Upload
others
View
19
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENDAPAT AKHIR
FRAl{SI PARTAI GOLONGAN KARYA DPR-RI
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN
TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA
Dlsampalkan oleh
DRS. H. BAHARUDDIN ARITONANG Anggota FPG DPR RI No. I\ - 295
Jakarta, 21 Juni 2004
ARSIP
DPR
PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPR-RI
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN
PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAD KEUANGAN NEGARA
Disampaikan oleh Anggota DPR-RI No.
Ors. H. Baharuddin Aritonang A-285
Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh
Yth. Saudara Pimpinan Sidang.
Yth. Saudara Menteri Keuangan, selaku Wakil Pemerintah.
Yth. Anggota Dewan yang kami muliakan, serta hadirin yang
berbahagia.
Pertama-tama marilah kita sampaikan puji dan syukur kehadirat
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada kesempatan ini,
dalam Sidang Paripurna DPR-RI yang mulia ini, kita berada tetap
dalam keadaan sehat walafiat. Keadaan yang senantiasa kita
harapkan dikala kehadiran kita tetap dibutuhkan didalam
menyelesaikan berbagai tugas yang amat penting dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Selanjutnya, rasa syukur pantas juga kita panjatkan kepada Tuhan
Yang Maha Esa, karena kita telah mampu menyelesaikan salah satu
tugas penting didalarn bidang Legislasi, khususnya yang menyangkut
Keuangan Negara. Sesungguhnya pembahasan tentang Rancangan
Undang-undang ini telah dimulai sejak tiga tahun falu, tahun 2001,
yang pembahasannya berlangsung secara maraton, terus menerus,
hingga kita mampu menghasilkan suatu undang-undang yang baru
didalam sejarah negeri kita ini.
ARSIP
DPR
Sebagaimana kita ketahui, undang-undang ini, undang-undang
yang kemudian kita sepakati sebagai Undang-undang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Yang barangkali
dapat disingkat menjadi UU PPTKN) merupakan undang-undang
ketiga dari rangkaicm undang-undang yang menyangkut keuangan
negara. Dua diantarnnya telah kita sepakati sebagai Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta Undang
undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Dari pembahasannya yang sedemikian panjang, sesungguhnya
rnernberi banyak rangkaian cerita menarik. Disamping
pembahasannya selama 3 (tiga) tahun, RUU yang semula satu ini
dipecah menjadi 3 (tiga) Undang-undang. Didalam pembahasaannya
pula tercatat 3 (tiga) Anggota Pansus yagn mendahului kita kembali
keharibaan-Nya. Sernentara itu dari Sekretariat dilaporkan bila telah
dilahirkan 3 (tiga) orang bayi sepanjang masa pembahasannya. Tidak
sempat dicatat berapa ruang rapat, atau ruangan-ruangan lain yang
telah dipakai guna pembahasannya. Yang jelas, ada anggota Pansus
yang tidak bisa bernyanyi sampai bisa bernyanyi (karena latihan terus
rnenerus) pad a mas a pembahasan undang-undang ini.
Sidang yang kami muliakan dan hadirin sekalian
Lamanya rangkaian pembahasan ini harus kami akui disebabkan
karena banyaknya materi yang harus diselesaikan, mengingat undang
undang yang kita gunakan selama ini adalah warisan kolonial,
meskipun itu sesungguhnya diperbolehkan mengingat Aturan
Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.
2
ARSIP
DPR
Tapi memann harus diakui, faktor perubahan Undang-Undang
Dasar 1945 ikut pula berperan dalam menyebabkan lamanya
pembahasan RULJ lni. Sementara perubahan UUD 1945 itu sendiri
membuat perubahan besar pada pengaturan kehidupan kenegaraan
kita. Yang menjadi dasar dari RUU ini saja misalnya semula hanya
sebuah ayat pada Pasal 23 UUO 1945, namun melalui perubahan itu
menjadi sebuah bab tersendiri, yakni BAB VIII A yang terdiri dari 3
Pasal, yakni Pasal 23 E, Pasal 23 F, dan Pasal 23 G.
Melalui perubahan UUD itulah antara lain yang menyebabkan
pada perubahan pengaturan Kekuasaan Kehakiman yang membuat
lembaga peradilan berada pada "satu atap". Kini saatnya pula kita
perlu mengatur pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab
keuangan negara dibawah "satu atap" sesuai dengan bunyi Pasal 23 E
ayat (1) : Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan
negara diadakan _satu Sadan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan
mandiri.
Tentang lingkup pemeriksaan itu telah kita jabarkan didalam
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 2, yang secara singkat
meliputi APBN, APBD, dan kekayaan negara/daerah yang dipisahkan
(yang dikelola BUMN dan BUMD). Luasnya lingkup ini sejalan pula
derigan bunyi Pasal 23 G ayat (1) UUD 1945, yakni BPK
berkedudukan di lbukota Negara dan memiliki perwakilan di setiap
Provinsi. Artinya pemeriksaan keuangan negara/daerah kelak
dilakukan secara menyeluruh.
Yang menyangkut Bank Indonesia tampaknya tidak ada persoalan
karena sudah diatur melalui Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
Akan tetapi yang menyangkut keuangan negara yang dipisahkan,
agaknya terjadi perbedaan pendapat. Meskipun diatas telah diuraikan,
ARSIP
DPR
pemeriksaan pen9elolaan dan tanggungjawab keuangan negara itu
pada prinsipnya rnencakup semua unsur keuangan negara (tanpa
kecuali) namun kenyataan membuktikan telah lahir undang-undang
yang mengatur pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh
akuntan publik (KAP). Karena itulah disepakati jalan keluar (setidaknya
sampai saat ini) bahwa hasil pemeriksaan oleh akuntan publik itu
harus diserahkan kepada BPK untuk dapat dievaluasi dan sekaligus
dipublikasikan. Jika sekiranya dianggap perlu, dengan persetujuan
lembaga perwakilan, dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dengan
tujuan tertentu.
Saudara Ketua Sidang yang tehormat,
Saudara Menkeu RI selaku wakil Pemerintah yang terhormat,
Sidang yang Mulia dan hadirin yang terhormat.
Dengan demikian, maka prinsip-prinsip pemeriksaan pengelolaan
dan tanggungjawab keuangan negara (yang tanpa terkecuali itu) dapat
diterapkan, dan itu berada dibawah kendali Sadan Pemeriksa
Keuangan. Memang sesuai dengan Pasal 58 Undang-undang Nomor 1
Tahun 2004 f.entang Perbendaharaan Negara, dilingkungan
pemerintah dapat dibentuk pengendalian intern yang diatur melalui
peraturan pemerintah. Tapi sebagaimana juga pemahamannya yang
intern - dimana keuangan negara itu dikelola - dan sejalan pula
dengan pengalarnan kita dimasa lalu yang menyebabkan terjadinya
duplikasi pemeriksaan (walau dibawah istilah pengawasan) serta
banyaknya unsur-unsur pemeriksaan, maka hendaknya
penyelenggaraannya harus sejalan dengan semangat yang akan
dibangun oleh Undang-Undang Dasar. 4
ARSIP
DPR
Prinsip dasar seperti ini sesungguhnya amat perlu kita perhatikan
di Dewan Perwakilan Rakyat ini. Dengan sikap seperti itu pula kita
dapat mengendalikan diri untuk tidak terlalu banyak membantuk
l<omisi atau Lembaga lain - yang dibentuk atas dasar Undang-undang
(yang disusun bersama antara Presiden dengan DPR) - yang pada
dasarnya sudah tercakup didalam tugas-tugas pemeriksaan keuangan
negara yang ingin kita bangun sebagaimana yang kami paparkan
diatas.
Karena itulah, segala tugas pemeriksaan pengelolaan dan
tanggungjawab keuangan negara itu amat erat kaitannya dengan
tugas dan tanggungjawab DPR. Sebagaimana yang diatur didalam
undang-undang yang segera kita sahkan ini, bahwa hasil pemeriksaan
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara itu diserahkan
kepada DPR, DPD, dan DPRD untuk ditindaklanjuti. Artinya, muara
dari hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan
negara itu adalah lembaga perwakilan, yang tak lain dari DPR, DPD
dan DPRD. Sesuai dengan fungsinya, DPR lah yang menyusun
legislasinya, DPR yang menyiapkan APBN, dan DPR pula yang
mengawasai pemerintah, termasuk didalam pengelolaan dan
tanggungjawab keuangan negara. DPR lah yang akan membangun
sistem pemeriksaan itu sendiri, DPR yang mengurangi anggarannya
ditahun berikutnya jika terlalu banyak yang bocor, dan DPR pula yang
mengawasi agar tidak (tidak terlalu banyak) mengalami kebocoran.
Yth. Saudara Pimpinan Sidang.
Yth. Saudara Menteri Keuangan, selaku Wakil Pemerintah.
Yth. Anggota Dewan yang kami muliakan, serta hadirin yang
berbahagia.
ARSIP
DPR
Dengan keran9ka pemikiran seperti itu, maka bersama ini kami
dari Fraksi Partai Golkar menyetujui RUU ini disahkan menjadi
Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab
Keuangan Negara.
Demikianlah pendapat akhir Fraksi kami ini. Semoga dengan
dibangunnya sistem pemeriksaan ini, maka pengelolaan dan
tanggungjawab keuangan negara itu dapat ber.ialan dengan baik,
sebagaimana tujuan utamanya, untuk meningkatkan sebesar-besarnya
kernakmuran rakyat
Sekian dan terima kasih.
Billahittaufiqwalhidayah,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Jakarta, 21 Juni 2004
Ors. H.
1Fraksi Partai Golongan Karya Dewa Perwakilan Rakyat ublik Indonesia
FRAKSI "6�\,0Nr;
-1 ' r .P
h d H � DPR .,,.,� amma atta, MBA Rf PllBUK INDDrn/SIAKetua
7
ah a Zain"! SH
Sekretaris
6
ARSIP
DPR
PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN
TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
JAKARTA, 21 JUNI 2004
ARSIP
DPR
FRAKSIPARTAIDEMOKRASIINDO�IAPERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLm INDO�IA Sekretarlat : MPR / DPR. RI, Nusantara I, Lantal VI, Auang 0608 -10, JI. Jend. Gato! Subroto, Jakarta 10270
fl (tY21) 575 6187,575 6100, 575 6162, Fax. 575 6188, 575 6181
PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB
KEUANGAN NEGARA
Disampaikan oleh : Matheos Pormes Anggota Nomor : A-199
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita sekalian.
Yang terhormat Saudara Ketua; , Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan beserta , jajarannya; ; Yang terhormat Saudara para anggota Dewan; ; Yang terhormat Saudara para Wartawan Media Cetak dan · Elektronik; dan· Hadirin yang kan1i muliakan.
MER DE KA !!!
Pertama-tama, marilah kita menyampaikan puji dan syukur
ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi rahmat
dan hidayah-Nya, dimana hari ini kita dapat menyelenggarakan
dan menghadiri Sidang Dewan yang mulia ini dalam rangka
menyampaikan Pendapat Akhir anggota Dewan melalui Fraksinya
masing-masing terhadap Rancangan Undang-Undang tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan Negara.
1
ARSIP
DPR
Keberhasilan penyelenggaraan pernerintahan negara dan
pembangunan nasional, dapat diwujudkan dengan pengelolaan
Keuangan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23E.
Dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, perlu
dikelola Keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparant dan
bertanggung jawab. Karena pengelolaan keuangan negara
meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan,
penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.
Selama ini pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab kcuangan negara masih berpedoman kepada
Instructive en Verdcre Bepalingen Voor de Algemene Rekenkemer
atau IAR (Staatsblad 1898 Nomor 9, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan staatsblad 1933 Nomor 320) dan Indische
Comptabaliteitswet (ICW), Staatsblad 1925 No1nor 448 jo.
Lembaran Negara 1968 Nomor 53. Dengan demikian Badan
Pemeriksaan Keuru1gan belum memiliki landasan operational
yang memadai dalatn pelaksanaan tugas Memeriksa Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Menyadari bahwa
pemeriksaan pengclolaan dan pertanggungjawaban keuangan
negara tersebut berhubungan erat dengan kepentingan dan
ruu/keuangan negara/2004 2
ARSIP
DPR
cemakn1uran seluruh rakyat, maka Fraksi PDI Pcrjuangan DPR
I dengan sungguh-sungguh 1nelibatkan diri dan mendukung
�epenuhnya upaya penyelesaian pembahasan RUU Pemeriksaan
/Pengclolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ini. I
Dalam pcrnbahasan RUU ini beberapa hal pokok yang
menjadi acuan utarna sesuai arnanat Undang-Undang Dasar
Negara Tahun 1945 dan ketentuan perundang-undangan tentang
Keuangan Negara 111engena.1 petneriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara, yaitu
1. Pasal 23 ayat 1 Undang -Undang Dasar Negara Tahun 1945
bahwa Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap
tahun dengan Undang-undang dan dilaksanakan secara
terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
kemakn1uran rakyat.
2. Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republ;ik
Indonesia Tahun 1945 bahwa untuk memeriksa pengelolaan
dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan
satu Badan Perneriksa J(euangan yang bebas dan mandiri.
3. Pasal 30 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa
Presiden rnenyampaikan pertanggungjatuaban APBN kepada
DPR berupa laporan keuangan yang telah diperi.kasa oleh
Badan Pemeriksa J(euangan.
1u/keuangan negara/2004 3
ARSIP
DPR
4. Pasal 31 Undang-undru1g Nomor 1 7 Tahun 2003 bahwa
Gubemur I Bupati/ Walikota menyampaikan
pertanggungjawaban APED berupa laporan keuangan yang
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
engan de1nikian ya11g 1nenjadi tugas utama Badan Pemeriksa
Keuangan adalah pe1neriksaan terhadap Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), agar dilaksanakan secara tertib, taat pada
peraturan pe1undang-undangan, efisien dan bertanggungjawab
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan cakupan
pemeriksaan 111eliputi seluruh unsur Keuangan Negara
sebagaimana dimaksud dalan1 Pasal 2 UU Nomor 17 tahun 2003
tentang Keuangan Negara.
Dalam hal cakupan pe1neriksaan BPK tersebut meliputi seluruh
unsur keuangan negara sebagaimru1a dimaksud, kesepakatan
semua Fraksi dan Pemerintah atas pembahasan serta
pendalaman materi RUU tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab · Keuangan Kegara dilaksanakan dengan
memperhatikan pemeriksaan yang diatur secara khusus dalam
ketentuan Undru1g-undru1g lainnya, seperti dalam hal BPK
nelaksanakan pemeriksaan terhadap Bank Indonesia, maka tata
:aranya dilaksanakan sesuai Undang-undang Bank Indonesia.
Sehubungan dengan itu BPK diberi: kewenangan pertama
nelakukan pen1eriksaan Keuangan atas laporan Keuangan
1u/keuangan negara/2004 4
ARSIP
DPR
emerintah Pusat dan Daerah, dengan memberikan pernyataan lingkat kewajaran informasi yang disajikan pemerintah, kedua
pemeriksaan kincrja atas aspek ckonomi dan efisiensi serta aspck efektifitas sebagairnana diamanatkan Pasal 23E UUD 1945 yang /�ertujuan untuk 111engidentifikasikan hal-hal yang menjadi perhatian legislatif, ketiga pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau khusus, diluar pemeriksaan Keuangan dan kinerja. Saudara Ketua; Saudara Menteri Keuangan, danSidang Dewan yang terbormat.
Setelah melewati jangka waktu yang cukup panjang dalam upaya pemerintah yang telah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia untuk menyusun Undang-Undang dibidang Keuangan Negara termasuk proses selama tiga tahun dalam masa persidangan DPR Rl periode 1999 - 2004.
Fraksi PDI Perjuangan meyakini dalam jangka waktu tersebut telah. mc1nberikan kesempatan bagi Dewan untuk mengakomodasikan berbagai perkembangan, tuntutan reformasi dalatn bidang keuangan, khususnya pemeriksaan pengelolaan dat1 pertanggungjawaban Keuangan Negara, dalam rangka menciptakan tertib dan disiplin pengelolaa11 Keuangan Negara yang berdampak pada pembangunat1 nasional.
Saudara Ketua; Saudara Menteri Keuangan, danSidang Dewan yang terhormat.
ruu/keuangan negara/2004 5
ARSIP
DPR
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
egara yang diatur dalatn Rangangar1 Undang-undang ini
eliputi :
Pengertian Pen1eriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab
Keuangan Negara;
Lingkup Pemeriksaan;
Pelaksanaan Pen1eriksaan;
4. Hasil Pemeriksaan dan tindak lanjut;
5. Pengenaan ganti ke1ugian negara
6. Ketentuan Pidana;
7. Ketentuan Peralihan dan Penutup
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara dimaksud dalatn UU 1n1 disebut sebagai berikut:
Pemeriksaan adala11 proses identifikasi 1nasalah, analisis dan
i evaluasi yang dilakukan secara in�ependen, objective, dan
profesional berdasarkan standar pen1eriksaan. Untuk menilai
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi
• mengenai pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.
Pengelolaan keseluruhan kegiatan pejabat pejabat pengelolaan
keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan wewenangnya,
yang meliputi perencaan pelaksanaan, pengawasan dan
pertanggungjawaban. Sedangkan Tanggung Jawab. Keuar1gan
Negara adal{ah kewajiban Pemerintal1 untuk melaksanakan
pengelolaan Keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan
ruu/keuangan negara/2004 6
ARSIP
DPR
erundang-unclangan. Efisiens, ekonomis, efektif, clan transparan
f<t;JJ--D/14-AIengan memperhatikan rasa r� dan kepatuhan.
Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa Pengelolaan dan
r angung Jawab Keuangan Negara oleh Pemcrintah dan Badan I
Pemeriksa Kcuangan yang baik akan mcnciptakan Clean
Government dan mcndorong tujuan bernegara untuk scbcsar
besarnya kc1nak1nuran rakyat.
Dalam rangka penyempurnaan clan peningkatan
pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara
yang tertib dan disiplin perlu diadakan peningkatan mutu bagi
. Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta rr1utu
aparat pemeriksa, sehingga tcrdapat kesamaan terhadap
kewajiban pemcrintah dalam pengelolaan dan tanggung jawab
Keuangan Negara clan kewajiban BPV �ebagai pemeriksaan
pengelolaan clan tanggung jawab Keuangan Negara clan pacla
gilirannya tidak perlu 1nelibatkan auditor eksternal.
Demikian pula Badan Pemeriksa Keuangan perlu
tnelakukan penataan standar pemeriksaan meliputi standar
umum, stanclar penyempurnaan pemeriksaan dan standar
pelaporan clalatn kcscluruhan kegiatan Keuangan Negara clan
wajib dipedomani pemeriksa. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat
bahwa tat-ipa stanclru· pemeriksaan, tidak akan tercipta kesamaan
dan kualitas pemeriksaan yang bertanggung jawab, demikian
juga efisiensi dan 1nanfaat.
ruu/keuangan negara/2004 7
ARSIP
DPR
Dilain pihak dala1n rangka penyelenggaraan sisten�
emeriksaan keuangan negara sesuai dengan bentuk negara
esatuan, maka Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan
anggung ,Jawab Keuangan Negara sangat diperlukan, terlebih
lagi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
dan Undang-Undang Non1or 1 Tahun 2004, yang antara lain
mengatur Pemerintah Pu.sat dan Daerah.
Oleh karena itu Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan agar
Rancangan Undang-undang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara ini segera direalisasikan,
sehingga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya terutama
untuk kepentingan masyarakat.
Berdasarkan pendapat, saran clan harapan seperti
dikemukal<:an diatas, dengan 1111. Fraksi PDI perJuangan
menyatakan dapat 1nenyetujui "RANCANGAN UNDANG-
UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN
TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA untuk disahkan
menjadi UNDANG�UNDANG".
•. Saudara Ketua; Saudara Menteri Keuangan, dan :Sidang Dewan yang terhormat.
Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi POI Perjuangan
erhadap Rancangan Undang-undang tentang Pemeriksaaan
engelolaan dan Tanggung J awab Keuangan Negara.
U/keuangan negara/2004 8
ARSIP
DPR
Atas segala perhatian dan kerjasruna semua pihak, kami
atas nama Fraksi PDI Perjua11gan mengucapkan terima kasih.
Wassalam u'alaikum warahmatullahi Wabataka tub
MERDEKA !!!
Jakarta, 21 Juni 2004
TJAHJO KUMOLO, SH
ufl<euangan negara/2004 9
ARSIP
DPR
' .
: -� , DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
� ;' ����! 1 . ���!!!A�AEl���!���!���r!�A���!� �"F ---=:<( Telp. (021) 575 5561 - 575 5562 - 575 5497 - 575 5498 - 575 5487 • Fax. (021) 575 5488
e-mail: [email protected]
PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPR-RI
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN
PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA
Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPR-RI, 21 Juni 2004 oleh Juru Bicara F-PPP: H.M.Danial Tandjung
Anggota DPR-RI No. A-08
Assalamualikum Wr Wb.
Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat, Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan beserta jajarannya, Yang terhormat rekan-rekan Anggota Dewan, Dan Hadirin yang berbahagia.
Pertama-tania marilah kita panjatkan puji dan syukur ke Hadirat
Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak, hidayah
dan inayah Nya kepada kita, sehingga pada hari ini, kita sekalian dapat
berkumpul untuk menunaikan tugas konstitusional dalam keadaan sehat
wal afiat. "Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu
tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Q.s an-Nahl: 18).
Tak lupa pula kita haturkan shalawat dan salam kepada junjungan
kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para
pengikutnya yang senantiasa selalu istiqomah dalam menjalankan ajaran
ajaran beliau.
Pimpinan Rapat yang Terhormat,
Upaya untuk menyusun undang-undang tentang pengelolaan
keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinya negara Republik
Indonesia. Namun demikian, sampai saat ini, upaya tersebut belum jua
ARSIP
DPR
2
menghasilkan peraturan perundangan dibidang keuangan negara untuk
menggantikan peraturan yang sudah ada. Sebelum disahkannya Undang
undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang
undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam
pelaksanaan keuangan negara masih menggunakan ketentuan
perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial
Hindia Belanda, harnpir seabad yang lalu, yaitu ICW Staatsblad 1925 No.
448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954
Nomor 6, 1955 Nomor 49, dan terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun
1968, yang ditetapkan pertamakali pada tahun 1864 dan mulai berlaku
pada tahun 1867 IBW Staatsblad 1927 No. 149 juncto Staatsblad 1936 NO.
445 dan RAB Staatsblad 1933 No. 381.
Sementara, dalam pelaksanaan pemeriksaan tanggung jawab
keuangan negara sampai saat ini masih digunakan IAR Staatsblad 1933
No. 320 dan juga ICW Staatsblad 1925 No. 448 juncto Lembaran Negara
1968 No.53. Rancangan Undang-undang tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang sedang kita
bahas saat ini adalah juga dalam rangka mengganti undang-undang
peninggalan pemerintah kolonial yang sudah tidak dapat lagi
mengakomodasikan berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem
kelembagaan negara dan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara.
Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,
Perjalanan tiga Rancangan undang-undang dibidang keuangan
negara tidaklah mudah dan lancar. Ketiga Rancangan Undang-undang
tersebut, diajukan ke DPR sebelum Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 diamandir. Oleh sebab itu dalam
pembahasannya, ketiga RUU tersebut harus selalu mengikuti dan
menyelaraskan aturan-aturan yang tertuang dalam pasal-pasalnya dengan
perubahan yang terjadi dalam UUD 1945. Disamping itu, ketika dimulainya
ARSIP
DPR
3
pembahasan ketiga RUU tersebut, kondisi social politik dan penataan
kelembagaan negara sedang berada dalam masa transisi. Dalam masa
transisi itu,telah terjadi pula perubahan pemerintahan dan kabinetnya.
Akhirnya, setelah rnelaui lima menteri keuangan, dua dari tiga Rancangan
Undang-undang dibidang keuangan negara telah disahkan menjadi
undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara.
Sementara itu, Rancangan Undang-undang tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sebagai bagian
terakhir dari 3 undang-undang paket dibidang keuangan negara, yang
aturan dalam pasal-pasalnya juga menyangkut peran lembaga negara
Sadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, telah selesai
pembahasannya clitingkat pansus, dan sekarang sedang kita bahas
bersama dalam Rapat Paripurna ini.
Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Menteri Kf�uangan, Dan Hadirin yang kami hormati,
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mencermati bahwa,
sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23E ayat (1) yang menyatakan
"Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan
negara diadakan satu Sadan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan
mandiri", maka pemeriksaan yang menjadi lingkup tug as BPK-RI adalah
pemeriksaan yang mencakup seluruh unsur keuangan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang
undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara. Dalam Pasal 1 dinyatakan
bahwa "Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang
dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun
berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut." Dan dalam Pasal 2 ditegaskan
ARSIP
DPR
I
4
bahwa "Keuangan Negara sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1,
meliputi:
a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan
uang, dan melakukan pinjaman;
b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum
pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. Penerimaan Neoara;
d. Pengeluaran Negara;
e. Penerimaan Daerah;
f. Pengeluaran Daerah;
g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh
pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak
lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang
dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas
yang diberikan pemerintah."
! Sedangkan, hal mengenai pemeriksaan pengelolaan danf
I tanggung jawab keuangan negara ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) RUU
I tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara yaitu "Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara yang dilakukan oleh BPK meliputi unsur keuangan negara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara.
I
Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) RUU tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan juga pengertian
keuangan negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-undang Nomor
17 tentang Keuangan Negara, maka Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK-RI) berwenang untuk melakukan pemeriksaan
terhadap semua kekayaan negara seperti yang disebutkan diatas. Melihat
ARSIP
DPR
5
:pgertian kekayaan negara yang luas tersebut, tentunya dalam aksanaannya, BPKRI harus memperhatikan ketentuan-ketentuan lain ;g berlaku dan kemungkinan pelaksanaan wewenangnya, misalnya ,:kah dimungkinkan bagi BPK-RI untuk melakukan pemeriksaan adap kekayaan negara yang berada di lembaga-lembaga internasional erti IMF? Atau dengan kata lain apakah BPKRI dimungkinkan untuk tciksanakan wewenangnya memeriksa lembaga internasional atau IMF ubungan dengan adanya kekayaan negara dilembaga tersebut?
Demikian pula halnya dengan kekayaan negara yang dipisahkan, yang berada dalam BUMN, terutama yang berbentuk PT
fseroan Terbatas) dan sudah go public. Sebagaimana kita ketahui a perusahaan negara yang berbentuk PT adalah tunduk terhadap ng-undang PT. Disini tentunya berlaku kaidah hukum "lex specialis
gat lex genera/is." yang mana dalam undang-undang PT diatur bahwa
',:
eriksaan terhadap PT dilakukan oleh akuntan publik. Namun demikian s diakui juga bahwa publik berhak untuk mengetahui segala aspek
:'.,
· .eluk beluk keuangan negara yang ada di Badan Usaha Milik Negara, N) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baik perusahaan,.but berbentuk perseroan, perusahaan publik, maupun perusahaansebagian besar sahamnya tidak dimiliki oleh negara lagi.
Atas dasar pertimbangan tersebut maka Pasal 3 RUU yang la satu rumusan, diubah sehingga menjadi dua ayat, yang mana ayat erbunyi sebagai berikut "Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh
· tan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan, laporan hasil�riksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan."
penjelasan Pasal 3 ayat 2 RUU dinyatakan bahwa "Penyampaian ,an hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat ini diperlukan agar qapat melakukan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan
kuntan pub/ik. Hasil pemeriksaan akuntan publik dan evaluasi
t se\an\u\w,ra d\samµa\\<.an a\en BPK \<.eµada \embaga ?eN-Ja\<.\\an, . �;��a �a�a\ �\\.\\\�o.�o."-�\:\ ����i..\ ��\\�o.\\ ����\\o.\\�o.\\\\"\o.:
ARSIP
DPR
6
Demikian pula halnya dengan pemeriksaan terhadap Bank Indonesia, yang mana perihal Bank Indonesia diatur dalam undangundang tersendiri. Khusus pelaksanaan pemeriksaan terhadap Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) RUU ini, maka
harus tetap memperhatikan ketentuan Pasal 6 huruf d Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan yang tata caranya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Bank Indonesia. Karena sebagaimana diketahui Bl adalah lembaga negara yang independen dan tidak mempunyai RUPS dan tanggungjawabnya langsung kepada DPR.
Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat. Setelah mencermati dan mengkaji RUU 1rn, maka dengan
mengucap Bismilahirrahmanirrahiim dan dengan bertawakal kepada Allah SWT, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui
\i Rancangan Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan ' ?1
1" Tanggung Jawab Keuangan Negara untuk ditetapkan menjadi �� f Undang-Undang. b.
i Saudara Pimpinan Rapat, t\,
� Saudara Menteri Keuangan beserta jajarannya, W. Rekan-Rekan Anggota Dewan,\;Dan Hadirin yang berbahagia.
" Bahwa keberhas,lan menyelesaikan pembahasan Rancangan �Undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab teuangan Negara adalah berkat adanya kerja keras dan saling pengertian ,,
'.;ari semua fraksi dan pemerintah termasuk BPK-RI dan Bl dan juga staf 0:\
,rcretariat pansus serta insane pers dari media cetak maupun elektronik.
;,an atas itu semua Fraksi PPP mengucapkan terimakasih.
i. Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan
�mbangunan. Semoga dengan ditetapkannya RUU ini menjadi undang-"'
@V,
dang yang melengkapi pengaturan dibidang keuangan negara,
arapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan
ARSIP
DPR
7
negara dapat lebih transparan dan akuntabel sehingga dengan demikian
good governance dalam pengelolaan keuangan negara dapat diwujudkan.
Semoga pula apa yang telah diupayakan oleh kita dicatat sebagai amal
sholeh di sisi Allah. Kepada saudara pimpinan rapat, saudara
menteriKeuangan beserta jajarannya, rekan-rekan anggota Dewan, dan
hadirin sekalian diucapkan terima kasih atas perhatian dan kesabarannya
dalam mendengarkan pendapat akhir fraksi kami.
Wabillahittaufiq wal hidayah Wassalamualaikum Wr Wb.
1 S25/PA PPTKN 2004 ARSIP
DPR
FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT : GEDUNG MPR / OPR-RI, NUSANTARA I LANTAI XVII KAMAR 1 709 JL. JEND GATOT SUBROTO, JAKARTA 10270
TELP 021 575 5623 - 575 5625 - 575 5626 · 575 5627 - 575 5628 FAX 021 - 5 75 5614 - 575 5624 E-MAIL : [email protected] PKB
-»teHtteta fa1t9 '8e1ta-i
PENDAPAT AKHIR
FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA DPR-RI
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN
DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA ---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
Disampaikan Oleh Juru Bicara FKB DPR-RI : HM. Muchtar Noerjaya, SE, Msi Anggota Nomor : A-454
Assalamu I
alaikum wr, wb.
Yang Terhormat Saudara Pimpinan Sidang Saudara Menteri Keuangan beserta seluruh jajarannya, Saudara-saudara Anggota Dewan dan hadirin yang terhormat.
Pertama-tama, Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada beliau Junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, shahabat dan pengikutnya yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran serta menegakkan keadilan di muka bumi ini. Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada saudara pimpinan atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan Pendapat Fraksi Kebangkitan Bangsa, atas Rancangan Undang-Undang ini.
Saudara Pimpinan Sidang, dan hadirin yang terhormat.
Di dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara, ada 2 (dua) Bab dalam UUD 1945 yang telah di amandeman yang dijadikan rujukan utama 1. Bab VIII hal Keuangan khususnya Pasal 23 Ayat (1), dimana disebutkan
bahwa APBN sebagai wujud dari Pengelo/aan Keuangan Negara ditetapkansetiap tahun dengan Undang-undang.
2. Bab VIII(A) tentang BPK, khususnya Pasal 23E Ayat (1), (2) dan (3) :(1) Untuk memeriksa pengelo/aan dan tanggungjawab keuangan negara
diadakan satu Sadan Pemeriksaan Keuangan yang bebas dan mandiri.
1
ARSIP
DPR
(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwaktlan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindak/anjuti oleh lembaga perwaktlandan/atau badan sesuai dengan Undang-undang.
RUU yang sedang kita bahas adalah merupakan Undang-undang yang mengatur lebih lanjut dari ketentuan Undang-undang Dasar sebagai landasan operasiona I.
Setelah mengalami penundaan beberapa kali pengesahan atas RUU ini, Akhirnya pada hari ini tanggal 21 Juni 2004, RUU tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara segera akan kita sahkan menjadi undang-undang, setelah melalui proses yang cukup panjang di dewan. Kami memahami keterlambatan pengesahan atas RUU ini, disebabkan beberapa subtansi pasal yang memerlukan pembahasan secara cermat dan hati-hati, dengan harapan di kemudian hari tidak terjadi adanya pasal yang multitafsir yang justru dapat menimbulkan masalah baru. Lebih dari itu, masalah Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara bukan hanya sekedar bagaimana pemeriksaan itu dapat dilakukan, tetapi bagaimana hasil pemeriksaan itu dapat ditindak lanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan lain sesuai dengan kewenangannya.
Disamping itu, di era reformasi yang serba transparan ini rakyat menuntut haknya agar pelaksanaan dan hasil pemeriksaan dapat diketahui dan terpublikasi ke tengah masyarakat. Sehingga masyarakat ikut mengontrol, mengawasi dan mengevaluasi penggunaan keuangan negara tersebut. Dengan demikian melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara bukan hanya sekedar untuk menjalankan tugas pemeriksaan semata, melainkan juga dalam rangka akuntabilitas publik atas keuangan negara yang selama ini terkesan tidak transparan.
Saudara Pimpinan Sidang, dan hadirin yang terhormat.
Fraksi Kebangkitan Bangsa memandang bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang selama ini sudah berjalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, masih terdapat kelemahankelemahan dalam struktur, sistem dan pengelolaannya. Terhadap sistem misalnya belum adanya perangkat dan landasan hukum yang kuat sekaligus sebagai payung hukum yang mengatur tentang operasionalisasinya. Keberadaan BPK yang diatur dalam undang-undang Nomor : 5 tahun 1973, masih belum memiliki landasan operasional yang memadai dalam melaksanakan tugasanya untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tangungjawab keuangan negara.
2
ARSIP
DPR
Untuk itu, UncJansi-undang tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam rangka rnelakukan pengelolaan keuangan nagera secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transaparan dan berianggungjawab, tentunya dengan mernperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Dalam pengelolaan organisasi-organisasi modern, pemeriksaan (audit) diyakini sebagai kebutuhan, dan bukan semata-mata kewajiban yakni untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan programprogramnya, dan untuk melacak indikasi adanya penyimpangan dalam proses rnanajemen. Dengan demikian pemeriksaan adalah kebutuhan manajernen dalam rangka peningkatan kinerja, terlebih lagi dalam konteks pengelolaan keuangan negara yang sangat kompleks, maka menurut Fraksi kami pemeriksaan janganlah ditempatkan hanya semata-mata untuk memenuhi kewajiban konstitusi rnelainka harus berorientasi kepada peningkatan kinerja pernerintahan dalam r·angka mewujudkan Good Corporate Governance dan Clean Goverrnance.
Maka Fraksi kami nienyarnbut baik selesainya undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, yang telah mengatur tentang lingkup perneriksaan, standar pemeriksaan, kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan, akses pemeriksaan, kewenangan dan tinclak lanjut hasil pemeriksaan. Beberapa hal tersebut merupakan sesuatu yang baru dan merupakan langkah maju dalarn sistern pemeriksaan keuangan negara kita.
Saudara Pimpinan sidang dan hadirin yang terhormat,
Sesuai dengan ketetapan UUD 1945, dimana pemeriksaan yang menjadi tugas BPI< meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab mengenai keuangan negara, yang mencakup seluruh unsur keuangan negara. Sehubungan dengan hal itu, dalam Undang-undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ini telah diatur tiga kewenangan jenis pemeriksaan yang dilakukan BPI<, yaitu ;
1) Perneriksaan keuangan (akan rnenghasilakan opini),2) Pemeriksaan kinerja (akan menghasilkan temuan dan rekomendasi)3) Pemeriksaan de11gan tujuan tertentu (akan menghasilkan kesimpulan)
Bagairnana dengan pelaksanaan pemeriksaan ?, ada terobosan yang cukup berani dalam RUU ini terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan, karena BPK memiliki kebebasan dc1n kemandirian. BPK bebas menentukan obyek yang akan diperiksa, bebas rnenentukan waktu serta metode pemeriksaan. Sedangkan dari sisi kemandirian BPK, mencakup ketersediaan SOM, anggaran dan sarana pendukun9 lainnya yang memadai. Dan lebih penting lagi BPK diberi kewenangan untuk rnendapatkan data, dokumen dan keterangan dari pihak yang diperiksa.
3
ARSIP
DPR
Terhadap hasil pemeriksaan BPK telah diatur tentang "demokratisasi" yang cukup baik dalam RUU ini, karena yang telah diperiksa telah diberi ruang dan kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan atas hasil pemeriksaan. Hal ini menurut fraksi kami sangat penting, sehingga tidak ada kesan adanya pemaksaan (tindakan sepihak) atas pemeriksaan tanpa ada penjelasan dari yang diperiksa. Sedangkan setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan ke lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Sikap seperti ini adalal1 sikap yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui dan memahami latar belakang, proses dan tindak lanjut kasus tersebut.
Lebih penting lagi dalam undang-undang ini mengatur tentang tindak lanjut hasil temuan BPK, dimana pejabat wajib menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Dan BPK akan memantau pelaksanaan tindak lanjut tersebut. Dan bagi pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menindak lanjuti, maka akan di kenai sanksi administratif serta dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta).
Hal inilah salah satu mengapa RUU ini memiliki nilai positif dan selangkah lebih maju, karena dengan sanksi tersebut, maka setiap instansi atau lembaga yang mendapat rekomendasi dari BPK akan bersikap sungguhsungguh, tidak main-main dan lebih serius untuk menindak lanjutinya, karena ada sanksi tersebut. Dan hal ini yang akan mendorong setiap kasus yang sudah dilakukan pemeriksaan tidak akan mandeg dan "ngendon" di tengah jalan. Akhirnya mampu melakukan pemberantasan praktek KKN dan mampu mewujudkan Good corporate governance yang bebas dari praktek korupsi. Namun demikian ada beberapa hal yang diberi catatan kritis
1. Mengenai lingkup pemeriksaan, di dalam Pasal 3 RUU ini BPK berwenangmelakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangannegara yang meliputi seluruh aspek keungan negara sebagaimana diaturdalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Sesuai dengan sernangat pembahasan dalam Pansus yang bertugasmembahas RUU ini, bahwa pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK yang diaturdalam RUU ini harus tetap memperhatikan Undang-undang lain yangselama ini telah mengatur secara spesifik (Lex Specialis) mengenaipemeriksaan oleh BPK terhadap Lemabaga-lembaga tertentu, sebagaicontoh dapat disebutkan antara lain UU No. 3 Tahun 2004 tentang BankIndonesia, UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU No. 8 Tahun 1995tentang Pasar Modal, UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatasdan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
2. Tentang pelaksanaan fungsi Quasi Yudicial, dalam rangka melakukanpemeriksaan menurut RUU ini BPK dapat meminta dokumen, mengaksessemua data, melakukan penyegelan, meminta keterangan, merekamdan/atau mengambil sample. Khusus mengenai pemanggilan di dalampenjelasan pasal ini disebutkan bahwa tata cara pemanggilan diatur oleh
4
ARSIP
DPR
·I .
BPI< setelah konsult;-1si clengan Pemerintah. Fraksi kami menghimbau agar dalam pengaturan tata cara pemanggilan BPK benar-benar niemperhatikan peraturan perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan . kewenangan penyidikan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini penting dicatat agar pemanggilan oleh BPK terhadap orang yang diperiksa tidak tumpang tindih dengan fungsi penyidikan oleh aparat penegak hukum dan tidak pula melanggar HAM.
Saudara Pimpinan Sidang, saudara Menteri Keuangan Saudara-saudara Anggota Dewan dan Hadirin yang terhormat.
Demikian Pendapat Akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa, dengan mempertimbangakan proses pembahasan yang sudah kita laksanakan, · akhirnya dengan memohon Ridlo Allah SWT dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan 1rn Fraksi Kebangkitan Bangsa menyatakan persetujuannya atas Rancangan Undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara untuk dapat disahkan dan ditetapkan menjadi Undang-undang.
.
Untuk itu, perkenankanlah Fraksi kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang dalam kepada seluruh anggota Pansus dan pemerintah yang telah mengakomodir usulan Fraksi kami. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada seluruh rakyat -
Indonesia yang tetap konsisten untuk mengawal dan memberikan masukan, aspirasi dan dorongan terhadap pembahasan RUU ini. Mudah-mudahan RUU yang akan kita sahkan menjadi undang-undang ini kelak benar-benar menjadi Undang-undang yang sesuai dengan harapan kita semua.
Akhirnya atas perhatian para anggota Dewan, saudara Menteri Keuangan yang mewakili pemerintah serta staf, para rekan wartawan dan hadirin kami mcngucapkan terima kasih.
W.11/ahu/ Muwaffiq Illa Aquan1it Thorieq,H':lssalamu'alaikun1 Wr. Wb.
5
Jakarta, 21 Juni 2004
ARSIP
DPR
PENDAPAT AKHIR FRAKSI REFORMASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN
TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
Dibacakan : H. Tb. Soenmandjaja SD Nomor Anggota : A- 271
ARSIP
DPR
FRAKSI REFORMASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
G d N lsonflirn I Lnntai 20 Ruang 2009, JI. Jend. Ga tot Subroto, Senayan - Jakarta 10270c ung 1. "
• r r '@d 'd Telp. (021) 5755810, 5755812 Faks. (021) 575581 t, 5755800 e-mail: re ormas1 pr.go.I
PENDAPAT AKHIR FRAKSI REFORMASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN
TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
Dibacakan: H. Tb. Soenmandjaja SD Nomor Anggota: A- 271
Assalaamu'alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.
Alhamdulillahi robbil 'alamin. Segala puji nan tak henti dan seluruh
syukur yang tak terukur sepenuhnya kita persembahkan hanya kepada Allah
swt, Tuhan semesta c1lam, Yang Maha Bijaksana, dan Maha Adil.
Marilah mernohon ke hadirat-Nya agar kita senantiasa diberi petunjuk,
kemampuan, kekuatnn, dan perlindungan dalam mengemban amanah dan
tugas sebagai anggota legislatif demi kejayaan Bangsa dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diridlai Allah swt.
Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah melimpah ruah atasNabi Muhammad saw penghulu umat yang telah membimbing dan memberikanketeladanan dalam rnernimpin negara serta kehidupan yang agung dan lebih
bermartabat. Hal serupa, mudah-mudahan dianugerahkan pula kepadakeluarganya yang suci dan para sahabatnya yang mulia, serta bagi parapengikutnya hingga akhir zaman.
Pimpinan, Menteri Keuangan beserta jajaran, Sidang Dewan, dan hadirin yang kamihormati,
RUU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(PPT JKN) ini, merupakan salah satu dari paket RUU Keuangan Negara yang
diajukan pada 29 September 2000, tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang
yang telah disahkan terlebih dahulu yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, yang dengan tegas telah merekomendasikan
ARSIP
DPR
bahwa pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh satu badan pemeriksa
keuangan yang bebas dan mandiri, sebagai amanat Pasal 23E ayat (1) Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa:
"untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara
diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri".
Untuk mewujudkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan
mandiri, ideal kiranya jika peran, fungsi, dan tanggungjawab BPK sebagai
supreme audit institution memiliki hubungan dengan kebijakan pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya alam yang adil, pembiayaan keuangan publik dalam
negeri (local public finance) misalnya, obligasi negara (pusat dan daerah),
obligasi korporasi dan perbankan maupun pelaksanaan pnns1p
kepengurusan/pengelolaan pemerintah yang baik (good government dan good
governance), khususnya di bidang keuangan negara serta upaya pencegahan
dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dengan demikian ruang lingkup pemeriksaan BPK akan mencakup
pemeriksaan keuangan, pemeriksanaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan
tertentu. Sehingga dengan RUU ini diharapkan agar pemeriksaan pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara diatur secara tegas, benar, dan
profesional.
Dengan semangat memperluas dan memastikan ruang lingkup dan tata
laksana pemeriksaan yang menjadi tugas pokoknya, BPK ke depan harus lebih
meningkatkan koordinasi kebijakan institusi antarpenyelenggara negara yang
terkait, termasuk jalinan koordinasi kerja sinergi dengan institusi pemeriksa
internal pemerintah, sehingga pada gilirannya overlapping dan crossing
pemeriksaan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan negara atas objek
yang sama tidak terjadi.
Untuk mencapai ideal tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973
tentang BPK memerlukan penyesuian dengan dinamika sosial, korporasi,
keuangan, dan ketatanegaraan. Karena itu sejatinya RUU PPT JKN ini setelah
terlebih dahulu perbaikan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tersebut
disahkan.
2
ARSIP
DPR
Pimpinan, Menteri Knuangan besertajajaran, Sidang Dewan, dan hadirin yang kami hormati,
Dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan kemandirian dalam
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, RUU ini
harus memuat acuan-acuan konkret dalam penerapannya. Oleh karena itu,
Fraksi Reformasi in9in mengutarakan beberapa butir penting sebagai catatan
dalam pelaksanaan UU PPT JKN, yang sebahagian besarnya telah kami
sampaikan dalam PEmdangan Mini Fraksi Reformasi pada forum rapat Pansus
RUU PPT JKN, 9 Juni 2004 yakni:
Pertama, berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan seperti yang
tertuang dalam pasal 10 RUU ini, BPK diberikan kewenangan meminta dokumen
yang wajib disampaikan oleh 13emerilmaB-R dalam rangka pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Bahkan pemeriksa
diberikan kewenangan untuk mendapatkan dan mengakses semua data yang
disimpan di berbagai media, aset, lokasi dan segala jenis barang atau dokumen
dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi obyek pemeriksaan
atau entitas lain yang dipandang perlu. Selanjutnya pemeriksa diberi
kewenangan untuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang,
dan dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan
berlangsung.
Berkaitan dengan kewenangan tersebut, Fraksi Reformasi mengingatkan
dan meminta agar wewenang pemeriksaan bisa pula dialamatkan pada rekanan
kerja (rekanan proyek) dari instansi/badan pemerintah yang menggunakan uang
negara. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa kebocoran keuangan
negara juga disebabkan oleh penyelewengan yang dilakukan oleh rekanan dari
instansi/badan yang bersangkutan.
Kedua, berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan terutama
pemeriksaan kinerja yang diuraikan dalam pasal 17 ayat (4), Fraksi Reformasi
mengingatkan agar BPK tidak saja melakukan pelaporan hasil pemeriksaan
kepada DPR/DPD/DPRD, tapi juga BPK harus senantiasa bekerja sama untuk
melakukan tabayyun (check and recheck) pemeriksaan terutama dengan pihak
3
ARSIP
DPR
DPRD sesuai dengan tingkat kewenangannya sehingga hasil pemeriksaan
kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang valid
dan optimal.
Kami setuju jika DPRD diberikan kewenangan meminta BPK untuk
menjelaskan dan melakukan pemeriksaan lanjutan. Sehingga jika ada hal-hal
khusus sehingga yang perlu segera dilakukan pemeriksanaan DPRD dapat
meminta BPK.
Ketiga, mengingat ruang lingkup kerja dan tata laksana kerja yang
semakin luas yang akan dihadapi BPK nanti dalam pemeriksaan pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara, Fraksi Reformasi mengusulkan agar
optimalisasi profesionalisme personel serta kelembagaan dan organisasi BPK
harus segera dibenahi. Kami setuju jika penerapan "sistem satu pintu" dalam
hal penerimaan tenaga pemeriksa, pengembangan sistem pendidikan profesi
berkelanjutan, dan bekerja sama dengan perguruan tinggi serta organisasi
organisasi profesional di dalam dan di luar negeri guna mengoptimalkan
pemanfaatan dan pengintegrasian hasil kerja profesional dengan fungsi BPK.
Kempat, merujuk masukan dari BPK bahwa dalam pelaksanaan
pemeriksaan BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh
aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), Fraksi Reformasi sepakat agar
ditetapkan adanya keharusan bagi APIP untuk menyampaikan semua hasil
pemeriksaannya kepada BPK secara berkala dan komprehensif atau atas
permintaan BPK. H::11 ini penting bagi BPK untuk dapat mendeteksi sistem
pengendalian intern yang dianggap lemah yang secara potensial berdampak
pada kewajaran laporan keuangan dan tingkat efektivitas, efisiensi, dan
ekonomis.
Keli ma, semangat implementasi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang ini
yang menyatakan bahwa, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, hendaknya secara taat asas
4
ARSIP
DPR
menjunjung pengecualian yang diterapkan atas Bank Indonesia, sebagaimana
diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara: "tidak termasuk kewenangan di bidang moneter,
yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur
dengan Undang-Undang". Pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang
Bank Indonesia: "Badan Perneriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan
khusus terhadap Bank Indonesia atas perrnintaan Dewan Perwakilan Rakyat
apabila diperlukan". Dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank
Indonesia:
1. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun
anggaran, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan laporan
keuangan tahunan Bank Indonesia.
2. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 selesai disusun, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan
tersebut kepada Badan Perneriksa Keuangan untuk dimulai pemeriksaan.
3. Selarnbat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak pemeriksaan
sebagaimana dirnaksud pada ayat 2, Badan Pemeriksa Keuangan
menyampaikan l;:1poran hasil pemeriksaan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.
4. Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank
Indonesia kepada publik melalui media massa.
Pimpinan, Menteri Keuangan besertajajaran, Sidang Dewan, dan hadirin yang kami
hormati,
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dengan bertawakkal kepada
Allah swt seraya mengucapkan BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, Fraksi
Reformasi dapat MENYETUJUI Rancangan Undang-Undang Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ini untuk
segera disahkan sebagai Undang-Undang.
5
ARSIP
DPR
Fraksi Reformasi berharap hendaknya Undang-Undang ini benar-benar
mencerminkan kepastian hukum dan transparansi. Beberapa pemikiran di atas
merupakan upaya untuk turut membuat pengaturan sistem dan mekanisme
kerja pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang
benar-benar mencerrninkan profesionalitas dan kemandirian.
Terima kasih dan penghargaan yang tulus kami sampaikan khususnya
kepada Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus/Panitia Kerja/Tim Perumus/Tim
Sinkronisasi/Tim Kecil RUU ini, juga kepada Pemerintah yang dalam hal ini
diwakili oleh Menteri Keuangan beserta jajaran, Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia, Bank Indonesia, Sekretariat Jenderal DPR RI, serta pihak
lainnya yang tak dapat kami sebutkan satu per satu. Ucapan yang sama kami
haturkan pula kepada Sidang Dewan, insan pers dan media massa serta
hadirin yang terhormat.
Semoga presiasi ini dijadikan-Nya sebagai amal shalih dan karya imani
yang menjadi sumbangsih bagi pembangunan Bangsa dan Negara.
Atas khilaf dan kekurangan, kami memohon maaf.
Billahit taufiq wal hidayah. Wassalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 3 Jumadil Ula 142521 Juni2004
PIMPINAN FRAKSI REFORMASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Wakil KE?tua,
Cecep RuJ{mana
.--~----:----:�, ..... /�SI n_. \J','.", #"
D
'-<·�-�- ---...
-···,
.
:: ·. · Sekl'etaris,1/ ,.' ,(f>5{',,",\ '\ · ,
( <:, 1:··;, '! •', .' "'vl\· 'h
fl !).•, < • ·,1 ' I
! )>::.<· ), _i �
�\ �---"'<,;, 'L: ·,;_ // / '
�
����--:" . IV!. Wahyudi lndr jaya
6
ARSIP
DPR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT R.I.
FRAKSI TNI/POLRI
PENDAPAT AKHIR FRAKSI TNI/POLRI
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB
KEUANGAN NEGARA
JURU BICARA
MARSDA TNI KOESMADI, SE A-489
JAKARTA, '-1 JUNI 2004
ARSIP
DPR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT R.I.
FRAKSI TNI/POLRI
PENDAPAT AKHIR FRAKSI TNI/POLRI
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB
KEUANGAN NEGARA
Assalamu'alaikurn Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua.
Yth. Saudara Pirnpinan Sidang Yth. Saudara Menteri Keuangan beserta jajarannya. Yth. Para Anggota Dewan dan hadirin yang kami muliakan.
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala lirnpahan Rahrnat dan Karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat ikut menghadiri Sidang Paripurna DPR-RI dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
RU U ten tang Pemeriksaan Pengelolaan dan T anggungjawab Keuangan Negara merupakan Undang-undang ketiga di bidang Keuangan Negara yang keberadaannya sudah sangat segera diperlukan.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan negara diperlukan suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Agar tertib, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaannya, maka perlu diwujudkan suatu sistem, baik yang mengatur tentang pengelolaan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, maupun yang mengatur tentang penyimpanan
ARSIP
DPR
dan pembayaran serta pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD telah ditetapkan dalam Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara. Undangundang ini belum cukup untuk menjamin masalah keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD dapat berjalan tertib, aman dan berhasil mencapai sasaran karena itu perlu dilengkapi dengan undangundang yang mengatur tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab l\euangan Negara sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang tentang Pemeriksaan Keuangan Negara sebagaimana diamanatkan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 mengamanatkan; antara lain ayat (1) menyatakan : Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri.
Salah satu tujuan negara yang yang berkaitan dengan tugas BPK adalah terciptanya kesempurnaan pengelolaan keuangan Negara oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan mencapai tujuan nasional.
Para hadirin yang terhormat.
Fraksi TNI/Polri memahami bahwa Undang-undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara yang lahir sesudah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
!
bukan sebagai pelengkap keduanya. Oleh sebab itu kedudukan dan status Undang-undang Pemeriksaan Pengelolaan dan T anggungjawab Keuangan Negara setara dengan kedua Undang-undang tersebut diatas dan diharapkan dapat saling melengkapi.
2
ARSIP
DPR
Kelahiran Undang-undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara ini dilatar belakangi oleh
1. Semangat dan tujuan untuk menegakkan U U D Negara T ahun 1945secara konsisten dan konsekuen sebagai undang-undang tertinggidengan menetapkan peraturan perundang-undanganpelaksanaannya serta dilaksanakan secara terbuka danbertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pasal 33 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara menyatakan "pemeriksaan pengelolaan danpertanggungjawaban keuangan negara diatur dalam undang-undangtersendiri". Undang-undang sebagaimana dimaksud, untuk dasardan pedoman mendapatkan informasi apakah keuangan negaratelah dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturanperundang-undangan serta apakah penggunaan keuangan negaratelah dilakukan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Bahwa Undang-undang pemeriksaan pengelolaan danpertanggungjawaban keuangan negara, tidak terbatas memeriksapada keuangan negara saja tetapi pada hakekatnya meliputi seluruhkekayaan negara yang harus dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasakeadilan dan kepatutan.
Hadirin dan Anggota Dewan yang kami hormati.
Dari hasil pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Fraksi TNI/Polri mencermati hal-hal yang menonjol : agar dalam pelaksanaan pemeriksaan, tidak menimbulkan perbedaan pendapat1 atau penolakan dari obyek yang diperiksa, maka dasar Undang-undang sebagai payung masing-masing obyek yang diperiksa tersebut yang sudah lahir terlebih dahulu kiranya patut dipedomani antara lain
3
ARSIP
DPR
Atas dasar uraian tersebut diatas, Fraksi TNI/Polri menyatakan : "dapat menerima dan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara untuk disahkan menjadi Undang-undang".
Mengahiri Pendapat Akhir ini, Fraksi TNI/Polri menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh Fraksi dan kepada Pemerintah serta BPK atas kerjasamanya selama pembahasan naskah tersebut.
Demikian Pendapat Akhir Fraksi TNI/Polri, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian untuk kepentingan bangsa dan Negara.
Sekian dan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
5
Jakarta, JU Juni 2004 A.n. Fraksi TNI/Polri DPR-RI
pt;;��-Marsda TNI Koesmadi. SE
A-489AR
SIP DPR
FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Gedung DPR RI Lt. 21 di. Jend. Gatot Subroto - Jakarta 10270
Teip.5755858,5755899,5755900 Fax.5755859 e-mall: [email protected]
PENDAPAT AKI-UR
FRAKSI PART AI BULAN BINTANG TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PILMERIKSAAN TANGGUNG JA WAB KEUANGAN NEGARA
disampaikan oleh
MA WARDI ABDULLAH, SE, MM Anggota No.A-254
Pada
RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 21 Juni 2004
ARSIP
DPR
PENDAPAT AKHIR
FRAKSIPARTAIBULANBINTANG
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB
KEUANGAN NEGARA
Disampaikan oleh
Mawanli Abdullah, SE, MM - No. Anggota: A-254
Bismilla!zira!tmanirrahiem
Assalammu'alaikum 1Vr. 1Vb.
Sandara Pimpinan, Menteri Keuangan dan Sidang Dewan yang
tcrhormat,
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena
atas berkat limpahan rahmat clan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini
kita dapat menyelesaikan dan mengambil keputusan terhaclap Rancangan
Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggung Jawab
Keuangan Negara.
Saudara Pimpinan, IVIcnteri Keuangan clan Sidang Dewan yang
terhormat,
Untuk mewujudkan pcngelolaan keuangan Negara sesuai clengan
ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Pemcriksaan Keuangan Negara clan Unclang-Undang Nomor 1
ARSIP
DPR
tentang Perbendaharaan Negara, perlu clilakukan pemeriksaan oleh suatu
badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Hal ini sejalan dengan
amanat Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa; untuk memeriksa
pcngelolaan dan tanggungjawab tcntang kcuangan Negara diadakan satu
Badan Pemeriksa Kcuangan yang bebas clan mandiri.
Sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan yang menjadi tugas BPK
sebagaimana disebutkan di atas, maka dalam RUU ini, BPK antara lain
diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas 3 (tiga) jenis
pemeriksaan, yakni: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Pemeriksaan keuangan, merupakan pemeriksaan atas laporan
keuangan pemerintah, baik pusat rnaupun daerah, yakni pemeriksaan atas
laporan pertanggung1awaban keuangan tahunan sebagaimana diharuskan
penyajiannya oleh setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan
kementerian/lembaga, dan laporan pemcrintah daerah.
Pemeriksaan kine1ja, yakni pemeriksaan atas aspek ekonomi dan
efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek cfektivitas. Pemeriksaan kine1ja, yang
lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh lembaga pemeriksa
internal, juga akan dilakukan oleh lernbaga eksternal di lingkungan
pernerintahan. Ini dilakukan untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu
menjadi perhatian lembaga perwakilan dan pemerintah untuk diperbaiki dan
ditingkatkan, sehingga kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah/ daerah
ARSIP
DPR
disclenggarakan secara ckonomis dan cfisien serta memenuhi sasarannya
sccara efektif.
Pemerilcsaan dengan tzrjuan tertentu, adalah pemeriksaan yang
dilakukan dengan tujuan khusus, baik atas permintaan atau tanpa permintaan
dari lembaga perwakilan (DPR/DPD/DPRD). Termasuk dalam pemeriksaan
tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berhubungan
dengan kcuangan, clan pcrneriksaan investigatif dalam rangka
mengungkapkan kennmgkinan te1jadinya kerugian negara/daerah.
Fraksi PBB rnemberi dukungan bahwa, pelaksanaan pemeriksaan
sebagaimana dimaksuclkan di atas harus didasarkan pada suatu standar
pcmeriksaan pemerintalrnn. Standar mana harus disusun oleh BPK dengan
mengacu pada praktek umum di lingkungan profesi auditing secara
internasional. Dan yang lebih penting adalah sebelum standar dimaksud
ditetapkan, BPK perlu mengkonsulitasikannya dengan pihak pemerintah
serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan (audit).
Saudara Pimpinan, 1'1cntcd Kcuangan dan Sidang Dewan yang
tcrhormat,
Dalam melaksanakan pemeriksaan, Fraksi Partai Bulan Bintang
sepakat, agar kepada BPK diberi kebebasan, kewenangan dan kemandirian
secara penuh tanpa adanya intervensi pihak lain, mulai dari tahap
perencanaan, penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan, sampai pada tahap
pelaporan hasil pemcriksaan. Hal tersebut sejalan dengan bunyi pasal 3 ayat
( 1) RUU Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggungjawab Keuangan Negara,
l
ARSIP
DPR
yang berbunyi "pcmerik.saan pcngelolaan dan tanggungjawab keuangan
negara yang dilakukan olch BPK meliputi seluruh unsur keuangan Negara
sebagaimana dimaksml clalam dalam Pasal 2 Undang-undang No. 17 Tahun
2003 tentang Keuangrn1 Negara. Di-sini, diakui adanya hak BPK untuk
memeriksa pengclolaan clan tanggungjawab, atas semua yang discbut oleh
pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003.
Fraksi PBB juga menyctujui isi Pasal 3 ayat (2) RUU ini, tentang
adanya "hale publik' untuk mcngctahui, apabila olch UU pemeriksaan
pcrusahaan Negara dilakukan oleh akuntan publik, maka laporan akuntan
tersebut harus dibuka untuk umum dengan menyampaikannya kepada BPK.
Oleh sebab itu, sinpapun yang memeriksa perusahaan Negara harus
mcnjadikan laporan akuntannya mcnjadi suatu dokumen yang bisa dibaca
oleh publik. Dengan kata lain, publik bisa mengetahui baik dari • BPK
maupun dari akuntan publik. Termasuk memberikan wewenang kepada BPK
untuk mengaudit ulang atas laporan yang disampaikan akuntan publik, jika
sekiranya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan standar audit yang berlaku.
Saudara Pimpinan, Mcntcri Kcuangan dan Sidang Dewan yang
tcrhormat,
Dalam rangka rnewujudkan perencanaan perneriksaan yang
konprehensif, BPK diberi kebebasan untuk dapat rnemanfaatkan hasil
pcmeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, mempcrhatikan masukan
dari lembaga perwakilan, serta dapat menerima informasi dari masyarakat,
termasuk dari lembaga penelitian. Disamping itu, dalam penyelengaraan
kegiatan pemcriksaan, kebebasan yang diberikan kepada BPK antara lain
ARSIP
DPR
meliputi kebebasan dalam mcnentukan waktu pelaksanaan dan metode
pcmeriksaan, termasuk metode pcmeriksaan yang bersifat investigatif.
Selanjutnya Fraksi PBB, selain menyetujui, agar BPK diberikan
kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak
yang diperiksa, juga menyepakati, agar kepada BPK diberikan kcsempatan
untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan
pejabat instansi yang dipcriksa, termasuk kewenangannya untuk melakukan
penyegelan apabila diperlukan.
Saudara Pimpinan, l\1enteri Keuangan dan Sidang Dewan yang
tcrhormat,
Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 63 ayat 3), maka Fraksi PBB
mcnyetujui agar undang-undang ini juga memuat peraturan lanjutan tentang
pcngenaan ganti kerugian Negara terhadap bendahara. Ditentukan bahwa
apabila dalam pcmeriksaannya BPK menemukan kerugian negara/daerah
akibat melawan lrnkum, BPK menerbitkan surat keputusan pengenaan ganti
kerugian Negara/daerah terhadap bendahara yang bersangkutan.
Akhirnya kami, Fraksi Partai Bulan Bintang menyetujui Rancangan
Undang-Undang ten1ang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara un1uk disahkan menjadi Undang-Undang.
ARSIP
DPR
'
,,,
Saudara Pimpinan, 1VIcnteri Kcuangan dan Sidang Dewan yang
tcrhormat,
Demikian Pemanclangan Umum Fraksi Partai Bulan Bintang terhadap
Rancangan Undang-Undang lcntang Pcmcriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Kcuangan Negara.
Atas perhatian Sidang Dewan, kami ucapkan tcrima ka�ih.
TVabillalzittaufiq wal Ifidaya!t.
1Vassalamu'alaikum 1Vr. TVb.
Ketua,
Jakarta, 21 Juni 2004
ARSIP
DPR
'
.
�:<:l'J, a
,.r}1.::Ji· __ ,1
.:s�sr� .. ".v::s.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA
(FKK I)
PENDAPAT AKHIR
FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA
ATAS
RANCANGAN UNDANG UNDANG
TENTANG
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG
JAWAB KEUANGAN NEGARA
JAKARTA, JUNI 2004
ARSIP
DPR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT R.I.
FRAKSI KKI
PENDAPAT AKHIR
FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA
ATAS
RANCANGAN UNDANG UNDANG
TENTANG
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN
TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
Disampaikan pada Sidang Paripurna DPR-RI Tanggal 21 Juni 2004
Juru Bicara : Ors. H.A. Hamid Mappa Anggota Nomor : A-279
Saudara Pil11pinan, para Anggota Dewan, Saudara Menteri Keuangan yang mewakili Pemerintah, beserta segenap jajarannya, Serta hadirin seka/ian yang kami muliakan,
Assalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera untuk kita sekalian
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa atas rahmat dan berkat-Nya, kita semua dapat
berkumpul bersama dalam pesidangan Dewan yang
terhormat ini.
ARSIP
DPR
Sidang Dewan yang kami muliakan,
Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia menyambut baik
selesainya pernbahasan Rancangan Undang Undang
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara ini. Rancangan Undang Undang ini
sebenarnya merupakan "satu paket" dengan Rancangan
Undang Undang tentang Keuangan Negara dan
Rancangan Undang Undang tentang Pembendaharaan
Negara yang sudah mulai dibahas sejak lebih dari 3
tahun yang lalu. Sungguhpun lam� pembahasannya,
namun akhirnya dapat juga kita selesaikan draft akhir
RUU yang sangat kita butuhkan kehadirannya saat ini,
yang merupakan bagian dari upaya reformasi dalam
, penyelenggaraan pemeriksaan keuangan negara.
Pada kesempatan ini Fraksi Kesatuan Kebangsaan
Indonesia menyampaikan penghargaan kepada semua
pihak yang telah ikut serta berperan dalam
menyelesaikan naskah akhir Rancangan Undang Undang
ini.
JUllko,,.,,..U1'11 fr•blllful f¥"'n'lfuna1t ,,,,,.,,tnlaa,. ](HJ.I 2
ARSIP
DPR
Sidang Dewan yang terhormat,
Berikut ini kami sampaikan beberapa catatan pemikiran
dan harapan dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan
Indonesia terhadap n1asalah Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yakni sebagai
berikut:
1. Dengan adanya UU ini diharapkan dapat lebih
memudahkan dan lebih mengefektifkan
pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara sehingga dapat
memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan
negara rnenjadi lebih baik dan produktif,
transparan dan akuntabel.
2. Kiranya dengan kedudukan dan peranan yang
lebih sesuai, lebih mandiri dan kuat ini, secara
signifikan dan proporsional, BPK dapat menjadi
ujung tombak bagi terwujudnya pengelolaan
pemerintahan yang bersih dan baik, clean
government and good governance secara nyata
dan terpertanggungjawabkan.
ARSIP
DPR
3. Semoga BPK tetap mampu meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas
pemeriksaan dan pengawasan baik ditingkat
pusat maupun daerah, serta konsisten dalam
menguji kesepadanan antara anggaran yang
telah disetujui oleh DPR/DPRD dengan
penggunaannya.
Sidang Dewan yang terhormat,
Berdasarkan pikiran dan pandangan di atas, Fraksi
Kesatuan Kebangsaan Indonesia menyatakan dapat
menerima naskah Rancangan Undang Undang tentang
·. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara serta setuju untuk ditetapkan
menjadi Undan{J Undang.
,1
ARSIP
DPR
Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Kesatuan
Kebangsaan Indonesia.
Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha
Penyayang senantiasa menyertai dan meridhoi kita
dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada kita
sekalian.
Sekian dan terima kasih.
Wassa/amu'alaikum Warrahmatul/ahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua.
FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA DPR-RI
Mengetahui : -�--'tr-dekreta ris,
·-=5�2z
..._�•
Juru Bicara, ARSIP
DPR
PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PEMERIKSMN PENGELOLMN DAN
TANGGUNGJAWABKEUANGANNEGARA
DIBACAKAN OLEH : DRS. H. ABDULLAH ALWAHDI
NOMOR ANGGOTA : A - 276
Jakarta, Juni 2004
ARSIP
DPR
PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN
TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
Dibacakan No. Anggota
:Ors. Abdullah AI-Wahdi : A-276
Saudara Pimpinan Sidang yang kami hormati,
Saudara Menteri Keuangan beserta jajarannya yang kami hormati,
Para Anggota Dewan yang kami hormati,
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
Alhamdufiflahi Rabbif 'Alamin. Pertama-tama perkenankanlah kami mengajak
kita semua untuk bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat
Allah SWT yang telah memberikan rahmat, inayah dan karunia-Nya kepada kita
semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti tugas
konstitusionaf kita yaitu Rapat Paripuma DPR-RI dalam rangka mendengarkan
Pendapat Akhir Fraksi--Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi
Besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan para
pengikutnya hingga akhir zaman. Amin Ya Rabbal 'Alamin.
Sidang Dewan Yang Mulia,
Krisis Ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, berikut dampak buruknya
yang belum dapat dipulihkan sampai sekarang, memaksa kepada seluruh
komponen bangsa untuk mengevaluasi atas pengelolaan negara dalam
keseluruhan aspek kHhidupan, baik itu hukum, politik, budaya, pertahanan
keamanan, maupun ekonomi.
l
ARSIP
DPR
Pada lingkup suprastruktur kenegaraan, kehendak untuk mengevaluasi atas
pengelolaan negara ini diekspresikan dengan munculnya aturan perundang-
undangan yang lama
karena sebelumnya
Perubahan perundang-undangan ini cukup mendasar
perubahan ini diawali dengan perubahan dan
penyempumaan dalam aturan-aturan konstitusi dalam bentuk amandemen atas
UUD 1945.
Dalam lingkup pengelolaan keuangan negara, kehendak untuk melakukan
perubahan atas cara-cara pengelolaan keuangan yang lama ditandai dengan
munculnya serangkaian undang-undang baru yaitu Undang-Undang No. 17/2003
tentang Keuangan Negara, UU No. 1 /2004 tentang Perbendaharaan Negara
dan RUU lainnya yaitu RUU tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara yang akan kita syahkan saat ini. Sebelumnya,
pengelolaan keuangan negara di Indonesia dilakukan berdasarkan lndische
Comptabiliteits Wet (ICW) tahun 1925. UU ini dirasakan tidak tepat lagi
dipergunakan sebagai dasar pengelolaan keuangan negara karena aturan
aturan yang ada dirasakan sangat terbatas dengan tugas-tugas yang terbatas
pula. Berdasarkan ICVV 1925, berikut perubahan kecil yang terjadi di dalamnya,
proses penganggaran lebih bertumpu dan diprioritaskan pada pelaksanaan
anggaran, daripada proses pertanggungjawaban dan transparansi anggaran.
Prinsip-prinsip dasar atas reformasi pengelolaan keuangan negara ini adalah
1. Pertanggungjawaban atas hasil kinerja kepada parlemen dan masyarakat.
2. Transparansi atas keseluruhan transaksi pemerintah.
3. Pemberdayaan manajer-manajer professional untuk mencapai hasil
kinerja terbaik.
4. Pemeriksaan oleh satu lembaga tinggi negara yang kuat, professional dan
independen, dengan menghapuskan duplikasi dalam fungsi-fungsi
pemeriksaan.
2
ARSIP
DPR
Sidang Dewan yang Berbahagia,
Untuk menciptnkan "good governance� dalam penyelenggaraan negara
dibutuhkan kerjasama dari semua lembaga kenegaraan. Salah satu pilar
penegakan "good governance" adalah efektifnya lernbaga audit khususnya
dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas. Secara historis, bangsa
Indonesia sebenamya telah memiliki Sadan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai
lembaga tinggi negara dan pemeriksa eksternal yang dibentuk sejak tahun 1947
berdasarkan amanat pasal 23 ayat (5) UUD 1945. Dalam kurun waktu 57 tahun
sampai saat ini, BPK telah melakukan pemeriksaan eksternal tanggung jawab
keuangan negara untuk memenuhi mandat konstitusi tersebut. Meskipun BPK
telah terlihat perannya akhir-akhir ini, namun BPK masih dikenal dan dicap oleh
masyarakat sebagai lembaga yang rnandul.
Secara perundang-undangan, BPK sebenamya merniliki status hukum
yang tinggi, karena tercantum dalam UUD 1945 dan perubahannya serta UU
tersendiri (UU No.5 Tahun 1973), sebagai "supreme audit institution8
• Namun,
kinerja kelembagaan belum menunjukkan hasil yang sepadan dengan statusnya.
Dalam hal ini, ukuran kinerja kelernbagaan yang digunakan adalah tidak ada
tindak lanjut (outcome and impact) dari hasil pemeriksaan BPK. Hasil audit
hanya sebatas catatan atau wacana dalarn media tetapi belurn memberikan
makna yang optimal dalam kehidupan bernegara ini. Input dan penggunaan
sumberdaya yang besar untuk melakukan audit pada akhirnya akan menjadi sia
sia.
Menurut Fraksi kami, pokok persoalan yang terdapat di BPK terletak pada
dua hal, yiatu (1) permasalahan internal BPK dan (2) lemahnya dukungan
ekstemal dalam rangka efektivitas hasil pemeriksaan BPK. Permasalahan
internal BPK terletak pada ketidakjelasan visi dan misi untuk melaksanakan
mandat konstitusi, peningkatan kinerja kelembagaan, peningkatan integritas dan
profesionalisme sumber daya manusia (SOM) dan kemandirian keuangan.
3
ARSIP
DPR
Pada pennasalahan kedua, temuan hasil pemeriksaan BPK idealnya dapat
ditindaklanjuti yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi secara langsung
dalam bentuk perbaikan manajemen atau sumbangan dalam evaluasi dan
perumusan kebijakan pemerintah. Dampak lanjutannya adafah terciptanya
tatanan "good governance" yang nyata dan bukan hanya dalam wacana.
Dengan demikian, audit dapat berperan dalam kebangkitan ekonomi yang harus
juga dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sidang Dewan yang kami horrnati,
Fraksi POU percaya dengan sepenuh hati bahwa untuk menciptakan
·good governance" di Indonesia memang bukan hanya tanggung jawab lembaga
audit seperti BPK, tetcipi juga melibatkan instansi penegak hukum yang lainnya,
termasuk juga di dalamnya DPR. Namun dengan status yang tinggi sudah
selayaknya BPK dapat menjadi leading institution dalam penerapan good
governance di Indonesia. Kebutuhan kita akan peran BPK yang kuat, jelas
sekali tercennin dalam pasal-pasal RUU ini. Jika hari ini kita sepakat
mengesahkan RUU ini menjadi UU, maka harapan kita bisa menjadi kenyataan,
yakni terwujudnya BPK sebagai lembaga pemeriksa yang kokoh dan berwibawa,
dan kita semua berharap kita bisa turut serta dalam perwujudan kondisi yang kita
inginkan tersebut.
Saudara Pimpinan Sidang Dewan yang kami hormati,
Untuk lebih menegaskan bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya
iklim Good Governance di Indonesia, BPK-RI berperan kunci sebagai mitra yang
independen bagi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. BPK-RI berperan
sebagai mitra pemerinlah dalam bentuk pelaksanaan tugas pemeriksaan atas
pengelolaan keuangan negara dan hasil pemeriksaan BPK-RI diserahkan ke
DPR, DPD, dan DPRD.
ARSIP
DPR
Atas temuan-temuan audit BPK-RI kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah
dan/atau lembaga yudikatif sesuai dengan dengan sifat temuan audit yang
dihasilkan.
Mengingat penorapan Good Governance melibatkan semua pihak, maka
BPK-RI harus berani berperan aktif melalui perubahan orientasi, baik internal
maupun eksternal. Aspek internal yang harus segera diperhatikan antara lain
yaitu penyempurnaan standar audit pemerintahan, penerapan kode etik
pemeriksaan, penetapan job description diantara para anggota BPK-RI dan staf
pendukung, penyempurnaan struktur organisasi BPK-RI dan perbaikan sistem
remunerasi, sedangkan aspek eksternal yang harus diperhatikan dan mendapat
prioritas yakni koordinasi dengan lembaga legislatif, yudikatif, IAI, pers dan
masyarakat serta lembaga pengawasan di BUMN, BUMD, BPKP dan Bawasda.
Saudara Pimpinan Sidang Dewan yang kami hormati,
Yang menjadi perhatian kita bersama, bahwa RUU ini titik beratnya
adalah mengatur kewenangan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara yan9 dilakukan oleh BPK-RI. Dengan cakupan kewenangan
pemeriksaan BPK-RI tmsebut meliputi keuangan negara sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dan dalam hal
BPK-RI melaksanakan pemeriksaan terhadap lembaga-lembaga lainya seperti
Bank Indonesia, tata cara pelaksanaannya harus dipertimbangkan dengan UU
yang berlaku pada institusi atau lembaga tersebut.
Dengan mendasarkan diri terhadap diskusi yang berkembang selama
dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, serta telah berusaha semaksimal
mungkin untuk memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara khususnya
dalam persoalan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara, maka dengan selalu memohon taufiq, hidayah dan inayah dari Allah
SWT,
5
ARSIP
DPR
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Perserikatan Daulatul
Ummah menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Undang-Undang
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,
untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang.
Pimpinan Sidang, Saudara Menteri, Para Anggota Dewan, dan
Hadirin yang kami hormati,
Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi POU. Atas perhatian dan kesabaran
Sidang Dewan yang terhormat, kami ucapkan banyak terima kasih.
Wallahul Muwafiq ila Aqwamit Thariq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
Ketua Fraksi,
\
�----
KH. Akhmad Sjatari No: A-277
Juru Bicara,
. //
�- ///
.
..
C/ors. Abdullah Al Wahdi No: A-276
6
ARSIP
DPR