Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR…. TAHUN…
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
KAWASAN SAMARINDA, SANGA-SANGA, MUARA JAWA, BALIKPAPAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: bahwa untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi
kawasan laut berupa rencana zonasi kawasan strategis
nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis
Nasional Kawasan Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa,
Balikpapan;
Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 294 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5603);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6345);
- 2-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN SAMARINDA,
SANGA-SANGA, MUARA JAWA, BALIKPAPAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya
disingkat KSN adalah wilayah yang penataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh
sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan
negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi,
sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk
wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana
yang menentukan arah penggunaan sumber daya
yang disertai dengan penetapan struktur dan pola
ruang pada kawasan perencanaan yang memuat
kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh
dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan
setelah memperoleh izin.
3. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat
pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana
dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara
hierarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang
dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
5. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari
perairan yang ditetapkan peruntukkannya bagi
berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan
- 3-
budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan di bidang penataan ruang.
6. Kawasan Konservasi adalah kawasan Laut dengan ciri
khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan
Pengelolaan Ruang Laut secara berkelanjutan yang
setara dengan kawasan lindung sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di
bidang penataan ruang.
7. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara
lain, untuk alur pelayaran, pipa dan latau kabel
bawah laut, dan migrasi biota laut.
8. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi
kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran
lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
9. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut,
baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak
dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan
komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan
dalam jangka panjang.
10. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati
bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan
telah ditetapkan status hukumnya.
11. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas
daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-
batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan
dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan
sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh,
dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan
penunjang perikanan.
12. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan
daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil
laut diukur dari garis pantai, perairan yang
menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari,
teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
13. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang
mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang
- 4-
laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap
kawasan/zona peruntukan.
14. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian
laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang
tertinggi.
15. Obyek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi,
bangunan/instalasi dan/atau usaha yang
menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan
negara dan/atau sumber pendapatan negara yang
bersifat strategis.
16. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang
dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis
untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan
pembangunan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
17. Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut
Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan
untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan
gangguan keutuhan bangsa dan negara.
18. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah
rencana yang menentukan arah penggunaan sumber
daya yang disertai dengan penetapan struktur dan
pola ruang yang memuat kegiatan yang boleh
dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan
yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
19. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya
disingkat KSN adalah wilayah yang penataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh
sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan
negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi,
sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk
wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
20. Kawasan Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa,
Balikpapan, yang selanjutnya disebut sebagai
- 5-
Kawasan Sasamba adalah KSN yang meliputi sebagian
wilayah di sekitar Kota Samarinda, Kabupaten Sanga-
Sanga, Kabupaten Muara Jawa dan Kota Balikpapan.
21. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana
yang menentukan arah penggunaan sumber daya
tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan
penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang boleh dilakukan
serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah
memperoleh izin.
22. Industri Maritim adalah kegiatan yang berkaitan
dengan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan berupa
industri galangan kapal, industri pengadaan dan
pembuatan suku cadang, industri peralatan kapal,
dan/atau industri perawatan kapal.
23. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok
orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi
baik yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum dan/atau pemangku kepentingan
non pemerintah lain dalam penyelenggaran
perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian zonasi.
24. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
25. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam bidang kelautan dan
perikanan.
Pasal 2
- 6-
Kawasan Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa,
Balikpapan yang selanjutnya disebut Kawasan Sasamba,
merupakan KSN dari sudut kepentingan ekonomi dan
penunjang kegiatan pusat pemerintahan Negara Republik
Indonesia pada sebagian wilayah perairan provinsi
Kalimantan Timur.
Pasal 3
(1) Batas rencana zonasi KSN Kawasan Sasamba
meliputi:
a. sebelah timur, yaitu:
1. garis yang menghubungkan koordinat 1170 26’
57,820” Bujur Timur–00 10’ 2,740” Lintang
Selatan ke arah timurlautsampai dengan
koordinat 1170 39’ 57,056” Bujur Timur - 00
10’ 0,002” Lintang Selatan;
2. garis yang menghubungkan koordinat 1170 40’
31,641” Bujur Timur–00 13’ 3,290” Lintang
Selatan ke arah selatan sampai dengan
koordinat 1170 49’ 28,479” Bujur Timur–00 23’
25,390”
3. garis yang menghubungkan koordinat 117046’
59,102” Bujur Timur–00 34’ 41,034” Lintang
Selatan sampaidengankoordinat 117046’
35,286” Bujur Timur–0037’ 14,848” Lintang
Selatan;
4. garis yang menghubungkan koordinat 117048’
3,189” Bujur Timur–00 50’ 26,805” Lintang
Selatan sampaidengankoordinat 117037’
19,513” Bujur Timur–00 59’ 46,347” Lintang
Selatan;
5. garis yang menghubungkan koordinat 1170 26’
19,235” Bujur Timur–10 5’ 38,643” Lintang
Selatan ke arah selatan pada koordinat
koordinat 117018’ 27,148” Bujur Timur–10 6’
42,300” Lintang Selatan;
- 7-
6. garis yang menghubungkan koordinat 1170 12’
1,468” Bujur Timur–10 15’ 15,927” Lintang
Selatan ke arah barat daya pada koordinat
116056’ 14,745” Bujur Timur –10 28’ 13,747”
Lintang Selatan;
7. garis yang menghubungkan koordinat 1160 48’
30,693” Bujur Timur–10 33’ 46,622” Lintang
Selatan ke arah selatan pada koordinat 1160
42’ 21,730” Bujur Timur–10 22’ 58,600”
Lintang Selatan;
(2) Peta batas rencana zonasi KSN Kawasan Sasamba
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
BAB II
PERAN DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Peran
Pasal 4
Rencana zonasiKSN Kawasan Sasamba berperan sebagai
alat operasionalisasi rencana tata ruang laut dan rencana
zonasi kawasan antarwilayah, arahan alokasi ruang untuk
RZWP-3-K, dan alat koordinasi dan sinkronisasi program
pembangunan di Kawasan Sasamba.
Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 5
Rencana zonasi KSN Kawasan Sasamba berfungsi untuk:
a. penyelarasan rencana struktur ruang dalam rencana
tata ruang laut dan rencana tata ruang wilayah;
- 8-
b. pemberian arahan alokasi ruang laut di sebagian di
Perairan Pesisirdalam penyusunan RZWP-3-K;
c. koordinasi pelaksanaan pembangunan di perairan
Kawasan Sasamba;
d. keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor
dan antarwilayah provinsi di wilayah perairan Kawasan
Sasamba;
e. penetapan lokasi untuk kegiatan bernilai penting dan
strategis nasional di perairan Kawasan Sasamba;dan
f. pengendalian pemanfaatan ruang laut di perairan
Kawasan Sasamba.
BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 6
Rencana zonasi KSN Kawasan Sasamba ditetapkan dengan
tujuanuntuk mewujudkan:
a. kawasan yang dinamis berbasis ekonomi
kelautan,berdaya saing global untuk menunjang
rencana kawasan Ibukota negara; dan
b. kawasan yang memiliki kemampuan kinerja terpadu,
tertib aman, dengan memperhatikan daya dukung
lingkungan.
Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi
Pasal 7
(1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan yang dinamis
berbasis ekonomi kelautan dan berdaya saing
globaluntuk menunjang rencana kawasan Ibukota
negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
a. pengembangan pusat pertumbuhankelautan
untuk mendukung pelaksanaan pembangunan;
- 9-
b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan
sistem jaringan prasarana dan sarana laut; dan
c. sinkronisasi pengembangan sektor dan kawasan
prioritas.
(2) Strategi untuk pengembangan pusat pertumbuhan
kelautan untuk mendukung pelaksanaan
pembangunansebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. mengalokasikan wilayah perairan untuk
pengembangan pusat pertumbuhan lelautan dan
perikanan dan pusat industri kelautan;
b. menjamin ketersediaan energi;
c. mendukung keberadaan dan pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional dan Obyek Vital Nasional;
d. meningkatkan nilai tambah dan investasi
perdagangan; dan
e. menyelaraskan, menyerasikan, dan
menyeimbangkan antarkegiatan di dalam
kawasan dan/atau zona.
(3) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan
pelayanan sistem jaringan prasarana dan sarana laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. mengembangkan infrastruktur untuk
mendukung pusat pertumbuhan kelautan dan
perikanan dan pusat industri kelautan;
b. meningkatkan peran dan jangkauan pelayanan
sistem sarana dan prasarana laut dalam
mendukung Proyek Strategis Nasional;
c. meningkatkan peran pelabuhan untuk
mendukung pengembangan pusat pertumbuhan
kelautan dan perikanan dan jaringan prasarana
dan sarana Laut;
d. menata dan meningkatkan efektifitas dan
keamanan Alur Pelayaran dengan
memperhatikan pelaksanaan pelindungan
lingkungan Laut;
- 10-
e. menyediakan jaringan transportasi laut yang
terintegrasi dengan jaringan transportasi darat;
f. merencanakan, menata jalur dan konstruksi
jaringan pipa bawah laut dan/atau kabel bawah
laut;
g. melaksanakan pengawasan, pengamanan,
dan/atau perawatan pipa dan/atau kabel bawah
laut; dan
h. mengalokasikan alur pelayaran yang aman
dengan memperhatikan akses nelayan kecil dan
pembudi daya ikan kecil.
(4) Strategi untuk sinkronisasi pengembangan sektor dan
kawasan prioritassebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c meliputi:
a. menyelaraskan, menyerasikan, dan
menyeimbangkan antar kegiatan di dalam
kawasan, zona, dan/atau sub zona di wilayah
perairan;
b. menyelaraskan program, kegiatan, dan/atau
pendanaan pembangunan antar Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah dan program atau
kegiatan pembangunan lintas Perairan Pesisir
dalam wilayah perairan Kawasan Sasamba; dan
c. meningkatkan pengawasan terhadap
pemanfaatan Sumber Daya Daya Kelautan.
Pasal 8
(1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan perkotaan
yang memiliki kemampuan kinerja terpadu, tertib,
aman dengan memperhatikan daya dukung
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal6
meliputi:
a. Pengelolaan Wilayah Pertahanan secara efektif;
b. rehabilitasi ekosistem kawasan pesisir dan laut;
dan
c. pelestarian dan pengembangan potensi Sumber
Daya Kelautan secara optimal.
- 11-
(2) Strategi untuk pengelolaan Wilayah Pertahanan
secara efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. mengalokasikan sebagian wilayah perairan
Kawasan Sasamba untuk mendukung fungsi
pertahanan dan keamanan negara;
b. mengembangkan prasarana dan sarana
pertahanan dan keamanan negara; dan
c. mengembangkan kegiatanpertahanan dan
keamanan secara dinamis.
(3) Strategi untuk rehabilitasi ekosistem kawasan pesisir
dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. identifikasi pemanfaatan wilayah pesisir yang
mengakibatkan kerusakan ekosistem; dan
b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi
ekosistem laut dan pesisir.
(4) Strategi untuk pelestarian dan pengembangan potensi
Sumber Daya Kelautan secara optimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf cmeliputi:
a. mengalokasikan sebagian wilayah perairan
Kawasan Sasamba sebagai Kawasan Konservasi;
dan
b. mengembangkan kegiatan pelindungan
lingkungan laut.
BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANGLAUT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9
Rencana Struktur RuangLautRZ KSN Kawasan Sasamba
meliputi:
a. susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
b. sistem jaringan prasarana dan sarana laut.
- 12-
Bagian Kedua
Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan
Pasal 10
(1) Susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
a. pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan
b. pusat industri kelautan.
(2) Pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa
sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau
Perikanan budidaya; dan
(3) Pusat industri kelautan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi sentra Industri Maritim.
Pasal 11
(1) Sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau
perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (2) huruf a berada di Kabupaten Kutai
Kertanegara;
(2) Sentra Industri Maritim sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (3)meliputi Kota Samarinda dan Kota
Balikpapan.
Pasal 12
Susunan pusat pertumbuhan Kelautan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 diserasikan, diselaraskan, dan
diseimbangkan dengan rencana tata ruang wilayah
dan/atau rencana tata ruang KSN.
Bagian Ketiga
- 13-
Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut
Pasal 13
Sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan
b. tatanan kepelabuhanan perikanan.
Pasal 14
Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf a berupa pelabuhan laut meliputi:
a. pelabuhan utama; dan
b. pelabuhan pengumpul;
c. pelabuhan pengumpan regional.a
Pasal 15
(1) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf a berupa Pelabuhan Utama Balikpapan;
(2) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf b meliputi Pelabuhan Kuala Semboja
di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pelabuhan
Samarinda di Kota Samarinda;
(3) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berupaPelabuhan Tanjung
Santan di Kabupaten Kutai Kartanegara
(4) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (4)dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16
Tatanan kepelabuhan nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
Pasal 17
(1) Tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dikembangkan
- 14-
sesuai dengan rencana induk pelabuhan Perikanan
nasional.
(2) Arah pengembangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai pentahapan umum
Pelabuhan perikanan sebagai berikut:
a. penyediaan layanan dasar;
b. penumbuhan ekonomi jejaring; dan
c. penumbuhan ekonomi industri.
Pasal 18
Pelabuhan perikanan untuk penyediaan layanan dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a
dilaksanakan berdasarkan rencana alokasi ruang dalam
RZWP-3-K.
Pasal 19
Pelabuhan perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b
ditetapkan di:
a. Pelabuhan Perikanan Manggar Baru di Kota
Balikpapan; dan
b. Pelabuhan Perikanan Kampung Baru Tengah di Kota
Balikpapan;
Pasal 20
Pelabuhan perikanan untuk penumbuhan ekonomi
industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)
huruf c berupa Pelabuhan Perikanan Selili di Kota
Samarinda.
Pasal 21
Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 20 digambarkan dalam
peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- 15-
BAB V
RENCANA POLA RUANG LAUT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22
(1) Rencana PolaRuang Laut rencana zonasi KSN
Kawasan Sasamba terdiri atas:
a. pola ruang laut untuk kegiatan bernilai penting
dan strategis nasional di perairan Kawasan
Sasamba; dan
b. arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K.
(2) Arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K.
Bagian Kedua
Pola Ruang Laut untuk Kegiatan Bernilai Penting dan
Strategis Nasional di Perairan Kawasan Sasamba
Pasal 23
Pola ruang laut untuk kegiatan bernilai penting dan
strategis nasional di Perairan Kawasan Sasamba
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:
a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
b. Alur Laut.
Pasal 24
Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas:
- 16-
a. Zona U3 yang merupakan Zona Pelabuhan
Nasional;
b. Zona U4 yang merupakan Zona Pelabuhan
Perikanan;
c. Zona U5 yang merupakan Zona Pertambangan;
d. Zona U13yang merupakan Zona Jasa/Perdagangan;
e. Zona U12 yang merupakan Zona Bandar Udara;
f. Zona U15 yang merupakanZona Energi;dan
g. Zona U18yang merupakanZona Pertahanan dan
Keamanan.
Pasal 25
Zona U3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a
meliputi area pengembangan:
a. Pelabuhan Utama, yaitu:
1. Pelabuhan Balikpapan di sebagian perairan
sekitar Kota Balikpapan; dan
b. Pelabuhan Pengumpul, yaitu Pelabuhan Kuala
Semboja di sebagian perairan Kabupaten Kutai
Kartanegara dan Pelabuhan Samarinda di sebagian
perairan Kota Samarinda.
Pasal 26
(1) ZonaU4 sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf b
berupa area pengembangan Pelabuhan Perikanan pada
tahapan penumbuhan ekonomi industri yang dikelola
oleh Pemerintah Pusat.
(2) Zona U4 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa
area pengembangan Pelabuhan Perikanan Manggar
Baru di sebagian perairan Kota Balikpapan; dan
Pelabuhan Perikanan Kampung Baru Tengah di
sebagian perairan Kota Balikpapan.
Pasal 27
Zona U5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c
berupa daerah pertambangan minyak bumi di sebagian
- 17-
perairan sekitarKota Balikpapan, Kabupaten Kutai
Kartanegara dan Kota Samarinda.
Pasal 28
Zona U13sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d
berupa area pendukung Kawasan Industri Kariangaudi
sebagian perairan sekitar Kota Balikpapan.
Pasal 29
Zona U12 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e
berupa area pengembangan bandar udara SAM Sulaiman
Sepinggandi sebagian perairan sekitar Kota Balikpapan.
Pasal 30
Zona U-15 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf
fsebagai area pendukung operasionalPembangkit Listrik
Tenaga Uap (PLTU) di sebagian perairan sekitar Kota
Balikpapan;
Pasal 31
Zona U18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf
gterdiri atas:
a. Zona U18.1 yang merupakanDaerah Latihan Kapal
Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Laut di sebagian perairansekitar Kota
Balikapapan;
b. Zona U18.2 yang merupakan Pangkalan Utama
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di sebagian
perairansekitar Kota Balikpapan;
Pasal 32
Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b
terdiri atas:
a. Alur T1 yang merupakan Alur Pelayaran;
b. Alur T2 yang merupakan alur pipa bawah laut; dan
c. Alur T3 yang merupakan alur kabel bawah laut.
- 18-
Pasal 33
(1) Alur T1sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32huruf
aterdiri atas:
a. Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Umum dan
Perlintasan di Alur - Pelayaran Barat Balikpapan
dan Alur - Pelayaran Timur Balikpapan; dan
b. Alur Pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan
Balikpapan dengan pelabuhan lainnya.
(2) Alur T2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32huruf
b merupakan alur pipa bawah laut untuk kegiatan
minyak dan gas bumi di sebagian perairan sekitar
Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan
Kota Samarinda.
(3) Alur T3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf
c terdiri atas:
a. Alur T3.1 yang merupakan alur Kabel Listrik
Laut di sebagian perairan sekitar Kota
Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan
Kota Samarinda;
b. Alur T3.2 yang merupakan alur kabel bawah laut
untuk kegiatan telekomunikasi disebagian
perairan sekitar Kota Balikpapan, Kabupaten
Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda; dan
Bagian Ketiga
Arahan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Pasal 34
Arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat huruf bberupa
pengelompokan arahan pemanfaatan ruang laut
berdasarkan dominasi fungsi ruang dan kondisi
oseanografi perairan Kawasan Sasamba.
Pasal 35
- 19-
(1) Arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:
a. arahan alokasi ruang untuk Kawasan Pemanfaatan
Umum; dan
b. arahan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi.
(2) Arahan alokasi ruang untuk Kawasan Pemanfaatan
Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas:
c. G1;
d. G2; dan
e. G3.
(3) Arahan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa
G5.
Pasal 36
(1) G1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)
huruf a merupakan kawasan yang memiliki fungsi
utama untuk kegiatan perikanan tangkap di sebagian
perairan sekitar Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai
Kartanegara dan Kota Samarinda.
(2) G2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)
huruf b merupakan kawasan yang memiliki fungsi
utama untuk kegiatan pariwisata di sebagian perairan
sekitar Kota Balikpapan.
(3) G3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)
huruf c merupakan kawasan yang memiliki fungsi
utama untuk kegiatan industri, jasa/perdagangan,
pertambangan dan energi di sebagian perairan sekitar
Kota Balikpapan.
(4) G5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3)
merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk
mendukung kegiatan perlindungan dan pelestarian
ekosistem dan keanekaragaman hayati di sebagian
perairan sekitar Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai
Kartanegara.
- 20-
Pasal 37
(1) Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 36 digambarkan
dalam peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(2) Rincian luas beserta daftar koordinat pola ruang untuk
kegiatan bernilai penting dan strategis
nasionalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 23sampai
dengan Pasal 33tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.
BAB VI
RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT
Pasal 38
(1) Rencana pemanfaatan ruang lautmerupakan upaya
perwujudan Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang
Laut padaRZ KSN Kawasan Sasambayang dijabarkan
ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang
dalam jangka waktu5 (lima) tahunan sampai akhir
tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
(2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. program utama;
b. lokasi program;
c. sumber pendanaan;
d. pelaksana program; dan
e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
Pasal 39
Program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(2) huruf a dan lokasi programsebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38ayat (2) huruf b ditujukan untuk
mewujudkan:
- 21-
a. Rencana Struktur Ruang Laut, yang ditetapkan melalui
penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi
pengelolaan Kawasan Sasamba dengan Rencana
Struktur Ruang Laut; dan
b. Rencana Pola Ruang Laut, yang ditetapkan melalui
penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi
pengelolaan Kawasan Sasamba dengan Rencana Pola
Ruang Laut.
Pasal 40
Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 41
Pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (2) huruf d terdiri atas:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah; dan/atau
c. Masyarakat.
Pasal 42
(1) Waktu pelaksanaansebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (2) huruf edisusun berdasarkan program
utama dan kapasitas pendanaan dalam waktu 20 (dua
puluh) tahun.
(2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar bagi
pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan
pembangunan di Kawasan Perkotaan Sasambayang
meliputi:
- 22-
a. tahap pertama pada periode 2020–2024;
b. tahap kedua pada periode2025–2029;
c. tahap ketiga pada periode2030–2034;dan
d. tahap keempat pada periode 2035-2039.
Pasal 43
Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruanglautdi
Kawasan Sasamba sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
BAB VII
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANGLAUT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 44
(1) Pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan
acuan dalam pelaksanaan program pengendalian
pemanfaatan ruang laut di Kawasan Sasamba.
(2) Pengendalian pemanfaatan ruang lautterdiri dari:
a. Peraturan Pemanfaatan RuangLaut;
b. perizinan;
c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
d. sanksi.
Bagian Kedua
Peraturan Pemanfaatan RuangLaut
Paragraf 1
Umum
- 23-
Pasal 45
(1) Peraturan Pemanfatan Ruang Laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44ayat (2) huruf a merupakan
instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang
disusun berdasarkan kawasan, zona, atau Alur Laut.
(2) Peraturan pemanfaatan ruang lautsebagaimana
dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:
a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Lautpada rencana
Struktur Ruang Laut;
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Lautpada pola
ruang laut untuk kegiatan bernilai penting dan
strategis nasional di perairan Kawasan Sasamba;
dan
c. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut padaarahan
alokasi ruang untuk RZWP-3-K.
(3) Muatan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan.
Paragraf 2
Peraturan Pemanfaatan Ruang Lautuntuk
Rencana Struktur Ruang Laut
Pasal 46
Peraturan Pemanfaatan Ruang Lautpada Rencana Struktur
Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat
(2) huruf a terdiri atas:
a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pusat
pertumbuhan Kelautan dan Perikanan dan pusat
industri Kelautan; dan
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan
prasarana dan sarana Laut.
- 24-
Pasal 47
Peraturan pemanfaatan ruanglautuntuk pusat
pertumbuhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 huruf a terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan
Perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan
Perikanan budidaya yang mendukung
peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan;
2. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan
Perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan
Perikanan budidaya yang mendukung
ketersediaan sarana dan prasarana penangkapan
ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang
memadai;
3. pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan
Pergaraman yang mendukung pencapaian
standar kualitas air Laut, penyediaan lahan
dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi
usaha Pergaraman, dan penyediaan dukungan
sarana dan prasarana yang memadai; dan
4. pemanfaatan ruang Laut di Sentra Industri
Maritim yang mendukung pengembangan sarana
dan prasarana yang mendukung kegiatan
maritim;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi
kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a
yang tidak mengganggu fungsi pusat pertumbuhan
Kelautan dan Perikanan dan pusat industri Kelautan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak
fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang
pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan dan
pusat industri Kelautan;
2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak
sarana dan prasarana pusat pertumbuhan
- 25-
Kelautan dan Perikanan dan pusat industri
Kelautan; dan/atau
3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi pusat
pertumbuhan Kelautan dan Perikanan dan pusat
industri Kelautan.
Pasal 48
Peraturan Pemanfaatan Ruang Lautuntuk sistem jaringan
prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 huruf b terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas
penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kepelabuhanan;
2. penempatan dan/atau pemasangan sarana bantu
navigasi pelayaran;
3. pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;
4. pemeliharan lebar dan kedalaman alur;
5. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur
Pelayaran;
6. pelaksanaan hak lintas damai;
7. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi
pada Alur Pelayaran dan perlintasan yang
berdekatan dengan alur migrasi biota dan/atau
melintasi kawasan konservasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pelayaran; dan/atau
8. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal dan
pesawat udara asing dalam melaksanakan hak
lintas alur laut kepulauan melalui alur laut yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pelayaran.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi
kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a
yang tidak mengganggu fungsi jaringan sarana dan
prasarana Laut.
- 26-
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak
fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang
pelabuhan;
2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak
sarana bantu navigasi pelayaran;
3. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran
bangunan atau instalasi di Laut yang
mengganggu Alur Pelayaran;
4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di
atas perairan dan di bawah perairan yang
berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran;
dan/atau
5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem
jaringan prasarana dan sarana Laut.
Paragraf 3
Peraturan Pemanfaatan Ruangpada Rencana Pola Ruang
Laut untuk Kegiatan Bernilai Penting Dan Strategis
Nasional di Perairan Kawasan Sasamba
Pasal 49
Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada rencana pola
ruang laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis
nasional di wilayah perairan Kawasan Sasamba
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45ayat (2)huruf b
terdiri atas:
a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan
Pemanfaatan Umum; dan
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Alur Laut.
Pasal 50
Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk kawasan
pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
46 huruf a terdiri atas:
a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U3;
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U4;
c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U5;
- 27-
d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U13;
e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U12;
f. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U15;
g. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18.1; dan
h. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18.2.
Pasal 51
Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk untuk Zona U3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a terdiri
atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
2. pelaksanaan bongkar muat kapal penumpang
skala internasional dan nasional;
3. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
4. penyediaan fasilitas sandar kapal;
5. penyediaan perairan tempat labuh;
6. penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan
sandar dan olah gerak kapal;
7. pengembangan pelabuhan jangka panjang;
8. penyediaan fasilitas pembangunan dan
pemeliharaan kapal;
9. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan
darurat;
10. pengalokasian ruang perairan tempat labuh
jangkar;
11. pengalokasian ruang perairan pandu; dan/atau
12. kepelabuhanan dan/atau kenavigasian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pelayaran;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. monitoring dan evaluasi;
2. pengerukan alur pelabuhan;
3. wisata bahari;
4. pembangunan bangunan pengamanan pantai;
5. penggelaran dan/atau pemasangan kabel
dan/atau pipa bawah laut; dan/atau
- 28-
6. kegiatan yang tidak mengganggu kegiatan di area
pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkanmeliputi:
1. kegiatan yang mengganggu fungsi pelabuhan
utama dan pelabuhan pengumpul;
2. pembangunan sampah dan limbah; dan/atau
3. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau
fungsi zona U3.
Pasal 52
Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk untuk Zona U4
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b terdiri
atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
2. pelaksanaan bongkar muat kapal perikanan;
3. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
4. penyediaan fasilitas sandar kapal perikanan,
penyediaan perairan tempat labuh;
5. penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan
sandar dan olah gerak kapal perikanan;
6. pengembangan pelabuhan perikanan jangka
panjang,
7. penyediaan fasilitas pembangunan dan
pemeliharaan kapal perikanan;
8. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan
darurat;
9. pengalokasian ruang perairan untuk tempat
labuh jangkar;
10. pengalokasian ruang perairan pandu; dan/atau
11. kepelabuhanan perikanan dan/atau kenavigasian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kepelabuhanan dan/atau
kepelabuhanan perikanan.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. monitoring dan evaluasi;
- 29-
2. pembangunan bangunan pengamanan pantai;
dan/atau
3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam
huruf a yang tidak mengganggu kegiatan di area
pelabuhan perikanan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkanmeliputi kegiatan
yang mengganggu fungsi pelabuhan perikanan.
Pasal 53
Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk Zona U5
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c terdiri
atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
2. usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak
bumi yang memperhatikan kelestarian
lingkungan; dan/atau
3. pemasangan dan/atau penempatan pipa bawah
laut yang mendukung kegiatan usaha hulu dan
hilir minyak dan gas bumi;
b. kegiatan kegiatan yang diperbolehkan meliputi
monitoring dan evaluasi;
c. kegiatan kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. penangkapan ikan dengan alat penangkapan
ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang
bersifat statis dan pasif;
2. pembudidayaan ikan;
3. Wisata Bahari; dan/atau
4. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan
usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak
bumi;
Pasal 54
Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk Zona
U13sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50huruf dterdiri
atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
- 30-
1. penelitian dan/atau pendidikan;
2. pengusahaan Sumber Daya Kelautan melalui
pengelolaan dan pengembangan industri
kelautan;
3. pelaksanaan kegiatan industri kelautan yang
tidak menganggu fungsi penyediaan tenaga
listrik, keberadaan muara sungai, kegiatan di
Alur Pelayaran;
4. pelaksanaan kegiatan industri kelautan yang
tidak menyebabkan abrasi pantai; dan/atau
5. penyediaan tempat untuk aktifitas ekonomi
masyarakat lokal;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. penyelenggaraan reklamasi dengan
mempertimbangkan karakteristik lingkungan,
kerawanan terhadap bencana, dan memberikan
ruang penghidupan dan akses bagi nelayan
kecildan pembudi daya ikan kecil;
2. penyelenggaraan reklamasi dengan konfigurasi
menempel pada Garis Pantai;
3. penyelenggaraan reklamasi dengan konfigurasi
tidak menempel pada Garis Pantaidalam bentuk
pulau buatan dengan lebar kanal vertikal dan
horizontal hasil reklamasi tidak boleh kurang
dari 400 (empat ratus) meter;
4. penyelenggaraan reklamasi secara bertahap
dengan tetap memperhatikan fungsinya dengan
mempertimbangkan sirkulasi air, transpor
sedimen, keberadaan tanggul laut, ekosistem
pesisir, dan pola evolusi garis pantai; dan/atau
5. pembangunan bangunan pengamanan pantai.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. industri yang mencemari lingkungan;
2. industri yang menggunakan air tanah secara
berlebihan;
3. industri yang mengganggu atau merusak fungsi
lingkungan hidup, perumahan danpermukiman,
- 31-
pariwisata, bangunan gedung, sumber daya air,
dan konservasi sumber daya alam hayatidan
ekosistemnya;
4. membangun struktur keras di kanal baik vertikal
yang memisahkan antara pulau-pulau buatan
hasil reklamasi dan di kanal horizontal yang
memisahkan antara pulau-pulau buatan hasil
reklamasi dengan daratan pesisir untuk
menjamin akses nelayan dan sirkulasi air dan
transpor sedimen; dan/atau
5. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi U13;
Pasal 55
Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Zona U12
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf eterdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
2. pelaksanaan kegiatan kebandarudaraan;
3. pengamanan terhadap ruang udara untuk
penerbangan yang berupa ruang udara di atas
bandar udara, ruang udara di sekitar bandar
udara, dan ruang udara yang ditetapkan sebagai
jalur penerbangan;
4. pelaksanaan operasional kebandarudaraan;
5. penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan;
6. penunjang keselamatan operasi penerbangan;
7. pelayanan kepabeanan; dan/atau
8. pelaksanaan karantina, imigrasi, dan keamanan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemanfaatan perairan dan ruang udara di sekitar
Zona U12 yang tidak mengganggu keselamatan
operasi penerbangan dan fungsi bandar udara;
dan/atau
2. pengembangan bandar udara dengan reklamasi
dengan mempertimbangkan karakteristik
lingkungan dan kerawanan terhadap bencana;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
- 32-
1. kegiatan yang membahayakan keamanan dan
keselamatan operasional penerbangan; dan/atau
2. kegiatan yang mengganggu fungsi Zona U12.
Pasal 56
Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk Zona U15
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkanmeliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan; dan/atau
2. pemanfaatan energi listrik tenaga uap yang
memperhatikan kelestarian lingkungan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan bangunan pengamanan pantai;
dan/atau
2. monitoring dan evaluasi;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. penangkapan ikan dengan alat penangkapan
ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang
bersifat statis dan pasif;
2. pembudidayaan ikan;
3. wisata bahari;
4. permukiman;
5. perdagangan dan jasa; dan/atau
6. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi U15.
Pasal 57
Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk Zona
U18.1sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf dan
Zona U18.2sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf
gterdiri atas:
a. kegiatan yang boleh dilakukanmeliputi:
1. kegiatan militer;
2. latihan militer;
3. uji coba peralatan dan persenjataan militer;
4. penempatan ranjau;
5. pembersihan ranjau;
- 33-
6. penangkapan ikan yang tidak mengganggu fungsi
Zona KPU-PK; dan/atau
7. pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi
Zona KPU-PK;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa
pemanfaatan wilayah perairan yang selaras dan tidak
mengganggu serta mengubah fungsi kegiatan
pertahanan dan keamanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan
yang tidak selaras dan mengganggu kepentingan
pertahanan dan keamanan.
Pasal 58
Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk Alur
Lautsebagaimana dimaksud dalam Pasal 49huruf bterdiri
atas:
a. peraturan pemanfaatan ruang laut untukT.1;
b. peraturan pemanfaatan ruang laut untukT.2;
c. peraturan pemanfaatan ruang laut untukT.3.1; dan
d. peraturan pemanfaatan ruang laut untukT.3.2;
Pasal 59
Peraturan pemanfaatan ruang lautuntuk T.1sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 huruf a terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkanmeliputi:
1. penelitian dan/ataupendidikan;
2. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju
pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, atau
pelabuhan pengumpan;
3. pengerukan alur pelayaran;
4. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
5. penetapan rute kapal tertentu (ship routering
system);
6. penangkapan ikan menggunakan alat
penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai
- 34-
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
7. pemanfaatan alur pelayaran oleh
Masyarakat;dan/atau
8. pelaksanaan dan/atau hak lintas damai sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi
kegiatan:
1. pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut;
2. pembinaan dan pengawasan; dan
3. kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai
dan/atau fungsi Alur Pelayaran.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu fungsi T.1;
2. Pertambangan;
3. pembangunan bangunan dan instalasi di Laut
selain untuk fungsi navigasi;
4. pembudidayaan ikan;
5. pembuangan sampah dan limbah;
6. penangkapan ikan dengan alat penangkapan
ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang
bersifat statis; dan/atau
7. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau
fungsi Alur Pelayaran.
Pasal 60
Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk T.2 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, T.3.1 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, dan T.3.2 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58hurufdterdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan/ataupendidikan;
2. kegiatan penangkapan ikan pelagis dengan alat
penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan
ikan yang bersifat aktif;
- 35-
3. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
dan/atau
4. penetapan Zona keamanan dan keselamatan di
sekitar T.2, T.3.1, dan T.3.2;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. wisata bahari;
2. pembudidayaan ikan;
3. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan
instalasi di laut di sekitar kabel atau pipa bawah
laut; dan/atau
4. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa
bawah laut.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pertambangan mineral;
2. kegiatan penangkapan ikan demersal dengan alat
penangkapan ikan bergerak atau ditarik;
3. labuh jangkar;
4. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis;
dan/atau
5. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi T.2,
T.3.1, dan T.3.2;
Paragraf 4
Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Arahan Alokasi Ruang
untuk RZWP-3-K
Pasal 61
(1) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada arahan alokasi
ruang untuk RZWP-3-K di perairan Kawasan
Perkotaaan Sasambasebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (2) huruf c meliputi:
a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan
Pemanfaatan Umum; dan
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan
Konservasi.
(2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan
Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi
- 36-
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan ketentuan dalam RZWP-3-K.
Bagian Ketiga
Perizinan
Pasal 62
(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat
(2) huruf b dilaksanakan melalui pemberian izin lokasi
perairan pesisir dan izin pengelolaan.
(2) Izinsebagaimanadimaksudpada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Paragraf 1
Umum
Pasal 63
Ketentuanpemberian insentif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c dalam pengendalian
pemanfaatan ruang laut dilaksanakan untuk:
a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan
ruang laut dalam rangka mewujudkan pemanfaatan
ruang laut sesuai dengan RZ KSN Kawasan
Sasamba;
b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang Laut
diKawasan Sasamba agar sejalan dengan RZ KSN
Kawasan Sasamba;; dan
- 37-
c. meningkatkan kemitraan semua pemangku
kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang Laut
diKawasan Sasamba yang sejalan dengan RZ KSN
Kawasan Sasamba.
Paragraf 2
Pasal 64
(1) Pemberian insentif untuk kegiatan pengendalian
pemanfaatan ruang laut diberikan oleh:
a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
dan
b. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada
masyarakat.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan pada ruang Laut yang
diprioritaskan pengembangannya.
Pasal 65
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
64meliputi:
a. Penyediaan prasarana dan sarana;
b. penghargaan; dan
c. publikasi atau promosi.
Pasal 66
(1) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah meliputi:
a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
b. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
c. publikasi atau promosi daerah.
(2) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat berupa
penyediaan prasarana dan sarana.
Paragraf 3
Pemberian Disinsentif
- 38-
Pasal 67
(1) Pemberian disinsentif untuk kegiatan pengendalian
pemanfaatan ruang Laut diberikan oleh Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
(1) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan pada ruang laut yang dibatasi
pengembangannya.
(2) Pemberian disinsentif diberikan untuk kegiatan
pengendalian pemanfaatan ruang Laut pada
kawasan yang dibatasi pengembangannya.
a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
dan/atau
b. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.
Bagian Kelima
Sanksi
Pasal 68
(1) SanksisebagaimanadimaksuddalamPasal 44 ayat (2)
huruf d diberikandalambentuksanksiadministratif.
(2) Sanksiadministratifsebagaimanadimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB VIII
PERANSERTA MASYARAKAT
Pasal 69
PeranMasyarakatdalamperencanaanruanglautdilakukanpadat
ahap:
a. PerencanaanzonasiKawasanSasamba
b. Pemanfaatanruanglaut; dan
c. Pengendalianpemanfaatanruanglaut.
Pasal 70
Bentuk peran serta Masyarakat dalam perencanaan zonasi
Kawasan Sasamba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
huruf a meliputi:
- 39-
a. Memberikan masukan mengenai:
1. persiapan penyusunan RZ KSN Kawasan
Sasamba;
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau
kawasan;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah
pembangunan wilayah atau kawasan;
4. perumusan konsepsi RZ KSN Kawasan Sasamba;
dan/atau
5. penetapan RZ KSN Kawasan Sasamba.
b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat
dalam perencanaan zonasi Kawasan Sasamba.
Pasal 71
(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam
perencanaan zonasi Kawasan Sasamba dapat secara
aktif melibatkan Masyarakat.
(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. Masyarakat yang terkena dampak langsung
dari kegiatan perencanaan zonasi Kawasan
Sasamba,
b. Masyarakat yang memiliki keahlian di bidang
perencanaan zonasi Kawasan Sasamba;
dan/atau
c. Masyarakat yang kegiatan pokoknya di bidang
perencanaan zonasi.
Pasal 72
Bentuk peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan ruang
laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b
berupa:
a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang laut;
b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam
pemanfaatan ruang laut;
- 40-
c. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam
upaya pelindungan lingkungan Laut;
d. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan
kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan;
e. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam
pemanfaatan ruang darat dan ruang laut dengan
memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan
keamanan; dan/atau
g. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang laut sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 73
Bentuk peran serta Masyarakat dalam pengendalian
pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 huruf c berupa:
a. masukan terkait pelaksanaan peraturan pemanfaatan
ruang laut, ketentuan perizinan, pemberian insentif
dan disinsentif, dan/atau pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi
pelaksanaan RZ KSN Kawasan Sasamba telah
ditetapkan;
c. pelaporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau
pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan
penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan
ruang laut yang melanggar RZ yang telah ditetapkan;
dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang
berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai
dengan RZ KSN Kawasan Sasamba.
Pasal 74
Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 sampai dengan Pasal 73 disampaikan secara
- 41-
langsung dan/atau tertulis kepada Menteri dan/atau
pejabat yang berwenang.
BAB IX
JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI
Pasal 75
(1) Rencana zonasi KSN Kawasan Sasamba berlaku
selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak
tanggal penetapan.
(2) Peninjauan kembali RZ KSN Kawasan Sasamba
dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Pelaksanaan peninjauan kembali RZ KSN Kawasan
Sasamba dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BABX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 76
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan
mengenai alokasi ruang dalam peraturan perundang-undangan
tentang RZWP-3-K dan rencana pola ruang dalam
peraturan perundang-undangan tentang rencana tata
ruang wilayah yang bertentangan dengan Peraturan
Presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden
ini diundangkan.
BABXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 77
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,
peraturan perundang-undangan mengenai RZWP-3-K
dan rencana tata ruang wilayah yang berlaku sebelum
- 42-
Peraturan Presiden ini diundangkan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Presiden ini.
Pasal 78
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal…
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal …
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …
LAMPIRAN IPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR TAHUNTENTANGRENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONALKAWASAN PERKOTAAN SAMARINDA, SANGA-SANGA,MUARA JAWA, DAN BALIKPAPAN
PETA BATAS RENCANA ZONASI KSN KAWASAN PERKOTAANSASAMBA
PETA BATAS RENCANA ZONASI KSN KAWASAN PERKOTAAN SASAMBASKALA 1:250.000
LAMPIRAN IIPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR TAHUNTENTANGRENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONALKAWASAN PERKOTAAN SAMARINDA, SANGA-SANGA,MUARA JAWA, DAN BALIKPAPAN
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA KETELITIAN 1:50.000
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA KETELITIAN 1:50.000
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA KETELITIAN 1:50.000
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA KETELITIAN 1:50.000
LAMPIRAN IIIPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR TAHUNTENTANGRENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONALKAWASAN PERKOTAAN SAMARINDA, SANGA-SANGA,MUARA JAWA, DAN BALIKPAPAN
PETA RENCANA POLA RUANG LAUT
PETA RENCANA POLA RUANG LAUTKETERANGAN GAMBAR
SKALA KETELITIAN 1:50.000
PETA RENCANA POLA RUANG LAUTKETERANGAN GAMBAR
SKALA KETELITIAN 1:50.000
PETA RENCANA POLA RUANG LAUTKETERANGAN GAMBAR
SKALA KETELITIAN 1:50.000
PETA RENCANA POLA RUANG LAUTKETERANGAN GAMBAR
SKALA KETELITIAN 1:50.000
LAMPIRAN IVPERATURAN PRESIDENREPUBLIK INDONESIANOMORTENTANGRENCANA ZONASI KAWASANPERKOTAANSAMARINDA, SANGA-SANGA, MUARAJAWA, DAN BALIKPAPAN
RINCIAN LUAS KAWASAN DAN ZONA POLA RUANG LAUT
Kawasan Zona Kode Luas (Ha)
Pemanfaatan Umum
Bandar Udara U12 70,83
Pelabuhan U3 298519,94
Pertambangan Minyak dan GasBumi U5 42992,75
Pertahanan dan Keamanan U18 1031,58
Jasa/Perdagangan U13 528,91
Alur Laut Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut T3 11083,09
Luas Total 354227,10
DAFTAR KOORDINAT ZONA POLA RUANG LAUT
Kawasan Zona Lintang Selatan Bujur TimurDerajat Menit Detik Lintang Derajat Menit Detik Bujur
Kawasan Pemanfaatan Umum Pelabuhan 1 16 54,658 LS 116 48 38,343 BTPelabuhan 1 17 19,593 LS 116 48 35,574 BTPelabuhan 1 17 14,454 LS 116 49 24,657 BTPelabuhan 1 16 58,264 LS 116 49 51,641 BTPelabuhan 1 17 5,202 LS 116 52 9,64 BTPelabuhan 1 16 35,938 LS 116 53 2,863 BTPelabuhan 1 14 6,539 LS 116 57 21,216 BTPelabuhan 1 14 22,54 LS 116 57 21,236 BTPelabuhan 1 14 32,777 LS 116 57 29,688 BTPelabuhan 1 13 50,512 LS 116 58 30,131 BTPelabuhan 1 13 27,202 LS 116 58 19,942 BTPelabuhan 1 12 51,922 LS 116 58 47,511 BTPelabuhan 1 13 5,827 LS 116 58 56,42 BTPelabuhan 1 12 20,703 LS 116 59 59,981 BTPelabuhan 1 26 40,013 LS 117 0 1,968 BTPelabuhan 1 28 19,599 LS 116 55 52,337 BTPelabuhan 1 29 6,262 LS 116 55 12,787 BTPelabuhan 1 22 24,966 LS 116 47 35,074 BTPelabuhan 1 21 58,352 LS 116 47 1,281 BTPelabuhan 1 21 22,118 LS 116 46 10,17 BTPelabuhan 1 19 44,865 LS 116 45 42,579 BTPelabuhan 1 19 28,97 LS 116 45 45 BTPelabuhan 1 19 27,148 LS 116 46 16,774 BTPelabuhan 1 18 53,709 LS 116 46 14,126 BTPelabuhan 1 18 53,712 LS 116 46 44,343 BTPelabuhan 1 18 21,142 LS 116 46 44,346 BTPelabuhan 1 18 21,139 LS 116 46 11,985 BT
Pelabuhan 1 18 2,074 LS 116 46 10,037 BTPelabuhan 1 18 2,03 LS 116 45 47,385 BTPelabuhan 1 17 4,251 LS 116 45 52,575 BTPelabuhan 1 2 45,547 LS 116 43 56,324 BTPelabuhan 1 2 44,783 LS 116 44 33,182 BTPelabuhan 1 2 34,175 LS 117 6 21,935 BTPelabuhan 1 6 16,08 LS 117 19 9,45 BTPelabuhan 1 6 43,715 LS 117 22 37,563 BTPelabuhan 1 5 38,619 LS 117 26 16,989 BTPelabuhan 1 0 49,308 LS 117 29 2,262 BTPelabuhan 0 57 42,291 LS 117 30 46,396 BTPelabuhan 0 41 4,833 LS 117 40 5,285 BTPelabuhan 0 28 0 LS 117 45 0 BTPelabuhan 0 15 49,333 LS 117 45 1,392 BTPelabuhan 0 13 10,534 LS 117 40 38,538 BTPelabuhan 0 12 10,532 LS 117 39 39,803 BTPelabuhan 0 10 47,534 LS 117 39 27,919 BTPelabuhan 0 10 7,752 LS 117 39 57,056 BTPelabuhan 0 10 0,002 LS 117 39 57,056 BTPelabuhan 0 10 0 LS 117 26 58,84 BTPelabuhan 0 12 37,853 LS 117 26 13,656 BTPelabuhan 0 12 46,116 LS 117 26 23,796 BTPelabuhan 0 13 31,216 LS 117 25 40,751 BTPelabuhan 0 13 34,686 LS 117 25 21,991 BTPelabuhan 0 13 18,356 LS 117 25 22,042 BTPelabuhan 0 12 15,534 LS 117 25 56,279 BTPelabuhan 0 18 10,344 LS 117 27 7,796 BTPelabuhan 0 34 45,852 LS 117 21 2,601 BTPelabuhan 0 34 37,824 LS 117 16 48,709 BTPelabuhan 0 34 57,737 LS 117 17 6,942 BTPelabuhan 0 34 19,662 LS 117 30 28,684 BTPelabuhan 0 38 53,634 LS 117 33 44,117 BT
Pelabuhan 0 36 11,347 LS 117 18 0,746 BTPelabuhan 0 36 50,164 LS 117 18 3,536 BTPelabuhan 0 44 45,854 LS 117 17 30,495 BTPelabuhan 0 44 36,183 LS 117 17 10,346 BTPelabuhan 0 48 14,334 LS 117 15 24,087 BTPelabuhan 0 48 32,903 LS 117 15 9,977 BTPelabuhan 0 54 24,742 LS 117 14 56,088 BTPelabuhan 0 55 7,15 LS 117 13 30,911 BTPelabuhan 0 55 17,617 LS 117 13 34,869 BTPelabuhan 0 55 39,955 LS 117 12 37,825 BTPelabuhan 0 55 35,546 LS 117 12 24,787 BTPelabuhan 0 55 38,73 LS 117 12 18,963 BTPelabuhan 0 55 38,73 LS 117 12 18,963 BTPelabuhan 0 56 3,076 LS 117 11 41,009 BTPelabuhan 0 56 9,106 LS 117 11 51,944 BTPelabuhan 0 56 33,028 LS 117 11 15,758 BTPelabuhan 0 56 24,388 LS 117 11 10,27 BTPelabuhan 0 59 45,491 LS 117 8 31,943 BTPelabuhan 0 59 57,545 LS 117 8 43,254 BTPelabuhan 1 0 21,719 LS 117 8 10,907 BTPelabuhan 1 0 9,095 LS 117 8 0,686 BTBandar udara 1 16 34,009 LS 116 52 13,79 BTBandar udara 1 16 57,177 LS 116 52 24,235 BTBandar udara 1 16 24,615 LS 116 52 51,404 BTBandar udara 1 16 35,938 LS 116 53 2,863 BTPertahanan dan Keamanan 1 13 2,177 LS 116 58 27,682 BTPertahanan dan Keamanan 1 14 3,111 LS 116 59 24,635 BTPertahanan dan Keamanan 1 15 23,859 LS 116 57 57,732 BTPertahanan dan Keamanan 1 14 24,502 LS 116 57 1,415 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 42 19,854 LS 117 48 40,792 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 42 14,214 LS 117 48 25,136 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 42 30,153 LS 117 48 12,113 BT
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 43 22,419 LS 117 45 56,061 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 44 45,088 LS 117 45 17,504 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 51 28,553 LS 117 43 15,55 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 52 35,415 LS 117 41 12,552 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 56 30,785 LS 117 39 49,272 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 57 26,622 LS 117 40 44,766 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 57 7,926 LS 117 41 25,404 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 57 11,234 LS 117 41 49,995 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 56 53,457 LS 117 41 54,209 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 56 13,716 LS 117 43 18,774 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 56 10,866 LS 117 43 27,766 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 56 6,831 LS 117 43 31,833 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 55 37,997 LS 117 44 31,97 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 52 12,737 LS 117 47 13,093 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 47 46,299 LS 117 48 47,452 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 58 1,942 LS 117 32 28,08 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 57 21,722 LS 117 31 45,683 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 59 16,077 LS 117 28 53,872 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 1 11,207 LS 117 30 15,436 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 0 37,32 LS 117 31 29,211 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 5 32,793 LS 117 23 54,514 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 0 33,117 LS 117 24 27,335 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 58 55,93 LS 117 23 48,996 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 58 55,928 LS 117 22 34,986 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 3 9,808 LS 117 18 37,574 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 6 49,264 LS 117 19 14,04 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 2 56,695 LS 117 18 34,685 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 3 29,265 LS 117 18 34,688 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 3 29,268 LS 117 18 2,331 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 2 56,698 LS 117 18 2,327 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 1 36,61 LS 117 17 30,745 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 2 9,179 LS 117 17 30,748 BT
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 2 9,182 LS 117 16 58,391 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 1 36,613 LS 117 16 58,388 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 55 22,843 LS 117 15 9,254 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 55 55,453 LS 117 15 9,231 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 55 55,47 LS 117 14 36,814 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 55 22,846 LS 117 14 36,898 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 10 17,629 LS 117 39 27,918 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 10 17,723 LS 117 38 55,319 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 10 41,515 LS 117 38 55,32 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 10 41,515 LS 117 38 42,54 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 10 24,631 LS 117 38 42,54 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 10 24,602 LS 117 38 42,111 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 10 23,882 LS 117 38 42,05 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 10 23,842 LS 117 38 40,18 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 10 21,013 LS 117 38 40,157 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 10 21,013 LS 117 38 7,824 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 10 21,445 LS 117 38 7,824 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 10 21,445 LS 117 38 5,978 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 10 36,684 LS 117 38 5,978 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 10 36,684 LS 117 38 3,342 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 11 9,253 LS 117 38 3,343 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 11 9,252 LS 117 38 24,043 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 11 12,313 LS 117 38 24,043 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 11 12,314 LS 117 38 9,466 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 11 44,882 LS 117 38 9,467 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 11 44,882 LS 117 38 12,591 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 12 0,276 LS 117 38 12,591 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 12 0,28 LS 117 38 3,875 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 12 3,281 LS 117 38 2,77 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 12 3,282 LS 117 37 37,077 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 12 31,488 LS 117 37 37,078 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 12 31,488 LS 117 37 16,902 BT
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 13 4,057 LS 117 37 16,903 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 13 4,056 LS 117 37 32,368 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 13 35,326 LS 117 37 32,369 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 13 36,039 LS 117 37 37,888 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 13 36,039 LS 117 37 52,229 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 14 1,812 LS 117 37 52,23 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 14 1,811 LS 117 38 6,96 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 14 27,149 LS 117 38 7,087 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 14 27,148 LS 117 38 12,282 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 14 36,807 LS 117 38 12,282 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 14 36,807 LS 117 38 17,988 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 14 42,035 LS 117 38 17,988 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 14 42,033 LS 117 38 50,339 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 14 9,465 LS 117 38 50,337 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 14 9,465 LS 117 38 44,632 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 14 4,238 LS 117 38 44,631 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 14 4,238 LS 117 38 39,905 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 13 53,229 LS 117 38 39,905 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 13 53,229 LS 117 38 24,58 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 13 29,242 LS 117 38 24,579 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 13 29,243 LS 117 38 10,238 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 13 3,47 LS 117 38 10,237 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 13 3,47 LS 117 38 6,065 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 12 48,389 LS 117 38 6,065 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 12 48,39 LS 117 37 49,253 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 12 35,85 LS 117 37 49,253 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 12 35,85 LS 117 38 9,428 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 12 35,097 LS 117 38 35,215 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 12 32,937 LS 117 38 36,32 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 12 21,357 LS 117 38 36,427 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 12 21,357 LS 117 38 39,699 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 12 53,617 LS 117 38 39,7 BT
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 12 53,615 LS 117 39 12,05 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 12 40,296 LS 117 39 12,05 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 12 40,123 LS 117 39 20,917 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 12 30,184 LS 117 39 20,917 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 12 30,176 LS 117 39 34,737 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 12 16,957 LS 117 39 34,737 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 12 8,41 LS 117 39 37,484 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 11 42,172 LS 117 39 6,969 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 13 4,34 LS 117 40 1,68 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 12 31,772 LS 117 40 1,678 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 12 31,773 LS 117 39 29,328 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 13 4,341 LS 117 39 29,33 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 11 52,484 LS 117 37 53,297 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 11 19,916 LS 117 37 53,295 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 11 19,917 LS 117 37 20,945 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 11 52,485 LS 117 37 20,946 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 10 15,231 LS 117 37 38,708 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 10 51,453 LS 117 37 38,709 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 10 51,454 LS 117 37 6,359 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 10 18,886 LS 117 37 6,358 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 14 41,555 LS 117 40 28,862 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 15 14,123 LS 117 40 28,864 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 15 14,125 LS 117 39 56,513 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 14 41,557 LS 117 39 56,512 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 14 28,02 LS 117 35 28,041 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 14 28,019 LS 117 36 0,392 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 15 0,588 LS 117 36 0,394 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 15 0,589 LS 117 35 28,043 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 14 12,432 LS 117 36 13,337 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 14 12,431 LS 117 36 45,687 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 14 14,825 LS 117 37 8,875 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 14 47,393 LS 117 37 8,876 BT
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 14 47,395 LS 117 36 36,526 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 14 46,434 LS 117 36 12,114 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 14 57,296 LS 117 36 48,617 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 14 57,294 LS 117 37 15,686 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 14 38,619 LS 117 37 15,685 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 14 38,617 LS 117 37 48,036 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 15 9,636 LS 117 37 48,037 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 15 9,635 LS 117 38 1,835 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 15 42,203 LS 117 38 1,836 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 15 42,205 LS 117 37 29,485 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 15 11,187 LS 117 37 29,484 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 15 11,187 LS 117 37 20,968 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 15 29,863 LS 117 37 20,969 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 15 29,864 LS 117 36 48,618 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 15 58,257 LS 117 38 40,912 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 15 58,258 LS 117 38 8,562 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 16 30,827 LS 117 38 8,564 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 16 30,825 LS 117 38 40,914 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 17 26,685 LS 117 37 48,143 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 17 25,755 LS 117 38 20,515 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 17 30,676 LS 117 38 25,144 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 18 3,244 LS 117 38 25,146 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 18 3,217 LS 117 37 52,644 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 0 17 59,253 LS 117 37 48,144 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 16 30,832 LS 116 46 54,581 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 16 30,834 LS 116 47 26,941 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 17 3,404 LS 116 47 26,938 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 17 3,402 LS 116 46 54,578 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 17 17,34 LS 116 46 57,745 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 17 17,343 LS 116 47 30,105 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 17 49,913 LS 116 47 30,102 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 17 49,91 LS 116 46 57,742 BT
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 19 26,915 LS 116 48 17,681 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 19 26,852 LS 116 48 50,023 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 20 9,617 LS 116 48 53,38 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 20 43,601 LS 116 48 58,485 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 21 16,214 LS 116 48 58,45 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 21 29,441 LS 116 48 52,122 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 21 29,439 LS 116 48 29,695 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 21 42,595 LS 116 48 29,694 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 21 48,265 LS 116 48 6,625 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 21 59,594 LS 116 47 59,792 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 22 24,967 LS 116 47 52,83 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 22 24,964 LS 116 47 20,468 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 22 18,898 LS 116 47 12,509 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 22 7,246 LS 116 47 12,485 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 22 7,245 LS 116 47 1,28 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 21 34,675 LS 116 47 1,283 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 21 33,675 LS 116 47 17,153 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 21 2,182 LS 116 47 17,156 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 21 2,182 LS 116 47 26,819 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 20 32,402 LS 116 47 26,822 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 20 32,404 LS 116 47 48,882 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 20 25,778 LS 116 47 48,882 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 20 25,78 LS 116 48 1,423 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 20 5,295 LS 116 48 1,425 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 19 38,46 LS 116 48 6,148 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 19 38,403 LS 116 48 17,631 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 20 50,085 LS 116 47 12,044 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 21 22,655 LS 116 47 12,041 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 21 22,652 LS 116 46 39,68 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 20 50,082 LS 116 46 39,683 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 21 9,515 LS 116 49 56,419 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 21 9,47 LS 116 50 28,917 BT
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 21 12,707 LS 116 50 39,688 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 21 45,277 LS 116 50 39,686 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 21 45,275 LS 116 50 7,325 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 21 42,085 LS 116 49 56,536 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 22 37,715 LS 116 51 1,82 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 22 37,717 LS 116 51 34,182 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 23 10,287 LS 116 51 34,18 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 23 10,285 LS 116 51 1,818 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 23 1,59 LS 116 51 56,234 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 23 1,592 LS 116 52 28,596 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 23 34,162 LS 116 52 28,594 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 23 34,161 LS 116 51 56,232 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 23 37,351 LS 116 51 56,214 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 24 9,921 LS 116 51 56,212 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 24 9,919 LS 116 51 23,85 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 23 37,349 LS 116 51 23,852 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 22 22,707 LS 116 53 42,978 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 22 22,708 LS 116 54 15,339 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 22 55,279 LS 116 54 15,338 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 22 55,277 LS 116 53 42,976 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 23 4,69 LS 116 53 31,724 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 23 4,692 LS 116 54 4,086 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 23 17,888 LS 116 54 4,085 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 23 17,994 LS 116 54 31,665 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 23 50,564 LS 116 54 31,664 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 23 50,667 LS 116 53 59,194 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 23 37,262 LS 116 53 59,166 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 23 37,26 LS 116 53 31,722 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 23 58,821 LS 116 54 5,432 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 23 58,82 LS 116 53 33,07 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 24 31,39 LS 116 53 33,069 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 24 31,391 LS 116 54 5,431 BT
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 23 33,098 LS 116 54 57,396 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 23 32,984 LS 116 55 29,78 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 24 5,702 LS 116 55 29,822 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 24 5,7 LS 116 54 57,46 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 24 52,319 LS 116 52 18,431 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 24 53,088 LS 116 53 16,631 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 25 8,747 LS 116 53 16,63 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 25 8,748 LS 116 53 30,8 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 25 41,318 LS 116 53 30,799 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 25 41,316 LS 116 52 58,437 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 25 25,801 LS 116 52 58,437 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 25 24,889 LS 116 52 18,43 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 24 30,334 LS 116 55 46,749 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 24 30,335 LS 116 56 19,111 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 25 2,906 LS 116 56 19,11 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 25 2,905 LS 116 55 46,748 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 25 20,728 LS 116 55 3,318 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 25 20,68 LS 116 54 26,411 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 25 31,028 LS 116 54 24,809 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 25 31,027 LS 116 54 5,124 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 26 5,883 LS 116 54 3,517 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 26 5,884 LS 116 54 35,88 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 25 56,253 LS 116 54 37,486 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 25 53,285 LS 116 55 3,318 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 25 9,859 LS 116 55 47,011 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 25 9,86 LS 116 56 19,374 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 26 2,896 LS 116 56 19,29 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 26 2,866 LS 116 55 46,769 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 25 14,769 LS 116 57 7,165 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 25 14,806 LS 116 57 39,535 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 25 47,405 LS 116 57 39,563 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 25 47,376 LS 116 57 7,19 BT
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 26 21,352 LS 116 56 29,792 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 26 53,922 LS 116 56 29,791 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 26 53,921 LS 116 55 57,429 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 26 21,351 LS 116 55 57,43 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 26 38,145 LS 116 54 6,813 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 26 38,154 LS 116 54 39,247 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 26 43,79 LS 116 54 39,247 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 26 43,791 LS 116 54 59,72 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 27 16,361 LS 116 54 59,719 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 27 16,36 LS 116 54 27,356 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 27 10,727 LS 116 54 27,357 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 27 10,726 LS 116 54 6,88 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 27 4,884 LS 116 55 50,368 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 26 44,249 LS 116 55 50,397 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 26 44,249 LS 116 55 56,167 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 26 11,679 LS 116 55 56,168 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 26 11,678 LS 116 55 23,806 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 26 32,166 LS 116 55 23,805 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 26 32,274 LS 116 55 17,819 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 27 4,955 LS 116 55 17,879 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 22 35,303 LS 116 43 53,987 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 22 34,55 LS 116 43 28,273 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 22 36,624 LS 116 43 22,165 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 22 48,38 LS 116 43 21,625 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 22 49,937 LS 116 43 2,153 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 23 20,947 LS 116 43 2,15 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 23 20,951 LS 116 43 34,511 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 23 7,87 LS 116 43 34,513 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 23 7,872 LS 116 43 53,984 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 25 57,561 LS 116 45 9,33 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 25 59,378 LS 116 45 41,692 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 26 30,135 LS 116 45 41,689 BT
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 26 30,131 LS 116 45 9,327 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 28 43,481 LS 116 53 32,835 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 29 16,029 LS 116 53 32,833 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 29 16,05 LS 116 53 11,986 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 29 31,192 LS 116 53 11,985 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 29 31,191 LS 116 52 39,622 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 28 58,62 LS 116 52 39,624 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 28 58,622 LS 116 53 0,471 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 28 43,479 LS 116 53 0,472 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 29 58,71 LS 116 52 12,868 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 30 31,28 LS 116 52 12,866 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 30 31,278 LS 116 51 40,503 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 29 58,708 LS 116 51 40,505 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 30 11,07 LS 116 51 19,147 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 29 38,5 LS 116 51 19,149 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 29 38,499 LS 116 51 13,927 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 29 12,166 LS 116 51 13,929 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 29 12,163 LS 116 50 41,566 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 29 44,733 LS 116 50 41,564 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 29 44,734 LS 116 50 46,786 BTPertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 30 11,067 LS 116 50 46,784 BT
Alur Laut Alur Pipa Bawah Laut 1 23 2,279 LS 116 42 11,357 BTAlur Pipa Bawah Laut 1 24 35,65 LS 116 43 6,322 BTAlur Pipa Bawah Laut 1 24 21,81 LS 116 43 12,553 BTAlur Pipa Bawah Laut 1 25 35,701 LS 116 44 2,48 BTAlur Pipa Bawah Laut 1 27 41,628 LS 116 45 29,808 BTAlur Pipa Bawah Laut 1 27 40,298 LS 116 45 49,385 BTAlur Pipa Bawah Laut 1 27 24,577 LS 116 45 54,538 BTAlur Pipa Bawah Laut 1 26 30,132 LS 116 45 20,727 BTAlur Pipa Bawah Laut 1 26 3,246 LS 116 45 57,144 BTAlur Pipa Bawah Laut 1 25 57,458 LS 116 51 38,552 BTAlur Pipa Bawah Laut 1 25 23,148 LS 116 50 58,309 BT
Alur Pipa Bawah Laut 1 25 26,832 LS 116 45 57,017 BTAlur Pipa Bawah Laut 1 23 41,659 LS 116 43 49,698 BTAlur Pipa Bawah Laut 1 23 32,278 LS 116 44 42,165 BTAlur Pipa Bawah Laut 1 23 27,984 LS 116 45 22,269 BTAlur Pipa Bawah Laut 1 22 15,198 LS 116 46 35,628 BTAlur Pipa Bawah Laut 1 21 36,447 LS 116 46 30,383 BTAlur Pipa Bawah Laut 1 22 53,222 LS 116 45 3,631 BTAlur Pipa Bawah Laut 1 23 4,251 LS 116 43 53,984 BTAlur Pipa Bawah Laut 1 21 55,986 LS 117 6 52,943 BTAlur Pipa Bawah Laut 1 20 35,377 LS 117 8 28,501 BTAlur Pipa Bawah Laut 1 20 5,784 LS 117 7 50,819 BTAlur Pipa Bawah Laut 1 3 54,143 LS 117 11 10,723 BTAlur Pipa Bawah Laut 1 3 44,591 LS 117 10 37,371 BTAlur Pipa Bawah Laut 1 19 43,548 LS 117 7 20,465 BTAlur Pipa Bawah Laut 1 14 53,013 LS 117 1 25,442 BTAlur Pipa Bawah Laut 1 14 55,651 LS 116 59 59,457 BTAlur Pipa Bawah Laut 1 15 28,254 LS 116 59 59,347 BTAlur Pipa Bawah Laut 1 15 25,096 LS 117 1 14,209 BTAlur Pipa Bawah Laut 1 20 18,614 LS 117 7 13,342 BTAlur Pipa Bawah Laut 1 5 2,845 LS 117 30 9,363 BTAlur Pipa Bawah Laut 1 4 51,617 LS 117 30 41,36 BTAlur Pipa Bawah Laut 1 3 20,379 LS 117 29 30,978 BTAlur Pipa Bawah Laut 1 1 56,168 LS 117 28 23,935 BTAlur Pipa Bawah Laut 1 2 31,629 LS 117 28 5,662 BTAlur Pipa Bawah Laut 1 3 46,549 LS 117 29 11,218 BTAlur Pipa Bawah Laut 0 44 17,73 LS 117 45 30,264 BTAlur Pipa Bawah Laut 0 43 48,109 LS 117 45 44,079 BTAlur Pipa Bawah Laut 0 42 48,742 LS 117 44 5,838 BTAlur Pipa Bawah Laut 0 41 54,406 LS 117 42 21,631 BTAlur Pipa Bawah Laut 0 40 35,885 LS 117 40 20,193 BTAlur Pipa Bawah Laut 0 42 23,185 LS 117 42 6,468 BTAlur Pipa Bawah Laut 0 43 20,871 LS 117 44 0,091 BT
LAMPIRAN VPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR TAHUNTENTANGRENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONALKAWASAN SAMARINDA, SANGA-SANGA, MUARAJAWA, BALIKPAPAN
RINCIAN INDIKASI PROGRAM UTAMA PEMANFAATAN RUANG LAUT
NO USULAN PROGRAMUTAMA LOKASI INSTANSI
PELAKSANASUMBER
PENDANAANWAKTU PELAKSANAAN
I II III IV(2020 – 2024) (2025 – 2029) (2030 – 2034) (2035 – 2039)
DUKUNGAN PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG LAUTSusunan pusatpertumbuhan kelautan
A. Pengembangan dan/ataupeningkatan fungsi pusatpertumbuhan kelautandan perikanan1. Pengembangan
sentra kegiatanperikanan tangkap,dan/atau perikananbudidaya
KabupatenKutaiKertanegara
KKPdan/atauMasyarakat
APBNdan/ataukerjasamapendanaan
B. Pengembangan dan/ataupeningkatan fungsi pusatindustri kelautanPengembangan sentraindustri maritim
KotaBalikpapandan KotaSamarinda
KKP, KemenATR, KemenPUPR,Kemendagri,KemenPerindustrian,
APBNdan/ataukerjasamapendanaan
NO USULAN PROGRAMUTAMA LOKASI INSTANSI
PELAKSANASUMBER
PENDANAANWAKTU PELAKSANAAN
I II III IV(2020 – 2024) (2025 – 2029) (2030 – 2034) (2035 – 2039)
BPPT
Sistem jaringanprasarana dan saranalaut1. Peningkatan peran
status pelabuhanlaut
Lampiran II Kemenhub,Kemen PUPR
APBNdan/atau kerjasamapendanaan
2. Penataan sebaran,hirarki, dan peranPelabuhan Perikanan
Lampiran II KKP, KemenPUPR
APBNdan/atau kerjasamapendanaan
3. Peningkatan peranpelabuhan perikanan
Lampiran II KKP, KemenPUPR
APBNdan/atau kerjasamapendanaan
PERWUJUDAN POLA RUANG LAUTA. KAWASAN
PEMANFAATAN UMUMZona Pelabuhan
1. pengembangan danpeningkatanpengelolaanpelabuhan nasional
Lampiran III Kemenhub,KKP, dan/atauMasyarakat
APBNdan/atau kerjasamapendanaan
2. pengembangan danpeningkatanpengelolaanpelabuhan perikanannasional
Lampiran III Kemenhub,KementerianPUPR, KKP,dan/ atauMasyarakat
APBNdan/atau kerjasamapendanaan
3. pengembangan aksesdan jasakepelabuhanannasional
Lampiran III Kemenhub,KementerianPUPR, KKP,dan/atauMasyarakat
APBNdan/atau kerjasamapendanaan
NO USULAN PROGRAMUTAMA LOKASI INSTANSI
PELAKSANASUMBER
PENDANAANWAKTU PELAKSANAAN
I II III IV(2020 – 2024) (2025 – 2029) (2030 – 2034) (2035 – 2039)
4. penataan danpengelolaan jalurpelayaran
Lampiran III Kemenhub,KKP,PushidrosTNIAL, dan/atauMasyarakat
APBNdan/atau kerjasamapendanaan
5. pengembangan danpengelolaanpelabuhan komersialinternasional
Lampiran III Kemenhub,KementerianPUPR, KKP,dan/atauMasyarakat
APBNdan/atau kerjasamapendanaan
6. pengembangan danpeningkatan jasa-jasakelautan
Lampiran III Kemenhub,KementerianPUPR, KKP,dan/atauMasyarakat
APBNdan/ataukerjasamapendanaan
Zona Bandar Udara
1. pengembanganbandar udaraSAM SulaimanSepinggan
Lampiran III Kemenhub,KementerianPUPR, KKP,dan/atauMasyarakat
APBNdan/ataukerjasamapendanaan
2. sinkronisasirencanapengembangandenganpengembangantata ruangkawasan Sasamba
Lampiran III Kemenhub,Bappenas,KementerianPUPR, KKP,dan/atauMasyarakat
APBNdan/ataukerjasamapendanaan
Zona Energi
Pengembangan danPengelolaan PLTU,
Lampiran III Kem.ESDM,dan/ atauMasyarakat
APBNdan/ataukerjasama
NO USULAN PROGRAMUTAMA LOKASI INSTANSI
PELAKSANASUMBER
PENDANAANWAKTU PELAKSANAAN
I II III IV(2020 – 2024) (2025 – 2029) (2030 – 2034) (2035 – 2039)
pendanaan
Zona Industri
1. penyediaan ruangpengolahan hasilkelautan danperikanan (unitusaha pengolahanhasil perikanan)
Lampiran III KKP,KementerianPerindustrian,KementerianPUPR,dan/atauMasyarakat
APBNdan/atau kerjasamapendanaan
2. pelatihan nilaitambah industrikelautan danperikanan
Lampiran III KKP,KementerianPerindustrian,KementerianPUPR, dan/atauMasyarakat
APBNdan/atau kerjasamapendanaan
3. pengembanganindustri kelautandan perikanan
Lampiran III KKP,KementerianPerindustrian,KementerianPUPR, dan/atauMasyarakat
APBNdan/atau kerjasamapendanaan
4. pengembanganindustri maritim
Lampiran III KKP,KementerianPerindustrian,KementerianPUPR, dan/atauMasyarakat
APBNdan/atau kerjasamapendanaan
NO USULAN PROGRAMUTAMA LOKASI INSTANSI
PELAKSANASUMBER
PENDANAANWAKTU PELAKSANAAN
I II III IV(2020 – 2024) (2025 – 2029) (2030 – 2034) (2035 – 2039)
5. pengembanganindustri terpadu
Lampiran III KKP,KementerianPerindustrian,KementerianPUPR, dan/atauMasyarakat
APBNdan/atau kerjasamapendanaan
6. pengembanganperdagangan danjasa, industri, danpermukimannelayan modernsecara terintegrasi
Lampiran III KKP,KementerianPerindustrian,KementerianPUPR, dan/atauMasyarakat
APBNdan/atau kerjasamapendanaan
Zona Pertambangan
1. Optimalisasipemanfaatan WilayahKerja
Lampiran III ESDM, KKP,dan/atauMasyarakat
APBNdan/atau kerjasamapendanaan
2. Peningkatanpengawasan danpengendalian padaWilayah Kerja
Lampiran III ESDM, KKP,dan/atauMasyarakat
APBNdan/atau kerjasamapendanaan
Zona Jasa danPerdagangan
Zona Pertahanan danKeamananPengembangan wilayahpertahanan keamanan
Lampiran III Kemenhanbeserta unitorganisasipelaksana
APBNdan/ataukerjasamapendanaan
B. ALUR LAUT
Alur Pelayaran
NO USULAN PROGRAMUTAMA LOKASI INSTANSI
PELAKSANASUMBER
PENDANAANWAKTU PELAKSANAAN
I II III IV(2020 – 2024) (2025 – 2029) (2030 – 2034) (2035 – 2039)
1. Penetapan alurpelayaran, sistemrute, tata caraberlalu lintas dandaerah labuh kapalsesuaikepentingannya
Lampiran III KementerianPerhubunganbeserta unitorganisasipelaksana
APBNdan/atau kerjasamapendanaan
2. Peningkatanefektifitas dankeamanan alurpelayaran danperlintasan
Lampiran III TNI AL,KementerianPerhubunganbeserta unitorganisasipelaksana
APBNdan/atau kerjasamapendanaan
Alur Pipa dan/atauKabel Bawah Laut1. Perancanaan jalur
dan konstruksijaringan pipa bawahlaut dan/atau kabelbawah laut
Lampiran III KementerianESDM,KementerianPerhubunganbeserta unitorganisasipelaksana
APBNdan/atau kerjasamapendanaan
2. Pengawasan,pengamanan,dan/atau perawatanpipa dan/atau kabelbawah laut
Lampiran III TNI AL,KementerianESDM,KementerianPerhubunganbeserta unitorganisasipelaksana
APBNdan/atau kerjasamapendanaan
D. KOORDINASI DANKELEMBAGAAN1. pengawasan dan
pengendaliansumberdaya
Lampiran III KKP, TNI AL,beserta unitorganisasi
APBNdan/atau kerjasamapendanaan
NO USULAN PROGRAMUTAMA LOKASI INSTANSI
PELAKSANASUMBER
PENDANAANWAKTU PELAKSANAAN
I II III IV(2020 – 2024) (2025 – 2029) (2030 – 2034) (2035 – 2039)
kelautan danperikanan
pelaksana
2. koordinasi untukmengharmonisasikan kepentingan pusatdan daerah
Lampiran III Kemendagri,Bappenas
APBNdan/atau kerjasamapendanaan
3. penyelarasanprogram ataukegiatanpembangunan antarPemerintah Pusatdan PemerintahDaerah danprogram ataukegiatanpembangunan lintasDaerah
Lampiran III Kemenko.Perekonomian,Kemenko.Kemaritiman,Bappenas
APBNdan/atau kerjasamapendanaan
4. sinergitaspendanaan programatau kegiatanpembangunan antarPemerintah Pusatdan PemerintahDaerah danprogram ataukegiatanpembangunan lintasDaerah
Lampiran III Bappenas APBNdan/atau kerjasamapendanaan
5. Pelayanan perizinandi perairan
Lampiran III KKP besertaunit organisasipelaksana
APBN