Upload
others
View
20
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI
2 (DUA) TAHUN
PERCEPATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN DAS CITARUM
17 Oktober 2019
AGENDA
1. Penanganan Lahan Kritis di Hulu DAS Citarum
2. Penataan Karamba jaring Apung (KJA)
3. Penegakan Hukum
4. Penanganan Limbah Industri
5. Penanganan Sampah Domestik
6. Perubahan Perilaku dan Edukasi
7. Kesekretariatan
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
Pembahasan Perkembangan 6 Isu Utama (Quick Wins):
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
#1 Penanganan Lahan Kritis di Hulu DAS
Citarum
Luas Lahan Kritis dan Sangat Kritis di Hulu DAS Citarum: 77.037,36 terdiri dari
• Lahan Kritis di DALAM KAWASAN HUTAN : 15.355,64 Ha • Lahan Kritis di LUAR KAWASAN HUTAN : 61.701,72 Ha
• Luar Kawasan Hutan dari Total 61.701,72 Ha hanya 1700 Ha yang tanggung jawab PTPN VIII, sisanya adalah tanggung jawab Pemda/Pemprov dengan kemampuan maksimal hanya seluas 952.50 Ha/Tahun.
• Solusi yang diperlukan :
• Dishut Prov Jabar sampai akhir tahun akan melaksanakan identifikasi dan ground check kepemilikan lahan.
• Mendorong konsep Perhutanan Sosial dengan syarat harus menanam tanaman keras dilahan yang di pertanggungjawabkan
• Diperlukan terobosan untuk menambah kemampuan penanganan lahan kritis di tahun berikutnya dengan memanfaatkan dana desa, CSR, atau sumber lainnya
• Dalam Kawasan adalah tanggung jawab BPDAS HL dan PT.Perhutani
• Sisa Lahan Kritis yang belum tertangani seluas 2.564,53 Ha akan diusulkan oleh Bappenas dalam 5 tahun kedepan dengan jumlah Rp. 17,951,715,600.00
• Untuk menjamin hasil dari Program seyogyanya pelaksanaanya di kerjasama kan antara BPDASHL, PT. Perhutani dan Sektor Pembibitan Satgas.
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
#2 Penataan Keramba Jaring Apung
Hasil Kajian Daya Dukung Lingkungan 3 Waduk Untuk Kegiatan Budidaya dalam KJA
Perlu segera menetapkan 1 (satu) PAYUNG HUKUM tentang Jumlah KJA di ketiga waduk sebagai dasar pelaksanaan penataan/penertiban .
*Ketetapan Pemerintah: a) SK Gubernur Jabar No. 18/1988; b) SK Bupati Purwakarta No. 6/2000 **Skenario Kajian: 1. AWAL [P] 100 mg/m³ EUTROFIK ke [P] standar baku mutu Kelas 1 &2 2. AWAL [P] Saguling 1985, Cirata dan Jatiluhur 1989-1990 ke [P] terkini 2019 3. AWAL [P] hasil pengukuran ke [P] treshold ikan mas = 500 mg/m³
Skenario yang direkomendasikan
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
#3 Penegakan Hukum
Status 2018 2019 Jumlah
Diberikan Sanksi 24 10 34
P2 1 13 14 27
SP 3 - - -
Dilipahkan ke DLH 65 8 73
SP 2LID 1 0 1
Penyidikan 7 22 29
Penyelidikan 26 13 39
Vonis 4 5 9
Kinerja Penegakan Hukum
Untuk meningkatkan kinerja Gakum: • Penambahan PPLH/PPNS berkedudukan di kabupaten/kota. Kekurangan Personil PPLH/PPNS yang berdampak
kepada terhambatnya proses penanganan kasus • Perlu dilakukan terobosan merekrut dan melatih Petugas Pengambil Sampel Tersertifikasi untuk mengisi kekosongan
PPLH/PPNS, agar setidaknya proses penyelidikan awal dapat dilakukan dengan cepat;
• Perlu ada Posko Bersama Gakkum untuk menghindari perbedaan Persepsi/Interpretasi terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tata laksana teknis kegiatan Penegakan Hukum
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN #4 Penanganan Limbah Industri
-
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
Wangisagara Koyod Setelah IPALCisirung
Nanjung Outlet WadukJatiluhur
BendungWalahar
Tunggak Jati
2017 2018 2019
Terlihat Perbaikan Kualitas Air S Citarum: penurunan polutan organik sepanjang DAS Citarum antara tahun 2017 - 2019
Hal-hal yang perlu mendapat perhatian:
• Memperjelas dan mempermudah proses perijinan penambahan kapasitas IPAL bagi
industri yang sudah berkomitmen melakukan perbaikan pengolahan air limbah.
• Kajian Pus Air Bandung diperlukan setidaknya 6
(enam) IPAL Komunal di wilayah Jabar yaitu :
• Cluster industri Majalaya
• Moh. Toha (MCAB Cisirung sbg percontohan)
• Bandung timur (Rancaekek & Ujung berung)
• Banjaran
• Cimahi selatan
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN #5 Penanganan Sampah Domestik
Hal-hal yang perlu mendapat perhatian:
• Perlu percepatan implementasi ISWM, khusus di 8 (empat) lokasi: Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat, Kab. Purwakarta, Kab. Cianjur, Kota. Bekasi, Kab. Karawang.
• Note : dari 77 Lahan baru 12 yang bersertifikat, mohon dapatnya segara didorong untuk sertifikasi lahan.
• Perlu pembebasan tipping fee untuk pengangkutan sampah dari sungai (tanggung jawab PSTR Prov Jabar)
• Dalam rangka Pembangunan TPS ‘darurat’ di sempadan sungai (seperti di sektor 8) untuk dapat di implementasikan di wilayah membutuhkan diskresi Men PUPR.
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN #6 Perubahan Perilaku & Edukasi
• Perlu penguatan program yang fokus pada perubahan perilaku masyarakat
• Perlu penajaman program KKN Tematik agar fokus pada perubahan perilaku masyarakat sesuai dengan isu utama penanganan DAS Citarum
• Perlu mendorong peran serta stakeholders dalam setiap program/kegiatan pentahelix
Hal-hal yang perlu mendapat perhatian:
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN #7 Kesekretariatan
Dukungan Kesekretariatan Satgas melalui anggaran BA BUN
sebesar Rp. 3.037.000.000 :
1. Pengadaan/Sewa IOT Video Analytic dan CCTV sudah dilaksanakan
2. Pengadaan/Sewa IOT Water Quality Monitoring System masih dalam proses pengadaan
3. Sewa Kendaraan Operasional Sekretariat sudah dilaksanakan
4. Jasa Konsultasi Analisa Data Kualitas Air Sungai Citarum sudah dilaksanakan
Command Center PPK DAS Citarum
https://citarumharum.jabarprov.go.id
Pengembangan Website Citarum
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN