RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR …bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/12/... · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang

L-1

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR ..... TAHUN 2018

T E N T A N G

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai pasal 264 ayat (5) bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

b. bahwa berdasarkan Pasal 342 ayat 1 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengedalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017;

c. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu yang menuntut perubahan

L-2

RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 untuk bisa dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2016 - 2021 dengan Perubahan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

L-3

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

L-4

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

L-5

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

L-6

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

28. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010; Nomor : 0199/M PPN/04/2010; Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

L-7

Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 1 Seri E.1);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 6 Seri D.2);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 1 Seri D.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.

L-8

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan BUPATI INDRAMAYU

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

INDRAMAYU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2016 – 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Indramayu.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Indramayu. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu. 6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu.

7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

8. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Daerah.

9. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan

L-9

dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung risiko.

10. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Indramayu.

11. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

12. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.

13. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

14. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Indramayu untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Indramayu.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Indramayu untuk periode 5 (lima) tahun.

17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Indramayu untuk periode 1 (satu) tahun.

18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

L-10

19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

22. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

23. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.

24. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

26. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

27. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

28. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

29. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

30. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan

L-11

Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

31. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

32. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

33. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

34. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

35. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

36. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

37. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

38. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

39. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

40. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

41. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

42. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan

L-12

keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

43. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

44. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

45. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.

46. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

47. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

48. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Indramayu ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

49. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

50. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.

51. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

L-13

BAB II RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala

Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RTRW dengan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Propinsi Jawa Barat.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1), memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud penetapan Perubahan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam: a. penyusunan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan selama

kurun waktu 5 (lima) tahun; b. penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5

(lima) tahun; dan c. penyusunan Renja Perangkat Daerah.

(2) Tujuan penetapan Perubahan RPJMD adalah untuk : a. menetapkan visi, misi dan program Kepala Daerah; b. menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,

pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah; c. menetapkan program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat

Daerah; d. menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat

daerah, RKPD, Renja Perangkat daerah, dan kerangka pendanaan bersifat indikatif; dan

e. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, harmonis dan berkelanjutan antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten, serta dengan Kabupaten yang berbatasan.

L-14

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021, disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Memuat secara logis dasar-dasar analisis dan gambaran umum kondisi Daerah, yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Memuat kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu meiputi proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan, serta kerangka pendanaan meliputi proyeksi pendapatan dan belanja serta penghitungan kerangka pendanaan.

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS Memuat permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Penyajian analisis menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan Daerah dan isu strategis.

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Memuat penjelasan visi dan misi Pemerintah Daerah

L-15

untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja setiap misi pembangunan.

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program Pembangunan Daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program Pembangunan Daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX

: PENUTUP

L-16

BAB V ISI DAN URAIAN RPJMD

Pasal 4

Isi dan uraian Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud Pasal 3, tertuang dalam Buku Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan

pembangunan jangka menengah Daerah lingkup kabupaten. (2) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan jangka

menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan : a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana

pembangunan jangka menengah Daerah; b. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah; c. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan d. Kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator

kinerja yang telah ditetapkan. (3) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan jangka

menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan

perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah; b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana

pembangunan jangka menengah Daerah; dan c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan jangka menengah

Daerah. (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan

jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

L-17

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di : Indramayu pada tanggal : ........... 2018

BUPATI INDRAMAYU

ttd

ANNA SOPHANAH Diundangkan di : Indramayu Pada tanggal : ................ 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

ttd

............................. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2018 NOMOR ....

L-18

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR ....... TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2016 – 2021 I. UMUM

A. Dasar Pemikiran Pembangunan merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun ekonomi berkelanjutan. Disamping itu, pembangunan yang dilakukan juga merupakan suatu proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial, ekonomi, sikap masyarakat, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka pengangguran dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu perlu dirumuskan dalam suatu perencanaan pembangunan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa daerah kabupaten/kota wajib memiliki Rencana Pembangunan Daerah. Salah satu Rencana Pembangunan Daerah yang wajib disusun oleh Kepala Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 4 ayat (1) adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Indramayu untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021 dengan memperhatikan Sumber Daya Alam dan potensi Kabupaten Indramayu.

L-19

B. Ruang Lingkup Ruang lingkup Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.

C. Prinsip-prinsip Prinsip Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 adalah : a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan

pembangunan nasional; b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku

kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;

d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

D. Pendekatan

Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 menggunakan pendekatan : a. teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berfikir

ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;

b. partisipatif, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan, kesetaraan antara pemangku kepentingan, transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat, rasa memiliki dokumen perencanaan serta terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan;

c. politis, yaitu menterjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;

d. atas-bawah dan bawah-atas, yaitu merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah

L-20

pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

E. Tahapan

Tahapan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 terdiri dari : a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan teknokratik; c. penyusunan rancangan awal; d. konsultasi publik; e. persetujuan Kepala Daerah; f. pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD; g. konsultasi Gubernur melalui BAPPEDA Provinsi; h. penyempurnaan rancangan awal; i. penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; j. penyempurnaan rancangan awal RPJMD berdasarkan

rancangan awal Renstra; k. pelaksanaan Musrenbang RPJMD; l. perumusan rancangan akhir berdasarkan hasil musrenbang; m. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan rancangan; n. pembahasan rancangan Peraturan Daerah RPJMD; o. persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan

Peraturan Daerah RPJMD; e. penetapan Peraturan Daerah.

F. Muatan

Muatan Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 terdiri dari : a. Pendahuluan; b. Gambaran umum kondisi Daerah; c. Gambaran keuangan Daerah; d. Permasalahan dan isu-isu strategis Daerah;

L-21

e. Visi, misi, tujuan dan sasaran; f. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah; g. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat

Daerah; h. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; i. Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR ....

Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan memiliki peran dan kedudukan yang

sangat strategis baik sebagai alat bantu Kepala Daerah dalam rangka

meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan

maupun sebagai acuan bagi tahap pelaksanaan maupun pengendalian

pembangunan di daerah. Proses pembangunan meliputi tahap

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Pelaksanaan perubahan

RPJMD 2016-2021 sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun

2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan

RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Proses

perubahan diawali dengan reviu yang didalamnya mengandung hasil

evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi dokumen RPJMD

2016-2021.

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara

Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Bahwa perubahan RPJMD dapat

dilakukan apabila :

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses

perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara

penyusunan rencana pembangunan daerah yang di atur dalam

Peraturan Menteri ini;

2. Hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukan bahwa substansi

yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan menteri ini;

dan

3. Terjadi perubahan yang mendasar (pasal 342 ayat 1), dimana

perubahan mendasar berupa krisis ekonomi, konflik sosial dan


budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau

perubahan kebijakan nasional (pasal 342 ayat 3).

Berdasarkan hasil reviu yang dilaksanakan pada tahun 2017

berikut beberapa rekomendasi terhadap dokumen RPJMD 2016-2021:

1. Terdapat 39 Program dalam RKPD dan APBD Tahun 2016 yang

tidak selaras dengan RPJMD 2016-2021 dengan pagu sebesar

Rp. 229.560.604.199,-. Hal ini menunjukkan bahwa antara

dokumen perencanaan dan penganggaran masih belum konsisten

100%, sehingga belum menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran

dalam mencapai Visi dan Misi Kabupaten Indramayu Remaja Tiga;

2. Berdasarkan data yang diperoleh untuk Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021,

hanya 32 indikator yang didapat pada tahun 2016 sedangkan data

lainnya sulit diperoleh atau akan diperoleh pada waktu yang belum

ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan elemen

pengukuran data masih lemah dan perlu ditingkatkan. Akibat

kelemahan elemen atau institusi pengukur data, maka tingkat

keberhasilan suatu program sangat sulit terukur;

3. Beberapa hal yang menjadi perhatian dan rekomendasi dari

akademisi :

a. Penting menyajikan data-data akurat terkait dengan kondisi

Daerah secara konsisten dan komprehensif, guna memperkuat

proses analisa atas potensi dan masalah Daerah;

b. Perlu memperkuat perspektif perencanaan inklusif dalam

dokumen RPJMD, sehingga menghasilkan program yang mampu

menjawab kerentanan pada kelompok-kelompok marjinal;

c. Mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah, bukan

hanya kapasitas fiskal saja melainkan mengidentifikasi juga

aset-aset lainnya, yang dapat dikelola untuk mempercepat

capaian pembangunan daerah, termasuk keberadaan 309 desa


yang ada di Kabupaten Indramayu dapat diintegrasikan potensi

yang ada di tiap desa atau kawasan;

d. Harus ada konsistensi identifikasi masalah, isu strategis,

tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan

dengan mempertimbangkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah;

e. Perubahan RPJMD kedepan, perlu menciptakan lompatan baru

dan differensiasi: Membangun Indonesia dari Pinggiran

(Nasional: RPJMN dan Nawacita) dapat diterjemahkan dalam

aras lokal (RPJMD) dengan memperkuat desa sebagai pusat

pengembangan ekonomi, empowering partisipasi dan reorientasi

warga, serta memperkokoh pengembangan kawasan

pembangunan pedesaan dengan titik berat pertanian dan wisata

desa.

4. Reviuer dari Kemendagri melakukan reviu terhadap perubahan

indikator pembangunan yang meliputi kajian terhadap indikator

eksisting, penilaian dan penjelasan arah perubahan dan penetapan

indikator baru yang lebih mewakili kinerja pemerintah daerah

sekaligus memudahkan pengukuran hasil pembangunan daerah.

Hasil reviunya adalah sebagai berikut : a. Pada setiap Bab rancangan PERDA Kabupaten Indramayu,

seperti Bab Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sistematika

RPJMD dan Bab Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan

Pembangunan Daerah agar disesuaikan pengertian dan

substansi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;


b. RPJMD Tahun 2016–2021 merupakan Tahap III RPJPD Tahun

2005-2025, oleh karena itu perlu adanya konsistensi antara

sasaran pokok dan tingkat capaian kinerja yang tertuang dalam

RPJPD ke dalam RPJMD;

c. Pengendalian secara rinci per Bab RPJMD tertuang dalam

dokumen Reviu.

RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 merupakan

penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih melalui

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak pada tanggal

9 Desember 2015. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu masa

bhakti 2016-2021 (Hj. Anna Shophanah – Drs. H. Supendi, M.Si.) telah

dilantik dan diambil sumpahnya pada tanggal 17 Februari 2016.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264, ayat (4) Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka paling lambat tanggal

17 Agustus 2016 RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 harus

sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Adapun penyusunan Perubahan RPJMD dimaksud selain

penjelasan visi, misi sampai dengan program juga berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Indramayu Tahun 2005–2025 dan memperhatikan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat

Tahun 2013-2018, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi

pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja

Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program

kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka

regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Proses penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu

dilakukan melalui urutan kegiatan:


1. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan yang bersifat

teknokratik, menyeluruh, dan terukur;

2. Penyiapan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada

rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan;

3. Musyawarah perencanaan pembangunan dengan melibatkan

masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelaraskan

rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang

pemerintahan; dan

4. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Dengan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin

baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antarpelaku

pembangunan, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan

maupun antara Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, dan diharapkan

pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu

mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin terkendalinya

sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu

Tahun 2016–2021, sejumlah peraturan perundang-undangan yang

digunakan sebagai rujukan adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang


Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2851);

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,


5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025




9) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



10) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Wilayah

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4739);

11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5059);

12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran



13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan


58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 4578);

15) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah


165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara


Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

18) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik



19) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik



20) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran



21) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 6178);

22) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang


Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) ;

26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang

Sistem Informasi Pembangunan Daerah ;

27) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri

E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

28) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);


29) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun

2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 86);

30) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2013–2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Nomor 160);

31) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2006

tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu

Tahun 2006 Nomor 5);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Indramayu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Indramayu Tahun 2008 Nomor 1 Seri E.1);


Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun

2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012

Nomor 1);


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran

Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan

mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan sebagai dasar

penganggaran yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah


(RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah

(Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana

Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Dari segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi empat,

yaitu :

· Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) selama 20 tahun

(periode tahun 2005 – 2025);

· Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) selama 20 tahun

(periode Tahun 2011 – 2031);

· Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra-PD

selama 5 tahun (periode Tahun 2016 – 2021);

· Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja-PD tiap tahun.

RPJMD Kabupaten Indramayu tahun 2016–2021 merupakan

penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah periode 2016–2021 yang

penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Indramayu tahun

2005–2025 dengan memperhatikan RPJMN tahun 2015-2019. RPJMD

dijabarkan dalam RKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun

Renstra-PD, Renja-PD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat

Daerah. Dari RKPD dan RKA–PD inilah selanjutnya disusun Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada

Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi

Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan

pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra-PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,

dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan

fungsi PD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Renja-PD disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan

mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan


pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hierarkis,

artinya dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan

bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek dan dokumen yang

dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi

dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah dibawahnya.

1.4 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk

memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah Daerah serta

seluruh komponen pelaku pembangunan di Kabupaten Indramayu di

dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan

arah pembangunan Daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten

Indramayu Tahun 2016–2021, sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih melalui kebijakan

dan program periode 2016-2021;

2. Menyediakan satu acuan dalam penyusunan Rencana Strategis

Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Indramayu dan sebagai acuan bagi seluruh

stakeholders di Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan kegiatan

pembangunan selama kurun waktu 2016-2021;

3. Menetapkan indikator sebagai ukuran dalam melakukan evaluasi

kinerja tahunan setiap program dan kegiatan pembangunan daerah;

4. Menyajikan gambaran kondisi umum daerah saat ini serta untuk

memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka

mewujudkan visi dan misi kepala daerah;

5. Mensinergikan program dan kegiatan pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan


Perubahan RPJMD 2016–2021 Kabupaten Indramayu disusun

berdasarkan tata urut sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan,

hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta

sistematika penulisan penyusunan RPJMD agar substansi

pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat secara logis dasar-dasar analisis dan gambaran

umum kondisi Daerah, yang meliputi aspek geografi dan

demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek

pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Memuat kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja

pelaksanaan APBD dan neraca daerah, kebijakan

pengelolaan keuangan masa lalu meiputi proporsi

penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan, serta

kerangka pendanaan meliputi proyeksi pendapatan dan

belanja serta penghitungan kerangka pendanaan.

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Memuat permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang

menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka

menengah. Penyajian analisis menjelaskan butir-butir

penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja

pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian

isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan

Daerah dan isu strategis.

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Penjelasan visi dan misi pembangunan jangka menengah

daerah tahun 2016-2021 yang merupakan visi dan misi

Bupati dan Wakil Bupati Indramayu terpilih. Pada bagian


ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam

mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari

setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan

hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan

dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang

ditetapkan. Program Pembangunan Daerah dirumuskan

dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program

prioritas. Program Pembangunan Daerah menggambarkan

kepaduan program prioritas terhadap sasaran

pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN

PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi

serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra

Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif

target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan

bidang urusan.

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH

Menguraikan indikator kinerja daerah untuk memberi

gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan

misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan

menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator

kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir

periode masa jabatan yang berkaitan dengan aspek

kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib

dan pilihan serta aspek daya saing daerah.


BAB IX : PENUTUP

Menguraikan tentang pedoman, transisi dan kaidah

pelaksanaan pelaksanaan RPJMD 2016-2021.

Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 1

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Indramayu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat

yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Barat.

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Indramayu adalah sebagai

berikut:

(1) Secara geoastronomi terletak pada posisi 107º 51' sampai dengan 108º

32' Bujur Timur dan 06º 13' sampai dengan 06º 40' Lintang Selatan.

(2) Secara geopolitik terletak pada jarak 207 Km kearah Timur dari

Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan 180 Km kearah Timur Laut dari

Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi.

(3) Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), secara

geoekonomi Kabupaten Indramayu ditetapkan sebagai salah satu Pusat

Kegiatan Wilayah (PKW) yang mengemban fungsi sebagai lumbung

pangan nasional dan pusat pengolahan migas.

(4) Kabupaten Indramayu secara geostrategis terletak di jalur Pantai Utara Jawa (Pantura) sebagai simpul strategis transportasi yang berperan sangat dinamis di Pulau Jawa dan Nasional melayani aktifitas lintas provinsi.

Batas-batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten

Indramayu sebagai berikut:

· Sebelah Utara dengan Laut Jawa

· Sebelah Selatan dengan Kabupaten Majalengka, Sumedang dan Cirebon

· Sebelah Barat dengan Kabupaten Subang

· Sebelah Timur dengan Laut Jawa dan Kabupaten Cirebon

Wilayah Kabupaten Indramayu seluas 209.942 Ha, dengan panjang garis pantai 147 Km membentang sepanjang pantai utara melewati


0,48 4,26

14,70

10,04

55,92

0,07

0,19

12,85

0,02 1,47

Industri Perkebunan Hutan Permukikan

Sawah Tanah Kosong Kolam Tambak

Tambang Lain-lain

11 (sebelas) kecamatan yaitu Sukra, Patrol, Kandanghaur, Losarang, Pasekan, Cantigi, Indramayu, Balongan, Juntinyuat, Karangampel dan Krangkeng.

Penggunaan lahan (land used) berdasarkan identifikasi lahan di Kabupaten Indramayu sebagai berikut:

No Penggunaan Lahan Luas (Ha) (%) 1. Industri 1.011,54 0,48 2. Perkebunan 8.949,88 4,26 3. Hutan 30.854,33 14,70 4. Permukiman 21.067,94 10,03 5. Sawah 117.406,62 55,92 6. Tanah Kosong 150,77 0,10 7. Kolam 395,38 0,18 8. Tambak 26.980,29 12,86 9. Tambang 39,20 0,002

10. Lain-Lain 3.086,05 1,47 Jumlah 209.942

Wilayah Kabupaten

Indramayu mencakup

beberapa pulau kecil dan

wilayah perairan laut.

Wilayah daratan

didominasi oleh lahan

sawah sebesar 55,92% dari

total luas lahan. Hal ini

menunjukkan bahwa

Kabupaten Indramayu

merupakan daerah

pertanian (agraris) dan

menjadi alasan pemerintah

pusat menentukan

Tabel 2.1: Penggunaan Lahan Kabupaten Indramayu

Sumber: Data SIPD, Bappeda Kabupaten Indramayu, 2017

Grafik 2.1. Tata Guna Lahan Kabupaten Indramayu


Kabupaten Indramayu sebagai lumbung pangan nasional. Selain sebagai

daerah pertanian, sektor perikanan dan kelautan berkontribusi besar

terhadap pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Indramayu.

Pengolahan lahan berupa tambak untuk memproduksi ikan seluas 12,86%

menjadi mata pencaharian pokok di beberapa wilayah pantai. Luas

permukiman hanya sebesar 10,03% dari total luas wilayah, sementara luas

hutan sebesar 14,70%, perkebunan sebesar 4,26%, industri sebesar 0,48%,

kolam sebesar 0,18%, tanah kosong sebesar 0,10%, tambang sebesar

0,002%, dan lain-lain sebesar 1,47%.

Secara administrasi Kabupaten Indramayu terbagi kedalam 31

Kecamatan, 8 Kelurahan dan 309 Desa, 1.689 Rukun Warga dan 6.202

Rukun Tetangga (Sumber: Data SIPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, 2017). Ibu kota kabupaten dan pusat pemerintahan terletak di

Kecamatan Indramayu namun titik keramaian berada di Kecamatan

Jatibarang karena termasuk lintas jalur lalu lintas Pantai Utara Jawa

(Pantura) dan terdapat Stasiun Kereta Api sehingga memiliki akses

perekonomian yang mudah diakses. Simpul-simpul kabupaten diantaranya

adalah Indramayu, Balongan, Lohbener, Jatibarang, Karangampel dan

Haurgeulis.

Secara Geomorfologi, wilayah Kabupaten Indramayu terbagi menjadi

daerah perbukitan rendah bergelombang dan dataran rendah. Perbukitan

rendah bergelombang menempati daerah sempit di bagian Barat Daya

membentuk perbukitan yang memanjang dengan arah Barat Laut sampai

Tenggara, sedangkan dataran rendah menempati bagian tengah sampai ke

Utara.

Berdasarkan Topografi, Kabupaten Indramayu sebagian besar

merupakan dataran rendah dengan kemiringan rata-rata 0–2 %. Secara

garis besar, topografi Kabupaten Indramayu dapat dibagi atas 3 (tiga)

kelompok, yaitu:

1. Ketinggian antara 0-7 m di atas permukaan laut (dpl), meliputi : wilayah

Kecamatan Anjatan, Sukra, Patrol, Kandanghaur, Losarang, Sindang,

Lohbener, Arahan, Cantigi, Pasekan, Indramayu, Balongan, Sliyeg,


Juntinyuat, Karangampel, Kedokanbunder dan wilayah Kecamatan

Krangkeng.

2. Ketinggian antara 7-25 m dpl, meliputi : wilayah Kecamatan Bongas,

Kroya, Gabuswetan, sebagian wilayah Kecamatan Anjatan, Lelea, Terisi,

Widasari, Jatibarang, Kertasemaya, Cikedung, Sukagumiwang, Tukdana

dan Bangodua.

3. Ketinggian antara 25-100 m dpl, meliputi : sebagian wilayah Kecamatan

Cikedung, Terisi, Kroya, Haurgeulis dan keselurahan wilayah Kecamatan

Gantar.

Berdasarkan Geologi, wilayah Kabupaten Indramayu merupakan dataran rendah dan daerah endapan di bagian Timur Laut Provinsi Jawa Barat. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Indramayu terdiri dari aluvial hidromorf, aluvial kelabu tua, asosiasi aluvial-kelabu dan aluvial-cokelat kelabu, asosiasi glie humus rendah dan aluvial kelabu, regosol kelabu, grumusal kelabu, kompleks grumusal dan mediteran, asosiasi latosol-cokelat dan regosol-kelabu, asosiasi latosol-merah dan latosol-cokelat kemerahan dan laterit, asosiasi podsolik-kuning dan hidromorf kelabu. Jenis batuan tersusun oleh endapan aluvium dan beberapa satuan batuan yang tersusun dari tua ke muda berdasarkan umur geologi yaitu satuan batu lempung serpihan, satuan batu lempung, satuan batu pasir, satuan konglomerat dan batu pasir tufaan, endapan hasil gunung api muda dan tak teruraikan, dan endapan aluvium. Sedangkan endapan aluvium tersebut terbagi menjadi endapan pantai, endapan pematang pantai, endapan limpah banjir, endapan delta, dan endapan sungai tua.

Kabupaten Indramayu secara klimatologi termasuk beriklim tropis tipe D (Iklim sedang) dengan karakteristik sebagai berikut: a. Suhu udara harian rata-rata berkisar antara 22,9oC – 30oC. b. Kelembaban udara 70 – 80%. c. Rata-rata curah hujan sepanjang tahun 2015 sebesar 2.104 mm dengan

jumlah hari hujan sebanyak 103 hari. d. Sepanjang tahun 2015, curah hujan tertinggi sebesar ± 2.756 mm

dengan jumlah hari hujan sebanyak 125 hari terjadi di Kecamatan Lohbener, sedangkan curah hujan terendah sebesar ± 666 mm dengan jumlah hari hujan 52 hari terjadi di Kecamatan Terisi.


e. Angin barat dan angin timur bertiup secara bergantian setiap 5-6 bulan sekali. Angin Barat bertiup bulan Desember sampai dengan bulan April, sedangkan Angin Timur bertiup bulan Mei sampai dengan November. Pada umumnya angin berasal dari Barat Laut (29,35%), Timur Laut (22,01%) dan Utara (18,32%).

f. Kecepatan angin di wilayah pesisir umumnya (41,35%) bertiup dengan kisaran 3-5 m/detik, sedangkan (0,62%) kecepatan angin sangat lemah yaitu kurang dari 1m/detik pada kondisi teduh.

Kabupaten Indramayu merupakan dataran rendah dan pantai serta

berada pada bagian hilir daerah aliran sungai besar yang merupakan

daerah hilir dari aliran sungai-sungai yang sangat potensial sebagai sumber

air bagi kebutuhan masyarakat, baik untuk kepentingan usaha pertanian,

usaha industri maupun bahan baku air bersih. Daerah Aliran Sungai

tersebut yaitu Cipunegara, Cipancuh, Sewo, Mang Setan, Bugel, Legok,

Eretan, Cilet, Tuan, Cilalanang, Cipanas, Cipondoh, Cibelerang, Pangkalan,

Semak, Maja, Rambatan, Cimanuk, Prawiro Kepolo, Prawiro Darung,

Gebang Sawit, Glayem, Kamal, Sigedang, Bobos, Oyoran, Pamengkang,

Cimanis, dan Kumpulkuista.

Satuan Wilayah Sungai (SWS) Kabupaten Indramayu mempunyai luas 648 Km². Aliran rata-rata di bagian hilir mencapai 13,0 milyar M³/tahun yang dimanfaatkan untuk keperluan pertanian, industri dan sebagainya. SWS Cimanuk termasuk wilayah kewenangan Pemerintah provinsi Jawa Barat seluas 4.325 Km². Wilayah Kabupaten Indramayu termasuk kedalam SWS Cimanuk seluas 1.238 Km². Potensi aliran rata-rata mencapai kapasitas sebesar 4,0 milyar M³/tahun.

Kabupaten Indramayu memiliki kemampuan sebagai lahan mata air di wilayah bagian selatan Kecamatan Haurgeulis dan Cikedung dan sebagian besar di wilayah Kabupaten Indramayu mempunyai zona lahan air tanah bebas (zona air tanah dangkal), sedangkan kemampuan lahan hidrologi pantai sangat mempengaruhi tata air dengan fungsi penahan intrusi air laut dan abrasi pantai. Kawasan pantai terdapat di sepanjang Pantai Timur dan Utara Indramayu termasuk sebagian Kecamatan


Krangkeng, Juntinyuat, Balongan, Indramayu, Pasekan, Cantigi, Losarang, Karangampel, Kandanghaur, Patrol dan Sukra.

Air tanah tawar diperoleh dengan cara membuat sumur bor dalam yang selanjutnya akan memancarkan air tanah tawar. Daerah Kedungdawa-Kedokan-Gabus-Cibereng-Losarang, merupakan akumulasi air tanah tawar dalam yang cukup besar serta di sekitar Jatibarang-Krasak-Kaplongan-Jengkok. Kualitas air tanah tertekan umumnya cukup baik, air bening dengan pH berkisar antara 6,43-8,53. Kandungan CI di bagian selatan jalur jalan provinsi umumnya rendah yaitu antara 11,2-582,6 mg/l. Beberapa air tanah dangkal yang diambil di Desa Lohbener, Juntinyuat, Sindang dan Krangkeng menunjukkan kandungan CI cukup tinggi antara 603-3.120 mg/l, bahkan mencapai 111,0 mg/l di Desa Krangkeng.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012, Kabupaten Indramayu telah menetapkan kawasan peruntukkan industri yang terdiri dari kawasan industri, zona industri dan industri rumah tangga. Luasan peruntukkan kawasan industri besar seluas ±1.000 Ha berlokasi di Kecamatan Balongan sedangkan untuk kawasan industri sedang seluas ±1.000 Ha yang berlokasi di Kecamatan Losarang, Kandanghaur, Patrol dan Sukra, serta kawasan industri rumah tangga yang lokasinya tersebar hampir di setiap wilayah kecamatan yang memiliki peluang dan potensi dalam mengembangkan perekonomian wilayahnya serta diarahkan kepada aspek ekonomi dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat. Adanya pengembangan kawasan industri ini diharapkan dapat memberikan multiplier effects (Dampak pengganda) terhadap berkembangnya kegiatan lain seperti perdagangan dan jasa.

Dalam rangka pengembangan potensi wilayah telah ditetapkan kawasan strategis yang mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kelestarian budaya dan kehidupan sosial, serta kelestarian lingkungan. Kawasan Strategis yang ditetapkan adalah Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terdiri dari KSP Kilang Minyak Balongan, KSP Pesisir Pantura dan KSP Pertanian berlahan basah dan beririgasi teknis Pantura Jawa Barat. Sedangkan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) terdiri


dari (1) KSK Prajapolitan, (2) KSK Minapolitan, (3) KSK Agropolitan, dan (4) KSK Wanapolitan.

KSK Prajapolitan merupakan konsep pembangunan perkotaan sebagai pusat pemerintahan daerah berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan dengan prinsip-prinsip, integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi yang difokuskan pada pusat pemerintahan kabupaten.

KSK Agropolitan merupakan konsep kota pertanian, desa-desa sentra produksi pertanian dan desa penyangga yang ada di sektiranya yang mampu memicu perkembangan sistem dan usaha agribisnis sehingga dapat melayani, mendorong, menarik dan menghela kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya. KSK Agropolitan meliputi Agropolitan Widasari di Kecamatan Widasari, Agropolitan Kerticala di Kecamatan Tukdana, Agropolitan Cipancuh di Kecamatan Haurgeulis dengan fungsi utama sebagai wilayah usaha berbasis pertanian, perekonomian dan peternakan.

KSK Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan dengan prinsip-prinsip, integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi. KSK Minapolitan meliputi Minapolitan Ujunggebang di Kecamatan Sukra, Minapolitan Eretan di Kecamatan Kandanghaur, Minapolitan Dadap di Kecamatan Juntinyuat, Minapolitan Karangsong di Kecamatan Indramayu, dan Minapolitan Cemara di Kecamatan Losarang.

KSK Wanapolitan merupakan konsep pembangunan kehutanan dan perkebunan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan dengan prinsip-prinsip integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselarasi. KSK Wanapolitan meliputi Wanapolitan Sanca di Kecamatan Gantar dan Wanapolitan Cikawung di Kecamatan Terisi dengan fungsi utama sebagai kawasan resapan air dan usaha berbasis kehutanan. Perwujudan kawasan strategis tersebut akan diselaraskan dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rangka penyusunan indikasi program pembangunan jangka menengah.

Selain penentuan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang tertuang dalam Peraturan Daerah


Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, sebagai pengembangan potensi wilayah, pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang terletak di kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka juga perlu diperhitungkan sebagai potensi pengembangan wilayah. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, kelestarian nilai sosial dan budaya, serta lingkungan.

Pembangunan BIJB Kertajati merupakan salah satu proyek nasional yang termasuk dalam pelaksanaan program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pembangunan BIJB di wilayah Kabupaten Majalengka tentunya sangat strategis karena ditunjang proyek pembangunan nasional lainnya, seperti jalan Tol Cikampek-Palimanan (Cipali) dan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). Keberadaan Bandara Kertajati dipastikan akan meningkatkan arus transportasi barang bagi usaha kargo dan transportasi manusia bagi sektor pariwisata. Begitu pula dengan keberadaan tol Cisumdawu yang menjadikan perjalanan darat menjadi lebih cepat, yakni hanya 40 menit dari Bandung ke Majalengka. Pembangunan BIJB Kertajati tentunya juga memiliki tujuan yang sangat baik yakni mengembangkan perekonomian nasional dan mengatasi permasalahan yang selama ini dihadapi bandara Internasional Soekarno Hatta di Jakarta.

Pembangunan BIJB di Kertajati bisa berdampak positif bagi perekonomian di wilayah Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan (Ciayumajakuning), dengan banyak berdirinya industri pabrik secara tidak langsung dapat menyerap ribuan tenaga kerja. Pembangunan Bandara Kertajati juga berpotensi menimbulkan dampak terhadap pola hidup atau kebiasaan masyarakat terutama yang tinggal di wilayah perbatasan. Proyek pembangunan bandara internasional ini juga pasti berdampak pada budaya dan moralitas masyarakat di sekitar perbatasan Majalengka.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Sebagai daerah pinggir pantai dan berada pada muara sungai besar seperti Sungai Cimanuk, Sungai Cipanas dan Sungai Cipunegara, pada saat musim penghujan rutin terjadi banjir sungai dan rob. Wilayah rawan banjir di Kabupaten Indramayu meliputi wilayah kecamatan-kecamatan daerah


pesisir terutama wilayah yang dialiri sungai seperti Kecamatan Indramayu, Kecamatan Balongan, Kecamatan Losarang, Kecamatan Kandanghaur, Kecamatan Sukra dan Kecamatan Patrol. Banjir yang terjadi berdampak terhadap gagal panen lahan pertanian dan perikanan tambak serta dampak kesehatan dengan munculnya berbagai macam penyakit kulit dan demam berdarah. Banjir sungai banyak disebabkan karena tidak terkelolanya sumber daya air secara maksimal serta perubahan penggunahan fungsi lahan di bagian hulu yang semula sebagai lahan vegetasi menjadi lahan terbuka/gundul.

Abarasi pantai juga termasuk bencana yang sering terjadi. Wilayah yang sering mengalami abrasi pantai yaitu Kecamatan Sukra, Kecamatan Patrol, Kecamatan Kandanghaur, Kecamatan Indramayu, Kecamatan Balongan, Kecamatan Juntinyuat, dan Kecamatan Krangkeng. Dampak abrasi pantai yaitu tergerusnya daerah pantai sehingga mendekati batas permukiman di wilayah pesisir. Abrasi dan rob disebabkan karena kondisi alam baik iklim maupun kondisi topografi wilayah yang diperparah oleh semakin berkurangnya hutan bakau (Mangroove) di sepanjang pantai.

2.1.4. Demografi

Demografi memberikan gambaran secara statistik tentang penduduk yang berkaitan dengan perilaku penduduk secara menyeluruh bukan perorangan. Demografi juga berkaitan dengan perubahan-perubahan kependudukan terutama mengenai perubahan jumlah, persebaran pada komponen-komponen utama pertumbuhan penduduk, yaitu fertilitas, mortalitas, migrasi, yang pada gilirannya menyebabkan perubahan pada jumlah, struktur, dan persebaran penduduk. Aspek demografi diantaranya:

1. Populasi Penduduk.

Populasi penduduk berarti berkaitan dengan aspek kuantitas atau jumlah penduduk. Di Indonesia perhitungan jumlah penduduk dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali melalui kegiatan Sensus Penduduk.

2. Pengelompokan Penduduk

Pengelompokan penduduk merupakan upaya pemilahan/komposisi penduduk berdasarkan variabel-variabel tertentu misalkan usia, jenis kelamin, status perkawinan, agama, dan lainnya.


3. Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk pada dasarnya berkaitan dengan aspek geografi atau wilayah tempat bermukimnya suatu penduduk. Perhitungan distribusi penduduk mencakup kepadatan penduduk dan persentase penduduk per wilayah. Faktor yang memengaruhi distribusi populasi penduduk antara lain keadaan geografis, ekonomi, sosial dan politik.

4. Kelahiran

Salah satu aspek penting dari demografi adalah kelahiran. Beberapa hal yang berkaitan dengan kelahiran antara lain angka kelahiran, kontrasepsi, angka perkawinan dan angka harapan hidup bayi. Tingkat kelahiran yang sangat tinggi tanpa diimbangi dengan peningkatan taraf ekonomi akan berdampak pada kesejahteraan penduduk itu sendiri.

5. Kematian

Kematian dapat diukur dengan angka kematian kasar dan angka kematian bayi. Kematian penduduk dapat terjadi karena berbagai faktor seperti penyakit, kecelakaan, perang atau pembunuhan. Angka kematian di wilayah negara maju dan berkembang dapat berbeda karena berbagai faktor.

6. Migrasi

Migrasi merupakan perpindahan penduduk dalam arti melewati batas teritorial wilayah. Migrasi dapat bersifat internal maupun eksternal. Migrasi dapat terjadi salah satunya akibat dorongan ekonomi.

7. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu bagian dari kependudukan karena pada dasarnya manusia memiliki profesi tertentu dalam menjalankan kehidupannya. Tenaga Kerja terdiri dari tingkat partisipasi kerja penduduk, angka pengangguran sampai tingkat rata-rata pendapatan penduduk. Dengan memantau perkembangan kaum pekerja maka akan diketahui perkembangan suatu daerah.

8. Kelembagaan Penduduk

Kelembagaan penduduk berkaitan dengan status pernikahan, rata-rata usia pernikahan per area dan faktor perceraian.


9. Kebijakan Penduduk

Kebijakan kependudukan sangat erat dengan peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Pertumbuhan penduduk yang cepat di negara berkembang seperti Indonesia akan memicu lahirnya kebijakan-kebijakan seperti pembatasan kelahiran, batasan umur perkawinan dan pemerataan penduduk per wilayah. Kebijakan kependudukan akan berbeda tiap negara karena masalah penduduk yang dialami negara-negara relatif berbeda sehingga memerlukan penanganan yang berbeda.

Jumlah penduduk di Kabupaten Indramayu pada tahun 2017 sebanyak 1.709.994 jiwa, terdiri dari penduduk Laki-laki sebanyak 880.619 jiwa, dan perempuan sebanyak 829.375 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,54%. (BPS Kabupaten Indramayu, 2018).


NO INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

SATUAN

CAPAIAN SETIAP TAHUN SUMBER DATA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Jumlah Rumah Tangga Unit 505.785 510.799 508.156 523.644 525.366 BPS 2. Jumlah Penduduk Jiwa 1.654.119 1.663.397 1.672.683 1.682.022 1.691.386 1.700.815 1.709.994 BPS 3. Jumlah Penduduk Laki-laki Jiwa 851.704 856.500 861.417 866.107 870.902 875.815 880.619 BPS 4. Jumlah Penduduk Perempuan Jiwa 802.415 806.897 811266 815.915 820.484 825.000 829.375 BPS 5. Laju Pertumbuhan Penduduk Persen 0,72 0,35 0,41 0,65 0,58 0,56 0,54 BPS 6. Sex Ratio Poin 106,14 106,14 106,14 106,15 106,14 106,16 106,18 BPS 7. Kepadatan Penduduk (Jiwa Per Km²) Jiwa 788 792 797 801 806 810 814 BPS 8. Kelompok Penduduk Usia 0 - 4 tahun Jiwa 143.539 144.195 144.851 146.391 N/A N/A 136.479 BPS 9. Kelompok Penduduk Usia 5 - 19

Tahun Jiwa

466.712 468.847 471.054 476.113 N/A N/A 429.674 BPS

10. Kelompok Penduduk Usia 20 - 54 Tahun

Jiwa 854.861 858775 862.508 871.399 N/A N/A 872.975

BPS

11. Kelompok Penduduk Usia 55 – 65 Tahun

Jiwa 122.848 123.41 123.921 125.132 N/A N/A 175.135

BPS

12. Kelompok Penduduk Usia 65+ Tahun Jiwa 87.83 88.233 88.643 89.516 N/A N/A 95.721 BPS 13. Umur Perkawinan Pertama Usia 15

Tahun Persen 21,43 19,2 11,74 16,65 N/A N/A N/A BPS

14. Umur Perkawinan Pertama Usia 16 Tahun Persen 13,21 14,12 12,61 16,65 N/A N/A N/A

BPS

15. Umur Perkawinan Pertama Usia 17-18 Tahun Persen 30,58 29,73 31,92 32,65 N/A N/A N/A

BPS

16. Umur Perkawinan Pertama Usia 19-24 Tahun Persen 29,81 32,83 38,15 26,92 N/A N/A N/A

BPS

17. Umur Perkawinan Pertama Usia 25+ Tahun Persen 4,97 4,12 5,58 7,14 N/A N/A N/A

BPS

18. Rasio Ketergantungan Persen 47,17 49,22 50,62 48,72 N/A N/A N/A BPS

19. Penduduk Bekerja Terhadap Angkatan Kerja Persen 88,8 92,4 90,37 91,99 N/A N/A 91,36 BPS

20. Tingkat Pengangguran Persen 11,2 7,6 9,63 8,01 N/A N/A 8,64 BPS

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu Aspek Geografi dan Demografi


1. Jumlah Penduduk dan Jumlah Rumah Tangga.

Jumlah rumah tangga pada tahun 2011 di Kabupaten Indramayu sebanyak 505.785 meningkat menjadi 525.366 rumah tangga pada tahun 2015. Sementara itu, jumlah penduduk pada tahun 2011 sebanyak 1.654.119 jiwa bertambah menjadi sebanyak 1.709.994 pada tahun 2017. Kenaikan jumlah penduduk diikuti dengan kenaikan jumlah rumah tangga pada setiap tahunnya, namun kenaikan jumlah rumah tangga tidak signifikan seperti kenaikan jumlah penduduk. Artinya bahwa pertambahan penduduk baik karena migrasi ataupun bertambahnya usia penduduk tidak otomatis membentuk rumah tangga baru.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Jumlah Penduduk 1.654.111.663.391.672.681.682.021.691.381.700.811.709.99Jumlah Rumah Tangga 505.785 510.799 508.156 523.644 525.366

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

Grafik 2.2. Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga di Kabupaten Indramayu


2. Komposisi Penduduk Laki-laki dan Perempuan.

Meskipun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sama-sama meningkat setiap tahunnya, namun komposisi penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan pada periode 5 (lima) tahun terakhir. Persentase penduduk laki-laki pada tahun 2011 sebesar 51,48% kemudian meningkat menjadi sebesar 51,50 pada tahun 2017. Penduduk laki-laki persentasenya selalu naik, sementara penduduk perempuan, meskipun terjadi peningkatan jumlah setiap tahunnya, namun secara persentase menurun. Pada tahun 2011 sebesar 48,52% menurun menjadi sebesar 48,50% pada tahun 2017. Dengan demikian jumlah penduduk laki-laki di kabupaten Indramayu cenderung lebih banyak pertambahan setiap tahunnya.

0% 50% 100%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Grafik 2.3. Komposisi Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Indramayu


3. Sex Ratio, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Laju Pertumbuhan

Penduduk 0,72 0,35 0,41 0,65 0,58 0,56 0,54

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Sex Ratio 106,14 106,14 106,14 106,15 106,14 106,16 106,18

106,12

106,13

106,14

106,15

106,16

106,17

106,18

106,19

Grafik 2.4. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Indramayu

Grafik 2.5. Sex Ratio Penduduk Kabupaten Indramayu


Laju pertumbuhan penduduk cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 sebesar 0,72% menurun menjadi sebesar 0,54% pada tahun 2017. Sex ratio selama 7 (tujuh) tahun terakhir mengalami peningkatan dari sebesar 106,14 poin pada tahun 2011 menjadi 106,18 poin pada tahun 2017. Artinya dapat dikatakan bahwa pada tahun 2017 dalam 100 penduduk perempuan terdapat 106,18 penduduk laki-laki. Fluktuasi laju pertumbuhan penduduk diiringi fluktuasi yang sama dengan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk juga mengalami trend peningkatan. Pada tahun 2011 sebanyak 788 jiwa per Km² meningkat menjadi sebanyak 810 jiwa per Km² pada tahun 2016.

4. Kelompok Usia Penduduk.

Komposisi penduduk Kabupaten Indramayu berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa masing-masing kelompok usia mengalami kenaikan secara jumlah namun secara persentase relatif sama. Persentase terbesar adalah kelompok penduduk usia 20-54 tahun sebesar 51%. Kelompok penduduk berikutnya adalah penduduk usia 5-19 tahun sebesar 27,87%. Kemudian kelompok penduduk usia Balita (0-4 tahun) sebesar

788

792

797

801

806

810

775

780

785

790

795

800

805

810

815

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Grafik 2.6. Kepadatan Penduduk Kabupaten Indramayu (Jiwa Per Km2)


8,57%. Kelompok penduduk usia 55-64 tahun sebesar 7,32%, dan kelompok penduduk terkecil adalah usia 65 tahun keatas sebesar 5,24%. Dengan demikian data tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Indramayu kelompok penduduk terbesar adalah kelompok usia yang mampu bekerja.

5. Usia Perkawinan Penduduk.

Penduduk Kabupaten Indramayu melakukan perkawinan pertama kebanyakan pada usia 19-24 tahun dengan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2011 sebanyak 29,81% meningkat menjadi 32,83% pada tahun 2012, meningkat kembali pada tahun 2013 menjadi sebesar 38,15%. Angka ini kemudian menurun pada tahun 2014 menjadi sebesar 26,92% namun meningkat lagi secara drastis menjadi sebesar 43,46% pada tahun 2014. Angka terbesar kedua adalah umur perkawinan pertama usia 17-18 tahun yaitu sebesar 30,58% pada tahun 2011 meningkat menjadi 32,65% pada tahun 2014. Angka pernikahan dini dibawah 17 tahun masih terbilang tinggi namun angkanya masih dibawah 50%. Pada tahun 2011, umur pernikahan pertama usia 15 tahun sebesar 21,43% dan secara fluktuatif angka ini menurun pada tahun 2014 menjadi sebesar

- 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

2011

2012

2013

2014

Umur Perkawinan Pertama Usia 15 TahunUmur Perkawinan Pertama Usia 16 TahunUmur Perkawinan Pertama Usia 17-18 TahunUmur Perkawinan Pertama Usia 19-24 TahunUmur Perkawinan Pertama Usia 25+ Tahun

Grafik 2.7. Usia Perkawinan Penduduk Kabupaten Indramayu


16,65%. Sebaliknya, umur perkawinan pertama usia 16 tahun justru menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011 sebesar 13,21% meningkat menjadi sebesar 16,65% pada tahun 2014. Umur perkawinan pertama usia 25 tahun keatas merupakan kelompok dengan persentasi terkecil. Pada tahun 2011 sebesar 4,97% secara fluktuatif menjadi sebesar 4,84% pada akhir tahun 2014. Dengan demikian, penduduk Kabupaten Indramayu sebagian besar melakukan perkawinan pertama pada usia siap kawin.

6. Penduduk Yang Bekerja terhadap Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran, serta Ratio Ketergantungan.

Jumlah penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011 sebesar 88,80% meningkat menjadi 91,99% pada tahun 2014. Angka ini tentunya dibarengi dengan tingkat pengangguran yang cenderung menurun. Pada tahun 2011 sebesar 11,20% menurun menjadi sebesar 8,01% pada tahun 2014. Kecenderungan ini menuju kearah positif bahwa semakin besar jumlah penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja berkorelasi terhadap semakin menurunnya tingkat pengangguran.

- 50,00 100,00

2011

2012

2013

2014

Penduduk Bekerja terhadap Angkatan Kerja Tingkat Pengangguran

Grafik 2.9. Penduduk Bekerja terhadap Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran di Kabupaten Indramayu


7. Rasio Keteragantungan (Dependency Ratio).

Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah maju atau daerah yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Ratio ketergantungan mengalami peningkatan secara fluktuatif. Pada tahun 2011 sebesar 47,17% menjadi 48,72% pada tahun 2014. Artinya pada tahun 2014, setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 49 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

47,17

49,22

50,62

48,72

2011 2012 2013 2014

Grafik 2.9. Ratio Ketergantungan (Dependency Ratio)


2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu : (1) rasa aman (security), (2) Kesejahteraan (welfare), (3) Kebebasan (freedom), dan (4) jati diri (Identity).

Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah : 1. Tingkat pendapatan keluarga; 2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan

pengeluaran untuk pangan dan non-pangan; 3. Tingkat pendidikan keluarga; 4. Tingkat kesehatan keluarga; dan 5. Kondisi perumahaan serta fasilitasi yang dimiliki dalam rumah

tangga.

Hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 1989 yang dilakukan oleh BPS membuktikan bahwa semakin besar jumlah anggota keluarga semakin besar proporsi pengeluaran keluarga untuk makanan daripada untuk bukan makanan. Ini berarti semakin kecil jumlah anggota keluarga, semakin kecil pula bagian pendapatan untuk kebutuhan makanan, dengan demikian jumlah anggota keluarga secara langsung mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga.

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain : (1) sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat, (2) struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau


masyarakat, (3) potensi regional (sumberdaya alam, lingkungan dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan (4) kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global (Taslim, 2004).


NO INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN

CAPAIAN SETIAP TAHUN SUMBER DATA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas

Juta Rupiah 54.157.394 59.376.511 63.312.768 67.625.220 65.377.647

66.442.138

69.824.006 BPS

2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tanpa Migas

Juta Rupiah 21.391.308 23.667.502 26.943.454 30.080.443 33.541.100

36.557.465

38.887.138 BPS

3. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Dengan Migas

Juta Rupiah 49.804.915 51.389.041 52.858.951 55.464.114 56.663.300

56.706.183

57.527.211 BPS

4. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tanpa Migas

Juta Rupiah 19.929.121 21.188.200 22.424.959 23.742.380 24.838.775

26.242.546

27.090.784 BPS

5. PDRB Per Kapita ADHB Dengan Migas Juta Rupiah 32.740.930 35.695.935 37.860.080 40.204.718 38.653.298

39.064.882

39.887.124 BPS

6. PDRB Per Kapita ADHB Tanpa Migas Juta Rupiah 12.932.146 14.228.415 16.111.779 17.883.502 19.830.541

21.494.087

22.214.367 BPS

7. PDRB Per Kapita ADHK Dengan Migas Juta Rupiah 30.109.633 30.894.032 31.608.855 32.974.666 33.501.105

33.340.594

32.862.552 BPS

8. PDRB Per Kapita ADHK Tanpa Migas Juta Rupiah 12.048.179 12.737.909 13.409.787 14.115.380 14.685.456

15.429.395

15.475.672 BPS

9. Indeks Gini Poin 0.28 0.29 0.29 0.28 0.29 0.26 N/A BPS 10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Poin 61.47 62.09 62.98 63.55 64.36 64.78 65.58 BPS 11. Angka Harapan Hidup Tahun 70.08 70.17 70.25 70.29 70.59 70.72 70.86 BPS 12. Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 10.87 11.11 11.36 11.62 12.09 12.2 12.21 BPS 13. Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 4.93 5.09 5.29 5.45 5.46 5.56 5.97 BPS

14. Pengeluaran Ribu Rupiah 8.355,61 8.404,05 8.644,13 8.667,53 8.768,97 8.866,00 9.014,00 BPS

15. Tingkat Pengangguran Persen 11,2 7,6 9,63 8,01 8,51 NA 8,64 BPS

16. Angka Kemiskinan Jiwa 272.100 258.700 251.100 240.270 253120 237000 233380 BPS

17. Tingkat Kemiskinan Persen 16,01 15,42 14,99 14,29 14,98 13,95 13,67 BPS

18. Indeks Kedalaman Kemiskinan Poin 2,46 2,12 2,02 1,96 2,37 1,69 2,34 BPS

19. Indeks Keparahan Kemiskinan Poin 0,6 0,44 0,47 0,44 0,62 0,37 0,66 BPS

20. Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Rupiah 301.788 325.787 350.455 364.360 379088 397196 413857 BPS

21. Rata-rata Konsumsi Per Kapita Rupiah 490.460 530.879 558.057 605.172 629.355 N/A 838.588 BPS 22. Konsumsi Per Kapita untuk non makanan Persen 38,72 37,99 38,31 41,09 42,96 N/A 37,95 BPS

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu Aspek Kesejahteraan Masyarakat


1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB Kabupaten Indramayu yang dihitung atas dasar harga berlaku selama periode 7 (tujuh) tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011, nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas sebesar Rp. 54.157.394,- (juta) meningkat menjadi sebesar Rp. 69.824.006,- (juta) pada tahun 2017. Jika unsur migas dikeluarkan maka nilainya sebesar Rp. 21.391.308,- (juta) pada tahun 2011, meningkat menjadi Rp. 38.887.138,- (juta) pada tahun 2017. Perbandingan nilai tersebut memperlihatkan bahwa 56,03% nilai PDRB berasal dari kegiatan ekonomi yang terkait dengan unsur minyak dan gas bumi.

PDRB per kapita menunjukkan indikasi kesejahteraan masyarakat secara makro dimana semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraannya bertambah baik. Demikian pula sebaliknya, apabila terjadi penurunan pendapatan per kapita maka hal tersebut dapat diartikan bahwa kesejahteraan penduduknya juga semakin menurun. Dengan mengasumsikan bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PDRB ADHB Dengan Migas PDRB ADHB Tanpa Migas

PDRB Per Kapita ADHB Dengan Migas PDRB Per Kapita ADHB Tanpa Migas

Grafik 2.10. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku


yang masuk, maka nilai PDRB dapat dianggap sebagai pendekatan (proxy) dari nilai pendapatan regional. Dengan kata lain, pendapatan regional adalah sama besar dengan PDRB per kapita.

PDRB per kapita Kabupaten Indramayu atas dasar harga berlaku dengan migas menunjukkan kenaikan dari tahun 2011 sebesar Rp. 32.740.930,- (juta) meningkat menjadi sebesar Rp. 39.887.124,- (juta) pada tahun 2017. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dengan migas belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya mengingat masih terdapatnya kontribusi migas terhadap perekonomian di Kabupaten Indramayu. Oleh karena itu perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas digunakan untuk menggambarkan pendapatan penduduk. Pada tahun 2011, PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas sebesar Rp. 12.932.146,- (juta) meningkat menjadi sebesar Rp. 22.214.367,- (juta) pada tahun 2017.

2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Pada tahun 2011 nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 dengan migas sebesar Rp. 49.804.915,- (juta) meningkat menjadi sebesar Rp. 57.527.211,- (juta) pada tahun

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PDRB ADHK Dengan Migas PDRB ADHK Tanpa Migas

PDRB Per Kapita ADHK Dengan Migas PDRB Per Kapita ADHK Tanpa Migas

Grafik 2.11. PDRB Atas Dasar Harga Konstan


2017. Peningkatan juga terjadi pada PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 tanpa migas. Pada tahun 2011 sebesar Rp. 19.929.121,- (juta) meningkat menjadi sebesar Rp. 27.090.784,- (juta) pada tahun 2017. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 menunjukkan pola kenaikan yang tidak berbeda. Minyak dan gas bumi tetap memegang peranan penting dalam perekonomian di Kabupaten Indramayu dengan kontribusi sebesar 57,36% pada tahun 2017.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000 dengan migas juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011 sebesar Rp. 30.109.633,- (juta) meningkat menjadi sebesar Rp. 32.862.552,- (juta) pada tahun 2017. PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000 tanpa minyak pada tahun 2011 sebesar Rp. 12.048.179,- (juta) meningkat menjadi sebesar Rp. 15.475.672,- (juta) pada tahun 2017.

3. Indeks Gini Indeks Gini adalah salah satu ukuran umum untuk

distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan terdistribusi diantara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0-1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan orang lainnya tidak memiliki apa-apa.

0,28

0,29 0,29

0,28

0,29

0,26

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Grafik 2.12. Indeks Gini Kabupaten Indramayu


Pada tahun 2011, Indeks Gini Kabupaten Indramayu sebesar 0,28 poin. Perkembangan berikutnya secara fluktuatif meningkat menjadi sebesar 0,26 poin pada tahun 2016. Capaian tahun 2016 ini merupakan capaian terbaik. Artinya, masih terdapat deviasi pendapatan di Kabupaten Indramayu namun ketimpangan pendapatan itu masih relatif merata.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan Manusia (IPM) merupakan

indikator kesejahteraan masyarakat yang populer digunakan sebagai alat ukur. Semakin tinggi angka IPM menunjukkan semakin tinggi kesejahteraan suatu daerah. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Angka IPM Kabupaten Indramayu berdasarkan metode perhitungan baru menunjukkan peningkatan yang signifikan secara terus menerus pada periode 7 (tujuh) tahun terakhir. Pada tahun 2011 sebesar 61,47 poin meningkat menjadi sebesar 65,58 di tahun 2017.

Peningkatan angka IPM didorong oleh peningkatan komponen Angka Harapan Hidup. Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup penduduk yang masih akan dijalani yang

61,4762,09

62,9863,55

64,3664,78

65,58

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Grafik 2.13. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Indramayu


telah mencapai umur tertentu pada suatu tahun tertentu. Angka Harapan Hidup Kabupaten Indramayu menunjukkan peningkatan secara terus menerus. Pada tahun 2011 sebesar 70,08 tahun menjadi 70,86 tahun pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan perbaikan hidup di Kabupaten Indramayu yang cenderung terus meningkat. Peningkatan angka IPM juga berkat kontribusi Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah. Angka harapan lama sekolah pada tahun 2011 sebesar 10,87 tahun meningkat menjadi sebesar 12,21 tahun pada tahun 2017. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2011 sebesar 4,93 tahun juga meningkat menjadi sebesar 5,97 tahun pada tahun 2017.

Komponen pembentuk angka IPM lainnya adalah

pengeluaran per kapita per tahun. Makin besar pengeluaran per kapita per tahun penduduk menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin meningkat. Peningkatan pengeluaran per kapita per tahun meningkat secara terus menerus dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 sebesar Rp. 8.355.610,- meningkat menjadi sebesar Rp. 9.014.000,- pada tahun 2017.

0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00

100,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Angka Harapan Hidup Angka Harapan Lama SekolahAngka Rata-rata Lama Sekolah

Grafik 2.14. Angka Harapan Hidup, Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Indramayu


.

Capaian angka IPM ini mampu memperbaiki posisi IPM

Kabupaten Indramayu yang semula pada tahun 2011 nomor urut ke-26 dari 26 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat menjadi posisi ke 24 dari 27 Kabupaten/Kota.

Capaian IPM Kabupaten Indramayu masih di bawah rata-rata capaian IPM Provinsi Jawa Barat. Namun demikian, jika dilihat dari trend-nya yang terus menunjukkan peningkatan maka dalam beberapa tahun capaian IPM Kabupaten Indramayu lambat laun mendekati capaian provinsi Jawa Barat.

Bogo

rSu

kabu

mi

Cian

jur

Band

ung

Garu

tTa

sikm

alay

aCi

amis

Kuni

ngan

Cire

bon

Maj

alen

gka

Sum

edan

gIn

dram

ayu

Suba

ngPu

rwak

arta

Kara

wan

gBe

kasi

Band

ung

Bara

tPa

ngan

dara

nKo

ta B

ogor

Kota

Suk

abum

iKo

ta B

andu

ngKo

ta C

irebo

nKo

ta B

ekas

iKo

ta D

epok

Kota

Cim

ahi

Kota

Tas

ikm

alay

aKo

ta B

anja

r

Rata-rata Provinsi Jawa Barat (69,49)

8355,61 8404,05

8644,13 8667,538768,97

8866

9014

8000

8200

8400

8600

8800

9000

9200

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Grafik 2.14. Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Penduduk Kabupaten Indramayu

Grafik 2.15. Capaian IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat


5. Angka Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan Kabupaten Indramayu terus menunjukkan penurunan. Pada tahun 2011 sebanyak 272.100 orang menurun menjadi sebanyak 233.380 orang pada tahun 2017. Capaian ini secara paralel juga diikuti oleh tingkat kemiskinan yang secara signifikan juga terus menunjukkan penurunan. Dari sebesar 16,01% pada tahun 2011 menurun menjadi sebesar 13,67% pada tahun 2017.

272.100258.700

251.100240.700

253.120275.970

272.100258.700

251.100240.700

253.120237.000

233.380

2005200620072008200920102011201220132014201520162017

18,43

20,66 20,96

19,75

17,99

16,5816,01

15,4214,99

14,2914,98

13,9513,67

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Grafik 2.16. Angka Kemiskinan Kabupaten Indramayu

Grafik 2.17. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Indramayu


Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Seiring dengan menurunnya angka kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Indramayu juga terus menunjukkan angka penurunan. Pada tahun 2011 sebesar 2,46 poin menurun menjadi 2,34 poin pada tahun 2017. Artinya bahwa kondisi kemiskinan penduduk di Kabupaten Indramayu berangsur-angsur membaik mendekati Garis Kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Ketimpangan pengeluaran pada tahun 2005 sebesar 0,84 poin menurun menjadi 0,66 poin pada tahun 2017. Jika nilainya dibawah 1 berarti bahwa kondisi kemiskinan penduduk Kabupaten Indramayu relatif homogen dan mendekati keseragaman pengeluaran.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Grafik 2.18. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Indramayu


Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Garis Kemiskinan di Kabupaten Indramayu menunjukkan peningkatan dari Rp. 301.788 pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 413.857 pada tahun 2017. Artinya bahwa terjadi perbaikan standar kondisi kemiskinan di Kabupaten Indramayu dan meningkat dari tahun ke tahun.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Grafik 2.19. Garis Kemiskinan Kabupaten Indramayu


6. Rata-rata Konsumsi Per Kapita.

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Rata-rata konsumsi Per kapita Kabupaten Indramayu pada tahun 2011 sebesar Rp. 490.460,- meningkat menjadi sebesar Rp. 838.588,- pada tahun 2017.

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Grafik 2.20. Rata-rata Konsumsi Per Kapita di Kabupaten Indramayu


7. Konsumsi Per Kapita Non Makanan.

Konsumsi Per Kapita Untuk Non Makanan Rumah tangga

dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga atau keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan. Pada tahun 2011, Konsumsi per kapita untuk non makanan di rumah tangga di Kabupaten Indramayu sebesar 38,72%, meningkat secara fluktuatif menjadi sebesar 37,95%. Artinya, sebagian besar atau sekitar 58% dari rumah tangga yang belum sejahtera karena pengeluaran per kapitanya untuk makanan.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan masyarakat atau pelayanan publik dalam Keputusan Menteri PAN Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

38,72 37,99 38,3141,09 42,96

0

37,95

05

101520253035404550

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Grafik 2.21. Konsumsi Per Kapita untuk Non Makanan Rumah Tangga Kabupaten Indramayu


Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi pelayanan umum yang dilakukan Pemerintah Daerah kedalam urusan. Pembagian urusan mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Urusan wajib yang termasuk pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Sedangkan yang termasuk urusan wajib non pelayanan dasar adalah tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan dan perpustakaan.


NO INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN CAPAIAN SETIAP TAHUN SUMBER DATA

2011 2012 2013 2014 2015 A Urusan Wajib Pelayanan Dasar I Pendidikan 1. Angka Partisipasi Sekolah Kelompok Umur 7-12 Tahun Persen 96,97 97,44 98,57 99,68 99,70 BPS 2. Angka Partisipasi Sekolah Kelompok Umur 13-15 Tahun Persen 88,06 90,89 89,41 93,33 89,67 BPS 3. Angka Partisipasi Sekolah Kelompok Umur 16-18 Tahun Persen 53,98 54,82 57,85 67,38 70,98 BPS II Kesehatan 1. Jumlah Kematian Ibu Kasus 58 44 46 54 53 Dinkes 2. Jumlah Kematian Bayi Kasus 350 316 355 350 254 Dinkes 3. Rasio Dokter Umum Per 100 ribu Penduduk Orang 10,8 Dinkes 4. Rasio Dokter Gigi Per 100 ribu Penduduk Orang 1,7 Dinkes

5. Rasio Rumah Sakit terhadap Penduduk Rasio

Unit/jml penduduk

1 : 236.303 1 : 237.628 1 : 334.537 1 : 280.337 1 : 281.898 Dinkes

6. Rasio Puskesmas Terhadap Penduduk Rasio

Unit/jml penduduk

1 : 33.758 1 : 33.947 1 : 34.136 1 : 34.518 1 : 34.711 Dinkes

III Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1. Rumah Tangga yang menggunakan listrik Persen 99,43 99,64 99,88 99,92 100,0 BPS 2. Rumah Tangga yang menggunakan air bersih Persen 73,81 73,03 81,67 78,94 84,98 BPS 3. Rumah Tangga Berakses Air Minum Persen 93,99 97,84 95,76 94,95 100,0 BPS 4. Rumah Tangga Bersanitasi Persen 64,67 63,22 76,14 79,06 80,25 BPS B Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar IV Tenaga Kerja 1. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Persen 60,84 63,21 64,11 61,25 58,52 BPS V Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Rata-rata Jumlah Anak Per Rumah Tangga Orang 1,35 1,30 1,37 1,29 1,28 BPS 2. Perempuan Umur 15-49 Kawin sedang menggunakan alat

KB Persen 64,34 68,69 63,95 63,95 66,73 BPS

VI Penanaman Modal

1. Jumlah Nilai Investasi Rp. BPMP VII Keuangan Daerah

Proporsi PAD Terhadap APBD

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu Aspek Pelayanan Umum


2011 2012 2013 2014 2015

Angka Partisipasi Sekolah Kelompok Umur 7-12 TahunAngka Partisipasi Sekolah Kelompok Umur 13-15 TahunAngka Partisipasi Sekolah Kelompok Umur 16-18 Tahun

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Angka partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Indramayu kelompok umur 7-12 tahun sebesar 96,97% pada tahun 2011 meningkat menjadi sebesar 99,70% pada tahun 2015. APS pada kelompok umur 13-15 tahun sebesar 88,06% pada tahun 2011 meningkat secara fluktuatif menjadi sebesar 89,67% pada tahun 2015. APS pada kelompok umur 16-18 tahun sebesar 53,98% pada tahun 2011 terus meningkat menjadi sebesar 70,98% pada tahun 2015. Dilihat dari trendline-nya APS Kabupaten Indramayu pada semua kelompok umur mengalami kenaikan, namun capain masing-masing kelompok umur berbeda. Pada kelompok umur 7-12 tahun capaiannya lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok umur 13-15 tahun dan kelompok umur 16-18 tahun. Kelompok umur 16-18 tahun jauh lebih rendah dari kelompok umur 13-15 tahun dan kelompok umur 7-12 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua penduduk usia 7-12 tahun melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya, dan tidak semua penduduk usia 13-15 tahun yang

Grafik 2.22. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Indramayu


2011 2012 2013 2014 2015Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MIAngka Partisipasi Murni (APM) SLTP/MTsAngka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA

meneruskan pada tingkat sekolah selanjutnya. Gap (kesenjangan) yang paling besar adalah antara APS pada kelompok umur 13-15 tahun dengan kelompok umur 16-18 tahun, dengan rata-rata sebesar 29%. Sementara kesenjangan APS dari kelompok umur 7-12 tahun dengan kelompok umur 13-15 tahun hanya sebesar 8%. Artinya bahwa lebih banyak penduduk usia sekolah yang tidak meneruskan pada jenjang pendidikan menengah atas. Penduduk usia sekolah 13-15 tahun perlu mendapat perhatian lebih besar untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya.

2. Angka Partisipasi Murni (APM). Z Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang seusia dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu usia sekolah maka APM akan mencapai nilai 100. APM Kabupaten Indramayu pada semua jenjang sekolah mengalami peningkatan dengan fluktuasi yang berbeda. APM SD/MI sebesar 90,98 pada tahun 2011 meningkat menjadi 99,70% pada tahun 2015. Pada jenjang SD/MI angkanya selalu diatas 90% sehingga dapat dikatakan bahwa hampir semua anak pada kelompok usia SD/MI bersekolah tepat waktu usia sekolah. Berbeda dengan jenjang SLTP/MTs, meskipun APM cenderung meningkat secara fluktuatif namun capaiannya

Grafik 2.23. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Indramayu


2011 2012 2013 2014 2015

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/MTs

Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA/MA

berkisar pada angka 70%-an. Pada tahun 2011 sebesar 73,84% meningkat menjadi sebesar 76,02% pada tahun 2015. Masih terdapat ± 30% anak pada kelompok usia SLTP/MTs yang tidak sekolah tepat waktu usia sekolah. APM Kabupaten Indramayu pada jenjang SLTA/MA APM menunjukkan capaian yang lebih rendah lagi. Pada tahun 2011 sebesar 48,14% meningkat menjadi 60,24% pada tahun 2015. APM pada jenjang SLTA/MA meningkat secara terus menerus dari tahun ke tahun. Peningkatan secara drastis terjadi pada tahun 2014 menjadi sebesar 61,74% sehingga menjadi momentum peningkatan yang lebih dari 50%. APM Kabupaten Indramayu pada setiap jenjang pendidikan selalu terdapat kesenjangan. Kesenjangan tertinggi adalah dari APM SLTP/MTs ke APM SLTA/MA. Artinya bahwa masih banyak anak pada kelompok usia SLTA/MA tidak bersekolah tepat waktu usia mencapai kiasaran 40%-an. Namun demikian, secara kecenderungan, APM Kabupaten Indramayu meningkat secara terus menerus dari tahun ke tahun. Peningkatan yang landai memerlukan program kegiatan untuk melakukan upaya percepatan peningkatan angka partisipasi murni di semua jenjang pendidikan di Kabupaten Indramayu.

3. Angka Partisipasi Kasar (APK).

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang

Grafik 2.24. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Indramayu


pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100% jika populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun tetapi masih bersekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. Di Kabupaten Indramayu, APK SD/MI pada tahun 2011 sebesar 100,11% meningkat menjadi sebesar 117,91% pada tahun 2015. Capaian ini menunjukkan bahwa banyak terdapat usia dibawah 7 tahun yang masuk SD/MI atau usia diatas 12 tahun yang masih bersekolah SD/MI. Sebaliknya, APK SLTP/MTs secara kecenderungan justeru menurun. Pada tahun 2011 sebesar 93,39 menurun menjadi sebesar 83,48% pada tahun 2015. Penurunan ini mengandung arti bahwa masih banyak terdapat penduduk usia yang seharusnya bersekolah di jenjang SLTP/MTs tetapi tidak bersekolah pada jenjang tersebut. Penurunan APK SLTP/MTs ini perlu mendapat perhatian lebih besar karena capaian angkanya cenderung terus menurun dari tahun ke tahun. Pada APK SLTA/MA, secara fluktuatif meningkat dari tahun 2011 sebesar 59,92% menjadi sebesar 74,55% pada tahun 2015. Meskipun capaian APK SLTA/MA lebih kecil daripada capaian APK SD/MI maupun SLTP/MTs, namun secara trendline menunjukkan capaian yang tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.


71,57 71,82

72,44

74,94

70,78

2011 2012 2013 2014 2015

2011 2012 2013 2014

Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-12 TahunAngka Putus Sekolah Penduduk Usia 13-15 TahunAngka Putus Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun

4. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan digunakan untuk melihat struktur penduduk menurut kepemilikan ijazah tertinggi. Perkembangan angka pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Indramayu menunjukkan capaian yang relatif menurun. Pada tahun 2011 sebesar 71,57% menurun menjadi sebesar 70,78% pada tahun 2015, meskipun mengalami kenaikan pada 3 (tiga) tahun sebelumnya secara berturut-turut. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2014 sampai menyentuh angka 74,94%. Namun demikian, fluktuasi capaian tersebut masih berkisar diantara 70%-an.

5. Angka Putus Sekolah.

Grafik 2.25. Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Indramayu

Grafik 2.26. Angka Putus Sekolah di Kabupaten Indramayu


2011 2012 2013 2014Angka Buta Huruf Penduduk Usia sampai sengan 15 TahunAngka Buta Huruf Penduduk Usia 15-44Angka Buta Huruf Penduduk Usia 45+ Tahun

Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan dibidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Angka putus sekolah penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Indramayu pada tahun 2011 sebesar 1,74% menurun menjadi sebesar 0,84% pada tahun 2013. Artinya, dari 100 orang penduduk usia 7-12 tahun pada tahun 2011 terdapat 1 sampai 2 orang putus sekolah, namun terus menurun hampir tidak ada penduduk usia 7-12 tahun yang putus sekolah sampai dengan tahun 2013. Capaian tahun 2011 pada kelompok umur 13-15 tahun sebesar 11,78%. Artinya, dari 100 orang penduduk terdapat 11 sampai 12 orang yang putus sekolah pada tahun 2011. Angka ini menurun pada akhir tahun 2014 menjadi sebesar 5,19%. Capaian angka putus sekolah pada kelompok usia 16-18 tahun sebesar 45,40% pada tahun 2011, menurun setiap tahun secara berturut-turut menjadi sebesar 31,75% pada tahun 2014.

6. Angka Buta Huruf

Grafik 2.27. Angka Putus Sekolah di Kabupaten Indramayu


Angka Buta huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka buta huruf digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Angka buta huruf termasuk indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat buta huruf yang rendah menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya. Angka buta huruf Kabupaten Indramayu pada penduduk usia 15 tahun sebesar 15,68% pada tahun 2011. Capaian tersebut menurun menjadi sebesar 11,51% pada tahun 2014. Pada penduduk kelompok usia 15-44 tahun, angka buta huruf sebesar 3,64 pada tahun 2011, meskipun mengalami kenaikan pada tahun 2012 namun kembali menurun sampai dengan 2,42% pada tahun 2014. Angka buta huruf pada penduduk kelompok usia diatas 45 tahun masih tinggi sebesar 42,58%, namun menurun secara terus menerus menjadi sebesar 27,29% pada tahun 2014. Angka buta huruf terbesar terdapat pada penduduk kelompok usia diatas 45 tahun. Meskipun demikian, penduduk kelompok usia 15 tahun juga perlu mendapat perhatian lebih besar meskipun jumlahnya lebih sedikit karena pada usia tersebut merupakan usia sekolah dan bentuk intervensi pemerintah melalui program wajib belajar 12 tahun.


2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah Kematian Ibu Jumlah Kematian Bayi

23,26

19,70 19,85

21,52

2011 2012 2013 2014

7. Kasus Kematian Bayi. Jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Indramayu sebanyak 58 pada tahun 2011, menurun menjadi sebanyak 32 kasus pada tahun 2015. Angka ini masih tergolong jauh dibawah normal karena menurut standard Millenium Development Goals (MDG’s) sebanyak 68 per 100.000 penduduk. Jumlah kasus kematian bayi di Kabupaten Indramayu pada tahun 2011 sebanyak 350 kasus menurun menjadi sebanyak 256 kasus pada tahun 2015. Capaian angka tersebut tergolong rendah karena masih dibawah standar yaitu sebanyak 35 kasus per 100.000 penduduk. Namun demikian, jumlah kasus ini terus diupayakan agar terus menurun.

8. Penduduk Dengan Keluhan Kesehatan.

Grafik 2.28. Kasus Kematian Bayi di Kabupaten Indramayu

Grafik 2.29. Penduduk dengan Keluhan Kesehatan di Kabupaten Indramayu


82,83

90,56

84,89

83,28

2011 2012 2013 2014

Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Angka penduduk dengan keluhan kesehatan dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan. Pada tahun 2011, penduduk dengan keluhan kesehatan di Kabupaten Indramayu sebesar 23,26%, menurun secara fluktuatif menjadi sebesar 21,52% pada tahun 2014.

9. Penduduk Dengan Pengobatan Sendiri. Perbandingan antara jumlah penduduk sakit yang diobati sendiri dengan jumlah penduduk yang mengalami keluhan yang menyebabkan kegiatannya terganggu, biasanya dinyatakan dalam persen. Indikator ini memberikan angka persentase penduduk sakit yang tidak menggunakan sarana kesehatan. Semakin kecil nilai indikator ini semakin tinggi tingkat kesadaran penduduk untuk memanfaatkan sarana kesehatan. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan dengan menerapkan berbagai pendekatan, termasuk di dalamnya dengan melibatkan potensi masyarakat. Hal ini

Grafik 2.30. Penduduk dengan Pengobatan Sendiri di Kabupaten Indramayu


74,91

74,00

80,48

83,64

2011 2012 2013 2014

sejalan dengan konsep pemberdayaan pengembangan masyarakat. Pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan juga mendorong usaha mandiri dalam melakukan pencegahan maupun pengobatan penyakit yang diderita. Pada tahun 2011, penduduk dengan pengobatan sendiri sebesar 82,83% meningkat menjadi 90,56% pada tahun 2012 namun kembali menurun pada tahun 2013 menjadi sebesar 84,89 dan sebesar 83,28 pada tahun 2014.

10. Kelahiran Ditolong Tenaga Medis Terlatih.

Persentase kelahiran ditolong oleh tenaga penolong kelahiran yang terbagi menjadi tenaga kesehatan (medis) dan non-medis. Yang termasuk tenaga medis antara lain, dokter, bidan, mantri kesehatan dll. Non-medis diantaranya tenaga tradisional, dukun bayi, paraji, dll. Angka kelahiran ditolong tenaga medis terlatih digunakan untuk memberikan gambaran tentang tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Pada tahun 2011, capaian angka kelahiran ditolong tenaga medis terlatih sebesar 74,91%, meningkat menjadi sebesar 83,64% pada tahun 2014. Artinya, sebagian besar penduduk Kabupaten Indramayu melahirkan dengan pertolongan tenaga medis terlatih, hanya kurang dari 20% penduduk yang masih menggunakan praktek tenaga tradisional.

Grafik 2.30. Penduduk dengan Pengobatan Sendiri di Kabupaten Indramayu


14,14

10,44 9,85 10,77

2011 2012 2013 2014

2011 2012 2013 2014 2015Rumah Tangga Dengan Akses ListrikRumah Tangga Dengan Air BersihRumah Tangga Dengan Air Minum Layak

11. Angka Morbiditas. Angka morbiditas digunakan sebagai dasar untuk menentukan tinggi rendahnya tingkat kesakitan suatu komunitas dengan menggambarkan pola penyakit yang terjadi di masyarakat. Angka

morbiditas digunakan untuk mengetahui ukuran derajat kesehatan dan status kesehatan penduduk serta ukuran keberhasilan pelayanan kesahatan dan upaya pengobatan yang dilakukan. Semakin kecil nilainya maka semakin baik. Pada tahun 2011, angka morbiditas Kabupaten Indramayu sebesar 14,14% menurun secara fluktuatif menjadi sebesar 10,77% pada tahun 2014. Artinya bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Indramayu memiliki derajat kesehatan yang baik, namun masih terdapat 10,77% angka kesakitan dari total penduduk.

12. Perumahan dan Permukiman. Proporsi rumah tangga dengan akses listrik di Kabupaten Indramayu seudah mencapai 100% dari tahun 2011 hingga sekarang. Proporsi rumah tangga dengan air bersih meningkat secara fluktuatif dari tahun ke

tahun. Pada tahun 2011 sebesar 73,81% meningkat menjadi 84,98% pada tahun 2015. Proporsi rumah tangga dengan air minum layak sebesar 93,99% pada tahun 2011 meningkat menjadi 100% pada tahun 2015. Air minum layak adalah air ledeng eceran/meteran, air hujan, dan pompa/sumur terlindung/mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja sama dengan/lebih besar dari 10 m. Proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak sebesar 64,67% pada tahun 2011 meningkat menjadi 80,25% tahun 2015. Jumlah

Grafik 2.31. Angka Morbiditas

Grafik 2.32. Rumah Tangga dengan Akses Listrik, Air Bersih dan Air Minum Layak


1,35

1,30

1,37

1,29 1,28

2011 2012 2013 2014 2015

60,84

63,21 64,11

61,25

58,52

2011 2012 2013 2014 2015

rumah tangga dengan sanitasi layak perlu mendapat perhatian karena derajat kesehatan sangat ditentukan juga oleh sanitiasi rumah tangga yang tersedia. Masih terdapat sekitar 20% rumah tangga di Kabupaten Indramayu yang perlu memperoleh akses sanitasi layak.

13. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Indikator ini digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase

penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pada tahun 2011, TPAK Kabupaten Indramayu sebesar 60,84%. Berarti, dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas, sebanyak 60 orang tersedia untuk memproduksi barang/jasa pada periode tertentu. TPAK Kabupaten Indramayu meningkat pada tahun 2012 menjadi sebesar 63,21%, meningkat kembali pada tahun 2013 menjadi sebesar 64,11%, namun menurun pada periode 2 (dua) tahun terakhir secara drastis menjadi sebesar 58,52% pada tahun 2015.

14. Rata-rata Jumlah Anak Per Rumah Tangga.

Pada tahun 2011, jumlah rata-rata anak per rumah tangga di Kabupaten Indramayu sebesar 1,3 orang, menurun secara fluktuatif menjadi 1,28 orang pada tahun 2015.

Grafik 2.33. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Grafik 2.34. Rata-rata Jumlah Anak Per Rumah Tangga


64,34

68,69

63,95 63,95

66,73

2011 2012 2013 2014 2015

15. Perempuan Umur 15-49 Tahun Kawin Sedang Menggunakan Alat KB.

Perempuan umur 15-49 tahun Kawin Sedang Menggunakan Alat KB adalah wanita usia subur (umur 15-49 tahun) yang pernah kawin dan sedang memakai alat/cara KB

jenis tertentu. Alat/cara KB antara lain: MOW/tubektomi, MOP/vasektomi, AKDR/IUD/spiral, suntikan KB, susuk KB, pil KB, kondom/karet KB, intravag/tisue, kondom wanita, dan cara tradisional. Indikator ini digunakan untuk memberikan gambaran wanita usia subur yang pernah kawin dan sedang memakai alat/cara KB tertentu. Di Kabupaten Indramayu, sebanyak 64,34% pada tahun 2011, meningkat secara fluktuatif menjadi sebesar 66,73% pada tahun 2015.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH Kebijakan Otonomi Daerah secara efektif dilaksanakan tahun

2004 sejak berlakunya Undang-udang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian regulasinya disempurnakan melalui terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut meningkatkan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan alternatif pemecahan-pemecahan inovatif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapinya. Pemerintah Daerah dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dasar serta bagaimana meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Pembangunan wilayah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan suatu pembangunan yang berkelanjutan. Tingkat daya saing (competitiveness) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu kabupaten, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Gambaran daya saing daerah di Kabupaten

Grafik 2.35. Perempuan Umur 15-49 tahun Kawin sedang Menggunakan Alat KB


Indramayu merupakan representasi dari kinerja indikator-indikator pembentuk daya saing tersebut, semakin baik kinerja indikator-indikator tersebut maka semakin tinggi pula daya saingnya, dan adapun juga sebaliknya.

Untuk melakukan pemetaan daya saing daerah, dilakukan dahulu pemetaan daerah berdasarkan indikator input dan indikator output. Pemetaan daya saing daerah disini berfungsi untuk mengetahui dimana posisi daya saing Kabupaten Indramayu. Setelah itu, mengklasifikasikan daerah kedalam peta berdasarkan skor daya saing indikator input dan output. Pemetaan daya saing daerah berdasarkan variabel input dan output dilakukan dengan meng-cluster daerah berdasarkan posisi variabel input dan output yang berada di luar rata-rata plus-minus setengah standar deviasinya. Meskipun metode yang dipilih bersifat ad-hoc, tetapi efektivitas yang diinginkan dapat terpenuhi. Kemudian membuat neraca daya saing, yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi “keunggulan” maupun “kelemahan” dalam menunjang pengembangan daya saing.


NO INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN CAPAIAN SETIAP TAHUN SUMBER DATA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A Perekonomian Daerah 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 6,16 6,32 6,1 5,33 3,84 0,08 1,45 BPS 2. Laju Inflasi Persen 3,1 3,86 9,15 7,6 2,73 1,87 4,36 BPS 3. Produktivitas Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Juta

Rupiah 8.047.161,98 8.736.114,74 9.844.676,63 10.606.422,77 11.734.426,94 13.125.481,02 13.400.638,64 BPS

4. Produktivitas Pertambangan dan Penggalian Non Migas Juta Rupiah 9.960.859,24 11.776.809,34 11.478.946,41 10.753.537,57 6.095.176,59 4.867.340,54 4.932.906,00 BPS

5. Produktivitas Industri Pengolahan Non Migas Juta Rupiah 2.305.037,57 2.500.847,67 2.799.045,03 3.150.875,28 3.482.994,32 3.796.435,35 4.077.201,63 BPS

6. Produktivitas Pengadaan Listrik dan Gas Juta Rupiah 20.386,27 21.710,69 22.914,89 26.262,76 31.621,77 34.880,39 40.798,11 BPS

7. Produktivitas Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Juta Rupiah 30.166,36 35.521,67 42.927,96 47.640,72 54.745,50 63.281,63 74.984,67 BPS

8. Produktivitas Konstruksi Juta Rupiah 2.053.189,42 2.138.264,36 2.473.486,23 2.976.759,98 3.479.779,00 3.717.648,40 4.192.757,68 BPS

9. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Juta Rupiah 4.510.759,08 5.264.427,18 6.119.009,55 6.808.768,93 7.235.211,56 7.478.490,30 7.892.112,04 BPS

10. Produktivitas Transportasi dan Pergudangan Juta Rupiah 902.269,74 965.822,31 1.185.406,12 1.438.197,63 1.739.566,80 1.988.866,55 2.171.393,42 BPS

11. Produktivitas Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Juta Rupiah 584.591,05 684.942,67 766.738,04 885.496,49 1.004.758,20 1.095.580,44 1.233.229,31 BPS

12. Produktivitas Informasi dan Komunikasi Juta Rupiah 235.478,07 253.786,43 270.993,29 305.858,34 352.641,40 402.896,03 458.678,56 BPS

13. Produktivitas Jasa Keuangan dan Asuransi Juta Rupiah 436857,9909 494.525,52 559.491,62 622.754,69 713.709,75 811.237,59 907.266,71 BPS

14. Produktivitas Real Estate Juta Rupiah 191.769,51 212.277,64 236.062,75 256.103,97 282.671,90 312.719,05 346.896,28 BPS

15. Produktivitas Jasa Perusahaan Juta Rupiah 92.235,38 102.390,66 114.085,56 126.370,73 143.618,70 155.729,90 171.535,24 BPS

16. Produktivitas Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Juta Rupiah 998.441,57 1.109.293,55 1.191.349,04 1.300.466,57 1.489.555,30 1.562.339,20

1.638.107,65

BPS

17. Produktivitas Jasa Pendidikan Juta Rupiah

652.536,60

776.534,60

910.152,06

1.069.268,16

1.242.164,40

1.390.540,65

1.587.284,92

BPS

18.

Produktivitas Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Juta Rupiah 161.295,56 183.633,12 201.815,51 234.011,02 291.780,70 329.407,71 368.400,72 BPS

19. Produktivitas Jasa Lainnya Juta Rupiah

166.560,48

184.400,82

201.994,95

221.536,66

257.844,10

287.741,89

321.692,49

BPS

20. Jumlah Koperasi Unit 929 959 1026 1008 951 1033 1033 Diskop 21. Jumlah Perbankan 22. Rata-rata Lama Proses Perijinan B Infrastruktur 1. Panjang Jalan Nasional Km 118.21 117.33 113,42 113.42 113.42

Bina Marga

Tabel 2.5. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu Aspek Daya Saing Daerah


2. Panjang Jalan Provinsi Km 105.15 111.25 111.25 111.25 111.25 Bina Marga

2. Panjang Jalan Provinsi Km 105.15 111.25 111.25 111.25 111.25 Bina Marga

3. Panjang Jalan Kabupaten Km 812.293 809.855 812.198 812.198 812,198 817,163 822,106 Bina

Marga 4. Panjang Jalan Kondisi Rusak Berat Persen 6,04 4,47 3,3 2,27 1,7 N/A 6,9

Bina Marga

5. Panjang Jalan Kondisi Rusak Ringan Persen 20,76 18,3 12,66 14,87 13,14 N/A 16,48 Bina

Marga 6. Panjang Jalan Kondisi Baik Persen 47,27 48,81 58,82 70,33 66,26 N/A 62,82

Bina Marga

7. Jumlah Sambungan Telpon (SST) Unit 8617 8617 8617 8617 8617 8617 8617 C Sumber Daya Alam 1. Produksi Padi Ton 1.557.552,30 1.704.956,71 1.599.403,51 1.684.752,83 1.625.179,29 1.800.443,53 1.416.426,33 Distanak 2. Produksi Ikan Laut Ton

107.989,16

115.785,81

128.548,02

126.782,92

143.675,53 63.645,67

147.684,51 Diskanla

3. Nilai Produksi Ikan Laut Rupiah 1.383.687.650 1.556.209.500 1.678.894.245 1.829.994.727 2.139.360.709 Diskanla 4. Produksi Daging Sapi Kg 1.633.510,00 4.399.450,00 3.188.700,00 3.348.050,00 2.654.510,00 2.591.500,00 2.605.710,00 Distanak 5. Produksi Daging Kambing Kg 29.450 28260 153.260 146500 143830 145650 151660 Distanak 6. Produksi Daging Ayam Ras Pedaging Kg - 15.645.380 16.107.190 16.144.950 17.399.380 22.505.170 34.311.370 Distanak 7. Produksi Daging Ayam Kampung/Buras Kg - 586.050 624.400 567.940 649.940 753.400 776.390 Distanak 8. Produksi Telur Ayam Kampung Kg 1.370.150 407.950 634.310 725.890 758.620 782.620 815.530 Distanak 9. Produksi Kayu Perkakas M³ 9.535,67 8.183,87 3.977.52 7.103,79 5.686,96 Dishutbun 10. Produksi Kayu Bakar M³ 165 40 25 180 30 Dishutbun D Sumber Daya Manusia 1. Jumlah Angkatan Kerja Orang 745.252 778.758 794.197 766.583 740.199 N/A 816.531 BPS 2. Penduduk 15 Tahun keatas yang bekerja Orang 661.756 719.539 717.696 705.18 667.201 N/A 746.020 BPS 3. Lulusan S1/S2/S3 Persen 1,87 1,57 1,37 2,27 2,28 N/A N/A BPS 4. Rata-rata Konsumsi Per Kapita Rupiah 490.46 530.879 558.057 605.172 629.355 N/A 838.588 BPS 5. Konsumsi Per Kapita untuk non makanan Persen 38,72 37,99 38,31 41,09 42,96 N/A 37,95 BPS


1. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu menurun

secara signifikan dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Pada Tahun 2011 sebesar 6.16% menurun menjadi 1,45% pada tahun 2017. Berarti bahwa sektor-sektor pembangkit ekonomi sektoral belum menunjukkan daya ungkit secara komprehensif. Laju inflasi pada periode 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Sebesar 3,1% pada tahun 2011 meningkat menjadi 3,86% pada tahun 2012. Peningkatan secara tajam terjadi pada tahun 2013 mencapai 9,15%, namun periode setelahnya mengalami penurunan drastis sampai menyentuh 2,73% pada tahun 2015.

2. Produktivitas Sektor-sektor. Produktivitas sektor yang berkontribusi besar terhadap

perekonomian Kabupaten Indramayu adalah dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan menyumbang 25,67% pada tahun 2011 meningkat menjadi 30,58% pada tahun 2017. Sektor ini menjadi sektor dominan pembentuk pertumbuhan ekonomi. Sektor terbesar kedua adalah produktivitas pertambangan dan penggalian non migas

6,16 6,32 6,1

5,33

3,84

0,08

1,45

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Grafik 2.36. Laju Pertumbuhan Ekonomi


berkontribusi sebesar 31,77% pada tahun 2011 namun terus menurun menjadi sebesar 11,26% pada tahun 2017.

0,00% 50,00% 100,00%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nilai Tambah Produktivitas Sektor

Pertanian, Kehutanan dan PerikananPertambangan dan Penggalian Non MigasIndustri Pengolahan Non MigasPengadaan Listrik dan GasPengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur UlangKonstruksiPerdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda MotorTransportasi dan PergudanganPenyediaan Akomodasi dan Makan MinumInformasi dan KomunikasiJasa Keuangan dan AsuransiReal EstateJasa PerusahaanAdministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial WajibJasa PendidikanJasa Kesehatan dan Kegiatan SosialJasa Lainnya

Grafik 2.37. Nilai Tambah Produktivitas Sektor


105,15111,25111,25111,25111,25

100 105 110 115

20112012201320142015

Panjang Jalan Provinsi

20,7618,3

12,66 14,87 13,14

0

16,48

0

5

10

15

20

25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

47,27

48,81

58,8270,33

66,26

0

62,82

0

20

40

60

80

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3. Kondisi Jalan.

118,21

117,33

113,42

113,42

113,42

110 112 114 116 118 120

2011

2012

2013

2014

2015

812293

809855

812198

812198

812198

817163

822106

802000 804000 806000 808000 810000 812000 814000 816000 818000 820000 822000 824000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Grafik 2.38. Panjang Jalan Nasional

Grafik 2.39. Panjang Jalan Provinsi

Grafik 2.40. Panjang Jalan Kabupaten

Grafik 2.41. Panjang Jalan Kondisi Baik

Grafik 2.42. Panjang Jalan Kondisi Rusak


6,04

4,473,3

2,271,7

0

6,9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

400000

900000

1400000

1900000

2400000

2900000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kondisi jalan di Kabupaten Indramayu berangsur-angsur membaik dari tahun 2011 sampai dengan 2015, namun kembali menurun kondisinya menjadi 62,82% pada tahun 2017. Jalan dengan kondisi rusak ringan juga semakin berkurang,

dari sebesar 20,76% pada tahun 2011 menjadi sebesar 16,48% pada tahun 2017. Jalan dengan kondisi rusak berat berkurang dari sebesar 6,04% pada tahun 2011 menurun menjadi sebesar 1,7% pada tahun 2015, namun kembali meningkat menjadi 6,9% pada tahun 2017. Terdapat ± 30% jalan dengan kondisi yang masih belum baik. Jalan tersebut adalah jalan yang berstatus jalan provinsi, kabupaten dan jalan desa. Perbaikan jalan tidak bisa dilakukan secara komprehensif mengingat keterbatasan anggaran yang bersumber dari APBD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten sehingga target perbaikan jalan menggunakan sistem multi year.

4. Produksi Padi. Perkembangan produksi padi dari tahun ke tahun secara fluktuatif terjadi peningkatan. Namun menurun dari tahun 2011 sebanyak 1.557.552,30 ton menjadi 1.416.426,30 ton pada tahun 2017.

Grafik 2.43. Panjang Jalan Kondisi Rusak Berat

Grafik 2.44. Produksi Padi (ton)


107989,16115785,81

128548,02126782,92

143675,53

63645,67

147684,51

60000

80000

100000

120000

140000

160000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

5. Produksi Ikan Laut Perkembangan produksi ikan laut dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Pada tahun 2011 sebanyak 107.989,16 ton meningkat menjadi 147.684,51 ton pada tahun 2017.

6. Nilai Produksi Ikan Laut.

Perkembangan nilai produksi ikan laut dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.383.687.650,- meningkat menjadi Rp. 2.139.360.709 pada tahun 2015.

7. Produksi Daging Sapi. Perkembangan produksi daging sapi dari tahun ke tahun secara fluktuatif terjadi peningkatan. Pada tahun 2011 sebanyak 1.633,51 Kg meningkat menjadi 26.057,10 Kg pada tahun 2017.

13836876501556209500 1678894245

18299947272139360709

500000000700000000900000000

1,1E+091,3E+091,5E+091,7E+091,9E+092,1E+092,3E+09

2011 2012 2013 2014 2015

Grafik 2.45. Produksi Ikan Laut (ton)

Grafik 2.46. Nilai Produksi Ikan Laut (Rp)

Grafik 2.47. Produksi Daging Sapi (kg)


20000

70000

120000

170000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

300000

500000

700000

900000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produksi Daging Ayam Kampung/Buras

8. Produksi Daging Kambing. Perkembangan produksi daging kambing dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2011 sebanyak 2.945 Kg meningkat menjadi sebanyak 151.660 Kg pada tahun 2017.

9. Produksi Daging Ayam Ras Pedaging. Perkembangan produksi daging ayam ras pedaging dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2011 sebanyak 15.645.380 Kg meningkat menjadi 34.311.370 Kg pada tahun 2017.

10. Produksi Daging Ayam Kampung/Buras. Perkembangan produksi daging ayam kampung/buras dari tahun ke tahun terus menurun. Pada tahun 2011 sebanyak 586.050 kg menurun menjadi 776.390 kg pada tahun 2017.

Grafik 2.48. Produksi Daging Kambing (kg)

Grafik 2.49. Produksi Daging Ayam Ras Pedaging (kg)

Grafik 2.50. Produksi Daging Ayam Kampung/Buras (kg)


300000

500000

700000

900000

1100000

1300000

1500000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2011 2012 2013 2014 2015

165

4025

180

30

20

70

120

170

220

2011 2012 2013 2014 2015

11. Produksi Telur Ayam kampung. Perkembangan produksi telur ayam kampung secara fluktuatif juga menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 sebanyak 1.370,15 kg menurun menjadi 815,53 kg pada tahun 2017.

12. Produksi Kayu Perkakas. Perkembangan produksi kayu perkakas mengalami penurunan secara fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 sebanyak 9.535,67 m³ menurun menjadi sebanyak 5.686,96 m³ pada tahun 2015.

13. Produksi Kayu Bakar. Perkembangan produksi kayu bakar mengalami fluktuasi secara drastis. Pada tahun 2011 sebanyak 165 m³ menurun menjadi sebanyak 30 m³ pada tahun 2015.

Grafik 2.52. Produksi Kayu Perkakas (m3)

Grafik 2.53. Produksi Kayu Bakar (m3)

Grafik 2.51. Produksi Telur Ayam Kampung (kg)


0

500000

1000000

1500000

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

0

200000

400000

600000

800000

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

14. Jumlah Angkatan Kerja.

Angkatan Kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja baik yang sedang bekerja, belum bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Menurut BPS, penduduk

yang dapat dikatakan sebagai angkatan kerja adalah penduduk berusia 15 sampai dengan 64 Tahun, akan tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja adalah angkatan kerja karena penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja, misalnya ibu rumah tangga, mahasiswa dan sejenisnya. Angkatan kerja di Kabupaten Indramayu sebanyak 745.252 orang pada tahun 2011, meningkat secara 2 (dua) tahun berturut-turut menjadi sebesar 778.758 orang pada tahun 2012 dan sebesar 794.197 orang pada tahun 2013. Kemudian menurun secara 2 (dua) tahun berturut-turut juga menjadi sebesar 766.583 orang pada tahun 2014 dan 740.199 orang pada tahun 2015.

15. Penduduk 15 Tahun Keatas Yang Bekerja.

Bekerja yaitu kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling

sedikit selama 1 (satu) jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama 1 (satu) jam tersebut dilakukan secara berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan bekerja ini mencakup sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misalnya karena sakit, cuti dan

Grafik 2.54. Jumlah Angkatan Kerja

Grafik 2.55. Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja


1,87

1,571,37

2,27 2,28

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

sejenisnya. Penduduk Kabupaten Indramayu usia 15 tahun keatas yang bekerja sebanyak 661.756 orang pada tahun 2011, meningkat menjadi sebanyak 719.539 orang pada tahun 2012. Kemudian secara 3 (tiga) tahun berturut-turut menurun menjadi sebanyak 717.696 orang pada tahun 2012, 705.180 orang pada tahun 2014, dan sebanyak 667.201 orang pada tahun 2015.

16. Penduduk Berpendidikan S1/S2/S3.

Penduduk Kabupaten Indramayu yang berlatar belakang pendidikan sarjana S1/S2/S3 masih sangat sedikit jumlahnya. Pada tahun 2011 sebesar 1,87% bertambah menjadi sebesar 2,28% pada tahun 2015.

2.5. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Capaian-capaian kinerja daerah seperti yang tergambar dalam 4 (empat) aspek tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagaian besar indikator kinerja daerah sudah pada posisi baik, meskipun ada beberapa indikator kinerja yang perlu perbaikan.

Aspek geografi merupakan takdir wilayah yang sifatnya given, sesuatu yang memang sudah ada, meskipun demikian, pengendalian lahan dan pengembangan potensinya perlu mendapat perhatian agar potensi wilayah tidak berubah menjadi potensi bencana, seperti kekeringan, kebanjiran, kebakaran, erosi air laut dan sebagainya. Aspek demografi terkait dengan pengendalian jumlah penduduk, pemerataan penduduk, ketimpangan sosial, dan pengendalian terhadap tenaga kerja agar potensi sumber daya manusia dapat

Grafik 2.56. Penduduk Berpendidikan S1/S2/S3


dikembangkan menjadi kekuatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Capaian indikator kinerja daerah masih perlu perbaikan seperti angka IPM dan angka kemiskinan, namun secara trendline menunjukkan capaian positif dimana angka kemiskinan terus menurun dan capaian IPM terus meningkat.

Aspek pelayanan umum merupakan gambaran kinerja pemerintah daerah yang langsung dirasakan oleh masyarakat dimana capaian indikatornya dalam posisi baik, meskipun ada beberapa indikator yang juga perlu perbaikan.

Aspek daya saing daerah merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Interaksi yang kompleks antara faktor input dan output sebesar-besarnya harus dapat diarahkan menjadi competitive advantages agar dapat mendorong capaian indikator yang terus membaik pada 5 (lima) tahun terakhir menjadi lebih baik pada 5 (lima) tahun kedepan.

2.6. CAPAIAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH

Penerimaan Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar

Rp. 9.775.780.000,00, dengan realisasi sebesar

Rp. 10.001.503.076,00 atau 102,31% anggaran tersebut sudah

termasuk Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik

Daerah/BUMD.

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Ayu pada tahun 2017 mendapatkan laba bersih Rp. 1.124.555.533,- mengalami peningkatan dari tahun 2016 dengan laba Rp. 866.070.774,- dan tahun 2015 Rp. 521.689.900,-.


Perusahaan Daerah BPR PK Balongan selama perjalanan beberapa bulan pasca merger tahun 2018 masih mengalami beberapa kendala dimana berdasarkan pertumbuhan selama 5 tahun, :

· Tabungan pertumbuhanya 27,58% · Deposito pertumbuhannya 26,66% · Pinjaman yang diterima (bank dan non bank)

pertumbuhan 22,26% · Asset pertumbuhannya 21,26% · Laba pertumbuhannya 31,72 %

Laba bersih perkiraan tahun 2018 Rp. 3.870.357.000,- Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu memiliki bidang kegiatan Pertanian, SPBE, Rice Miling Unit dan Agen LPG 3 Kg. Pendapatan pada tahun 2018 :

1. Pertanian (pupuk) : Rp. 444.900.350,- 2. SPBE : Rp. 946.521.180,- 3. Rice Milling Unit (RMU) : Rp 1.452.508.354,- 4. Agen LPG 3kh : Rp. 32.957.498,- 5. Kantor Pusat : Rp. 1. 291.307.100,-

Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab III - 1

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Tujuan pembangunan daerah terumuskan dalam visi. Pencapaian visi

dilakukan melalui serangkaian misi. Dalam pelaksanaan kegiatan yang

tercakup dalam setiap misi perlu dukungan pendanaan.

Keuangan daerah memiliki komponen pendapatan, belanja dan

pembiayaan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan upaya dalam

menyeimbangkan ketiga komponen tersebut.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih pada periode tahun bersangkutan.

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih pada periode tahun bersangkutan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan Daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), oleh karena itu untuk melakukan

analisis pengelolaan kinerja keuangan masa lalu diperlukan analisis

pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang bertujuan untuk

menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan

daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

APBD Kabupaten Indramayu terdiri dari komponen pendapatan,

belanja dan pembiayaan. Dengan komponen tersebut dapat digunakan

untuk menganalisis kerangka pendanaan dimasa yang akan datang atau

pendanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan, dengan mempertimbangkan

peluang dan hambatan yang ada.


3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kapasitas keuangan Daerah akan menentukan kemampuan pemerintah Daerah dalam menjalankan

fungsi pelayanan masyarakat. Analisis kemampuan Pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan

daerah, secara rinci terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1. Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu

Tahun 2011 – 2017

No. Uraian Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Rata - Rata Pertumbuhan (%)

1 Pendapatan 1,673,495,541,075

1,885,653,941,609

2,121,308,065,714

2,578,254,652,554

2,879,822,766,427

3,130,708,886,377

3,280,223,444,372 11.25

1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

145,411,569,703

164,671,614,661

174,713,400,274

328,116,166,964

346,871,269,287

351,177,413,767

577,594,379,049

11.70

1.1.1 Pajak Daerah 29,600,449,314

32,086,424,030

39,004,167,945

76,386,481,437

81,304,696,729

85,466,841,124

98,222,298,210 7.75

1.1.2 Retribusi Daerah

14,595,160,111

18,834,074,887

20,522,057,234

21,408,911,549

22,491,306,533

24,195,093,760

24,613,203,678 22.51

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

6,945,100,080

7,449,435,448

7,867,319,828

8,516,819,257

8,616,723,913

9,117,981,614

10,001,503,076.00 6.77

1.1.4

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

94,270,860,198 106,301,680,296 107,319,855,267 221,803,954,721 234,458,542,112 232,397,497,269 444,757,374,085 11.32

1.2 Dana Perimbangan 1,112,478,231,285 1,341,524,165,410 1,442,565,577,129 1,603,150,100,276 1,678,667,261,346 2,066,809,590,141 1,969,934,788,249 17.07

1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

212,151,030,285 226,172,000,410 233,658,964,129 233,340,291,276 192,087,360,346 217,067,233,641 180,951,870,254 6.20

1.2.2 Dana Alokasi Umum 822,083,501,000 1,017,639,195,000 1,134,695,113,000 1,267,337,159,000 1,287,606,401,000 1,393,868,530,000 1,369,382,742,000 19.22

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 78,243,700,000 97,712,970,000 74,211,500,000 102,472,650,000 198,973,500,000 455,873,826,500 419,600,175,995 19.92



Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017


1.3

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

108,407,240,250 127,128,325,748 163,522,273,900 193,305,892,229 274,476,208,307 531,295,106,998 732,694,277,074 14.73

1.3.1 Pendapatan Hibah - - - 5,000,000,000 7,998,000,000 9,000,000,000 9,000,000,000 11.13

1.3.2

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan lainnya

- - - - - - 203,673,140,565 -

1.3.3

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau lainnya

108,407,240,250 127,128,325,748 163,522,273,900 188,305,892,229 172,926,256,307 270,915,114,998 244,747,939,509 14.73

1.3.4 Dana Desa - - - - 93,551,952,000 209,945,904,000 267,773,197,000 21.60

2 Belanja 1,572,849,422,338 1,843,450,693,026 2,120,262,966,363 2,548,894,651,145 1,549,951,564,176 3,218,207,580,032 3,304,474,156,184 14.68

2.1 Belanja Tidak Langsung 998,694,978,895 1,088,915,129,731 1,205,565,757,205 1,300,199,900,532 321,627,068,766 1,675,651,099,872 1,700,060,532,746 8.29

2.1.1 Belanja Pegawai 885,111,015,495 1,003,396,251,350 1,091,371,974,205 1,195,356,151,032 - 1,282,853,061,411.0

0 1,206,778,690,883.

00 11.79

2.1.2 Belanja Bunga - - - - - - -

2.1.3 Belanja Subsidi - - - - - - -

2.1.4 Belanja Hibah 27,198,114,500 7,545,127,500 28,206,595,000 21,488,173,000 65,665,257,739 15,830,661,729 41,839,063,000 (260.47)

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

29,179,645,900 441,243,781 4,059,510,000 4,185,000,000 - - 32,300,000 (6,513.04)

2.1.6

Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab dan Desa

- - - 10,916,390,263 -

2.1.7

Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab dan Desa

55,029,540,000 74,556,135,100 73,570,678,000 78,578,326,500 970,936,000 970,893,000 440,494,088,600 26.19

2.1.8 Belanja Tak Terduga - 2,976,372,000 8,357,000,000 592,250,000 588,798,500 - - 100.0

2.2 Belanja Langsung 574,154,443,443 754,535,563,295 914,697,209,158 1,248,694,750,613 1,228,324,495,410 1,542,556,480,160 1,604,413,623,438 23.91



Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017


2.2.1 Belanja Pegawai 56,567,445,050 55,251,275,187 40,033,006,750 59,126,085,850 - 71,051,546,000.00 103,509,994,061 (2.38)

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa

288,552,177,375 342,106,226,006 640,124,200,752 806,237,643,701 514,376,470,859 533,661,144,083 724,813,470,929 15.65

2.2.3 Belanja Modal 229,034,821,018 357,178,062,102 234,540,001,656 383,331,021,062 713,948,024,551 937,843,790,077 776,090,158,448 35.88

3 Pembiayaan - - 157,918,723,051 133,486,030,249.00 (15,998,000,000) 137,665,864,549.0

0 38,167,170,894 (18.30)

3.1 Penerimaan Pembiayaan - - 196,598,562,806 153,945,822,402 - 154,665,864,549.00 50,167,170,894 (27.7

1)

3.2 Pengeluaran Pembiayaan - - 38,679,839,755 20,459,792,153 15,998,000,000 17,000,000,000.00 12,000,000,000 5.89


Berdasarkan tabel di atas kontribusi pertumbuhan rata-rata per-obyek

pendapatan terhadap total pendapatan daerah dominasi paling besar adalah

dana perimbangan dengan persentase sebesar 64,43 % dari total pendapatan,

sedangkan PAD sebesar 10,44% dan Lain-lain pendapatan yang sah sebesar

25,31%.

Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami rata-

rata pertumbuhan sebesar 28,68% per tahun, namun demikian jika dilihat

dari kontribusi PAD terhadap penerimaan pendapatan daerah masih relatif

kecil yaitu sebesar 10,44%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa belum adanya

kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu dalam memenuhi

kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

3.1.2 Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan

keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas

dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana

pembangunan daerah.

Analisis data neraca daerah dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah

Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

2. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah

Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya.

3. Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada

kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah.

Gambaran neraca daerah Kabupaten Indramayu adalah sebagaimana

tabel di bawah ini.


Tabel 3.2. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Indramayu

No. Uraian Rata-rata Pertumbuhan

(%)

1 ASET

1.1 ASET LANCAR 2.98

1.1.1 Kas (5.41)

1.1.2 Piutang (346.98)

1.1.3 Persediaan 0.63

1.2 ASET TETAP 1.85

1.2.1 Tanah 1.71

1.2.2 Peralatan dan mesin 22.45

1.2.3 Gedung dan bangunan 6.66

1.2.4 Jalan, irigasi, dan jaringan 20.41

1.2.5 Aset tetap lainnya 10.01

1.2.6 Konstruksi dalam pengerjaan 84.67

1.3 ASET LAINNYA 1.03

1.3.1 Tagihan penjualan angsuran -

1.3.2 Tagihan tuntutan ganti rugi 53.71

1.3.3 Kemitraan dengan pihak kedua 15.29

1.3.4 Aset tak terwujud -

JUMLAH ASET DAERAH

2 KEWAJIBAN -

2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK -

2.1.1 Utang perhitungan pihak ketiga -

2.1.2 Utang Bunga -

2.1.3 Utang beban 0.83


No. Uraian Rata-rata Pertumbuhan

(%)

2.1.4 Utang pajak -

2.1.5 Bagian lancar utang jangka panjang -

2.1.6 Pendapatan diterima di muka 2.41

2.1.7 Utang jangka pendek lainnya 68.87

3 EKUITAS DANA -

3.1 EKUITAS DANA LANCAR -

3.1.1 SILPA -

3.1.2 Cadangan piutang -

3.1.3 Cadangan persediaan -

3.1.4 … -

3.2 EKUITAS DANA INVESTASI -

3.2.1 Diinvestasikan dalam aset tetap -

3.2.2 Diinvestasikan dalam aset lainnya -

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pendapatan daerah selama 5 tahun dari tahun 2013 sampai dengan

2017 terus mengalami perkembangan tiap tahun. Pertumbuhan yang terjadi

dikarenakan adanya perubahan peraturan terkait pendapatan asli daerah

seperti masuknya PBB menjadi pendapatan asli daerah, selain itu trend

Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan

Asli Daerah yang Sah juga mengalami pertumbuhan yang positif.

Berdasarkan kinerja pertumbuhan dan kontribusi pendapatan daerah

rata-rata dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, untuk pemenuhan

pendanaan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2013-

2017 kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan


kemandirian keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dengan kebijakan pengelolaan pendapatan

daerah yang diarahkan kepada optimalisasi pendapatan daerah melalui

upaya-upaya penggalian potensi pajak dan retribusi daerah yang dilakukan

baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi serta diupayakan pula

efisiensi dan efektivitas pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-

sumber pendapatan daerah.

Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi dan prioritas

pendapatan dalam APBD dengan upaya-upaya sebagai berikut :

a. Meningkatkan kinerja perencanaan sumber-sumber pendapatan daerah;

b. Meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil

dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah;

c. Meningkatkan intensitas kegiatan sosialisasi peraturan daerah yang

berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan daerah;

d. Meningkatkan penegakan hukum dibidang kewajiban pemenuhan

perpajakan dan retribusi daerah;

e. Meningkatkan intensitas kegiatan promosi potensi daerah guna mendorong

peningkatan investasi daerah;

f. Meningkatkan intensitas kegiatan kerja sama dan koordinasi dengan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi;

g. Meningkatkan kinerja pengawasan dan pengendalian sumber-sumber

pendapatan daerah;

h. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pembiayaan pembangunan daerah.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada Anggaran

Berbasis Kinerja (Performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi

pada pencapaian hasil atau kinerja yang tercermin dalam efisiensi dan


efektifitas pelayanan publik. Sehingga belanja daerah harus berorientasi pada

kepentingan publik. Gambaran Realisasi Belanja dan Proporsi Realisasi

Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Indramayu selama 3

tahun terakhir (2015 – 2017) sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.3. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Indramayu Tahun 2015 - 2017

No. Uraian

Total Belanja

untuk pemenuhan

kebutuhan

aparatur (Rp)

Total Pengeluaran

(Belanja +

Pembiayaan

Pengeluaran) (Rp)

Prosentase

1 Tahun anggaran 2015 1,322,053,367,360 2,888,002,931,536 0.46

2 Tahun anggaran 2016 1,353,904,607,411 3,235,207,580,032 0.42

3 Tahun anggaran 2017 1,310,288,684,944 3,316,470,156,184 0.40

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa belanja pemenuhan kebutuhan

aparatur dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terlihat masih sangat

dominan terhadap total pengeluaran belanja daerah.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan didasarkan pada belanja tidak langsung yang tidak

wajib dan tidak mengikat yang terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah,

bantuan sosial, belanja bunga, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak

terduga yang direncanakan digunakan untuk :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dipergunakan untuk mendorong peningkatan kinerja

pegawai berupa tambahan penghasilan bagi pegawai berdasarkan beban kerja,

kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.

2. Belanja Hibah

Belanja Hibah dipergunakan untuk mendorong lembaga/badan/

organisasi untuk berperan aktif dalam pembangunan. Belanja ini


direncanakan akan diberikan secara hibah kepada lembaga/badan/organisasi

yang ada di Kabupaten Indramayu.

3. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial direncanakan untuk mendukung program-

program Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam upaya peningkatan

kehidupan sosial masyarakat, antara lain :

- Belanja bantuan sosial kepada LSM dan Organisasi Masyarakat;

- Santunan;

- Bantuan rehab sekolah, tempat ibadah, dan sarana prasana wilayah ;

- Bantuan Penyandang Cacat, pemulangan orang terlantar dan korban

bencana;

- Bantuan operasional panti sosial dan panti asuhan, serta pendidikan non

formal;

- Bantuan operasional tempat ibadah/kegiatan keagamaan dan

penyelenggaraan kegiatan keagamaan;

- dan bantuan lainnya.

3. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan dipergunakan untuk bantuan kepada

pemerintah desa.

4. Belanja Tidak Terduga

Belanja ini diperuntukan bagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak

dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kabupaten

Indramayu serta kegiatan yang tidak biasa/tanggap darurat.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan


anggaran tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari

dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran

hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Gambaran

pembiayaan riil Daerah selama 3 tahun terakhir (2015-2017) adalah sebagai

berikut :

Tabel 3.4. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Indramayu

No Uraian 2015

(Rp)

2016

(Rp)

2017

(Rp)

1 Realisasi Pendapatan Daerah 2,879,822,766,427 3,130,708,886,377 3,280,223,444,372

Dikurangi realisasi:

2 Belanja Daerah 2,872,004,931,536 3,218,207,580,032 3,304,474,156,184

3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 15,998,000,000 12,000,000,000 17,000,000,000

Defisit Riil (8,180,165,109) (99,498,693,655) (41,250,711,812)

3.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil

keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program

pembangunan jangka menengah daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran

pembiayaan, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang

akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 3 tahun kedepan.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Kapasitas keuangan Daerah akan menentukan kemampuan pemerintah

Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Analisis

kemampuan Pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan Daerah,

secara rinci terlihat pada tabel di bawah ini :


Tabel 3.5. Proyeksi Pendapatan dan belanja Kabupaten Indamayu

No. Uraian Tahun

2011 Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

1 Pendapatan 1,673,495,541,075

1,885,653,941,609

2,121,308,065,714

2,578,254,652,554

2,879,822,766,427

3,130,708,886,377

3,280,223,444,372

1.1 Pendapatan Asli Daerah

(PAD) 145,411,5

69,703 164,671,61

4,661 174,713,40

0,274 328,116,16

6,964 346,871,26

9,287 351,177,41

3,767 577,594,37

9,049

1.1.1 Pajak Daerah 29,600,449,314

32,086,424,030

39,004,167,945

76,386,481,437

81,304,696,729

85,466,841,124

98,222,298,210

1.1.2 Retribusi Daerah

14,595,160,111

18,834,074,887

20,522,057,234

21,408,911,549

22,491,306,533

24,195,093,760

24,613,203,678

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan

6,945,100,080

7,449,435,448

7,867,319,828

8,516,819,257

8,616,723,913

9,117,981,614

10,001,503,076.00

1.1.4

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang

Sah 94,270,86

0,198 106,301,68

0,296 107,319,85

5,267 221,803,95

4,721 234,458,54

2,112 232,397,49

7,269 444,757,37

4,085

1.2 Dana Perimbangan

1,112,478,231,285

1,341,524,165,410

1,442,565,577,129

1,603,150,100,276

1,678,667,261,346

2,066,809,590,141

1,969,934,788,249

1.2.1 Bagi Hasil

Pajak/Bukan Pajak

212,151,030,285

226,172,000,410

233,658,964,129

233,340,291,276

192,087,360,346

217,067,233,641

180,951,870,254

1.2.2 Dana Alokasi Umum

822,083,501,000

1,017,639,195,000

1,134,695,113,000

1,267,337,159,000

1,287,606,401,000

1,393,868,530,000

1,369,382,742,000

1.2.3 Dana Alokasi Khusus

78,243,700,000

97,712,970,000

74,211,500,000

102,472,650,000

198,973,500,000

455,873,826,500

419,600,175,995

Transfer

Pemerintah Pusat Lainnya

235,926,810,560

166,244,941,000

239,182,239,000

294,517,869,000

394,591,429,000 - -

Transfer

Pemerintah Provinsi

71,271,689,277

86,084,894,790

101,324,575,411

159,164,624,085

185,216,598,487

181,426,775,471 -

1.3

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang

Sah 108,407,2

40,250 127,128,32

5,748 163,522,27

3,900 193,305,89

2,229 274,476,20

8,307 531,295,10

6,998 732,694,27

7,074

1.3.1 Pendapatan Hibah - - -

5,000,000,000

7,998,000,000

9,000,000,000

9,000,000,000

1.3.2

Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi dan lainnya - - - - - -

203,673,140,565

1.3.3

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

lainnya 108,407,2

40,250 127,128,32

5,748 163,522,27

3,900 188,305,89

2,229 172,926,25

6,307 270,915,11

4,998 244,747,93

9,509

1.3.4 Bantuan dari Pemerintah

Pusat - - - - - - -

1.3.5 Dana Desa

93,551,952,000

209,945,904,000

267,773,197,000

2 Belanja 1,572,849,422,338

1,843,450,693,026

2,120,262,966,363

2,548,894,651,145

1,549,951,564,176

3,218,207,580,032

3,304,474,156,184

2.1 Belanja Tidak Langsung

998,694,978,895

1,088,915,129,731

1,205,565,757,205

1,300,199,900,532

321,627,068,766

1,675,651,099,872

1,700,060,532,746


No. Uraian Tahun

2011 Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

2.1.1 Belanja Pegawai

885,111,015,495

1,003,396,251,350

1,091,371,974,205

1,195,356,151,032 -

1,282,853,061,411

1,206,778,690,883

2.1.2 Belanja Bunga - - - - - -

2.1.3 Belanja Subsidi - - - - - -

2.1.4 Belanja Hibah 27,198,114,500

7,545,127,500

28,206,595,000

21,488,173,000

65,665,257,739

15,830,661,729

41,839,063,000

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

29,179,645,900

441,243,781

4,059,510,000

4,185,000,000 - - 32,300,000

2.1.6

Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab dan

Desa - - - 10,916,390,

263

2.1.7

Bantuan Keuangan

kepada Prov/Kab dan

Desa 55,029,54

0,000 74,556,135

,100 73,570,678

,000 78,578,326

,500 970,936,00

0 970,893,00

0 440,494,08

8,600

2.1.8 Belanja Tak Terduga -

2,976,372,000

8,357,000,000

592,250,000

588,798,500 - -

2.2 Belanja Langsung

574,154,443,443

754,535,563,295

914,697,209,158

1,248,694,750,613

1,228,324,495,410

1,542,556,480,160

1,604,413,623,438

2.2.1 Belanja Pegawai

56,567,445,050

55,251,275,187

40,033,006,750

59,126,085,850 -

71,051,546,000.00

103,509,994,061

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa

288,552,177,375

342,106,226,006

640,124,200,752

806,237,643,701

514,376,470,859

533,661,144,083

724,813,470,929

2.2.3 Belanja Modal 229,034,821,018

357,178,062,102

234,540,001,656

383,331,021,062

713,948,024,551

937,843,790,077

776,090,158,448

3 Pembiayaan

104,008,4

99,152

195,472,4

06,000 157,918,7

23,051 133,486,030,249.00

(15,998,000,000)

137,665,864,549

38,167,170,894

3.1 Penerimaan Pembiayaan

104,008,499,152

195,472,406,000

196,598,562,806

153,945,822,402 - 154,665,86

4,549 50,167,170,

894

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

8,324,345,600

41,077,092,541

38,679,839,755

20,459,792,153

15,998,000,000

17,000,000,000

12,000,000,000

3.3.2 Perhitungan Kerangka pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil

keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program

pembangunan jangka menengah daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran

pembiayaan, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang

akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 3 tahun kedepan


(2019-2021) dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Indramayu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Kabupaten Indramayu 2019 - 2021

NO URAIAN Periode (Rp)

2019 2020 2021

1 2 3 4 5

1 PENDAPATAN 2,739,722,092,200 2,863,781,260,456 2,984,347,081,208 2 PENCAIRAN DANA CADANGAN

3 SISA LEBIH RIIL PERHITUNGAN ANGGARAN

78,912,071,484 73,388,226,480 68,251,050,626

TOTAL PENERIMAAN : 3,604,166,775,646 3,731,437,843,464 3,866,148,580,930

DIKURANGI :

4 BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA

2,157,751,153,874 2,253,709,716,460 2,355,261,782,440

5 KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN

1,446,415,621,771

1,477,728,127,004 1,510,886,798,490

Berdasarkan tabel di atas dapat dihitung rencana penggunaan kapasitas

riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran

belanja langsung dan tidak langsung dalam rangka pendanaan program

pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD) 2019 -2021 sebagaimana

tabel di bawah ini :

Tabel 3.7. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil untuk Kebutuhan Anggaran

Tahun 2019 - 2021

Uraian

Proyeksi

No 2019 2020 2021

(Rp) (Rp) (Rp)

I Kapasitas riil kemampuan keuangan 1,446,415,621,771

1,477,728,127,004

1,510,886,798,490

Rencana alokasi pengeluaran prioritas I

1,377,535,701,957

1,466,303,354,091

1,390,221,094,127

II.a Belanja Langsung 1,377,535,701,957

1,466,303,354,091

1,390,221,094,127


Uraian

Proyeksi

No 2019 2020 2021

(Rp) (Rp) (Rp)

II.b Pembentukan dana cadangan -

-

-

Dikurangi:

II.c Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

188,629,114,900

206,008,048,090

225,106,508,946

II.d Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama

-

-

-

II Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)

1,188,906,587,057

1,260,295,306,001

1,165,114,585,181

Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)

257,509,034,715

217,432,821,003

345,772,213,309

Rencana alokasi pengeluaran prioritas II

223,435,434,715

179,951,861,003

304,543,157,309

III Total rencana pengeluaran prioritas III (III.a-III.b)

34,073,600,000

37,480,960,000

41,229,056,000

Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*

-

-

-

Proporsi belanja langsung didasarkan atas beberapa pertimbangan

meliputi :

1. Pelaksanaan misi membutuhkan dukungan pendanaan sesuai dengan

target capaian masing-masing.

2. Pendanaan untuk setiap misi didasarkan pada volume garapan masing-

masing.

3. Pendanaan setiap misi mengacu pada penguatan fungsi pemerintah daerah

(pelayanan umum, fasilitasi dan regulasi).

4. Rumusan perhitungan disesuaikan dengan mekanisme kegiatan yang

dijabarkan dari semua program.


Proporsi belanja langsung tahunan mengacu kepada prioritas

pencapaian misi ditahun tersebut, sehingga pencapaian ketujuh misi dapat

dicapai pada tahun kelima. Setiap tahun ditentukan arah kebijakan untuk

alokasi anggaran program prioritas sehingga rencana strategis lima tahunan

dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dengan sumberdaya yang dimiliki serta

sesuai harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.8. Proporsi Pendanaan Belanja Langsung Tahun 2019-2021

Misi Uraian Proporsi Belanja Langsung

1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) Dan Budaya Lokal

27%

2 Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Serta Keserasian Industri Dan Pertanian

8%

3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan 56%

4 Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Keunggulan Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal

0,50%

5 Mengembangkan Reformasi Birokrasi, Dengan Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Dan Mengayomi Rakyat

6,89%

6 Menguatkan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat 0,30%

7 Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah 0,84%

Rancangan Akhir Revisi RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab IV - 1

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting

dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan

jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat

menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan

kinerja pembangunan dalam 6 (enam) tahun mendatang. Penyajian isu-isu

strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

Permasalahan pembangunan merupakan uraian dari kondisi pembangunan

yang belum sesuai dengan harapan. Penuangan permasalahan

pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan dan urusan yang

dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Isu strategis adalah hal-hal pokok

yang akan digunakan dalam menentukan kebijakan pembangunan di daerah

serta secara umum dapat mempengaruhi atau berdampak merugikan baik

dalam jangka pendek maupun jangka panjang jika tidak segera diantisipasi

oleh daerah. Penentuan isu strategis dengan memperhatikan isu strategis

nasional dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dan target

tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) maupun isu strategis pada

provinsi Jawa Barat tentunya memiliki dampak yang signifikan terhadap

peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

di kabupaten Indramayu. Isu ini juga merupakan janji politik Bupati dan

Wakil Bupati pada periode berkenaan. Dalam menentukan isu strategis

dalam dokumen perencanaan harus terukur baik dari sisi kewenangan,

kemampuan pendanaan, kapasitas pelaksana atau sumberdaya manusia dan

sumberdaya pendukung lainnya serta jangka waktu pencapaiannya.

Berdasarkan kondisi permasalahan yang ada serta melihat cakupan dari

dampak permasalahan tersebut maka dapat dilaksanakan analisis untuk

menentukan isu-isu strategis yang terjadi saat ini dan diperkirakan masih

relevan menjadi isu strategis sampai dengan tahun periode akhir masa

jabatan Bupati dan Wakil Bupati (2016-2021).

Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab IV - 2

4.1 Permasalahan Pembangunan

4.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan

Dasar

4.1.1.1 Urusan Pendidikan

1. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya

pendidikan, hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya rata-rata lama

sekolah (RLS) masyarakat Indramayu tahun 2017 yaitu 5,97 Tahun

berdasarkan perhitungan baru IPM.

2. Masih terdapat anak putus sekolah SD/MI sebesar 0,11%, SMP/MTs dan

SMA/SMK/MA sebesar 6,93%

3. Masih terdapat ruang kelas sebanyak 958 ruang (2017) dalam kondisi

rusak berat serta kekurangan ruang kelas baru jenjang SD, dan

kekurangan prasarana minimal pada jenjang TK serta masih kurangnya

sarana laboratorium jenjang SMP;

4. Masih rendahnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, hal ini

dapat dilihat dari nilai rata-rata hasil uji kompetensi guru (UKG) baik

jenjang SD maupun jenjang SMP.

4.1.1.2 Urusan Kesehatan

1. Masalah tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKB);

2. Masalah kesehatan masyarakat yang dihadapi masih terkait dengan

tingginya penyakit menular dan tidak menular sebagai berikut:

- Penyakit infeksi/menular yang masih tinggi dan menjadi masalah

seperti TBC, ISPA, diare, demam berdarah, kusta, HIV/AIDS;

- Masalah penyakit tidak menular, yang ditandai dengan masih

ditemukannya masalah gizi kurang disatu sisi, dan disisi lain

adanya kecenderungan mulai meningkatnya penyakit degeneratif

(jantung, hipertensi, diabetes dll) yang terkait dengan kelebihan gizi

sebagai akibat perubahan gaya hidup, pola makan dan penyakit

yang berkaitan dengan pencemaran.


3. Pelayanan kesehatan belum optimal karena keterbatasan sarana,

prasarana dan keterbatasan sumber daya manusia di sarana pelayanan

kesehatan;

4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat masih perlu

ditingkatkan.

4.1.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Kondisi jalan dan jembatan belum optimal;

2. Pemanfaatan air baku belum optimal;

3. Ketersediaan gedung pemerintahan belum maksimal;

4. Ketersediaan infrastruktur wilayah belum merata;

5. Ketersediaan regulasi penataan ruang masih belum lengkap.

4.1.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Masih adanya kawasan permukiman kumuh;

2. Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan angka

kekurangan kebutuhan rumah;

3. Pelayanan air bersih belum optimal (menyeluruh);

4. Jaringan drainase belum optimal (menyeluruh);

5. Pengelolaan air limbah rumah tangga belum optimal (menyeluruh);

6. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih kurang.

4.1.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat

1. Penegakan Peraturan Daerah belum efektif;

2. Keamanan dan kenyamanan lingkungan masih perlu ditingkatkan;

3. Pemahaman tentang wawasan kebangsaan perlu ditingkatkan:

4. Sarana prasarana penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran

belum optimal;

5. Kualitas SDM penanggulangan bencana dan kebakaran perlu

ditingkatkan.


4.1.1.6 Urusan Sosial

1. Jumlah PMKS di Kabupaten Indramayu masih cukup tinggi;

2. Masih tingginya angka kemiskinan;

3. Masih rendahnya tingkat keperdulian masyarakat terhadap penanganan

masalah-masalah sosial;

4. Belum optimalnya penanganan pasca bencana.

4.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan

Pelayanan Dasar

4.1.2.1 Urusan Tenaga Kerja

1. Tingginya tingkat pengangguran terbuka (8,64%) tahun 2017 yang

didominasi lulusan SLTA ke bawah;

2. Masih terbatasnya peluang kerja di Kabupaten Indramayu, sehingga

tenaga kerja yang ke luar negeri cukup tinggi (pada tahun 2017

sebanyak 17.658 orang).

4.1.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan;

2. Rendahnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan,

termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) (data 2016 sebanyak

332 kasus); dan

3. Kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan

masih harus ditingkatkan.

4.1.2.3 Urusan Pangan

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) belum mencapai angka ideal; 2. Keterbatasan dan kualitas kelembagaan petani masih rendah; 3. Penyuluh pertanian sebagai agen pembangunan pertanian masih perlu

ditingkatkan lagi baik jumlah maupun kualitasnya;


4. Masih rendahnya intensitas penyuluhan, tata kerja dan metode/teknologi serta materi penyuluhan sesuai kebutuhan petani – nelayan;

5. Distribusi dan akses pangan atau keterjangkauan belum optimal; 6. Penggunaan bahan kimia berbahaya untuk bahan tambahan pangan

masih banyak; 7. Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal

cenderung menurun; 8. Pengelolaan lumbung pangan lokal belum optimal. 4.1.2.4 Urusan Pertanahan

1. Tanah milik desa masih banyak digunakan untuk fasilitas pemerintah

daerah baik digunakan sebagai sarana pendidikan, kesehatan dan

lainnya sehingga perlu penertiban administrasi dalam penggunaannya;

2. Tanah milik pemerintah daerah masih banyak yang belum bersertifikat

atas nama pemerintah daerah;

3. Aset milik pemerintah daerah berupa tanah yang belum maksimal

sesuai peruntukannya;

4. Ketidakjelasan status tanah eks departemen yang ada di wilayah

Kabupaten Indramayu;

5. Jumlah tanah milik masyarakat yang telah bersertifikat masih rendah.

4.1.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

1. Belum terintegrasinya pengelolaan sumberdaya alam dengan lingkungan

hidup;

2. Prasarana dan sarana pengendalian dan pengelolaan lingkungan

terbatas;

3. Regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah belum

lengkap;

4. Kualitas lingkungan cenderung mengalami degradasi;

5. Keanekaragaman hayati (flora dan fauna) semakin berkurang;

6. Kesadaran masyarakat umum dan masyarakat pelaku usaha dalam

pengelolaan lingkungan hidup masih rendah;


7. Dampak pemanasan global semakin meningkat;

8. Pelayanan dan manajemen pengelolaan persampahan masih belum

optimal.

4.1.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah penduduk ber-KTP (Kartu Tanda Penduduk) elektronik pada

tahun 2017 masih 81,3%, akte kelahiran sebesar 24,8%, dan KK (Kartu

Keluarga) sebesar 32,3%.

4.1.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Belum optimalnya fungsi dan peran BUMDes (jumlah BUMDes aktif);

2. Partisipasi masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pembangunan

desa belum optimal (swadaya masyarakat dalam pembangunan desa);

3. Masih kurangnya kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah desa.

4.1.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tingginya pernikahan usia dini dan angka perceraian serta ASFR 15-19

tahun (Age Specific Fertility Rate/Angka rata-rata Kelahiran ), tahun 2017

sebanyak 183 orang.

4.1.2.9 Urusan Perhubungan

1. Belum optimalnya sarana fasilitas transportasi darat dan laut/muara;

2. Sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) belum mencakup seluruh

wilayah.

4.1.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Rendahnya pemahaman dan penerapan teknologi informasi;

2. Belum optimalnya pengawasan penyelenggaraan telekomunikasi;

3. Rendahnya kualitas dan kuantitas akses Informasi.

4.1.2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Rendahnya kualitas kelembagaan dan SDM (sumberdaya manusia)

pengelola koperasi;


2. Rendahnya kualitas SDM pelaku UKM;

3. Aksesibilitas terhadap permodalan yang masih rendah;

4.1.2.12 Urusan Penanaman Modal

1. Perlu peningkatan realisasi investasi;

2. Perlu peningkatan kualitas pelayanan perizinan;

3. Perlu peningkatan kualitas sumberdaya manusia pelayanan investasi

dan perizinan;

4. Perlu peningkatan efektivitas pengawasan dan pengendalian pelayanan

investasi dan perizinan.

4.1.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olah raga

1. Sarana dan prasarana pengembangan kreatifitas pemuda dan olah raga

belum mencukupi;

2. Pembinaan keolahragaan belum optimal;

3. Jumlah wirausahawan muda masih kurang;

4. Partisipasi aktif organisasi kepemudaan dalam pembangunan belum

optimal.

4.1.2.14 Urusan Statistik

Pengelolaan, penyediaan dan pemanfaatan data statistik sektoral untuk

kepentingan kabupaten belum optimal;

4.1.2.15 Urusan Persandian

1. Belum terselenggaranya pelaksanaan urusan persandian di Kabupaten

Indramayu;

2. Aparatur pelaksana persandian belum ada.

4.1.2.16 Urusan Kebudayaan

1. Pengelolaan, pelestarian dan promosi kekayaan budaya lokal, nilai dan

keragaman budaya belum optimal (Penyelenggeraan Festival Seni


Budaya tahun 2017 sebanyak 6 kali, pelestarian 9 situs, 34 cagar

budaya dan 8 nilai budaya/upacara adat);

2. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pelaku budaya masih

terbatas.

4.1.2.17 Urusan Perpustakaan

1. Sarana, prasarana dan pengelolaan perpustakaan belum memadai dan

merata di seluruh kecamatan/desa;

2. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola perpustakaan

belum memadai; dan

3. Minat baca masyarakat masih perlu ditingkatkan.

4.1.2.18 Urusan Kearsipan

1. Pengelolaan arsip belum optimal;

2. Sarana dan prasarana arsip masih kurang;

3. Kualitas dan kuantitas sumberdaya pengelola kearsipan belum memadai

4.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

4.1.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Daya beli masyarakat;

2. Rendahnya PAD Kabupaten Indramayu;

3. Produktifitas hasil kelautan maupun perikanan masih belum maksimal;

4. PAD hasil perikanan tangkap belum optimal;

5. Komoditas ekspor hasil perikanan masih rendah;

6. Pelestarian ekosistem perairan umum belum optimal;

7. Fungsi kelembagaan pelaku usaha perikanan dan kelautan belum

optimal; dan

8. Akses permodalan pelaku usaha perikanan masih kurang.

4.1.3.2 Urusan Pariwisata

1. Belum memadainya sarana prasarana serta fasilitas pendukung

kepariwisataan di objek wisata unggulan;

2. Kualitas SDM petugas dan pelaku usaha pariwisata belum optimal;


3. Sulitnya mengembangkat program paket wisata (minimal 3 destinasi

wisata yang berbeda);

4. Belum tersedianya pengembangan pusat ekonomi kreatif;

5. Keterpaduan dan sinergi antar pelaku wisata dalam pengembangan

pariwisata masih rendah;

6. Belum optimalnya promosi pariwisata;

7. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih kurang.

4.1.3.3 Urusan Pertanian

1. Ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan;

2. Pemberdayaan kelembagaan pertanian belum optimal;

3. Produktivitas dan mutu tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan

peternakan belum optimal;

4. Rendahnya pemanfaatan teknologi dalam peningkatan produksi dan

pengolahan hasil pertanian dalam rangka agribisnis;

5. Ketersediaan sarana dan prasarana pertanian;

6. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian masih cukup tinggi;

7. Kemampuan dalam pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil

produk pertanian masih rendah;

8. Jaringan informasi pasar produk pertanian belum optimal;

9. Tata guna dan tata kelola air belum optimal.

4.1.3.4 Urusan Perdagangan

1. Infrastruktur sarana perdagangan serta sistem pendukung lainnya yang

belum memadai;

2. Tata kelola Pasar Daerah belum optimal.

4.1.3.5 Urusan Perindustrian

1. Perlunya peningkatan pembinaan terhadap usaha makro, kecil dan

menengah;

2. Menumbuhkan industri-industri baru berdasarkan potensi sumberdaya

dan kearifan lokal.


4.1.3.6 Urusan Transmigrasi

Kurangnya minat masyarakat untuk bertansmigrasi

4.1. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

4.1.4. Sekretariat Daerah

1. Produk hukum daerah masih banyak yang belum sesuai dengan

perkembangan keadaan;

2. Perangkat Daerah belum semua memiliki Standar Pelayanan Minimal

(SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Peningkatan pelayanan publik dan penataan daerah yang mengacu pada

Desain Besar Penataan Daerah oleh pemerintahan daerah;

4. Pelimpahan kewenangan dan penyesuaian struktur organisasi

Perangkat Daerah sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan belum optimal;

6. Penerapan reformasi birokrasi belum optimal;

7. Penerapan sistem administrasi pemerintahan daerah masih perlu

ditingkatkan dan dioptimalisasi.

4.1.5. Sekretariat DPRD

1. Sarana dan Prasarana pendukung operasioanal DPRD belum optimal;

2. Sumberdaya manusia pendukung kegiatan administratif DPRD masih

perlu dioptimalkan.

4.1.6. Inspektorat Daerah

1. Aparatur pendukung pengawasan atau auditor belum sesuai dengan

kebutuhan;

2. Sistem dan prosedur pengawasan masih belum optimal;

3. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan masih perlu

ditingkatkan.


4.1.7. Perencanaan Daerah

1. Sinkronisasi dokumen perencanaan hasil musrenbang dengan APBD; 2. Sinkronisasi hasil kajian terhadap dokumen perencanaan; 3. Masih kurangnya sumberdaya pengelola perencanaan pembangunan

daerah di semua Perangkat Daerah; 4. Belum terlaksananya pengelolaan data secara optimal, baik dalam

kegiatan pengumpulan data maupun dalam pengelolaannya; 5. Hasil-hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan belum

sepenuhnya menjadi input perencanaan pembangunan.

4.1.8. Keuangan

1. Pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah belum optimal;

2. Potensi pendapatan daerah belum tergali dengan optimal.

4.1.9. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1. Pengadaan pegawai belum sesuai antara kebutuhan formasi dengan

formasi pegawai yang ditetapkan Pemerintah;

2. Kompetensi sebagian pegawai belum sesuai dengan kebutuhan riil;

3. Administrasi kepegawaian masih belum optimal.

4.1.10. Penelitian dan Pengembangan

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pelaksanaan proses

pembangunan di daerah belum dilakukan secara optimal;

4.2. Isu Strategis Kabupaten Indramayu

a. Sumber Daya Manusia

RPJMD 2016-2021 Perubahan

1. Pengamalan kehidupan yang religius dalam masyarakat;

1. Pengamalan kehidupan yang

religius dalam masyarakat

2. Mutu dan aksesibilitas

pendidikan;

1. Rata-rata lama sekolah

(tahun 2017 5,97 tahun)

RLS Jabar 2017 8,14 tahun


2. Harapan lama sekolah

( 2017 12,21 tahun), HLS

Jabar 2017 12,42 tahun

3 Meningkatkan Angka

Partisipasi Kasar (APK)

SMA/SMK/MA/ sederajat.

(SDGs)

3. Kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan;

1. Tingginya kasus kematian ibu dan kasus kematian bayi (2017 AKI 45 Kasus dan AKB 230 kasus)

2 Masih tingginya penyakit menular serta kecenderungan penyakit degeneratif yang semakin meningkat yang disebabkan oleh gaya hidup dan pola makan yang tidak seimbang. (tahun 2017 Hypertensi primer 38.413, DM 8.726 dan kanker servic 14 kasus)

3 Meningkatkan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (SDGs)

4 Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.

4 Peran serta pemuda dalam

pembangunan

5 Prestasi olah raga


6 Pelestarian nilai-nilai adat

dan budaya daerah

7 Kualitas hidup dan peran

perempuan dalam

pembangunan

8 Pengendalian laju

pertumbuhan penduduk

9 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; Kebencanaan

10 Perluasan kesempatan

kerja dan peningkatan

kualitas calon tenaga kerja

b. Perekonomian Daerah.


1. Aksesibilitas sumber-

sumber perekonomian

terhadap seluruh

masyarakat

1 Tngkat pengangguran

terbuka yang masih

tinggi (8,64%)

(SDGs)

2 Perkembangan usaha dan

Industri skala mikro,

kecil dan menengah

berbahan baku lokal

2 Tingkat kemiskinan yang

masih tinggi (tahun 2017

sebesar 13,67%)

(SDGs)

3 Optimalisasi produksi hasil pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan perkebunan;

3 Optimalisasi produksi hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan;

4 1) Kenaikan laju pertumbuhan PDRB



dan total PDRB per kapita belum sesuai dengan target nasional

2) Menurunnya kemandirian ekonomi daerah (SDGs)

c. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah


1 Kualitas, kuantitas, dan cakupan pelayanan infrastruktur dalam peningkatan pelayanan publik (jalan kabupaten, poros desa, jembatan, irigasi, air bersih, air limbah, drainase, listrik, persampahan dan bangunan pelayanan pada masyarakat/kantor SKPD);

1 Akses layak jalan,

jembatan dan fasilitas

perhubungan belum

merata di semua

wilayah.

(sd 2018 jalan kondisi

baik 62%)

2 Kualitas lingkungan hidup wilayah permukiman pesisir;

2 Belum optimalnya

kualitas perumahan dan

pemukiman yang

terjangkau air bersih

(58%), sanitasi (63%),

layak huni (rumah tidak

layak huni yang sudah

dibangun sebanyak

8.543 dan tidak kumuh

(32% dari lokasi kumuh



yang ditetapkan melalui

SK Bupati No.

648/Kep.81-

DPKP2/2018)

(SDGs)

3 Kualitas lingkungan hidup wilayah permukiman pesisir; Kualitas IPAL di sentra industri kecil

3 Belum optimalnya upaya

pencegahan pencemaran

lingkungan dan sumber

daya alam (upaya

pencegahan pencemaran

melalui pembangunan

IPAL di sentra industri

kecil baru 10% tahun

2018)

4 Pengembangan kawasan industri dalam antisipasi pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), dampak pembangunan tol Cikampek-Palimanan (Cipali) serta pemerataan pengembangan di wilayah Indramayu bagian barat, timur dan selatan;

4 Masih belum sinergi

keterpaduan rencana

sektor dengan rencana

tata ruang


d. Pemberdayaan masyarakat dan Penguatan Daya Saing Daerah.


1. Penguatan dan pengembangan pelaku wirusaha di daerah;

1. industri wisata belum

berkembang secara

optimal berdasarkan

jumlah kunjungan (dari

31 destinasi wisata

destinasi yang

tercantum dalam

Peraturan Bupati N0. 14

tahun 2017 baru 5 yang

menjadi destinasi wisata

unggulan)

(SDGs)

2. Optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan daya saing;

2. Pengelolaan, pelestarian

dan promosi kekayaan

budaya, nilai-nilai

budaya

dan keragaman budaya

belum optimal

3. Penguatan usaha

berbahan baku lokal

4. Membangun, menguatkan

dan meningkatkan

kualitas Objek Daerah

Tujuan Wisata (ODTW

e. Reformasi Birokrasi.


1 Penataan dan peningkatan efektivitas kelembagaan dan tata kerja;

1 Pelayanan dasar belum

mencapai SPM 100%



2 Penataan dan penguatan sumberdaya aparatur;

2 Belum optimalnya

pemanfaatan teknologi

informasi dalam

penyelenggaraan

pemerintahan daerah

3 Penataan aspek legal serta penegakan implementasi Peraturan Daerah;

3 Persentase kepemilikan

akta lahir untuk

penduduk 40%

berpendapatan bawah

(Kepemilikan akta

kelahiran per 1000

penduduk)

Berdasarkan hasil data

kepemilikan akte lahir

untuk penduduk 569

jiwa (56,63 %),

sedangkan SDGs

mengaharuskan

Meningkatnya

persentase anak yang

memiliki akte kelahiran

menjadi 85% maka

perlu upaya tambahan

4 Penegakan keamanan dan ketertiban umum;

5 Memperkuat dan mewujudkan pelayanan prima terhadap seluruh urusan dan aspek pembangunan;



Optimalisasi Penyelenggaraan Penataan Daerah berdasarkan pada Desain Besar Penataan Daerah serta kajian Penataan Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat;

f. Penguatan peran pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat

desa.


1 Sinergitas pembangunan desa dan kabupaten;

1 Belum optimalnya

fungsi dan peran

BUMDes (jumlah

BUMDes aktif sampai

dengan 2018 sebanyak

80%)

2 Penguatan administrasi, pelayanan, pembangunan dan keuangan desa;

2 Partisipasi masyarakat

dan kelompok

masyarakat dalam

pembangunan desa

belum optimal (Swadaya

masyarakat dalam

pembangunan desa);

3 pemanfaatan potensi desa sebagai sumber perekonomian masyarakat dan pendapatan desa;

3 Masih kurangnya

kapasitas dan

kapabilitas aparatur

pemerintah desa.

4 Penguatan kelembagaan ekonomi desa;


5 Optimalisasi fungsi dan

peran BUMDesa

6 Pengentasan penduduk miskin

g. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.


1 Intensifikasi serta ekstensifikasi sumber dan nilai Pendapatan Asli Daerah;

1 Potensi pendapatan asli

daerah belum tergali

dengan optimal (PAD

kurang lebih baru

mencapai 10% dari

APBD)

Draft Rancangan Awal Revisi RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab V - 1

BAB V

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan misi merupakan serangkaian pandangan dan harapan

yang ingin diwujudkan pada kondisi seluruh aspek di kabupaten

Indramayu dimana misi menjadi langkah-langkah yang akan

dilaksanakan untuk mencapai visi tersebut.

5.1 VISI

Visi dalam RPJMD merupakan penjabaran visi Bupati dan Wakil

Bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara

langsung pada tahun 2015.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu adalah

‘Terwujudnya Masyarakat Indramayu Yang Religius, Maju, Mandiri,

dan Sejahtera Serta Terciptanya Keunggulan Daerah’ (Indramayu

Remaja Tiga) dengan pengertian sebagai berikut :

· Religius, diartikan bahwa masyarakat Indramayu diharapkan

memiliki tingkat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama

secara baik dan benar sehingga dapat tercermin dalam pola berfikir

dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai agama yang

diyakininya.

· Maju, diartikan bahwa masyarakat Indramayu cerdas, terampil,

bergerak dinamis, kreatif, inovatif serta tangguh menghadapi

tantangan.

· Mandiri, diartikan bahwa segala sumber daya yang dimiliki sudah

dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indramayu, sehingga

sesuai dengan nafas dan tujuan hakiki penyelenggaraan Otonomi

untuk Daerah.

· Sejahtera, diartikan bahwa masyarakat Indramayu memiliki rata-rata

tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup

Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab V - 2

dan derajat kesehatan yang baik, sehingga dapat hidup layak baik

secara fisik maupun non fisik.

· Keunggulan Daerah, diartikan bahwa dengan segala potensi sumber

daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh kabupaten

Indramayu, melalului 3 (tiga) pilar utama, yaitu pemerintah daerah

(Local Government Sector), sektor swasta (Privat sector) dan

masyarakat (Society) berupaya terus mendorong dan memfasilitasi

masyarakatnya dalam meningkatkan inovasi serta kreatifitasnya

yang diharapkan akan dapat menaikkan daya saing daerah dan pada

gilirannya akan mampu meningkatkan keunggulan daerah.

Pencapaian taraf kesejahteraan merupakan perwujudan dari penerapan

ajaran agama, ilmu pengetahuan dan kemandirian.

Pemahaman Akronim : “Indramayu Remaja Tiga”, secara substantif

diartikan sebagai kepanjangan dari akronim visi yang telah diuraikan di

atas, yaitu : terwujudnya masyarakat INDRAMAYU yang REligius,

MAju, MAndiri, dan seJAhtera serTa tercIptanya keunGgulan

dAerah (INDRAMAYU REMAJA TIGA)

Selain dari itu, juga mempunyai pemaknaan bahwa pembangunan suatu

masyarakat atau bangsa akan dapat dirasakan manfaatnya apabila

dilaksanakan secara berkesinambungan (sustainable). Dengan alasan,

bahwa target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan secara

bertahap, akan diperoleh capaian hasil pembangunan yang jelas, dengan

perkataan lain, setiap tahapan pembangunan tidak harus dimulai dari

awal lagi, akan tetapi sebagai upaya lanjutan dari yang telah dicapai

sebelumnya. Korelasinya dengan pengertian ini adalah bahwa

berdasarkan dokumen publik Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu

Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Indramayu Tahun 2005 – 2025, maka periode

pembangunan tahun 2016 – 2020 masuk pada fase pembangunan jangka

menengah yang ketiga, dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang dua

puluh tahunan. Sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut :


1. Fase Pembangunan Jangka Menengah Pertama pada periode tahun

2005 – 2010;

2. Fase Pembangunan Jangka Menengah Kedua pada periode tahun

2011 – 2015;

3. Fase Pembangunan Jangka Menengah Ketiga pada periode

tahun 2016 – 2020; dan

4. Fase Pembangunan Jangka Menengah Keempat pada periode tahun

2021– 2025 .

5.2 MISI

Misi didefinisikan sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dengan cara

memperhatikan kondisi umum daerah dan arah pembangunan. Misi

mencerminkan upaya-upaya menjalankan fungsi dan peran daerah.

Misi adalah langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai

visi yang ditetapkan. Dalam kaitan ini misi pun akan terbagi dalam misi

yang terkait dengan penataan wilayah, penanganan penduduk dan tata

kelola pemerintahan.

Misi yang kami usung adalah : Sapta Karya Mulih Harja atau

tujuh kebijakan strategis dalam mengelola masyarakat kabupaten

Indramayu yang kaya raya dari sumber daya alamnya,didiami oleh

penduduk yang padat serta hidup makmur dan damai. Misi ini tidak

secara signifikan merubah dari Misi Sapta Karya Mulih Harja pada

Periode sebelumnya, akan tetapi ada beberapa perubahan sebagai

langkah penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi.

Adapun misi yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran

Agama, Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) Dan Budaya Lokal;

2. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga

Ekonomi Kerakyatan Serta Keserasian Industri Dan Pertanian;


3. Mengembangkan Infra Struktur Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan

Secara Selaras, Lestari Dan Optimal;

4. Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Keunggulan

Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal;

5. Mengembangkan Reformasi Birokrasi, Dengan Mewujudkan

Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Dan Mengayomi Rakyat;

6. Menguatkan Peran Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan

Masyarakat;

7. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

No. MISI TUJUAN SASARAN DAERAH

1 2 3 4

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berbasis Agama, Iptek dan Budaya Lokal

1.1. Meningkatkan daya saing SDM 1.1.1. Meningkatnya pengamalan kehidupan beragama

1.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat

1.1.3. Meningkatnya pendidikan masyarakat

2. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Serta Keserasian Industri dan Pertanian

2.1. Meningkatkan Perekonomian Daerah

2.1.1. Meningkatnya Produksi Sektor Industri dan Perdagangan

2.1.2. Meningkatnya Produksi Sektor Pertanian

2.2. Menurunkan Angka Kemiskinan 2.2.1. Tersedianya lapangan kerja baru

2.2.2. Tertanganinya PMKS

3. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan

3.1. Meningkatkan kualitas dan kecukupan infrastuktur wilayah

3.1.1. Meningkatnya infrastruktur Publik dan Permukiman


3.1.2. Meningkatnya Ketersediaan Acuan Tata Ruang

3.2. Mengoptimalkan daya dukung lingkungan

3.2.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

4. Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan keunggulan daerah yang berbasis kearifan lokal

4.1. Mengoptimalkan potensi unggulan daerah berbasis kearifan lokal

4.1.1 Meningkatkan industri wisata berbasis kearifan lokal

5. Mengembangkan Reformasi Birokrasi

5.1. Meningkatkan keterjangkauan dan kualitas pelayanan Publik

5.1.1. Terwujudnya pelayanan prima

5.1.2. Terwujudnya birokrasi yang

bersih, akuntabel dan transparan 6. Menguatkan Peran

Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat

6.1. Menguatkan peran lembaga kemasyarakatan

6..1.1. Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan

6.2. Menguatkan Kapasitas

Pemerintah Desa 6.2.1 Meningkatnya Fungsi Pemerintah

Desa 7 Meningkatkan

Kemandirian Keuangan Daerah

7.1. Mewujudkan iklim investasi yang baik

7.1.1. Meningkatnya investasi di daerah

7.2. Mengoptimalkan Kapasitas

Keuangan Daerah 7.2.1. Meningkatnya pendapatan asli

daerah

Indikator Tujuan

TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

1.1.

Meningkatkan daya saing sumber daya manusia 1.1.

Persentase Usia 15 Th. Lulus MDA

1.2. Indeks Kesehatan 1.3. Indeks Pendidikan

2.1. Meningkatkan Perekonomian Daerah 2.1.

Pertumbuhan PRDB

2.2. Menurunkan Angka Kemiskinan 2.2. Angka Kemiskinan

2.3. Indeks Daya Beli

3.1. Meningkatkan kualitas dan kecukupan infrastuktur wilayah 3.1.

Tingkat Kecukupan Infrastruktur

3.2. Mengoptimalkan daya dukung lingkungan 3.2.

Indeks Kualitas Lingkungan


4.1.

Mengoptimalkan potensi unggulan daerah berbasis kearifan lokal 4.1.

Pertumbuhan Jumlah Wisatawan

5.1.

Meningkatkan Keterjangkauan dan Kualitas Pelayanan Publik

5.1.

Indeks Reformasi Birokrasi

6.1. Menguatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan 6.1.

Persentase Lembaga Masyarakat Mandiri

6.2. Meningkatkan Fungsi Pemerintah Desa 6.2.

Persentase Desa Mandiri dan Maju

7.1. Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah 7.1.

Proporsi PAD Terhadap Anggaran Daerah

7.2. Mewujudkan iklim investasi yang baik 7.2.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VI - 1

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan sebagai instrumen lebih lanjut agar

penerapan tujuan maupun sasaran dapat dituangkan lebih terarah untuk

menentukan program dan kegiatan dalam penentuan proses perencanaan

berikutnya. Penentuam strategi dan arah kebijakan dirumuskan agar misi

terlaksana efektif. Ada pun arah kebijakan dirumuskan agar pelaksanaan

misi terarah selama tahun 2016-2021.

6.1. Strategi

1). Misi 1

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran

Agama, Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) Dan Budaya Lokal.

Tujuan

1.1. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia

Sasaran

1.1.1. Meningkatnya pengamalan kehidupan beragama

Strategi : a. Peningkatan Peran BAZ

b. Peningkatan Kualitas

Penyelenggaraan Madrasah

1.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Strategi : a. Peningkatan Aksesabilitas dan

Kualitas Pelayanan Kesehatan

b. Optimalisasi Pengelolaan Sumber

Daya Kesehatan.

1.1.3. Meningkatnya pendidikan masyarakat

Strategi : a. Peningkatan Kualitas dan

Aksesibilitas Pendidikan

b. Meningkatkan Minat Baca

Masyarakat.


2). Misi 2

Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan

Lembaga Ekonomi Kerakyatan Serta Keserasian Industri dan

Pertanian.

Tujuan

2.1. Meningkatkan perekonomian daerah

Sasaran

2.1.1. Meningkatnya produksi sektor industri dan

perdagangan.

Strategi : a. Peningkatan Keberlanjutan

Pembinaan dan Pendampingan

Kepada Pelaku UMKM.

2.1.2. Meningkatnya produksi pertanian.

Strategi : a. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Pertanian

b. Peningkatan Nilai Tambah Hasil

Produksi Pertanian

2.2. Menurunkan angka kemiskinan

Sasaran

2.2.1. Tersedianya lapangan kerja baru

Strategi : a. Peningkatan Ketrampilan Masyarakat

Usia Produktif

2.2.2. Tertanganinya penyandang masalah kesejahteraan

sosial (PMKS)

Strategi : a. Pemberian Dukungan Bagi

Peningkatan Kualitas Hidup PMKS


3). Misi 3

Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Dan Pengelolaan

Lingkungan Yang Berkelanjutan

Tujuan

3.1. Meningkatkan kualitas dan kecukupan infrastuktur

wilayah

Sasaran

3.1.1. Meningkatnya infrastruktur Publik dan

permukiman.

Strategi : a. Meningkatkan Panjang Jalan Untuk

Koneksitas Pusat-Pusat Ekonomi.

b. Pengembangan dan Normalisasi

Saluran Irigasi

c. Standarisasi dan Pemenuhan

Bangunan Pemerintah.

d. Percepatan Penanganan Kawasan

Kumuh.

3.1.2. Meningkatnya ketersediaan acuan tata ruang

Strategi : a. Percepatan Penyusunan RDTR

3.2. Mengoptimalkan daya dukung lingkungan

Sasaran

3.2.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Strategi : a. Pengurangan Pencemaran

Lingkungan

b. Perluasan Area Konservasi Hutan

Mangrove.

4). Misi 4

Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan keunggulan

daerah yang berbasis kearifan lokal

Tujuan

4.1. Mengoptimalkan potensi unggulan daerah berbasis

kearifan lokal


Sasaran

4.1.1. Meningkatnya industri wisata berbasis kearifan

lokal.

Strategi : a. Penggalian Potensi Wisata Lokal

5). Misi 5 Mengembangkan Reformasi Birokrasi. Tujuan 5.1. Meningkatkan keterjangkauan dan kualitas pelayanan

Publik Sasaran 5.1.1. Terwujudnya pelayanan prima

Strategi : a. Akselerasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Non Infrasruktur.

5.1.2. Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan.

Strategi : a. Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Dearah.

b. Penguatan Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

6). Misi 6 Menguatkan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat. Tujuan 6.1. Menguatkan peran lembaga kemasyarakatan

Sasaran 6.1.1. Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan

desa/kelurahan. Strategi : a. Peningkatan Kemitraan Pemerintah

Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan desa

6.2. Menguatkan kapasitas pemerintah desa Sasaran 6.2.1. Meningkatnya fungsi pemerintah desa Strategi : a. Penguatan Sistem Informasi dan

Manajemen Pemerintah Desa.


7). Misi 7 Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah. Tujuan 7.1. Mewujudkan iklim investasi yang baik

Sasaran 7.1.1. Meningkatnya investasi di daerah. Strategi : a. Meningkatkan Kepastian Informasi

Proses Perijinan. b. Meningkatkan Aksesibilitas Informasi

potensi investasi 7.2. Mengoptimalkan Kapasitas Keuangan Daerah

Sasaran 7.2.1. Meningkatnya pendapatan asli daerah Strategi : a. Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan asli daerah.

6.2. Arah Kebijakan

Guna mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan dari visi dan misi pembangunan Kabupaten Indramayu tahun 2016 – 2021 serta memberikan dukungan bagi pencapaian RPJMN tahun 2015 – 2019 serta percepatan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) Tahun 2030, maka diperlukan adanya kebijakan-kebijakan mengenai arah pembangunan di Kabupaten Indramayu. Pembagunan dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021, sesuai dengan arah pembangunan dalam RPJP 2005 – 2025 adalah memantapkan prestasi pembangunan yang telah dicapai pada RPJMD Tahun 2011 – 2015 dengan difokuskan pada pemantapan infrastruktur di berbagai bidang, pengimplementasian pengamalan kehiduan beragama serta peningkatan nilai tambah hasil produksi.

Dengan adanya arahan kebijakan pembangunan pemerintah daerah dapat menentukan tahapan dan waktu pelaksanaan program pembangunan daerah. Arah kebijakan juga dimanfaatkan sebagai panduan untuk mementukan penganggaran program pembangunan daerah pada setiap tahun. Arah kebijakan ini disusun menurut misi pembangunan daerah sebagai berikut.


Pembangunan pada periode 2016 – 2021, sesuai dengan RPJP 2005 – 2025, diarahkan pada : 1. Mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman

serta pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat a. Meningkatkan peran lembaga keagamaan dalam mendorong

penerapan nilai-nilai agama di masyarakat. b. Membangun kemitraan antara pemerintah, lembaga sosial

keagamaan dan masyarakat dalam implementasi nilai-nilai agama.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan a. Pemenuhan sarana pelayanan kesehatan b. Pengembangan pelayanan kesehatan rawat inap di

Puskesmas. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan yang berbasis keunggulan

lokal a. Manajemen pelayanan pendidikan yang efektif dan efisien b. Pengembangan sistem pendidikan yang mengedepankan

kedisplinan, produktivitas, moral dan ahlak. 4. Meningkatkan perekonomian rakyat

a. Peningkatan nilai tambah pada disemua sektor terutama pada sektor yang dapat mendorong keunggulan daerah.

b. Penggunaan pestisida dan pupuk yang rasional c. Kemitraan pelatihan ketrampilan bagu kelompok usia

produktif. d. Peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan

kelompok rentan. 5. Pemantapan Infrastruktur

a. Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi b. Pengembangan infrastruktur pengairan c. Peningatan pemerataan fasilitas kesehatan d. Peningkatan pemerataan fasilitas pendidikan e. Pengembangan infrastruktur permukiman f. Pengembangan infrastruktur perdesaan g. Pemanfaatan ruang yang bersinergi dengan lingkungan h. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan. i. Pengembangan konservasi sumber daya alam


6. Meningkatkan kemampuan daya saing perekonomian berbasis potensi daerah

7. Penguatan fungsi pemerintah a. Optimaliasi kinerja perangkat daerah

8. Penguatan lembaga masyarakat a. Memperkuat kerjasama lembaga, masyarakat dan pemerintah

desa. 9. Pembangunan aspek keuangan daerah

a. Peningkatan daya guna kekayaan dan asset daerah. b. Optimalisasi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah

6.3. Program Pembangunan daerah Program pembangunan daerah merupakan program lintas perangkat daerah adalah sekumpulan rencana program terpadu perangkat daerah yang untuk menjawab sasaran strategis daerah. Program pembangunan daerah dalam RPJMD 2016 – 2021adalah sebagai berikut. 1) Misi 1

Meningkatkan sumber daya manusia berbasis agama, iptek dan budaya lokal Misi ini dijabarkan menjadi tiga sasaran dengan arah kebijakan sebagai berikut : 1.1. Sasaran Meningkatnya Pengamalan Kehidupan Beragama

dengan indikator : a. Persentase Kenaikan Pembayar Zakat

Untuk menjawab indikator ini, program pembangunan daerah yang dirumuskan adalah : - Program Peningkatan Peran Lembaga Sosial

Keagamaan. Program ini difokuskan pelaksanaannya pada tahun 2020 dan 2021.

b. Persentase Lulusan MDA Program pembangunan daerah yang dirumuskan untuk mengampu indikator ini adalah :


- Program Peningkatan Peran Lembaga Pendidikan Keagamaan. Program ini fokus pelaksanaannya direncanakan pada tahun 2016 s.d. 2021.

1.2. Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator untuk sasaran ini adalah : a. Angka Harapan Hidup

Untuk menjawab indikator ini, program pembangunan daerah yang dirumuskan adalah : - Program Penurunan AKI dan AKB - Program Peningkatan Gizi Masyarakat.

Program penurunan AKI dan AKB difokuskan pelaksanaannya pada tahun 2016 s.d. 2021. Adapun fokus pelaksanaan program peningkatan gizi masyarakat direncanakan pada tahun 2019 s.d. 2021.

1.3. Sasaran Meningkatnya Pendidikan Masyarakat Indikator yang ditetapkan untuk sasaran ini adalah: a. Rata-Rata Lama Sekolah. b. Harapan Lama Sekolah.

Indikator ini diampu melalui program pembangunan daerah berupa : - Program Wajib Belajar 9 Tahun Fokus pelaksanaan program pada tahun 2016 s.d. 2021 Program pembangunan daerah yang dirumuskan untuk indikator harapan lama sekolah adalah :

Secara terinci, arah kebijakan pembangunan untuk mewujudkan misi pertama adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut.


Meningkatnya Derajat Kesehatan

MasyarakatPersentase Kenaikan

Pembayar Zakat

Persentase Lulusan MDA

Umur Harapan Hidup Rata-Rata Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah

2016

Program Peingkatan Peran Lembaga Pendidikan Keagamaan

Program Penurunan AKI dan AKB

Program Rintisan Wajib Belajar 9 Tahun

Program Peningkatan akses pendidikan

2017





2018





2019





2020

Program Peningkatan Peran Lembaga Sosial Keagamaan





2021

Program Peningkatan Peran Lembaga Sosial Keagamaan





MISIMeningkatkan sumber daya manusia berbasis agama, iptek dan budaya lokal

Tahun Prioritas

Pembangunan

SASARANMeningkatnya pengamalan kehidupan

beragamaMeningkatnya pendidikan Masyarakat

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel. 6.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Misi 1.

2) Misi 2

Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan

Lembaga Ekonomi Kerakyatan Serta Keserasian Industri dan

Pertanian

Misi ini dijabarkan menjadi empat sasaran dengan arah

kebijakan sebagai berikut :

2.1. Sasaran Meningkatnya Produksi Sektor Industri dan

Perdagangan

Indikator yang ditetapkan untuk sasaran ini adalah:

a. Pertumbuhan PDRB sektor Industri dan Perdagangan

Untuk menjawab indikator ini, program pembangunan

daerah yang dirumuskan adalah :


- Program Pembinaan dan Pengembangan UMKM)

Program ini dirancanakan untuk difokuskan pada

tahun 2021.

2.2. Meningkatnya Produksi Pertanian

Indikator yang ditetapkan adalah :

a. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian

Program pembangunan daerah yang diampu untuk

mewujudkan indikator tersebut adalah :

- Program Peningkatan Produksi Pertanian.

Fokus program ini pada pembangunan daerah

direncanakan pada tahun 2019 s.d. 2021.

2.3. Tersedianya lapangan kerja baru

Indikator sasaran adalah :

a. Tingkat Pengangguran Terbuka

Program Pembangunan daerah untuk indikator ini

adalah :

- Program Peningkatan kesempatan kerja

Program ini akan difokuskan selama periode 2016 s.d.

2021.

2.4. Tertanganinya PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial)

Sebagai indikator sasaran adalah :

a. Persentase PMKS Sesuai SPM Yang Ditangani.

Program pembangunan daerah yang ditetapkan adalah :

- Program Perlindungan Masyarakat Rentan

Program ini direncanakan untuk difokuskan pada tahun

2016 s.d. 2021.

Berikut adalah matrik arah kebijakan misi “Meningkatkan

Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan lembaga Ekonomi

Kerakyatan Serta keserasian Industri dan Pertanian.


Meningkatnya Cakupan

Pemasaran UMKM

Meningkatnya Ketahanan Pangan

Di Daerah

Tersedianya lapangan kerja

baru

Tertanganinya PMKS

Meningkatkan Kualitas Produk

UMKM

Jumlah Produksi Padi

Tingkat Pengangguran

Terbuka

Persentase PMKS Sesuai SPM Yang

Ditangani

2016

Program Perluasan kesempatan kerja

Program Perlindungan Masyarakat Rentan

2017



2018



2019

Program Peningkatan Produksi Pertanian



2020




2021

Standarisasi Produk Unggulan




MISI

Tahun Prioritas

Pembangunan

SASARAN

INDIKATOR SASARAN


Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Serta Keserasian Industri dan Pertanian

Tabel 6.2.

Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Misi 2.

3) Misi 3

Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Pada misi ke 3 ini terdapat tiga sasaran strategis dengan arah kebijakan sebagai berikut : 3.1. Meningkatnya infrastruktur jalan, sumber daya air,

Permukiman dan Perhubungan a. Kualitas Jalan dan Jembatan Kondisi Baik

Program pembangunan daerah yang dirumuskan adalah: - Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi

dan Pemeliharaan Jalan dan jembatan.


Program ini direncanakan untuk selalu difokuskan selama periode 2016 s.d. 2021.

b. Persentase cakupan layanan air baku untuk pertanian Program pembangunan daerah untuk mencapai indikator ini adalah : - Program Pembangunan, Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya air. Program ini direncanakan untuk selalu difokuskan pada tahun 2016 s.d. 2021.

c. Persentase Jumlah gedung pemerintahan dan fasilitas publik lainnya Program pebangunan daerah yang ditetapkan untuk sasaran ini adalah : - Program Pembangunan Infrastruktur pendukung

kegiatan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Fokus pelaksanaan program ini berada pada tahun 2018 s.d. 2021.

d. Berkurangnya Kawasan permukiman Kumuh Program pembangunan yang ditetapkan adalah : - Program Penataan Kawasan Permukiman.

Rencana focus pelaksanaan berada pada tahun 2020 s.d. 2021.

3.2 Meningkatnya ketersediaan Acuan Tata Ruang a. Persentase ketersediaan dokumen tata ruang

Program Pembangunan yang ditetapkan adalah : Program Tata Ruang.


3.3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup a. Indeks Kualitas Lingkungan

Program Pembangunan Daerah yang ditetapkan yaitu : Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.



Matrik arah kebijakan pembangunan daerah misi “Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan” adalah sebagaimana terdapat pada table berikut.


Meningkatnya ketersediaan acuan tata

ruang

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Persentase Kualitas Jalan dan Jembatan Kondisi Baik

Persentase cakupan

layanan air baku untuk pertanian

Persentase Jumlah gedung pemerintahan dan fasilitas

publik lainnya

Berkurangnya Kawasan

permukiman Kumuh

Cakupan akses perhubungan antar wilayah

Persentase Ketersediaan dokumen tata

ruang

Indeks Kualitas Lingkungan

2016

Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan jembatan

Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya air

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

2017



Program Pengendalian Pencemaran dan Kersuakan Lingkungan

2018



Program Pembangunan Infrastruktur pendukung kegiatan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Program Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan


2019




Program Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan

Program Tata Ruang


2020




Program Penataan Kawasan Permukiman

Program Tata Ruang


2021




Program Penataan Kawasan Permukiman


Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan


MISI

Tahun Prioritas Pembangunan

Meningkatnya infrastruktur jalan, sumber daya air, Permukiman dan Perhubungan

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Tabel 6.3.

Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Misi 3.


Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan keunggulan daerah yang berbasis kearifan lokalMeningkatnya industri wisata berbasis kearifan lokal

Jumlah wisatawan


2016

2017

2018

2019

2020Program Pengembangan Destinasi Wisata

2021Program Pengembangan Destinasi Wisata

MISI

Tahun Prioritas Pembangunan

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

4) Misi 4

Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan

keunggulan daerah yang berbasis kearifan lokal

Sasaran strategis untuk mewujudkan misi ini adalah :

4.1. Meningkatnya industri wisata berbasis kearifan lokal

Indikator yang ditetapkan untuk indikator ini adalah :

a. Pertumbuhan Jumlah wisatawan

Dalam upaya untuk mewujudkan indikator ini,

program pembangunan daerah yang dirumuskan

adalah :

- Program Pengembangan Destinasi Wisata.

Pelaksanaan program ini direncanakan difokuskan

pada tahun 2020 s.d. 2021.

Tabel arah kebijakan pembangunan daerah pada misi keempat ini

adalah sebagai berikut.

Tabel 6.4. Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Misi 4


5) Misi 5

Mengembangkan Reformasi Birokrasi

Sasaran strategis yang ditetapkan untuk mewujudkan misi

tersebut adalah :

5.1. Terwujudnya Pelayanan Prima

Adapun yang menjadi indikator sasaran adalah :

a. Institusi pelayanan publik dengan nilai IKM >88,3

Program yang diampu untuk mencapai indicator

sasaran ini adalah :

Program Peningkatan Pelayanan Publik

Pelaksanaan program ini direncanakan difokuskan pada

tahun 2020 s.d. 2021.

5.2. Terwujudnya Birokrasi yang bersih, Akuntabel dan

Transparan.

Adapun yang menjadi indikator sasaran adalah :

a. Nilai AKIP

Program pembangunan daerah yang dirumuskan

untuk mencapai indikator adalah :

- Program Penguatan Kinerja Perangkat Daerah.

Periode fokus pelaksanaan program ini berada

pada tahun 2016 s.d. 2021.

Arah kebijakan pembangunan daerah untuk misi

“Mengembangkan Reformasi Birokrasi”secara lebih terinci

terdapat pada tabel berikut.


Institusi Pelayanan Publik Dengan Nilai IKM > 88,3

Nilai AKIP

2016


Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah

2017



2018



2019



2020



2021



Tahun Prioritas

Pembangunan

MISI Mengembangkan Reformasi Birokrasi


Meningkatnya Keterjangkauan dan Kualitas Pelayanan PublikSASARAN

INDIKATOR SASARAN

Tabel 6.5. Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Misi 5.

Keterangan: Cek matriks OK

6) Misi 6

Menguatkan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan

Masyarakat

Untuk mencapai misi ini, sasaran strategis yang ditetapkan

adalah :

6.1. Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan

desa/kelurahan

Indikator yang ditetapkan pada sasaran ini adalah :

a. Persentase Lembaga-lembaga Masyarakat Mandiri

Program pembangunan daerah untuk mencapai

indikator sasaran ini adalah :

- Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Masyarakat

Program ini direncanakan untuk difokuskan pada

tahun 2017 s.d. 2020


Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan

Meningkatnya Fungsi Pemerintah Desa

Persentase Lembaga-lembaga Masyarakat Mandiri

Persentase Desa Mandiri dan Maju Berdasarkan IDM

2016

2017Program Pengembangan Kapsitas Kelembagaan Masyarakat



Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa


Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa

2021

MISI

Tahun Prioritas

Pembangunan

Menguatkan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat


SASARAN

INDIKATOR SASARAN

6.2. Meningkatnya Fungsi Pemerintah Desa (belum tercantum

di bab IV, belum ada strategi)

Indikator yang ditetapkan pada sasaran ini adalah :

a. Persentase Desa Mandiri dan Maju Berdasarkan IDM

Program pembangunan daerah untuk mencapai

indikator sasaran ini adalah :

- Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa

Fokus pelaksanaan untuk program ini direncanakan

berada pada tahun 2019 s.d. 2020

Matrik arah kebijakan Program Pembangunan daerah adalah

sebagaima terdapat pada tabel berikut.


Keterangan Cek matrik

7) Misi 7

Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah


Meningkatnya investasi di daerah Meningkatnya pendapatan asli daerah

Persentasi Kenaikan investasi daerah

Proporsi PAD Terhadap Anggaran Daerah

2016Program Peningkatan Pendapatan Daerah




2020Program Peningkatan Daya Tarik Investasi

Program Peningkatan Pendapatan Daerah

2021Program Peningkatan Daya Tarik Investasi

Program Peningkatan Pendapatan Daerah

MISI

Tahun Prioritas

Pembangunan

Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah


SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Sasaran strategis yang ditetapkan untuk mewujudkan misi ini

adalah :

7.1. Meningkatnya Investasi di Daerah Sebagai indikator dari sasaran ini adalah : a. Persentasi Kenaikan investasi Daerah

Program daerah yang ditetapkan untuk mewujudkan indikator sasaran ini adalah : - Program Peningka Daya Tarik Investasi

Program pembangunan daerah ini difokuskan untuk pelaksanaannya pada tahun 2020 s.d. 2021

7.2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Indikator yang ditetapkan untuk sasaran ini adalah : a. Proporsi PAD Terhadap Anggaran Daerah

Adapun Program Pembangunan Daerah yang dirumuskan untuk mengampu sasaran ini adalah : - Program Peningkatan Pendapatan Daerah

Program Pembangunan Daerah ini direncanakan untuk difokuskan pada setiap tahun, yakni tahun 2016 s.d. 2021.

Berikut ini adalah matrik arah pembangunan daerah kabupaten indramayu.



Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VII - 1

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala

Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,

pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat

Daerah dan lintas Perangkat Daerah dengan kerangka pendanaan bersifat

indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman

pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Untuk itu pelaksanaan kegiatan yang

merupakan penjabaran dari setiap Program Perangkat Daerah perlu

dukungan pendanaan. Dasar penentuan alokasi dana indikatif

berdasarkan pada priotas daerah yang tercantum dalam arah kebijakan

tiap tahunnya.

Alokasi kemampuan Keuangan daerah dengan dasar peraturan

perundangan dan realisasi pendapatan daerah perlu di estimasi sebagai

bahan pertimbangan alokasi belanja. Realisasi Keuangan daerah

sebagaimana telah diuraikan pada Bab III sebagai dasar estimasi alokasi

dana indikatif sampai dengan tahun 2021.

Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VII - 2

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016-2021 KABUPATEN INDRAMAYU

No. Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 KAPASITAS RIIL KEUANGAN 1.542.556.480.160

1.604.413.623.438

1.420.418.622.000

1.215.485.699.200,00

1.309.092.102.200,56

1.397.856.919.631,71

2 C. Belanja

3.218.207.580.032

3.304.474.156.184

3.148.800.595.000

2.801.634.163.200

2.917.169.486.456

3.032.598.131.208

2,1 1. Belanja Tidak Langsung

1.675.651.099.872

1.700.060.532.746

1.728.381.973.000

1.586.148.464.000

1.608.077.384.256

1.634.741.211.577

2.1.1 a. Belanja Pegawai

1.282.853.061.411,00

1.206.778.690.883,00

1.193.023.899.000

1.075.225.190.000

1.085.225.190.000

1.100.225.100.000

2.1.2 b. Belanja Bunga

-

-

-

-

-

-

2.1.3 c. Belanja Subsidi

-

-

-

-

-

-

2.1.4 d. Belanja Hibah

15.830.661.729,0

41.839.063.000,0

49.434.800.000,0

25.000.000.000

35.000.000.000

45.000.000.000

2.1.5 e. Belanja Bantuan Sosial

-

32.300.000,00

-

-

-

-

2.1.6 f. Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab dan Desa

-

10.916.390.263

12.510.644.000

12.510.644.000

14.439.564.256

16.103.481.577

2.1.7 g. Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab dan Desa

970.893.000

440.494.088.600

472.412.630.000

472.412.630.000

472.412.630.000

472.412.630.000

2.1.8 h. Belanja Tak Terduga

-

-

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

2,2 2. Belanja Langsung

1.542.556.480.160

1.604.413.623.438,00

1.420.418.622.000,00

1.215.485.699.200,00

1.309.092.102.200,56

1.397.856.919.631,71

2.2.1 a. Belanja Pegawai

71.051.546.000,00

103.509.994.061,00

73.320.917.314,47

62.742.437.382,63

67.574.327.945,18

72.156.299.582,63

2.2.2 b. Belanja Barang dan Jasa

533.661.144.083

724.813.470.929,00

721.103.819.223,99

617.065.537.109,85

664.586.692.959,30

709.649.921.412,47

2.2.3 c. Belanja Modal

937.843.790.077

776.090.158.448,00

625.993.885.461,54

535.677.724.707,52

576.931.081.296,08

616.050.698.636,62

3 Pembiayaan

137.665.864.549,00

38.167.170.894,00

108.034.436.508,43

92.447.614.078,89

99.567.145.493,87

106.318.434.785,93

3,1 Penerimaan Pembiayaan

154.665.864.549,00

50.167.170.894,00

-

-

-

-

3,2 Pengeluaran Pembiayaan

17.000.000.000,00

12.000.000.000,00

25.000.000.000,00

17.000.000.000,00

20.000.000.000,00

20.000.000.000,00

Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VII- 3

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN INDRAMAYU

Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VIII - 1

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja daerah memberikan gambaran ukuran

keberhasilan visi dan misi kepala daerah yang menjadi target capaian

hasil pembangunan didaerah pada akhir periode masa jabatan bupati dan

wakil bupati kabupaten Indramayu. Pencantuman indikator kinerja

daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan

serta fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai peraturan

perundangan. Target indikator kinerja daerah Kabupaten Indramayu

tahun 2016-2021 dalam bab ini disajikan dalam tabel Indikator Kinerja

Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan pengelompokan

berdasarkan indikator Program Pembangunan Daerah dan tiga target

indikator berdasarkan : (1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (2) Aspek

Pelayanan Umum, (3) Aspek Daya Saing Daerah.


Tabel 17. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Kabupaten Indramayu Dalam (juta)

Nomor Indikator Kinerja Satuan

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi Kinerja Pada Akhir

periode RPJMD (2021)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Persentase Kenaikan Pembayar Zakat Persen (%) 5 500 5 500 5

2. Persentase Usia 15 Tahun Lulus MDA Persen (%) 100 14.000 100 14.000 100 14.000 100 14.000 100 14.200 100 14.200 100

3. Angka Harapan Hidup Tahun 68,7 69,08 69,47 69,87 70,28 400.000 70,87 450.000 70,87

4. Prosentase Balita Stunting Persen - - - - - - - - 21 20

5. Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 6,75 7,20 7,65 8,1 8,55 9 9

6. Harapan Lama Sekolah Tahun 12,59 13,07 11,55 14,03 14,52 15,00 15,00

7. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri dan Perdagangan Tanpa Migas Persen (%) 8 15

8. Pertumbuhan Sektor Pertanian Persen (%) 7 7 7

9. Tingkat Pengangguran Terbuka Persen (%) 8 8 8

10. Persentase PMKS Sesuai SPM Yang Ditangani Persen (%) 100 100 100 100 100 100 100

11. Kualitas Jalan dan Jembatan Kondisi Baik Persen 68

242.671,

00 68,50

266.674,

00 68,8

252.104,

00 68,80

265.48

0,00 68,95

290.20

6,00

70,00

293.54

0,00

70,00

1.610.675,00

12. Cakupan Layanan air baku untuk pertanian Ha 169 154.409 169,92

3 185.291 180,723 222.349 192,223 266.819

205,591

320.183 206 320.18

3 205,60

1

1.469.234

13. Berkurangnya Kawasan permukiman Kumuh Ha 0 300 324,57

ha 4050 321,37 8000 318,17 8000 312,97 13000 307,77 13000

14. Persentase Ketersediaan dokumen tata ruang Persen 10% 12% 14% 14%


Nomor Indikator Kinerja Satuan

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi Kinerja Pada Akhir

periode RPJMD (2021)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15. Indeks Kualitas Lingkungan Point 45,10 2.136,82 49,61 3.843,55 54,57 3.110 60,03 3.380 66,03 4.090 66,03 4.240 66,03 20.800

16. Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Orang/Persen (%)

550.000 205

605.00

0 630

665.500

700

732.050

700

805.25

5

900

886.00

0/5

1.000

4.243.805 4.135

17. Institusi Pelayanan Publik Dengan Nilai IKM > 88,3 Indeks 65 76 80 83 85 90 90

18. Nilai LAKIP Nilai A A A

19. Presentase Lembaga Masyarakat Mandiri Persen (%) 15 20 20

20. Presentase Desa Mandiri Maju Persen (%) 20 30 30

21. Proporsi PAD Terhadap Anggaran Daerah Persen (%) 12 14 16 17 13,32 13,6 14

22. Presentase Kenaikan investasi daerah Persen (%)

143.000

230

157.00

0

1.005

180.000

1.415

216.000

1.380 7%

639 8% 639

1.265.000

5.308


Tabel 18. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kabupaten Indramayu

NO

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

SATUAN TARGET CAPAIAN TIAP TAHUN

KONDISI KINERJA AKHIR

PERIODE

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tahun 2021

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Dengan Migas

Juta Rupiah 56.706.182,91 57.527.211,12 20.143.808,03 20.959.632,26 21.808.497,37 22.691.741,51 22.691.741,51

2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tanpa Migas

Juta Rupiah 26.242.546,32 27.090.783,69 12.400.684,26 13.144.725,32 13.933.408,84 14.769.413,37 14.769.413,37

3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas

Juta Rupiah 66.442.137,76 69.824.006,34 79.629.618,98 84.009.248,03 88.629.756,67 93.504.393,29 93.504.393,29

4 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tanpa Migas

Juta Rupiah 36.557.465,11 38.887.138,37 39.177.509,83 41.332.272,87 43.605.547,88 46.003.853,01 46.003.853,01

5 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas Rupiah 39.064.882,28 39.887.124,17 47.016.579,20 49.602.491,06 52.330.628,06 55.208.812,61 55.208.812,61

6 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga BerlakuTanpa Migas Rupiah 21.494.086,72 22.214.367,20 23.185.904,65 24.461.129,41 25.806.491,53 27.225.848,56 27.225.848,56

7 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Dengan Migas

Rupiah 33.340.594,31 32.862.551,62 33.752.551 33.862.551,62 34.662.421 34.862.671 35.552.452

8 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tanpa Migas Rupiah 15.429.394,92 15.475.672,47 15.568.692 16.072.672,47 16.182.872 16.352.642 16.572.973

10 Pertumbuhan PDRB Persen 0,08 1,45 4-5,5 4-5,5 4-5,5 4-5,5 4-5,5

11 Indeks Gini Poin 0,26 N/a 0,28-0,24 0,28-0,24 0,28-0,24 0,28-0,24 0,28-0,24


NO



SATUAN

TARGET CAPAIAN TIAP TAHUN


PERIODE

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tahun 2021

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Poin 64,78 65,58 69,922 71,776 73,63 75,484 75,484

2 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 12,2 12,21 11,55 14,03 14,53 15 15

3 Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 5,56 5,56 7,65 8,1 8,55 9 9

4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Persen 99,01 98,42 99,99 99,99 100 100 100

5 Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/MTs Persen 74,90 75,60 88,21

92,00

96,00 100 100

6 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Persen 56,69 55,02 76,42 87,28 88,14

89,00

89,00

7 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Persen NA 108,85 119,71 120,61 121,51 122,41 122,41

8 Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/MTs Persen NA 86 92,48 94,48 98,48 101,48 101,48

9 Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA/MA Persen NA 55,02 94,68 95,45 96,22 96,99 96,99

10 Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Persen 100% 100% 100% 100% 100%

11 Angka Harapan Hidup Tahun 70,72 70.86 69,08 69,47 69,87 70,28 70,28

12 Angka Kemiskinan Jiwa 253.120 237.000 225.150

213.893

203.198

193.038

193.038

13 Tingkat Kemiskinan Persen 13,95 13,67 11,77 11,77 10,57 9,97 9,97

14 Indeks Kedalaman Kemiskinan Poin 1,69 2,34 1,65 1,55

1,50

1,45

1,45

15 Indeks Keparahan Kemiskinan Poin 0,37 0,66 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44


NO



SATUAN



PERIODE

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tahun 2021

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

17 Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Rupiah 397.196 413.857 444,353 466,97 490,738 515,716 515,716

18 Penduduk Yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja Persen N/A 91,36 59,27 59,52 59,77 60,02 60,02

19 Tingkat Pengangguran Persen N/A 8,64 7,76 7,51 7,26 7,01 7,01

20 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 12,59 13,07 11,55 14,03 14,53 15 15

21 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Tahun 6,75 7,20 7,65 8,1 8,55 9 9

22 Angka Harapan Hidup Tahun 68,33 68,7 69,08 69,47 69,87 70,28 70,28

23 Tingkat Pengangguran Persen 8,01 7,91 7,76 7,51 7,26 7,01 7,01

24 Persentase Kenaikan Pembayar Zakat Persen 5 5 5

25 Persentase Lulusan MDA Persen 100 100 100

26 Indeks Kualitas Lingkungan poin 45,10 49,61 54,57 60,03 66,03 66,03 66,03

27 Persentase Lembaga-lembaga Masyarakat Mandiri Persen 15 20 20

28 Persentase Desa Mandiri dan Maju Berdasarkan IDM Persen 0,750 0,850 1,150 1,100 1,350 1,350 1,350

ASPEK PELAYANAN UMUM

A Urusan Wajib Pelayanan Dasar

I Pendidikan

1. Angka Partisipasi Sekolah Kelompok Umur 7-12 Tahun Persen 100 99,67 100 100 100 100 100


NO



SATUAN



PERIODE

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tahun 2021

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

2. Angka Partisipasi Sekolah Kelompok Umur 13-15 Tahun

Persen 92 92,04 95,88 97,95 100 100 100

3. Angka Partisipasi Sekolah Kelompok Umur 16-18 Tahun

Persen 64,58 64,30 80,18 84,98 94,78 100 100

II Kesehatan

1. Jumlah Kematian Ibu Kasus 52 45 47 43 40 36 36

2. Jumlah Kematian Bayi Kasus 240 230 237 229 219 213 213

3. Rasio Dokter Umum Per 100 ribu Penduduk Orang 1: 1: 60 70 80 95 95

Rasio Dokter Gigi Per 100 ribu Penduduk Orang 30 37 42 49 49

4. Rasio Bidan Per 100 ribu Penduduk Orang 570 587 604 621 640

Rasio Perawat Per 100 ribu Penduduk Orang 480 493 506 518 529

Rasio Puskesmas Per 100 ribu Penduduk Unit 50 51 52 52 52

III Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1 Rumah Tangga yang menggunakan air bersih/air minum

Persen 82,60 88,61 90.33 91.45 92,57 93,69 93,69

2 Rumah Tangga Bersanitasi Persen NA 72,67 74,45 76,60 78,20 80,50 80,50

3 Berkurangnya Kawasan permukiman Kumuh

Kawasan 0 1 1 1 2 3

3


NO



SATUAN



PERIODE

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tahun 2021

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

B Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

IV Tenaga Kerja

1. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Persen N/A 62,02 59,02 59,27 59,52 59,77 60,02

V Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.

Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensip

Persen 100 100 100 100 100 100 100

2. Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun

Persen 5 11 10 9 8 8

3 Persentase PMKS Sesuai SPM Yang Ditangani

Persen 100 100 100

VI Penanaman Modal

1. Jumlah Pelaku Investasi

a. PMA Unit 2 2 2 2 9

b. PMDN/BUMN Unit 40 43 44 47 243

2. Nilai Investasi 8.500.000.000.000

9.000.000.000.000

ASPEK DAYA SAING DAERAH

A Perekonomian Daerah


NO



SATUAN



PERIODE

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tahun 2021

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 0,08 1,45 9,56 8,90 8,24 6,5 6,5

2. Laju Inflasi Persen 1,87 4,36 3,82 2,89 1,95 3,00 3

3. Produktivitas Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Juta Rupiah 13.125.481,01 13.400.638,63

8.707.580

8.952.215

9.399.826

9.869.817

9.869.817

4. Produktivitas Pertambangan dan Penggalian Non Migas Juta Rupiah 4.867.340,53 4.932.906

3.206

3.331

3.455

3.628

3.628

5. Produktivitas Industri Pengolahan Non Migas Juta Rupiah 3.796.435,35 4.077.201,62

3.014.546

3.119.233

2.223.919

2.335.115

2.335.115

6. Produktivitas Pengadaan Listrik dan Gas Juta Rupiah 34.880,38 40.798,11

27.868

28.874

29.880

31.374

31.374

7. Produktivitas Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Juta Rupiah 63.281,62 74.984,67 47.335

49.725

52.169

54.778

54.778

8. Produktivitas Konstruksi Juta Rupiah 3.717.648,39 4.192.757,67 2.828.616

2.944.975

3.061.334

3.214.401

3.214.401

9. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Juta Rupiah 7.478.490,29 7.892.112,04 6.406.175

6.678.384

6.950.592

7.298.122

7.298.122

10. Produktivitas Transportasi dan Pergudangan Juta Rupiah 1.988.866,54 2.171.393,42

1.429.802

1.489.590

1.549.379

1.626.848

1.626.848

11. Produktivitas Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Juta Rupiah 1.095.580,43 1.233.229,31 826.959

858.729

890.473

934.996

934.996

12. Produktivitas Informasi dan Komunikasi Juta Rupiah 402.896,02 458.678,56 408.916 428.075 447.233 469.595 469.595

13. Produktivitas Jasa Keuangan dan Asuransi Juta Rupiah 811.237,58 907.266,71

637.798

665.333

692.869

727.512

727.512

14. Produktivitas Real Estate Juta Rupiah 312.719,048 346.896,27 252.548

260.913

269.279

282.743

282.743


NO



SATUAN



PERIODE

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tahun 2021

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

15. Produktivitas Jasa Perusahaan Juta Rupiah 155.729,89 171.535,23

126.083

192.955

133.908

140.603

140.603

16. Produktivitas Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Juta Rupiah 1.562.339,20 1.638.107,65 1.155.397

1.180.293

1.205.189

1.265.448

1.265.448

17. Produktivitas Jasa Pendidikan Juta Rupiah 1.390.540,64 1.587.284,91

1.115.106

1.173.492

1.231.888

1.293.482

1.293.482

18. Produktivitas Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Juta Rupiah 329.407,713 368.400,72 237.938

246.197

254.457

267.180

267.180

19. Produktivitas Jasa Lainnya Juta Rupiah 287.741,88 321692,485211396

227.369

234.821

242.254

254.367

254.367

20. Jumlah Koperasi Unit 320 330 335 340 345 350 350

B Infrastruktur

1. Panjang Jalan Kabupaten Km 817,163 822,106 822,106

822,106

822,106

822,106

822,106

2. Panjang Jalan Kondisi Rusak Berat Persen NA 6,9 1,97 1,82 1,67 1,52

1,52

3. Panjang Jalan Kondisi Rusak Ringan Persen NA 16,48 29,38 29,38 29,38 28,48

28,48

4. Panjang Jalan Kondisi Baik Persen NA 62,82 68,65 68,80 68,95

70,00

70,00

C Sumber Daya Alam

1. Produksi Padi Ton 1.800.443,53 1.416.426,33 1,843,688,15 1,935,872,57 2,032,666,20 2,134,299,51 2,134,299,51

2. Produksi Ikan Laut Ton 63.645,67 147.684,51 148,710,83 153,172,16 157,767,32 162,500,34 162,500,34

3. Nilai Produksi Ikan Laut Rupiah - - 2,692,122,58 2,772,875,90 2,856,062,18 2,941,744,04 2,291,744,04

4. Produksi Daging Sapi Kg 2.591.500 2.605.710 2,845,634 2,931,003 3,018,934 3,109,502 3,109,502


NO



SATUAN



PERIODE

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tahun 2021

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

5. Produksi Daging Kambing Kg 145.650 151.660 157,163 161,878 166,734 171,736 171,736

6. Produksi Daging Ayam Ras Pedaging Kg 22.505.170 34.311.370 35,012,234 37,582,694 39,170,175 41,775,280 41,775,280

7. Produksi Daging Ayam Kampung/Buras Kg 753.400 776.390 710,19 731,496 753,441 776,044 776,044

8. Produksi Telur Ayam Kampung Kg 782620 815530 828,792 853,656 879,265 905,643 905,643

D Sumber Daya Manusia

1. Jumlah Angkatan Kerja Orang N/A 816.531 36,000

36,500

37,000

37,500

38,000

2. Penduduk 15 Tahun keatas yang bekerja Orang N/A 746.020

21,500

22,000

22,500

23,000

23,5000

3. Lulusan S1/S2/S3 Persen N/A N/A 1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

4. Angka Kecukupan Energi Kkal/Kapita/Hari N/A 2.150 3,261,9 2,983,9 2,706,0 2,428,0 2,428,0

Rancangan Akhir Revisi RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab IX - 1

BAB IX

PENUTUP

RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 merupakan

pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis

(Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) dan perencanaan penganggaran.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan dan

pemanfaatan dokumen RPJMD ini adalah sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indramayu dan masyarakat,

berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dengan

sebaik-baiknya sesuai peraturan perundangan;

2. Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah

diwajibkan untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten

Indramayu 2016-2021 dengan mengerahkan semua potensi dan

kekuatan daerah.

3. Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu berkewajiban untuk

menyusun rencana strategis yang memuat visi dan misi daerah, tujuan

dan sasaran daerah maupun SKPD, strategi dan kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang

disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-

2021 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana

Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Indramayu.

4. Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 perlu

mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Indramayu agar terwujud keselarasan dan kesinambungan

pembangunan daerah.

5. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021

dilakukan setiap tahun terhadap indikator kinerja daerah yang

tercantum dalam dokumen ini dengan data yang diperoleh dari lembaga

Rancangan Akhir Revisi RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab IX - 2

resmi atau melakukan survey yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten

Indramayu.

Demikian kami tetapkan dokumen lampiran ini sebagai bagian dari

Perda Perubahan RPJMD 2016-2021.

Documents

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR …bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/12/... · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang