RAPAT KERJA DAERAH PENGADILAN TINGGI AGAMA pta- keputusan ketua pengadilan tinggi agama kendari nomor

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RAPAT KERJA DAERAH PENGADILAN TINGGI AGAMA pta- keputusan ketua pengadilan tinggi agama kendari...

RAPAT KERJA DAERAH

PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Dengan

JAJARAN PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH

PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

TAHUN 2013

Kolaka, 3 5 April 2013

KATA PENGANTAR

Pertama tama kami ucapkan selamat bertemu dalam Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama

Kendari dengan Pengadilan Agama Sewilayah Tinggi Agama Kendari di Hotel Sutan Raja Kolaka

Diterbitkannya buku panduan ini dimaksudkan untuk pedoman bagi para peserta dalam mengikuti

seluruh kegiatan Rapat Kerja Daerah dan diharapkan dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib ,

lancar, efekti dan efisien.

Hal ini dapat perhatian yang sungguh-sungguh dari seluruh peserta sehingga Rapat Kerja Daerah ini

dapat membuahkan hasil yang maksimal

Akhir kata kami ucapkan selamat mengikuti rapat Kerja Daerah tahun 2013 Dan semoga Allah memberi

bimbingan dan perlindungan pada kita semua

Kendari , April 2013

Panitia Pelaksana

Ttd

Drs Farid

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : W21-A/ SK. 34 / PL.07/II/2013

TENTANG

PENETAPAN PESERTA RAPAT KERJA DAERAH

DILINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

TAHUN ANGGARAN 2013

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Membaca : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor :W21-A/SK.03/OT.00/I/2013

Tanggal 8 Januari 2013 Perihal Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama

Kendari dengan Pengadilan Agama Sewilayah PTA kendari

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Tahun 2013 maka perlu menetapkan

tempat pelaksanaan dan Peserta Rapat Kerja Daerah dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama

Kendari.

2. bahwa untuk tertib penyelenggaraannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009

3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tetang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara

4. DIPA Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor : DIPA-005.01.2.576253/2013 Tanggal

5 Desember 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan Pengadilan

Agama se wlayah Pegadilan Tinggi Agama Kendari

Kedua : Rapat Kerja Daerah tersebut di selenggarakan di Kabupaten Kolaka pada tanggal 3 5 April 2013

Ketiga : Peserta Rapat Kerja Daerah diikuti oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Ketua,

Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama

Kendari

Keempat : Biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah tersebut dibebankan pada DIPA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari untuk Akomodasi dan transportasi peserta Daerah.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Kendari

Pada tanggal : 5 Pebruari 2013

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari,

Drs.H. Abdurrahman HAR.

NIP. 19500817 197603 1 006

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI NOMOR : W21-A/SK. 96/OT.00/I/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGARAH (STEERING COMMITTEE)

RAPAT KERJA DAERAH DENGAN PENGADILAN AGAMA

SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

TAHUN ANGGARAN 2013

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Rapat Kerja Daerah dengan Pengadilan Agama sewilayah

Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2013 dapat terlaksana dengan tertib

dan lancar perlu ditetapkan Panitia Pengarah (Steering Committee) Rapat Kerja Daerah

di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

b. bahwa pegawai yang nama dan jabatannya tersebut dalam surat keputusan ini dipandamg

cakap sebagai Panitia Pengarah (Steering Committee) dalam Rapat Kerja Daerah di

Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman;

2. Undang - Undang Nomor 1 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.;

3. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 072/KMA/SK/VI/2012

Tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional MARI Dengan Jajaran Pengadilan Tingkat

Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Panitia Pengarah (Steering Committee) Rapat Kerja Daerah Pengadilan agama

Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Drs. Aqshaa, MH

Sekretaris : Drs. Muh. Amir Razak, SH.,MH.

Anggota : 1. Drs. Dadi Suryadi, SH.,MH.

2. Drs. Abd. Rajab K, SH.,MH.

3. Drs. H. Muh Alwi Rahim,SH.,MH.

4. Drs. H. Suyanto T.N,SH.,MH.

5. Drs. H. Syadzali Musthofa, SH.

6. Drs. HD Tahyuddin, SH.,MH

7. Drs Izzuddin HM, SH.,MH.

8. Drs. Showan Shobar Suriawan

9. Drs. Sutoyo HS, SH

10. Drs. Subuki, MH.

11. Hj. St. Tawaningsih, SH.,MH.

12. Drs. H. Syarifuddin Syakur

13. Dra. Hj. Salmiah, SH.,MH.

Kedua : Panitia Pengarah (Steering Committee) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mempersiapkan bahan Rakerda yang akan dibahas

2. Membentuk Komisi-Komisi dalm pelaksanaan Rakerda

3. Menyimpulkan dan Merumuskan Hasil Sidang Pleno.

Ketiga : Semua biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi

Agama Kendari Tahun Anggaran 2013.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu

akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternayata

terdapat kekeliruan.

Kelima : Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari

Pada tanggal : 03 Januari 2013

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari,

Drs. H. Abdurrahman HAR, SH

Nip. 19500817 197603 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;

2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;

3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Jakarta;

4. Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI NOMOR : W21-A/SK.03 /OT.00/I/2013

TENTANG

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA ( ORGANIZING COMMITTEE)

RAPAT KERJA DAERAH DENGAN PENGADILAN AGAMA

SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

TAHUN ANGGARAN 2013

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Rapat Kerja Daerah dengan Pengadilan Agama sewilayah

Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2013 dapat terlaksana dengan tertib

dan lancar perlu ditetapkan Panitia Pelaksana (Organizing Committee) Rapat Kerja

Daerah di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

b. bahwa pegawai yang nama dan jabatannya tersebut dalam surat keputusan ini dipandamg

cakap sebagai Panitia Pelaksana (Organizing Committee) dalam Rapat Kerja Daerah di

Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman;

2. Undang - Undang Nomor 1 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.;

3. Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-

Undang Nomor : 50 Tahun 2009.

4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja

Negara.

Memperhatikan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 072/KMA/SK/VI/2012

Tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional MARI Dengan Jajaran Pengadilan Tingkat

Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Pa