menyiratkan berbagai kebijakan fiskal akan

berbeda implementasinya dengan realisasi di

lapangan atau malah kemudian tidak selaras

dengan undang-undang perpajakan itu sendiri,

termasuk berbagai peraturan daerah seperti

retribusi daerah. Apalagi dari delapan KEK

yang sudah ditetapkan, dua KEK yaitu Sei

Mangkei dan Tanjung Lesung telah siap

beroperasi.

Belum rampungnya payung hukum terkait

fasilitas dan kemudahan terutama fasilitas

fiskal bisa jadi dikarenakan kehati-hatian

pemerintah agar regulasi yang digulirkan tidak

menimbulkan kerugian bagi negara. Jika

fasilitas fiskal terutama dalam hal pembebasan

pabean maupun keringanan perpajakan

diberikan, dikhawatirkan akan ada potential

loss penerimaan dari sektor pajak. Namun hal

ini jangan diinterpretasikan sebagai suatu

keengganan dari pemerintah untuk

memberikan fasilitas ini sepenuhnya, karena

kemungkinan berkurangnya penerimaan

negara dari sektor perpajakan dalam hal ini

sifatnya jangka pendek. Dalam jangka panjang

justru manfaat yang didapat akan lebih banyak

dengan tingginya minat investor yang akan

menyerap banyak tenaga kerja. Yang

kemudian akan mendorong pertumbuhan

ekonomi di kawasan ini dan pada gilirannya

akan meningkatkan potensi penerimaan pajak.

Rancangan Peraturan Pemerintah menjadi

produk hukum yang dinantikan agar ada

kejelasan detil dan besaran dari insentif fiskal

yang akan diberikan bagi pengusaha dalam

KEK, termasuk kejelasan pemberlakuan insentif

non-fiskal. Tentunya saat ini investor

menantikan terobosan dari pemerintah

utamanya dalam hal fasilitas dan kemudahan

sebagai suatu insentif yang membuat kawasan

ekonomi khusus menjadi sesuatu yang

istimewa.

Referensi: kek.ekon.go.id, Kajian CSIS tentang

Kawasan Ekonomi Khusus.

16

Foto: kek.ekon.go.id



Survei Ease of Doing Business (EODB) atau Indeks Kemudahan Berbisnis pada tahun 2015 masih

menempatkan Indonesia pada peringkat 114. Meskipun telah terjadi peningkatan 3 peringkat

dibandingkan tahun 2014, namun peringkat tersebut masih tergolong rendah, jauh di bawah negara-

negara tetangga seperti Malaysia (peringkat 18), Filipina (peringkat 95), bahkan rata-rata kemudahan

berusaha di kawasan Asia Timur dan Pasifik (peringkat 92).

Indeks Kemudahan Berbisnis adalah sebuah indeks yang dibuat oleh Bank Dunia. Peringkat yang tinggi

menunjukkan peraturan untuk berbisnis yang lebih baik (biasanya lebih sederhana), dan kuatnya

perlindungan atas hak milik. Penelitian empiris yang didanai oleh Bank Dunia untuk membuktikan

manfaat dari dibuatnya indeks ini, menunjukkan bahwa efek dari perbaikan berbagai peraturan terhadap

pertumbuhan ekonomi sangat besar

Indikator memulai usaha, perizinan terkait pendirian bangunan, serta pendaftaran properti merupakan

indikator yang terkait langsung dengan daya saing kemudahan berusaha di daerah pemeringkatan

kemudahan berusaha daerah, semakin memacu daerah untuk memperbaiki iklim investasinya.

Bagaimanapun, semakin baik kemudahan berusaha di suatu daerah, semakin meningkat pula investasi di

daerah tersebut yang pada akhirnya berimplikasi terhadap penyerapan tenaga kerja. Doing Business

mempelajari peraturan-peraturan usaha dari perspektif perusahaan perseroan terbatas kecil dan

menengah di dalam negeri.

Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menganalisa hasil-hasil ekonomi dan mengidentifikasi

reformasi-reformasi mana yang telah berhasil, di mana dan mengapa reformasi tersebut dapat berhasil.

Bidang-bidang lain yang penting bagi usaha-seperti kedekatan suatu negara dengan pasar-pasar yang

berukuran besar, mutu layanan prasarana (selain dari layanan-layanan yang berkaitan dengan

perdagangan lintas batas), keamanan properti terhadap pencurian dan perampasan, transparansi dalam

proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, kondisi-kondisi makroekonomi atau kekuatan dari

lembaga-lembaga dasar tidak dikaji secara langsung oleh EODB

Terlepas masih rndahnya peringkat EODB Indonesia tahun 2015, Indonesia tercatat sebagai negara yang

konsisten melakukan reformasi EODB sejak 2007, sehingga termasuk 24 negara teratas yang melakukan

reformasi di 3 indikator atau lebih. BKPM telah melaporkan langsung upaya perbaikan tersebut kepada

IFC-World Bank di Washington DC pada bulan Juni 2015. Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan:

INVESTASI

EASE OF DOING BUSINESS DI INDONESIA

oleh Puji Gunawan

17

https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Dunia



NO INDIKATOR EODB UPAYA PERBAIKAN

2015 PENERAPAN DI 2016

1 Starting a business

(indikator memulai usaha) 10 prosedur, 52.5 hari 7 prosedur, 9.2 hari

2 Dealing with construction permit

(indikator perizinan terkait mendirikan angunan) 17 prosedur, 202 hari 10 prosedur, 149 hari

3 Registering property

(pendaftaran property) 5 prosedur, 25 hari 5 prosedur, 11 hari

4 Getting electricity

Indikator penyambungan listrik 5 prosedur, 94 hari 4 prosedur 35 hari

5 Paying taxes and assurance

(pembayaran pajak dan kepastiannya) 65 payments 43 payments

6 Enforcing contract

penegakan kontrak

40 prosedur, 460 hari,

dengan rata-rata biaya USD

118,1% biaya claim

3 prosedur, 56 hari, tanpa biaya

7 Resolving Insolvency

(proses penyelesaian bankrupt)

23 bulan, dengan baya 20-

22% dari total nilai aset

11 bulan dengan baya 5,08% dari

total nilai asset

(SUMBER : BKPM, 2015)

Upaya sitematis pebaikan peringkat EODB sudah merupakan komitmen Pemerintah Indonesia. Jika

melihat perkembangan peringkatnya, maka masing masing indikatornya dapat digambarkan telah

bergerak dinamis, yang secara umum bergerak kearah yang lebih baik, kecuali kriteria protecting minority

investor yang sempat turun di tahun 2013.

(SUMBER : WWW.DOINGBUSINESS.ORG, 2015)

Upaya peningkatan peringkat EODB secara berkelanjutan tentunya merupakan pekerjaan bagi semua

pihak. Kondisi ke depan, seperti dimulainya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2016,

seharusnya dapat dijadikan sebagai „kondisi yang memaksa‟ kita untuk melakukan upaya lebih keras. MEA

tidak hanya membawa konsekwensi lebih leluasanya pergerakan barang/jasa dan tenaga kerja untuk

profesi tertentu di kawasan ASEAN, tetap juga menciptakan kompetisi daya saing dalam menarik

investasi.

Pemerintah Daerah juga memiliki peran strategis untuk perbaikan daya saing dan penciptaan iklim

investasi. Ketersediaan tenaga kerja, daya beli masyarakat yang terjaga, kondisi infrastruktur, inflasi daerah

yang terkendali, kondisi keamanan yang kondusif serta peraturan daerah yang „investor friendly’ adalah

sebagian area yang dapat diupayakan oleh Kepala Daerah. Undang-undang nomor 23 tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah sudah membagi secara jelas kewenangan yang dilimpahkan.

18

http://www.doingbusiness.org/



Menata

Tenaga Asing

di

Indonesia

oleh Susiyanti

Pemerintah memperbaharui regulasi tentang

penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia

yang tertuang dalam Permenaker No. 16 tahun

2015 tentang Tata cara Penggunaan Tenaga

Kerja Asing. Permenaker yang ditandatangani 29

Juni tersebut, langsung berlaku saat itu juga.

Munculnya peraturan baru ini sekaligus merevisi

dan menggantikan peraturan sebelumnya yakni

Permenakertrans No. 12 tahun 2013 tentang

Tata Cara Penggunaan Tenaga Asing. Dalam rilis

yang dikeluarkan kementerian tenaga kerja dan

transmigrasi, aturan baru ini merupakan langkah

untuk meningkatkan pengendalian tenaga kerja

asing termasuk juga peningkatan pelayanan dan

perlindungan terhadap tenaga kerja asing.

Permenaker No. 16 tahun 2015 ini, menurut

Kemenaker Hanif Dhakiri sangat penting

keberadaannya. Mengingat regulasi yang ada

sebelumnya, dirasa tidak sesuai lagi dengan

perkembangan dan perubahan-perubahan yang

terjadi saat ini. Termasuk di dalamnya adalah

iklim investasi yang ingin dibangun oleh

pemerintah saat ini.

Terkait dengan substansi dari pengaturan yang

termuat dalam permenaker yang baru dan

menjadi pembeda dengan regulasi sebelumnya

adalah terkait kewajiban yang dibebankan

kepada pemberi kerja TKA (Tenaga Kerja Asing).

Permen baru, mewajibkan pemberi kerja wajib

melakukan penyerapan tenaga kerja WNI

sekurang-kurangnya 10 orang untuk

penggunaan satu orang TKA.

Aturan lain adalah permohonan Rencana

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan

Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang

dapat dilakukan secara online termasuk

perpanjangan IMTA yang dilakukan oleh

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi

atau Kabupaten/Kota wajib mendapatkan

rekomendasi dari Dinas Provinsi atau Dinas

Kabupaten/Kota.

Peraturan yang baru juga menyebutkan bahwa

TKA yang sudah bekerja lebih dari enam bulan

harus memiliki NPWP dan ikut dalam

kepesertaan jaminan sosial nasional. Tenaga

kerja asing juga disyaratkan memiliki bukti polis

asuransi pada asuransi yang berbadan hukum

Indonesia.

Transfer teknologi dan keahlian juga menjadi hal

yang dibahas dalam peraturan baru ini.

Peraturan ini mewajibkan tenaga kerja asing

untuk melakukan transfer teknologi dan

membuat surat pernyataan wajib mengalihkan

keahliannya kepada TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

pendamping yang dibuktikan dengan laporan

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Aturan baru juga mengatur tentang masa

berlaku IMTA dimana masa berlaku IMTA untuk

TKA yang menduduki jabatan sebagai anggota

direksi, anggota komisaris atau anggota

pembina, anggota pengurus dan anggota

pengawas paling lama dua tahun dan dapat di

perpanjang. Adapun penambahan pengaturan

dalam regulasi ini bahwa IMTA dapat digunakan

sebagai dasar penerbitan persetujuan visa,

pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal

Terbatas (ITAS), alih status Izin Tinggal

Kunjungan (ITK) menjadi ITAS, alih status ITAS

menjadi ITAP (Izin Tinggal Tetap) dan

EKONOMI DOMESTIK

19



perpanjangan ITAP, serta IMTA untuk wilayah

Perairan digunakan sebagai dasar untuk

mengeluarkan izin berlayar dari instansi yang

bertanggung jawab di bidang Perhubungan.

Selain itu, dalam regulasi baru ini juga diatur

terkait izin mempekerjakan TKA untuk pekerjaan

bersifat sementara, pekerjaan darurat dan

mendesak, kawasan ekonomi khusus dan

kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan

bebas, wilayah perairan, pemandu

nyanyi/karaoke, dan pemegang izin tinggal

tetap. Berdasarkan regulasi baru ini, pembayaran

Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja

Asing (DKP-TKA) sebesar US$100 per

jabatan/bulan yang dibayarkan dimuka dan

harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam

rupiah.

Meski demikian, permenaker yang baru ini justru

memuat beberapa kelemahan seperti

penghapusan syarat penggunaan bahasa

Indonesia bagi tenaga kerja asing. Syarat ini

dinilai banyak kalangan justru melonggarkan

pekerja asing yang masuk ke Indonesia. Namun,

Menaker Hanif Dhakiri mengatakan pemerintah

memiliki pertimbangan tersendiri dalam

penghapusan syarat bahasa Indonesia bagi

tenaga kerja asing ini. Kebijakan tersebut

menurutnya bertujuan untuk melancarkan arus

investasi asing ke Indonesia sehingga mampu

menumbuhkan lapangan kerja di tanah air.

Dengan syarat-syarat yang lebih detail dan

pasal-pasal yang lebih rinci dalam peraturan

yang baru, maka peraturan baru ini menjadi

sistem kendali yang kuat dalam pengaturan

tenaga kerja asing di Indonesia.

Alasan kuat pemerintah dalam memperbaharui

aturan tenaga kerja asing salah satunya karena

aturan lama yang dinilai sudah tidak sesuai lagi

dengan perkembangan jaman. Indonesia

memang bukan satu-satunya yang menghadapi

persoalan tenaga asing. Sejumlah negara lain

pun melakukan hal yang sama, contohnya

Singapura.

Dalam sebuah makalah yang ditulis Yap Mui

Teng tentang sistem pengaturan tenaga kerja

asing di Singapura, Yap menyajikan data terkait

peningkatan jumlah tenaga kerja asing di negeri

singa tersebut yang terus meningkat dari tahun

ke tahun. Sepanjang 1999-2009, jumlah pekerja

asing di Singapura meningkat dari 30,1%

menjadi 35,2%. Jumlah tenaga kerja asing di

Singapura bahkan tidak berhenti di angka

tersebut di atas. Dari laporan sejumlah media

asing, tahun 2013 jumlah tenaga kerja asing di

Singapura jumlahnya mencapai 42,9 persen.

Oleh karena itu, Singapura terus berupaya untuk

membatasi pekerja asing dengan serangkaian

kebijakan termasuk merevisi aturan-aturan

dalam mempekerjakan tenaga asing.

Secara umum, Singapura memberikan syarat

yang berbeda pada dua jenis pekerja asing,

tenaga terampil/profesional/pengusaha/investor

dan tenaga kerja kurang terampil, di negara

tersebut. Aturan ketat diberlakukan untuk kedua

jenis tenaga kerja asing tersebut.

Belakangan, Singapura juga melakukan

pembatasan dengan mengurangi jumlah atau

kuota tenaga asing yang masuk ke Singapura di

kedua jenis pekerja asing tersebut. Serta

memberlakukan pajak lebih besar pada

perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing

serta mewajibkan perusahaan yang akan

mempekerjakan tenaga kerja asing untuk

memasang iklan di biro pencari kerja dan

ditujukan kepada warga Singapura.

Sementara itu, dalam skala internasional, aturan

tentang pengaturan pekerja asing dimuat dalam

sejumlah konvensi di bawah badan dunia yang

membawahi tenaga kerja. Namun pada

prinsipnya, aturan-aturan bagi tenaga kerja

asing harus memperhatikan bahwa hak untuk

bekerja adalah hak dasar serta menjadi kunci

untuk melaksanakan hak-hak lainnya.

20



SYMPOSIUM NASIONAL CYBERSECURITY

LANGKAH AWAL PERTAHANAN CYBER

INDONESIA

oleh Melanthon Tumpal danTumpak Ferdinand

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia,Sofyan Djalil menghadiri acara Symposium

Nasional Cybersecurity di Hotel Borobudur. Pada kesempatan kali ini acara yang mengusung tema

Simposium Nasional Cybersecurity “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia melalui Sistem

Cybersecurity Nasional yang Komprehensif dan Holistik” dibuka langsung oleh Menko Perekonomian,

Sofyan Djalil dan Menko Polhulkam, Tedjo Edhi Purdijatno.

Acara tersebut diselenggarakan dengan didasari oleh banyaknya penggunaan teknologi di Indonesia baik

untuk bersosialisasi atau pun kegiatan ekonomi. Acara ini bertujuan untuk mencetuskan pandangan dan

masukan yang komprehensif, serta konstruktif terhadap upaya membangun system cyber security nasional

yang tangguh. Serangan cyber itu sangat masif, bisa perorangan atau bisa oleh negara. Kemampuan cyber

Indonesia nanti menunjukkan ketahanan terhadap serangan cyber dari luar. Sekarang ini masing-masing

instansi seperti bank, badan pe rtahanan, dan perhubungan sudah ada pertahanan masing-masing

terhadap cyber tetapi belum ada yang mengkoordinir secara nasional satuan komando untuk menjaga

ketahanan dari serangan cyber.

Berbagai macam analisa yang mencoba mengkaji mengapa Indonesia berada di posisi tertinggi terhadap

risiko terserang kejahatan cyber. Analisa tersebut mulai dari semakin banyaknya hacker di Indonesia, baik

itu asli Indonesia maupun luar Indonesia yang dengan sengaja melakukan praktiknya di Indonesia.

Selanjutnya analisa yang mengatakan bahwa Indonesia tidak memiliki landasan hukum yang tegas dalam

mengadili kasus kejahatan cyber. Laporan berskala internasional mengenai serangan cyber kerap kali

menempatkan Indonesia dalam posisi puncak, bahkan sampai mengalahkan negara-negara yang memiliki

teknologi internet canggih seperti halnya Amerika Serikat, Tiongkok, hingga Korea Selatan.

Berdasarkan data dari International Telecommunication Union (ITU) dan ABI Research, Indonesia berada di

peringkat ke 13 dalam daftar indeks keamanan cyber global. Daftar yang dirilis tersebut meliputi 193

negara di dunia. Bahkan, 50 ribu serangan cyber diklaim menyerang Indonesia.

Persoalan ini menjadi bukti jika Indonesia masih lemah terhadap ancaman dunia cyber dan Indonesia

belum berdaulat di dunia cyber. Sehingga 'penjajahan' jenis baru yaitu di dunia cyber masih kerap terjadi

dan sangat merugikan Indonesia, di segala bidang terutama politik dan ekonomi.

Pemerintah menyadari pentingya pembentukan Badan Cyber Nasional (BCN), karena pada saat ini

teknologi informasi dan komunikasi telah merambah ke berbagai sektor di masyarakat. Sehingga

keamanan di dunia maya menjadi prioritas dalam keamanan nasional, rencana pemerintah akan

membentuk Badan Cyber Nasional (BCN) diharapkan mampu menjadi wadah yang bisa mengkoordinasi

seluruh ancaman di dunia cyber di Indonesia dan diharapkan tidak ada lagi permasalahan tentang

penyadapan presiden. Nantinya, Badan Cyber akan bekerja sama dengan BIN dan lembaga lainnya dalam

suatu koordinasi. Dengan demikian, Badan Cyber Nasional (BCN) diharapkan mampu menjadi wadah yang

bisa mengkoordinasi seluruh ancaman di dunia cyber hasilnya tentu berdampak bagi ekonomi bangsa.

KEGIATAN MENKO

21



foto: www.migasreview.com

Janji Pemerintahan Jokowi-JK untuk lebih

memperhatikan pembangunan di Wilayah

Indonesia Bagian Timur, bisa dikatakan tidak

main-main. Betapa tidak, sejumlah proyek

infrastruktur pendukung kehidupan ekonomi

dan sosial masyarakat di wilayah ini mulai

diwujudkan. Salah satunya adalah pembangunan

Pelabuhan Garongkong, Sulawesi Selatan, yang

anggarannya mencapai USD 42,45 juta.

Alasannya sangat logis, karena berdasarkan data

yang ada, dalam lima tahun terakhir, terjadi

peningkatan jumlah kargo dan penumpang yang

cukup signifikan di Pelabuhan Makassar yang

berkisar 10% pertahunnya. Selanjutnya,

kepadatan arus barang dan bongkar muat di

pelabuhan ini, terutama peti kemas, harus

segera ditanggulangi dengan pembangunan

Pelabuhan Garongkong yang khusus melayani

kedatangan muatan non-makanan dan cairan,

seperti semen, batu bara, clinker, dan lain-lain.

Selain pelabuhan, pembangunan Jalan Tol

Manado-Bitung di Sulawesi Utara yang nilai

anggarannya mencapai USD 353 juta juga

diwujudkan Pemerintah. Tujuan pembangunan

ini adalah untuk menjadikan Manado dan Bitung

menjadi kawasan kota metropolitan yang

disebut Bimindo (Bitung-Minahasa-Manado).

Kawasan ini diproyeksikan menjadi pintu

gerbang perdagangan sekaligus “urat nadi”

perekonomian Indonesia di Bagian Utara, yang

akan menghubungkan Indonesia langsung

dengan kawasan Asia Tenggara. Selain itu, jalan

tol ini diharapkan bisa mengurangi kepadatan

lalu lintas Manado-Bitung.

ENERGI

Infrastruktur

Migas

Di

Kawasan timur indonesia

oleh Susiyanti

22



Masih di Wilayah Bagian Timur sebelah Utara

Indonesia, Pemerintah juga bermimpi untuk

mengembangkan Bitung International Hub Port,

Sulawesi Utara, senilai USD 500 juta. Sementara

di bagian Selatan Sulawesi, Pelabuhan Makassar

akan dikembangkan menjadi Makassar New

Port, yang nilai investasinya mencapai USD

421,55 juta. Tujuannya, pelabuhan baru ini

nantinya bisa mengakomodasi kebutuhan lalu

lintas bongkar muat peti kemas, setidaknya pada

tahun 2032 mendatang.

Pelabuhan Baubau di Sulawesi Tenggara, segera

dibangun dengan anggaran USD 20,39 juta.

Lokasi yang sangat strategis, yakni berada di

tengah-tengah jalur barat Indonesia (Jakarta-

Surabaya) dan tengah (Makassar), Pelabuhan

Baubau juga akan menjadi “jembatan” menuju

Kawasan Indonesia Bagian Timur seperti Maluku,

Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi

Utara. Diharapkan, eksistensi Pelabuhan Baubau

mampu memperlancar pendistribusian potensi

sumber daya alam dan pertambangan yang

terdapat di Wilayah Sulawesi dan sekitarnya.

Data lain yang ada di Sulawesi adalah volume

lalu lintas di Bandara Mutiara Sulawesi Tengah

yang meningkat sekitar 62% dalam delapan

tahun terakhir. Meskipun sempat mengalami

perlambatan pada tahun 2009. Hingga saat ini,

peningkatan volume lalu lintasnya penumpang

meningkat sekitar 31,7% dan lalu lintas kargo

meningkat sekitar 29,1%. Pada tahun 2015

diperkirakan ada 1 juta penumpang pesawat

yang menggunakan Bandara Mutiara. Untuk itu,

Pemerintah menyiapkan anggaran mencapai

USD 103,3 juta untuk perluasan Bandara

Mutiara.

Proyek-proyek tersebut tercantum dalam PPP

Book 2015. Dimana pelaksanaannya merupakan

kerja sama antara Pemerintah bersama dengan

pihak swasta, baik dari dalam maupun luar

negeri sebagai investor.

Jika melihat APBN 2015, Pemerintah

memberikan porsi belanja yan lebih besar

khususnya bagi Kementerian Pekerjaan Umum

dan Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral. Untuk Kementerian PU, pagu anggaran

yang disiapkan berdasarkan APBN-P 2015

adalah sebesar Rp118,546 triliun. Sementara

untuk Kementerian ESDM, pagu yang disiapkan

adalah sebesar Rp15,070 triliun.

Besaran pagu anggaran tersebut sesuai dengan

kebutuhan masyarakat kawasan Indonesia Timur.

Selain itu juga sejalan dengan arah kebijakan

dan strategi percepatan pengembangan

kawasan Indonesia Timur yang disiapkan oleh

Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional.

Gambaran umum tentang kondisi Kawasan

Timur Indonesia direkam oleh Amril Taufik Gobel

dalam tulisannya yang dimuat pada Kompasiana.

Pada acara Simposium Nasional Migas Indonesia

di Makassar, tanggal 25-26 Februari 2015

bertempat di Ballroom Phinisi Hotel Clarion,

yang dilaksanakan oleh Komunitas Migas

Indonesia chapter Sulawesi Selatan, ada

sejumlah catatan penting terkait dengan

prospek pengembangan industri hulu migas di

kawasan Timur Indonesia yang disampaikan

beberapa narasumber. Salah satu yang cukup

menarik adalah uraian dari Patuan Alfon

Simanjuntak, Ditjen Migas Kementerian ESDM.

Menurut Alfon Simanjutak Ditjen Migas

Kementrian ESDM, kecenderungan proyek migas

Indonesia mulai bergeser ke timur Indonesia dan

umumnya didominasi dengan explorasi gas.

Beberapa proyek pengembangan minyak dan

gas bumi yang telah dan akan dilaksanakan di

Kawasan Timur Indonesia antara lain

Pengembangan Gas Masela, Donggi-Senoro,

Tangguh Train 3 Papua, dan Gas Kota (City Gas)

di Kabupaten Wajo. Potensi ini akan menjadi

23



"primadona" penghasil devisa dan pemasukan

bagi negara di masa depan.

Kawasan Papua memiliki cadangan sebesar

23,46 triliun kaki kubik (TCF) dan di kawasan

pulau Sulawesi sebelah timur memiliki cadangan

gas sebanyak 2,56 TCF. Sementara itu, cadangan

minyak di Indonesia di pulau Papua 61,7 juta

barel dan pulau Sulawesi mencapai 50,17 juta

barel.

Awang.H.Satyana, staf khusus Kepala SKK Migas

menyebutkan bahwa salah satu tantangan yang

akan dihadapi dalam eksplorasi migas di

Kawasan Timur Indonesia adalah faktor geologis

karena kurang lebih 80% potensi migas di

Indonesia Timur berada di laut, dan tentu

dengan tingkat kesulitan tinggi dibandingkan

eksplorasi di darat.

Hal tersebut tentunya akan berbanding lurus

dengan besaran biaya. Yang mana akan semakin

mahal seiring penggunaan teknologi tinggi yang

menyertainya serta resiko finansial yang

mungkin timbul. Terlebih infrastruktur

pelabuhan dan transportasi relatif belum

memadai untuk menjangkau wilayah kerja migas

yang umumnya berada di daerah terpencil.

Sementara itu dari sisi tantangan sosial dan

politik, otonomi daerah akan semakin dominan

peranannya untuk mendukung proyek-proyek

migas di Indonesia Timur termasuk

mengantisipasi isu-isu keamanan yang kerap

muncul khususnya yang berhubungan dengan

proses pembebasan lahan.

Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan

Pomanto menyebutkan bahwa Makasar

berencana untuk membangun kawasan energi

terintegrasi di daerahnya. Pembangunan

Makasar Energy Center (MEC) ini rencananya

akan mulai dibangun tahun 2015. Kawasan

energi ini akan terintegrasi dengan industri-

industri lain. Lokasinya juga berdekatan dengan

pelabuhan sebagai infrastruktur yang bisa

mendukung kawasan tersebut. Pada proyek

tersebut, salah satu kawasan merupakan

reklamasi laut yang berbentuk pulau. Nantinya

seluruh industri yang terkait dengan energi,

seperti gas, minyak, kilang, maupun pembangkit

listrik akan masuk di kawasan tersebut.

Rencananya kawasan tersebut akan dibangun di

daerah muara Sungai Tallo Kecamatan Tallo.

Untuk pembangunan wilayah khusus energi

seperti pembangkit listrik dan kilang dibutuhkan

lahan sekitar 400 hektar. Sementara untuk

pelabuhannya membutuhkan lahan sekitar 500

hektar.

Tidak hanya itu, pada tahun ini pula

direncanakan pembangunan Jeneponto

Integrated Industrial park Sulawesi Selatan yang

dikelola oleh Aintza Group. "Pada kawasan

seluas 5000 hektar yang berlokasi di perbatasan

kabupaten Jeneponto dan Takalar ini akan

dibangun Kilang Minyak, Pembangkit Listrik,

Smelter, Food Processing, dan water front City

yang terintegrasi (Darman Saul dari Aintza

Energy).

Peran Rantai Pasokan (Supply Chain)

Posisi Rantai Supplai memegang peranan yang

sangat penting untuk menjamin kelancaran

operasional industri hulu migas di kawasan

Timur Indonesia. Harus diakui, infrastruktur di

kawasan ini masih relatif minim dibanding

kawasan Barat Indonesia. Untuk itu, inisiatif

untuk menjadikan Makassar sebagai "hub"

(poros) utama dalam strategi rantai supplai

pengembangan industri hulu migas di Indonesia

Timur layak didukung mengingat posisi penting

daerah ini yang secara geografis berada di posisi

strategis juga telah memiliki sarana pendukung

yang relatif memadai.

Pembangunan Makassar New Port (MNP)

misalnya menjadi salah satu momentum terbaik

dalam mendukung hal ini. MNP tidak hanya

mendukung gagasan Tol Laut

Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yaitu dengan

24



membangun lima pelabuhan besar peti kemas di

Kuala Tanjung-Sumatera Utara, Tanjung Priok-

Jakarta, Teluk Lamong- Surabaya, Makassar dan

Sorong, tetapi juga kawasan MNP yang akan

menampung peti kemas seluas 16 hektar, dan

mampu memfasilitasi 500.000 peti kemas

pertahun serta dijadwalkan beroperasi pada

tahun 2018. Pembangunan ini akan menjadi

tulang punggung pengembangan industri hulu

migas kawasan Indonesia Timur.

Peningkatan efisiensi di sektor transportasi laut

ini tentunya dibarengi dengan pembangunan

fisik fasilitas pelabuhan (baik pengirim maupun

penerima) seperti dermaga, lapangan

penumpukan, jalan akses, serta penyediaan alat

bongkar muat untuk mendukung operasional

eksplorasi dan produksi hulu migas. Arus supplai

barang melalui laut yang banyak mendominasi

sistem distribusi dan transportasi di kawasan

timur Indonesia bisa lebih lancar dan terjamin,

bahkan menjangkau daerah terpencil.

Dalam konteks pembangunan industri hulu

migas nasional di kawasan timur Indonesia,

elemen insan rantai supplai yang menjalankan

mekanisme tersebut memegang peran yang

sangat penting. Mengingat sekitar dua pertiga

anggaran dibelanjakan melalui fungsi SCM

(Supply Chain Management) maka insan Rantai

Supplai harus harus mengubah paradigma

proses bisnis dari sekedar “tukang antar barang”

dan menjalankan fungsi administratif belaka,

menjadi center of competitive advantage dan

center of excellence.

Industri hulu migas kawasan Timur Indonesia

yang padat modal, padat teknologi dan padat

resiko harus dikaji lebih dalam mekanisme rantai

supplainya secara holistik agar menghasilkan

penghematan yang signifikan. Pengurangan

biaya inventory, peningkatan pemberdayaan

kapasitas nasional serta efisiensi tata kelola SCM

dan tentunya akan mengarah kepada upaya

mendukung pencapaian target produksi migas

nasional.

Tentunya hal ini tidak mudah. Upaya mereduksi

biaya logistik yang kian membengkak dan

kerapkali menjadi kendala serius dalam

penanganan rantai supplai industri hulu migas di

kawasan timur Indonesia, perlu dilakukan

dengan cara “kerja cerdas” guna menghasilkan

keunggulan yang bernilai tambah.

Kebijakan regulasi fiskal melalui insentif pajak

dan bunga, penerapan teknologi informasi dan

komunikasi (misalnya lewat cargo e-tracking

system), peremajaan dan peningkatan kualitas

armada, sinergi dan koordinasi lintas kebijakan

termasuk mekanisme perizinan “satu pintu”

sampai peningkatan kompensasi/ remunerasi

insan Rantai Supplai merupakan beberapa cara

yang bisa diterapkan dan semuanya bisa dimulai

atau dipelopori oleh jajaran insan rantai supply

25

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

REDAKSI TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Gedung Sjafruddin Prawiranegara (d.h. Gd. PAIK II) Lantai 4

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta, 10710

Telp. 021-3521843, Fax. 021-3521836

Email: [email protected]

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan dapat diunduh pada website

www.ekon.go.id

mailto:[email protected]

Documents

RAKORNAS VI TPID 2015 - ekon.go.id · 19 MENATA TENAGA ASING DI KEGIATAN MENKO ... 645 juta rumah di seluruh dunia. ... orang Amerika dan 89 Juta orang Nigeria untuk