Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Disampaikan pada Rapat Kerja Kesehatan Nasional, Banten 06 Maret 20181
PROGRAM PRIORITAS: PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT
RANCANGAN AWAL RKP 2019
Dr. Ir. Subandi, M.ScDeputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas
Sistematika Paparan
1. Pencapaian Pembangunan Nasional
2. Sasaran Ekonomi Makro
3. Pokok-Pokok RKP 2019
4. Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 (Kesehatan)
5. Rancangan Awal RKP 2019 (Kesehatan)
REPUBLIK INDONESIA
4
Pemerataan Pembangunan Menunjukkan Perkembangan Positif
Ketimpangan menurun ditandai oleh koefisien gini yang semakin membaik
Tingkat kemiskinan menurun, menjadi 10,12 persen dan jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 26,58 juta jiwa.
Tingkat pengangguran menurun menjadi 5,50 persen dan jumlah penganggur berkurang menjadi 7,04 juta orang.
Sumber: BPS 2014-2017
Tahun 2015
IPMTahun 2016
69,55 70,18
Indeks Pembangunan Manusia membaik menjadi 70,18 pada tahun 2016.
Persentase penduduk miskin berkurang(persen)
Jumlah penduduk miskin berkurang(Juta Jiwa)
10,96 2014(Sept)
10,122017(Sept)
27,73 2014(Sept)
26,582017(Sept)
Tingkat Pengangguran Terbuka berkurang (persen)
5,94 2014 (Agustus)
5,502017 (Agustus)
0.4130.406
0.414
0.402
0.3940.391
0.37
0.38
0.39
0.40
0.41
0.42
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sumber: Susenas, September 2012-2017
Jumlah Pengangguran berkurang(juta jiwa)
7,242014 (Agustus)
7,042017 (Agustus)
REPUBLIK INDONESIA
5
Sebaran Ekonomi
Wilayah Sedikit Bergeserke Arah
Kawasan Timur Indonesia
Jawa2016: 58,5%2017: 58,5%
Pertumbuhan: 2017: 5,6%
Sumatera2016: 22,0%2017: 21,7%
Pertumbuhan: 2017: 4,3%
Maluku dan Papua2016: 2,5%2017: 2,4%
Pertumbuhan: 2017: 2,4%
Sulawesi2016: 6,0%2017: 6,1%
Pertumbuhan: 2017: 7,0%
Kalimantan2016: 7,9%2017: 8,2%
Pertumbuhan: 2017: 4,3%
Bali dan NT2016: 3,1%2017: 3,1%
Pertumbuhan: 2017: 3,7%
KONTRIBUSI PDRB PULAU TERHADAP PDB NASIONAL
Ekonomi Indonesia Menunjukkan Perbaikan Secara Bertahap
REPUBLIK INDONESIA
Rasio Gini
0,38–0,39
Indeks Pembangunan Manusia
71,98Pertumbuhan Ekonomi
5,4–5,8%
Tingkat Kemiskinan
8,5–9,5%
Target Pembangunan Tahun 2019
Tingkat Pengangguran Terbuka
4,8–5,2%
7
Arah Kebijakan Makro 2019
MEMPERTAHANKAN MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI DI
TENGAH TAHUN POLITIK
1. Meningkatkan daya saing ekspor
2. Melanjutkan momentum peningkatan iklim investasi
3. Memperkuat konsumsi masyarakat
4. Meningkatkan nilai tambah sektor:
Industri Pengolahan Non Migas
Pertanian Jasa Produktif
MENJAGA STABILITAS MAKROEKONOMI DI TENGAH
TEKANAN EKSTERNAL
1. Menjaga stabilitas nilai tukar di tengah tekanan normalisasi kebijakan moneter negara maju
2. Menjaga defisit transaksi berjalan pada tingkat yang aman
3. Mempertahankan sustainabilitas fiskal
4. Menjaga inflasi pada tingkat yang tabil
5. Memperkuat resiliensi sistem keuangan
MENDORONG PERTUMBUHAN YANG INKLUSIF DAN
BERKELANJUTAN
1. Meningkatkan tingkat produktivitas melalui reformasi struktural
2. Mendorong pemerataan dan penurunan tingkat kemiskinan
3. Mempertahankan keseimbangan lingkungan
4. Mengantisipasi tantangan disrupsi ekonomi di masa depan
PERTUMBUHAN EKONOMI TINGKAT KEMISKINAN TK. PENGANGGURAN RASIO GINI IPM
REPUBLIK INDONESIA
10
RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN
RKP 2019Kesinambungan Implementasi Money Follows Program
Menajamkan Integrasi
Sumber Pendanaan
Memastikan Pelaksanaan
Program
Menajamkan Prioritas Nasional
Belanja K/L, Belanja Non K/L, Belanja Transfer ke Daerah, PHLN,
BUMN, PINA dan Swasta
Pengendalian Dilakukan Sampai ke Level Proyek
(satuan 3)
RKP2019
24 PP
5 PN
30 PP
10 PN
2018 2019
154 PP
23 PN
2017
REPUBLIK INDONESIA
Perkuatan Perencanaan dan PenganggaranPenekanan PP 17 Tahun 2017
11
Hal baru di RKP 2019 Integrasi pendanaan yang bersumber dari :• Subsidi/Hibah (kebijakan)• BUMN (proyek prioritas)• KPBU (proyek prioritas)• PINA (proyek prioritas)
Alokasi Pada Prioritas
Pasal 1Proyek Prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan.
Integrasi Sumber-Sumber Pendanaan
Pasal 4 ayat 1Kerangka Pendanaan dilakukan melalui pengintegrasian sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah, yang dimanfaatkan dalam rangka pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional.
Kerangka Pendanaan
APBN
K/LSubsidi, Hibah
Transfer ke daerah,
dana desaBUMN KPBU
PINA Sumber lain
HolistikIntegratif
TematikSpasial
REPUBLIK INDONESIA
12
RKP 2019 Sebagai Penutup Kabinet Kerja
20192018201720162015
Melanjutkan Reformasi bagi
Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur
untuk Memperkuat
Fondasi Pembangunan
yang Berkualitas
Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi
untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi
Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah
Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur
untuk Percepatan
Pertumbuhan Ekonomi yang
Berkualitas
2019 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019
Pemerataan Pembangunan
untuk Pertumbuhan Berkualitas
TEMA RKP
REPUBLIK INDONESIA
13
Prioritas Nasional RKP 2019
Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif
Stabilitas Keamanan Nasional danKesuksesan Pemilu
Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
Prioritas Nasional
PN 4
PN 3
PN 2
PN 1PN 5
REPUBLIK INDONESIA
PRIORITAS NASIONAL 1:PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR
PEMBANGUNANMANUSIA MELALUI
PENGURANGAN KEMISKINAN DAN
PENINGKATAN PELAYANAN DASAR
Percepatan Pengurangan Kemiskinan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
dan Gizi Masyarakat
Pemerataan Layanan
Pendidikan Berkualitas
Peningkatan Akses
Masyarakat Terhadap
Perumahan dan
Permukiman Layak
Peningkatan Tata Kelola
Layanan Dasar
2
1
34
5
1
2
34
5
Prioritas Nasional
Program Prioritas
16
Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019
1. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Sasaran Satuan Baseline
2015 2016Target 2019
PerkiraanCapaian
2019Target Capaian Target Capaian
• Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran
hidup
346(SP 2010) 1)
NA 305 (SUPAS
2015) 2)
NA NA 306
• Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran
hidup
32 (2012/2013) 3)
NA NA NA 2016: NA2017: 24
(SDKI 2017)
24
• Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita
persen 19,60 (2013) 4) NA NA 18,30 21,05) 17,0
• Prevalensi stunting(pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun)
persen 32,9 (2013) 4) NA NA 30,50 26,15) 28,0
Sudah tercapai/on track/on trend Perlu kerja keras Sangat sulit tercapai
Notifikasi Perkiraan Capaian 2019
Sumber: 1)SP 2010; 2)SUPAS 2015; 3)SDKI 2012; 4)Riskesdas 2013; 5)Sirkesnas 2016
17
Lanjutan Evaluasi Paruh Waktu…
Sasaran Satuan Baseline 2015 2016
Target 2019
PerkiraanCapaian
2019Target Capaian Target Capaian
• Prevalensi Tuberkulosis
(TB)
per 100.000
penduduk
297
(2013) 6)
280 263 6) 271 257 6) 245
• Prevalensi HIV persen 0,46 7)
(Baseline RPJMN)
0,338)
(Update Pemodelan 2017)
<0,5 0,338) <0,5 0,338) <0,5
• Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi malaria
kab/kota 212(2013) 9)
225 23210) 245 24710) 300
• Prevalensi tekanan
darah tinggi
persen 25,80 (2013) 4) 25,0 NA 24,6 32,4 5) 23,4
• Prevalensi obesitas
pada penduduk usia
18+ tahun
persen 15,4 (2013) 4) 15,4 NA 15,4 20,75) 15,4
• Prevalensi merokok
penduduk usia ≤18
tahun
persen 7,2 (2013) 4) 6,9 NA 6,4 8,85) 5,4
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Sumber: 4)Riskesdas 2013; 5)Sirkesnas 2016; 6)Proyeksi Prevalensi TB Berbasis Mikroskopis, Kemkes 2017; 7)Laporan Estimasi dan Proyeksi HIV/AIDS 2011-2016 (Pemodelan Matematika), Kemkes
2012; 8) Laporan Estimasi dan Proyeksi HIV/AIDS 2015-2020 (Pemodelan Matematika) Kemkes 2017; 9)Capaian Kegiatan Kemkes 2013 dan 2014; 10)Hasil Monev TW IV Kemkes 2015 & 2016
18
Sasaran Satuan Baseline
2015 2016Target 2019
PerkiraanCapaian
2019Target Capaian Target Capaian
• Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
kecamatan 0 350 9310) 700 1.30810) 5.600
• Jumlah kab/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional
kab/kota 10 (2014) 9) 94 5010) 190 20110) 481
• Persentase kab/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi
persen 71,2 (2013) 9) 75 6610) 80 80,710) 95
3. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Lanjutan Evaluasi Paruh Waktu…
Sumber: 9)Capaian Kegiatan Kemkes 2013 dan 2014; 10)Hasil Monev TW IV Kemkes 2015 & 2016
19
Sasaran Satuan Baseline
2015 2016Target 2019
PerkiraanCapaian
2019Target Capaian Target Capaian
• Persentase penduduk yang
menjadi peserta jaminan
kesehatan melalui SJSN bidang
kesehatan
persen 51,8
(Okt 2014) 11)
60 6212) 68 66,4612) Min. 95
• Jumlah puskesmas yang minimal
memiliki lima jenis tenaga
kesehatan
puskesmas 1.015 (2013) 9) 1.200 1.17910) 2.000 1.61810) 5.600
• Persentase RSUD Kabupaten/
Kota kelas C yang memiliki tujuh
dokter spesialis
persen 25 (2013) 9) 30 3510) 35 45,2210) 60
• Persentase ketersediaan obat
dan vaksin di Puskesmas
persen 75,5 (2014) 9) 77 79,3810) 80 81,5710) 90
• Persentase obat yang memenuhi
syarat
persen 92 (2014) 13) 92 98,6714) 92,5 98,7414) 94
4. Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Obat serta Sumber Daya Kesehatan
Lanjutan Evaluasi Paruh Waktu…
Sumber: 9)Capaian Kegiatan Kemkes 2013 dan 2014; 10)Hasil Monev TW IV Kemkes 2015 & 2016; 11)Data capaian kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS per Oktober 2014;12)Data capaian kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS per 31 Desember 2015 & 2016; 13)Capaian Kegiatan BPOM 2014; dan 14)Hasil Monev TW IV BPOM 2015 & 2016.
REPUBLIK INDONESIA
20
CAPAIAN PEMBANGUNAN(Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019)
Target yang Memerlukan Percepatan 2019
Target yang On-track Tercapai pada Tahun 2019
Target yang Sudah Tercapai pada Tahun 2019
1. Tekanan darah tinggi
2. Obesitas
3. Perilaku merokok
4. Cakupan kepesertaan JKN/KIS
5. Puskesmas dengan 5 jenis tenaga kesehatan
6. Imunisasi dasar lengkap
7. CPR semua cara
1. Prevalensi TB
2. Eliminasi malaria
3. Akreditasi puskesmas
4. Akreditasi RS
5. RSUD Kab/Kota kelas C dg 7 dokter spesialis
6. Ketersediaan obat vaksin di Puskesmas
7. Obat yang memenuhi syarat
• Kematian ibu
• Kematian bayi
• Stunting pada anak bawah dua tahun (baduta)
• Prevalensi HIV
PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN
Potensi permasalahan masih cukup tinggi
• Target AKI (MDGs) sebesar 102/100.000 kelahiran hidup
• Kematian bayi masih tinggi
• Kasus Stunting masih tinggi
• Kasus HIV masih tinggi
REPUBLIK INDONESIA
22
PROGRAM PRIORITAS 2PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT
PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT
Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi
Percepatan Penurunan Stunting
Penguatan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat
dan Pengendalian
Penyakit
Peningkatan Akses dan
Mutu Pelayanan Kesehatan
Peningkatan Efektivitas
Pengawasan Obat dan Makanan
Penurunan kematian ibu dan bayi
Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
Peningkatan kualitas lingkungan sehat
Peningkatan aktivitas fisik
Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular
Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
Penguatan pengawasan obat dan makanan
Penegakan hukum pengawasan obat dan makanan
Penyediaan dan peningkatan mutu farmasi dan alat kesehatan
Penyediaan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan berkualitas
Pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan
Peningkatan pendidikan gizi
Penguatan surveilans gizi
Pemberian suplementasi gizi
2
1
2
34
5
Imunisasi dasar lengkap
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
REPUBLIK INDONESIA
ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT
Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Mempercepat Penurunan Stunting Memperkuat Upaya Promotif dan Preventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Memperkuat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan
“Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat”
REPUBLIK INDONESIA
24
SASARAN DAN INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS : PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT
No Sasaran/Indikator Target RPJMN 2019 Capaian Target RKP 2019
1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi
a. Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup) 306 305SUPAS 2015
271*
b. Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup) 24 24 SDKI 2017
21*
c. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak
bawah dua tahun (Baduta) (%)
28 26,1 Sirkesnas 2016
24,8*
d. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (%) 17 21,0Sirkesnas 2016
17
2. Menurunnya penyakit tidak menular
a. Prevalensi merokok penduduk usia ≤18 tahun (%) 5,4 8,8Sirkesnas 2016
5,4
b. Prevalensi tekanan darah tinggi (%) 23,4 32,4Sirkesnas 2016
23,4
c. Prevalensi obesitas penduduk 18+ tahun (%) 15,4 20,7 Sirkesnas 2016
15,4
d. Prevalensi HIV (%) <0,5 0,33 (Kemkes, Pemodelan 2017) <0,5
e. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk 245 257 (Kemkes, Proyeksi 2017) 245
* Masih dalam proses pembahasan
ARAH KEBIJAKANSASARAN UMUM DAK*
25
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN DAK KESEHATAN
*Target dan sasaran disesuaikan dengan
sasaran prioritas nasional (program
prioritas peningkatan pelayanan kesehatan
dan gizi masyarakat) RKP 2019
• Pelayanan Dasar
• Pelayanan Rujukan
• Pelayanan
Kefarmasian
• Pelayanan KB
Reguler
• Percepatan
penurunan stunting
• Pengendalian
penyakit
• Pemenuhan standar
kelas RS rujukan
nasional/regional/
provinsi
Penugasan
• Penguatan akses
dan mutu
pelayanan
kesehatan daerah
tertinggal dan
perbatasan
Afirmasi
1 2
Prevalensi Stunting
Puskesmas terakreditasi
RSUD terakreditasi
Ketersediaan obat dan vaksin
Prevalensi TB
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, keluarga berencana dan
kesehatan reproduksi di daerah untuk meningkatkan pemerataan pelayanan
kesehatan, mendukung daerah dalam pencapaian SPM kesehatan serta
mendukung dalam pencapaian akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan
REPUBLIK INDONESIA
Kontribusi Kemkes Pada Prioritas Nasional( Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat)
26
• Penelitian dan pengembangan life sciences
• Peningkatan ketersediaan dan kualitas statistik hayati yang akurat untuk pelayanan public
• Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja
PN 3
• Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba
• Penguatan kerjasama selatan-selatan dan triangular (KSST)
PN 5
• Penanggulangan
Bencana
• Percepatan
Pembangunan
Papua dan Papua
Barat
PN 2
• Perluasan Kepesertaan JKN
KontribusiKemkes terhadap Prioritas Nasional
lainnya PN 1
• Peningkatan Kualitas Konsumsi pangan
PN 4
Pembangunan Manusia melalui Pengurangan
Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan
Dasar
Pengurangan Kesenjangan antarwilayah
melalui Penguatan Konektivitas dan
Kemaritiman
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa
Produktif
Pemantapan Ketahanan Energi,
Pangan, dan Sumber Daya Air
Stabilitas Keamanan
Nasional danKesuksesan
Pemilu
Timeline Penyusunan RKP 2019 (Tentative)
Juni
• Evaluasi Pencapaian Prioritas Pembangunan & Evaluasi Dokumen Anggaran
• Reviu Baseline• KEM PPKF & Ketersediaan Anggaran• Multilateral Meeting I• SB Pagu Indikatif• Musrenbangprov
Jan - Mar
• Rakorbangpus• Multilateral Meeting• Trilateral Meeting I• Musrenbangnas• Pembahasan DPR: Permen RKP
April - Mei
• SB Pagu Anggaran• Pengesahan Perpres
RKP 2019
Nov - Des
• Nota Keuangan & RAPBN• Pembahasan DPR RUU APBN• Trilateral Meeting II
Jul - Sep
• UU APBN & Alokasi Anggaran• Pemutakhiran RKP
Okt - Nov
• Pemutakhiran RKP• Penetapan Daftar
Proyek Prioritas• DIPA
Des
28
Beberapa Isu Strategis Dalam RKP 2019
1. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir RPJMN 2015-2019
▪ Penguatan Kebijakan Nasional pada RKP 2019 untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN
▪ Fokus pada target yang kemungkinan tidak tercapai pada tahun 2019
2. Pendekatan Holistik, Integratif, Terpadu dan Spasial (HITS)
▪ Perlu keterpaduan intervensi pada unit-unit Kemkes
▪ Pendampingan daerah (penguatan Dinas Kesehatan)
▪ Kejelasan lokasi kegiatan
▪ Pendanaan melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) diarahkan mendukung target capaian pembangunan nasional
3. Dukungan teknis kegiatan
▪ Penguatan data sebagai dasar intervensi kesehatan yang evidence based
▪ Usulan kegiatan perlu dilengkapi dengan justifikasi, kelayakan, dan kerangka acuan
▪ Identifikasi regulasi yang akan diselesaikan tahun 2019