RANCANGAN IKU RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN …

1 Rancangan Renstra Dinas Kominfo Prov. Kalsel (2017-2021)

M A T R I K

RANCANGAN IKU RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 - 2021

Banjarbaru

Mei / Oktober - 2017


POHON KINERJA (Rancangan Sesuai Tupoksi) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2017 - 2021

PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS : KALSEL DENGAN INFRASTRUKTUR DAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERORIENTASI PADA

PELAYANAN PUBLIK

Meningkatnya Kualitas e-Government di Provinsi Kalimantan Selatan

Indikator :

1. Ranking pemeringkatan e-Government Indonesia (PEGI).

Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Persandian di Prov. Kal.Selatan

Indikator : 1. Persentase pemenuhan standar infrastruktur teknologi

informasi dan komunikasi (TIK) di Prov. Kalsel

2. Persentase SPD yang mengintegrasikan data. 3. Persentase peningkatan SPD terhadap keamanan

informasi.

Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik dan

Statistik Sektoral di Provinsi Kalimantan Selatan Indikator :

1. Persentase cakupan desiminasi informasi publik ke

masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Persentase data sektoral Provinsi Kalimantan Selatan

yang akurat.

Meningkatnya Layanan Jaringan Komunikasi Publik di Provinsi Kalimantan Selatan

Indikator : 1. Persentase daerah yang tercover jaringan

komunikasi publik.

2. Persentase peningkatan layanan jaringan komunikasi publik

Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Intrastruktur

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan Persandian Indikator :

1. Persentase peningkatan pemenuhan standar infrastruktur

TIK sesuai ketentuan. 2. Peningkatan Jumlah SPD yang terintegrasi dalam pusat

data

3. Peningkatan Jumlah SPD yang menerapkan persandian

Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Informasi

Publik dan Statistik Indikator :

1. Persentase layanan informasi publik berbasis IT.

2. Persentase penyebarluasan informasi publik melalui media masa.

3. Persentase layanan item data statistik sektoral yang disajikan secara akurat.

Meningkatnya Pengembangan dan pengelolaan

komunikasi publik Indikator :

1. Jumlah berita, isu publik, pendapat umum dan

aduan masyarakat yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik.

2. Persentase SDM yang menerapkan hasil bimtek

komunikasi publik.

3. Jumlah kerjasama kemitraan komunikasi publik.

Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan E-

Government Indikator :

1. Indek PeGi Pemda Kabupaten / Kota 2. Persentase SPD yang paham tentang pemeringkatan

PeGi 3. Persentase data dan informasi berbasis aplikasi. 4. Persentase kenaikan penggunaan domain kalsel

prov.go.id

Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan teknologi

Indikator : 1. Jumlah SPD yang paham tentang pengelolaan infrastruktur &

teknologi. 2. Jumlah kerjasama dengan instansi terkait tentang pengelolaan

dan pengembangan infrastruktur dan teknologi 3. Jumlah data jaringan infrastruktur TIK

Pengelolaan data dan statistik sektoral daerah Indikator :

1. Jumlah laporan data statistik sektoral daerah. 2. Jumlah SKD yang bekerjasama dalam pengelolaan dan

penyusunan data sektoral daerah.

Pengelolaan dan peningkatan keamanan informasi dan integrasi data

Indikator :

1. Jumlah portal pusat data Pemprov Kalsel 2. Jumlah SPD yang paham tentang pengelolaan integrasi

data dan keamanan informasi. 3. Jumlah pengelolaan data dan informasi elektronik

pemerintah daerah.

Peningkatan pelayanan persandian Indikator :

1. Jumlah SPD yang paham tentang persandian. 2. Jumlah data persandian pemerintah daerah.

3. Jumlah Sandiman pemerintah daerah

Pengelolaan kemitraan komunikasi publik dan hubungan media

Indikator : 1. Jumlah SDM yang paham tentang kemitraan komunikasi

publik. 2. Jumlah data komunikasi yang dipublikasikan.

3. Jumlah kerjasama dengan media.

Pengembangan dan pengelolaan aplikasi

Indikator : 1. Jumlah SPD yang paham tentang pengelolaan aplikasi e-

Government. 2. Jumlah SPD yang bekerjasama dalam pengelolaan aplikasi.

3. Jumlah pengembangan sistem informasi dan aplikasi e-Government (generik, spesifik dan suplemen)

Pengelolaan informasi publik dan media

Indikator : 1. Jumlah informasi pembangunan Kalsel yang disebarluaskan melalui media masa nasional.

2. Jumlah informasi pembangunan Kalsel yang disebarluaskan melalui media masa daerah

3. Jumlah informasi pembangunan Pemprov Kalsel yang

disebarluaskan melalui media Pemprov. 4. Jumlah SPD yang paham terhadap pengelolaan

informasi dan media

Peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan informasi publik

Indikator : 1. Jumlah laporan pelayanan dan pengelolaan informasi

publik.

2. Jumlah data informasi publik pemerintah daerah. 3. Jumlah pengunjung stand kegiatan pameran

Pengelolaan opini publik dan aspirasi publik

Indikator : 1. Jumlah laporan opini dan aspirasi publik.

2. Jumlah SDM yang paham tentang opini dan aspirasi

publik. 3. Jumlah data opini dan aspirasi publik

Pengelolaan sumberdaya komunikasi publik

Indikator : 1. Jumlah laporan pengelolaan sumberdaya komunikasi

publik. 2. Jumlah SDM yang paham tentang komunikasi publik.

3. Jumlah data sumberdaya komunikas publik. 4. Jumlah kerjasama dengan instansi terkait tentang

kapasitas kompetensi sumberdaya komunikasi.

Pengembangan ekosistem E-Government Indikator :

1. Jumlah kenaikan penggunaan domain kalsel 2. Jumlah kerjasama dengan instansi terkait tentang

pengembangan ekosistem e-Government. 3. Jumlah Website SPD

Pengembangan dan penata kelolaan E-Government

Indikator : 1. Jumlah SPD yang paham tentang penata kelolaan e-

Government.

2. Jumlah data tata kelola e-Government. 3. Jumlah kerjasama dengan instansi terkait tentang

pengelolaan tata kelola E-Government


Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Dinas Kominfo Prov. Kalsel

1. Nilai Sakip Dinas Kominfo Prov. Kalsel

2. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian

Persentase pemenuhan pengurusan administrasi

kepegawaian PNS

Menyusun dokumen perencanaan

1. Jumlah laporan pelaksanaan bahan penyusunan dokumen perencanaan.

2. Nilai komponen perencanaan pada Sakip Diskominfo Prov. Kalsel.

3. Nilai komponen pelaporan pada Sakip Diskominfo

Prov. Kalsel.

Mengadakan admistrasi perkantoran

Jumlah dokumen yang terkait administrasi perkantoran

3. Meningkatnya Kualitas kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika Prov.

Kalsel

1) Persentase ASN yang memiliki sertifikat keahlian bidang komunikasi dan informatika.

2) Persentase peserta platihan / bimtek yang paham

4. Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan

Persentase penyerapan anggaran Dinas Kominfo

Prov. Kalsel

5. Meningkatnya pelayanan sarana, prasarana dan aset

1) Persentase asset yang tercatat pada Diskominfo

Prov. Kalsel. 2) Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang

dibutuhkan pada Diskominfo Prov. Kalsel

1. Meningkatnya Kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja

1) Persentase kenaikan nilai komponen perencanaan

pada Lakip Diskominfo Prov. Kalsel.

2) Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan

pada Lakip Diskominfo Prov. Kalsel.

Menyusun data kepegawaian, evaluasi serta admistrasi kepegawaian

Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaian

dilayanan secara tertib

Melaksanakan peningkatan kualitas SDM

1. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan. 2. Jumlah peserta pelatihan / bimtek yang paham

Melaksanakan kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah laporan penerimaan honorarium panitia

pelaksana kegiatan

Melaksanakan laporan kinerja keuangan dan pertanggung jawaban keuangan

Jumlah laporan terkait dengan pelaporan keuangan

Melaksanakan pengelolaan Asset / laporan kinerja pengelolaan asset

Jumlah laporan yang dihasilkan berkaitan dengan

Kelancaran pelaporan asset


STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALSEL

TAHUN 2017

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUBAG KEUANGAN

DAN ASET

SUBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUBAG PERENCANAAN

DAN PELAPORAN

BIDANG INFORMASI PUBLIK DAN STATISTIK

SEKSI LAYANAN INFORMASI

PUBLIK

SEKSI PENGELOLAAN DATA

STATISTIK

SEKSI PENGELOLAAN

INFORMASI PUBLIK DAN MEDIA

BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK

SEKSI PENGELOLAAN OPINI

PUBLIK

SEKSI SUMBER DAYA

KOMUNIKASI PUBLIK

SEKSI KEMITRAAN PUBLIK

DAN HUBUNGAN MEDIA

BIDANG E- GOVERNMENT

SEKSI PENGEMBANGAN

APLIKASI

SEKSI TATA KELOLA

E-GOVERNMENT

SEKSI PENGEMBANGAN EKOSISTEM

E-GOVERNMENT

BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERSANDIAN

SEKSI INFRASTRUKTUR

DAN TEKNOLOGI

SEKSI PERSANDIAN

SEKSI MANAJEMEN INTEGRASI DATA DAN

KEAMANAN INFORMASI

J A F U N G


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / SASARAN (SOTK Baru) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALSEL

TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian. FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian. 2. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan layanan informasi publik. 3. Perumusan kebijakan teknis pengembangan dan pengelolaan data statistik.

4. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan opini dan kemitraan komunikasi publik. 5. Perumusan kebijakan teknis pengembangan aplikasi dan tata kelola e-Government. 6. Perumusan kebijakan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur TIK. 7. Perumusan kebijakan teknis pengamanan informasi dan persandian.

8. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT. 9. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

No KINERJA UTAMA Indikator Kinerja

Utama Penjelasan (Makna, Alasan dan Cara Perhitungan Indikator) Penanggung Jawab Sumber Data

1 Meningkatnya kualitas layanan informasi publik dan statistik sektoral di Prov. Kalsel.

1) Persentase cakupan desiminasi informasi publik ke masyarakat Prov. Kalsel

Makna Indikator : Sebagai upaya untuk meningkatkan desiminasi (penyebaran) layanan informasi publik di Kalimantan Selatan. Alasan Pemilihan : Untuk dijadikan tolak ukur cakupan pelayanan informasi publik di Kalimantan Selatan. Perhitungan Indikator : Realisasi cakupan media informasi publik yang disebarkan dibagi dengan jumlah media informasi publik keseluruhan dikali 100%.

Bidang Informasi Publik dan Statistik

1. Radio 2. Televisi 3. SPD Provinsi 4. SPD Kab/Kota

2) Persentase data sektoral Prov. Kalsel yang akurat

Makna Indikator : Sebagai data statistik sektoral pemerintah daerah. Alasan Pemilihan : Supaya data statistik sektoral pemerintah daerah dari SPD terhimpun dengan baik. Perhitungan Indikator : Realisasi data sektoral SPD yang terhimpun dibagi dengan jumlah data sektoral SPD Pemerintah Daerah di kali 100%.


2 Meningkatnya layanan jaringan komunikasi publik di Prov. Kalsel

3) Persentase daerah yang tercover jaringan komunikasi publik

Makna Indikator : Meningkatkan kapasitas dan kualitas terhadap layanan jaringan komunikasi publik. Alasan Pemilihan : Untuk pemerataan dan pemberdayaan terhadap layanan jaringan komunikasi publik. Perhitungan Indikator : Realisasi daerah yang tercover layanan jaringan komunikasi publik dibagi dengan jumlah daerah di Prov. Kalsel yang ada dikali 100%.

Bidang Komunikasi Publik

Hasil dari pendataan SPD Kab/Kota

4) Persentase peningkatan layanan jaringan komunikasi publik

Makna Indikator : Optimalisasi layanan komunikasi publik melalui media milik pemda dan non pemda terhadap jaringan komunikasi publik. Alasan Pemilihan : Karena pengelolaan dan layanan terhadap jaringan komunikasi publik belum optimal. Perhitungan Indikator : Realisasi layanan jaringan komunikasi publik yang diberikan pada tahun ke N dikurangi dengan jumlah layanan jaringan komunikasi publik tahun ke N-1 dibagi dengan jumlah layanan jaringan komunikasi publik pada tahun ke N dikali 100%.

3 Meningkatnya kualitas e-Government di Prov. Kalsel

5) Ranking pemeringkatan e-Government Indonesia (PEGI)

Makna Indikator : Meningkatkan kualitas kinerja pemeringkatan e-Government Prov. Kalsel. Alasan Pemilihan : Untuk memenuhi standar yang digunakan secara nasional. Perhitungan Indikator : Hasil evaluasi kinerja e-Government SPD Kalsel oleh Kementerian Kominfo RI

Bidang e-Government Hasil dari assesment Kementerian Kominfo RI

4 Meningkatnya pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan persandian di Prov. Kalsel

6) Persentase pemenuhan standar infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Prov. Kalsel

Makna Indikator : Meningkatkan pemenuhan standar infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Prov. Kalsel Alasan Pemilihan : Untuk meningkatkan pemenuhan standar infrastruktur TIK di Prov. Kalsel Perhitungan Indikator : Realisasi infrastruktur TIK yang dipenuhi dibagi dengan infrastruktur TIK yang diperlukan di Prov. Kalsel dikali 100 %

Bidang Infrastruktur dan Persandian

SPD Provinsi SPD Kab/Kota


7) Persentase SPD yang mengintegrasikan data

Makna Indikator : Meningkatkan peran SPD agar dapat mengintegrasikan data dalam portal data. Alasan Pemilihan : Untuk mengintegrasikan data SPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam sistem informasi (portal data). Perhitungan Indikator : Realisasi SPD Prov. Kalsel yang sudah mengintegrasikan datanya pada portal data dibagi dengan jumlah seluruh SPD Pemprov Kalsel dikali 100%.

8) Persentase peningkatan SPD terhadap keamanan informasi

Makna Indikator : Meningkatkan kualitas keamanan pada sistem informasi di setiap SPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Alasan Pemilihan : Untuk meningkatkan keamanan karena masih rawannya gangguan terhadap sistem informasi yang ada di SPD Pemprov. Kalsel. Perhitungan Indikator : Realisasi SPD yang memahami keamanan informasi pada tahun ke N dikurangi dengan jumlah SPD tahun N-1 dibagi dengan jumlah SPD Pemprov pada tahun ke N dikali 100%.

5 Meningkatnya kualitas akuntabilitas Dinas Kominfo Prov. Kalsel

9) Nilai Sakip Dinas Kominfo Prov. Kalsel

Makna Indikator : Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo Prov. Kalsel dan kinerja instansi Pemprov. Kalsel. Alasan Pemilihan : Untuk memenuhi standar yang digunakan dalam penilaian akuntabilitas kinerja Perhitungan Indikator : Laporan hasil evaluasi inspektorat Prov. Kalsel.

Bidang Sekretariat LHE Inspektorat


Rancangan Permasalahan, Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (2017 – 2021)

PERMASALAHAN TUJUAN SASARAN STRATEGIS

Indikator Sasaran Target Kinerja Capaian Pada Tahun

AWAL 2016 2017 2018 2019 2020 2021 AKHIR

1. Terbatasnya SDM belatar belakang teknis komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

2. Belum maksimalnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

3. Belum maksimalnya penyediaan informasi dan komunikasi publik oleh Pemerintah Daerah.

4. Banyak wilayah yang belum terpapar informasi Pemerintah Daerah

5. Belum maksimalnya penggunaan domain resmi pemerintah dalam penyelenggaraan layanan publik.

1. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik dan statistik sektoral di Prov. Kalsel.

1. Meningkatnya kualitas layanan informasi publik dan statistik sektoral di Prov. Kalsel.

1) Persentase cakupan desiminasi informasi publik ke masyarakat Prov. Kalsel (RPJMD)

15,4 30 30 45 60 75 90 90

2) Persentase data sektoral Prov. Kalsel yang akurat

0 0 20 40 55 65 75 75

2. Meningkatkan layanan jaringan komunikasi di Prov. Kalsel

2. Meningkatnya layanan jaringan komunikasi publik di Prov. Kalsel

3) Persentase daerah yang tercover jaringan komunikasi publik (RPJMD)

70 70 76 82 88 94 100 100

4) Persentase peningkatan layanan jaringan komunikasi publik

0 0 0 15 30 45 60 60

3. Meningkatkan kualitas e-Government di Prov. Kalsel

3. Meningkatnya kualitas e-Government di Prov. Kalsel

5) Nilai dan ranking pemeringkatan e-Government Indonesia (PEGI) (RPJMD)

16 16 16 15 14 13 12 12

4. Meningkatkan pengelolaan infrastruktur teknologi infomasi dan komunikasi (TIK) dan persandian di Prov. Kalsel

4. Meningkatnya pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan persandian di Prov. Kalsel

6) Persentase pemenuhan standar infrastruktur TIK di Prov. Kalsel

0 0 10 20 30 50 50

7) Persentase SPD yang mengintegrasikan data

0 0 5 10 20 30 50 50

8) Persentase peningkatan SPD terhadap keamanan informasi

0 0 0 10 20 30 50 50

5. Meningkatkan kualitas akuntabilitas Dinas Kominfo Prov. Kalsel

5. Meningkatnya kualitas akuntabilitas Dinas Kominfo Prov. Kalsel

9) Nilai Sakip Dinas Kominfo Prov. Kalsel 0 0 73 74 75 76 77 77


Rancangan Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan Perangkat Daerah (2017 – 2021)

ISU STRATEGIS:

1. Peningkatan SDM berlatar belakang teknis komunikasi, informatika, statistik dan persandian. 2. Peningkatan Penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi inforasi dan komunikasi (TIK). 3. Penyediaan informasi dan komunikasi publik oleh pemerintah daerah. 4. Penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah. 5. Peningkatan penggunaan domain resmi pemerintah dalam penyelenggaraan layanan publik.

VISI : “Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing”

MISI IV : Mengembangkan Infrastuktur Wilayah yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya MISI II : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 1. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik dan statistik sektoral di Prov. Kalsel.

1. Meningkatnya kualitas layanan informasi publik dan statistik sektoral di Prov. Kalsel.

Indikator Kinerja Utama sebagai berikut : 1) Persentase cakupan desiminasi informasi publik ke

masyarakat Prov. Kalsel. 2) Persentase data sektoral Prov. Kalsel yang akurat.

1. Meningkatkan cakupan media informasi publik. 2. Membangun kerjasama yang baik dengan SPD dan

terintegrasi. 3. Menyediakan data statistik sektoral daerah.

1. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah / SPD di lingkup Pemprov. Kalsel, dalam membuat program kerja bidang informasi publik dan statistik sesuai tujuan yang diinginkan.

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 2. Meningkatkan layanan jaringan komunikasi publik di Prov. Kalsel

2. Meningkatnya layanan jaringan komunikasi publik di Prov. Kalsel

Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1) Persentase daerah yang tercover jaringan komunikasi publik.

2) Persentase peningkatan layanan jaringan komunikasi publik.

1. Meningkatkan kapasitas SDM komunikasi publik melalui bimtek, workshop, sarasehan dan sosialisasi sesuai kewenangan provinsi.

2. Melakukan kerjasama kemitraan dan hubungan dengan media komunikasi.

3. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana komunikasi publik dalam program diseminasi dan edukasi.

4. Meningkatkan pengelolaan opini dan isu publik daerah.

1. Melakukan kerjasama dan meningkatkan pengelolaan, pemberdayaan dan pemanfaatan potensi sumber daya komunikasi publik dan media massa dalam mewujudkan GPR (Government Public Relation) serta pengelolaan opini publik.


Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 3. Meningkatkan kualitas e-Government di Prov. Kalsel

3. Meningkatnya kualitas e-Government di Prov. Kalsel


1) Ranking pemeringkatan e-Government Indonesia (PEGI).

1. Peningkatan kualitas SDM bidang TIK. 2. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait, PT dan

komunitas. 3. Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam proses kerja

dan layanan publik

1. Peraturan Gubernur tentang pengembangan dan penerapan e-Government.

2. SOP. 3. Peraturan Gubernur tentang tata kelola

TIK.

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

4. Meningkatkan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan persandian di

Prov. Kalsel.

4. Meningkatnya pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan persandian di Prov. Kalsel


1) Persentase pemenuhan standar infrastruktur TIK di Prov. Kalsel

2) Persentase SPD yang mengintegrasikan data. 3) Persentase peningkatan SPD terhadap keamanan

informasi per tahun.

1. Meningkatkan jaringan telekomunikasi dan persandian.

2. Pembangunan pusat data yang terintegrasi dengan

SPD.

1. Melakukan koordinasi dengan SPD guna terwujudnya pusat data yang terintegrasi.

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

5. Meningkatkan kualitas akuntabilitas Dinas Kominfo Prov. Kalsel

5. Meningkatnya kualitas akuntabilitas Dinas Kominfo Prov. Kalsel

Indikator Kinerja Utama sebagai berikut : 1) Nilai Sakip Dinas Kominfo Prov. Kalsel

1. Kerjasama dengan instansi terkait dalam perencanaan, pelaporan dan evaluasi.

1. Peraturan Gubernur.

11 Rancangan IKU Renstra Dinas Kominfo Prov. Kalsel (2017-2021)

Rancangan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran (2017 – 2021)

NO

Kondisi Kinerja

pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

Tahun 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Persentase cakupan desiminasi informasi publik ke masyarakat Prov. Kalsel (RPJMD)

15,4 30 30 45 60 75 90 90

2. Persentase data sektoral Prov. Kalsel yang akurat

0 0 20 40 55 65 75 75

3. Persentase daerah yang tercover jaringan komunikasi publik (RPJMD)

70 70 76 82 88 94 100 100

4. Persentase peningkatan layanan jaringan komunikasi publik

0 0 0 15 30 45 60 60

5. Ranking pemeringkatan e-Government (PEGI) (RPJMD)

16 16 16 15 14 13 12 12

6. Persentase pemenuhan standar infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Prov. Kalsel.

0 0 0 10 20 30 50 50

7. Persentase SPD yang mengintegrasikan data 0 0 5 10 20 30 50 50

8. Persentase peningkatan SPD terhadap keamanan informasi

0 0 0 10 20 30 50 50

9. Nilai Sakip Dinas Kominfo Prov. Kalsel 0 0 73 74 75 76 77 77


Rancangan Indikator Kinerja Program Prioritas Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

No Program Prioritas Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal

Target Capaian Kinerja Program Setiap Tahun Kondisi Kinerja Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pengelolaan dan pengembangan e-Government, komunikasi dan informasi publik (Renstra Dishubkominfo Tahun 2016 – 2021)

1) Indek PeGi Pemda Kabupaten / Kota (Nilai dari skala pemeringkatan Pegi)

16 13 10 8 8 6 6 6

Indek skala 2,00 dari 4

2,80 dari 4

2,90 dari 4

3,00 dari 4

3,00 dari 4

3,10 dari 4

3,10 dari 4

3,10 dari 4

2) Persentase Cakupan Media Informasi komunikasi publik – (Persentase media informasi publik yang tersedia dibagi dengan jumlam media informasi publik yang dibutuhkan) x 100

15,4% 30,8% 46,2% 55,2% 61,5% 76,9% 84,6 84,6

3) Persentase daerah yang tercover jaringan komunikasi (jumlah desa yang tercover jaringan komunikasi dibagi dengan jumlah desa yang ada) x 100

7,7 % / 70%

23,1% / 70%

38,5% / 76%

53,9% / 76 %

69,3% / 81 %

84,7% / 86 %

100% / 91 %

100% / 91 %

Rancangan Dinas Kominfo Prov. Kalsel 2017 - 2021

I. Pengembangan dan pengelolaan informasi publik dan

statistik

1) Persentase layanan informasi publik berbasis IT 40 % 40 % 40 % 60 % 70 % 80 % 80 %

2) Persentase penyebarluasan informasi publik melalui media masa 30 % 40 % 40 % 60 % 70 % 80 % 80 %

3) Persentase layanan item data statistik sektoral yang disajikan secara akurat 10 % 20 % 40 % 55 % 65 % 75 % 75 %

II. Pengembangan dan pengelolaan komunikasi publik

1) Jumlah berita, isu publik, pendapat umum dan aduan masyarakat yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik.

0 dok 21 dok 21 dok 21 dok 21 dok 21 dok 55 dok

2) Persentase SDM yang menerapkan hasil bimbingan teknis komunikasi publik 0 % 0 % 30 % 40 % 45 % 50 % 50 %

3) Jumlah kerjasama kemitraan komunikasi publik 0 Pk 4 Pk 4 Pk 4 Pk 4 Pk 4 Pk 20 Pk


III. Pengembangan dan pengelolaan E-Government

1) Indek PeGi Pemda Kabupaten / Kota 16 pegi 16 Pegi 15 pegi 14 pegi 13 pegi 12 pegi 12 pegi

2) Persentase SPD yang paham tentang pemeringkatan PeGi 70 % 76 % 82 % 88 % 94 % 100 % 100 %

3) Persentase data dan informasi berbasis aplikasi 0 % 5 % 10 % 20 % 30 % 40 % 100 %

4) Persentase kenaikan penggunaan domain Kalsel pro.go,id 80 % 81 % 82 % 85 % 87 % 100 % 100 %

IV. Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur TIK dan

Persandian

1) Persentase peningkatan pemenuhan standar infrastruktur TIK sesuai ketentuan. 0 % 0 % 15 % 30 % 45 % 60 % 60 %

2) Peningkatan Jumlah SPD yang terintegrasi dalam pusat data 0 2 Sopd 10 Sopd 20 Sopd 30 Sopd 37 Sopd 37 Sopd

3) Peningkatan Jumlah SPD yang menerapkan persandian

0 1 Sopd 10 Sopd 20 Sopd 30 Sopd 37 Sopd 37 Sopd


1. INDIKATOR KINERJA / BIDANG INFORMASI PUBLIK DAN STATISTIK (SOTK Baru) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALSEL TUGAS : Mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan diseminasi dan pelayanan informasi publik dan penanganan aduan masyarakat, pengelolaan dan

pengembangan informasi serta pemberdayaan media informasi publik, dan pengelolaan data statistik. FUNGSI : 1. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan informasi publik. 2. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan aduan masyarakat. 3. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan dan pengembangan informasi publik.

4. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan pemberdayaan media informasi publik. 5. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan data statistik.

No Kinerja Utama Indikator Kinerja Penjelasan (Makna, Alasan dan Cara Perhitungan Indikator) Penanggung Jawab Sumber Data

1 Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan informasi publik dan statistik.

1) Persentase layanan informasi publik berbasis IT.

Makna Indikator : Meningkatnya pengelolaan penyebarluasan layanan informasi publik pemerintah daerah yang berbasis IT. Alasan Pemilihan : Belum terkelolanya penyebarluasan layanan informasi publik pemerintah daerah. Perhitungan Indikator : Jumlah layanan informasi publik berbasis IT yang dihimpun dibagi dengan jumlah layanan informasi publik pemerintah daerah dikali 100%.

Bidang Informasi publik dan Statistik

Seksi Layanan Informasi Publik

2) Persentase penyebarluasan informasi publik melalui media masa.

Makna Indikator : Meningkatnya penyebarluasan informasi publik melalui media masa. Alasan Pemilihan : Supaya melalui media masa, penyebarluasan informasi ke publik dapat meningkat. Perhitungan Indikator : Jumlah penyebarluasan informasi publik yang dihimpun melalui media masa dibagi dengan jumlah media masa dikali 100%.

Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Media

3) Persentase layanan item data statistik sektoral yang disajikan secara akurat

Makna Indikator : Tersajinya secara akurat data statistik sektoral dari setiap SPD pada Pemprov Kalsel. Alasan Pemilihan : Belum terinventarisirnya data statistik dari SPD pada Pemprov Kalsel. Perhitungan Indikator : Jumlah item data statistik SPD yang diinventarisir dibagi dengan jumlah SPD pada Pemprov Kalsel dikali 100%

Seksi Pengelolaan Data Statistik


1.a. INDIKATOR KINERJA / SEKSI LAYANAN INFORMASI PUBLIK (SOTK Baru) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALSEL TUGAS : Melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi diseminasi dan pelayanan informasi kebijakan pembangunan daerah dan pengelolaan aduan masyarakat.


1 Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengelolaan informasi publik.

1) Jumlah laporan pelayanan dan pengelolaan informasi publik.

Makna Indikator : Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi publik pemerintah daerah. Alasan Pemilihan : Belum terhimpunnya pelayanan dan pengelolaan informasi publik. Perhitungan Indikator : Jumlah pelayanan dan pengelolaan informasi publik pemerintah daerah yang dapat terhimpun.

Seksi Layanan Informasi Publik

Prov dan Kab/Kota

2) Jumlah data informasi publik pemerintah daerah.

Makna Indikator : Terhimpun data layanan informasi publik pemerintah daerah yang berbasis IT. Alasan Pemilihan : Belum terdatanya informasi publik pemerintah daerah yang berbasis IT. Perhitungan Indikator : Jumlah data layanan informasi publik pemerintah daerah yang dihimpun.

Prov dan Kab/Kota

3) Jumlah pengunjung stand kegiatan pameran.

Makna Indikator : Melalui keikutsertaan dalam pameran diharapkan penyebaranluasan informasi publik ke masyarakat lebih meningkat. Alasan Pemilihan : Masih kurangnya penyebaranluasan informasi publik pemerintah daerah ke masyarakat. Perhitungan Indikator : Jumlah pengunjung dalam keikutsertaan pameran yang terdata.

Pengunjung stand


1.b. INDIKATOR KINERJA / SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN MEDIA (SOTK Baru) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALSEL TUGAS : Melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengelolaan dan pengembangan informasi publik, serta pengembangan dan pemberdayaan media

informasi publik.


1 Meningkatnya pengelolaan informasi publik dan media.

1) Jumlah informasi pembangunan Kalsel yang disebarluaskan melalui media masa nasional.

Makna Indikator :

Terinventarisirnya informasi pembangunan Kalsel yang disebarluaskan melalui media masa nasional. Alasan Pemilihan : Belum terinventarisirnya informasi pembangunan Kalsel melalui media masa nasional. Perhitungan Indikator : Jumlah informasi pembangunan Kalsel melalui media masa nasional yang diinventarisir.

Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Media

Prov dan Kab/Kota

2) Jumlah informasi pembangunan Kalsel yang disebarluaskan melalui media masa daerah.

Makna Indikator :

Terinventarisirnya informasi pembangunan Kalsel yang disebarluaskan melalui media masa daerah. Alasan Pemilihan : Belum terinventarisirnya informasi pembangunan Kalsel melalui media masa daerah. Perhitungan Indikator : Jumlah informasi pembangunan Kalsel melalui media masa daerah yang diinventarisir.

Prov dan Kab/Kota

3) Jumlah informasi pembangunan Kalsel yang disebarluaskan melalui media masa Pemprov.

Makna Indikator :

Terinventarisirnya informasi pembangunan Kalsel yang disebarluaskan melalui media masa pemerintah daerah. Alasan Pemilihan : Belum terinventarisirnya informasi pembangunan Kalsel melalui media masa pemerintah daerah. Perhitungan Indikator : Jumlah informasi pembangunan Kalsel melalui media masa pemerintah daerah yang diinventarisir.

Prov dan Kab/Kota

4) Jumlah SPD yang paham terhadap pengelolaan informasi dan media

Makna Indikator : Meningkatnya pemahaman SPD terhadap pengelolaan informasi dan media. Alasan Pemilihan : Masih kurangnya pemahaman dari SPD tentang pengelolaan informasi dan media. Perhitungan Indikator : Jumlah SPD yang memahami tentang pengelolaan informasi dan media.

Prov dan Kab/Kota


1.c. INDIKATOR KINERJA / SEKSI PENGELOLAAN DATA STATISTIK (SOTK Baru) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALSEL TUGAS : Melaksanakan survei, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta menyusun statistik sektoral di lingkungan pemerintah daerah.


1 Meningkatnya pengelolaan data dan statistik sektoral.

1) Jumlah laporan data statistik sektoral daerah.

Makna Indikator : Terhimpunnya item data statistik sektoral daerah dari SPD dilingkungan pemerintah daerah. Alasan Pemilihan : Belum adanya item data statistik sektoral daerah dari SPD dilingkungan pemerintah daerah yang dihimpun. Perhitungan Indikator : Jumlah item data statistik daerah yang terhimpun dari SPD dilingkungan pemerintah daerah.

Seksi Pengelolaan Data Statistik

SPD Provinsi dan Kab/Kota

2) Jumlah SPD yang bekerjasama dalam pengelolaan dan penyusunan data sektoral daerah.

Makna Indikator : Adanya kerjasama dalam pengelolaan dan penyusunan data sektoral daerah dari SPD dilingkungan pemerintah daerah. Alasan Pemilihan : Belum terlaksananya kerjasama dalam pengelolaan dan penyusunan data sektoral daerah dari SPD dilingkungan pemerintah daerah. Perhitungan Indikator : Jumlah SPD pemerintah daerah yang bekerjasama dalam pengelolaan dan penyusunan data sektoral daerah.



2. INDIKATOR KINERJA / BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK (SOTK Baru) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALSEL TUGAS : Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian opini dan aspirasi publik, sumberdaya komunikasi publik, kemitraan dan hubungan media

komunikasi publik. FUNGSI : 1. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan opini dan aspirasi publik. 2. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian sumberdaya komunikasi publik. 3. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kemitraan komunikasi publik.

4. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penguatan hubungan kelembagaan media komunikasi publik.


1 Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan komunikasi publik

1) Jumlah berita, isu publik, pendapat umum dan aduan masyarakat yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik.

Makna Indikator : Terinventarisirnya dokumen publikasi pengelolaan layanan melalui media komunikasi publik. Alasan Pemilihan : Belum ada inventarisasi publikasi pengelolaan layanan melalui media komunikasi publik. Perhitungan Indikator : Jumlah dokumen publikasi pengelolaan layanan yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik.

Bidang Komunikasi Publik

Seksi Pengelolaan Opini Publik.

2) Persentase SDM yang menerapkan hasil bimbingan teknis komunikasi publik.

Makna Indikator : Terinventarisirnya data SDM yang menerapkan hasil bimtek komunikasi publik. Alasan Pemilihan : Belum adanya data inventarisasi SDM yang menerapkan hasil bimtek komunikasi publik. Perhitungan Indikator : Jumlah SDM yang menerapkan hasil bimtek komunikasi publik dibagi dengan jumlah SDM yang memahami hasil bimtek komunikasi publik dikali 100%.

Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik

3) Jumlah kerjasama kemitraan komunikasi publik.

Makna Indikator : Terjalinnya kerjasama komunikasi publik melalui hubungan dan pemanfaatan media komunikasi publik milik pemda dan non pemda. Alasan Pemilihan : Belum terjalinnya kerjasama dengan instansi terkait tentang pengembangaan komunikasi publik. Perhitungan Indikator : Jumlah kerjasama kemitraan dalam pengembangan komunikasi publik.

Seksi Kemitraan Komunikasi Publik dan Hubungan Media


2.a. INDIKATOR KINERJA / SEKSI PENGELOLAAN OPINI PUBLIK (SOTK Baru) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALSEL TUGAS : Melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengkajian dan analisis opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah.


1 Meningkatnya pengelolaan opini dan aspirasi publik.

1) Jumlah laporan opini dan aspirasi publik.

Makna Indikator : Terfasilitasinya pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah. Alasan Pemilihan : Belum terfasilitasinya pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah. Perhitungan Indikator : Jumlah laporan pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah yang dapat difasilitasi.

Seksi Pengelolaan Opini Publik

Prov dan Kab/Kota

2) Jumlah SDM yang paham tentang opini dan aspirasi publik.

Makna Indikator : Meningkatkan wawasan dan pemahaman tentang opini dan aspirasi publik. Alasan Pemilihan : Masih kurangnya wawasan dan pemahaman tentang opini dan aspirasi publik. Perhitungan Indikator : Jumlah SDM yang memahami tentang opini dan aspirasi publik.

Prov dan Kab/Kota

3) Jumlah data opini dan aspirasi publik.

Makna Indikator : Terhimpunnya data opini dan aspirasi publik pemerintah daerah. Alasan Pemilihan : Belum adanya data opini dan aspirasi publik pemerintah daerah yang dihimpun. Perhitungan Indikator : Jumlah data opini publik dan aspirasi publik yang terhimpun.

Prov dan Kab/Kota


2.b. INDIKATOR KINERJA / SEKSI SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK (SOTK Baru) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALSEL TUGAS : Melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.


1 Meningkatnya pengelolaan sumber daya komunikasi publik.

1) Jumlah laporan pengelolaan sumber daya komunikasi publik.

Makna Indikator : Terinventarisirnya pengelolaan sumber daya komunikasi publik. Alasan Pemilihan : Belum adanya inventarisasi tentang pengelolaan sumber daya komunikasi publik. Perhitungan Indikator : Jumlah laporan pengelolaan sumber daya komunikasi publik yang diinventarisir.

Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik

Prov dan Kab/Kota

2) Jumlah SDM yang paham tentang komunikasi publik.

Makna Indikator : Meningkatnya kapasitas dan pemahaman SDM tentang komunikasi publik. Alasan Pemilihan : Masih kurangnya wawasan dan pemahaman SDM tentang komunikasi publik. Perhitungan Indikator : Jumlah SDM yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang komunikasi publik.

Prov dan Kab/Kota

3) Jumlah data sumber daya komunikasi publik.

Makna Indikator : Terhimpunnya data sumber daya komunikasi publik. Alasan Pemilihan : Belum adanya data sumber daya komunikasi publik yang dihimpun. Perhitungan Indikator : Jumlah data sumber daya komunikasi publik yang terhimpun.

Prov dan Kab/Kota

4) Jumlah kerjasama degan instansi terkait tentang kapasitas kompetensi sumber daya komunikasi publik

Makna Indikator : Terlaksananya kerjasama dalam pengelolaan dan peningkatan kapasitas kompetensi komunikasi publik. Alasan Pemilihan : Belum adanya kerjasama dalam pengelolaan dan peningkatan kapasitas kompetensi komunikasi publik. Perhitungan Indikator : Jumlah instansi terkait yang bekerjasama dalam peningkatan kapasitas kompetensi komunikasi publik .

Prov dan Kab/Kota


2.c. INDIKATOR KINERJA / SEKSI KEMITRAAN KOMUNIKASI PUBLIK DAN HUBUNGAN MEDIA (SOTK Baru) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALSEL TUGAS : Melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan kemitraan pengelolaan komunikasi publik dan pengembangan hubungan

kelembagaan media komunikasi publik.


1 Meningkatnya pengelolaan kemitraan komunikasi publik dan hubungan media.

1) Jumlah SDM yang paham tentang kemitraan komunikasi publik.

Makna Indikator : Meningkatkan pemahaman SDM tentang kemitraan dan hubungan dalam komunikasi publik. Alasan Pemilihan : Masih kurangnya pemahaman SDM tentang kemitraan dalam komunikasi publik. Perhitungan Indikator : Jumlah SDM yang memahami kemitraan dan hubungan dalam komunikasi publik.

Seksi Kemitraan Komunikasi Publik dan Hubungan Media

Prov Dan Kab/Kota

2) Jumlah data komunikasi publik yang dipublikasikan.

Makna Indikator : Menghimpun data komunikasi publik yang dipublikasikan melalui media komunikasi. Alasan Pemilihan : Belum terhimpunnya data komunikasi publik yang dipublikasikan melalui media komunikasi. Perhitungan Indikator : Jumlah data komunikasi publik yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik.

Prov dan Kab/Kota

3) Jumlah kerjasama dengan media.

Makna Indikator : Dapat bekerjasama dalam pengelolaan kemitraan komunikasi publik dan hubungan melalui media komunikasi. Alasan Pemilihan : Belum adanya kerjasama dalam pengelolaan kemitraan komunikasi publik dan hubungan media. Perhitungan Indikator : Jumlah instansi terkait yang bekerjasama dalam pengelolaan kemitraan komunikasi publik dan hubungan media .

Prov dan Kab/Kota


3. INDIKATOR KINERJA / BIDANG E-GOVERNMENT (SOTK Baru) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALSEL TUGAS : Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan manajemen data dan informasi berbasis aplikasi, pengembangan ekosistem

dan tata kelola E-Government. FUNGSI : 1. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian manajemen data dan informasi berbasis aplikasi, pengembangan ekosistem dan tata kelola E-Government. 2. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan teknologi informasi komunikasi (TIK) daerah.

3. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet daerah. 4. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan integrasi layanan publik dan kepemerintahan berbasis elektronik. 5. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan tata kelola E-Government.


1 Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan E-Government

1) Indek Pegi Pemda Kabupaten / Kota.

Makna Indikator : Agar Kabupaten / Kota dapat meningkatkan kualitas kinerja penata kelolaan E-Government di lingkungan pemerintahannya Alasan Pemilihan : Belum maksimalnya kinerja penata kelolaan E-Government dilingkungan pemerintahan Kabupaten / Kota Perhitungan Indikator : Nilai indek Pegi pemerintah daerah Kabupaten / Kota yang dievaluasi kinerja E-Government nya.

Bidang E-Government Seksi Tata Kelola e-Government

2) Persentase SPD yang paham tentang pemeringkatan Pegi

Makna Indikator : SPD dilingkungan pemerintah daerah memahami pentingnya pemeringkatan kinerja Pegi E-Government. Alasan Pemilihan : Masih kurangnya pemahaman SPD dalam tata kelola pemeringkatan kinerja Pegi E-Government. Perhitungan Indikator : Jumlah SPD yang memahami pemeringkatan Pegi dibagi dengan jumlah SPD pemerintah daerah dikali 100%.

Seksi Tata Kelola E-Government


3) Persentase data dan informasi berbasis aplikasi

Makna Indikator : Terinventarisasinya data dan informasi berbasis aplikasi di lingkungan pemerintah daerah. Alasan Pemilihan : Belum maksimalnya inventarisasi data dan informasi berbasis aplikasi di lingkungan pemerintah daerah. Perhitungan Indikator : Jumlah data dan informasi dari SPD yang berbasis aplikasi dibagi dengan jumlah SPD di lingkungan pemerintah daerah dikali 100%.

Seksi Pengembangan Aplikasi

4) Persentase kenaikan penggunaan domain kalselprov.go.id

Makna Indikator : Agar SPD dan instansi terkait di lingkungan pemerintah daerah dalam peningkatan pelayanan dapat menggunakan domain kalselprov.go.id. Alasan Pemilihan : Belum maksimalnya penggunaan domain kalselprov.go.id oleh SPD dan instansi terkait di lingkungan pemerintah daerah. Perhitungan Indikator : Jumlah yang menggunakan domain kalselprov.go.id pada tahun ke N dikurangi dengan jumlah yang menggunakan domain kalselprov.go.id tahun ke N-1 dibagi dengan jumlah yang menggunakan domain kalselprov.go.ig pada tahun ke N dikali 100%

Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government


3.a. INDIKATOR KINERJA / SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI (SOTK Baru) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALSEL TUGAS : Melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan integrasi aplikasi generik, spesifik dan suplemen.


1 Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan aplikasi E-Government

1) Jumlah SPD yang paham tentang pengelolaan aplikasi e-Government.

Makna Indikator : Meningkatkan pemahaman SPD tentang pengelolaan aplikasi E-Government. Alasan Pemilihan : Karena masih kurangnya pemahaman SDM tentang pengelolaan aplikasi E-Government. Perhitungan Indikator : Jumlah SPD yang memiliki pengetahuan dan memahami pengelolaan aplikasi E-Government.

Seksi Pengembangan Aplikasi

Prov dan Kab/Kota

2) Jumlah SPD yang bekerjasama dalam pengelolaan aplikasi.

Makna Indikator : Terjalin kerjasama dengan SPD dalam pengelolaan aplikasi. Alasan Pemilihan : Supaya SPD dapat bekerjasama dalam pengelolaan aplikasi. Perhitungan Indikator : Jumlah SPD yang melakukan kerjasama dalam pengelolaan aplikasi

Prov dan Kab/Kota

3) Jumlah pengembangan sistem informasi dan aplikasi e-Government (generik, spesifik dan suplemen)

Makna Indikator : Terlaksananya kerjasama dengan SPD dalam pengembangan sistem informasi dan aplikasi. Alasan Pemilihan : Belum adanya kerjasama dengan SPD dalam pengembangan sistem informasi dan aplikasi. Perhitungan Indikator : Jumlah pengembangan sistem informasi dan aplikasi e-Government (generik, spesifik dan suplemen).

Prov dan Kab/Kota


3.b. INDIKATOR KINERJA / SEKSI PENGEMBANGAN EKOSISTEM E-GOVERNMENT (SOTK Baru) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALSEL TUGAS : Melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengelolaan TIK dan nama domain.


1 Meningkatnya pengembangan ekosistem E-Government.

1) Jumlah kenaikan penggunaan domain kalsel.

Makna Indikator : Meningkatkan penggunaan domain kalselprov.go.id di lingkungan pemerintah daerah. Alasan Pemilihan : Supaya SPD dan instansi terkait dapat menggunakan domain resmi pemerintah daerah. Perhitungan Indikator : Jumlah pengguna domain kalsel pada tahun ke N dikurang jumlah pengguna domain kalsel pada tahun N-1.

Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government

Prov dan Kab/Kota

2) Jumlah kerjasama dengan instansi terkait tentang pengembangan ekosistem e-Government.

Makna Indikator : Menjalin kerjasama dalam pengembangan ekosistem e-Government. Alasan Pemilihan : Supaya ada kerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan ekosistem e-Government. Perhitungan Indikator : Jumlah instansi terkait yang bekerjasama tentang pengembangan ekosistem e-government

Prov dan Kab/Kota

3) Jumlah website SPD. Makna Indikator : Terhimpun penggunaan website dari SPD. Alasan Pemilihan : Supaya ada data penggunaan website pemerintah daerah dari SPD. Perhitungan Indikator : Jumlah website SPD yang terhimpun.

Prov dan Kab/Kota


3.c. INDIKATOR KINERJA / SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT (SOTK Baru) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALSEL TUGAS : Melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan kapasitas tata kelola dan pemberdayaan TIK Pemerintah Daerah.


1 Meningkatnya pengembangan dan penata kelolaan E-Government.

1) Jumlah SPD yang paham tentang penata kelolaan e-Government.

Makna Indikator : Meningkatkan pemahaman SPD dalam penata kelolaan e-Government. Alasan Pemilihan : Supaya SPD dapat mengelola kinerja e-Government dalam meningkat Pegi daerah. Perhitungan Indikator : Jumlah SPD yang memahami penata kelolaan e-Government.

Seksi Tata Kelola E-Government

Prov dan Kab/Kota

2) Jumlah data tata kelola e-Government.

Makna Indikator : Inventarisasi perkembangan pengelolaan kinerja e-Government pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota. Alasan Pemilihan : Belum terdatanya pengelolaan kinerja e-Government provinsi dan kabupaten / kota. Perhitungan Indikator : Jumlah data penata kelolaan e-Government provinsi dan kabupaten / kota.

Prov dan Kab/Kota

3) Jumlah kerjasama dengan instansi terkait tentang pengelolaan tata kelola e-Government .

Makna Indikator : Terjalin kerjasama dalam pengelolaan tata kelola e-Government. Alasan Pemilihan : Supaya kapasitas pengelolaan tata kelola e-Government pemerintah daerah meningkat. Perhitungan Indikator : Jumlah instansi terkait yang bekerjasama dalam peningkatan pengelolaan tata kelola e-Government.

Prov dan Kab/Kota


4. INDIKATOR KINERJA / BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERSANDIAN (SOTK Baru) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALSEL TUGAS : Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan infrastruktur dasar dan teknologi, manajemen integrasi data dan

keamanan informasi serta persandian. FUNGSI : 1. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan infrastruktur dasar dan teknologi. 2. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian manajemen integrasi data dan keamanan informasi. 3. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan persandian.


1 Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan infrastruktur TIK dan persandian

1) Persentase peningkatan pemenuhan standar infrastruktur TIK sesuai ketentuan

Makna Indikator : Pentingnya meningkatnya pemenuhan infrastruktur dalam pengembangan dan pengelolaan TIK. Alasan Pemilihan : Untuk memenuhi infrastruktur dan teknologi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Perhitungan Indikator : Realisasi infrastruktur TIK pada tahun N dikurangi dengan jumlah infrastruktur TIK tahun N-1 dibagi dengan jumlah infrastruktur TIK pada tahun N dikali 100%.

Bidang Infrastruktur dan Persandian

Seksi Infrastruktur dan Teknologi

2) Peningkatan jumlah SPD yang terintegrasi dalam pusat data

Makna Indikator : Pentingnya pusat data yang menghimpun data-data dari setiap SPD. Alasan Pemilihan : Supaya SPD mengintegrasikan datanya pada pusat data. Perhitungan Indikator : Jumlah SPD yang mensinkronkan data-data pada pusat data pada tahun N dikurangi dengan jumlah SPD yang mensinkronkan data-data pada pusat data pada tahun N-1 dibagi dengan jumlah SPD yang mensinkronkan data-data pada pusat data pada tahun N dikali 100%.

Seksi Manajemen Integrasi Data dan Keamanan Informasi

3) Peningkatan jumlah SPD yang menerapkan persandian

Makna Indikator : Pentingnya persandian di setiap SPD pada Pemprov Kalsel. Alasan Pemilihan : Supaya SPD pada Pemprov Kalsel dapat memahami dan menerapkan persandian. Perhitungan Indikator : Jumlah SPD pada Pemprov Kalsel yang melaksanakan persandian pada tahun N dikurangi dengan jumlah SPD pada Pemprov Kalsel yang melaksanakan persandian pada tahun N-1 dibagi dengan jumlah SPD SPD pada Pemprov Kalsel yang melaksanakan persandian pada tahun N dikali 100%.

Seksi Persandian


4.a. INDIKATOR KINERJA / SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI (SOTK Baru) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALSEL TUGAS : Mengelola dan mengembangkan kapasitas infrastruktur dan teknologi informatika pemerintah daerah.


1 Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan teknologi

1) Jumlah SPD yang paham tentang pengelolaan infrastruktur dan teknologi.

Makna Indikator : Pemahaman SPD tentang pentingnya akses pengelolaan data-data melalui pemanfaatan standar infrastruktur dan teknologi yang sesuai ketentuan. Alasan Pemilihan : Supaya SPD memahami pengelolaan data-data melalui penggunaan infrastruktur dan teknologi pada unit kerjanya. Perhitungan Indikator : Jumlah SPD Pemprov Kalsel yang memiliki pengetahuan dan memahami tentang pengelolaan melalui infrastruktur dan teknologi.

Seksi Infrastruktur dan Teknologi


2) Jumlah kerjasama dengan instansi terkait tentang pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan teknologi.

Makna Indikator : Terjalin kerjasama dalam pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan tekologi. Alasan Pemilihan : Belum terjalinnya kerjasama dalam pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan teknologi. Perhitungan Indikator : Jumlah instansi terkait yang bekerjasama dalam pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan teknologi.

SPD Provinsi Kab/Kota

3) Jumlah data jaringan infrastruktur TIK

Makna Indikator : Terhimpunnya data jaringan infrastruktur TIK di Prov. Kalsel. Alasan Pemilihan : Karena belum terdatanya jaringan infrastruktur TIK di Prov. Kalsel. Perhitungan Indikator : Jumlah data jaringan infrastruktur TIK di Prov. Kalsel yang standar dan sesuai ketentuan.



4.b. INDIKATOR KINERJA / SEKSI MANAJEMEN INTEGRASI DATA DAN KEAMANAN INFORMASI (SOTK Baru) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALSEL TUGAS : Melaksanakan manajemen data informasi E-Government, integrasi layanan publik dan pemerintah serta layanan keamanan informasi E-Government.


1 Meningkatnya pengelolaan dan peningkatan keamanan informasi dan integrasi data.

1) Jumlah portal pusat data Pemprov. Kalsel.

Makna Indikator : Tersedianya portal data Pemprov Kalsel. Alasan Pemilihan : Belum tersedianya sistem yang mengintegrasikan data pada sistem informasi pemerintah. Perhitungan Indikator : Jumlah portal data pemerintah Pemprov Kalsel yang tersedia.

Seksi Manajemen Integrasi Data dan Keamanan Informasi

SPD Provinsi

2) Jumlah SPD yang paham tentang pengelolaan integrasi data dan keamanan informasi.

Makna Indikator : Meningkatnya pemahaman SPD terhadap pentingnya pengelolaan integrasi data dan keamanan informasi. Alasan Pemilihan : Belum ada SPD yang memahami pentingnya pengelolaan integrasi data dan keamanan informasi. Perhitungan Indikator : Jumlah SPD yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan integrasi data dan keamanan informasi.


3) Jumlah pengelolaan data dan informasi elektronik pemerintah daerah.

Makna Indikator : Terhimpun dataset pada sistem informasi pemerintah yang terintegrasi pada portal data. Alasan Pemilihan : Belum terintegrasinya data yang ada pada sistem informasi pemerintah. Perhitungan Indikator : Jumlah dataset yang terintegrasi dalam sistem informasi pemerintah .

SPD Provinsi


4.c. INDIKATOR KINERJA / SEKSI PERSANDIAN (SOTK Baru) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALSEL TUGAS : Melaksanakan tata kelola jaminan keamanan informasi pemerintah daerah dalam menggunakan persandian.


1 Meningkatnya pelayanan persandian.

1) Jumlah SPD yang paham tentang persandian.

Makna Indikator : Meningkatkan SPD dilingkungan pemerintah daerah dalam memahami persandian. Alasan Pemilihan : Masih belum ada SPD yang mengerti dan memahami tentang persandian. Perhitungan Indikator : Jumlah SPD yang memahami tentang persandian.

Seksi Persandian SPD Provinsi dan Kab/Kota

2) Jumlah data persandian pemerintah daerah.

Makna Indikator : Informasi dan kegiatan penting yang menggunakan layanan persandian Alasan Pemilihan : Termasuk indikator teknis urusan persandian di PP 18 2016 Perhitungan Indikator : Jumlah informasi dan kegiatan penting yang wajib diamanakan dengan persandian


3) Jumlah sandiman pemerintah daerah.

Makna Indikator : Tersedianya SDM berkualfikasi sandi yang menangani persandian Pemprov Kalsel. Alasan Pemilihan : Belum tersedianya SDM berkualfikasi sandi yang menangani persandian di Pemprov Kalsel. Perhitungan Indikator : Jumlah SDM berkualfikasi sandi yang memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan persandian di Pemprov Kalsel.



5. INDIKATOR KINERJA / BIDANG SEKRETARIAT (SOTK Baru) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALSEL TUGAS : mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset dan menyelenggarakan urusan umum dan

administrasi kepegawaian. FUNGSI : 1. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan dinas. 2. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas. 3. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan.

4. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan asset dinas. 5. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga. 6. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.


1 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja

1) Persentase kenaikan nilai komponen perencanaan pada LAKIP Diskominfo Prov. Kalsel.

Makna Indikator : Meningkatkan nilai komponen perencanaan Lakip Diskominfo Prov. Kalsel Alasan Pemilihan : Untuk dijadikan tolak ukur dalam penilaian perencanaan Lakip Diskominfo Prov. Kalsel Perhitungan Indikator : Laporan hasil perencanaan Lakip tahun ke N dikurang laporan hasil perencanaan Lakip tahun ke N-1 dibagi dengan laporan hasil perencanaan Lakip tahun ke N dikali 100%.

Sekretaris Subag Perencanaan dan Pelaporan

2) Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LAKIP Diskominfo Prov. Kalsel.

Makna Indikator : Meningkatkan nilai komponen pelaporan Lakip Diskominfo Prov. Kalsel Alasan Pemilihan : Untuk dijadikan tolak ukur dalam penilaian pelaporan Lakip Diskominfo Prov. Kalsel Perhitungan Indikator : Laporan hasil pelaporan Lakip tahun ke N dikurang laporan hasil pelaporan Lakip tahun ke N-1 dibagi dengan laporan hasil pelaporan Lakip tahun ke N dikali 100%.

2 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian

Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawain PNS.

Makna Indikator : Meningkatkan kapasitas pelayanan administrasi PNS Diskominfo Prov. Kalsel. Alasan Pemilihan : Untuk dijadikan tolak ukur dalam peningkatan pengurusan administrasi PNS Diskominfo Prov. Kalsel. Perhitungan Indikator : Jumlah pengurusan administrasi PNS dibagi dengan jumlah PNS dikali 100%.

Subag Umpeg


3 Meningkatnya kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika Prov. Kalsel

1) Persentase ASN yang memiliki sertifikat keahlian bidang komunikasi dan informatika

Makna Indikator : Meningkatkan SDM Diskominfo Prov. Kalsel yang bersertifikat keahlian bidang kominfo. Alasan Pemilihan : Untuk dijadikan tolak ukur dalam pemenuhan PNS Diskominfo Prov. Kalsel. Perhitungan Indikator : Jumlah PNS yang bersertifikat bidang kominfo dibagi dengan jumlah PNS dikali 100%.

Subag Umpeg

2) Persentase peserta pelatihan / bimtek yang paham.

Makna Indikator : Meningkatkan pemahaman PNS Diskominfo Prov. Kalsel dalam keikutsertaan pada pelaksanaan pelatihan / bimtek. Alasan Pemilihan : Sebagai acuan dalam peningkatan pemahaman PNS Diskominfo Prov. Kalsel. Perhitungan Indikator : Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan / bimtek dibagi dengan jumlah PNS dikali 100%.

4 Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan

Persentase penyerapan anggaran

Makna Indikator : Meningkatkan penyerapan anggaran Diskominfo Prov. Kalsel. Alasan Pemilihan : Sebagai acuan dalam laporan penyerapan anggaran Diskominfo Prov. Kalsel. Perhitungan Indikator : Jumlah realisasi anggaran dibagi dengan jumlah pagu anggaran dikali 100%.

Subag Keuangan dan Asset

5 Meningkatnya pelayanan sarana prasarana dan Asset

1) Persentase asset yang tercatat.

Makna Indikator : Meningkatkan laporan pencacatan asset Diskominfo Prov. Kalsel. Alasan Pemilihan : Sebagai acuan dalam pencatatan asset Diskominfo Prov. Kalsel. Perhitungan Indikator : Jumlah laporan asset yang tercatat dibagi dengan jumlah asset yang dimiliki dikali 100%.

Subag Keuangan dan Asset

2) Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan

Makna Indikator : Meningkatkan kepemilikan sarana dan prasarana Diskominfo Prov. Kalsel dalam layanan. Alasan Pemilihan : Sebagai acuan dalam peningkatan pelayanan Diskominfo Prov. Kalsel. Perhitungan Indikator : Realisasi sarana dan prasarana yang dipenuhi dibagi dengan jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dikali 100 %.


5.a. INDIKATOR KINERJA / SUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN (SOTK Baru) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALSEL TUGAS : Melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.


1 Menyusun Dokumen perencanaan

1) Jumlah laporan pelaksanaan bahan penyusunan dokumen perencanaan.

Makna Indikator : Terhimpunnya laporan perencanaan Diskominfo Prov. Kalsel Alasan Pemilihan : Untuk dijadikan bahan dalam pelaksanaan perencanaan Diskominfo Prov. Kalsel Perhitungan Indikator : Jumlah laporan hasil penyusunan perencanaan.

Subag Perencanaan dan Pelaporan

1. Bidang lingkup Diskominfo Prov. Kalsel.

2. Inspektoran Prov. Kalsel.

2) Nilai komponen perencanaan pada SAKIP Diskominfo Prov. Kalsel.

Makna Indikator : Nilai komponen laporan pelaksanaan perencanaan Diskominfo Prov. Kalsel Alasan Pemilihan : Sebagai acuan dalam penilaian hasil pelaksanaan perencanaan Diskominfo Prov. Kalsel Perhitungan Indikator : Laporan hasil pelaksanaan perencanaan dari Inspektorat Prov. Kalsel.

2) Nilai komponen pelaporan pada SAKIP Diskominfo Prov. Kalsel.

Makna Indikator : Nilai komponen laporan pelaksanaan pelaporan Diskominfo Prov. Kalsel Alasan Pemilihan : Sebagai acuan dalam penilaian hasil pelaksanaan perencanaan Diskominfo Prov. Kalsel Perhitungan Indikator : Laporan hasil pelaksanaan perencanaan dari Inspektorat Prov. Kalsel.


5.b. INDIKATOR KINERJA / SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN (SOTK Baru) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALSEL TUGAS : Mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta

administrasi kepegawaian.


1 Mengadakan administrasi perkantoran

Jumlah dokumen yang terkait administrasi perkantoran

Makna Indikator : Terhimpunnya dokumen administrasi Diskominfo Prov. Kalsel Alasan Pemilihan : Untuk dijadikan bahan dalam pelaksanaan administrasi perkantoran Diskominfo Prov. Kalsel Perhitungan Indikator : Jumlah dokumen hasil pelaksanaan administrasi perkantoran.

Subag Umpeg 1. Lingkup Diskominfo Prov. Kalsel.

2 Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian

Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaian dilayani secara tertib

Makna Indikator : Terhimpunnya laporan pelaksanaan kepegawaian Diskominfo Prov. Kalsel Alasan Pemilihan : Untuk dijadikan bahan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian Diskominfo Prov. Kalsel Perhitungan Indikator : Jumlah laporan hasil pelayanan administrasi kepegawaian.

3 Melaksanakan peningkatan kualitas SDM

1) Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan.

Makna Indikator : Meningkatnya kualitas SDM Diskominfo Prov. Kalsel Alasan Pemilihan : Untuk dijadikan bahan dalam pemenuhan SDM Diskominfo Prov. Kalsel Perhitungan Indikator : Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan.

2) Jumlah peserta pelatihan / bimtek yang paham.

Makna Indikator : Meningkatnya pemahaman SDM Diskominfo Prov. Kalsel yang mengikuti pelatihan / bimtek Alasan Pemilihan : Untuk dijadikan bahan dalam peningkatan pemahanan SDM Diskominfo Prov. Kalsel Perhitungan Indikator : Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan / bimtek.


5.c. INDIKATOR KINERJA / SUBAG KEUANGAN DAN ASSET (SOTK Baru) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALSEL TUGAS : Melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan serta pengelolaan asset.


1 Melaksanakan kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah laporan penerimaan honorarium panitia pelaksana kegiatan

Makna Indikator : Terhimpunnya anggaran honorarium pelaksana kegiatan Diskominfo Prov. Kalsel Alasan Pemilihan : Untuk dijadikan bahan dalam pelaksanaan administrasi keuangan Diskominfo Prov. Kalsel Perhitungan Indikator : Jumlah penerima honorarium pelaksanaan kegiatan.

Subag Umpeg 1. Lingkup Diskominfo Prov. Kalsel.

2 Melaksanakan laporan kinerja keuangan dan pertanggung jawaban keuangan

Jumlah laporan yang terkait dengan pelaporan keuangan

Makna Indikator : Terhimpunnya laporan pelaksanaan keuangan Diskominfo Prov. Kalsel Alasan Pemilihan : Untuk dijadikan bahan dalam pelaksanaan pelayanan keuangan Diskominfo Prov. Kalsel Perhitungan Indikator : Jumlah laporan hasil pelayanan administrasi pertanggung jawaban keuangan.

3 Melaksanakan pengelolaan asset / laporan kinerja pengelolaan asset

Jumlah laporan yang dihasikan berkaitan dengan kelancaran pelaporan asset

Makna Indikator : Terhimpunnya laporan pengelolan asset Diskominfo Prov. Kalsel Alasan Pemilihan : Untuk dijadikan bahan dalam laporan kepemilikan asset Diskominfo Prov. Kalsel Perhitungan Indikator : Jumlah laporan kepemilikan asset.

Documents

RANCANGAN IKU RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN …