TUGAS GSLC ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

RANGKUMANANTITRUST

Oleh :

Febya Edyna Yusuf – 1501171863

Kelas : 07 LB26

Ruang : 407

Jurusan Sistem Informasi dan ManagemenBina Nusantara University

Jakarta2014

BAB I

RANGKUMAN

“Antitrust” untuk istilah “anti monopoli” atau istilah “dominasi” yang dipakai masyarakat Eropa yang artinya juga sama dengan istilah “monopoli” .Selain itu terdapat istilah yang artinya hampir sama yaitu “kekuatan pasar”.

Latar belakang penyusunan undang-undang antimonopoli atau antitrust di Indonesia dikarenakan perjanjian yang dilakukan antara Dana Moneter Internasional (IMF) dengan pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 15 Januari 1998. Dalam perjanjian tersebut, IMF menyetujui pemberian bantuan keuangan kepada Negara Republik Indonesia sebesar US$ 43 miliar yang bertujuan untuk mengatasai krisis ekonomi, akan tetapi dengan syarat Indonesia melaksanakan reformasi ekonomi dan hukum ekonomi tertentu.

Tujuan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 berdasarkan Pasal 3

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional

2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha (kecil, menengah, besar)

3. Mencegah praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat

4. Efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha

Kaitan dengan Ilmu Ekonomi

1. Secara etimologi, ‘ekonomi’ berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos yang berarti aturan dalam Rumah Tangga (RT). ‘Aturan’ di sini berkaitan dengan menjaga keseimbangan antara pengeluaran (spending) dengan sumber daya.

2. Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana individu dan masyarakat mengalokasikan sumberdaya langka (scarce resources) yang diberikan oleh alam dan oleh generasi sebelumnya.

3. Jika dikaitkan dengan pengertian ilmu ekonomi, maka konsep aturan RT tersebut berkembang menjadi ilmu yang mengajarkan cara-cara bagaimana manusia berusaha memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas (unlimited needs) dengan sumber daya yang terbatas (limited resources).

Struktur Pasar

a. Pasar Persaingan Sempurna (Perfect Competition);

1. Jumlah perusahaan banyak dan kemampuan setiap perusahaan sangat kecil untuk mempengaruhi harga pasar, sehingga perusahaan hanya dapat menyesuaikan jumlah output agar mencapai laba maksimum.

2. Perusahaan hanya satu-satunya produsen (monopoli). Sehingga perusahaan dapat mempengaruhi harga dan jumlah output dalam pasar.

Karakteristik:

1. Banyak penjual dan pembeli

2. Produknya homogeny

3. Bebas masuk dan keluar pasar

4. Informasi sempurna

Dampak :Perusahaan di pasar tidak dapat menentukan harga sendiri.

b. Pasar Persaingan Monopolistis (Monopolistic Competition)

Struktur pasar yang memiliki kedekatan karakteristik dengan pasar persaingan sempurna. Namun setiap perusahaan di pasar tidak hanya menerima harga yang berlaku di pasar, melainkan mampu menentukan sendiri harga untuk setiap produk yang dihasilkan. Karena barangnya tidak homogen dan memproduksi sendiri barangnya sehingga memiliki karakteristik yang berbeda.

Karakteristiknya:

1. Banyak penjual

2. Produknya terdiferensiasi

3. bebas masuk dan keluar pasar

c. Pasar Oligopoli (Oligopoly);

Teori Oligopoli pertama kali diformalkan oleh Augustin Cournot pada tahun 1838 melalui karyanya “Researches sur les priciples mathematiques de la theorie des richesses”. 50 tahun kemudian, teori tersebut dibantah oleh Bertrand . Meskipun banyak dikritik, namun hingga kini teori Cournot tetap dianggap sebagai benchmark bagi teori oligopoli lainnya.

“harga tidak harus berada pada tingkat kompetisi ketika perusahaan di pasar lebih dari satu”.

Karakteristiknya:

1. Terdapat beberapa penjual

2. saling ketergantungan

d. Pasar Monopoli (Monopoly).

Bila hanya ada 1 produsen atau penjual (single firm) tanpa pesaing langsung atau tidak langsung, baik nyata maupun potensial. Output yang dihasilkan tidak mempunyai substitusi (no closed substitute) .

Perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999

1. Oligopoli (Pasal 4)

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”

2. Penetapan harga

a. Penetapan harga (Pasal 5);

Perusahaan dapat mengurangi tingkat persaingan yang berasal dari pesaing yang sudah ada maupun pesaing potensial yang baru akan bermain di pasar yang ditujukan untuk meningkatkan profit perusahaan.

b. Diskriminasi harga (Pasal 6);

Tindakan perusahaan menjual produk atau jasa yang sama dengan harga berbeda ke pembeli berbeda pada waktu yang hampir bersamaan.

c. Jual Rugi (Pasal 7);

Tindakan sebuah perusahaan untuk mengeluarkan pesaingnya dengan cara menetapkan harga di bawah biaya produksi.

d. Pengaturan Harga Jual Kembali (Pasal 8);

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan/atau

jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

2 resale price maintenance:

1. Penetapan harga maksimum --> tidak boleh menjual lebih mahal

2. Floor price --> tidak boleh menjual lebih murah

3. Pembagian wilayah (Pasal 9);

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.”

4. Pemboikotan (Pasal 10);

“Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri”

5. Kartel (Pasal 11);

Strategi yang diterapkan diantara pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka. Dengan asumsi jika produksi di dalam pasar dikurangi sedangkan permintaan terhadap produk di dalam pasar tetap, akan berakibat kepada naiknya harga ke tingkat yang lebih tinggi.Sebaliknya, jika di dalam pasar produk melimpah, akan berdampak terhadap penurunan harga produk di pasar. Oleh karena itu, pelaku usaha mencoba membentuk suatu kerjasama horizontal (pools) untuk menentukan harga dan jumlah produksi barang atau jasa.

6. Trust (Pasal 12);

Untuk dapat mengontrol produksi atau pemasaran produk di pasar ternyata para pelaku usaha tidak hanya cukup dengan membuat perjanjian kartel diantara mereka, tetapi mereka juga terkadang membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar (trust), dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya

7. Oligopsoni (Pasal 13) ;

merupakan bentuk suatu pasar yang di dominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas pembelian.“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”

8. Integrasi vertikal (Pasal 14);

Terjadi ketika satu perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain yang berada pada level yang berbeda dalam suatu proses produksi, sehingga membuat seolah-olah mereka merupakan satu perusahaan yang melakukan dua aktivitas yang berbeda tingkatannya pada satu proses produksi

9. Perjanjian Tertutup

a. exclusive distribution agreement (Pasal 15 ayat (1));

Pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima produk hanya akan memasok atau tidak memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu saja

b. tying agreement (Pasal 15 ayat (2));

Jika suatu perusahaan mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang berada pada level yang berbeda dengan mensyaratkan penjualan ataupun penyewaan suatu barang atau jasa hanya akan dilakukan apabila pembeli atau penyewa tersebut juga akan membeli atau menyewa barang lainnya

c. vertical agreement on discount (Pasal 15 ayat (3));

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari usaha pemasok:

1. Harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok atau;

2. Tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri (Pasal 16);

Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dapat dikatakan pasal ini mengatur suatu keadaan khusus apabila pelaku usaha di dalam negeri melakukan perjanjian dengan pihak pelaku usaha di luar negeri.

Pemberian pengecualian dalam Hukum Persaingan umumnya didasarkan pada beberapa pertimbangan oleh KPPU, antara lain:

a. Adanya instruksi atau perintah dari UUD;

b. Adanya instruksi atau perintah dari UU ataupun peraturan perundangan lainnya;

c. Instruksi atau pengaturan berdasarkan regulasi suatu badan administrasi

Komisi Pengawasan Persaingan UsahaKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Sanksi Administratif

Pasal 47

1. Penetapan pembatalan perjanjian (pasal 4 sampai pasal 13, Pasal 15 dan pasal 16, pasal 14, pasal 28)

2. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan tindakan

3. Penetapan pembayaran dan ganti rugi

4. Pengenaan Denda serendah-rendahnya 1 Milyar dan setinggi-tingginya 25 Milyar

Pidana Pokok

Pasal 48

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

(2)Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

(3)Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan

a. pencabutan izin usaha; atau

b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau

c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

BAB II

KASUS

NEW YORK, KOMPAS.com –

Bagi perusahaan besar seperti Danone SA dan Nestle SA, perkara dana mungkin bukan masalah utama, ketika ingin mengakuisisi unit nutrisi bayi Pfizer Inc bernilai 10 miliar dollar AS. Tapi keduanya dikabarkan tengah memutar otak agar tak melanggar urusan persaingan usaha dan monopoli. Seorang sumber mengatakan, Nestle mempertimbangkan membeli aset nutrisi anak Pfizer, lalu melakukan pelelangan lantaran posisinya terlalu dominan di pasar setelah akuisisi tersebut. Sedangkan sumber lain bilang, Danone kemungkinan akan menggabungkan penawaran dengan Mead Johnson Nutrition Co, lalu membagi jatah bisnis sesuai geografi atau merek.Danone dan Nestle, pemain bisnis makanan terbesar di Eropa, memang tengah mengincar bisnis nutrisi anak, yang pertumbuhannya pesat dan melampaui industri lain. Keduanya diperkirakan akan mengajukan rencana mereka pada Pfizer dalam beberapa pekan mendatang.Nantinya, setiap penawaran pembelian aset harus meminta izin regulator. Di tahap inilah, kesepakatan para pebisnis bisa rontok jika dinilai sebagai pemain potensial monopoli.

Di awal tahun ini, badan antitrust Eropa telah membatalkan niat merger operator bursa Jerman, yaitu Deutsche Boerse AG dengan NYSE Euronext. Selain itu, Departemen Kehakiman juga pernah menggugat akuisisi yang dilakukan AT&T Inc terhadap T-Mobile USA senilai  39 miliar dollar AS.

Pasar China

Sebagai perusahaan besar, Nestle akan berbenturan dengan kebijakan anti-monopoli di belasan negara. Sedangkan Danone menghadapinya di beberapa wilayah besar, termasuk Inggris.Salah seorang sumber itu bilang, kemungkinan besar rencana pembelian ini akan hangus di tangan Pemerintah China. Menurut laporan keuangan 2010, 29 persen pendapatan nutrisi bayi Pfizer datang dari China. Total pendapatan unit ini tahun lalu 2,14 miliar dollar AS.Andai transaksi terjadi, Nestle akan memegang 10 persen pasar susu formula di China, Danone menggenggam 17 persen, dan Mead Johnson paling besar yaitu 20 persen.Juru bicara Pfizer di New York, Joan Campion mengatakan, belum menetapkan keputusan apapun terkait bisnis nutrisi anak ini. Malah, produsen obat ini sedang mempertimbangkan cara melepas yang lain, termasuk pemisahan unit bisnis atau spin off.Kini beberapa perusahaan, salah satunya HJ Heinz Co bersiap menadah sebagian unit dari Nestle. Namun, Heinz, Danone dan Nestle enggan berkomentar. (Sanny Cicilia/Kontan)

BAB III

PEMBAHASAN KASUS

Yang dilakukan oleh perusahaan Danone dan Nestle dalam rencana melakukan akuisisi nutrisi bayi Pfizer Inc merupakan tindakan yang salah atau tidak benar yang melanggar UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Semestinya suatu perusahaan tidak boleh menguasai perusahaan lain secara penuh, karena dikhawatirkan jika perusahaan tersebut menguasai semua perusahaan diberbagai belahan dunia maka akan mengakibatkan kerugian diberbagai aspek seperti politik, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam. Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting dan dibutuhkan dalam setiap Negara agar hal-hal yang dikhawatirkan tidak menjadi kenyataan.

Hal-hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah kerugian di berbagai aspek antara lain:

1. Dari aspek politik , jika saham lebih banyak dikuasai oleh pemerintah maka pihak asing tidak bisa sewenang-wenang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan apabila suatu saat terjadi masalah antar negara.

2. Dari aspek Sumber Daya Manusia, dengan dikuasainya saham oleh pemerintah masalah pengadaan tenaga kerja atau karyawan akan dapat menambah terbukanya lowongan pekerjaan terutama untuk pekerja lokal yang kemudian dapat dimaksimalkan.

3. Dari aspek Sumber daya Alam, dengan dikuasainya saham oleh pemerintah akan meningkatkan sumber bahan dasar misalnya susu dapat diproduksi oleh negara sendiri dengan memperbanyak peternak local sehingga dapat menumbuhkan perekonomian rakyat.

Adanya peran dari setiap negara ataupun pemerintah sebagai regulator yang mampu mengatur segala kebijakan atas kebutuhan masyarakatnya dengan baik. Dalam hal ini negara dapat turut ambil andil dengan berupa memiliki saham suatu perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup orang banyak yang bisa dikuasai semaksimal mungkin diatas 50%, agar dalam tatanan kebijakan perusahaan tersebut pemerintah dapat memiliki kewenangan untuk mengatur berbagai hal menyangkut keberlangsungan perusahaan tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan kasus, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan secara tidak langsung Temasek terhadap Telkomsel dan Indosat selaku pelaku usaha dalam bidang telekomunikasi di Indonesia mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau usaha persaingan tidak sehat di industri telekomunikasi. Sehingga, KPPU melakukan kajian atas tindakan Temasek tersebut khususnya hubungan STT dengan Temasek yang menguasai 35% saham di PT Telkomsel. Salah satu kewenangan KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36 butir b dan l Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999): ”KPPU berwenang melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar undang-undang’.

Opsi tindak lanjut KPPU sesuai Pasal 47 ayat 2 huruf e UU No. 5/1999 adalah penetapan pembatalan atas pengambilalihan saham Indosat oleh Temasek. Selain itu, pelanggaran atas Pasal 28 juga diancam dengan pidana denda dan pidana tambahan sebagaimana dalam Pasal 48 ayat 1 jo Pasal 49 UU No. 5/1999 pidana denda minimal Rp. 25 milyar dan maksimal Rp. 100 milyar atau pidana kurungan pengganti denda maksimal 6 bulan dan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha atau larangan untuk menjadi direktur atau komisaris minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun atau penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. Oleh karena itu, pengambilalihan saham yang dilakukan Temasek melalui STT atas saham Indosat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat melanggar UU No. 5/1999 sehingga harus dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang itu. UU No. 5/1999

DAFTAR PUSTAKA

Munir Fuady , SH., M.H, LL.M Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung 2008

Elsi Kartika Sari, SH., M.H, Advendi Simangunsong, SH., MM, Hukum Dalam Ekonomi (Edisi II), Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta 2007

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Perjanjian yang Dilarang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (ON LINE) http://fikaamalia.wordpress.com/2011/04/11/perjanjian-yang-dilarang-anti-monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat/ , 19 Oktober 2014

Anti Monopoli Ganjal Danone dan Nestle (ON LINE) http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/02/20/1503448/Anti-Monopoli.Ganjal.Danone.dan.Nestle, 19 Oktober 2014

Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (ON LINE) http://setiawatiita.blogspot.com/2012/05/antimonopoli-dan-persaingan-usaha-tidak.html, 19 Oktober 2014

Kasus-kasus persaingan usaha di Amerika Serikat (US Antitrust) (ON LINE) http://kajian-indonesia.blogspot.com/2008/02/kasus-kasus-persaingan-usaha-di-amerika.html, 19 Oktober 2014