Realising REDD+: National strategy and policy options · penguasaan lahan di tingkat nasional dan proyek dan mempertimbangkan langkah maju bagi penguasaan lahan dan REDD+. Apa masalah

Menganalisis REDD+Sejumlah tantangan dan pilihan

Disunting oleh Arild Angelsen

Disunting bersama oleh Maria Brockhaus William D. Sunderlin Louis V. Verchot

Asisten redaksi Therese Dokken

© 2013 Center for International Forestry Research.Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dicetak di IndonesiaISBN: 978-602-1504-01-7

Angelsen, A., Brockhaus, M., Sunderlin, W.D. dan Verchot, L.V. (ed.) 2013 Menganalisis REDD+: Sejumlah tantangan dan pilihan. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Terjemahan dari: Angelsen, A., Brockhaus, M., Sunderlin, W.D. and Verchot, L.V. (eds) 2012 Analysing REDD+: Challenges and choices. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Penyumbang foto:Sampul © Cyril Ruoso/Minden PicturesBagian: 1. Habtemariam Kassa, 2. Manuel Boissière, 3. Douglas SheilBab: 1 dan 10. Yayan Indriatmoko, 2. Neil Palmer/CIAT, 3. dan 12. Yves Laumonier, 4. Brian Belcher, 5. Tony Cunningham, 6. dan 16. Agung Prasetyo, 7. Michael Padmanaba, 8. Anne M. Larson, 9. Amy Duchelle, 11. Meyrisia Lidwina, 13. Jolien Schure, 14. César Sabogal, 15. Ryan Woo, 17. Edith Abilogo, 18. Ramadian Bachtiar

Desain oleh Tim Multimedia CIFORKelompok pelayanan informasi

CIFORJl. CIFOR, Situ GedeBogor Barat 16115Indonesia

T +62 (251) 8622-622F +62 (251) 8622-100E [email protected]

cifor.orgForestsClimateChange.org

Pandangan yang diungkapkan dalam buku ini berasal dari penulis dan bukan merupakan pandangan CIFOR, para penyunting, lembaga asal penulis atau penyandang dana maupun para peninjau buku.

Center for International Forestry ResearchCIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian yang berorientasi pada kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR merupakan salah satu Pusat Penelitian Konsorsium CGIAR. CIFOR berkantor pusat di Bogor, Indonesia dengan kantor wilayah di Asia, Afrika dan Amerika Selatan.

9Bab

Penguasaan lahan dalam REDD+Pembelajaran dari lapanganAnne M. Larson, Maria Brockhaus dan William D. Sunderlin

• Ditingkatnasional,berbagaiupayauntukmengatasimasalahpenguasaanlahan dan karbon sangat terbatas, walaupun REDD+ telah menarikperhatianinternasionalyangbelumpernahterjadisebelumnyamengenaipenguasaan lahan dan hak‑hak lainnya bagi masyarakat yang hidupdihutan.

• Intervensitingkatproyekuntukmenanganipenguasaanlahanmenghadapikendalaberatjikatidakdidukungditingkatnasional;sedangkanlembaganasionalpencatatanlahanseringtidakmemadaiuntukmenanganimasalahmendasarmengenaihakpenguasaanlahanmenurutadatsecaraefektif.

• Para perumus kebijakan REDD+ dapat melangkah maju ke berbagaipendekatantingkatmakrodenganmenanganiakarpenyebabdeforestasi,sambil melanjutkan untuk mencapai solusi atas berbagai masalahpenguasaan lahan yang spesifik; namun keduanya kemungkinan akanmenghadapiperlawanan.

9.1 Berbagai tantangan reformasi penguasaan lahan hutanDibanyaknegara,reformasipenguasaanlahanberjalanbergandengandenganREDD+. Proses reformasi penguasaan lahan mendukung implementasi

Melaksanakan REDD+176 |

REDD+; pada saat yang samaREDD+ dapatmemberikan insentif untukmendorongkemajuanreformasipenguasaanlahan.Namunkeduaprosesinimenghadapikendalayangpenting.Berbagaitantanganreformasipenguasaanlahanhutantelahdibahassecaraluasdalamkepustakaan.Sunderlin(2011)secarasingkatmenelusurisejarahkontrollokaldanhak‑hakadat,melaluimasapenindasan hak asasi dan perampasan hutan, terutamamasa kolonialisme,sampai‘transisiglobalpenguasaanlahanhutan’saatini.Banyakpemerintahyang telah mulai mengakui – sampai taraf tertentu – klaim masyarakat.Bentukdantarafpengakuanhakadatsangatbervariasi,dalambeberapakasusterkaitsertifikasiwilayahadatyangluas;padakasuslain,tanahhibahuntukhutan‑hutan kemasyarakatan skala kecil. Sementara dalam reformasi yangsetengah hati masyarakat tertentu menerima hak pemanfaatan sementarayangbaru,yangmerupakanperbaikandarikondisidimasalalutetapijauhdarireformasisubstansial(Larson dkk.2010).

Walaupunpemulihandan formalisasi hak adat telahmendapat perhatianinternasional yang subtansial, pergeseran ini tidak terlihat di semuanegara.Bahkandimanakebijakantelahdiimplementasikan,merekaseringmenghadapi masalah dan menghadapi perlawanan (Larson 2011); danbeberapa negara yang telah membuat langkah penting dalam mengakuihak hutan kemasyarakatan telah mencoba untuk memutar kembalikebijakan‑kebijakaninibelakanganini(RRI2012).

Reformasipenguasaanlahanmemerlukanwaktudansumberdaya,baikuntukprosespolitikdalamnegosiasikompromidanpengesahanberbagaiperaturanbaruuntukaspek‑aspekteknis,sepertimereformasikadaster,danmelakukandemarkasi dan sertifikasi lahan. Larson (2011) mengidentifikasi tiga jenishambatanreformasipenguasaanlahanyangmendukungmasyarakatadatdankelompokmasyarakatlainnyayangtinggaldihutan‑hutan,terutamaterkaitdengankerangka4IyangdiperkenalkandalamBab2:keterbatasankapasitasteknis, sumberdayamanusia dan ekonomi untukmelaksanakan demarkasidansertifikasiyangakuratdanefektif (Informasi);kepentinganpolitikdanekonomi para pelaku yang bersaing untuk lahan dan sumberdaya hutan,termasuk beberapa pelaku negara (Kepentingan), dan hambatan ideologi,sepertioposisiterhadap,ataukekhawatirantentanggagasanbahwamasyarakatyangbernaungdihutandapatmenjadipenjagahutanyangefektif(Gagasan).Hambataniniberakardalamstrukturkelembagaannasional(Kelembagaan).

Terlepas dari berbagai kendala tersebut, penguasaan lahan hutan dalamREDD+ telah semakin banyak mendapat perhatian yang belum pernahterjadi sebelumnya.Tekanan“bisnis sepertibiasa”untukmembukahutanbertentangan langsung dengan kesadartahuan bahwa hutan‑hutan yangmasih tegak sangat penting untuk mitigasi perubahan iklim (SunderlindanAtmadja2009).Kasus‑kasusyangdibahasdalambabinimenunjukkanlompatan besar,maupun langkah‑langkah kecil yang lebih umum untuk

| 177Penguasaan lahan dalam REDD+

melangkah maju ke arah pengakuan hak penguasaan lahan hutan. Padaumumnyamasihbanyakperubahanyangharusdilakukan.

Babinimenelaahpengalamanselamainidalammengatasiberbagaitantanganpenguasaanlahanditingkatnasionaldanproyekdanmempertimbangkanlangkah maju bagi penguasaan lahan dan REDD+. Apa masalah utamapenguasaanlahanyangdihadapimasing‑masingnegaradansampaisejauhmanamasalah inidiakuidanditanganipadatingkatnasional?BagaimanaintervensiproyekREDD+menyelesaikanmasalahpenguasaan lahan,danapa saja hambatan untuk melakukannya? Penelitian sebelumnya tentangreformasipenguasaanlahanhutanmenunjukkanbahwabahkanjikahak‑hakmasyarakat lokal diakui oleh hukum, kemampuan untuk menggunakanhak‑hak ini sering tertantang oleh persaingan pelaku dan kepentingan.Menghadapiberbagaikesulitan ini,bagaimanaREDD+dapatmelangkahmajukeranahkebijakandanintervensiyangmenyelesaikanmasalahhutanmaupunmasyarakatlokal?

HasilpenelitianyangdisajikandisiniberasaldariStudiKomparatifGlobalCIFOR (Global Comparative Study/GCS) tentang REDD+, khususnya dienamnegarayangdikajipadatingkatnasionaldanproyek(lihatLampiranuntuk penjelasan lengkap tentang metode penelitian). Negara‑negara iniadalah: Brasil, Kamerun, Indonesia, Tanzania dan Vietnam; data skalanasionaltersediauntukPeru,tapiinformasitingkatproyekmasihsangatdini.

Reformasi kepemilikan lahan• memperjelas pemegang hak

dan kewajiban • menjamin hak adat

Tahapan• meningkatkan

legitimasi REDD+• tantangan efektif

terhadap ‘bisnis seperti biasa’

Tahapan• menurunkan akses terbuka• meningkatkan insentif untuk

investasi jangka panjang• meningkatkan pelarangan

hak dan kapasitas

Peningkatan ruang lingkup, kesetaraan dan keefektifan kebijakan REDD

Mengurangi deforestasi dan degradasi

Gambar 9.1 Tahapan reformasi kepemilikan lahan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan


9.2 Mengapa penguasaan lahan penting bagi REDD+Hakpenguasaanyang jelasdanamanatas lahan,hutandankarbon telahdiketahuisebagaielemenpentingbagikeberhasilanstrategiREDD+(lihatGambar9.1).Disatusisi,memperjelasdanmemperkuatpenguasaanlahandengansendirinyadapatmemberikankontribusibagipenurunandeforestasidan degradasi lahan. Banyak peneliti menemukan bahwa ketidakpastianpenguasaan lahan umumnya mendorong pembukaan hutan, membukadinamikaaksesdanpenjarahanlahan.Karenaitupersoalaninitelahbanyakdiperdebatkan, bahwahakpenguasaan lahan yang aman lebih cenderungmengarah pada konservasi hutan dan investasi hutan jangka panjang.Misalnya, petani sering membuka hutan untuk menegakkan hak asasi –kadang‑kadang sesuai dengan tuntutan hukum, tetapi juga untuk klaimhukum adat.Dimana hak‑hak jangka panjang tidak aman, risiko untukberinvestasibagiprodukyanglambattumbuhsepertikayuterlalutinggi;danpenetapantatabatasyangjelasdenganhakdankemampuanuntukmelarangorangluarmengurangiklaimyangsalingbertentanganatautumpangtindih.Namun dalam beberapa kasus, ketidakpastian telah dikaitkan dengankonservasi (karena takut kehilangan investasi) dan melindungi hak samasekali tidak menjamin bahwa pemilik lahan tidak akan membuka hutanuntuk alternatif yang lebih menguntungkan (Angelsen 2007). Meskipundemikian,penguasaanlahanyangterjaminumumnyamembuathutanlebihbaikdibandingkanpenguasaanlahanyangtidakterjamin.Namunkondisiketerjaminaninisajatidakcukupuntukmenjaminpengelolaanhutanyanglebihbaik.

Karenaitu,memperjelaspenguasaanlahan,danmenjaminhakmasyarakatberbasis hutan, juga meningkatkan kelangsungan kebijakan REDD+dan menjamin kesetaraan, keefektifan dan efisiensi. Kebijakan spesifikyang mendukung REDD+ termasuk mengurangi rente dari kegiatanpertanian, meningkatkan rente hutan, dan menciptakan atau mengaturkawasan lindung, sertakebijakan lintas sektoral sepertidesentralisasi ataureformasi tata kelola (Angelsen 2009b; Angelsen 2010b). Tidak setiapkebijakanharusmelibatkanperhatiankepadapenguasaanlahan.Misalnya,menciptakan peluang di luar lahan pertanian (off‑farm) danmendukungintensifikasi pertanian di lokasi‑lokasi penting, sementara meninggalkanpembangunanjalanbarudikawasanhutandapatmemperlambatkolonisasihutandanbahkanmerangsangmigrasikeluardarihutan.Halinimungkinmenjadipentingbagihutanjikamigrasidariprodusenkecildanmenengahmerupakanpenyebabutamadeforestasidandegradasilahan.

Menanganipenguasaanlahandapatsecarasubstansialmeningkatkanpilihanyangtersedia.Pilihan‑pilihaninitermasukkebijakanlainuntukmengurangirentepertanian, sepertimembangun jalan‑jalandihutandenganperaturanyang ketat, atau kebijakanuntukmeningkatkan rente hutan, seperti hargayanglebihbaikbagiprodukhutan,pengelolaanhutankemasyarakatanatau


pembayaranbagiskemajasalingkungan.Berbagaiperaturankawasanlindungmembutuhkankejelasandanpenegakanhukumterkaitdengantatabatas.

PengabaikanpersoalanpenguasaanlahanmembatasilingkupdanpotensiREDD+,menempatkanmasyarakatberbasishutanpadakondisiberisikodandapatmenimbulkanpertentangansehinggaakanmenjaminkegagalan(LarsondanPetkova2011).Potensirisikopenyerobotanlahanolehorangluar dan hilangnya hak pemanfaat lokal atas hutan dan lahan hutanadalah salah satu (meskipun bukan satu‑satunya) alasan utama banyakmasyarakatadatdanmasyarakatlokallainnyasecaraterbukamengancamakanmenentangREDD+,yangmengundangperhatianinternasionalyangsubstansialterhadapmasalahinidibawahslogan“Tanpahak,TidakadaREDD”(Tauli‑Corpuzdkk.2009;Kotak9.1).ImplikasidaripenguasaanlahanbagiREDD+dapatdiringkassebagaiberikut(lihatjugaSunderlindkk.2011):

Keefektifan

• IntisariREDD+adalahuntukmenghargaimerekayangmemeliharaataumeningkatkanpenyerapankarbondarihutandanmemberikankompensasikepada mereka untuk kesempatan yang hilang, yang dapat mencakuppembayaran langsung kepada pemilik lahan, yang akan memerlukankejelasanpemeganghakataslahanyangberhakuntukmelarangpihaklainmemeganghakyangsama(lihatBörnerdkk.2010).

• Pemeganghak ataskarbonhutanharusbertanggung jawab jikamerekagagal memenuhi kewajiban mereka – bagian ‘bersyarat’ dari sejumlahinsentifbersyarat.

Efisiensi

• Hak penguasaan lahan yang jelas mengurangi biaya transaksi, sepertiwaktudandanayangdibutuhkanuntukpenyelesaiankonflik.

• Hak penguasaan lahan yang terjamin meningkatkan pilihan kebijakanyang tersedia, sehingga memungkinkan pemerintah dan pemrakarsaproyekuntukmemilihstrategiimplementasiyanglebihefektifbiayanya.

Kesetaraan

• Ketikapenguasaan lahan tidak jelas atau tidakdiformalkan,masyarakathutandapattersingkirkandarihutandan/ataumenikmatiberbagaimanfaatREDD+.Khususnya,jikaREDD+meningkatkannilaihutanyangmasihtegak, hal ini dapat menyebabkan serbuan terhadap sumberdaya yangmenempatkanhakwargasaatinimenghadapirisiko.

• TidakterelakkanbahwaREDD+akanmelarangpemanfaatansumberdayahutantertentu.Karenaituharusdilakukanprosesdankompensasiyangtepat,dantanpameningkatkanpenderitaanmasyarakathutanyangmiskin.


Kotak 9.1 Papua Nugini: Hak adat versus koboi karbonAndrea Babon dan Daniel McIntyre

Papua Nugini adalah unik di antara negara‑negara REDD+ karena sekitar 97% dari luas daratannya, dan hampir semua hutannya, dimiliki oleh pemilik tanah adat dan diatur oleh adat, bukan oleh negara. Penguasaan tanah adat ini tertera dalam konstitusi, dan pemilik tanah adat harus dimintai pendapat dan memberikan persetujuan mereka untuk setiap kegiatan pembangunan di lahan mereka. Tentunya pemilik lahan dapat memveto setiap kegiatan yang tidak mereka setujui. Dalam hal hak masyarakat adat, pemilik tanah adat memiliki hak akses, pemanfaatan, pengelolaan, dan pelarangan pihak luar. Namun, tanah adat tidak dapat ‘dijual’.

Hak penguasaan lahan yang de jure kelihatannya kuat di Papua Nugini membuat negara ini menjadi sebuah studi kasus yang menarik untuk REDD+. Dalam banyak hal, pemilik lahan di Papua Nugini berada dalam posisi yang sangat kuat, sebagai pemilik sumberdaya, untuk berpartisipasi dalam REDD+ dengan kemauan mereka sendiri. Namun, dalam praktiknya, pemilik lahan banyak yang tidak menyadari hak mereka – sehingga mereka mudah dieksploitasi. Hal ini terlihat paling jelas dalam hal pemberian dan pembaruan konsesi penebangan, dan yang semakin banyak baru‑baru ini dalam hal pemberian Special Agriculture dan Business Leases (SABLs) di wilayah lahan yang sangat luas. REDD+ ini terbukti tidak berbeda.

Pada tahun 2008‑2009, laporan media mulai meliput pemilik lahan menandatangani hak atas karbon kepada para ‘koboi karbon’ – agen lokal yang jahat yang sering bekerja untuk pemrakarsa proyek karbon asing – yang sebenarnya tidak memiliki kesadartahuan tentang apa yang mereka lakukan dan tidak ada kerangka hukum di dalamnya untuk melakukannya. Pada satu tahap, salah satu ‘koboi karbon’ yang paling terkenal mengklaim telah menegosiasikan sekitar 90 penawaran karbon yang berbeda dengan pemilik lahan, meskipun tidak ada strategi REDD+ tingkat nasional.

Pemerintah Papua Nugini mencoba untuk mengontrol ‘serbuan karbon’ dengan mewajibkan setiap kelompok yang tertarik dengan perdagangan karbon memiliki kewenangan tertulis untuk beroperasi di negara dan harus terdaftar pada Kantor Perubahan Iklim. Pemerintah juga mendesak para pemilik lahan untuk tidak menandatangani transaksi karbon apapun dengan pemrakarsa proyek luar sampai ada kerangka kebijakan dan hukum diberlakukan, dan tidak akan ada jalur hukum bagi pemilik lahan yang melakukannya.

Kebingungan dan skandal seputar ‘koboi karbon’ menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan kesadartahuan secara umum dan informasi tentang REDD+ bagi pemilik lahan. Sebagai tanggapan, pemerintah dan LSM telah mengadakan sejumlah pertemuan konsultasi tingkat provinsi dan


9.3 REDD+ dan penguasaan lahan: Bukti dari lapanganDi limadari enamnegara yangditeliti, hutanutamanyamerupakanmilikpublikdansecararesmidikelolaolehnegara(Tabel9.1).Brasilmerupakanpengecualian,karena73%hutannyadimilikiolehperorangan,perusahaan,masyarakatdanmasyarakatadatpadatahun2008.Dataresmimenunjukkanhampir 200 juta hektar hutan berpindah tangan dari publik ke tanganswasta antara 2002 dan 2008 (Sunderlin dkk. 2008). Luas lahan yangdimilikiperorangandinegara‑negara lainnya jauh lebihkecil.Di limadarienam negara, sebagian dari lahan hutan publik telah dialokasikan untukdimanfaatkansementaraolehmasyarakatdanmasyarakatadat,danjugaolehpihakperorangandiBrasil.

9.3.1 Berbagai masalah dan kebijakan tingkat nasionalPenelitian di tingkat nasionalmengidentifikasimasalah serius yang terkaitpenguasaanlahandisemuanegarayangditeliti(Tabel9.2).Masalahyangumumdi antaranya adalah tumpang tindihpenguasaan atauklaim,penyerobotanlahandanperebutanolehelite,danpencatatanpertanahanyangketinggalanjamanatautidakdilakukan.Secarakhusus,diKamerun,Indonesia,Tanzania,Vietnam,dandalambeberapahaldiPeru, terdapatperbedaanbesarantarapandanganmasyarakat lokalmengenai hak adatmereka dengan perspektifnegaramengenaihak formalmereka.Banyakmasalahyangdihadapiorangdanmasyarakatyangtinggaldidekathutantimbuldarirasaketidakpastianyangdisebabkanolehsifatpenguasaanlahanhutanolehpublik.

penyebaran informasi melalui berbagai media. Namun, sangat sulit untuk membuat informasi tersebut menjangkau masyarakat terpencil yang sering menjadi sasaran pemrakarsa proyek karbon.

Sorotan negatif dari media internasional, ditambah tekanan dari LSM dan para donor, tampaknya telah menarik perhatian besar kepada tantangan untuk mencapai REDD+ yang efektif, efisien dan setara dalam konteks penguasaan lahan tanah adat. Sang ‘koboi karbon’ sebagian besar telah menghilang dari lanskap REDD+ di Papua Nugini, dan kontrak yang mereka tandatangani umumnya dipandang tidak sah. Namun, para pemangku kepentingan terus bergulat dengan cara terbaik untuk melibatkan pemilik lahan dalam desain dan implementasi kebijakan REDD+; bebas aman, sebelum dan sesudah persetujuan; dan memastikan pemilik lahan menerima manfaat yang berarti. Bekerja di tengah semua masalah ini akan memakan waktu jika ingin dilakukan secara efektif – sesuatu yang gagal dimengerti oleh para ‘koboi karbon’.


Meskipunkepentinganpenguasaanlahanhutansudahnyata,penelitiansejauhinimenunjukkanbahwahanyaadasedikitalasanuntukmempercayaistrategiREDD+ akan membawa perubahan yang penting dari kondisi sekarang.Analisisyangdidasarkanpadapenggunaananalisisprofildinegarayangdibahasdi sinimenunjukkan beberapa inisiatif penguasaan lahan baru yang pentingdalamkaitannyadenganberbagaimasalahyangdiidentifikasi.Walaupun90%dariPersiapanProposalREDD+(RPPs)danProgramNasionaldariUNREDDmenyorotketidakpastianpenguasaan lahan sebagai keprihatinan (WhitedanHatcher 2012), danwalaupun penguasaan lahan adalah topik yang populerselamawawancaradenganparapemangkukepentinganyangdilakukanuntukprofilnegara,perdebatannyamasihpadatingkatretorika(lihatjugaWilliamsdkk.2011).UkurankebijakanyangtercantumdalamTabel9.2palingseringmerujukpadakebijakanyangsudahadadisuatunegaradantidakcukupuntukmemecahkan masalah, atau dalam beberapa kasus adalah sumber masalahpenguasaanlahanlainnya.Sebagaicontoh,alokasilahanyangadadaninisiatifpencatatan lahan kadang menimbulkan ketidakpastian karena keterbatasankapasitasteknisdansumberdayakeuangan,peraturandanproseduryangtidakkonsisten, dan kegagalan untuk ‘mencocokkan’ kebijakan dengan realitas dilapangan.

Di antara berbagai kasus, Brasil jelas merupakan pengecualian. PemerintahBrasil meluncurkan program regularisasi lahan yang penting (alokasi danpencatatan) yang mengaitkan reformasi penguasaan lahan dan pemenuhankewajibanlingkungandiAmazon.Programinijugamengakuidanmemetakan

Tabel 9.1 Distribusi kepemilikan lahan hutan (data tahun 2008, dalam jutaan hektar)

Negara Umum (jutaan ha, %) Swasta (jutaan ha, %)

Dikelola oleh pemerintah

Ditetapkan untuk digunakan oleh masyarakat dan masyarakat adat

Dimiliki oleh masyarakat dan masyarakat adat

Dimiliki oleh perorangan dan perusahaan

Brasil* 88,6 (21%) 25,6 (6%) 109,1 (26%) 198,0 (47%)

Peru 42,3 (67%) 2,9 (5%) 12,6 (20%) 5,3 (8%)

Kamerun 20,1 (95%) 1,1 (5%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)

Tanzania 31,8 (89%) 1,6 (4%) 2,1 (6%) 0,1 (0%)

Indonesia 121,9 (98%) 0,2 (0%) 0,0 (0%) 1,7 (1%)

Vietnam 9,7 (73%) 0,0 (0%) 3,5 (26%) 0,1 (0%)

Sumber: Sunderlin dkk. 2008, kecuali untuk Vietnam (Dahal dkk. 2011)

* Sumber‑sumber lain menemukan bahwa 24% dari Amazon Brasil adalah lahan publik yang tidak terklasifikasikan dan 13% terdiri dari proyek lahan pemukiman bagi pemilik lahan perorangan (Börner dkk. 2010).


Tabe

l 9.2

Mas

alah

dan

inis

iatif

kep

emili

kan

laha

n tin

gkat

nas

iona

l dan

pro

yek

Neg

ara

Mas

alah

kep

emili

kan

laha

n na

sion

alKe

bija

kan

nasi

onal

Mas

alah

ting

kat p

roye

kIn

isia

tif ti

ngka

t pro

yek

Bras

il •

Hak

kep

emili

kan

laha

n tid

ak je

las,

tum

pang

tind

ih h

ak, w

ilaya

h ya

ng

luas

dik

laim

ole

h pe

nghu

ni li

ar (l

ahan

pu

blik

yan

g tid

ak te

rkla

sifik

asik

an)

•Te

kana

n ba

gi w

ilaya

h ad

at m

eski

pun

bata

s‑ba

tas

dan

hak

suda

h je

las

•Ba

nyak

ket

idak

sela

rasa

n da

lam

pe

nafs

iran

huku

m, k

egag

alan

unt

uk

men

erap

kan

pera

tura

n •

Kura

ngny

a pe

ndan

aan

dan

staf

yan

g m

emad

ai u

ntuk

regu

laris

asi l

ahan

, ke

maj

uan

yang

san

gat l

amba

t

•N

atio

nal I

nstit

ute

for C

olon

isat

ion

dan

Agra

rian

Refo

rm

(INCR

A) t

elah

m

elak

ukan

tiga

revi

si

utam

a da

ri pe

ncat

atan

la

han,

pad

a ta

hun

1999

, 20

01 d

an 2

004

•Pr

oses

form

al

peng

akua

n ta

nah

adat

•Pr

ogra

m H

ukum

Terr

a (2

009)

men

ghub

ungk

an

regu

laris

asi A

maz

on

untu

k ke

patu

han

lingk

unga

n

•Ke

sulit

an m

elak

ukan

re

gula

risas

i (da

erah

yan

g lu

as,

revi

si k

laim

mas

a la

lu)

•Ko

nsen

tras

i tan

ah •

Renc

ana

kepe

mili

kan

laha

n da

n ta

tagu

na la

han

dipe

rluka

n un

tuk

pera

tura

n lin

gkun

gan

•Ba

tas‑

bata

s ta

nah

adat

tida

k se

lalu

dih

orm

ati d

alam

re

gula

risas

i •

Ketid

akpa

stia

n da

n ko

nflik

ya

ng b

erla

ngsu

ng k

aren

a se

jara

h ko

nflik

laha

n •

Peng

hapu

san

kolo

ni d

ari

wila

yah

adat

•D

ukun

gan

tekn

is, k

euan

gan

dan

lain

nya

untu

k se

rtifi

kasi

•D

ukun

gan

untu

k pe

renc

anaa

n pe

man

faat

an la

han

•Ke

giat

an re

gula

risas

i pro

yek

kepe

mili

kan

laha

n se

jala

n de

ngan

keb

ijaka

n na

sion

al

dan

beke

rja s

ama

deng

an

lem

baga

‑lem

baga

fede

ral

dan

nega

ra

Indo

nesi

a •

Huk

um y

ang

kont

radi

ktif

terk

ait h

ak

atas

laha

n da

n hu

tan,

keg

agal

an

untu

k m

enga

kui h

ak m

asya

raka

t ada

t at

as h

utan

•Pe

mba

tasa

n pa

da h

ak a

dat

pem

anfa

atan

laha

n da

lam

m

endu

kung

pem

anfa

atan

bi

snis

hut

an •

Tida

k ad

anya

pro

sedu

r dan

at

uran

unt

uk m

enda

ftar

hut

an

kem

asya

raka

tan

•Pe

ta y

ang

tidak

aku

rat

•Ko

nflik

kla

im, s

engk

eta

perb

atas

an

dan

pera

mba

han

huta

n

•Ke

tua

pane

l RED

D+

tela

h m

engu

sulk

an

mel

epas

kan

laha

n de

sa

dan

adat

dar

i hut

an

nega

ra •

Usu

lan

proy

ek u

ntuk

m

enya

tuka

n se

mua

pe

ta la

han/

huta

n na

sion

al

•Ko

nflik

den

gan

kepe

ntin

gan

kela

pa s

awit

•Po

tens

i kon

flik

deng

an

pem

egan

g H

PH •

Kega

gala

n un

tuk

men

gaku

i kl

aim

mas

yara

kat a

dat

•Ko

nflik

kla

im

•N

egos

iasi

den

gan

pem

erin

tah

di s

emua

ting

kata

n •

Berb

agai

mek

anis

me

untu

k m

enye

diak

an m

asya

raka

t de

sa d

enga

n ke

pem

ilika

n la

han

yang

jela

s •

Neg

osia

si d

enga

n pe

meg

ang

kons

esi h

utan

•Pe

renc

anaa

n pe

man

faat

an la

han

berla

njut

ke

hala

man

ber

ikut

nya


Neg

ara

Mas

alah

kep

emili

kan

laha

n na

sion

alKe

bija

kan

nasi

onal

Mas

alah

ting

kat p

roye

kIn

isia

tif ti

ngka

t pro

yek

Viet

nam

•Ke

senj

anga

n an

tara

huk

um n

asio

nal

dan

adat

, kep

emili

kan

laha

n ad

at

tidak

dia

kui

•Tu

mpa

ng ti

ndih

ant

ara

klai

m la

han

adat

dan

kol

oni

•Ku

rang

nya

sum

ber d

aya

man

usia

da

n ke

uang

an u

ntuk

alo

kasi

laha

n hu

tan

(FLA

) •

Mas

alah

tekn

olog

i yan

g m

enga

rah

pada

pet

a ya

ng ti

dak

akur

at •

Ketid

akad

ilan

dala

m a

loka

si h

utan

; pe

ncap

loka

n ta

nah

•Ke

terb

atas

an p

emah

aman

par

a pe

man

faat

hut

an te

ntan

g ha

k da

n ta

nggu

ng ja

wab

terk

ait d

enga

n FL

A

•Pr

oses

Alo

kasi

Lah

an

Hut

an (F

LA) (

seja

k ta

hun

1983

) unt

uk

men

galo

kasi

kan

pem

anfa

at la

han

hing

ga 3

0 ha

laha

n hu

tan

dala

m h

utan

pr

oduk

si d

an li

ndun

g sa

mpa

i 50

tahu

n •

Und

ang‑

Und

ang

Pert

anah

an 2

003

•In

vent

aris

asi H

utan

N

asio

nal m

asa

men

data

ng

•Ko

nflik

ant

ar p

enge

lola

an

huta

n ol

eh m

asya

raka

t ver

sus

rum

ah ta

ngga

•Pe

rbed

aan

yang

per

lu

dipe

rhat

ikan

ant

ara

pers

epsi

m

asya

raka

t lok

al/h

ak a

dat d

an

pers

epsi

pem

erin

tah

•Ke

tidak

jela

san

bata

s‑ba

tas

laha

n •

Hak

ata

s la

han

yang

am

bigu

da

n ku

rang

nya

pem

aham

an

tent

ang

arti

kepe

mili

kan

laha

n Bu

ku M

erah

•Ru

sakn

ya g

aya

hidu

p tr

adis

iona

l yan

g m

emen

garu

hi

peng

atur

an k

epem

ilika

n la

han

•Pe

mbe

ntuk

an k

elom

pok

kerja

te

knis

terk

ait i

su‑is

u la

han

pada

ting

kat p

rovi

nsi d

an

kabu

pate

n •

Pend

anaa

n lo

kal d

alam

pe

ngel

olaa

n hu

tan

part

isip

atif

mem

baha

s ba

gaim

ana

men

dist

ribus

ikan

pe

mba

yara

n •

Men

jaja

ki m

ekan

ism

e un

tuk

men

guji

baga

iman

a m

engi

nteg

rasi

kan

kepe

mili

kan

laha

n da

n ka

rbon

•Ko

ntrib

usi t

erha

dap

pere

ncan

aan

pem

anfa

atan

la

han

pada

ting

kat

mas

yara

kat d

an k

abup

aten

Tanz

ania

•Pe

mer

inta

h m

enaf

sirk

an k

ateg

ori

laha

n fo

rmal

sed

emik

ian

rupa

se

hing

ga m

emili

ki b

anya

k la

han

desa

•Ko

nflik

ant

ara

peta

ni d

an p

eter

nak

•Ko

nflik

ata

s pe

nggu

sura

n pe

tern

ak

untu

k tu

juan

ling

kung

an •

Rezi

m p

ereb

utan

dan

tum

pang

tin

dih

kepe

mili

kan

laha

n da

n ris

iko

pere

buta

n ol

eh e

lite

•U

ndan

g‑U

ndan

g Ta

nah

Des

a (1

999)

men

gaku

i ke

pem

ilika

n la

han

adat

ba

ik la

han

itu te

rdaf

tar

atau

tida

k •

Dra

ft s

trat

egi

RED

D+

nasi

onal

m

engk

lasi

fikas

ikan

la

han

desa

seb

agai

ta

nah

nega

ra (‘

laha

n um

um’)

jika

tidak

te

rdaf

tar

•H

ak a

tas

karb

on ti

dak

dipe

rhat

ikan

di t

ingk

at n

asio

nal

•La

han

desa

dik

lasi

fikas

ikan

se

baga

i lah

an s

ecar

a um

um,

kura

ngny

a se

rtifi

kat t

anah

•Pe

rsel

isih

an p

erba

tasa

n an

tar d

esa

•H

ak p

eror

anga

n ya

ng ti

dak

jela

s at

au ti

dak

terja

min

•Pe

ndek

ata

u tid

ak je

lasn

ya

kera

ngka

wak

tu u

ntuk

hak

pe

ngel

olaa

n

•Kl

arifi

kasi

per

bata

san

•D

alam

pro

ses

men

dapa

tkan

se

rtifi

kat l

ahan

des

a •

Men

cari

untu

k m

emod

ifika

si

mod

el P

enge

lola

an H

utan

Ke

mas

yara

kata

n (C

FM) d

ari

5 sa

mpa

i 20

tahu

n •

(Sed

ikit

perh

atia

n te

rhad

ap

klai

m p

eror

anga

n)

Tabe

l 9.2

Lan

juta

n


Neg

ara

Mas

alah

kep

emili

kan

laha

n na

sion

alKe

bija

kan

nasi

onal

Mas

alah

ting

kat p

roye

kIn

isia

tif ti

ngka

t pro

yek

Kam

erun

•Ko

nflik

ant

ara

huku

m a

dat d

an

form

al; h

ukum

form

al m

emba

tasi

ha

k m

asya

raka

t lok

al u

ntuk

m

engg

unak

an h

akny

a •

Hut

an k

emas

yara

kata

n m

erup

akan

up

aya

untu

k m

embu

at h

ubun

gan

form

al a

ntar

a m

asya

raka

t dan

hut

an‑

huta

n ta

npa

men

gaku

i kla

im a

dat

•H

anya

elit

yan

g m

emili

ki s

aran

a un

tuk

men

daft

arka

n la

han,

yan

g m

erup

akan

sa

tu‑s

atun

ya h

ak m

ilik

yang

dia

kui

seca

ra fo

rmal

•Zo

nasi

tela

h m

enga

kiba

tkan

kon

flik

teru

s‑m

ener

us a

ntar

a pa

ra p

eman

gku

kepe

ntin

gan

•N

egar

a m

embe

ri ke

wen

anga

n ha

k da

n ke

waj

iban

yan

g tu

mpa

ng ti

ndih

an

tar s

ekto

r (hu

tan,

kep

emili

kan

laha

n, p

erta

mba

ngan

, air,

dll)

•Pr

oses

refo

rmas

i ke

bija

kan

kehu

tana

n di

mul

ai p

ada

tahu

n 19

93, t

erm

asuk

pe

ncip

taan

hut

an •

Berla

ngsu

ngny

a pr

oses

re

form

asi h

ukum

te

rkai

t hut

an •

Kons

ulta

si d

enga

n pa

ra

pem

angk

u ke

pent

inga

n te

ntan

g pe

man

faat

an

laha

n te

rmas

uk d

efini

si

perb

atas

an •

Perg

eser

an d

ari

prog

ram

ad

hoc

dari

kebi

jaka

n na

sion

al

yang

mun

gkin

pad

a pe

ndud

uk y

ang

terp

ingg

irkan

•Ti

dak

ada

jam

inan

hak

ata

s ka

rbon

di t

anah

ada

t •

Ketid

akco

coka

n an

tara

huk

um

huta

n ke

mas

yara

kata

n da

n ha

k ad

at y

ang

men

gara

h pa

da k

onfli

k •

Klai

m d

an s

eran

gan

trad

isio

nal B

antu

•Le

mah

nya

hak

pada

hut

an

kem

asya

raka

tan

•Ko

nflik

per

bata

san

deng

an

tam

an n

asio

nal

•Ko

nflik

ant

ara

mas

yara

kat a

dat

dan

pend

uduk

mig

ran

•M

emba

ntu

mas

yara

kat

mem

bang

un re

ncan

a pe

ngel

olaa

n hu

tan

kem

asya

raka

tan

dan

mem

perk

uat l

emba

ga lo

kal

•Im

plem

enta

si s

trat

egi

kepe

mili

kan

laha

n de

ngan

pa

ra p

eman

gku

kepe

ntin

gan

sesu

ai d

enga

n ke

bija

kan

nasi

onal

•M

endu

kung

upa

ya

untu

k m

enin

gkat

kan

hak

mas

yara

kat a

tas

huta

n (re

visi

hu

kum

terk

ait h

utan

)

berla

njut

ke

hala

man

ber

ikut

nya


Neg

ara

Mas

alah

kep

emili

kan

laha

n na

sion

alKe

bija

kan

nasi

onal

Mas

alah

ting

kat p

roye

kIn

isia

tif ti

ngka

t pro

yek

Peru

•M

asya

raka

t prib

umi m

emili

ki h

ak

atas

laha

n ya

ng d

apat

dic

abut

lebi

h da

ri ha

k at

as w

ilaya

h lu

as y

ang

dapa

t dic

abut

•Tu

mpa

ng ti

ndih

kep

emili

kan

laha

n da

n ku

rang

nya

penc

atat

an la

han

•N

egar

a m

embe

ri ke

wen

anga

n ha

k da

n ke

waj

iban

yan

g tu

mpa

ng ti

ndih

an

tar s

ekto

r (hu

tan,

kep

emili

kan

laha

n, p

erta

mba

ngan

, air,

dll)

•Ca

gar a

lam

dan

kat

egor

i hut

an la

inny

a di

sebu

tkan

di a

tas

kert

as, t

etap

i tan

pa

dide

finis

ikan

bat

as‑b

atas

nya

•H

ukum

bar

u hu

tan

dan

hidu

pan

liar d

iset

ujui

da

n m

enun

ggu

impl

emen

tasi

per

atur

an

•Ti

dak

ada

cara

huk

um u

ntuk

m

empe

role

h ha

k da

lam

ka

was

an li

ndun

g •

Sedi

kit a

tau

tidak

ada

pe

lara

ngan

hak

•Ko

ntra

k ke

pem

ilika

n ad

alah

se

men

tara

dan

mud

ah

diba

talk

an •

Tum

pang

tind

ih k

onse

si o

leh

kant

or‑k

anto

r pem

erin

tah

yang

ber

beda

•M

embu

at d

emar

kasi

da

n m

embu

at d

afta

r ka

was

an k

onse

si

Sum

ber:

Awon

o (2

011)

, D

kam

ela

(201

1),

Dok

ken

dkk.

(20

11),

Duc

helle

dkk

. (2

011b

), In

drar

to d

kk.

(201

2),

Jam

biya

dkk

. (2

011)

, M

ay d

kk.

(201

1b),

Pham

dkk

. (2

012)

, D

AR

dan

CIFO

R (2

012)

, Res

osud

arm

o dk

k. (2

011)

, Sun

derli

n dk

k. (2

011)

; GCS

RED

D+

Com

pone

nt 1

Wor

ksho

p da

n Le

arni

ng E

vent

Rep

ort A

pril

12‑1

4, 2

011,

GCS

RED

D+

Com

pone

nt 2

M

eetin

g Ba

rcel

ona

Febr

uary

8‑1

0, 2

012

(pre

sent

atio

ns),

Prop

onen

t app

rais

al, p

ropo

nent

sur

vey

on p

artic

ipat

ion

dan

kepe

mili

kan

laha

n.

Tabe

l 9.2

Lan

juta

n


lahan adat, dan proses ini terus berlanjut, walaupun lambat dan penuhmasalah. Negara‑negara lain telah berusaha mengambil langkah‑langkahkecil. Di Vietnam, proses Alokasi Lahan Hutan (Forest Land Allocation/FLA)mendapatkomentaryangberagam(Phamdkk.2012)danmasihjauhdari mengakui hak adat (Kotak 9.2). Hal yang sama berlaku pada hutankemasyarakatandiKamerun.Baru‑baruinituntutanataspengakuanhakadatbagihutan‑hutandiIndonesiamendapatperhatianditingkattinggi,namunmasihbelumadaartinyadalampraktiknya.

LiputantentangtatakeloladanpenguasaanlahanmasihsangatkurangdalampemberitaantentangREDD+dimedianasionaldisebagianbesarnegarayangditeliti.Sebuahanalisisatassekitar500artikelsuratkabarnasionaltentangREDD+yangditerbitkan antara tahun2005dan2009di limadari enamnegara(dataTanzaniabelumtersedia)menunjukkanbahwaisu‑isutatakelolatidakterlaluditonjolkandalamartikelmediamassadiberbagainegaratersebut

Kotak 9.2 Mitos dan kenyataan: Jaminan hak atas hutan di VietnamThu Thuy Pham, Thu‑Ba Huynh dan Moira Moeliono

Sistem penguasaan lahan hutan di Vietnam sebagian besar diatur oleh Undang‑Undang Pertanahan (1993, 2003) dan Undang‑Undang Perlindungan dan Pengembangan Hutan (2004). Undang‑Undang Pertanahan menjamin keluarga petani dengan hak atas tanah yang stabil dan untuk jangka panjang: 20 tahun untuk lahan yang ditanami tanaman setahun atau semusim, dan 50 tahun untuk tanaman keras atau tahunan. Menurut Undang‑Undang, tanah dan sumberdaya alam milik ‘masyarakat’ secara keseluruhan dan dikelola oleh ‘negara’ atas nama mereka. Oleh karena itu, negara memiliki hak pengelolaan dan pengambilan keputusan secara eksklusif atas hutan alam, kemudian mengalokasikan pemanfaatan hak tersebut kepada rakyat. Sejak tahun 1999 (SK 163), hak pemanfaatan lahan, yang diterbitkan melalui sertifikat pemanfaatan lahan yang disebut Buku Merah, dapat dipindahkan, digadaikan, disewakan, dipertukarkan, atau diwariskan dan berlaku selama 50 tahun.

Pada 2004, Undang‑Undang Perlindungan dan Pengembangan Hutan disahkan, yang memberikan pemanfaat hutan hak pengelolaan atas hutan, serta hak untuk menghasilkan pendapatan dan manfaat lain dari kerja dan investasi mereka di lahan hutan. Sorotan utama dari Undang‑Undang ini adalah pengakuan negara atas peran dan hak masyarakat sebagai salah satu cara pengelolaan lahan hutan.

berlanjut ke halaman berikutnya


Undang‑Undang ini memberikan landasan hukum yang penting bagi masa depan implementasi REDD+. Namun demikian, dua masalah utama telah muncul dan perlu mendapat perhatian dari para pengambil keputusan dan penyusun strategi REDD+.

Pertama, lebih dari 50% hutan negara dan sering hutan‑hutan kualitas tertinggi dikelola oleh perusahaan negara dan dewan pengelola. Sementara rumah tangga mengelola 18% dan masyarakat hanya 1% dari sebagian besar hutan yang berkualitas buruk dan terdegradasi (Hoang dkk. 2010). Walaupun perusahaan negara diharuskan untuk menyewakan lahan hutan di bawah kendali mereka kepada pihak ketiga untuk pemanfaatan atau perlindungan jangka panjang, dalam praktiknya mereka sering mengontrak pihak ketiga secara tahunan. Selain itu, hampir tidak mungkin bagi masyarakat untuk masuk ke dalam kontrak hukum karena persyaratan yang berlebihan di bawah Hukum Perdata 2005 Vietnam untuk mendapatkan status legal mereka. Dalam kenyataannya, masyarakat tidak dapat menandatangani kontrak REDD+. Karena itu dana REDD+ di masa depan mungkin dipegang oleh pemerintah, dengan hanya sangat sedikit pembayaran dan manfaat karbon yang diperoleh rumah tangga dan masyarakat yang merupakan pengelola hutan yang sebenarnya.

Kedua, pengalaman dari implementasi Undang‑Undang Pertanahan dan Undang‑Undang Perlindungan dan Pengembangan Hutan, serta program nasional lainnya seperti Alokasi Lahan Hutan (FLA), menunjukkan hasil yang beragam. Di beberapa tempat program ini berpengaruh positif pada petani miskin, sedangkan dampak keseluruhan tidak jelas. Rumah tangga dan masyarakat masih tidak dapat mengontrol hutan‑hutan mereka, karena mereka masih perlu meminta izin dari instansi terkait untuk menggunakan lahan hutan atau menebang pohon. Selain itu, tiga masalah lain menghalangi pemilik adat dan bahkan pemilik yang diakui dan mungkin sebenarnya menciptakan kondisi akses terbuka: i) kesenjangan antara hukum nasional dan praktik pemanfaatan lahan berdasarkan hukum adat, ii) akumulasi modal bagi rumah tangga yang memiliki akses ke politik kekuasaan dan jaringan sosial, dan iii) penegakan peraturan yang buruk yang memengaruhi keefektifan FLA. Lahan hutan yang dialokasikan sering tidak subur dan, dengan tidak adanya dukungan keuangan dan teknis dari pemerintah, lahan sering mudah ditinggalkan. Namun yang lebih serius, lahan yang diklasifikasikan oleh pemerintah sebagai ‘tidak terpakai’ sebenarnya di bawah penguasaan lahan adat, yang tidak secara resmi diakui hukum. FLA tidak mengizinkan penguasaan bersama pada tingkat rumah tangga dan masyarakat, yang membatasi hak perempuan dan melemahkan sistem produksi dataran tinggi yang didasarkan pada pendekatan lahan milik bersama.

Kotak 9.2 Lanjutan


(Gambar9.2).1Satupengamatanyanglebihdekatmengenaisubtopikyangspesifikberkaitandengan reformasipenguasaan lahandanhak ataskarbondi bawah meta‑topik ‘Politik dan pengambilan kebijakan’ menegaskankesenjanganini.HanyadiIndonesiadanBrasilterdapatartikelmediayangsecaraeksplisitmembingkaiseputarmasalahini:diBrasil,11artikelsubtopik‘REDD+dankebijakanhakadat’yangdiadvokasiolehperwakilanorganisasihakasasimanusiadanpelakunegarasubnasional.DiIndonesiasatuartikeljuga menggunakan bingkai ini dan diadvokasi oleh organisasi penelitianinternasional, sementara artikel kedua memberikan perhatian denganpenegakan hak atas karbon dan didukung oleh pelaku pemerintah tingkatnasional.Analisisawalartikeldaritahun2010‑2011diIndonesia,VietnamdanPerutidakmenunjukkanperubahanyangpenting.

Namun demikian, dengan memeriksa pernyataan posisi masing‑masingpendukungatau lawanyangmenanggapi isuyangdibingkaidalamartikel,

1 Sebuah bingkai media adalah “satu tema pengorganisasian yang luas untuk memilih,menekankandanmenghubungkanberbagaielemendarisebuahceritasepertiadegan,karakter,tindakanmerekadandokumentasipendukung”(Bennett1996,sepertidikutipdalamBoykoff2008:555). Dalam praktiknya sebuah bingkai adalah lensa konseptual yang membawaaspek‑aspektertentudarirealitaspadafokusyanglebihtajam(menekankancaratertentuuntukmemahamimasalah)sementaramenurunkanlainnyauntuklatarbelakang.

%

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Konteks pemerin

tahan

Masyarakat m

adani

Ekologi

Ekonomi dan pasa

r

Ilmu pengetahuan

Politik dan pembuat k

ebijakan

Lainnya

Budaya

Brasil

Peru

Kamerun

Indonesia

Vietnam

Gambar 9.2 Metatopik artikel media nasional (persentase dari total artikel surat kabar yang dianalisis per negara)


kami mengidentifikasi sejumlah sikap yang berkaitan dengan tata kelola.Di Indonesia, Brasil dan Peru, para pelaku menyatakan bahwa REDD+akan memerlukan reformasi tata kelola dan reformasi kelembagaan. DiIndonesia lebihdari10%darisemuaposisiyangdinyatakan(yaitu27dari258)yangmenunjukkanperhatianbahwaREDD+berisikomerampasataumengurangiakseskesumberdayahutandanmerugikanparapemanfaathutantradisional(lihatBab5).Temuanawalmenunjukkanbahwawalaupunartikeljarangterbingkaidengan isu tatakeloladankelembagaan, sejumlahpelakumenempatkandirimerekadiseputarisuini.

Organisasi‑organisasiyangmenyatakankepedulianterhadappenguasaanlahanutamanya adalah hanya pelaku dari organisasi lingkungan nonpemerintahinternasionaldanorganisasimasyarakatmadanidalamnegeri.Namunanalisistingkat‑pelakumenunjukkanbahwatidaksatupundarikelompok‑kelompokiniyangolehparapelakulaindipandangberpengaruhdiranahkebijakandisebagianbesarjaringankebijakannasional,dimanaKementerianKehutanandanentitasnegaralainnyaberadadipusatpengambilankeputusan.

9.3.2 Penguasaan lahan tingkat proyekPenelitianGCSmenelaahmasalahpenguasaanlahanditingkatdesadanproyekmelaluiwawancaradenganparapemrakarsa,danwawancaratingkatdesadankelompok terfokus.Para pemrakarsamelaporkan tentang tantanganutamapenguasaan lahandi lokasimerekamasing‑masing,dankelompok terfokusdesaditanyatentangkonflikdanketidakpastianpenguasaanlahan,kehadiranpenggunahutaneksternaldan tingkatkepatuhan terhadapperaturan,yangsecarakhususterkaitdengandesamereka.

Sebagian besar lahan di lokasi penelitian proyek REDD+ secara formaldimilikiolehnegara.DiIndonesia,KamerundanPeru,sebagianbesarlahandidesa‑desayangditelitiadalahmilikdandikelolaolehpemerintahtetapisecarade factodibawahkendalirumahtanggadandesa.DiIndonesia,penguasaantimbuldaritumpangtindihklaimlahan,termasukkonsesipembalakanyangditinggalkan,pembalakskalakecil,kepentingankelapasawit,pertambangandan penebangan yang lebih besar. Kepentingan kelapa sawit mengancamsejumlah lokasi proyek. Satu lokasi,masing‑masingdiKamerundanPeru,terletakdidalamkawasan lindungdimanahak lahan secarahukum tidakdiberikan kepada masyarakat lokal. Lokasi lainnya di Kamerun adalah diareayangditetapkansebagaihutankemasyarakatan(HKM).Isupenguasaanlahan mencakup sifat ketidakterjaminan hak masyarakat (diperpanjangsetiap5 tahun), tumpangtindihklaimdankonflikantarawargadesayangberada di dalam dan di luar kawasan HKM. Pengguna hutan di lokasikeduadiPerumemiliki kontrak konsesi 40 tahununtukbudidaya kacangBrasil. Kebijakan pemerintah merupakan sumber konflik, karena instansipemerintahyangberbedamemberikankonsesiyangtumpangtindihuntukwilayah hutan yang sama kepada pemangku kepentingan yang berbeda(Selaya,komunikasipribadi).


Di Brasil, hampir semua lahan di desa‑desa dalam studi adalah lahannegarayangsecararesmiditetapkanbagiperoranganyangtinggaldiproyekpemukiman reformasi lahan atau menempati lahan publik yang tidakterklasifikasi.Duadari lokasiproyek iniberadadi kawasandengan sejarahkonfliklahandansumberdayayangserius,namunproyekpenyelesaiandanpencatatantelahberjalanselamabeberapatahun.Dilokasiketiga,regularisasiadalahkegiatanbarudibawahprogrampenyiapanREDD+.Sementaramasihterjadi konflik, tumpang tindih klaim dan rumah tangga tanpa hak ataupenguasaan formal,masalahpokok yang terkait penguasaan lahanberkisarpadalogistikregularisasi–sebuahprosesyangmahal,lambat,danbirokratisdankadanggagalmenghormatiadatyangadaatauklaimyangsahsecaralokal(Duchelledkk.2011b).

DiVietnam,diempatdesayangditelitidisatulokasiproyek,sebagianbesarhutantelahdiberikankepadaperoranganmelaluisertifikatlahanyangdikenalsebagai Buku Merah. Sertifikat ini telah menimbulkan masalah, karenapemeganghaktidakmemahamiketerbatasanmereka.Terdapatmasalahpasarlahanilegalyangpentingdanmasalahdenganbatas‑batastidakjelas(Huynh,komunikasipribadi).Haktanahadatmasihkuat,tetapiadaperbedaanyangpentingantarapersepsidanpemahamanpemerintahdanwargadesa.

Di Tanzania, proyek REDD+ sedang dikembangkan di daerah di manabagian penting dari lahan sedang dalam proses ditetapkan untuk ataudimiliki olehmasyarakat (lihatKotak 9.3).Masalahpenguasaan lahandilokasiproyektimbulterutamadarikurangnyasertifikat lahandesaformaldilahanyangditetapkan,yangmenyebabkansengketalahansecaraformalberadadibawahpenguasaannegara,dansengketaperbatasan.

Tabel 9.3 dan 9.4 merangkum hasil dari kelompok fokus tingkat desaatas pertanyaan tentang kejelasan dan jaminan penguasaan lahan.Pertanyaan‑pertanyaan ini tidak ditanyakan dalam kaitannya denganREDD+ atau intervensi proyek tetapi ditujukan untuk mengatasi situasipenguasaan lahankeseluruhan sebelum intervensi.Tabel9.3menunjukkantanggapan atas konflik lahan, persepsi ketidakpastian hak dan kepatuhanterhadap peraturan tentang hutan oleh warga desa. Adanya konflik perludiperhatikan terutama di lokasi penelitian di Kamerun (83%), Indonesia(55%)danBrasil(44%),walaupunbagianpentingdaridesa‑desadiTanzaniajugamemilikilahanyangberadadalamkonflik(24%).Pertanyaanlangsungtentang masalah ketidakpastian juga ditemukan bahkan di luar desa‑desayangditeliti,berkisardari100%diKamerun,sampai85%diIndonesia,50%diBrasildan32%diTanzania.HanyadiVietnamtidakterdapatlaporanditingkat desa, baik tentang konflik ataupun rasa ketidakpastian.Kepatuhanterhadapperaturanpemanfaatanhutanmasihpenuhmasalahdidesalokasipenelitiandi semuanegara.HanyadiVietnamsajayangtidakada laporanmengenaisengketaatauketidakamananditingkatdesa.Tingkatkepatuhanterhadap peraturan pemanfaatan hutan merupakan masalah di desa‑desa


Kotak 9.3 Pengelolaan hutan partisipatif sebagai landasan kelembagaan untuk REDD+ di TanzaniaTherese Dokken

Sejak tahun 1990‑an, Tanzania telah menggalakkan Pengelolaan Hutan Partisipatif (PFM) sebagai strategi untuk konservasi dan pengelolaan berkelanjutan hutan‑hutan mereka. Pada tahun 2006 sekitar 10% lahan hutan berada di bawah perjanjian PFM. Dalam Strategi Nasional Tanzania, PFM diidentifikasi sebagai landasan kelembagaan untuk REDD+, dan akses keuangan REDD+ dapat berpotensi melancarkan dan mempercepat implementasinya.

Tujuan utama PFM adalah untuk meningkatkan mata pencaharian pedesaan, melestarikan dan regenerasi sumberdaya hutan, dan mendorong tata kelola yang baik. Ada dua pendekatan PFM yang berbeda dalam hal tingkat desentralisasi hak dan tanggung jawab. Pendekatan pertama adalah pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat (PHBM/CBFM). CBFM berlangsung di lahan yang terdaftar di bawah Undang‑Undang Tanah Desa (1999) dan dikelola oleh dewan desa. Desa ini memiliki hak penguasaan penuh dan tanggung jawab pengelolaan serta menguasai semua pendapatan yang dihasilkan dari hutan. Pendekatan kedua adalah pengelolaan kolaboratif, disebut pengelolaan hutan bersama (PHB/JFM). Pendekatan ini berlangsung di cagar alam hutan nasional atau pemerintah daerah. Penguasaan lahan tetap di tangan negara, sementara tanggung jawab pengelolaan hutan dan pendapatan dibagi antara negara dan masyarakat dan diresmikan melalui perjanjian JFM.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kedua pendekatan PFM berkontribusi terhadap perbaikan pengelolaan hutan, namun CBFM tampaknya lebih efektif daripada JFM (Blomley dkk. 2011). Hak penguasaan yang eksklusif dan dilaksanakan memberikan insentif bagi masyarakat untuk berinvestasi dalam pengelolaan jangka panjang. Sebaliknya, di bawah JFM hak yang tidak jelas serta pemanfaatan lokal dan panen produk hutan sangat dibatasi. Hal yang sama juga berlaku pada mekanisme pembagian keuntungan dan aspek kesetaraan dari dua pendekatan PFM. Sementara semua manfaat ditransfer ke masyarakat di bawah PHBM, tidak ada kesepakatan mengenai porsi manfaat pengelolaan hutan yang harus ditransfer ke masyarakat yang terlibat dalam JFM. Keefektifan dan kesetaraan merupakan pertimbangan penting untuk memilih strategi PFM yang diikuti dalam proyek‑proyek REDD+. Diperlukan perbaikan dan klarifikasi mekanisme penguasaan lahan dan pembagian manfaat, khususnya di bawah JFM, untuk memastikan insentif yang cukup untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

yangmenjadilokasipenelitiandisemuanegara.NamunVietnammelaporkantingkat kepatuhan rendah sampai sedang di semua semua desa penelitian, diBrasil 75% dari desa‑desa yang diteliti dan di tiga negara lainnya tingkatkepatuhannya50%‑55%.


Tabel9.4membahashakuntuktidakmengijinkanpihakluaryaituhakdankemampuanuntukmelarangpemanfaathutandariluaryangtidakdiinginkan.Menariknya,hampirsemuadesamelaporkanmemilikihakuntukmelarangorang luardari lahanmereka (88%‑100%).NamunyangpalingmencolokadalahbahwadiBrasil,Kamerun,Tanzaniadan Indonesiakarena sebagianbesar desa‑desa menyatakan bahwa dasar dari hak adalah adat, sedangkanhanya6%‑20%daridesa‑desadinegara‑negarainimenyatakanbahwahakinididasarkanpadahukumformal.2Sebaliknya,sekalilagidesa‑desadiVietnamsemuanyamenekankanhakformal.

TigapertanyaanterakhirdalamTabel9.4mengacupadakeberadaanaktualpemanfaatlahaneksternal,apakahmerekadilarang,danapakahupayayangtelah dilakukan untuk melarang masuk pemanfaat eksternal mengalamikegagalan.Proporsipemanfaateksternalmencapai44%(diTanzania)sampai90%(diIndonesia)daridesayangditeliti.Penggunahutaneksternaldilarangdi kebanyakan kasus atau semua di Tanzania dan Kamerun, dan sekitarsetengahnyadiBrasil.Selain itu, faktabahwabeberapapenggunamemiliki‘izin’tidakselaluberartimerekamemilikiizindesa.Sebagaicontoh,meskipunhanya28%daridesa‑desadiIndonesiamelaporkanbahwapenggunaeksternaldilarang,pada72%lainnya,penggunamusimandansecaraadatkemungkinanmemilikiizindaridesa,sedangkanperkebunan,perusahaanagroindustridan

2 Pertanyaan‑pertanyaaniniditanyakandengancaraenumeratormembacakanpilihan,dandiperbolehkanmemberilebihdarisatujawaban.

Tabel 9.3 Konflik lahan, ketidakpastian dan kepatuhan peraturan hutan lokal di desa-desa sampel menurut negara (dalam angka dan persen)

Negara Desa dengan wilayah lahan dalam konflik

Desa dengan ketidakpastian kepemilikan lahan setidaknya sebagian dari lahan desa

Desa dengan kepatuhan peraturan hutan rendah atau sedang oleh warga desa

Jumlah total desa dalam sampel

Brasil 7 (44%) 8 (50%) 12 (75%) 16

Cameroon 5 (83%) 6 (100%) 3 (50%) 6

Tanzania 6 (24%) 8 (32%) 13 (52%) 25

Indonesia 11 (55%) 17 (85%) 11 (55%) 20

Vietnam 0 (0%) 0 (0%) 4 (100%) 4

Catatan: mencakup semua lokasi proyek kecuali Berau, Indonesia dan Peru

Sumber: Sunderlin dkk. (2011) dan Database Survei Desa


Tabe

l 9.4

Pe

lara

ngan

hak

dan

pra

ktik

di d

esa-

desa

sam

pel m

enur

ut n

egar

a (d

alam

ang

ka d

an p

erse

n)

Neg

ara

Des

a de

ngan

ha

k un

tuk

mel

aran

g or

ang

luar

Das

ar h

ak *

Des

a de

ngan

pe

man

faat

an

huta

n ek

ster

nal

saat

ini

Des

a di

man

a pe

man

faat

an

ekst

erna

l di

lara

ng

(% d

ari d

esa

deng

an

pem

anfa

atan

ek

ster

nal

saat

ini)

Des

a de

ngan

up

aya

yang

ga

gal u

ntuk

m

elar

ang

pem

anfa

at

ekst

erna

l

Jum

lah

tota

l de

sa d

alam

sa

mpe

l

Ada

t/hu

kum

ada

tH

ukum

form

al

Bras

il14

(88%

)14

(88%

)1

(6%

)11

(69%

)5

(45%

)3

(19%

)16

Cam

eroo

n6

(100

%)

6 (1

00%

)1

(17%

)3

(50%

)3

(100

%)

1 (1

7%)

6

Tanz

ania

24 (9

6%)

19 (7

6%)

5 (2

0%)

11 (4

4%)

7 (6

4%)

3 (1

6%)

25

Indo

nesi

a19

(95%

)17

(85%

)3

(15%

)18

(90%

)5

(28%

)8

(40%

)20

Viet

nam

4 (1

00%

)0

(0%

)4

(100

%)

2 (5

0%)

0 (0

%)

0 (0

%)

4

* Be

bera

pa d

esa

mem

ilih

kedu

anya

.

Cata

tan:

men

caku

p se

mua

loka

si p

roye

k ke

cual

i Ber

au, I

ndon

esia

dan

Per

u

Sum

ber:

Sund

erlin

dkk

. (20

11) d

an D

atab

ase

Surv

ei D

esa


konsesipembalakankemungkinanbesarmemilikiizindarikantorpemerintahtetapi bukan dari desa. Akhirnya, beberapa desa di setiap negara, kecualiVietnam, telah gagal mencoba untuk melarang pengguna hutan eksternal(16%‑19%diBrasil,KamerundanTanzaniadan40%diIndonesia).

9.3.3 Solusi di tingkat proyekHampirsemuapemrakarsaproyekmengidentifikasimasalahpenguasaanlahandilokasimerekadanmelihatresolusihalinisebagaihalpokokuntukmelangkahmaju dengan proyek‑proyek REDD+ (Tabel 9.2). Mereka mengambiltindakan awal untuk mengidentifikasi sumber‑sumber ketidakpastian dankonflik,danuntukmengatasipenyebabdimanamungkin,denganmenjaminpenguasaan lahanbagiparapemangkukepentingan lokal saathal ini tepatdanmungkin,memperjelasbatas‑batasdesadanhutanjikadiperlukan;danmengidentifikasidanmelakukanpembatasanwilayahhutanuntukdisisihkan(Sunderlindkk.2011).Menjaminhakpenguasaanlahanseringmelibatkannegosiasi atau bekerja sama dengan badan3 pemerintah yang bertanggungjawabataslahan,dankadangmendukunglembaga‑lembagamelaluibantuanteknisataudana.

Ketikamekanismeyangadauntukmenjaminhaktidakmemadai,beberapapemrakarsa telah memainkan peran advokasi, seperti melobi untukmereformasi konsesi hutan kemasyarakatan di Kamerun, yang hanyamenyediakan hak selama jangka lima tahun. Beberapa menggalakkanstrategi untuk memperjelas hak atas karbon, dan dalam beberapa kasusjuga mengadvokasi hak desa. Di lokasi di mana terdapat tumpang tindihklaimyangpenting–sepertikonsesikelapasawitdiIndonesia–pemrakarsamencurahkan bagian penting dari energi mereka untuk penguasaan lahanagarmengatasiberbagaikontradiksiini.

Hanyasekitarsetengahdaripendukungyangdiwawancarai(9dari19)merasapuas dengan hasil berbagai upayamengatasimasalah penguasaan lahan dilokasimereka,tigamerasapuasdanjugatidakpuas,danlimamerasatidakpuas (dua tidakmemilikipendapat).Namun,bahkanmerekayangmerasapuasmenyatakanbahwamasihbanyaklagiyangharusdilakukan.Dibeberapalokasi,sepertisatudiTanzania,pemrakarsamenyatakanbahwamerekatelahdipaksa untuk mengecualikan beberapa wilayah karena masalah denganpenguasaanlahantidakdapatdiatasi(Sunderlindkk.2011).

3 Perhatikanbahwadalambeberapakasusparapemrakarsaadalahentitaspemerintah,sepertidiAcre,Brasil.


9.4 Mengatasi kendalaMasalah penguasaan lahan menghadirkan hambatan bagi keefektifan,efisiensi dan kesetaraan hasil REDD+. Pada tingkat lokasi, pemrakarsaproyek hampir semuanya telah memberikan perhatian serius terhadappenguasaanlahandanberusahamengatasimasalahinidengancaraterbaikmenurutkemampuanmereka.Namundemikian,merekasangatterbatasuntukbekerjamelaluijalurbirokrasipemerintahyangadadanberadadibawah kendala dari kebijakan saat ini. Oleh karena itu, dalam banyakkasusberbagaiupayapendukungdibatasiolehkurangnyaperhatianseriusterhadappenguasaanlahanpadatingkatkebijakannasional(lihatBab6).

HalinitidakterjadidiBrasil,dimanaregularisasilahansudahberlangsungsebelum perjanjian REDD+, namun REDD+ telah menghasilkaninsentif tambahan untuk melangkah maju dengan reformasi, melaluikegiatan‑kegiatansepertidukunganterhadapHukumPertanahandilokasiproyek.Pendukungdapatbekerjasamadenganpemerintahuntukmengatasiisu‑isupenguasaanlahan(Duchelledkk.2011b).Namun,bahkandiBrasil,sistemregularisasiyangadatidakmemecahkansemuamasalahdandalambeberapakasusmenciptakanmasalahbaru.

Di sebagianbesarnegara‑negara lainnyayangditeliti, reformasikebijakansecara substansial di bidang penguasaan lahan saat ini tampaknya tidakmungkin. Di Vietnam, usulan untuk reformasi kebijakan Buku Merahmenghadapi perlawanan.Demikianpula, ada indikasi bahwapendekatanhak adat diTanzania atauKamerun akanmengalami perubahan radikal.Baru‑baru ini di Indonesia, pernyataan berani dari seorang pemimpinpemerintahan tingkat tinggi untuk mendukung hak penguasaan lahanhutan secara adat menunjukkan bagaimana mobilisasi kesaksian danpara pemangku kepentingan yang berani melalui inisiatif REDD+ telahmemberikan dukungan bagi kebijakan penguasaan lahan yang baru.Meskipun tuntutanuntuk reformasi telahdatangdari tingkat tinggi, adabanyaklapisanpemerintahandanbanyakpemangkukepentinganyangkuatlainnyayangtelahmenolaksemuareformasisepertidimasalalu.

Dalam keadaan ini, bagaimana REDD+ bisa melangkah maju? Masalahpenguasaan lahan yang dibahas di atas dapat dikelompokkan ke dalambeberapamasalahutama.RingkasannyadapatdilihatdalamTabel9.5,besertaimplikasinyabagiREDD+dansolusipotensialnya.Beberapamasalahjelasmembutuhkanregularisasiataureformasilahan,sepertikurangnyakejelasanpenguasaandantumpangtindihklaimatauresolusikonflikantarahakadatdan penguasaan negara. Masalah lain meliputi perambahan oleh pelakueksternal,konsesigandadilahanyangsama,kelemahandalampenegakanperaturan,masalahdenganprosesregularisasi lahandanrepresentasi lokalyang tidak bertanggung gugat.Masalah‑masalah ini dapat diatasi denganberbagai cara lain di luar reformasi kelembagaan, termasuk penguatan


lembaganegaradan lokal,harmonisasikebijakannegaradanpenggunaanmetode partisipatif dan proses persetujuan sukarela, dengan pemberian informasi lebih dahulu (FPIC).

Perlu dicatat bahwa semua kebijakan ini – apakah bertujuan untukmenyelesaikan masalah penguasaan lahan secara spesifik atau memajukaninisiatifREDD+secaraumum–menghadirkantantanganbagiekonomiyangberakar dalam dan kepentingan politik ‘bisnis seperti biasa’. Bisnis sepertibiasadi hutanmengacupadakonstelasi kepentingan yangberusahauntukmelanggengkan hak istimewa akses komersial atas lahan dan sumberdayahutan dan sering melibatkan konversi Hutan. REDD+ merupakan upayayang dilembagakan untuk menghadapi bisnis seperti biasa dan menahanprosesdeforestasidandegradasi,dankarenaitumenghadapitantanganyangsamadenganreformasipenguasaanlahanhutan.

9.5 KesimpulanDitingkatnasionalmaupuntingkatproyek,isupenguasaanlahansecaraluasdiakui sebagai hal yang relevan denganREDD+. Pemrakarsa proyek telahberusaha untuk meningkatkan jaminan hak lokal atas hutan, sedangkanperhatian tingkat nasionalmasih sangat retoris.Di tingkat lokal, sebagianbesar pendukung bekerja “melalui inisiatif mereka sendiri dan dengansedikit saja bantuan eksternal” (Sunderlin dkk. 2011). Intervensi proyeksepotong‑sepotong ini tidak mencukupi untuk menjamin hak masyarakatlokal,atauuntukmengatasiisupelaranganpenggunahutaneksternalsecaraformal–yangtelahdiberikanolehbeberapakomunitasdalampenelitianini.

Dapatkah REDD+ terus maju ketika penguasaan lahan jelas dan aman?Apakah hambatan untuk meningkatkan penguasaan lahan di tempatlain yang tidak dapat diatasi? Jelas, mengatasi penguasaan lahan sangatmemperluas pilihan‑pilihan kebijakan dan lebih mungkin mengarah padakesuksesan,sementarakalauhanyapenguasaanlahansajayangdiurus,makapotensi pilihan‑pilihan intervensi untuk keberhasilan REDD+ menjadilebihterbatas.PenguasaanlahandapatdilihatsebagaibagiandariperubahantransformatifbagiREDD+dalamjangkapanjang.Kamiberpendapatbahwamengatasihakpenguasaan lahantidak lebihmenantangdaripadareformasikebijakan lainnya yang akan membuktikan komitmen serius terhadapREDD+,danbahwaperhatianyangbelumpernah terjadi sebelumnyaatasisu‑isu penguasaan lahan di bawah REDD+ menunjukkan ruang untukoptimis. Para perumus kebijakan REDD+ dapat melangkah maju padatingkatmakrodenganberbagaipendekatanuntukmenyerangakarpemicudeforestasi,sementaramenjalankansecaraparaleluntukmenargetkansolusiatasmasalahpenguasaanlahanyangspesifik.Kemajuannyaakanbergantungpadapengembanganaliansiyangluasuntukmengatasiperlawanan.


Tabel 9.5 Masalah kepemilikan lahan, implikasi bagi REDD+ dan potensi solusinya

Isu kepemilikan lahan Implikasi bagi REDD+ Potensi solusi

Kurangnya kejelasan kepemilikan, tumpang tindih klaim

Batas‑batas untuk pilihan kebijakan dan rendahnya potensi untuk sukses, kurangnya kejelasan mengenai manfaat dan akuntabilitas dalam pembayaran berbasis kinerja

Alokasi lahan dan pencatatan (regularisasi)

Hak adat vs kepemilikan negara

Ketidakpastian kepemilikan lahan dan/atau kegagalan untuk menghormati hak penduduk desa dapat menimbulkan konflik, masalah kepatuhan, kesulitan lokal dan distribusi manfaat yang tidak adil

Pastikan FPIC

Pengakuan hak

Konflik keputusan pemanfaatan lahan/konsesi di lintas tingkatan dan lembaga negara

Kegagalan untuk mengurangi emisi karbon

Menyelaraskan kebijakan negara

Memperkuat lembaga‑lembaga pemerintahan multi‑tingkatan

Kurangnya hak dan/atau kemampuan untuk melarang (termasuk kolonisasi tanah adat)

Pemangku kepentingan lokal dalam REDD+ (pemegang hak pihak yang akuntabel) berpotensi tidak dapat memenuhi kewajiban dalam pengaturan berbasis kinerja, kegagalan untuk mengurangi emisi

Hibah dan menegakkan hak pelarangan

Menjamin batas‑batas tanah adat dan desa (lokal dan lembaga negara)

Mengembangkan peluang ekonomi alternatif untuk koloni

Buruknya penegakan, pemantauan dan sanksi hukum; kegagalan untuk melaksanakan perencanaan tata guna lahan

Kegagalan untuk mengurangi emisi karbon

Memperkuat lembaga lokal dan negara untuk perencanaan dan regulasi

Menerapkan proses perencanaan pemanfaatan lahan partisipatif, FPIC

Masalah teknis dalam proses regularisasi, ketidaksesuaian antara hak yang baru, formal dan hak de facto atau hak adat yang sebelumnya

Peta yang tidak akurat mengarah pada ketidaksesuaian antara wilayah lahan dan pemilik lahan; perebutan oleh elite

Memperkuat lembaga yang bertanggung jawab atas pencatatan tanah

Partisipasi pemangku kepentingan yang lebih besar dalam proses pemetaan

Representasi lahan kolektif yang tidak demokratis, keputusan tanpa kesepakatan lokal yang luas *

Masalah kepatuhan dan karenanya kegagalan untuk mengurangi emisi, perebutan manfaat oleh elite

Memastikan FPIC mencakup anggota masyarakat, bukan hanya ‘perwakilan’

* Masalah tidak teridentifikasi di lokasi proyek, tetapi dalam kasus lain, seperti Papua Nugini (Kotak 9.1) dan di tempat lain.

Documents

Realising REDD+: National strategy and policy options · penguasaan lahan di tingkat nasional dan proyek dan mempertimbangkan langkah maju bagi penguasaan lahan dan REDD+. Apa masalah