Rangkuman Pkn Kls 8 Semester 2 Bab Demokrasi

Embed Size (px)

Citation preview

  • 8/9/2019 Rangkuman Pkn Kls 8 Semester 2 Bab Demokrasi

    1/5

    RANGKUMAN PKN KLS 8 SEMESTER 2 BAB : DEMOKRASI

    1. Teori pemisahan kekuasaan yaitu :a. Teori Dwi-praja (oe! Soe"a#$o %a# Do##er&

    Dalam suatu negara ada dua lembaga pemegang kekuasaan, yaitu badan yang menetapkanberbagai kebijakan negara (policy making) dan badan yang mempunyai kekuasann untukmelaksanakan berbagai kebijakan yang telah dibuat (policy excekuting).

    '. Teori Tri-Praja (oe! Ari$o$ee) *o!# Lo+"e) Mo#$e,e&Dalam suatu negara ada 3 badan atau lembaga yang memegang kekuasaan. ketiga badantersebut adalah yang diserahi untuk merumuskan berbagai kebijakan yang akan dilaksanakan olepemerintah (badan legislati), badan yang diserahkan tugas untuk melaksanakan berbagai

    kebijakan yang telah dibuat oleh legislati (badan eksekuti), badan atau lembaga yang diserahkatugas untuk menga!asi pelaksanaan jalannya pemerintahan (yudikati atau badan yangmemegang kekuasaan kehakiman)

    +. Teori a$r-Praja (oe! /a# /oe# 0o1e#&"ekuasaan dalam suatu negara idealnya dipisahkan menjadi # lembaga, yaitu :

    a. $embaga eksekuti, lembaga yang menjalankan tugas%tugas pemerintahanb. $embaga kepolisian atau tugas polisisonil, yaitu bertugas memelihara ketentraman dan

    keamanann masyarakat, dalam upaya menga!asi pelaksanaan peraturan%peraturanperundang%undangan oleh indi&idu !arga negara

    c. $embaga yudikati, lembaga yang bertugas melaksanakan ungsi peradiland. $embaga eksekuti, lembaga yang melakanakan ungsi perundang%undangan

    d. Teori Pa#+a-Praja (oe! L3er& 'ah!a suatu negara, pemerintahan memilliki lima ungsi, yaitu ungsi perundang%undangan,,

    ungsi pelaksanaan, ungsi konsultati, ungsi peradilan dan ungsi kepolisian. ungsi lembaga konsultati adalah lembaga yang menberikan berbagai masukan kepada pihakeksekuti, baik diminta atau tidak diminta. selain itu lembaga ini juga sekaligus tempatberkonsultasi bagi eksekuti dalam menjalankan roda pemerintahan.

    e. Teori Sa$Praja (oe! 4irjo#o Projo%i"oro& 'ah!a dalam suatu negara kekuasaan harus dipisahkan menjadi lembaga, yaitu lembaga

    legislati, lembaga eksekuti, lembaga yudikati, lembaga kepolisian, lembaga konsultati, lembagakorekti.

    $embaga korekti adalah lembaga yang yang mengoreksi keterlaksanan program%programpembagunan yang telah digariskan oleh legislati.

    Di *ndonesia lembaga legislati (+-, D-), lembaga eksekuti (residen), lembaga yudikati(+ahkamah gung), lembaga konsultati (De!an pertimbangan gung), lembaga korekti ('adanemeriksa "euangan).

    /. embagian "ekuasaan +enurut 0ohn $ocke0ohn $ocke, dalam bukunya yang berjudul T!o Treaties o 2o&erment mengusulkan agar kekuasaandi dalam negara itu dibagi dalam organ%organ negara yang mempunyai ungsi yang berbeda%beda.+enurut beliau agar pemerintah tidak se!enang%!enang, maka harus ada pembedaan pemegangkekuasaan%kekuasaan ke dalam tiga macam kekuasaan,yaitu:1. "ekuasaan $egislati (membuat undang%undang)/. "ekuasaan 4ksekuti (melaksanakan undang%undang)3. "ekuasaaan ederati (melakukan hubungan diplomtik dengan negara%negara lain).endapat 0ohn $ocke inilah yang mendasari muncul teori pembagian kekuasaan sebagai gagasan a!auntuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan (absolut) dalam suatu negara.

    3. "onsep Trias olitica +ontes5uieu+enurut +ontes5uieu seorang pemikir berkebangsaan erancis mengemukakan teorinya yang disebutrias politica. Dalam bukunya yang berjudul $6esprit des $ois pada tahun 17#8 mena!arkan alternayang agak berbeda dari pendapat 0ohn $ocke. +enurut +ontes5uieu untuk tegaknya negara demokraperlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam 3 organ, yaitu:a) "ekuasaan $egislati (membuat undang%undang).b) "ekuasaan 4ksekuti (melaksanakan undang%undang).c) "ekuasaaan yudikati (mengadili bila terjadi pelanggaran atas undang%undang).

    #. erbedaan pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan :a. emisahan kekuasaan juga disebut dengan istilah trias politica adalah sebuah ide bah!a sebuah

    pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas,mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. emisahankekuasaan merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak adapenyelahgunaan kekuasaan, antara legislati, eksekuti dan yudikati emisahan kekuasaan jugamerupakan suatu prinsip normati&e bah!a kekuasaan%kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkankepada orang yang sama, untuk mencegah penyalahugunaan kekuasaan oleh pihak yangberkuasa. 9ontoh negara yang menerapkan pemisahan kekuasaan ini adalah merika erikat

  • 8/9/2019 Rangkuman Pkn Kls 8 Semester 2 Bab Demokrasi

    2/5

    b. emisahan kekuasaan berarti bah!a kekuasaan negara itu terpisah%pisah dalam beberapa bagianbaik mengenai orangnya maupun mengenai ungsinya. edangkan pembagian kekuasaan berartibah!a kekuasaan itu memang dibagi%dibagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. ;alini memba!a konsekuensi bah!a diantara bagian%bagian itu dimungkingkan adanya kerjasama.

    arlemen.d. residen tidak dapat dijatuhkan arlemen sebaliknya arlemen tidak dapat di bubarkan residen.e. +asa jabatan pemerintahan dapat ditentukan jangka !aktunya.

    7. iri 5 +iri Si$e3 Pe3eri#$a!a# Pare3e#$era. "ekuasaan pemerintahan terletak ditangan +b. "edudukan residen sebagai kepala negara yang tidak dapat diganggu gugatc. ara menteri> + bertanggungja!ab pada arlemend. "abinet> para menteri dapat dijatuhkan parlemen sebaliknya paelemen dapat dibubarkan oleh

    residen>kepala negarae. 0angka !aktu pemerintahan tidak dapat ditentukan. embentukan kabinet didasarkan pada kekuatan yang menguasai kursi arlemeng. ara anggota kabinet baik seluruhnya maupun sebagian merupakan anggota parlemen.

    8. engertian :

    a. ?oting @ emungutan suara untuk menentukan suatu pilihan, dengan mengambil hasilsuara terbanyak.

    b. klamasi @ pernyataan setuju secara lisan dari seluruh peserta rapat terhadap suatu ustanpa melalui pemungutan suara

    c. Aalk out @ suatu tindakan bagi seseorang >sekelompok orang yang meninggalkan suatuarena musya!arah>rapat yang akan >sedang berlangsung karena ketidak setujuan >proteatas keputusan yang di ambil oleh rapat >musya!arah.

    d. "uorum @ jumlah minimal dari peserta rapat >munsya!arah untuk mendapatkan suatukeputusan yang sah dan me!akili sebagai suatu keputusan bersama.

    e. $obbying @ suatu kegiatan dari orang%orang yang berusaha mempengaruhi orang lainuntuk suatu tujuan tertentu, baik itu sebuah lembaga pemerintahan maupun sebuahorganisasi tertentu.

    . +andataris +- @ tugas atau mandat dari +-B. Dalam pemerintahan demokrasi memiliki / aCas demokrasi, yaitu :

    a. danya pengakuan hak asasi manusiab. danya partisipasi rakyat dalam pemerintahan

    1. "ekuasaan presiden atau kepala negara tidak tak terbatas, artinya :"ekuasaan residen ada batasnya atau tidak absolut. ;asil mandemen EED 1B#3 (satu per tiga) dari pidana pokok. Terdapat pemberatan hukumanterhadap penanggungja!ab yang melakukan tindak pidana.

    d. 'erdasarkan asal 18 EE Fo. B Tahun 1BB8, setiap orang dengan kekerasan atau ancamankekerasan menghalang%halangi hak !arga negara untuk menyampaikan pendapat di mukaumum yang telah memenuhi ketentuan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun.

    18. Filai%nilai dasar demokrasi yaitu :.+enurut Iamroni (/1) :

    1. Toleransi/. Terbuka dalam berkomunikasi3. 'ebas mengemukakan dan menghormati perbedaan pendapat#. +emahami keanekaragaman dalam masyarakat

  • 8/9/2019 Rangkuman Pkn Kls 8 Semester 2 Bab Demokrasi

    5/5

    /. keputusan yang diambil harus memenuhi persyaratan rasionalitas dan logika yang berartimenuntut pendekatan ilmiah berdasarkan teori para ahli

    3. keputusan yang diambil dengan menggunakan pendekatan ilmiah digabung dengan daya pikyang kreati, ino&ati

    #. keputusan yang diambil harus bisa dilaksanakan