TUGAS GSLC ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

RANGKUMANCONSUMER LAW

Oleh :

Febya Edyna Yusuf – 1501171863

Kelas : 07 LB26

Ruang : 407

Jurusan Sistem Informasi dan ManagemenBina Nusantara University

Jakarta2014

BAB I

RANGKUMAN

Pasal 1 (2)

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan

Tujuan Perlindungan Konsumen

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari ekses negatif pemakaian barang dan jasa

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen

4. Menetakan istem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum

5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya konsumen

6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa.

Hak Konsumen

Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Kewajiban Konsumen

Pasal 5

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Prinsip2 tentang tanggung jawab dalam perlindungan konsumen yaitu  :

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (Fault liability)

Diatur pada pasal 1365 KUHPer (PMH = Perbuatan melawan hukum), Pasal 1367 KUHPer

Pembuktiannya  :-   PMH : a.    melanggar hak orang lain

b.    bertentangan dengan kewajiban hak c.    melanggar kesusilaan d.    pelanggaran kepatutan

-   Kerugian : a.    Materil b.    Imateril

-   Hubungan kausal : Sebab akibat-   Kesalahan : Dapat dipersalahkan

          Karena berdasarkan kesalahan maka ada beban pembuktian yaitu  : Yang diatur pada pasal 1865 KUHPer, Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg, dimana dijelaskan beban pembuktian ada pada pihak yang menggugat.

           Yang bisa dimintai pertanggung jawaban atas PMH adalah  :

Menurut Pasal 1367 a.    Pelaku/subjek b.    Atasan/yang diwakili-   Majikan-   Koorparasi

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (Presumtion of liability principle)

Artinya  :Dinyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, maksudnya pelaku usaha selalu dianggap bertanggung jawab terhadap konsumen pengecualiannya pelaku usaha akan tidak dinyatakan bertanggung jawab apabila dapat membuktikan, hal ini menganut adanya pembebanan pembuktian terbalik (OMKERING VAN BEWIKLAT)

Contoh pembuktian terbalik yaitu  :Pengangkutan udara-   pengangkut dilepaskan tanggung jawab apabila dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialami konsumenya diluar batas kemampuannya sebagai seorang pengangkut.-   Pengangkut dilepaskan tanggung jawabnya apabila dapat membuktikan bahwa kerugian dialami konsumennya (penumpang) akibat kesalahan/kelalaian konsumen itu sendiri.-   Pengangkut dilepaskan tanggung jawabnya apabila sudah berupaya untuk memperkecil kesalahannya

Pembuktian terbalik dapat dilihat dalam UUPK Pasal 19, 22, 23, 28

Hak Pelaku Usaha

Pasal 6

1. menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

2. mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

3. melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

4. rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 7

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Perbuatan Yang Dilarang Pelaku Usaha

Pasal 8

memproduksi barang:

1. Tidak sesuai peraturan perundang-undangan

2. tidak sesuai dengan hitungan (isi, jumlah, ukuran, takaran, dsb)

3. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan waktu penggunaan

4. tidak memproduksi secara 'halal' dan mencantumkan label 'halal'

5. tidak mencantumkan informasi, petunjuk penggunaan

Pasal 9

Mengiklankan yang tidak benar, berlebihan dan mengandung janji yang belum pasti

BAB II

KASUS

Rabu, 7 Juni 2006, obat anti-nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megarsari Makmur dinyatakan akan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif Propoxur dan Diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia, sementara yang di pabrik akan dimusnahkan. Sebelumnya Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi mendadak di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang menganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati dan kanker lambung.

HIT yang promosinya sebagai obat anti-nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan Propoxur tetapi juga Diklorvos (zat turunan Chlorine yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia). Obat anti-nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2,1 A (jenis semprot) dan HIT 17 L (cair isi ulang). Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megarsari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual dan muntah akibat keracunan, setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti-nyamuk HIT.

Masalah lain kemudian muncul. Timbul miskomunikasi antara Departemen Pertanian (Deptan), Departemen Kesehatan (Depkes), dan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Menurut UU, registrasi harus dilakukan di Depkes karena hal tersebut menjadi kewenangan Menteri Kesehatan. Namun menurut Keppres Pendirian BPOM, registrasi ini menjadi tanggung jawab BPOM.

Namun Kepala BPOM periode sebelumnya sempat mengungkapkan, semua obat nyamuk harus terdaftar (teregistrasi) di Depkes dan tidak lagi diawasi oleh BPOM. Ternyata pada kenyataanya, selama ini izin produksi obat anti-nyamuk dikeluarkan oleh Deptan. Deptan akan memberikan izin atas rekomendasi Komisi Pestisida. Jadi jelas terjadi tumpang tindih tugas dan kewenangan di antara instansi-instansi tersebut.

BAB III

PEMBAHASAN KASUS

Menurut Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kasus obat anit-nyamuk HIT tersebut menyalahi ketentuan. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dilangar oleh PT Megarsari Makmur sebagai produsen obat anti-nyamuk HIT :

1.    Pasal 4, hak konsumen adalah :

o   Ayat 1 : “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”

o   Ayat 3 : “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”

2.    Pasal 7, kewajiban pelaku usaha adalah :

o   Ayat 2 : “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”

3.    Pasal 8

o   Ayat 1 : “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”

o   Ayat 4 : “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran”

4.    Pasal 19

o   Ayat 1 : “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”

o   Ayat 2 : “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

o   Ayat 3 : “Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi”

Dikarenakan kasus ini sangat merugikan konsumen maka untuk menyelesaikan permasalahan pada kasus perlindungan konsumen dibagi menjadi dua cara yaitu:

1.    Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Penjelasan pasal 47 UU No.8/1999 menerangkan, bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.Alternatif dalam menyelesaikan sengketa adalah: Konsultasi,Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi

2.    Penyelesaian sengketa melalui pengadilan

Sengketa konsumen di sini dibatasi pada sengketa perdata. Masuknya sengketa atau perkara ke depan pengadilan bukanlah karena kegiatan sang hakim melainkan karena inisiatif dari pihak yang bersengketa dalam hal ini penggugat baik itu produsen ataupun konsumen. Pengadilan yang memberikan pemecahan atas hukum perdata yang tidak dapat bekerja di antara para pihak secara sukarela.

BAB IV

KESIMPULAN

Saat ini konsumen telah dilindungi dengan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga tidak perlu khawatir lagi apabila pada saat konsumen membeli dan menggunakan suatu barang merasakan dan mengalami dampak negatif akan produk tersebut.

Sebagai konsumen pun kita harus lebih teliti lagi dalam memilah milih barang/jasa yang ditawarkan dengan cara :

1. Kritis terhadap iklan dan promosi dan jangan mudah terbujuk.2. Teliti sebelum membeli.3. Biasakan belanja sesuai rencana.4. Memilih barang yang bermutu dan berstandar yang memenuhi aspek

keamanan, keselamatan,kenyamanan dan kesehatan.5. Membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.6. Perhatikan label, keterangan barang dan masa kadaluarsa.7. Jangan hanya tergiur karena murah. Murah bukan jaminan suatu produk

bagus.

DAFTAR PUSTAKA

Dasar Hukum Perlindungan Konsumen (ONLINE) http://naufalalfatih.wordpress.com/2012/10/10/dasar-hukum-perlindungan-konsumen/ , 19 Oktober 2014

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (ONLINE) http://unjalu.blogspot.com/2011/03/hukum-perlindungan-konsumen.html,19 Oktober 2014

Munir Fuady , SH., M.H, LL.M Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung 2008

Elsi Kartika Sari, SH., M.H, Advendi Simangunsong, SH., MM, Hukum Dalam Ekonomi (Edisi II), Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta 2007

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Paper Perlindungan Konsumen Dalam Kasus Obat Nyamuk Hit (ONLINE) http://prezi.com/oas7ycvtzpoe/paper-perlindungan-konsumen-dalam-kasus-obat-nyamuk-hit/ ,19 Oktober 2014