Upload
hanhan
View
224
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.04.1.22.03.18.1314 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM RB BPOM
A. TIM PENGARAH
1. Susunan Keanggotaan Tim Pengarah
Ketua : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Sekretaris : Sekretaris Utama.
Anggota :
a. Inspektur Utama;
b. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor, dan Zat Adiktif;
c. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan, dan Kosmetik;
d. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan; dan
e. Deputi Bidang Penindakan.
2. Tugas Tim Pengarah
a. memberikan arahan dalam penyusunan dan menetapkan Road
Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;
b. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan
sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan
dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada
masyarakat; dan
c. memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap
berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan
berkelanjutan.
-2-
B. TIM PELAKSANA
Ketua : Sekretaris Utama.
Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
Anggota :
1. Kelompok Kerja 1 - Bidang Manajemen Perubahan.
a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 1
Koordinator : Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pengawasan Obat dan Makanan.
Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Sumber Daya Manusia.
Anggota :
1) Direktur Pengamanan;
2) Direktur Intelijen Obat dan Makanan;
3) Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
4) Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja dan Kearsipan;
5) Kepala Bagian Dukungan Strategis Pimpinan;
6) Kepala Bidang Tata Kelola Data dan Informasi;
7) Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat II; dan
8) Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Muda.
b. Tugas Kelompok Kerja 1 – Bidang Manajemen Perubahan
Mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan
mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja
individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai
dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi, dengan cara
antara lain:
1) mengoordinasi peningkatan komitmen pimpinan dan pegawai
dalam melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan, melalui:
a) menyusun Tim Reformasi Birokrasi;
b) menyusun Road Map Reformasi Birokrasi; dan
c) melakukan pemantauan dan evaluasi reformasi
birokrasi.
2) mengoordinasi terjadinya perubahan pola pikir dan budaya
kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
dan
-3-
3) menurunkan risiko kegagalan yang disebabkan
kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
2. Kelompok Kerja 2 - Bidang Penguatan Sistem Pengawasan.
a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 2
Koordinator : Inspektur II.
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama.
Anggota :
1) Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan
Komunikasi;
2) Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat II;
3) Kepala Subbagian Layanan Pengaduan Masyarakat;
4) Noviana Susanti (Auditor Madya);
5) Wiwi Wiratini (Auditor Madya);
6) M. Nur Herman Syah (Auditor Muda);
7) Farizka Dhian W. (Auditor Muda);
8) Mahardhika H. (Auditor Muda);
9) Fadhila Nurfida Hanif (Auditor Pertama);
10) Brigitta Melati I.O. (Auditor Pertama);
11) Dedi Gunawan (Auditor Pertama); dan
12) Irwan Setiawan (Auditor Pertama).
b. Tugas Kelompok Kerja 2 - Bidang Penguatan Sistem Pengawasan
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan, dengan cara antara lain:
1) meningkatkan kepatuhan dan efektivitas terhadap
pengelolaan keuangan negara melalui:
a) pembuatan kebijakan, sosialisasi, penanganan, evaluasi
penanganan gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan;
b) mengelola Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
c) mengelola Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
-4-
2) meningkatkan status opini Badan Pemeriksa Keuangan
terhadap pengelolaan keuangan negara melalui koordinasi
pencanangan, pengembangan, monitoring, dan evaluasi atas
pembangunan zona integritas di lingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan
3) menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang di
lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui:
a) pembuatan kebijakan, penanganan, evaluasi
penanganan atas pengaduan masyarakat terhadap
Badan Pengawas Obat dan Makanan;
b) mengelola pelaksanaan whistle blowing system dan
melakukan evaluasinya; dan
c) melakukan sosialisasi, penanganan, dan evaluasi atas
benturan kepentingan di lingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan.
3. Kelompok Kerja 3 - Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 3
Koordinator : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.
Sekretaris : Kepala Bagian Monitoring, Evaluasi, dan
Pelaporan Kinerja.
Anggota :
1) Kepala Bagian Perencanaan;
2) Kepala Bagian Penganggaran;
3) Kepala Subbagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Kinerja I;
4) Kepala Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Sumber
Daya Manusia;
5) Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi Program Strategis
Pimpinan;
6) Kepala Subbagian Alatntansi dan Pelaporan Keuangan;
7) Agus Sulisno (Auditor Madya);
8) Wikan Yogi P. (Auditor Muda); dan
9) Ardianto Nugroho (Auditor Pertama).
-5-
b. Tugas Kelompok Kerja 3 – Bidang Penguatan Akuntabilitas
Kinerja
Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan, dengan cara antara lain:
1) koordinasi keterlibatan pimpinan dalam penyusunan
perencanaan kinerja dan pemantauan penyampaian kinerja
secara berkala;
2) melaksanakan peningkatan kapasitas SDM yang menangani
akuntabilitas kinerja;
3) menyusun pedoman akuntabilitas kinerja;
4) melakukan pengukuran kinerja berbasis elektronik; dan
5) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala.
4. Kelompok Kerja 4 - Bidang Penguatan Kelembagaan.
a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 4
Koordinator : Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
Anggota :
1) Direktur Penyidikan Obat dan Makanan;
2) Kepala Subbidang Pengelolaan Infrastruktur Teknologi
Informasi dan Komunikasi;
3) Kepala Subbagian Organisasi; dan
4) Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengelolaan Data
Sumber Daya Manusia.
b. Tugas Kelompok Kerja 4 - Penguatan Kelembagaan
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara
proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas
masing-masing, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan
tepat ukuran, antara lain dengan cara:
1) melakukan evaluasi terkait penilaian ketepatan fungsi dan
ketepatan ukuran organisasi, pengukuran jenjang organisasi,
analisis kemungkinan duplikasi dan tumpang tindih fungsi,
penilaian kesesuaian struktur organisasi dengan mandat
maupun kinerja yang dihasilkan, serta analisis organisasi
telah adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis; dan
-6-
2) melakukan penataan dengan mengajukan usulan perubahan
organisasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai tindak lanjut hasil
evaluasi yang telah dilakukan.
5. Kelompok Kerja 5 - Bidang Penguatan Tata Laksana.
a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 5
Koordinator : Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
Anggota :
1) Direktur Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang;
2) Kepala Bidang Sistem Informasi;
3) Kepala Bagian Komunikasi dan Publikasi;
4) Kepala Subdirektorat Standardisasi Khasiat dan Keamanan
Obat;
5) Kepala Subbagian Tata Laksana; dan
6) Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan.
b. Tugas Kelompok Kerja 5 - Bidang Penguatan Tata Laksana
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan
prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur, antara lain
dengan cara:
1) menyusun peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan
fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dijabarkan
dalam Standar Operasional Prosedur (SOP);
2) mengoordinasi penerapan Sistem Manajemen Mutu atau
Quality Management System (QMS) di lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan;
3) melakukan evaluasi dan penyesuaian peta proses bisnis dan
SOP terhadap perkembangan tuntutan efisiensi dan
efektivitas birokrasi;
4) mengoordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan
Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
5) mengoordinasi penerapan, monitoring, dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.
-7-
6. Kelompok Kerja 6 - Bidang Penguatan Sistem Manajemen Sumber
Daya Manusia Aparatur Sipil Negara.
a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 6
Koordinator : Kepala Biro Umum dan Sumber Daya
Manusia.
Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan dan Pengelolaan
Karier Sumber Daya Manusia.
Anggota :
1) Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja dan Kearsipan;
2) Kepala Bidang Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan Sumber Daya Manusia;
3) Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengelolaan Data
Sumber Daya Manusia;
4) Kepala Subbagian Pengelolaan Karier Jabatan Struktural;
5) Kepala Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Sumber
Daya Manusia;
6) Kepala Subbagian Kesejahteraan, Gaji, dan Tunjangan; dan
7) Kepala Subbidang Arsitektur Sistem Informasi.
b. Tugas Kelompok Kerja 6 - Bidang Penguatan Sistem Manajemen
Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara
Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur di lingkungan
Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang didukung oleh sistem
rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi,
transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan
kesejahteraan yang sepadan, antara lain dengan cara:
1) meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur
di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui
melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan
kebutuhan organisasi;
2) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
SDM aparatur di lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan melalui:
a) proses penerimaan pegawai secara transparan, objektif,
akuntabel, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme;
b) promosi jabatan dilakukan secara terbuka;
-8-
3) meningkatkan disiplin SDM Aparatur di lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan melalui penegakan aturan
disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai;
4) meningkatkan efektivitas manajemen SDM Aparatur di
lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui:
a) penetapan kinerja individu;
b) pelaksanaan evaluasi jabatan;
c) pengembangan sistem informasi kepegawaian; dan
d) meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur di
lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui
pengembangan pegawai berbasis kompetensi.
7. Kelompok Kerja 7 - Bidang Penguatan Peraturan Perundang-
undangan.
a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 7
Koordinator : Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
Sekretaris : Kepala Bagian Peraturan Perundang-
undangan.
Anggota :
1) Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor, dan Zat Adiktif;
2) Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan, dan Kosmetik;
3) Direktur Standardisasi Pangan Olahan;
4) Kepala Subdirektorat Standardisasi Produksi dan Distribusi
Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
5) Kepala Subdirektorat Standardisasi Suplemen Kesehatan;
6) Kepala Subdirektorat Standardisasi Pangan Olahan Tertentu;
7) Kepala Bagian Kerja Sama Regional dan Multilateral;
8) Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan I;
9) Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan II; dan
10) Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
b. Tugas Kelompok Kerja 7 - Bidang Penguatan Peraturan
Perundang-undangan
Meningkatkan efektivitas pengelolaan Peraturan Perundang-
Undangan di bidang pengawasan obat dan makanan yang
-9-
dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu
antara lain dengan cara:
1) melakukan identifikasi, analisis, pemetaan, dan revisi
Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan yang mempunyai resiko
tumpang tindih / tidak harmonis/tidak sinkron;
2) menyusun sistem dan melakukan evaluasi pengendalian
penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan
Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
3) melakukan deregulasi peraturan terkait pelayanan publik.
8. Kelompok Kerja 8 - Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 8
Koordinator :
1) Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor
Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.
2) Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.
a) Sub Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pre-
Market (Sebelum Beredar).
Koordinator : Direktur Registrasi Pangan Olahan.
Sekretaris : Kepala Subdirektorat Registrasi Pangan
Olahan Risiko Tinggi.
Anggota :
1) Direktur Registrasi Obat;
2) Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan, dan Kosmetik;
3) Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan
Rumah Tangga;
4) Kepala Subdirektorat Penilaian Uji Klinik dan
Pemasukan Khusus;
5) Kepala Subdirektorat Registrasi Obat Generik;
6) Kepala Subdirektorat Penilaian Uji Pra Klinik/Klinik
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik,
dan Dokumen Informasi Produk Kosmetik;
7) Kepala Subdirektorat Registrasi Kosmetik; dan
-10-
8) Kepala Subdirektorat Registrasi Pangan Olahan Risiko
Rendah dan Bahan Tambahan Pangan.
b) Sub Tim Perkuatan Sistem Pengawasan Post-Market
(Selama Beredar).
Koordinator : Direktur Pengawasan Distribusi dan
Pelayanan Obat, Narkotika,
Psikotropika, dan Prekursor.
Sekretaris : Kepala Subdirektorat Pengawasan
Sarana Distribusi Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor, dan Bahan
Obat;
Anggota :
1) Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,
Psikotropika, dan Prekursor;
2) Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen
Kesehatan;
3) Direktur Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan
Teknologi Baru;
4) Direktur Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan
Sedang;
5) Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan
Makanan Nasional;
6) Kepala Subdirektorat Pengawasan Keamanan Obat,
Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor;
7) Kepala Subdirektorat Pengawasan Sarana Produksi
Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor;
8) Kepala Subdirektorat Pengawasan Sarana Obat
Tradisional dan Suplemen Kesehatan;
9) Kepala Subdirektorat Inspeksi Pangan Olahan
Tertentu;
10) Kepala Subdirektorat Inspeksi Pangan Risiko Rendah;
11) Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh;
12) Kepala Balai Besar POM di Bandung;
13) Kepala Balai Besar POM di Denpasar;
14) Kepala Balai Besar POM di Jakarta;
15) Kepala Balai Besar POM di Jayapura;
16) Kepala Balai Besar POM di Makassar;
-11-
17) Kepala Balai Besar POM di Manado;
18) Kepala Balai Besar POM di Medan;
19) Kepala Balai Besar POM di Palembang;
20) Kepala Balai Besar POM di Semarang;
21) Kepala Balai Besar POM di Surabaya;
22) Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta;
23) Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung;
24) Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin;
25) Kepala Balai Besar POM di Mataram;
26) Kepala Balai Besar POM di Padang;
27) Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru;
28) Kepala Balai Besar POM di Pontianak;
29) Kepala Balai Besar POM di Samarinda;
30) Kepala Balai POM di Ambon;
31) Kepala Balai POM di Bengkulu;
32) Kepala Balai POM di Jambi;
33) Kepala Balai POM di Kendari;
34) Kepala Balai POM di Kupang;
35) Kepala Balai POM di Palangka Raya;
36) Kepala Balai POM di Palu;
37) Kepala Balai POM di Batam;
38) Kepala Balai POM di Gorontalo;
39) Kepala Balai POM di Manokwari;
40) Kepala Balai POM di Pangkalpinang;
41) Kepala Balai POM di Serang;
42) Kepala Balai POM di Mamuju; dan
43) Kepala Balai POM di Sofifi.
c) Sub Tim Rebranding Pelayanan Publik
Koordinator : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Dukungan Strategis Pimpinan.
Sekretaris : Kepala Bagian Komunikasi dan
Publikasi.
Anggota :
1) Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku
Usaha;
2) Kepala Bidang Tata Kelola Data dan Informasi;
-12-
3) Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Pelaku Usaha;
4) Kepala Bagian Perencanaan; dan
5) Kepala Subbagian Pengelolaan Opini Publik.
d) Sub Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Koordinator : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Dukungan Strategis Pimpinan.
Sekretaris : Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat.
Anggota :
1) Inspektur I;
2) Inspektur II;
3) Kepala Subbagian Layanan Pengaduan Masyarakat;
4) Kepala Subbidang Perencanaan dan Penyelenggaran
Pendidikan dan Pelatihan Teknis; dan
5) Kepala Subbagian Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi.
b. Tugas Kelompok Kerja 8 - Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang
dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Perkuatan
Sistem Pengawasan Pre Market dan Post Market, Rebranding, dan
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat), dengan cara antara lain:
1) memperkuat dan mengembangkan best practices
peningkatan kualitas pelayanan, pengawasan, dan sistem
pemberdayaan masyarakat melalui melakukan review dan
perbaikan kebijakan/pedoman standar pelayanan dan
pengawasan;
2) meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan yang
berbasis sistem manajemen mutu yang diakui secara
internasional melalui:
a) melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya
meningkatkan penerapan budaya pelayanan prima;
b) meningkatkan sarana layanan terpadu/terintegrasi dan
kemudahan pengaksesan informasi;
c) melakukan inovasi layanan;
-13-
3) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan melalui:
a) meningkatkan pengelolaan pengaduan pelayanan;
b) melakukan penilaian kepuasan pelayanan;
c) peningkatan pemanfaatan teknologi informasi;
4) melakukan promosi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan
pemberdayaan masyarakat, berdasarkan data yang didapat
dari hasil monitoring maupun data dari Tim PMPRB melalui
media informasi.
9. Tim Pelaksana selain sebagaimana disebutkan di atas, juga
mempunyai tugas untuk:
a. merumuskan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas
Obat dan Makanan;
b. merumuskan quick wins;
c. menjadi agen perubahan;
d. melaksanakan koordinasi, kerja sama, dan fasilitasi kepada
semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
e. melakukan internalisasi dan sosialisasi kepada pegawai dan
masyarakat tentang Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan;
f. mengikutsertakan dan/atau bekerjasama dengan para pakar dan
pemangku kepentingan;
g. melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Ketua Tim
Pelaksana serta menembuskan kepada Tim Monitoring dan
Evaluasi, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan; dan
h. menyiapkan data dan dokumen pendukung sebagai bahan
penilaian PMPRB bagi Tim Asesor PMPRB.
C. TIM ASESOR PMPRB DAN MONEV RB
1. Susunan Keanggotaan Tim Asesor PMPRB dan Monev RB
Koordinator : Inspektur Utama.
Ketua : Inspektur II.
Sekretaris : a. Kepala Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Kinerja.
b. Noviana Susanti (Auditor Madya).
-14-
Anggota :
a. Bidang Manajemen Perubahan
Koordinator : Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat
dan Makanan Nasional.
Anggota :
1) Kepala Bidang Standardisasi dan Penilaian Kompetensi Sumber
Daya Manusia;
2) Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat Konsumen;
3) Kepala Subbagian Dukungan Strategis Pimpinan;
4) Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum dan Organisasi; dan
5) Brigitta Melati I.O (Auditor Pertama).
b. Bidang Penguatan Sistem Pengawasan
Koordinator : Direktur Pengawasan Kosmetik.
Anggota :
1) Kepala Subbagian Program dan Evaluasi Inspektorat Utama;
2) Kepala Subdirektorat Registrasi Pangan Olahan Risiko Sedang;
3) Kepala Subdirektorat Pengawasan Sarana Distribusi Obat,
Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional
II; dan
4) Wikan Yogi Pratomo (Auditor Muda).
c. Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Koordinator : Inspektur II.
Anggota :
1) Kepala Subbagian Penganggaran Pusat;
2) Kepala Subbagian Keuangan dan Umum - Inspektorat Utama;
3) Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
4) Kepala Subbagian Pembendaharaan dan Penerimaan Negara
Bukan Pajak; dan
5) M. Nur Herman Syah (Auditor Muda).
d. Bidang Penguatan Kelembagaan
Koordinator : Kepala Biro Kerja Sama.
Anggota :
1) Kepala Bagian Protokol dan Kesekretariatan Pimpinan;
-15-
2) Kepala Subdirektorat Penyidikan Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor, dan Zat Adiktif;
3) Kepala Subbagian Advokasi Hukum I;
4) Agus Sulisno (Auditor Madya); dan
5) Ardianto Nugroho (Auditor Pertama).
e. Bidang Penguatan Tata Laksana
Koordinator : Kepala Pusat Riset dan Kajian Obat dan
Makanan.
Anggota :
1) Kepala Subdirektorat Standardisasi Keamanan Pangan;
2) Kepala Subdirektorat Standardisasi Obat Tradisional;
3) Kepala Subbidang Layanan Data dan Informasi;
4) Mahardhika H. (Auditor Muda); dan
5) Fadhila Nurfida Hanif (Auditor Pertama).
f. Bidang Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
Aparatur Sipil Negara
Koordinator : Direktur Standardisasi Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.
Anggota :
1) Kepala Bagian Keuangan;
2) Kepala Subbidang Standardisasi dan Penilaian Kompetensi
Teknis;
3) Kepala Subbagian Pengelolaan Karier Jabatan Fungsional;
4) Istiqomah (Auditor Pertama); dan
5) Dedi Gunawan (Auditor Pertama).
g. Bidang Penguatan Peraturan Perundang-undangan
Koordinator : Direktur Standardisasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.
Anggota :
1) Kepala Bagian Advokasi Hukum;
2) Kepala Subdirektorat Standardisasi Kosmetik;
3) Kepala Subdirektorat Inspeksi Pangan Teknologi Baru;
4) Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri; dan
5) Farizka Dhian (Auditor Muda).
-16-
h. Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Koordinator : Inspektur I.
Anggota :
1) Kepala Subdirektorat Pengawasan Produksi Produk Biologi dan
Sarana Khusus;
2) Kepala Subdirektorat Pengawasan Informasi dan Promosi Obat
Tradisional dan Suplemen Kesehatan;
3) Kepala Subdirektorat Inspeksi Pangan Risiko Sedang dan
Bahan Tambahan Pangan;
4) Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat I;
5) Kepala Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara;
6) Kepala Subbagian Rumah Tangga; dan
7) Agung Wicaksono (Auditor Madya).
1. Tugas Tim Asesor PMPRB dan Monev RB sebagai berikut:
a. Koordinator
1) mengoordinasikan pelaksanaan PMPRB Badan Pengawas Obat
dan Makanan;
2) memperbarui data profil sebelum melakukan penilaian;
3) melakukan review terhadap kertas kerja Asesor sebelum
menyusun kertas kerja instansi;
4) menginput data hasil PMPRB ke dalam aplikasi PMPRB online
dan menyampaikan kepada Sekretaris Utama;
5) menyampaikan secara online hasil penilaian dan rencana
perbaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, yang sebelumnya telah
diperiksa oleh Sekretaris Utama; dan
6) melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Ketua Tim
Pelaksana, paling sedikit 3 (tiga) bulan.
b. Sekretaris
1) membantu pelaksanaan tugas Koordinator PMPRB Badan
POM; dan
2) mengarsipkan data dan atau dokumen terkait PMPRB.