SAP PIAN 1I. Definisi Administrasi Stephen P. Robbins (1980)Administrasi is the universal process of efficiently getting activities completed with and through other Sondang Siagian (1985)Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya

II. Karakteristik Administrasi TUJUAN ORGANISASI PROSES PENCAPAIAN SECARA EFISIEN DAN EFEKTIF BERHUBUNGAN DENGAN LINGKUNGAN ORGANISASI DILAKSANAKAN OLEH DUA ATAU LEBIH ANGGOTA ORGANISASI (KELOMPOK) KERJASAMA KEPEMIMPINAN YANG MENGARAHKAN

III. Administrasi sebagai filosofiSecara philosophy, administrasi adalah suatu perilaku atau sikap ke arah aktivitas tertentu. Pelaksana administrasi yakni para administrator memiliki philosophy, yakni Nilai-nilai dan norma-norma tertentu yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tujuan organisasi. Nilai-nilai dan norma-norma dalam organisasi ditentukan oleh sistem nilai individual para anggota, mis. budaya, pendidikan, pengalaman, dll

IV. Determinan Pelaku Administrasi

V. Administrasi Sebagai IlmuINDIKATOR : SUATU KEBENARAN YANG SIFATNYA FUNDAMENTAL DAN UNIVERSAL ADA ANALISIS YANG BERSIFAT MENJELASKAN, PREDIKSI DAN PENGUKURAN DAPAT DIPELAJARI MELALUI METODE ILMIAH, YANG MELIPUTI PENGUMPULAN DATA, HIPOTESIS, DST MEMILIKI PRINSIP-PRINSIP DAN KONSEP-KONSEP ILMIAH

VI. Administrasi Sebagai Seni Kurang menekankan pada metode ilmiah, lebih mengutamakan fakta atau realitas apa yang terjadi Kompromi dengan situasi atau kondisi di mana administrasi dilaksanakan Berbagai design dan metode digunakan untuk mencapai tujuan yang terbaik Jika adminsitrasi sebagai ilmu mengutamakan apa teori yang tepat, maka sebagai seni mengutamakan bagaimana melaksanakan secara tepat.

VII. Administrasi Sebagai Profesi Memiliki nilai-nilai dan norma-norma profesional Memiliki kode etik profesional yang terkait dengan sanksi pelanggaran kode etik Bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayani Memiliki cara-cara atau metode yang bersifat profesional

VIII. AdministratorTHE TERM ADMINISTRATOR IS USED TO DESCRIBE A NUMBER OF DIFFERENT JOBS. THE TERM APPLIES TO THOSE WITH FORMAL DECISION-MAKING AUTHORITY-FROM THE PERSON AT THE TOP THE ORGANIZATION DOWN TO THE LOWEST LEVEL SUPERVISOR.

IX. Fungsi Administrasi Fungsi Perencanaan Fungsi Mengatur Fungsi Mengawasi / Mengendalikan Fungsi Memimpin

SAP PIAN 2I. Administrasi Secara Luas

II. MEMAHAMI ADMINISTRASI DENGAN LANDASAN FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN LANDASAN ONTOLOGISAdministrasi adalah obyek yang diamati dan ditelaah oleh manusia, bagaimana ujud administrasi secara hakiki ? LANDASAN EPISTEMOLOGISSebagai ilmu pengetahuan, administrasi memiliki metode tersendiri yang menghubungkan keingintahuan manusia LANDASAN AKSIOLOGISManfaat atau kegunaan ilmu administrasi dalam kehidupan manusia dan ruang lingkupnya.

III. Metode Administrasi1) METODE VALIDITAS DAN KEABSAHAN, UNTUK MENCARI KEBENARAN DALAM ADMINISTRASI (METHOD OF TENACITY) 2) METODE MEMBANGUN KEWENANGAN DALAM ORGANISASI, SEBAGAI KETEGASAN BERTINDAK (METHOD OF AUTHORITY) 3) METODE INTUISI, UNTUK MENCARI KEBENARAN MELALUI PERSEPSI YANG LAYAK DAN UMUM (METHOD OF INTUITION) 4) METODE ILMIAH/KEILMUAN, UNTUK MENCARI KEBENARAN MELALUI CARA-CARA ILMIAH (METHOD OF SCIENCE)

IV. Pengertian Ilmu AdministrasiIlmu administrasi adalah ilmu yang mempelajari keseluruhan dari proses organisasi dan ruang lingkupnya, termasuk di dalamnya manajemen, dan berbagai sistem yang terkait di dalamnya, untuk mencapai tujuan organisasi, baik organisasi publik maupun bisnis atau private.V. Pendekatan Administrasi Mikro :Konsep dan teori yang mempelajari administrasi dari aspek mikro (soft system) antara lain perilaku administrasi, mencakup nilai-nilai , norma-norma,sikap, persepsi, motivasi, dan pendekatan individual dan kelompok dalam organisasi publik maupun swasta/private Makro:Konsep dan Teori yang mempelajari administrasi dari aspek makro (hard system) antara lain, pengambilan keputusan, kebijakan publik, manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen perubahan, administrasi pembangunan, reformasi administrasi, birokrasi, dll

VI. Fokus dan Kajian Studi Ilmu Administrasi Sumber Daya Manusia Organisasi Manajemen, kepemimpinan, pengambilan keputusan, human relations dan organisasi seluruh bidang kehidupan baik bisnis maupun publik Bidang publik mencakup administrasi negara(termasuk instansi pemerintah, lembaga legislatif, badan peradilan, BUMN/D), dan administrasi lembaga non-pemerintah seperti yayasan, koperasi, rumah sakit, dsb. Bidang bisnis mencakup administrasi niaga termasuk lembaga-lembaga perekonomian, organisasi dunia usaha, budaya perusahaan,

VII. Aliran Pemikiran Dalam Ilmu AdministrasiAliranFokus UtamaTahunTokoh Utama

MANAJEMEN ILMIAH

Penggunaan metode ilmiah dan perencanaan secara rasional untuk mencapai tujuan dengan kinerja yang efisien dan efektif

1890-1920

Frederick W.Taylor Frank GilbertHenry GanttMax Weber

BIROKRASI

Birokrasi sebagai karakteristik struktur organisasi yang efisien

1890-1910

Max Weber

TEORI ADMINISTRASI MODERN

Pengidentifikasian berbagai prinsip administrasi untuk mencapai tujuan organisasi yang kompleks

1910-1930

Henri Fayol James D. MooneyLuther Gullick

TEORI HUMAN RELATION

Hubungan kerjasama individu-individu organisasi yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas tproduksi

1930-1940

Elton MayoFritz-Roethlisberger

TEORI-TEORI MOTIVASI

Meningkatkan motivasi dan produktivitas dengan memenuhi berbagai macam kebutuhan manusia

1940 -1960

Kurt lewin Rensis Likert Abraham MaslowChris Argyris

TEORI TOTAL QUALITY MANAGEMENT

Melembagakan komitmen budaya untuk perbaikan terus-menerus dan kepuasan pelanggan

1950 -1980

W.Edwards- DemingJoseph Juran

VIII. Sub-sub Disiplin Ilmu Administrasi TEORI ORGANISASI TEORI MANAJEMEN TEORI KEPEMIMPINAN TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN TEORI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA TEORI MANAJEMEN KEUANGAN TEORI MANAJEMEN MATERIIL/LOGISTIK TEORI ADMINISTRASI PERKANTORAN TEORI ETIKA ADMINISTRASI TEORI KEBIJAKAN PUBLIK TEORI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TEORI PERILAKU ADMINISTRASI

IX. Prinsip Manajemen (Fredirick Winslow Taylor) Metode terbaik untuk menjalankan pekerjaan adalah mengikuti prinsip-prinsip manajemen ilmiah. Individu terbaik dalam pekerjaan dapat diperoleh melalui pelatihan dan seleksi secara ilmiah Pendidikan dan pengembangan karyawan melalui pelatihan dan membayar mereka berbasis insentif, dan uang lelah produksi Kerjasama antara manajer-karyawan dengan cara memilih seorang manajer sesuai yang rencana, menyiapkan suatu pengawasan terhadap pekerjaan, dan para pekerja akan mengikuti arahan manajer

X. 14 Prinsip-prinsip Administrasi (Henri Fayol) Pembagian Tugas Wewenang Disiplin Kesatuan Komando Kesatuan dalam Pengarahan Operasi Kepentingan Individual di bawah Kepentingan Organisasi Imbalan Sentralisasi Hierarkhi Penempatan material dan orang harus dalam suatu tatanan yang sesuai Keadilan Stabilitas Staf Inisiatif Jiwa Korps

XI. Fungsi Organisasi (Henri Fayol) Fungsi teknis dan produksi Fungsi Komersial Fungsi keuangan Fungsi keamanan Fungsi akunting dan Statistik Fungsi manajmen: perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, koordinasi, pengawasan

XII. Prinsip Umum Organisasi (Luther Gullick) SATU PIMPINAN PUCUK KESATUAN KOMANDO STAFF PEMBAGIAN KERJA PENDELEGASIAN WEWENANG PERTANGGUNGJAWABAN RENTANG KENDALI

XIII. Birokrasi (Max Weber) Pembagian Kerja Seleksi dan Promosi berbasis sistem merit sesuai klasifikasi posisi Remunerasi Hirarkhi Kepatuhan pada wewenang yang melekat pada posisi atau jabatan Kejelasan rantai komando Formalisasi, mengutamakan aturan dan disiplin

XIV. Konsep Keterbatasan Rasionalitas (Herbert Simon)Realitas manusia administrasi berbeda dengan manusia ekonomi. Manusia administrasi menyadari adanya keterbatasan rasionalitas (bounded rationality) keilmuan, ketrampilan, sikap perilaku, sumber-sumber , dan ketidakpastian lingkungan, sehingga harus bekerja secara efisien.

XV. Penggolongan Ilmu Administrasi ADMINISTRASI NEGARA ADMINISTRASI BISNIS/SWASTA ADMINISTRASI INTERNASIONAL ADMINISTRASI SOSIAL

XVI. Ilmu Administrasi NegaraAdalah ilmu yang mempelajari semua proses, manajemen, organisasi dan individual (sebagai official) sehubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif, eksekutif dan peradilan. Definisi ini mencakup kegiatan formulasi, penetapan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. George J GordonPublic administration may be defined as all processes, organizations, and individuals (the later acting in official positions and roles) associated with carrying out laws and other rules adopted or issued by legislatures, executives, and courts.

XVII. Administrasi Negara dan Administrasi NiagaAdm. Negara (Publik) pendekatannya lebih makro tidak hanya tentang organization entity (wujud/keberadaan org) tetapi juga mencakup eksternalities yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan kepentingan masyarakat Adm. Privat (niaga) pendekatannya lebih mikro yaitu menurut kepentingan perusahaan sebagai suatu organisasi dan bermotif mencari keuntungan

XVIII. Administrasi Sebagai Suatu Sistem

SAP PIAN 3I. Definisi Administrasi NegaraDavid H Rosenbloom (1986)1. Public Administration is the action part of government , the means by which the purposes and goals of government are realized.2. Public administration as a fields mainly concerned with the means for implementing political values.3. Public administration: a) is a cooperative group effort in a public setting, b) covers all three branches executive, legislative, and judicials-there interrelationship. c) has an important role in the formulation of public policy , and is thus part of the political process. d) is different ways from private administration, and e) closely associated with numerous private group and individuals

II. Ruang Lingkup Administrasi Negara1. Administrasi negara dibedakan dari administrasi private, namun Adm.Neg dapat bekerja sama dengan Adm.Private, beberapa diantaranya erat kaitannya dengan adm.private.2. Adm.Neg ada karena melaksanakan tujuan negara 3. Adm.Neg menjalankan nilai-nilai politik4. Adm Neg. merupakan upaya kerjasama dalam kepentingan atau setting negara/publik 5. Kerjasama Adm.neg meliputi antar badan-badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.6. Adm.Neg turut berperan dalam formulasi kebijakan publik (adm neg bagian dari proses politik

III. Perbedaan Administrasi Negara dengan Administrasi NiagaAdministrasi NegaraAdministrasi Niaga

SCOPE NASIONAL/NEGARA SCOPE LEBIH SEMPIT

PENDEKATAN LEGAL, POLITIK DAN MANAJERIAL PENDEKATAN MANAJERIAL DAN PASAR

BUREAUCRACY PEMERINTAH BIROKRASI EFISIENSI

MONOPOLISTIK (TIDAK MENGENAL PERSAINGAN) PERSAINGAN TERBUKA

TUJUAN: KESEJAHTERAAN RAKYATTUJUAN : PROFIT DAN KESEJAHTERAAN INDIVIDU/KELOMPOKNYA

IV. Makna Publik dalam Administrasi Negara Contitutions Adm Neg patuh pada konstitusi dalam menjalankan kehendak rakyat (publik) The Public InterestKewajiban pemerintah adalah melaksanakan kehendak rakyat dan berbeda dengan adm privat The MarketAdm.neg erat kaitannya dengan market/pasar (public goods, private goods and mix goods SovereigntyAdm neg memiliki kewenangan dan kedaulatan baik dalam formulasi kebijakan maupun dalam implementasinya.

V. Pendekatan Manajemen dalam Administrasi Negara Pada pendekatan Adm.Neg dalam konsep managerial, menganggap bahwa adm. Neg sama dengan administrasi private dan merupakan the big business oleh karena itu dalam melaksanakan tujuannya juga harus mendasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai manajerial Struktur organisasinya the huge bureacracy namun diharapkan dapat bekerja secara efisien Budaya organisasi mengacu pada nilai-nilai individual impersonal view of individuals

VI. Pendekatan Politik dalam Administrasi Negara Pada pendekatan politik Adm.Neg menekankan pada nilai-nilai keterwakilan, akuntabilitas, dan political responsiveness melalui pejabat yang dipilih rakyat. Struktur nya lebih dekat pada nilai-nilai politik representativeness, responsivenes, dan akuntabilitas, dan bertentangan dengan nilai-nilai manajerial. Adm Neg dipandang kurang netral Lebih beriroentasi pada nilai-nilai kesamaan kelompok dari pada nilai-nilai individual

VII. Pendekatan Legal dalam Administrasi NegaraPendekatan ini muncul berdasarkan pandangan Frank Goodnow (1905) bahwa :1. Adanya prinsip-prinsip Hukum Administrasi (the administrative law) yang menjadi bagian dari hukum. Bekerjanya para administrator dan sifat legalitas badan-badan publik didasarkan pada legitimasi hukum, hal ini menandakan adanya prinsip-prinsip hukum administrasi 2. Adanya peradilan adm.neg. Peradilan adm neg tidak hanya berdampak pada prosedur legal, namun juga dalam pembuatan keputusan 3. Adanya hukum konstitutional yang menjadi dasar bagi implementasi adm neg.

VIII. Administrasi Negara-Keuangan Negara Adm Neg dalam menjalankan aktivitasnya di bid.pemerintahan, membutuhkan budget. Budget adalah sistem penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang disusun melalui proses politik Implikasi dari budget, adalah perlunya sistem keuangan negara yang mencakup public revenue &public expenditure Pada bagian ini terlihat kombinasi kerjasama antara adm.neg.- politik - ekonomi

IX. Apa Keuangan Negara Itu? Keuangan negara adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang proses kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi, terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran negara serta pengaruhnya terhadap perekonomian negara secara menyeluruh (Suparmoko, 1987) PUBLIC FINANCE IS A PART OF THE STUDY ECONOMICS PUBLIC FINANCE IS THE STUDY OF FINANCIAL ACTIVITIES OF GOVERNMENTS AND PUBLIC AUTHORITIES (ARONSON, 1990)

X. Cara Berpikir Keuangan Negara

XI. Administrasi Negara Keuangan Negara (Fungsi)1. Policy FormulationAdm.Neg berdasarkan kewenangannya turut dalam memformulasikan perencanaan aktivitas dan program-program pemerintah 2. FundingMerencanakan dan menggali sumber-sumber pembiayaan untuk program-program yang telah direncanakan 3. ExecutionMengimplementasikan proses keuangan negara hingga tujuan program-program tercapai 4. Control ing Pemeriksaan dan pengendalian keuangan negaraXII. SDM dalam Administrasi Negara Dalam menjalankan fungsinya, Adm.Neg membutuhkan SDM. Mereka juga disebut sebagai aparatur negara atau pemerintah Aparatur negara terikat secara legal administrasi dan bekerja dalam berbagai instansi pemerintah Proses kebutuhan aparatur negara dilaksanakan berdasarkan regulasi melalui analisis kebutuhan, rekruitmen, seleksi, pembinaan, pengukuran kinerja, remunerasi, dan promosi

XIII. Fungsi Administrasi dalam Pengelolaan Aparatur Negara Perkembangan Fungsi Administrasi dalam Pengelolaan Aparatur Negara :1. Actuating ( POAC)2. Commanding ( POCCC)3. Staffing and Directing (POSDCoRB)4. Motivating (POMC)5. Leading (POLC)

XIV. FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGELOLA PEGAWAI Sistem MSDM yang baik (rekruitmen, penempatan, pembinaan, pengukuran kinerja, remunerasi, promosi, dan pensiun berdasarkan sistem merit) Kepemimpinan yang transparan,adil, dan demokratis Budaya kerja yang kuat Komunikasi, Hubungan kerja dan koordinasi Keselamatan kerja Lingkungan kerja yang mendukung inisiatif dan perubahan Sistem Pengawasan

XV. CAKUPAN KHUSUS (SEMPIT) ADM.NEGARA Dalam praktiknya, adm negara eksis dalam organisasi atau Instansi pemerintah, seperti Kementerian/Lembaga Pemerintah, Badan-badan Pemerintahan, Sekretariat kepresidenan, DPR, BPK, MA, MK, DPRD, DPD, dll Manifestasi dari eksistensinya sebagian terlihat pada pekerjaan administratif (clerical work) baik dalam melayani kebutuhan pimpinan, organisasi (birokrasi) dan masyarakat. Beberapa diantaranya melayani kebutuhan publik atau public services

SAP PIAN 5I. Arti PolicyTerminologi policy digunakan dalam batasan pemerintah, politik dan administrasi negara untuk menggambarkan serangkaian aktivitas yang berbeda-beda seperti : - penetapan tujuan program pemerintah - pengaturan prioritas tujuan - Gambaran suatu perencanaan - pengambilan keputusan

II. Administrasi dan Kebijakan PublikDavid H Rosenbloom (1986) Public administration: a) is a cooperative group effort in a public setting, b) covers all three branches executive,legislative, and judicials-there interrelationship. c) has an important role in the formulation of public policy , and is thus part of the political process. d) is different ways from private administration, and e) closely associated with numerous private group and individuals

III. Pengertian Public Policy secara simpleSome scholars have simply understood policy to be whatever governments choose to do or not to do. Policy as a course of action (or inaction). Government also produce policies

IV. Pengertian Kebijakan PublikLowi and Ginsburg (1996, 607): public policy as an officially expressed intention backed by a sanction, which can be a reward or a punishment. As a course of action (or inaction), a public policy can take the form of a law, a rule, a statute, an edict, a regulation or an order.Naomi B Lynn (1987) Declarations of intent, a programme of goals and general rules covering future behavior to important government decisions, a selected line or course of action, the consequences of action or inaction and even all government action The word policy : the intentions declared by parties in an election

V. Model Kebijakan Publik I

VI. Model Kebijakan Publik II

Policy demands : semua permintaan yang datang baik dari dalam maupun dari luar lingkungan sistem politik Policy decisions/ decision process: kewenangan yang lebih dari sekedar keputusan rutin, melalui kewenangan politik Policy inputs : barang-jasa publik, regulasi, dll Policy outcomes (impacts) : konsekuensi atau hasil dari yang telah atau tidak dilakukan

SAP PIAN 61. Tahapan proses Kebijakan publik : Problem Identification Identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh negara atau pemerintah yang memerlukan pemecahan segera (demands) Masalah-masalah tersebut dapat berupa pelayanan publik, lingkungan hidup, kesejahteraan warga negara, keamanan, dll Aktor-aktor yang terlibat bervariasi antara lain pemerintah sendiri, partai politik, NGO/LSM, asosiasi kepentingan masyarakat, dll Formulation Merupakan proses perumusan kedalam suatu format kebijakan yang didahului dengan diskusi, perdebatan, rapat-rapat koordinasi, negosiasi, dan diakhiri dengan pengambilan keputusan untuk memilih alternatif terbaik Aktor aktor yang terlibat bervariasi tergantung pada level mana suatu kebijakan dibuat Legitimation Setelah pengambilan keputusan menetapkan alternatif terbaik , kebijakan publik harus memperoleh pengesahan atau legitimasi secara hukum publik. Aktor yang mengesahkan bervariasi, tergantung pada level mana kebijakn ditetapkan. Bila berbentuk UU, maka legitimasinya dari Parlemen dan Presiden. Application /Implementation Setelah kebijakan disyahkan, maka segera dapat diimplementasikan. Biasanya dibuatkan petunjuk pelaksanaannya (juklak) dan petunjuk teknisnya (juknis) agar mudah diimplementasikan. Aktor pelaksana adalah pihak eksekutif (dapat Menteri, Direktur Jenderal, Gubernur, Kepala Dinas, dsb) Evaluation Evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah suatu kebijakan implementasinya berjalan dengan baik atau tidak. Tanpa evaluasi, pemerintah tidak mengetahui apakah masalah berhasil dipecahkan atau tidak. Aktor-aktor yang terlibat, pemerintah sendiri, asosiasi masyarakat, NGO/LSM, Press, dan pemerhati kepentingan rakyat. 2. Hubungan Administrasi Negara dengan Kebijakan Publik

3. Tipologi Kebijakan Publik Semua Kebijakan publik seharusnya mengandung nilai-nilai yang dapat memaksa warga negara untuk menaatinya. Kebijakan publik juga harus mampu memperlihatkan adanya praktik kesejahteraan dan keadilan bagi warga negara, serta menjamin bahwa melalui kebijakan tsb, akan berjalan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut maka tipologi kebijakan publik adalah :1. Patronage (promotional)Kebijakan publik yang sekaligus menyediakan insentif untuk aktivitas inidividuals atau korporasi tanpa mengkaitkan dengan reward atau sanksi. Policy seperti ini ditujukan untuk memberikan motivasi bagi setiap usaha (contoh : subsidi, kontrak kerja, dan lisensi )2. Regulatory PoliciesKebijakan jenis ini bersifat pemerintah mengontrol dan mengarahkan semua aktivitas yang ada di masyarakat. Bila pada tipologi pertama pemerintah menggunakan carrots untuk memotivasi, maka pada jenis ini digunakan sticks siapa yang melanggar akan terkena sanksi. (coba berikan contohnya) 3. Redistributive Policies Kebijakan publik yang ditujukan untuk mengontrol keadaan masyarakat melalui pengelolaan ekonomi negara dan menggunakan menggunakan instrumen fiskal dan monetery policies. (contoh: kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan dana dari kenaikan tarif pajak tertentu, dll ) 4. Fiskal PolicyKebijakan publik menggunakan tarif pajak dan pengeluaran pemerintah, yang ditujukan untuk menanggulangi biaya permintaan barang-jasa publik (demands) yang diperlukan masyarakat.(contoh : untuk menstimulasi ekonomi, pemerintah dapat memotong tarif pajak, untuk meningkatkan demands/ mengurangi pengangguran, atau menciptakan lapangan kerja baru. contoh lain : untuk membatasi masuknya mobil mewah, pemerintah meningkatkan tarif mobil mewah, dsb)

SAP PIAN 71. Organisasi dalam Administrasi Negara Untuk mengatur dan mengorganisasikan aktivitasnya, Adm.Neg membutuhkan organisasi Administrasi berimplikasi pada adanya organisasi 2. Definisi OrganisasiRosenbloom (1986)Organisasi adalah unit sosial yang secara sengaja dibentuk dan ditata untuk mencapai tujuan. Di dalam nya terdapat :1. Division of work/labour/power2. Delegation of authority and responsibility3. Communication. Coordination, and relationship4. Structure5. Center of power to control6. Personnel

Hodge and Anthony (1988)Organisasi adalah sebuah sistem sosial di mana didalamnya terdapat berbagai hubungan kerjasama dan didesain secara khusus untuk mencapai baik tujuan individu maupun tujuan organisasi itu sendiri. Komponen nya :1. Lingkungan dan batas-batasnya 2. Adaptasi terhadap perubahan lingkungan 3. Pencapaian tujuan 4. Pembagian pekerjaan 5. Kompleksitas dan ukuran 6. Teknologi 7. Budaya 8. Desain struktur 9. Power dan authority 3. Birokrasi dalam Administrasi Negara Bureau : meja ; cratos : pemerintahan Birokrasi sinonim dengan organisasi modern Dalam Administrasi negara terdapat birokrasi lengkap dengan komponen-komponennya seperti struktur, authority, pembagian kerja, hubungan kerja, koordinasi, budaya kerja, dan tujuan yang hendak dicapainya. Birokrasi merupakan organisasi berskala besar 4. Tipe Ideal Birokrasi (Weber)1. Pembagian Kerja 2. Seleksi dan Promosi berbasis sistem merit sesuai klasifikasi posisi 3. Remunerasi 4. Hirarkhi 5. Kepatuhan pada wewenang yang melekat pada posisi atau jabatan 6. Kejelasan rantai komando 7. Formalisasi, mengutamakan aturan dan disiplin 5. Birokrasi Sebagai Model OrganisasiSecara prosedural dan formal : Birokrasi mengutamakan impersonalitas Formalization Centralization Rule Bound Disiplin tinggi 6. Dari segi hasil dan struktur birokrasi:1. Highly Efficiency2. Experties/Specialis 3. Powerfull 4. Ever-expanding5. Organisasi dengan skala besar

7. Dimana Saja Birokrasi Itu Ada?Di semua organisasi pada lembaga tinggi negara seperti eksekutif. Legislatif , yudikatif, dan organisasi publik lainnya (Non Departemental Organization, BUMN, dll)Karakteristiknya : Kompleksitas tinggi Sentralitas Formalization8. Peran dan Fungsi Birokrasi Implementasi kebijakan publik (menjalankan fungsi POSDCORB, dan sebagai agent of change) Perumusan Public Policy dan Regulasi Administrasi (supporting system, seperti kepegawaian, keuangan, rumahtangga, umum dll) Pelayanan publik 9. Kelemahan/Penyakit Birokrasi Hirarkhinya panjang,kompleks dan rigid Red tape (mengulang-ulang) In-efficiency Lack of proffesionalism (mediocrity) Paperwork Maximizing budget, dst KKN Kurang/tidak transparan