RREENNCCAANNAA SSTTRRAATTEEGGIISS 22001155--22001199

KKAANNTTOORR WWIILLAAYYAAHH KKEEMMEENNTTEERRIIAANN AAGGAAMMAA

PPRROOVVIINNSSII KKAALLIIMMAANNTTAANN BBAARRAATT

ALAMAT : JL. SUTAN SYAHRIR NO. 12 PONTIANAK 78116 TELP.(0561)732414 FAX.(0561)761746

EMAIL:kanwilkalbar@kemenag.go.id http://kalbar.kemenag.go.id

PONTIANAK

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas

rahmat dan hidayah-Nya kita berhasil menyusun Rencana Strategis

(Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2015-2019. Renstra ini disusun sebagai tindak lanjut dari

Keputusan Menteri Agama Nomor : 39 Tahun 2015 tentang Rencana

Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019.

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Tahun 2015-2019

merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dalam menyusun

perencanaan dan melaksanakan program, kegiatan dan anggaran

tahun 2015-2019 pada satuan kerjanya masing-masing sebagai bagian

dari keluarga besar Kementerian Agama. Semoga Renstra ini dapat

mendorong upaya yang terstruktur, sistemik dan massif dalam

memberikan pelayanan yang signifikan kepada umat khususnya pada

bidang agama dan bidang pendidikan yang menjadi tugas dan fungsi

Kementerian Agama.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Renstra Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019 belum

sempurna, apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada yang telah

memberikan saran dan masukkan untuk kesempurnaan Renstra ini.

selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih pula kepada semua

pihak yang telah membantu dan bekerjasama dalam penyusunan Renstra

ini, semoga menjadi bagian amal kebajikan yang membawa manfaat bagi

kita semua. Z

Pontianak, 4 Januari 2015

Kepala Kantor Kementerian Agama

Provinsi Kalimantan Barat,

Drs. H. Syahrul Yadi, M.Si NIP. 19630101 199203 1 004

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .........................................................................

DAFTAR ISI .....................................................................................

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................

1.1 Gambaran Umum .....................................................................

1.2 Potensi dan Permasalahan ........................................................

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ....................................

2.1 Visi ........................................................................................

2.1.2 Misi Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat .............

2.1.3 Tujuan dan Sasaran ...............................................................

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA REGULASI

3.1 Arah Kebijakan Kementerian Agama .....................................

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Agama ...........................

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Pendidikan ....................

3.3 Kerangka Regulasi .................................................................

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ..............

4.1 Target Kinerja ..........................................................................

4.2 Kerangka Pendanaan ..............................................................

BAB V PENUTUP .............................................................................

i

ii

1

1

46

58

58

60

61

66

66

66

68

86

93

93

120

122

LAMPIRAN ........................................................................................ 123

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM

1.1.1 Letak Geografis Kalimantan Barat

Propinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau di antara garis 2o08 LU serta 3005 LS serta di antara 108o0 BT dan 114o10 BT pada peta bumi. Berdasarkan letak

geografis yang spesifik ini maka, daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0o) tepatnya di atas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula, maka Kalbar adalah

salah satu daerah tropis dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.

Ciri-ciri spesifik lainnya adalah bahwa wilayah Kalimantan Barat termasuk salah satu propinsi di Indonesia yang berbatasan

langsung dengan negara asing, yaitu dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini, maka daerah Kalimantan

Barat kini merupakan satu-satunya propinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing. Hal ini dapat terjadi karena antara Kalbar

dan Sarawak telah terbuka jalan darat antar negara Pontianak - Entikong - Kuching (Sarawak, Malaysia) sepanjang sekitar 400 km

dan dapat ditempuh sekitar enam sampai delapan jam perjalanan.

Batas-batas wilayah selengkapnya bagi daerah propinsi Kalbar adalah :

Utara : Sarawak (Malaysia) Selatan : Laut Jawa & Kalimantan Tengah

Timur : Kalimantan Timur Barat : Laut Natuna dan Selat Karimata

Sebelah utara Kalimantan Barat terdapat empat kabupaten yang langsung berhadapan dengan negara jiran yaitu; Sambas, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu, yang membujur sepanjang Pegunungan Kalingkang - Kapuas Hulu.

1.1.2 Perkembangan Kementerian Agama Kalimantan Barat

Kalimantan Barat yang semula merupakan daerah

Karesidenan, sejak Tahun 1946–1950 statusnya mengalami berbagai perubahan. Tahun 1948 terbentuk Daerah Istimewa Kalimantan Barat, tahun 1949 menjadi Daerah Bagian RIS dan tahun 1950

2

kembali menjadi daerah Karesidenan yang berkedudukan di Pontianak. Selama tahun 1946–1950 di Kalimantan Barat, urusan

agama belum dikelola oleh Jawatan/ Koordinator Urusan Agama. Baru pada tahun 1951, di Kalimantan Barat Urusan Agama dikelola oleh Koordinator Urusan Agama dan Koordinator Penerangan Agama.

Kegiatannya meliputi: Urusan Agama Islam, Katholik dan Kristen Protestan. Kepala Koordinator Urusan Agama adalah H.M. Akib (1950–1957), sedangkan Kepala Koordinator Penerangan Agama

adalah A. Mawardi Dja‟far (1950–1957). Perkembangan selanjutnya, sejak 1957 ketika Kalimantan

Barat dibentuk provinsi tersendiri sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, yang berlaku efektif 1 Januari 1957. Perubahan status Kalimantan Barat dari karesidenan menjadi provinsi, Kantor Agama

di Pontianak yang semula menjadi bagian Jawatan Agama di Banjarmasin (1950–1957) secara bertahap dibentuk kantor tersendiri di Pontianak. Kantor-kantor itu, bernama Kantor Urusan Agama,

Kantor Penerangan Agama, Kantor Pendidikan Agama, Bagian Urusan Agama Katholik dan Bagian Urusan Agama Kristen

Protestan. Masing-masing kantor berdiri sendiri dan berinduk ke Kementerian Agama di Jakarta. Perkembangan Kementerian Agama berikutnya, berdasarkan

KMA No. 53 Tanggal 12 Agustus 1971 tentang Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tata Kerja Instansi Kementerian Agama

Daerah, maka di Kalimantan barat dibentuk Kantor Perwakilan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian masing-masing Jawatan/ Urusan Agama yang selama ini berdiri

sendiri, bergabung menjadi satu dalam Koordinasi Kantor Perwakilan Kementerian Agama Provinsi Ka-limantan Barat. Dengan terbentuknya Kantor Perwakilan Kementerian Agama

Provinsi Kalimantan Barat, maka di daerah Tingkat II se Kalimantan Barat berdasarkan KMA No. 53/1971 dibentuk Perwakilan

Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Pada tahun 1975, KMA No. 53/1971 mengalami penyempurnaan. Dengan keluarnya KMA Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Agama, Kantor Perwakilan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat berubah menjadi Kantor Wilayah Kementerian

Agama. Sesuai dengan perubahan tersebut, Kantor Perwakilan di Kabupaten pun berubah menjadi Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

Perubahan struktur kemudian terjadi lagi dengan keluarnya KMA Nomor 45 Tahun 1981 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wil-ayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian

Agama Kotamadya/Kabupaten, Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Kementerian Agama. Berdasarkan KMA

itu Susunan Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat termasuk Typologi IV.

3

Struktur Kantor Kementerian Agama Kabupaten juga mengalami perubahan, sesuai dengan tipologinya masing-masing. Karena

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota memiliki tipologi yang berbeda antara beberapa KanKemenag Kabupaten/ Kota dengan lainnya

Seiring dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi dan sejalan dengan perubahan struktur di Kementerian Agama Pusat, struktur Organisasi Kantor Wialayah Kementerian Agama Provinsi

juga mengalami pe-nyesuaian dengan struktur Kemenag Pusat. Sesuai dengan KMA RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi

dan tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Struktur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan barat termasuk ke

dalam tipologi I A. Selanjutnya keluar Peraturan Menteri Agama (KMA) Nomor13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi vertikal

Kementerian Agama, dengan struktur organisasi Kantor Wilayah Kemetrian Agama Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Wilayah; 2. Bagian Tata Usaha; 3. Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;

4. Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf; 5. Bidang Pendidikan Madrasah;

6. Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam; 7. Pembimbing Masyarakat Kristen; 8. Pembimbing Masyarakat Katholik;

9. Pembimbing Masyarakat Hindu; 10. Pembimbing Masyarakat Budha; 11. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Struktur Organisasi Kantor wilayah Kemeterian Agama Provinsi Kalimantan Barat yang sedang berjalan saat ini adalah

sesuai KMA Nomor. 13 Tahun 2012. Perjalanan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dalam sejarahnya telah telah berulangkali ganti pejabat. Para pejabat yang pernah

bertugas memimpin Kanwil Kementerian Agama adalah sebagai berikut :

1. Drs. D. Suaka (1972, Pjs) 2. Drs. HA. Ludjito (1972-1975) 3. Usman Ahmad, BA (1975-1978)

4. H. Rochadi (1978-1988) 5. Drs. H. Anang Munchtar S (1988-1995) 6. Drs. H. Djafar D. Bide (1995-1996, Plt)

7. Drs. HA. Malik (1996-2002) 8. Drs. H. Djafar D. Bide (2002-2003)

9. Drs. H. Rasmi Sattar, M.Pd (2003-2010) 10. HM. Husain D. Mahmud, S.Sos (2010-2014) 11. Drs. H. Syahrul Yadi, M.Si ( 2014-sekarang).

4

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat

sekarang (2015) memiliki pegawai sebanyak 3.670 orang, terdiri dari pegawai administrasi dan fungsional yang tersebar di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan 14

Kabupaten/Kota. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat membawahi 12 Kantor Kementerian Agama Kabupaten, 2 Kantor Kementerian Agama Kota, 158 Kantor Urusan Agama (KUA),

1 MAN Insan Cendekia (IC), 15 MAN, 25 MTsN dan 24 MIN, memiliki 1 Gedung Observasi Hilal/Rukyat dan 1 Asrama Haji.

1.1.3 Kondisi Umum

Kondisi umum pembangunan Bidang Agama dan Bidang Pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mengacu pada upaya pencapaian tujuan Kementerian Agama yang mencakup 7 (tujuh) hal, yaitu: (1) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan

ajaran agama; (2) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; (3) Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; (4)

Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah; (5) Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

1.1.4 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan agama antara lain dilakukan melalui peningkatan kualitas tenaga penyuluh

agama, penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan, dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan.

1.1.4.1 Penyediaan Penyuluh Agama

Penyuluh agama merupakan salah satu ujung tombak dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran

agama kepada masyarakat. Sampai tahun 2015, penyuluh agama berstatus PNS untuk pemeluk agama Islam berjumlah 74 orang,

sedangkan penyuluh agama Non PNS berjumlah Berd 1.082 orang yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota d i l i ngkungan Kemente r i an Agama P rov ins i Ka l imantan Bara t untuk

melayani penduduk Muslim yang berjumlah 5.155.936 orang (data bimas Islam Tahun 2014). Hal ini berarti rasio ketersediaan

penyuluh Agama Islam dibandingkan dengan jumlah penduduk adalah 1 : 4.460, artinya 1 orang penyuluh harus melayani 4.460 orang.

5

Untuk pemeluk agama Kristen jumlah tenaga penyuluh PNS sebanyak 12 orang, dan Non PNS sebanyak 300 orang. Dengan

jumlah penduduk sebanyak 801.357 orang, berarti 1 orang penyuluh harus melayani 2.568 orang.

Di lingkungan agama Katolik, penyuluh agama berstatus PNS berjumlah 224 orang, dan tenaga penyuluh non PNS

Katolik berjumlah sebanyak 4.000 orang. Dengan jumlah penduduk sebanyak 6.907.873 orang, berarti 1 orang penyuluh harus melayani 1.635 orang.

Jumlah tenaga penyuluh agama Hindu berstatus PNS sebanyak 1 orang, dan Penyuluh Non PNS agama Hindu berjumlah 30 orang. Dengan jumlah penduduk sebanyak 16.344

orang, berarti 1 orang penyuluh harus melayani 511 orang.

Agama Buddha Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat memiliki 4 penyuluh PNS dan 110 orang non PNS. Dengan Jumlah Penduduk pemeluk agama Buddha sebanyak 442.927

orang, berarti 1 orang penyuluh harus melayani 3.886 orang.

Penyuluh dan Penduduk Kalimantan Barat Berdasarkan Agama

No

Penyuluh Agama

Jumlah

Penduduk *)

Jumlah Penyuluh

Rasio

PNS Non PNS Total

1 Agama Islam 5.155.936 74 1.082 1.156 1 : 4.460

2 Agama Kristen 801.357 12 300 312 1 : 2.569

3 Agama Katolik 1.346.878 16 377 393 1 : 3.427

4 Agama Hindu 16.344 2 30 30 1 : 511

5 Agama Buddha 442.927 4 110 114 1 : 3.886

6 Agama Khonghucu - - - -

7 Lainnya -

Total 7.763.442 108 1.899 2.005 1 : 3.872

*) Data penduduk berdasarkan Data Bidang dan Pembimas tahun 2014

Penyuluh Non PNS yang direkrut Kementerian Agama berasal dari sebagian pemuka dan ahli agama yang telah melakukan upaya secara mandiri maupun berkelompok dalam meningkatkan

kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama

6

yang berisi nilai-nilai ketuhanan dan merupakan kebutuhan dasar setiap umat manusia. Untuk meningkatkan peran penyuluh,

Kementerian Agama telah memberikan bantuan berupa tunjangan bulanan, dan bantuan sarana dan prasarana seperti kendaraan bermotor roda dua bagi penyuluh agama. Selain itu juga dilakukan

berbagai orientasi dan konsultasi penyuluh agama sebagai bentuk peningkatan kompetensi bagi para penyuluh agama.

1.1.4.2 Festival Keagamaan

Penyelenggaraan festival keagamaan merupakan salah satu

bentuk pelaksanaan ritual keagamaan bagi umat beragama yang berperan penting dalam penanaman nilai-nilai ajaran agama.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan, termasuk penyelenggaraan lomba membaca kitab suci tiap agama, seperti

Musabaqah Tilawatil Qur‟an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur‟an (STQ), Pesparawi, Utsawa Dharma Gita, dan Swayamwara Tripitaka

Gatha (STG), Sippa Dhamma Samajja dan Mahaniti Loka Dhamma.

Dalam masyarakat Muslim, kegiatan MTQ Tingkat Daerah (Kabupaten, dan Kecamatan) diselenggarakan setiap dua tahun, sedangkan MTQ dan STQ Tingkat Kabupaten/Kota (MTQ dan STQ)

diadakan juga dua tahun sekali secara bergantian. Pada tahun 2010, MTQ diselenggarakan di Kota Singkawang. Tahun 2012, MTQ

dilaksanakan di Kabupaten Melawi, MTQ Tahun 2014 diadakan di Kabupaten Bengkayang. Sedangkan STQ tahun 2011 diselenggarakan di Kota Pontianak, STQ tahun 2013I

diselenggarakan di Kapuas Hulu.

Para juara dalam kegiatan MTQ dan STQ Kabupaten/Kota selalu dikirim untuk mengikuti kegiatan MTQ/Haflah Al-Qur‟an

tingkat Nasional, diantaranya di Provinsi Ambon, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Batam dan Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 serta tempat lain yang sifatnya even Nasional. Pengiriman qari/qariah ke

kegiatan MTQ Nasional merupakan bagian dari partisipasi aktif sekaligus syiar Islam dan silaturahim Muslim Kalimantan Barat dengan masyarakat Muslim Indonesia/Nasional. Selain itu juga telah

dilaksanakan program pengembangan seni budaya Islam Nusantara.

7

Festival Bintang Vokalis Qasidah Se-Kalimantan Barat tahun 2014

Selain memberi dukungan berbagai kegiatan keagamaan, pada 2011 Kementerian Agama telah mencanangkan Gerakan

Masyarakat Maghrib Mengaji (GEMMAR Mengaji) dan tetap berjalan hingga kini. Kegiatan ini bertujuan menghidupkan kembali tradisi masyarakat Indonesia, yakni mengaji Al-Qur‟an selepas Maghrib

yang kini telah banyak ditinggalkan. Melalui program ini, anak-anak, remaja, dan orang tua dapat terbebas dari buta aksara Al-Qur‟an, lebih termotivasi membaca, memahami, dan

mengamalkan kandungan Al-Qur‟an, dan merekatkan hubungan keluarga.

Di kalangan umat Kristen, kegiatan lomba baca kitab suci dilakukan dalam penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Tingkat Nasional tiga tahun sekali, Pesparawi tahun 2009 dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2012 di Provinsi Kendari, Tahun 2015 di Provinsi Ambon dan tahun 2018 rencana akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat dan Tingkat Provinsi diselenggarakan secara rutin dua tahun sekali, Tahun 2010 dilaksanakan diKabupaten Bengkayang, Tahun 2012 diKabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2014 di Kota Singkawang dan rencana tahun 2016 akan dilaksanakan di Kabupaten Sanggau. Bersamaan dengan itu, diadakan pertemuan konsultasi, dalam rangka memupuk persaudaraan dan kebersamaan dengan Tuhan Yang Maha Esa serta mendorong aktivitas umat Kristen dalam mengembangkan pembinaan ruhani melalui seni dan budaya bernafaskan Kristen, meningkatkan kerukunan umat beragama,

8

serta meningkatkan kualitas dan kreativitas musisi dalam menciptakan lagu-lagu pujian bagi Tuhan.

Kontingen Jambore Pasraman Tingkat Nasional Kalimantan Barat

Di kalangan umat Hindu, dilakukan penyelenggaraan Jambore Pasraman Tingkat Nasional setiap dua tahun sekali dan sudah dilaksanakan 3 kali. Pelaksanaan Jambore Pasraman I

dilaksanakan pada tahun 2010 dan tahun 2012 dilaksanakan di Jakarta, tahun 2014 dilaksanakan di Solo. LPDG dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota kemudian Provinsi.

Hasil Seleksi tingkat Provinsi inilah yang dikirim ke tingkat Nasional. LPDG ini merupakan upaya untuk memasyarakatkan Dharma Gita (kitab suci) di kalangan umat. Festival seni keagamaan merupakan

kegiatan yang menampilkan seni budaya yang menjadi paket dalam upacara keagamaan Hindu. Festival ini merupakan upaya untuk

melestarikan seni keagamaan yang berbasis kearifan lokal, membangun karakter umat serta untuk meningkatkan kerukunan intern antar umat Hindu

9

Peringatan Waisak di Maha Vihara Maitreya Kab Kubu Raya

Di lingkungan umat Buddha dilaksanakan event keagamaan yang berskala nasional, yaitu penyelenggaraan

Swayamvara Tripitaka Gatha (STG) untuk masyarakat Buddha secara umum yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali dan telah dilaksanakan sebanyak 9 kali. Pada tahun 2011 STG Tingkat

Nasional ke VIII dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur dan Pada tahun 2014 STG Tingkat Nasional ke IX dilaksanakan di

Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini selain berfungsi sebagai wahana perlombaan dan kajian Kitab Suci Tripitaka juga berujuan untuk meningkatkan kerukunan intern umat Buddha.

1.1.4.3 Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan beragama pada hakikatnya merupakan nilai-nilai luhur yang telah lama diajarkan dan diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Banyak sekali tradisi dan kearifan lokal

(local wisdom) yang berhasil dikonstruksi bangsa ini untuk menciptakan suasana hidup rukun dan damai di tengah masyarakat yang plural. Namun demikian, mengingat kerukunan beragama

merupakan sebuah kondisi dinamis yang secara terus-menerus harus dipelihara, Pemerintah bersama-sama seluruh komponen

masyarakat harus terus senantiasa berupaya menjaga dan melestarikannya.

Dalam rangka mewujudkan sebuah kondisi “kerukunan substantif”, yang bukan hanya sekedar “kerukunan simbolis”,

Kementerian Agama telah menetapkan empat sasaran kegiatan

10

Kerukunan Umat Beragama, yakni (1) perumusan dan sosialisasi regulasi terkait kerukunan umat beragama; (2) peningkatan

kapasitas aktor-aktor kerukunan; (3) pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), lembaga keagamaan, dan institusi media; dan (4) pengembangan dan penguatan kesadaran

kerukunan umat beragama.

1.1.4.4 Penguatan Aspek Regulasi/Kebijakan

Penghormatan dan perlindungan atas hak serta kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi warga negara. Hak dan

kebebasan beragama warga negara diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 UUD 1945 Ayat 2, Pasal 28 E UUD 1945 Ayat 1 dan 2 serta Pasal 28 I UUD 1945 Ayat 1, 2, dan 4. Sesuai amanat konstitusi tersebut

maka negara dan pemerintah berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan atas hak setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Negara dan pemerintah juga

berkewajiban memberikan fasilitasi dan pelayanan untuk pemenuhan hak dasar warga negara tersebut. Kebebasan untuk

beragama atau berkeyakinan merupakan hak asasi warga negara, namun manifestasi dari kebebasan beragama atau berkeyakinan itu merupakan aspek yang dapat dibatasi atau diatur oleh negara sesuai

dengan amanat Pasal 28 UUD 1945 Ayat 2 yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk

kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk

memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

1.1.4.5 Peningkatan Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama dan tata kelola kehidupan

beragama. Kerukunan hidup umat beragama menjadi pilar penting bagi terwujudnya persatuan, kesatuan, dan ketahanan nasional, sekaligus menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas

politik dan keamanan untuk keberlangsungan terselenggaranya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Landasan bagi pengembangan kerukunan umat beragama yang selama ini dijadikan

pijakan adalah prinsip trilogi kerukunan, yaitu kerukunan antarumat beragama, kerukunan intraumat beragama dan

kerukunan antara umat beragama dan pemerintah. Kebebasan

11

beragama dan berkeyakinan adalah hak asasi setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi negara Republik

Indonesia. Namun demikian, diperlukan pengaturan menyangkut aspek perwujudan dari hak dan kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan itu agar kebebasan seorang warga tidak melanggar hak

asasi dan kebebasan warga lain dalam beragama dan berkeyakinan, serta untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan dan moralitas publik.

1.1.4.6 Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Lembaga Keagamaan

FKUB telah terbukti mampu menjadi media yang efektif untuk meningkatkan dialog antar umat beragama dan menekan terjadinya konflik, khususnya dalam hal pendirian rumah

ibadah, namun ibarat pepatah tiada gading yang tak retak, dalam kenyataannya masih ada kasus-kasus pendirian rumah ibadah yang bermasalah dan sampai saat ini belum selesai (kasuistik) oleh

karenanya keberadaan FKUB terus dipertahankan, dan diberdayakan untuk membantu Pemerintah dalam memelihara dan

mengendalikan kerukunan antar umat beragama. Untuk hal itu, telah diupayakan pembentukan sekretariat bersama serta bantuan dana operasionalnya bagi terlaksana peran FKUB yang anggotanya

notabene adalah tokoh-tokoh agama yang berperan efektif untuk mendekati umat beragama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi antar umat beragama di wilayahnya masing-masing.

Forum telah berperan dalam menyamakan persepsi dan sharing pengalaman, khususnya dalam hal penanganan kasus-kasus yang

terjadi.

Sampai saat ini, FKUB dilingkungan Provinsi

Kalimantan Barat telah terbentuk pada 14 Kabupaten/kota. Dari 14 Kabupaten/Kota hanya 4 Kabupaten yang belum terbangun yaitu : KabupatenKubu Raya, Kayong Utara, Sekadau dan Kabupaten Melawi. Dengan jumlah tersebut di seluruh Kalimantan Barat, Untuk itu, Pemerintah telah menyelenggarakan Kongres FKUB secara nasional dan regional yang diikuti oleh FKUB Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota secara berkala sebagai bagian dari upaya penguatan fungsi FKUB.

Sementara itu, pemberdayaan FKUB telah dilakukan melalui penyelenggaraan program-program peningkatan kemampuan manajerial, penanganan/negosiasi konflik, penanganan pascakonflik, peningkatan wawasan multikultural, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan juga secara terus menerus dilakukan di kalangan personel kepengurusannya. Kemudian dalam rangka mendukung operasionalisasi FKUB,

12

Pemerintah memfasilitasi penyediaan biaya operasional, membangun gedung sekretariat FKUB yang dilengkapi dengan peralatan kerja, serta memperbantukan tenaga Pegawai Negeri Sipil yang secara khusus ditugasi membantu di bidang kesekretariatan di FKUB.

Dalam rangka mempertahankan kondisi harmonis yang telah ada, koordinasi lintas lembaga keagamaan, aparat pemerintah,

instansi media, dan para tokoh juga telah dilakukan secara periodik, baik dalam kurun bulanan, semesteran, maupun tahunan. Koordinasi Tokoh Lintas Agama dihadiri oleh wakil dari majelis-

majelis agama dan pengurus organisasi keagamaan. Secara berkala dan sewaktu-waktu juga dilakukan Koordinasi Pengendalian

Kerukunan Umat Beragama yang merepresentasikan pejabat Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga terkait lainnya dalam merancang dan

meningkatkan mutu program/kegiatan, pembahasan kasus-kasus, dan penyelesaian masalah keagamaan di wilayah masing-masing.

1.1.4.7 Pengembangan dan Penguatan Kesadaran Kerukunan

Umat Beragama

Pemeliharaan kerukunan dilakukan oleh Pemerintah melalui strategi pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama di kalangan masyarakat secara luas,

mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Upaya yang dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti Kegiatan sosialisasi atau workshop

yang dilakukan oleh Sub Bagian Hukmas dan KUB Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan barat .

Di tingkat pusat, Kementerian Agama juga membangun Pusat Harmoni Lintas Iman (Inter-Religious Harmony Centre), suatu tempat edukatif di mana masyarakat dapat memperoleh informasi

mengenai berbagai aspek tentang agama dan kehidupan keagamaan, melalui buku-buku, gambar/foto, dan video ataupun melalui dialog dengan tenaga ahli/laboran. Di samping itu dalam rangka turut

serta mewujudkan ketertiban dunia, Pemerintah juga berperan serta dalam kegiatan Interfaith and Intercultural Dialogue baik secara

regional, bilateral, maupun multilateral. Kementerian Agama RI bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI secara rutin merencanakan,

melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Interfaith Dialogue sebagai “soft power diplomacy” dalam mempromosikan perdamaian

dunia.

13

1.1.4.8 Pembinaan Aliran Keagamaan

Selama lima tahun terakhir, aliran-aliran keagamaan masih menjadi salah satu fenomena yang mewarnai kehidupan

keagamaan di Indonesia. Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat secara proaktif melakukan berbagai langkah penanganan dengan tetap menjamin hak-hak dasar warga negara,

antara lain sosialisasi pentingnya menjaga kemerdekaan beragama dan berkeyakinan dengan tidak melakukan penodaan agama, mendorong dan memfasilitasi tokoh-tokoh agama agar melakukan

pembinaan terhadap umatnya secara intens dan simultan, serta memberikan pemahaman dan pencegahan dini agar masyarakat

tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam menangani berbagai permasalahan paham keagamaan.

Khusus menangani konflik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kalimantan Barat terdapat 73 KK. Penanganan

masalah JAI di Kalbar, melalui Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat yang memfasilitasi pertemuan dan dialog seluruh

ketua/perwakilan dari Ormas Islam tingkat Provinsi Kalimantan Barat untuk membicarakan JAI ini. Hasil dari pertemuan tersebut adalah sikap bersama ormas Islam untuk mendukung apabila

Gubernur Kalimantan Barat mengeluarkan peraturan daerah tentang pelarangan aktifitas JAI di Kalimantan Barat dalam rangka

mengedepankan kerukunan umat beragama bebernut apa wilayah Kabupaten/Kota lainnya yang memiliki penganut JAI, ditangani dengan berbagai cara masing-masing pemerintah setempat,

Pemerintah juga telah memfasilitasi forum-forum dialog yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam upaya penanganan aliran tersebut.

Aliran Shambala adalah sempalan dari agama Islam,

Modus penyebaran aliran Shambala dilakukan dengan prinsip

pengobatan berbasis tenaga dalam. Penanganan terhadap aliran

sempalan “Shambala” ini berada dibawah koordinasi Kementerian

Agama Kota Pontianak yang kemudian dilakukan langkah

penelusuran dan inventarisasi terhadap kemungkinan adanya ajaran

sesat dalam kelompok tersebut. Pendekatan secara persuasif

langsung ke kelompok ataupun pengikut ajaran tersebut. Himbauan

dan penyuluhan agama yang benar dan intensif dilakukan pada para

pengikut melalui para penyuluh agama Islam dilingkungan Kantor

Kementerian Agama Kota Pontianak.

Berikutnya data aliran keagamaan dari agama Kristen

yaitu Saksi-saksi Yehuwa Indonesia (SSYI), Menyikapi polemik yang

14

berkembang mengenai Saksi-Saksi Yehuwa Indonesia (SSYI), maka

Kanwil Kementerian Agama Prov. KalBar sebagai salah satu institusi

pemerintah mengeluarkan kebijakan : „‟Bahwa pemerintah tidak

mencampuri aqidah/dogma suatu agama. Pelayanan terhadap umat

beragama agar dikembangkan suasana kehidupan keagamaan yang

sehat dan dinamis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan

yang berlaku.” Oleh karena itu Kanwil Kementerian Agama Provinsi

Kalimantan Barat memfasilitasi pertemuan antara pengurus

Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dengan pengurus SSYI di

Operation Room kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Barat.

Pertemuan itu tidak menghasilkan titik temu. Dengan

mempertimbangkan Surat Keputusan Jaksa Agung dan Keputusan

dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI, dan arahan Gubernur

Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2005 serta surat dari SSYI

Nomor 03/SSYI-Ptk/I/2006, maka Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan surat keterangan

pendaftaran nomor Kw.14.1/4/Hm.00/1219/2006 tanggal 27 April

2006. Sejak itu SSYI Kalimantan Barat terdaftar di Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dengan pembinaan

langsung Kepala Bagian Tata Usaha up Kepala Bagian Hukmas dan

KUB, bukan oleh Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Kalimantan Barat untuk memenuhi aspirasi umat Kristen

agar SSYI tidak dimasukkan di Bimas Kristen.

Kunjungan Pemuda Lintas Agama Ke Tempat Ibadah

15

1.1.5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

1.1.5.1 Pelayanan Administrasi Keagamaan

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menempati posisi terdepan dalam pelayanan

administrasi keagamaan umat Islam. Jumlah KUA di wilayah Kalimantan Barat pada Tahun 2014 adalah 158 KUA menyesuaikan pemekaran wilayah di beberapa daerah dan masih terdapat 12

KUA baru yang diusulkan untuk mendapat persetujuan dari Kemenpan RB agar pelayanan masyarakat di 4 wilayah Kabupaten

dapat terselenggara dengan baik.

Secara tipologi Kantor Urusan Agama di Kalimantan Barat terdapat tipe C : 145 KUA dan tipe B : 2 KUA, yang semestinya ada tipe D1 daerah terpencil kepulauan dan perbatasan.

Untuk menunjang pelaksanaan pelayanan masyarakat, sejak tahun 2014 KUA memperoleh Bantuan Operasional

Penyelenggaraan (BOP) sebesar Rp3.000.000,- perbulan. Jumlah pegawai KUA seluruhnya 397 orang, termasuk 38 tenaga fungsional Penghulu, dan Pembantu penghulu (P3N) 471 orang yang

melayani tidak kurang dari 30.000 peristiwa nikah setiap tahunnya.

Di samping pelayanan administrasi keagamaan, di KUA juga terdapat berbagai bentuk dan jenis layanan lain, seperti layanan

perwakafan, produk halal, layanan hisab rukyat, layanan data dan informasi keagamaan, bimbingan manasik haji, konsultasi keluarga sakinah, dan lain-lain. Kini KUA telah menjadi lembaga publik yang

dilengkapi dengan berbagai fasilitas aplikasi layanan berbasis IT, seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Sistem

Informasi Wakaf (SIWAK), Sistem Informasi Masjid (SIMAS), Sistem Informasi Manajemen Penerangan Agama Islam (SIMPENAIS), dan Sistem Informasi Manajemen Penghulu (SIM Penghulu). Satu

langkah penting capaian dalam pelayanan keagamaan adalah telah terjalinnya kerja sama (MoU) dengan Kemendagri dan MA dalam integrasi pengelolaan data kependudukan.

1.1.5.2 Penyediaan Kitab Suci

Kementerian Agama Provinsi Kaliamantan Barat, dalam upaya meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan agama telah dilakukan melalui pengembangan sarana ibadah, antara lain

pemberian kitab suci Alqur‟an dan Juz amma untuk umat beragama secara cuma-cuma. Tahun 2015, Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan penggandaan kitab suci Al-

Qur‟an sebanyak 3.570 eksemplar dan 9.200 Juz amma yang

16

didistribusikan ke 14 Kabupaten / Kota. Penggandaan Al-Qur‟an terdiri dari Mushaf Al-Qur‟an, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Juz

Amma dan Terjemahnya. Kitab suci Al-Qur‟an tersebut didistribusikan kepada individu, rumah tangga muslim, lembaga pendidikan Islam, majelis taklim, serta masjid dan mushalla.

Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat telah memberikan rekomendasi untuk bantuan Al-Qur‟an melalui Kepala Bidang Urusan Agama Islam lewat kepala seksi kamasjidan.

Pendistribusian ke 14 Kabupaten/kota tersebut dapat diuraikan sebagai beriku : Kota Pontianak 240 eksemplar Al-Qur‟an dan 600 eksemplar Juz amma, Kabupaten Pontianak 270 eksemplar Al-Qur‟an dan 600 eksemplar Juz amma, Kota Singkawang 210 eksemplar Al-Qur‟an dan 600 eksemplar Juz amma, 270 eksemplar Al-Qur‟an dan 600 eksemplar Juz amma, Kabupaten Sambas 270 eksemplar Al-Qur‟an dan 700 eksemplar Juz amma, Kabupaten Bengkayang 210 eksemplar Al-Qur‟an dan 600 eksemplar Juz amma, Kabupaten Landak 210 eksemplar Al-Qur‟an dan 500 eksemplar Juz amma, Kabupaten Sanggau 240 eksemplar Al-Qur‟an dan 600 eksemplar Juz amma, Kabupaten Sekadau 210 eksemplar Al-Qur‟an dan 500 eksemplar Juz amma, Kabupaten Sintang 240 eksemplar Al-Qur‟an dan 600 eksemplar Juz amma, Kabupaten Melawi 240 eksemplar Al-Qur‟an dan 600 eksemplar Juz amma, Kabupaten Ketapang 240 eksemplar Al-Qur‟an dan 600 eksemplar Juz amma, Kabupaten Kapuas Hulu 240 eksemplar Al-Qur‟an dan 600 eksemplar Juz amma, Kabupaten Kubu Raya 270 eksemplar Al-Qur‟an dan 700 eksemplar Juz amma, Kabupaten Kayong Utara 240 eksemplar Al-Qur‟an dan 600 eksemplar Juz amma dan Bidang Urais Kanwil 240 eksemplar Al-Qur‟an dan 800 eksemplar Juz amma.

1.1.5.3 Pengembangan Rumah Ibadat

Salah satu kebijakan utama Pemerintah yang telah dilakukan selama ini adalah pemenuhan akses umat beragama

terhadap rumah ibadah. Pemenuhan rumah ibadah terutama dilakukan melalui pemberian bantuan sebagai stimulus bagi

masyarakat dalam mewujudkan rumah-rumah ibadah yang baik dan nyaman dalam penggunaannya. Bantuan diberikan untuk pembangunan atau rehab serta bantuan biaya operasinal rumah

ibadah. Selain itu juga dilakukan pembinaan dan pemberdayaan rumah ibadah yang diarahkan pada peningkatan fungsi rumah ibadah sebagai pusat pembinaan umat.

Berdasarkan jumlah pemeluk agama dan jumlah rumah ibadah tampak bahwa semua pemeluk agama telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan rumah ibadah (masjid, mushalla, gereja,

17

pura, cetiya, vihara, dan klenteng).

Namun demikian perlu dipahami bahwa ada perbedaan dalam penggunaan rumah ibadah oleh komunitas agamanya. Jika di dalam Islam, satu masjid dapat digunakan dan dapat melayani umat Islam dari kalangan manapun, dalam agama Kristen, satu gereja melayani umat Kristen yang terdaftar sebagai anggotanya/satu denominasi, dan tidak bisa digunakan oleh denominasi lain.

1.1.6 Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengamanatkan kepada umat Islam untuk mengelola zakat dengan baik dan benar

serta secara adil dan merata. Istilah “baik dan benar” serta “adil dan merata” merupakan konsep penting dan harus dipahami secara kolektif oleh umat Islam agar pengelolaan zakat itu dapat mencapai

target pemberdayaan umat.

Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang diamanahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Barat dari

tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, walaupun belum dirasa optimal. Pada tahun 2012 sebanyak Rp. 2,2 milyar yang berhasil dihimpun, tahun 2013 sebesar Rp. 2,6 milyar, tahun 2014

sebanyak Rp. 2,7 milyar dan tahun 2015 sebanyak Rp. 2,9 milyar. Sedangkan untuk penerimaan ZIS se-Kalimantan Barat sebesar Rp. 10.094.909.723,-.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat di Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan beberapa hal sebagai berikut,

melaksanakan Pembinaan Zakat Profesi, Sosialisasi Undang-Undang Zakat, Pembinaan Amil Zakat, Penyelenggaraan Bantuan Operasional BAZNAS Provinsi, Bantuan Operasional BAZNAS

Kabupaten/Kota dan Bantuan Pemberdayaan Usaha Produktif.

Selanjutnya sebagai langkah penataan dan penguatan kelembagaan pada tahun 2015 telah dilakukan proses Seleksi Calon

Angota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Barat Periode Tahun 2015–2020. Telah diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 874/KESSOS/2015

Tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Barat Periode Tahun 2015-2020 pada tanggal 26 November 2015 dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat di

Provinsi Kalimantan Barat ini.

18

1.1.6.1 Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf

Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan pengembangan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)

sebagai database aset wakaf, dan pemetaan dan identifikasi potensi harta wakaf di seluruh Kalimantan Barat. Sejak terbitnya regulasi bidang wakaf, baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah,

Peraturan Menteri Agama, maupun lainnya telah terjadi gerak dinamika dunia perwakafan di tanah air. Berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sejak tahun 2007 menjadi mitra strategis

Kementerian Agama dalam mendorong perkembangan wakaf nasional.

Lembaga wakaf merupakan asset yang memberi kemanfaatan sepanjang masa. Namun, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf produktif di Indonesia pada umumnya dan Kalimantan Barat khususnya masih sangat sedikit, boleh

dikatakan tidak ada, jika dibandingkan dengan provinsi lain, Begitu pula studi perwakafan, masih terfokus kepada hukum fiqih, belum

menyentuh manajemen perwakafan. Padahal semestinya wakaf di Kalimantan Barat dapat dikelola secara produktif, sehingga dapat dijadikan sumber dana dan asset ekonomi yang senantiasa dapat

memberikan hasil kepada masyarakat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sampai saat ini potensi wakaf belum dikelola dan diberdaayakan secara maksimal.

Berdasarkan data yang masuk dari Kemenag Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2015, jumlah tanah wakaf cukuf luas. Tersebar di 4.467 lokasi Dengan luas total 27.544.360 M2, dari

jumlah tersebut sebanyak 2.257 lokasi Sudah bersertifikat, sedangkan 1.922 lokasi masih belum bersertifikat. Data tersebut memperlihatkan masih cukup banyak tanah wakaf yang belum

memiliki sertifikat.

1.1.6.2 Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Kolekte Umat Kristen

Gereja (umat Kristiani) sebagai bagian dari masyarakat, bangsa dan negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia turut berpartipasi dalam pembangunan khususnya pembangunan bidang agama dengan memanfaatkan dana kolekte

yang diprioritaskan bagi pelayanan umat. Hal ini terlihat dari pengelolaan dana kolekte atau persembahan yang dihimpun

dari umat Kristiani pada saat ibadah (kebaktian). Dana yang terhimpun tersebut dikelola oleh gereja (umat Kristiani) yang pemanfaatannya antara lain untuk membiayai operasional gereja

(ATK, telepon, listrik, transport, dll), pembangunan gedung gereja

19

(tempat ibadah), dan sarana peribadatan (pengadaan alkitab, nyanyian rohani, alat musik).

Gereja juga berperan dalam pelayanan sosial (diakonia) yang dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi gereja yaitu membantu fakir-miskin, orang jompo, penanggulangan bencana alam, pendidikan dan kesehatan yang pendanaannya bersumber dari kolekte.

1.1.6.3 Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Kolekte Umat Katolik

Sejak berabad-abad umat Katolik membuat kolekte dengan tujuan menopang hidup para pelayan altar, perayaan ibadat ilahi,

karya kerasulan, karya amal, memenuhi kebutuhan rumah atau tempat ibadah, serta mengatasi kemiskinan.

Kementerian Agama secara umum terus mendukung pengelolaan dana kolekte umat Katolik yang dikelola langsung oleh

umat Katolik bersama Hirarki Gereja Katolik untuk penyelenggaraan pelayanan umat. Dana Kolekte tersebut juga merupakan tanda solidaritas dengan orang-orang yang

membutuhkan, keluarga, lingkungan, wilayah dan paroki bahkan keuskupan atau siapa saja yang menderita kekurangan tanpa batas

wilayah maupun agama. Maka di beberapa tempat kolekte itu menjadi sumber untuk membentuk dana solidaritas, antara lain untuk membangun dan memperlengkapi kebutuhan rumah sakit,

panti asuhan atau rumah para lansia, rumah ibadah, pastoran atau gedung paroki dan ruang serba guna untuk berbagai kegiatan

umum.

1.1.6.4 Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Punia

Untuk agama Hindu pengelolaan Dana Punia dikelola langsung oleh Badan Dharma Dana Nasional (BDDN). BDDN ini merupakan lembaga yang didirikan oleh Parisada Hindu Dharma

Indonesia (PHDI) melalui Bhisama No. IV/TAP/M.Sabha tentang Dharma Dana Nasional yang keberadaannya diperkuat dengan

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyaraka Hindu No : 43 tahun 2012 tentang Badan Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisada sebagai Lembaga yang sah menerima dan Mengelola

Dharma Dana Hindu Indonesia. Pengelolaan dana punia di Kalimantan Barat baru sebatas dari umat dilingkungan peribadatan belum sampai untuk peningkatan kesejahteraan umat.

20

1.1.6.5 Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Paramita

Peran umat Buddha dalam membiayai kebutuhan operasional harian rumah ibadah dilakukan salah satunya melalui

pengelolaan Dana Paramita yang dikumpulkan secara sukarela. Pengelolaan Dana Paramita dilakukan oleh pengurus rumah ibadah yang langsung dikelola masyarakat Buddha. Selain melalui bantuan

operasional pendamping pengelolaan dana paramita, Pemerintah terus mendukung upaya peningkatkan peran dan manfaat pengelolaan dana paramita, melalui proses pembentukan

Wadah/ Badan/ Lembaga yang mengelola Dana Paramita secara khusus. Dengan terbentuknya Lembaga Pengelola Dana Paramita,

pengelolaan Dana Paramita lebih tertata dengan baik sehingga Dana Paramita tidak hanya digunakan untuk kebutuhan operasional kebutuhan sehari-hari rumah ibadah tetapi dapat meningkatkan

kesejahteraan umat.

1.1.7 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah antara lain dilakukan melalui pengembangan sistem pendaftaran haji, pengembangan pelayanan haji, optimalisasi dana haji dan reformasi keuangan haji, rasionalisasi BPIH,

peningkatan kualitas laporan keuangan haji.

Kondisi asrama haji provinsi Kalimantan Barat masih ada permasalahan tentang tanah yang ditempati untuk asrama adalah

tanah Pemerintah Daerah yang peruntukannya masih hak pakai, disisi lain Kementerian Agama Provinsi Kalimantan barat sudah berusaha untuk mencari tempat baru (tanah untuk membangun)

sampai saat ini belum mendapatkan.

Pada awal bulan November 2015 waktu penyusunan pagu alokasi anggaran di Jakarta dari unsur eselon I menawarkan

anggaran pembelian tanah sumber dana dari Surat Berharga Syariat Negara (SBSN) tetapi kita belum siap melengkapai syarat-syarat administrasi yang dipersyaratkan.

Selama tahun 2011-2015 pengelola asrama haji menjadi hambatan dalam membangun asrama haji terkait dengan status tanah dimaksud. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan

Barat telah berupaya mengajukan permohonan hibah tanah kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Kementerian Agama dan sampai saat ini belum ada hasil keputusan dari Gubernur.

21

1.1.7.1 Pengembangan Sistem Pendaftaran Haji

Kebijakan dalam proses pendaftaran haji yang telah dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah

dengan menerapkan prinsip first come first served berdasarkan urut kacang sesuai perolehan nomor porsi berdasarkan alokasi kuota secara nasional maupun provinsi. Pengembangan pendaftaran haji

sistem online juga telah dilakukan secara bertahap yang diawali dengan memanfaatkan main system milik Garuda Indonesia sebagai

host Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang tersambung dengan Bank Penerima Setoran (BPS)

BPIH, yang dimulai sejak tahun 1996.

Siskohat yang dibangun dan terhubung sampai tingkat kabupaten/kota telah memberikan kemudahan dan kecepatan layanan, pengendalian pendaftaran dan penyetoran lunas BPIH,

pengendalian kuota haji nasional secara tersistem, dan upaya memberikan kepastian pergi haji pada tahun berjalan, serta adil

secara berurutan untuk memperoleh nomor porsi haji. Pendaftaran haji melalui Siskohat dilakukan sepanjang tahun yang dapat dimonitor dan dikendalikan setiap saat secara real time.

1.1.7.2 Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Bentuk pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat yang telah berjalan meliputi bimbingan manasik haji, penyiapan dokumen haji,

akomodasi pada asrama haji embarkasi, dan transportasi udara.

Bentuk Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Provinsi Kalimantan Barat :

1. Bimbingan Manasik Haji di Kabupaten / Kota 2 kali pertemuan dan di KUA dilaksanakan 4 kali pertemuan, masing-masing pertemuan 4 Jam Pelajaran.

2. Bimbingan manasik haji dilaksanakan di KUA dan Kankemenag

Kabupaten/Kota. Pengembangan metode bimbingan menggunakan metode ceramah, DVD manasik dan perjalanan ibadah haji, program aplikasi manasik haji.

3. Sebelum pemberangkatan, jemaah haji dikarantina di asrama haji embarkasi untuk meningkatkan kesiapan fisik dan mental.

4. Untuk kenyamanan dan keamanan pelayanan penerbangan bagi jemaah haji, maka dalam penetapan perusahaan penerbangan didasarkan pada hasil seleksi administratif dan teknis.

22

1.1.7.3 Pengembangan Pelayanan Umrah

Pada saat ini animo umat Islam Indonesia untuk menunaikan ibadah umrah ke tanah suci semakin meningkat ditandai dengan banyaknya jumlah jamaah umrah yang mengikuti ibadah umrah setiap tahun menunjukkan peningkatan signifikan. Pada tahun 2012, tidak kurang dari 600 ribu jamaah umrah melaksanakan ibadah umrah yang dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Jumlah PPIU yang memiliki ijin dari Kementerian Agama saat ini berjumlah 655.

Tingginya permintaan terhadap pelaksanaan umrah belum sepenuhnya diikuti oleh kualitas pelayanan yang baik oleh penyelenggara, hal tersebut tercermin dari masih munculnya

beberapa kasus penyimpangan/pelanggaran terhadap penyelenggaraan mulai dari terlantarnya jamaah umrah sampai

dengan kematian. Untuk mengurangi hal negatif tersebut, Kementerian Agama telah berupaya untuk meningkatkan jaminan kualitas PPIU melalui proses akreditasi PPIU yang dilakukan secara

bertahap.

Sementara itu di provinsi Kalimantan Barat, masih ditemukan Biro perjalanan wisata yang menyelenggarakan perjalanan umrah ke

tanah suci lengkap dengan atribut nama biro perjalanan wisata,juga ada laporan masyarakat yang sudah membayar biaya umrah dan suntik meningitis tetapi belum dapat diberangkatkan dan tertunda di

Jakarta.

Biro perjalanan wisata yang menyelenggarakan umrah dan bermasalah adalah biro perjalanan wisata yang belum melaporkan sebagai pelaksana umrah, baik sebagai kantor pusat ataupun

sebagai kantor cabang di Kalimantan Barat.

1.1.8 Peningkatan dan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Kementerian Agama memiliki peran penting dalam pembangunan pendidikan, yaitu melalui penyelenggaraan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan keagamaan, dan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum. Penyelenggaraan

pendidikan tersebut dilaksanakan dalam jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah dan

pendidikan tinggi. Pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang menjadi wewenang Kementerian Agama diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat secara pribadi

maupun melalui lembaga keagamaan.

23

1.1.8.1 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam

1.1.8.1.1 Peningkatan Akses Pendidikan Madrasah

Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan madrasah merupakan upaya memperluas jangkauan dan meningkatkan

kapasitas pedidikan madrasah pada setiap jenjang pendidikannya sehingga dapat diakses dan diikuti oleh sebanyak mungkin masyarakat dari berbagai latar belakang yang ada di Provinsi

Kalimantan Barat. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan madrasah telah menunjukkan hasil yang cukup baik, yang antara

lain ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi pada berbagai jenjang pendidikan madrasah. Angka Partisipasi Kasar (APK) RA/BA mengalami peningkatan menjadi 8,42 persen(tahun2013/2014) dari

sebesar 7,83 persen (2009/2010). Adapun APK MI meningkat dari 11,41 persen (2009/2010) menjadi 12,37 persen (2013/2014). APK MTs meningkat dari 19.35 persen (2009/2010) menjadi 20,44 persen

(2013/2014). Sedangkan APK MA meningkat dari 7,52 persen (2009/2010) menjadi 8,25 persen (2013/2014).

Meningkatnya akses pendidikan madrasah juga ditunjukkan dengan pertumbuhan dan diikuti penurunan jumlah lembaga pendidikan madrasah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan data EMIS Pendidikan Madrasah, jumlah raudlatul athfal/RA dan bustanul athfal/BApada 2014adalah sebanyak 141 lembaga dari 37 lembaga pada tahun 2010, atau

meningkatsekitar 2,83 persen. Adapun jumlah lembaga pendidikan dasar (madrasah ibtidaiyah/MI dan madrasah tsanawiyah/MTs), dan pendidikan menengah (madrasah aliyah) mengalami peningkatan

yang cukup signifikanmenjadi 822 madrasah (2014) dari 742 madrasah (2010), atau meningkat sekitar 9,73 persen.

Sejalan dengan pertumbuhan jumlah lembaga, jumlah siswa RA/BA dan madrasah juga mengalami peningkatan.Pada tahun pelajaran 2009/2010 jumlah siswa RA/BA sebanyak 4.943, sedangkan pada 2013/2014 menjadi 5.885, atau meningkat sekitar

26,63 persen. Adapun jumlah siswa madrasah (MI/MTs/MA) pada 2009/2010 sebanyak 93.092, sementara pada 2013/2014 mencapai

106.440, atau tumbuh sekitar 12,54 persen dengan rincian seperti pada grafik dan tabel di bawah ini.

Dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah, Kementerian AgamaProvinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan

24

upaya antara lain penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS), penyaluran bantuan siswa miskin (BSM), rehabilitasi ruang

kelas rusak berat, pemberian bantuan ruang kelas baru (RKB), dan pendirian unit sekolah baru (USB).

Selain itu, juga dilakukan upaya peningkatan kemitraan bersama masyakarat untuk berperanserta dalam pelaksanaan

pendidikan yaitu melalui pendirian madrasah swasta yang ada di Kabupatendan Kota. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah telah berlangsung sejak awal berdirinya

madrasah dan telah mendorong meningkatnya jumlah lembaga pendidikan madrasah. Pada tahun 2014 tercatat bahwa sebanyak

92,34% MI/MTs/MA merupakan madrasah yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Lembaga Negeri % Swasta % Jumlah

MI 23 5,74 378 94,26 401

MTs 25 8,54 268 91,46 293

MA 15 11,72 113 88,28 128

Jumlah 63 7,66 759 92,34 822

Kementerian AgamaProvinsi Kalimantan Barat secara menerus telah melakukan upaya peningkatan kualitas dan akses

pendidikan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan. Salah satu yang ditempuh adalah dengan menyelenggarakan program sertifikasi guru.Sampai dengan 2014, jumlah guru yang sudah bersertifikasi

sebanyak 2.685 orang, meningkat sebesar 249,15 persen dibandingkan tahun 2010 yang sebanyak 769 orang.Peningkatan

kualifikasi guru madrasah untuk S1 dan S2 dilaksanakan dengan pemberian bantuan langsung pendidikan kepada guru madrasah yang ingin melanjutkan studi jenjang S1/D4, bantuan tidak

langsung untuk guru madrasah melalui perguruan tinggi terakreditasi, dan kerjasama dengan perguruan tinggi terakreditasi untuk menyelenggarakan pendidikan S1 bagi guru madrasah dengan

program studi (prodi) yang relevan dengan tugas mengajar. Pada tahun 2014, persentase guru madrasah dan RA/BA yang

berkualifikasi minimal S1 sebesar 24,16%.

Terkait dengan peningkatan mutu madrasah sebagai lembaga yang memberikan layanan pendidikan, upaya yang telah dilakukan adalah memberikan bantuan upgrading akreditasi kepada

madrasahyang belum dan/atau tidak terakreditasi untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional

Pendidikan (SNP).Dari total 983 madrasah dan RA/BA pada tahun

25

2014, sebanyak 526 lembaga, atau sebesar 53,72% telah terakreditasi. Komposisi lembaga yang telah terakreditasi

berdasarkan jenjang adalah sebagai berikut: RA/BA sebanyak 133 lembaga (29,04%); MI sebanyak 401 lembaga (52,14%); MTs sebanyak 293 lembaga (60,52%); dan MA sebanyak 128 lembaga

(69,28%).

1.1.8.1.2 Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah

Hasil Ujian Nasional (UN) menjadi salah satu tolok ukur mutu madrasah, dan digunakan sebagai salah satu pertimbangan

untuk: (1) pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan, (2) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, (3) penentuan

kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan, dan (4) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan

pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan (Permendiknas No. 77/2008).

Upaya peningkatan mutu madrasah telah menunjukkan

hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh tingkat kelulusan siswa MTs dan MA dalam Ujian Nasional (UN), yang pada tahun ajaran 2012/2013meningkat menjadi 99,71% dan

99,53% dari tingkat kelulusan yang masing-masing sebesar 99,56% dan 98,77% pada tahun ajaran 2009/2010.

Tingkat kelulusan siswa MTs dan MA dalam Ujian

Nasional (UN) yang pada tahun ajaran 2008/2009 masing-masing sebesar 95,86% dan 94,36% meningkat menjadi 99,68% dan 99,62% pada tahun ajaran 2012/2013. Hal yang menarik dan penting dicatat

ialah persentase kelulusan siswa madrasah dalam UN tidak berbeda dari hasil yang dicapai siswa sekolah, bahkan untuk jenjang MTs dan MA, persentase lulusan siswa madrasah lebih tinggi

dibandingkan dengan siswa SMP dan SMA.

Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat secara konsisten berusaha meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di

madrasah meliputi seluruh jenjang. Salah satu yang ditempuh adalah dengan menyelenggarakan program sertifikasi guru. Sampai dengan 2014, jumlah guru yang sudah bersertifikasi sebanyak 4.094

orang, meningkat sebesar 235,31 persen dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebanyak 763 orang. Sinergi dengan itu dilaksanakan

pula program peningkatan kualifikasi guru madrasah untuk S1 dan S2. Selain itu, juga terus dilakukan pemberian bantuan dan beasiswa dalam berbagai bentuk, seperti pemberian bantuan secara

langsung kepada guru madrasah yang ingin melanjutkan studi jenjang S1/D4. Usaha lainnya adalah bantuan tidak langsung

26

untuk guru madrasah melalui perguruan tinggi terakreditasi. Selain itu, juga dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi terakreditasi

untuk menyelenggarakan pendidikan S1 bagi guru madrasah dengan program studi (prodi) yang relevan dengan tugas mengajar. Pada tahun 2014, persentasi guru madrasah dan RA/BA yang

berkualifikasi minimal S1 sebesar 56,77% meningkat dari semula 51,18% pada tahun 2010.

Selaras dengan itu, dilakukan pula rehabilitasi ruang kelas madrasah untuk menjamin tersedianya ruang belajar yang

nyaman dan layak. Terkait dengan peningkatan mutu madrasah sebagai lembaga yang memberikan layanan pendidikan, upaya yang

telah dilakukan adalah memberikan bantuan upgrading akreditasi madrasah kepada madrasah-madrasah yang belum dan/atau tidak terakreditasi untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dari total 983 lembaga Madrasah dan RA/BA pada tahun 2014, sebanyak 526 lembaga

(53,72%) telah terakreditasi. Komposisi lembaga yang telah terakreditasi berdasarkan jenjang adalah sebagai berikut: RA/BA sebanyak 40 lembaga (29,04%); MI sebanyak 401 lembaga (52,14%);

MTs sebanyak 293 lembaga (60,52%); dan MA sebanyak 128 lembaga (69,28%).

Dalam upaya melahirkan lembaga pendidikan Islam yang

bermutu tinggi, yang dapat menampung dan mengembangkan berbagai potensi peserta didik berwawasan lokal berdaya saing global dan dengan biaya yang terjangkau, Kementerian Agama Provinsi

Kalimantan Barat sedang membangun MAN InsanCendikia yang terletak di Kabupaten Sambas, MAN IC dibangun dengan melibatkan Pemerintah DaerahKabupaten Sambas dan Kementerian/Lembaga

terkait serta masyarakat. Sehingga benar-benar menjadi milik, oleh dan untuk masyarakat dalam mencerdaskan anak-anak bangsa.

Selain mengupayakan peningkatan mutu madrasah

melalui tenaga pendidik dan kelembagaan, Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat juga meningkatkan mutu madrasah melalui peningkatan daya saing siswa madrasah dengan

mengirimkankontingenlomba Kompetisi Sains Madrasah (KSM) dan Jambore OSIS Madrasah Nasional. Melalui dua event tersebut

Kementerian AgamaProvinsi Kalimantan Barat ingin menciptakan ilmuwan-ilmuwan muslim yang handal di bidang sains untuk berkontribusi dalam pembangunan SDM di Provinsi Kalimantan

Barat seutuhnya.

27

1.1.8.1.4 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang

Agama

Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat terus melakukan upaya strategis dalam rangka menciptakan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan kegiatan

ini ada 2 (dua) aspek pokok yang dikembangkan Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, yaitu melalui aspek kelembagaan dan aspek kerjasama.

Pada aspek kelembagaan fokus program diarahkan antara lain pada legalitas Pondok Pesantren & Madrasah Diniyah Takmiliyah serta TPQ dan Majlis Taklim dan penerapan pola

manajemen. Pola pengelolaan Pondok Pesantren menitikberatkan pada pengambilan keputusan secara parsipatoris, pemetaan EMIS (Education Manajemen Information System), dan penyampaian

regulasi pendidikan Islam, peningkatan manajemen pontren, persiapan dan pelaksanaan reformasi birokrasi, berperan aktif dalam

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diselenggarakan oleh Irjen Kementerian

Agama RI, sosialisasi gerakan anti korupsi, peningkatan disiplin pegawai, dan pengembangan pendidikan karakter bangsa.

Terkait dengan legalitas Pondok Pesantren & Madrasah Diniyah Takmiliyah serta TPQ dan Majlis Taklim dan penerapan pola manajemen serta penyampaian regulasi pendidikan Islam disampaikan melalui Sosialisasi Peraturan Pendidikan Keagamaan

dengan peserta yang banyak mencapai 200 sehingga dibuka dua angkatan, yaitu Angkatan I dan Angkatan II.

Untuk persiapan dan pelaksanaan reformasi birokrasi,

Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam berperan aktif dalam Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM) dengan melibatkan Kabidnya serta seorang JFU untuk mengikuti dan berperan aktif dalam keanggotaan Zona Integritas diantaranya mengadakan survey kepuasan masyarakat

yang dilakukan secara berkala setiap bulan serta dibuatkan laporannya.

Pada konteks kerjasama, Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat didorong untuk menjalin kerjasama baik secara intern maupun dengan lembaga pontren, Madin, TPQ, Majlis Taklim.

Kerjasama secara intern diantaranya dilakukan melalui Rakor kasi-

28

kasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam mengundang Kasi-Kasi Daerah terdiri dari Kasi PAIS, PD Pontren dan PENDIS serta

PAKIS Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat untuk secara bersama-sama dengan Kasi-Kasi di Bidang PAKIS Kanwil Kemenag Prov. Kalbar menyelesaikan masalah-masalah Tata Kelola Pembangunan

Bidang Agama, mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahun lalu, menciptakan sinkronisasi dan sinergitas program tahun berjalan pada Kanwil Kemenag Prov. Kalbar beserta satker Kabupaten / Kota

(PD Pontren, PAIS, PENDIS, PAKIS); merumuskan alternatif-alternatif baru dalam mensukseskan program Bidang Pendidikan Agama dan

Keagamaan Islam dan menjaring data pelaksanaan kegiatan; serta merencanakan anggaran tahun mendatang melalui pagu indikatif.

Dalam penyaluran bantuan menganut prinsip 3T dan 1A yaitu; tepat guna, tepat jumlah, tepat sasaran dan akuntabilitas.

Penjaringan nama-nama calon penerima bantuan dilakukan melalui kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Ini

menjadi salah satu upaya transparansi dalam pemberian bantuan dan beasiswa. Begitu juga dalam pembentukan Tim dilakukan secara selektif namun dalam koridor adil, tidak asal tunjuk,

namun masih memperhatikan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai terkait. Pengadaan alat pengolah data juga dilakukan berdasarkan kebutuhan. Pengambilan data dan informasi

perencanaan dilakukan seakurat mungkin dilengkapi dengan data dukung berupa Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja.

Kaitannya dengan TIK, Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

baik secara langsung maupun tidak langsung selama lima tahun terakhir ini. Diantara jenis e-government pada Bidang PAKIS adalah

pemanfaatan e-mail (surat elektronik), Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran (e-MPA), menyusul Sistem Informasi Manajemen Pendidikan berupa EMIS PAIS dan EMIS Pontren.

Di samping itu, dalam penataan tata laksana Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat telah dilakukan penataan sistem

dan prosedur kerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang meliputi penerapan pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan. SOP ini baru mulai dibuat sehubungan dengan

Zona Integritas di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Penyusunan Laporan Kinerja Harian atau lebih dikenal

dengan SKP sudah berjalan selama tahun 2015 ini dilakukan oleh lebih dari separuh pegawai Bidang PAKIS mengunakan aplikasi yang disediakan oleh Subag Informasi dan Humas.

29

1.1.8.1.5 Peningkatan Akses Pendidikan Yang Setara Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat terus melakukan upaya strategis dalam rangka meningkatkan akses pendidikan yang

setara bagi masyarakat tidak mampu berbentuk operasional, insentif, fisik dan layanan.

Kaitannya dengan upaya strategis dalam rangka meningkatkan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak

mampu berbentuk operasional, diantaranya memberikan bantuan Ujian Sekolah Paket A dan Paket B, Bantuan Operasional

Penyelenggara Paket A, Paket B dan Paket C, bantuan Ujian Sekolah Paket C, bantuan operasional penyelenggara TPQ, Bantuan Operasional TPQ, bantuan operasional penyelenggara

Madin, bantuan penyelenggara UN PPS Ula dan bantuan penyelenggara UN PPS Wustha

Kaitannya dengan upaya strategis dalam rangka

meningkatkan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu berbentuk insentif, diantaranya memberikan insentif kepada guru TPQ dan guru Madin. Insentif ini jumlahnya sangat kecil

namun bila dilihat dari segi motivasi, maka Bidang PAKIS Kanwil Kemenag Prov. Kalbar telah menjadi motivator bagi peningkatan

akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu berbentuk insentif bagi pendidiknya.

Kaitannya dengan upaya strategis dalam rangka meningkatkan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak

mampu berbentuk fisik, diantaranya memberikan bantuan laptop dan printer Penyelenggara Paket A,B, memberikan bantuan printer fotocopy Penyelenggara Paket B, dan memberikan bantuan meubeler

Asrama Pontren.

Kaitannya dengan upaya strategis dalam rangka meningkatkan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak

mampu berbentuk layanan, diantaranya membawa peserta yang mengikuti Porsadin ke Tingkat Nasional. Meskipun Kalimantan Barat belum pernah mendapat juara umum 10 besar dalam even ini,

namun partisipasi aktif Kementerian Agama Kalimantan Barat dengan berbagai keterbatasan baik dari segi seleksi maupun

pendanaan tanpa bantuan dari Pemda setempat sudah merupakan usaha yang patut dipertimbangkan.

30

1.1.8.1.6 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Penyelenggaraan

Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Umum yang

Berkualitas

Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat terus melakukan upaya strategis dalam rangka meningkatkan akses masyarakat

terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas berbentuk bantuan dan pembinaan serta penyertaan dalam even-even.

Kaitannya dengan upaya strategis dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan

pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas berbentuk bantuan, diantaranya memberikan bantuan alat Fardhu Kifayah, bantuan pembelajaran PAI, bantuan

operasional MGMP PAI, Pokjawas PAI, FKG PAI, KKG PAI, dan MGMP PAI.

Kaitannya dengan upaya strategis dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas

berbentuk pembinaan dan penyertaan dalam even-even, diantaranya mengadakan Training Center Pentas PAI dan mendampingi anak mengikuti pentas PAI, mengadakan pembinaan penyelenggaraan

wawasan Islam Rahmatan Lil'alamin dan Perspektif (Pembinaan Keagamaan pada ROHIS).

PENTAS PAI merupakan wahana kompetisi siswa di bidang ketrampilan dan seni Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah, gugus, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional. Tujuan PENTAS

PAI sendiri antara lain untuk menumbuhkembangkan minat, bakat dan kreativitas di bidang ketrampilan dan seni PAI, juga

menanamkan sikap keberanian, kemandirian dan sportivitas siswa.

Provinsi Kalbar mendapat peringkat ketiga dalam Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agam Islam (PENTAS PAI) Tahun 2015. Kalbar merupakan satu-satunya Provinsi di luar jawa yang

dapat berada di peringkat Tiga Besar. Ega (SMAN 2 Pontianak), Andi Tenribali Hikmah Napacce (SDI Al-Azhar 21 Pontianak), Khairunnisa

(SMPN 1 Teluk Pakedai), Sella Savira (SMAN 10 Pontianak), dan Abdul Basit (SDN 1 Teluk Pakedai) berhasil mengharumkan nama Kalbar dalam Event dua tahunan yang diselenggarakan oleh

Kementerian Agama RI Tersebut. Untuk mempersiapkan kontingen Pentas PAI tingkat Nasional tahun 2015, Bidang PAKIS mengadakan Training Centre (TC) dilanjutkan dengan acara pelepasan.

31

1.1.8.1.7 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas

Bidang PAKIS terus melakukan upaya strategis dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas berbentuk fisik, pemberian beasiswa, dan penyertaan dalam even-even. Kaitannya dengan upaya strategis

dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas berbentuk fisik, diantaranya pengadaan bahan ajar Madin.

Kaitannya dengan upaya strategis dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas berbentuk pemberian beasiswa, diantaranya

Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat telah berperan aktif dalam kegiatan verifikasi Beasiswa Santri Berprestasi, kegiatan

Seleksi Beasiswa Santri Berprestasi Se-Indonesia, kegiatan Seleksi Beasiswa Tahfidz Al-Qur‟an, ustadz / ustadzah yang mendapat

beasiswa S1, santri berprestasi Juara MQK V Jambi yang mendapat beasiswa.

Kaitannya dengan upaya strategis dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan

yang berkualitas berbentuk penyertaan dalam even-even, diantaranya Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat telah berperan aktif dalam Pospenas mulai dari seleksi daerah berbentuk Pospeda, persiapan berbentuk training Center Pospenas sampai

dengan pemberangkatan, melakukan pembinaan peserta perkemahan pramuka santri nusantara, mengikuti perkemahan pramuka santri nusantara tingkat nasional.

1.1.8.2 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen

Di lingkungan Bimas Kristen Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen meningkat dengan tersedianya layanan pendidikan

keagamaan pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Hingga tahun 2014, Pendidikan keagamaan Kristen pada setiap jenjang yang dibina Bimas Kristen Kantor

Wilayah Provinsi Kalimantan Barat yaitu : Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) sebanyak 2 lembaga, Sekolah Menengah Pertama

Teologi Kristen (SMPTK) sebanyak 3 lembaga, Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) sebanyak 12 lembaga, Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) sebanyak sebanyak 1 lembaga, dan

Perguruan Tinggi Teologi/Agama Kristen (PTT/AK) sebanyak 13

32

lembaga

Kehadiran SDTK/SDAK, SMPTK/SMPAK, SMTK/SMAK dan PTT/AK di Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat khususnya gereja sebagai pendukung dan/atau lembaga/yayasan keagamaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Peningkatan kualitas satuan pendidikan Kristen dilakukan melalui

pengembangan berbagai regulasi yang dibutuhkan, pengembangan kualitas materi pendidikan, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan Kristen, tenaga pendidik dan kependidikan

Kristen dan kurikulum. Adapun jumlah siswa/mahasiswa yang dilayani adalah siswa SDTK/SDAK sebanyak 25 orang,

SMPTK/SMPAK sebanyak 110 orang, SMTK/SMAK sebanyak 450 orang dan mahasiswa sebanyak 950 orang. Keberadaan pendidikan keagamaan Kristen telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012.

Dalam mendorong pencapaian mutu dan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kristen, telah dilakukan langkah peningkatan

kualitas pelayanan Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen yang kini berjumlah 1 Sekolah Tinggi Agama Kristen sedang dalam proses penegerian (STAKN) yakni Sekolah Tinggi Teologia Injili Arastamar

Ngabang. Upaya lain juga terus dilakukan dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas layanan pada pendidikan dasar

dan menengah serta pendidikan tinggi teologi/agama Kristen.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan guru pendidikan agama Kristen juga telah dilakukan sertifikasi guru tingkat dasar dan menengah, sampai dengan tahun 2015 sebanyak 1.086 orang.

1.1.8.3 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan Katolik selama lima tahun terakhir telah dilakukan sejumlah upaya, melalui perluasan akses, peningkatan mutu, dan pengembangan lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan serta Pendidikan Tinggi agama Katolik.

Dalam penyelenggaraan pendidikan agama Katolik di Sekolah Umum, telah diterbitkan regulasi dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Bimas Katolik Nomor DJ.IV/Hk.00.5/204/2014

tanggal 10 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada Lembaga Keagamaan Katolik. Hal ini dimaksudkan untuk menata

pelaksanaan pendidikan agama Katolik lebih baik pada lembaga keagamaan Katolik sehingga hasil dari pendidikan

tersebut dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan peraturan

33

yang berlaku.

1.1.8.4 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Hindu

Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Hindu dilaksanakan

oleh Derektorat pendidikan Hindu dengan melaksanakan kegiatan 1)

Peningkatan kualitas penyelenggaran pendidikan agama dan

keagamaan untuk tingkat dasar dan menengah dan 2) peningkatan

akses, kualitas, relevansi. Peningkatan kualitas penyelenggaraan

Pendidikan agama dan keagamaan Hindu

a. Meningkatkan akses Pendidikan Agama dan Keagamaan

Untuk akses pendidikan agama dan keagamaan dari tingkat

dasar sampai menengah masih mengalami kendala , masih banyak

siswa-siswa sekolah umum belum mendapatkan pelayanan

pendidikan agama karena tidak tersedianya guru agama Hindu

disekolah. Agar siswa-siswa Agama Hindu mendapat pelayanan

pendidikan agama Hindu maka didirikan sekolah minggu (pasraman)

siswa yang belajar agama Hindu di sekolah minggu ini membayar

iuran setiap bulan dan membeli sendiri buku agama Hindu. Kondisi

ruang kelas sekolah minggu sangat terbatas sehingga berdampak

pada penggambungan proses belajar mengajar antar jenjang. Ini

berakibat pelajaran tidak dapat disampaikan secara berjenjang dari

kelas 1 (satu) sd 12 (duabelas). Di Kalimantan Barat Pendidikan

Pasraman Hindu melayani siswa beragama Hindu dari tingkat dasar

sampai menengah sebanyak 457 siswa dan memiliki Pasraman non

formal sebanyak 17 (tujuh belas) Pasraman, disisi lain pendirian

Lembaga Pendidikan Keagamaan, Regulasinya baru terbit tahun

2014. PMA No. 56 tahun 2014 tentang pendidikan Keagamaan

Hindu, ini berdampak pada lambatnya perkembangan lembaga

pendidikan keagamaan Hindu. Terbitnya PMA tersebut merupakan

peluang untuk mengembangkan Pasraman sebagai sekolah formal

keagamaan dan dapat memberikan akses kepada masyarakat miskin

untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Pendidikan keagamaan

dalam bentuk Pasraman yang selama ini dikembangkan oleh

masyarakat masih bersifat Non Formal dan belum mendapatkan

perhatian dari pemerintah. Siswa-siswi dan tenaga pendidik pada

Pasraman Non Formal ini seharusnya memperoleh perhatian dari

pemerintah melalui pemberian BOS (Bantuan Operasional

Sekolah)dan KIP (kartu Indonesia Pintar).

b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan

34

Untuk tenaga pendidik agama Hindu sebanyak 12 orang guru

PNS yang sudah disertifikasi dan 26 orang tenaga guru sukarela.

Namun keberadaan belum memenuhi kebutuhan tenaga pendidik

Agama Hindu sehingga dibeberapa provinsi diangkat guru tidak

tetap( GTT) yang mengajar disekolah minggu (Pasraman), mereka

tidak mendapatkan fasilitas dan tunjangan dari pemerintah.

Untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik telah

dialaksanakan pembinaan dan pelatihan berupa pelatihan

penelitian, proses belajar mengajar, penggunaan media

pembelajaran berbasis teknologi disesuaikan dengan kurikulum

yang berlaku. Tenaga pendidik juga diberikan kesempatan untuk

meningkatkan kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi berupa

penyaluran bantuan beasiswa S1/D4 dan S2. Sehingga tenaga

pendidik Agama Hindu PNS sudah memenuhi kualifikasi tenaga

pendidik, demikian pula untuk tenaga pendidik Non PNS diberikan

kesempatan yang sama.

Disisi lain pengangkatan guru agama Hindu menjadi kendala

karena wewenang pengangkatannya pada Pemerintah Daerah,

dimana ketersediaan guru agama Hindu menjadi tidak merata sesuai

dengan siswa yang harus dilayani. Hal ini disebabkan adanya

berbedaan kebijakan di masing-masing Pemerintah daerah terkait

pengangkatan guru agama Hindu. Dibeberapa provinsi sudah lama

(kurang lebih 5 tahun terakhir) tidak terjadi pengangkatan guru

agama Hindu, ini akan berdampak pada tidak adanya regenerasi

dimana sejumlah guru agama akan terjadi kekosongan guru agama

sehingga siswa tidak dapat terlayani pendidikan agamanya.

1.1.8.5 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Buddha

1.1.8.5.1 Agama Sebagai Sumber spiritual, moral, etik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara

Pembangunan bidang agama merupakan upaya untuk

mendorong peningkatan kualitas pengetahuan dan penghayatan

umat beragama terhadap nilai-nilai keluhuran, keutamaan, dan

kebaikan yang terkandung dalam ajaran agama. Pengetahuan dan

penghayatan itu diharapkan dapat mengejawantah dalam perilaku

dan akhlak mulia warga negara sehingga dapat menghasilkan

kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat dan

berkeadaban.

35

Sebagaimana telah umum diyakini, agama bukan sekadar

mengajarkan tentang hubungan antara pemeluk agama dan Sang

Pencipta, melainkan juga tentang hubungan antar sesama manusia

dan hubungan dengan alam sekitarnya. Oleh sebab itu,

pembangunan bidang agama diarahkan bukan saja untuk

meningkatkan kualitas kesalehan individual umat beragama, tetapi

juga mendorong terwujudnya kondisi sosial dan ekologis, serta

moralitas publik dalam pengelolaan kehidupan bernegara.

Sikap toleran dan penghormatan terhadap pandangan dan

keyakinan orang lain, kepedulian terhadap sesama manusia,

kerjasama dan tolong-menolong, adalah di antara wujud dari

kesalehan sosial. Sementara itu, pemanfaatan dan pendayagunaan

sumber daya alam yang disertai perlindungan dan pemeliharaan

kelestariannya antara lain merupakan bentuk-bentuk nyata dari

kesalehan ekologis. Adapun moralitas publik dalam kehidupan

bernegara antara lain termanifestasi dalam penyelengaraan urusan

pemerintahan dan negara yang sejalan dengan aturan dan

perundang-undangan yang berlaku, serta terbebas dari perilaku

korup dan menyimpang.

1.1.8.5.2 Penghormatan dan perlindungan atas hak dan kebebasan

beragama sebagai bagian dari hak asasi warga Negara.

Hak dan kebebasan beragama warga negara diakui sebagai

bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dinyatakan dalam

Pasal 29 UUD 1945 Ayat 2 bahwa “Negara menjamin kemerdekaan

tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan

untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Jaminan itu ditegaskan pula pada bagian lain, yaitu Pasal 28 E UUD

1945 Ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa “Setiap orang bebas

memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih

pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan

meninggalkannya, serta berhak kembali,” dan “Setiap orang berhak

atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan

sikap, sesuai dengan hati nuraninya. ” Selain itu, konstitusi juga

menegaskan bahwa hak beragama adalah bagian dari hak asasi

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun; bahwa

setiap warga berhak mendapat perlindungan dari setiap perlakuan

diskriminatif; dan bahwa perlindungan dan penegakan HAM adalah

36

tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28 I UUD 1945

Ayat 1, 2, dan 4).

Sesuai amanat konstitusi, negara dan pemerintah

berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan atas hak

setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadat menurut

agamanya, serta memberikan fasilitasi dan pelayanan untuk

pemenuhan hak dasar warga negara tersebut. Dengan demikian,

aspek perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak

beragama sebagai bagian dari hak asasi warga negara menjadi

landasan pokok bagi pembangunan bidang agama.

Sementara kebebasan untuk beragama atau berkeyakinan

merupakan hak asasi warga negara, namun manifestasi dari

kebebasan beragama atau berkeyakinan itu merupakan aspek yang

dapat dibatasi atau diatur oleh negara. Hal ini sejalan dengan

ketentuan yang disepakati oleh masyarakat internasional bahwa

manifestasi kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat dibatasi

berdasarkan undang-undang guna melindungi keselamatan,

ketertiban, kesehatan dan moralitas publik, serta untuk melindungi

hak-hak fundamental atau kebebasan pihak lain (International

Covenant on Civil and Political Rights Pasal 18 Ayat 4). Pembatasan

atau pengaturan serupa dinyatakan dalam Pasal 28 J UUD 1945

Ayat 2 yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,

setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan

dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk

menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban

umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

1.1.8.5.3 Kerukunan umat beragama dan tata kelola kehidupan

beragama.

Sebagai bangsa multietnis, budaya, dan agama, kerukunan

hidup umat beragama menjadi hal yang sangat penting dan

mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerukunan

hidup umat beragama menjadi pilar penting bagi terwujudnya

persatuan, kesatuan, dan ketahanan nasional, sekaligus menjadi

prasyarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan keamanan

yang niscaya bagi terselenggaranya pembangunan nasional yang

berkelanjutan.

37

Landasan bagi pengembangan kerukunan umat beragama

yang selama ini dijadikan pijakan adalah prinsip trilogi kerukunan,

yaitu kerukunan antarumat beragama, kerukunan intern umat

beragama dan kerukunan antara umat beragama dan pemerintah.

Tantangannya adalah bagaimana kerukunan tersebut dikembangkan

lebih jauh sehingga tidak hanya di kalangan elite agama, tetapi juga

menjangkau lapisan umat beragama yang lebih luas dengan

memperhatikan budaya masyarakat setempat.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak asasi

setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi.

Namun demikian, diperlukan pengaturan menyangkut aspek

perwujudan dari hak dan kebebasan untuk beragama dan

berkeyakinan itu agar kebebasan seorang warga tidak melanggar hak

asasi dan kebebasan warga lain dalam beragama dan berkeyakinan,

serta untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan dan

moralitas publik. Oleh sebab itu, tata kelola kehidupan umat

beragama menjadi penting dikembangkan guna mewujudkan

kehidupan beragama yang rukun dan damai yang dilandasi atas

sikap toleran dan saling menghormati di kalangan umat beragama,

tanpa mencampuri substansi dari agama dan keyakinan yang dianut

oleh warga negara.

1.1.8.5.4 Pengembangan Karakter dan Jati diri Bangsa

Cita-cita nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa

dilandasi keinginan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang

maju, unggul, mandiri, bermartabat, beradab dan sejahtera. Untuk

mewujudkan hal itu, pemerintah perlu mengusahakan dan

menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang dapat

membentuk manusia Indonesia yang memiliki penguasaan dan

keterampilan yang tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan dan

teknologi, memiliki etos kerja dan daya saing, serta memiliki

karkater dan jatidiri bangsa yang kuat, dengan bertumpu pada

keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia.

Di dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 3 dan 4 dinyatakan:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem

pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan

serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa

yang diatur dengan undang-undang,” dan “Pemerintah memajukan

ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai

38

agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta

kesejahteraan umat manusia.”

Upaya pembentukan karakter dan jati diri bangsa, di samping

peningkatan penguasaan dan ketrampilan di bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi serta peningkatan etos kerja dan daya

saing, dilaksanakan melalui pembangunan agama dalam bentuk

penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan

guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju,

berakhlak mulia, bermartabat, dan beradab.

1.1.8.5.5 Penyediaan dan pelayanan bagi umat beragama berdasarkan prinsip kelola pemerintahan yang baik.

Salah satu mandat konstitusional yang diemban dalam

pelaksanaan pembangunan bidang agama adalah penyediaan

fasilitas dan pelayanan sebagai upaya pemenuhan hak beragama

warga negara. Fasilitas dan pelayanan itu dapat berupa regulasi,

kebijakan dan program pembangunan bidang agama. Untuk

mencapai keberhasilan yang maksimal, fasilitasi dan pelayanan itu

perlu diselenggarakan berdasarkan prinsip tata kelola

kepemerintahan yang baik, meliputi: orientasi pada tercapainya

konsensus, adanya keikutsertaan publik dalam pengambilan setiap

kebijakan (participatory), bertumpu pada asas rule of law, efektif dan

efisien, dapat dipertanggungjawabkan kepada warganya

(accountable), berlangsung secara transparan (transparent), tanggap

terhadap aspirasi dan kebutuhan warga (responsive), serta

berlangsung adil dan terbuka bagi seluruh warga (equitable and

inclusive).

Arti penting pengembangan partisipasi dan kemitraan umat

beragama dalam pembangunan bidang agama didasari atas

kenyataan bahwa sebagian besar penyelenggaraan fasilitasi dan

pelayanan keagamaan lebih banyak dikelola oleh umat beragama

sendiri. Selain itu, sumber daya manusia dan keuangan yang

dimiliki pemerintah sendiri bukan tidak terbatas. Oleh sebab itu,

partisipasi dan kemitraan masyarakat menjadi salah satu unsur

penting bagi keberhasilan pembangunan bidang agama sekaligus

menjadikan pembangunan bidang agama dapat berjalan lebih

selaras dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

39

Pembangunan agama juga harus dilandasi prinisip perlakuan

yang adil, setara dan terbuka bagi seluruh umat beragama, sejalan

dengan pengakuan negara terhadap nilai keluhuran, keutamaan dan

kebaikan agama-agama sebagai landasan spiritual, moral dan etik

bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih dari itu,

pembangunan agama harus didasarkan atas prinsip akuntabilitas

agar pembangunan agama dapat berdaya-guna dan berhasil-guna.

1.1.9.1 Tata Kelola Perencanaan Program

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional melalui penetapan kebijakan dan program

yang tepat dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki dan melibatkan pelaku pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan

yang menjadi tugas utama Kementerian Agama merupakan bagian tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan tersebut dimaksudkan untuk

menentukan arah dan rupa kehidupan beragama bangsa Indonesia ke depan dan bersifat sangat strategis.

Strategi pencapaian tujuan pembangunan bidang agama dan pendidikan pada Kementerian Agama dilaksanakan melalui berbagai program yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan, tujuan dan strategi pembangunan nasional yang terkandung

dalam dokumen perencanaan nasional jangka panjang yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), jangka

menengah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta visi misi Presiden terpilih dan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan rencana program Kementerian Agama dalam jangka

pendek atau tahunan juga merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dalam

menguraikan pola penganggaran sudah proporsional antara Provinsi dan Kabupaten / Kota sesuai dengan kebutuhan dasarnya dan kebutuhan prioritas Kementerian Lembaga yang anggaran KL

maupun RKP sudah ditentukan dari eselon I pusat. Namun untuk kebutuhan belanja pegawai gaji, opersional perkantoran dan Tunjangan Kinerja akan dipenuhi sesuai dengan data riil pada

satker masing-masing seluruh Kalimantan Barat

Kendala dalam perencanaan penganggaran diantaranya adalah ketersediaan data valid antara lain; perawatan inventaris kantor

pada program masing-masing, apakah data BMN dari masing-

40

masing yang digunakan sudah dimutasi sesuai dengan tempat barang tersebut digunakan, atau masih disekretariat dimana tempat

pembelian waktu masih satu DIPA belum diberlakukannya multi DIPA masing-masing program satu DIPA.

Besarnya alokasi anggaran bagi daerah tersebut disebabkan

karena pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang dilayani oleh satuan kerja di tingkat Daerah. Secara keseluruhan, unit perencanaan di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat bertanggung jawab atas penyusunan 170 dokumen DIPA yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran dari 78 satuan kerja di lingkungan

Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat, 14 kabupaten/kota sampai dengan madrasah negeri.

1.1.9.2 Tata Kelola Kepegawaian

Dalam suatu lembaga atau instansi, tata kelola kepegawaian

memegang peranan yang penting dalam keberlangsungan roda

pemerintahan. Tata Kelola kepegawaian mencakup banyak hal,

mulai dari proses penerimaan pegawai, pembinaan pegawai,

pengembangan pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai sampai

pemberhentian. Pengelolaan kepegawaian yang optimal akan

menyeimbangkan antara kebutuhan aparaturdengan tuntutan

organisasi sehingga terwujudlah peningkatan kinerjadan

terlaksananya tugas dan fungsi organisasi dengan baik.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh 3.670

orang PNS yang tersebar pada 14 Kabupaten/Kota dengan berbagai

kompetensi sesuai pada bidang yang dibutuhkan.

41

Jumlah Pegawai Kementerian Agama Tahun 2014-2015

Berdasarkan JabatanPelaksanaan tata kelola kepegawaian pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dilakukan melalui perencanaan kebutuhan jumlah pegawai yakni

dengan memetakan jumlah pegawai yang ada saat ini dan menyusun kebutuhan pegawai selama lima tahun kedepan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam Proses pelayanan

kepegawaian juga telah dilakukan, antara lain penggunaan Sistem

Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)untuk proses kenaikan

pangkat PNS, pensiun dan peremajaan data PNS.Selain itu

untukmenghimpun data tiap PNS yang dapat dijadikan informasi

untuk membantu pembuatan kebijakan kepegawaian, maka

digunakan pula aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

(SIMPEG). Aplikasi ini berguna untuk mendukung sistem

manajemen PNS yang rasional, mewujudkan data kepegawaian yang

mutakhir dan terintegrasi, menyediakan Informasi PNS yang akurat

untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan

pengendalian PNS serta membantu kelancaran pekerjaan di bidang

kepegawaian terutama dalam pembuatan laporan.

NO

JABATAN

2014

2015

KET

1 Struktural 350 343

2 Fungsional Umum 661 717

3 Analis Kepegawaian 10 9

4 Arsiparis 12 12

5 Guru 2.326 2.271

6 Pengawas 79 79

7 Penghulu 29 19

8 Penyuluh 103 108

9 Perencana 0 2

10 Pranata Humas 0 0

11 Pranata Komputer 7 7

12 Pustakawan 0 0

13 Pengelola Pengadaan Barjas 0 2

Jumlah

3.577 3.669

42

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat

juga telah melaksanakan assesment kompetensi pegawai yang

bertujuan mewujudkan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama

yang memiliki profil kompetensi sesuai dengan standar kompetensi

jabatan yang dipersyaratkan. Pada tahun 2015, assesment

kompetensi pegawai telah dilakukan kepada 364 PNS terdiri dari

pejabat eselon III, Eselon IV, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

kecamatan dan Kepala Madrasah Negeri.

Dalam proses pembinaan PNS, Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Kalimantan Barat berupaya untuk menanamkan 5

(lima) budaya kerja dalam kehidupan kerja pegawai sehari-hari

yakni integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan

keteladanan. Penanaman budaya kerja juga disertai dengan

pelaksanaan pembuatan laporan kerja harian untuk setiap pegawai

dan sasaran kinerja pegawai (SKP) yang dimulai tahun 2014.

1.1.9.3 Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan

Mulai tahun 2004 Kementerian Agama secara konsisten telah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN). Capaian laporan keuangan Kementerian Agama mulai tahun 2013 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (WTP-DPP), Kementerian Agama telah berupaya meningkatkan opini laporan keuangan Kementerian Agama (LKKA) menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP). Langkah-langkah yang ditempuh antara lain menyusun strategi dan action plan peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian Agama (LKKA), ada 4 strategi antara lain :

1. Rekrutmen tenaga administrasi; 2. Penataan aset dan penyelamatan Barang Milik Negara (BMN); 3. Pembuatan sertifikat tanah bagi aset tanah kementerian Agama

yang belum ada bukti kepemilikannya, pengembalian aset-aset yang dikuasi oleh pihak ketiga;

4. Menyusun sejumlah regulasi yang berkaitan dengan laporan keuangan beserta penyusunan sistem operasional prosedur (SOP) penyusunan laporan keuangan Kementerian Agama pada setiap jenjang pelaporan.

1.1.9.4 Penataan Organisasi dan Tata Laksana

Pengaturan organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat saat ini ditetapkan

melalui Peraturan menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012

43

tentangorganisasi dan tata kerjainstansi vertikal kementerian

agama. Sebagai instansi vertikal yang menjalankan fungsi

pemerintahan di bidang agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Kalimantan Barat dituntut untuk selalu melakukan

perbaikan dan peningkatan pelayanan yang salah satunya adalah

secara geografis layanan yang diberikan semakin dekat kepada

masyarakat. Seiring dengan adanya pemekaran wilayah,

pengembangan organisasi juga dilakukan dengan menambah satuan

kerja/unit kerja baru sehingga pelayanan kepada masyarakat

menjadi lebih optimal dan efisien.

Dalam hal penataan organisasi dan tata laksana, Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat juga telah

melakukan pembenahan yakni dengan meningkatkan kualitas

pelayanan publik, dimana pelayanan yang diberikan berpedoman

pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan

minimal.

Sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi guna

tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, beberapa hal telah

dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan

Barat antara lain :

1. Membentuk tim pembangunan zona integritas menuju wilayah

bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;

2. Sosialisasi manajemen perubahan di lingkungan Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;

3. Membuat rencana kerja pembangunan zona integritas menuju

wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan

melayani;

4. Melakukan penguatan pengawasantentang pengendalian

gratifikasi;

5. Melaksanakan assesment pegawai;

6. Meningkatkan akuntabilitas kinerja degan meningkatkan nilai

LAKIP dan penerapan monitoring pelaksanaan anggaran secara

elektronik (e-MPA);

7. Memberikan pelayanan dengan pemanfaatan teknologi

informasi.

1.1.9.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kementerian Agama telah memanfaatkan Teknologi Informasi

44

dan Komunikasi (TIK) sebagai sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dimulai tahun 1996 dengan nama Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Dalam perkembangannya, pemanfaatan TIK mendorong terwujudnya e-government pada Kementerian Agama,

baik secara internal maupun pelayanan publik. Untuk itu, Kementerian Agama telah mengembangkan Sistem Informasi yang

berbasis web service, antara lain portal Kementerian Agama (www.kemenag.go.id) yang telah berjalan lebih dari 10 tahun dan saat ini telah mengintegrasikan 146 sub domain dari seluruh satker.

Sistem informasi yang telah terintegrasi antara lain Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (EMIS), Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Sistem Informasi Masjid (SIMAS),

Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg), Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran (e-MPA), e-

Dokumen, Sertifikasi Dosen, serta SIM-BOS dan Beasiswa. Pemanfaatan e-mail (surat elektronik) Kementerian Agama

(mail.kemenag.go.id) untuk kepentingan internal yang telah teregistrasi berjumlah 3.670 pegawai, alamat email atas satker dan pegawai.

Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat mengoptimalkan langkah-langkah berbagai saluran informasi dan komunikasi publik antara lain ; media cetak mencakup liputan dan jumpa pers, kunjungan pers (press tour), penerbitan kalender

tahunan, media elektronik mencakup liputan dan jumpa pers, dialog (talk show) TV dan radio, iklan layanan masyarakat, siaran berita,

dan internet (website). Oleh karena itu perlu dikembangkan penyediaan informasi keagamaan yang lebih luas melalui display information system, sebagai penyedia informasi Kementerian Agama

Provinsi Kalimantan Barat yang disiarkan melalui TV media.

Pelayanan dan penyediaan informasi Kementerian Agama Provinsi Kaliantan Barat kepada masyarakat dalam bidang

keagamaan dan bidang pendidikan, pengembangan pengelolaan informasi publik telah dan akan terus ditingkatkan kualitasnya antara lain melalui partisipasi aktif dalam gerakan open Goverment

Indonesia (OGI) dan penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPDI) Kementerian Agama sesuai dengan keputusan Menteri Agama Nomor 200 tahun 2012.

Penyediaan informasi juga merupakan bagian dari partisipasi Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dalam gerakan membangun pemerintahan yang lebih terbuka dan pertisipatif.

Kementerian Agama akan terus mengembangkan keterbukaan

45

informasi publik terkait dengan tugas pokok dan funsinya.

1.1.9.7 Implementasi Reformasi Birokrasi

Sebagai wujud peningkatan kualitas kinerja pegawai dan pelayanan publik, Kementerian Agama telah melakukan beberapa

langkah reformasi birokrasi yang dimulai sejak tahun 2009. Langkah yang paling penting dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Agama yaitu dengan memenuhi

tuntutan Sembilan Program Mikro Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menpan dan RB Nomor 31 Tahun 2012

yang terdiri dari Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang- undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur,

Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Monitoring dan Evaluasi.

Dalam implementasinya, Sebagai wujud pelaksanaan reformasi

birokrasi guna tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik,

beberapa hal telah dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Kalimantan Barat antara lain :

1. Membentuk tim pembangunan zona integritas menuju wilayah

bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;

2. Sosialisasi manajemen perubahan di lingkungan Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;

3. Membuat rencana kerja pembangunan zona integritas menuju

wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan

melayani;

4. Melakukan penguatan pengawasan tentang pengendalian

gratifikasi;

5. Melaksanakan assesment pegawai;

6. Meningkatkan akuntabilitas kinerja degan meningkatkan nilai

LAKIP dan penerapan monitoring pelaksanaan anggaran secara

elektronik (e-MPA);

7. Memberikan pelayanan dengan pemanfaatan teknologi

informasi.

1.1.9.9 Peningkatan Kualitas Kebijakan

Peningkatan kualitas kebijakan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan keagamaan kepada masyarakat. Untuk itu, dilakukan identifikasi masalah kebijakan, pemetaan

46

kebutuhan kebijakan, dan penyusunan draft kebijakan.

Secara internal, peningkatan kualitas kebijakan dilakukan untuk optimalisasi pelayanan pegawai kepada masyarakat, penguatan komitmen pegawai dalam melaksanakan layanan, peningkatan mutu layanan, efisiensi dan efektifitas layanan, serta

penguatan prinsip layanan yang akuntabel dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sementara secara eksternal, peningkatan kualitas kebijakan dilakukan dengan memperhatikan dinamika sosial keagamaan yang berkembang di masyarakat, seperti penanganan konflik bernuansa agama, peningkatan kualitas kerukunan, antisipasi munculnya

gerakan radikal keagamaan, dan sosialisasi intensif tentang corak keagamaan yang ramah, inklusif, moderat, dan penuh rasa toleransi.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Mempertimbangkan berbagai kondisi objektif dan hasil capaian program pembangunan bidang agama periode 2010-2014 serta tantangan pada periode 2015-2019, maka diperlukan identifikasi yang cermat terhadap potensi dan permasalahan

sebagai salah satu masukan penting bagi perumusan kebijakan dan penetapan strategi pembangunan bidang agama lima tahun

mendatang, yakni periode 2015-2019.

Potensi dan permasalahan akan ditelaah berdasarkan tujuh isu strategis yang menjadi fokus pembangunan bidang agama dan pendidikan. Telaah tersebut mempertimbangkan sejumlah faktor

penting yang ditengarai akan mempengaruhi pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan khususnya pendidikan agama dan

pendidikan keagamaan.

1.2.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung keberhasilan peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan

masyarakat, antara lain:

1. Pengalaman panjang umat beragama di Indonesia dalam upaya membangun pola hubungan antara agama dan negara yang

harmonis dan mewujudkan kerukunan umat beragama di tengah kemajemukan yang ada, menunjukkan keserasian antara nilai- nilai agama dan demokrasi dan

menampilkan wajah keberagamaan yang moderat dan toleran. Hal ini dapat menjadi modal kekuatan untuk

47

meningkatkan peran Indonesia dalam mendorong proses demokratisasi dan mengembangkan wawasan keagamaan yang

inklusif di era global.

2. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan. Partisipasi itu terwujud dalam bentuk berbagai

kegiatan bimbingan, pengajaran dan penyuluhan keagamaan yang selama ini dilakukan secara mandiri, swadaya dan swadana oleh masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi

ini dipandang sebagai potensi yang dapat memberi kontribusi penting bagi keberhasilan upaya peningkatan kualitas

pemahaman dan pengamalan keagamaan.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan agama, antara lain:

1. Terlihat adanya kesenjangan yang masih cukup lebar antara nilai- nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama dengan perilaku umat beragama. Di satu sisi, berbagai kegiatan keagamaan tampak begitu semarak dan dapat

dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kegairahan keagamaan masyarakat. Namun, di sisi lain, tingkat perilaku

sosial yang menyimpang masih tetap cenderung tinggi, antara lain ditandai dengan masih tetap tingginya angka kriminalitas, maraknya kasus-kasus perbuatan asusila serta

jumlah kasus korupsi yang juga tidak berkurang intensitasnya.

2. Masih terjadinya berbagai konflik yang disertai kekerasan

atas nama agama. Hal ini mencerminkan berkembangnya pemahaman keagamaan yang sempit, eksklusif, dan tidak toleran di kalangan masyarakat, yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan beragama dan pada gilirannya dapat memberi kontribusi negatif bagi keberhasilan pembangunan nasional.

3. Terbukanya ruang bagi kemunculan berbagai paham keagamaan, baik yang bersifat lokal maupun transnasional,

sebagai dampak dari keterbukaan di era reformasi dan globalisasi, tetapi tidak diringi dengan kedewasaan

masyarakat dalam beragama. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan masyarakat diharapkan dapat tercermin dalam sikap dan perilaku sosial

yang sejalan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam ajaran agama dan berkembangnya wawasan keagamaan yang

moderat dan inklusif.

48

1.2.2 Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, antara lain:

1. Tersedianya kerangka regulasi yang menyediakan pedoman pelaksanaan tugas bagi kepala daerah/wakil kepala

daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah.

2. Telah terbentuk 33 FKUB Provinsi dan 465 FKUB Kabupaten/kota dan lembaga-lembaga sejenis seperti Forum Komunikasi Lintas Agama (FKLA), Forum Dialog (Forlog), Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) dan lainnya.

3. Pemanfaatan dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal bagi pengelolaan perbedaan dan konflik di sejumlah daerah.

4. Keberadaan tokoh agama-tokoh masyarakat, tokoh perempuan,dan tokoh pemuda yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kerukunan.

5. Jalinan kerja sama dengan sejumlah media cetak dan elektronik yang turut berkomitmen dalam menyebarkan pemberitaan yang berbasis peace journalism.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan kerukunan umat beragama, antara lain:

1. Adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa berbagai program

peningkatan kerukunan yang dikembangkan cenderung bersifat elitis, dalam arti baru menyentuh lapisan elite agama, baik tokoh agama maupun majelis agama, tetapi belum

menjangkau masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan dengan target dan sasaran yang lebih berorientasi pada masyarakat akar rumput.

2. Upaya penciptaan dan pemeliharaan kerukunan selama ini lebih menekankan pada pendekatan struktural-formal daripada pendekatan kultural-informal yang lebih mengapresiasi peranan dan partisipasi masyarakat serta mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal.

3. Masih terdapat juru penerang/dakwah yang menyampaikan materi penyiaran agama dengan mengabaikan realitas sosial

49

yang plural (majemuk).

4. Rendahnya sumber daya manusia yang dapat mendukung program kerukunan.

5. Sikap sejumlah media yang kurang sensitif terhadap upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama.

6. Dinamika internal umat beragama yang berpotensi

menimbulkan konflik internal dan eksternal umat beragama.

7. Penyalahgunaan agama dan simbol-simbol keagamaan untuk kepentingan politik dan ekonomi tertentu.

8. Masih berkembangnya kelompok-kelompok yang cenderung melakukan tindakan intoleran sehingga mengganggu ketertiban umum dan kerukunan umat beragama.

1.2.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan kualitas

pelayanan keagamaan, antara lain:

1. Tersedianya struktur organisasi Kementerian Agama yang memungkinkan penyediaan pelayanan sampai tingkat

kecamatan, seperti pelayanan administrasi keagamaan bagi umat Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA), meliputi

pelayanan pernikahan, nasihat perkawinan, bimbingan haji, administrasi perwakafan, pembinaan keluarga sakinah serta pelayanan pembinaan umat secara umum.

2. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat, terutama tokoh agama, juru penerang/dakwah, dan lembaga keagamaan dalam penyediaan pelayanan bagi umatnya masing-masing. Hal ini tentu menjadi potensi penting bagi keberhasilan pelayanan keagamaan mengingat terbatasnya kemampuan dan kapasitas di bidang penyediaan pelayanan keagamaan, terutama menyangkut urusan pernikahan, penyediaan kitab suci, pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta bimbingan dan penyuluhan agama.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat

upaya peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, antara lain:

1. Jumlah tenaga penyedia pelayanan keagamaan, dilihat dari distribusi dan rasio kecukupan tenaga dibanding yang dibutuhkan, masih jauh dari memadai.

50

2. Berkembangnya persepsi di kalangan masyarakat tentang masih rendahnya dukungan pemerintah kepada aparatur penyedia pelayanan, seperti para tenaga pembimbing dan penyuluh keagamaan, baik PNS dan honorer maupun unsur pemuka dan tokoh agama, serta penghulu dan pembantu petugas pencatat nikah (P3N).

3. Masih muncul keluhan masyarakat menyangkut kualitas

pelayanan administrasi keagamaan, seperti besaran biaya nikah, prosedur pengurusan administrasi, serta pungutan liar (pungli).

4. Kompetensi dan profesionalisme aparat penyedia layanan secara umum belum cukup memadai.

5. Masih rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Prosedur Operasional (SPO) di berbagai bidang pelayanan.

6. Pada beberapa daerah yang umat beragamanya sedikit, tidak didukung struktur organisasi minimal yang memadai.

7. Terkait agama Khonghucu, belum akuratnya data jumlah

Umat Agama Khonghucu, tempat ibadah, jumlah rohaniwan agama Khonghucu, dan jumlah penyuluh agama, yang mengakibatkan pelayanan keagamaan Umat Khonghucu belum optimal.

1.2.5 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan mutu penyelenggaraan ibadah haji, antara lain:

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan seperti UU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang menjadi acuan bagi upaya peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan

bagi jemaah haji.

2. Dana setoran awal BPIH dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan haji, sehingga lebih bermanfaat bagi jemaah haji dan kesejahteraan umat. Untuk itu diperlukan undang-undang yang mengatur pengelolaan dana haji yang memberikan peluang investasi dan jaminan keuangan.

3. Tingginya peran masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji yang direpresentasikan melalui berkembangnya

51

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Di samping itu juga terdapat peran serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas perjalanan ibadah umrah.

4. Jaringan teknologi informasi yang berkembang pesat

menjadi potensi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan haji.

5. Meningkat kapasitas ekonomi sebagian umat turut meningkatkan minat dan kemampuan umat dalam melaksanakan ibadah umrah.

Pemerintah secara terus menerus melakukan upaya pembenahan diri dari berbagai aspek, melalui pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan dukungan sistem manajemen yang handal terus dilakukan. Sistem manajemen penyelengaraan ibadah haji diarahkan pada upaya memenuhi asas keadilan, profesional dan akuntabilitas, namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa permasalahan yang dapat menghambat upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan haji, antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan dari anggaran BPIH sangat

bergantung waktu disahkannya anggaran BPIH oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga jika penetapan BPIH oleh Presiden mengalami keterlambatan maka semua kegiatan

operasional haji lainnya menjadi semakin pendek masa waktunya.

2. Jumlah petugas haji masih kurang seimbang dengan beban

kerja pelayanan kepada jemaah di Arab saudi.

3. Profil jamaah haji yang beragam dari segi latar belakang usia, pendidikan, etnis, bahasa dan budaya.

4. Kebijakan penyelenggaraan ibadah haji pemerintah Arab Saudi melalui Ta‟limatul Hajj seringkali berubah-ubah.

5. Perbedaan kondisi geografis, sosial budaya, adat istiadat, dan bahasa merupakan kendala tersendiri bagi petugas haji.

6. Belum semua lembaga penyelenggara umrah terbina dan terawasi dengan baik sehingga masih menimbulkan resiko penyelenggaraan umrah yang kurang aman dan nyaman.

52

1.2.6 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

1.2.6.1 Pendidikan Umum Berciri Agama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan umum berciri agama antara lain:

1. Besarnya peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan pendidikan umum berciri agama seperti RA/BA, madrasah, dan pendidikan tinggi

keagamaan;

2. Kualitas pembelajaran di madrasah secara umum

dapat mengimbangi kualitas pembelajaran di sekolah umum, yang ditunjukkan oleh persentase kelulusan siswa madrasah dalam Ujian Nasional yang menyamai, dan bahkan sebagiannya, melampaui persentase kelulusan siswa sekolah umum;

3. Adanya kebijakan nasional yang memposisikan

pendidikan madrasah setara dengan pendidikan pada sekolah umum;

4. Mutu lembaga pendidikan tinggi keagamaan, meski baru dalam jumlah kecil, menunjukkan peningkatan dan semakin diakui secara internasional;

5. Lembaga pendidikan tinggi keagamaan khususnya universitas

keagamaan telah menjadi wadah bagi jejaring internasional dengan universitas dan lembaga pendidikan tinggi yang lain di seluruh belahan dunia; dan

6. Tersedianya sumber daya internasional yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi keagamaan, berupa ketersediaan beasiswa bagi mahasiswa dan dosen,

program pertukaran, kerjasama riset, dan sebagainya.

Adapun sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala bagi upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan umum berciri agama antara lain adalah:

1. Penyelenggaraan pendidikan umum berciri agama seperti RA/BA, madrasah dan pendidikan tinggi keagamaan yang mayoritas dikelola oleh masyarakat/swasta dapat menimbulkan masalah terkait upaya koordinasi dan standardisasi pelayanan pendidikan umum berciri agama;

53

2. Sebaran madrasah masih sangat terkonsentrasi pada wilayah provinsi sehingga layanan pendidikan madrasah belum

dapat menjangkau wilayah-wilayah lain yang membutuhkan, khususnya di wilayah tertinggal, terpencil dan terluar (3T);

3. Rasio jumlah siswa-pendidik yang masih terlalu

rendah menimbulkan persoalan dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan;

4. Masih terbatasnya ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas baik dari segi jumlah maupun ketersebarannya;

5. Masih lemahnya kualitas manajemen dan masih

terbatasnya ketersediaan pimpinan yang profesional pada satuan pendidikan umum berciri agama;

6. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan madrasah yang dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan;

7. Masih terbatasnya kemampuan Koordinatorat Perguruan

Tinggi Keagamaan Swasta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung seluruh lembaga PTK swasta atau dalam melakukan monitoring agar lembaga PTK memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, baik akibat

minimnya dukungan anggaran maupun tidak begitu jelasnya mandat dan struktur kelembagaan Kopertais diatur dalam peraturan perundangan yang ada;

8. Masih rendahnya sebagian besar kualitas hasil riset dan masih rendahnya kuantitas publikasi internasional hasil riset dan karya akademis lainnya; dan

9. Masih rendahnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan dalam hal penyediaan data dan informasi pendidikan.

1.2.6.2 Pendidikan Keagamaan

Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan keagamaan antara lain:

1. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan;

2. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan;

54

3. Sifat kemandirian dari lembaga-lembaga pendidikan keagamaan.

Adapun sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala bagi upaya peningkatan penyelenggaraan pendidikan keagamaan antara lain:

1. Tidak mudahnya upaya koordinasi dan standardisasi pendidikan keagamaan akibat penyelenggaraan

pendidikan keagamaan sebagian besar dikelola swasta;

2. Masih rendahnya kualifikasi dan mutu tenaga pendidik pada lembaga pendidikan keagamaan;

3. Masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran yang berkualitas;

4. Masih belum jelasnya standar yang tersedia untuk menilai mutu kelembagaan maupun kualitas capaian lembaga pendidikan keagamaan;

5. Masih belum ada standarisasi yang memadai dalam penyusunan kurikulum diantara penyelenggara pendidikan keagamaan;

6. Masih terbatasnya kerangka regulasi untuk mendukung pengembangan pelembagaan pendidikan keagamaan; dan

7. Masih diperlukan berbagai perbaikan dalam hal penyediaan

data dan informasi pendidikan yang diperlukan bagi perencanaan dan pengembangan pendidikan keagamaan;

8. Pendidikan keagamaan yang berlangsung selama ini hamper seluruhnya berupa pendidikan non formal. Pengalaman menunjukan bahwa pendidikan keagamaan non formal ini tidak efektif menghasilkan ahli agama. Berdasarkan pengalaman tersebut maka perlu dirintis pendidikan keagamaan formal; dan

1.2.6.3 Pendidikan Agama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, mulai jenjang

pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi, antara lain:

1. Adanya kerangka regulasi yang menjadi dasar bagi penyelenggraan pendidikan agama pada satuan

pendidikan umum;

55

2. Meningkatnya jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga

Kependidikan (LPTK) yang berperan sebagai penyedia tenaga pendidik di bidang pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;

3. Keberadaan forum-forum yang dapat menjadi wadah

kerjasama dan saling tukar pengetahuan dan pengalaman di kalangan tenaga pendidikan agama, seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan Agama pada masing-masing agama.

Adapun masalah-masalah yang dapat menjadi kendala bagi peningkatan mutu pendidikan agama pada satuan pendidikan umum antara lain:

1. Kebutuhan akan guru dan dosen pendidikan agama pada satuan pendidikan umum belum sepenuhnya tercukupi;

2. Peserta didik pada satuan pendidikan umum beberapa umat beragama seperti Hindu, Buddha dan Khonghucu, belum cukup tersentuh kurikulum dan penyediaan buku pelajaran agama yang memadai. Siswa agama tersebut tidak semua dapat terlayani sehingga harus mengikuti pelajaran agama yang diselenggarakan oleh lembaga peribadatan sesuai agama bersangkutan. Akibatnya peserta didik harus menanggung biaya tambahan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan agama.

3. Belum tersedia standar untuk menilai capaian mutu pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;

4. Masih terbatasnya jumlah tenaga pendidikan agama yang berkualitas;

5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;

6. Masih rendahnya sebagian mutu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang menjadi penyedia kebutuhan

akan tenaga pendidikan agama;

7. Masih belum efektifnya peran forum-forum seperti KKG

dan MGMP Pendidikan Agama dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;

56

8. Masih kurangnya jumlah Pengawas PAI serta Pengawas yang

ada masih perlu ditingkatkan kompetensinya;

9. Kebutuhan bahan ajar yang perlu ditingkatkan; dan

10. Masih diperlukan berbagai perbaikan dalam hal penyediaan data dan informasi pendidikan yang diperlukan bagi

perencanaan dan pengembangan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum.

1.2.7 Peningkatan Kualitas Tatakelola Pembangunan Bidang Agama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung perwujudan tatakelola pemerintah yang baik di lingkungan Kementerian Agama ialah:

1. Perbaikan sistem rekrutmen, penempatan, dan evaluasi pegawai sudah berjalan;

2. Tersedianya pedoman kerja untuk seluruh unit organisasi dan unit kerja di lingkungan Kementerian Agama;

3. Sudah diterapkannya teknologi informasi dalam berbagai aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program;

4. Tingginya partisipasi masyarakat dalam peran pengawasan;

5. Adanya kebijakan pemerintah terkait percepatan pemberantasan KKN dan reformasi birokrasi.

Sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Agama, antara lain:

1. Kapasitas dan profesionalisme sebagaian aparatur masih rendah;

2. Masih bertahannya pola pikir lama pada sebagian

aparatur 3. sehingga tingkat penerimaan terhadap proses reformasi

birokrasi belum menyeluruh; 4. Kesulitan koordinasi, pengendalian dan pengawasan

akibat struktur organisasi yang besar dan jangkauan geografis yang luas;

5. Berbagai tantangan sosial dan budaya yang dihadapi terkait proses recovery aset;

6. Belum tersedianya data dasar keagamaan, pendidikan agama

57

dan keagamaan yang bermutu akibat lemahnya sistem perencanaan, kebutuhan data, pelaksanaan pengumpulan data,

pengolahan dan penyajian data;

7. Adanya ketidakseimbangan beban tugas dengan ketersediaan tenaga teknis dan administrasi khususnya pada jabatan pembimbing masyarakat agama akibat ketidakselarasan struktur organisasi dan struktur anggaran serta jumlah masyarakat yang dilayani.

8. Pengembangan struktur organisasi yang telah dilakukan sejak tahun 2010 masih belum selaras dengan restrukturisasi program dan anggaran, sehingga masih muncul struktur yang memiliki DIPA dan ada umat yang dilayani namun tidak ada struktur organisasinya.

58

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

Dengan mengacu pada Visi Kabinet Indonesia Hebat Tahun

2015-2019 yang telah menetapkan Visinya “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Oleh karena itu dengan mempertimbangkan bernagai

capaian program pada pereode pemerintahan sebelumnya 2009-2014 dan berbagai perubahan situasi strategis serta penyesuaian Visi Kementerian Agama Republik Indonesia “Terwujutnya

Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir dan Batin dalam Rangka Mewujutkan Indonesia

yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sejalan dengan ke dua Visi tersebut, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan Surat

Keputusan Nomor : 822 Tahun 2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Visi dan Misi Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat tahun

2015-2019, dengan Visi “ Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Barat yang taat beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir dan Batin dalam rangka mewujudkan Kalimantan Barat yang Harmoni,

mandiri dan Berkepribadian”.

2.1.1 Misi

Dalam upaya mewujudkan visi Pembangunan nasional untuk menjalankan pemerintahan ada dua diantara tujuh poin misi Nasional yang relevan dengan Kementerian Agama antara lain; 1)

Mewujutkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi dan maju, 2) Mewujutkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Adapun agenda dan sasaran pembanguan nasional

harus Selaras dengan nawacita, tujuan, sasaran, dan strategi Kementerian Agama Tahun 2015 - 2019 diarahkan dalam rangka

memenuhi Nawacita khususnya cita ke 8 dan 9 yang dijabarkan sebagaimana berikut:

1) Nawacita ke 8, yaitu Melakukan revolusi karakter bangsa.

Dalam agenda melakukan revolusi karakter bangsa sasaran

yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk

membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik;

2. Meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik;

3. Meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial

59

dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;

4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah yang tercermin pada peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran-ajaran agama di kalangan siswa-siswa di sekolah;

5. Meningkatnya budaya dan aktivitas riset serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai

dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;

6. Meningkatnya lulusan-lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, menguasai teknologi, dan berketerampilan sehingga lebih cepat masuk ke pasar kerja;

7. Meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya konsumsi; dan

8. Meningkatnya budaya inovasi di masyarakat.

2) Nawacita ke 9, yaitu Memperteguh kebhinnekaan dan

memperkuat restorasi sosial Indonesia. Beberapa sasaran dalam agenda memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial erat kaitannya dengan pembangunan bidang agama, antara lain yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan

ajaran agama, antara lain melalui: (i) peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh agama yang tersebar merata di seluruh wilayah; (ii) peningkatan fasilitasi pembinaan dan

pemberdayaan umat beragama; (iii) peningkatan intensitas dialog antara guru agama dan pendakwah

dengan cendekiawan. 2. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat

beragama, antara lain ditandai dengan: (i) meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan dialog antar umat beragama di kalangan tokoh agama, pemuda, dan lembaga sosial keagamaan; (ii) meningkatnya pembinaan dan pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Dari Visi yang sudah ditetapkan oleh kepala kantor wilayah Kementerian Agama mempunyai uraian makna sebagai berikut :

Makna taat memiliki pengertian tunduk dan patuh, sehingga taat beragama dapat didefinisikan bahwa setiap umat beragama mampu menjalankan kegiatan beragamanya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan memunculkan salah satu kepribadian bangsa Indonesia yaitu kepribadian bangsa Indonesia yang taat beragama.

Rukun memiliki pengertian baik dan damai, sehingga rukun

60

dapat didefinisikan bahwa terciptanya kehidupan inter dan antar umat beragama di Indonesia secara baik dan damai. Sejalan dengan

visi nasional maka hal ini akan mendorong munculnya rasa toleransi sesama umat beragama, rasa saling menghargai dan sikap kegotong- royongan.

Kecerdasan mencakup kecerdasan inteIektual, emosional, dan spiritual, yang masing-masing indikatornya sebagai berikut:

1. Kecerdasan intelektual: memiliki kemampuan untuk mempelajari,

memahami, dan menguasai ilmu agama, serta sains dan teknologi sesuai dengan jenjang pendidikan; berfikir rasional abstrak, inovatif dan kreatif; serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah.

2. Kecerdasan emosional: memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi diri dan orang lain, dapat memotivasi diri, serta berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain.

3. Kecerdasan spiritual: yaitu mampu memahami, menghayati,

dan mengamalkan akhlak mulia dan nilai-nilai agama Islam, serta menempatkan perilaku hidup dalam konteks makna yang luas.

Berintegritas mempunyai makna konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam keyakinan dengan apa yang menjadi ucapannya juga menjadi tindaknnya. Sejahtera mengandung pengertian aman sentosa, makmur, serta selamat, terlepas dari berbagai gangguan. Sehingga sejahtera lahir dan batin dalam konteks agama dapat diartikan bahwa setiap umat beragama dapat menjalankan kegiatan beragama secara bebas tanpa ada gangguan dari pihak manapun, serta tersedia sarana dan prasarana beribadah yang memadai bagi seluruh umat beragama di Kalimantan Barat.

2.1.2 Misi Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat

Untuk mewujudkan visi di atas, maka misi yang diemban

Kementerian Agama Provinsi kalimantan barat adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;

2. Memantapkan trilogi kerukunan umat beragama;

3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;

4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi

ekonomi keagamaan; 5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang

berkualitas dan akuntable;

6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan

61

pendidikan keagamaan; 7. Mewujutkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntable dan

terpercaya. 2.2.1 Tujuan dan Sasaran

2.2.2 Tujuan

Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat merupakan

kementerian yang mengemban tugas dan fungsi pembangunan bidang agama serta bidang pendidikan. Secara lebih khusus pembangunan bidang pendidikan yang menjadi tugas Kementerian

Agama adalah pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Agama, Kementerian Agama Provinsi Kalimantan

Barat menetapkan tujuan sesuai dengan kedua tugas dan fungsi yang diembannya.

Tujuan pembangunan bidang agama (TA) untuk periode

2015-2019 adalah:

TA.1 Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan

ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan

kualitas kehidupan beragama. TA.2 Pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama

yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional. TA.3 Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan

beragama yang berkualitas dan merata.

TA.4 Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas

pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan

percepatan pembangunan. TA.5 Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan

umrah yang trasparan dan akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima.

TA.6 Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

adalah:

Adapun tujuan pembangunan bidang pendidikan (TP)

TP.1 Peningkatan akses pendidikan yang setara bagi

masyarakat tidak mampu terhadap pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).

TP.2 Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan.

TP.3 Penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar-

62

menengah (wajib belajar 12 tahun). TP.4 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada

semua jenjang pendidikan. TP.5 Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

dalam melakukan proses mendidik yang profesional di seluruh satuan pendidikan.

TP.6 Peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas.

TP.7 Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas.

2.2.2 Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan

pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama, maka Kementerian Agama telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam masa waktu lima tahun ke depan. Sasaran strategis

Kementerian Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan sasaran strategis nasional dan ditetapkan untuk dapat menjamin

suksesnya pelaksanaan pembangunan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sesuai tugas dan fungsinya,

Kementerian Agama memiliki dua bidang sasaran, yaitu sasaran terkait bidang agama, dan sasaran bidang pendidikan.

Sasaran strategis Kementerian Agama terkait bidang agama adalah sebagai berikut:

1. Sasaran terkait peningkatan kualitas pemahaman dan

pengamalan ajaran agama (TA.1) adalah meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan, yang antara lain ditandai dengan:

a. Meningkatnya jumlah penyuluh agama berkualitas yang tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia; dan

b. Meningkatnya proporsi lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan.

2. Sasaran terkait pengukuhan kerukunan hidup umat beragama yang harmonis (TA.2) adalah meningkatnya harmoni sosial dan

kerukunan antar umat beragama, yang ditandai antara lain dengan:

a. Meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama; dan

b. Meningkatnya fasilitasi sarana dan prasarana

Sekretariat Bersama FKUB yang memenuhi standar.

3. Sasaran terkait pemenuhan pelayanan kehidupan beragama

yang berkualitas (TA.3) adalah meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama ditandai antara lain dengan:

63

a. Meningkatnya Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan menjadi dalam memberikan layanan administrasi keagamaan pada masyarakat;

b. Meningkatnya kapasitas penyebaran kitab suci kepada umat beragama; dan

c. Meningkatnya jumlah tempat ibadah yang terfasilitasi.

4. Sasaran terkait peningkatan pemanfaatan dan perbaikan

kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan (TA.4)

adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan yang ditandai antara lain dengan:

a. Meningkatnya pengelolaan dana zakat tahunan yang terhimpun; dan

b. Meningkatnya persentase tanah wakaf yang bersertifikat. 5. Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah

haji dan umrah (TA.5) adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel yang ditandai antara lain dengan:

a. Meningkatnya indeks kepuasan jemaah haji; b. Meningkatnya Predikat Opini Laporan Keuangan Haji;

c. Meningkatnya pembimbing haji yang disertifikasi; d. Meningkatnya jumlah PIHK yang terakreditasi; dan e. Meningkatnya jumlah PPIU yang terakreditasi.

6. Sasaran terkait peningkatan kualitas tatakelola pembangunan

bidang agama (TA.6) adalah terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang ditunjukkan antara lain dengan:

a. Dipertahankannya predikat opini laporan keuangan

Kementerian Agama dengan predikat opini WTP; b. Meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja

(LAKIP) Kementerian Agama; c. Meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi

Kementerian Agama; dan d. Menurunnya persentase temuan audit terhadap

pelaksanaan anggaran Kementerian Agama.

Sedangkan sasaran strategis Kementerian Agama terkait

fungsi pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu (TP.1) adalah meningkatnya akses bagi masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah melalui manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ditandai dengan:

a. Jumlah siswa MI/Ulya/SDTK penerima manfaat KIP;

b. Jumlah siswa MTs/Wustha/SMPTK penerima manfaat KIP; c. Jumlah siswa MA/Ulya/SMTK penerima manfaat KIP.

64

2. Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan bagi seluruh

lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan (TP.2)

adalah meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang ditandai dengan: a. Meningkatnya APK RA; b. Meningkatnya APK MI/Ula;

c. Meningkatnya APM MI/Ulya; d. Meningkatnya APK MTs/Wustha;

e. Meningkatnya APM MTs/Wustha;

f. Meningkatnya APK MA/Ulya;

g. Meningkatnya APM MA/Ulya; dan

3. Sasaran terkait penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan (TP.3) adalah menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan, yang ditandai dengan:

a. Menurunnya angka putus sekolah pada MI/Ula;

b. Menurunnya angka putus sekolah pada MTs/Wustha; dan c. Menurunnya angka putus sekolah pada MA/Ulya/SMTK.

4. Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan

pendidikan pada semua jenjang pendidikan (TP.4) adalah meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan yang ditandai dengan:

a. Meningkatnya persentase RA yang terakreditasi minimal B; b. Meningkatnya persentase MI yang terakreditasi minimal B; c. Meningkatnya persentase MTs yang terakreditasi minimal B;

d. Meningkatnya persentase MA yang terakreditasi minimal B;

e. Meningkatnya jumlah MI yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);

f. Meningkatnya jumlah MTs yang memenuhi Standar

Nasional Pendidikan (SNP); dan g. Meningkatnya jumlah MA yang memenuhi Standar

Nasional Pendidikan (SNP).

5. Sasaran terkait peningkatan kualitas pendidik dan

tenaga kependidikan TP.5) adalah meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan

umum berciri khas agama yang ditandai dengan: a. Meningkatnya persentase guru RA-Madrasah

berkualifikasi minimal S1/D4;

b. Meningkatnya persentase guru RA-Madrasah bersertifikat;

6. Sasaran terkait peningkatan akses masyarakat terhadap

penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas (TP.6) adalah meningkatnya proporsi guru agama yang profesional yang ditandai dengan:

a. Meningkatnya persentase guru pendidikan agama Islam bersertifikat;

b. Meningkatnya persentase guru pendidikan agama

65

Kristen bersertifikat; c. Meningkatnya persentase guru pendidikan agama

Katolik bersertifikat;

d. Meningkatnya persentase guru pendidikan agama Hindu bersertifikat;

e. Meningkatnya persentase guru pendidikan agama Buddha bersertifikat;

7. Sasaran terkait peningkatan akses masyarakat terhadap

pendidikan keagamaan yang berkualitas (TP.7) adalah meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama yang ditandai dengan:

a. Meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam dalam wujud Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah;

b. Meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Kristen dalam wujud SDTK, SMPTK dan SMTK;

c. Meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Katolik dalam wujud SMTK;

d. Meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Hindu dalam wujud Pasraman;

e. Meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan

keagamaan Buddha dalam wujud Sekolah Minggu Buddha

(SMB), Dhammasekha, Pabbajja Samanera, dan Widya Darma

66

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN

KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan Kementerian Agama

Salah satu arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama adalah penyiapan landasan pembangunan keagamaan yang kokoh. Landasan pembangunan keagamaan yang kokoh dicirikan antara

lain oleh semakin mantapnya konsolidasi kerukunan umat beragama, semakin tangguhnya kapasitas toleransi antar umat dan

stabilitas keamanan.

Upaya mewujudkan kondisi mantapnya konsolidasi

demokrasi dan tangguhnya stabilitas keamanan nasional serta upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan

kesejahteraan rakyat yang berkeadilan tidak terlepas dari suksesnya capaian bidang pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama, termasuk di dalamnya pembangunan bidang agama

dan pembangunan bidang pendidikan yang terkait erat dengan tugas fungsi Kementerian Agama.

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Agama

1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan untuk memperkuat

peran dan fungsi agama sebagai landasan moral dan etika melalui:

a. peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan media massa dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada masyarakat;

b. Menumbuhkembangkan wawasan keagamaan yang lapang dan toleran selaras`dengan wawasan kebangsaan dan kebinekaan;

c. Peningkatan peran media massa dan teknologi informasi berbasis internet sebagai wahana internalisasi nilai-nilai agama.

2. Meningkatkan kerukunan umat beragama melalui:

a. Penyelenggaraan dialog antar umat beragama untuk memperoleh pemahaman agama berwawasan multikultur;

b. Pemberdayaan forum kerukunan umat beragama sebagai modal sosial dalam pembangunan;

c. Peningkatan sikap dan prilaku keberagaman yang inklusif

dan toleran pada masyarakat; d. Pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga sosial

67

keagamaan, cendekiawan dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik;

e. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menyampaikan dan mengartikulasikan aspirasi-aspirasi keagamaan

melalui cara damai; f. Peningkatan peran dan kerjasama kelompok-kelompok

sosial keagamaan dalam upaya penciptaan dan pemeliharaan kerukunan hidup beragama.

3. Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama melalui:

a. Peningkatan kualitas pelayanan lembaga sosial keagamaan;

b. Peningkatan pengelolaan dan fungsi tempat ibadah; c. penguatan reformasi birokrasi dalam pelayanan

keagamaan untuk menjamin hak beragama masyarakat;

d. Peningkatan kualitas pelayanan data dan informasi keagamaan;

e. Peningkatan kualitas pengelolaan dana sosial keagamaan dan kapasitas lembaga keuangan berbasis agama;

f. Peningkatan kapasitas instansi/lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas peneyediaan layanan bagi umat beragama disertai dengan meningkatnya profesionalisme aparatur penyedia layanan;

g. Peningkatan kebijakan dan tata kelola yang baik dalam penyediaan pelayanan bagi umat beragama dengan dilandasi oleh prinsip-prinsip efisiensi, efektititas, transparansi dan akuntabilitas.

4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui: a. Peningkatan dukungan manajemen yang menyeluruh

dalam penyelenggaraan haji; b. Peningkatan kualitas bimbingan kepada jemaah haji; c. Peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas; d. Penyempurnaan pola rekrutmen dan pelatihan petugas

haji; e. Pengembangan sistem informasi haji yang handal; f. Optimalisasi pengelolaan dana haji; g. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan haji oleh

Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI); dan

h. Peningkatkan perlindungan dan pembinaan jemaah haji; i. Peningkatan koordinasi internal dan antar

instansi/lembaga.

5. Meningkatkan tata kelola pembangunan bidang agama melalui:

a. Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi guna mengukur dan meningkatkan keberhasilan pembangunan bidang agama;

b. Peningkatan kualitas kebijakan pembangunan bidang agama yang dilandasi atas hasil riset yang berkualitas

68

dan dapat diandalkan; c. Pengembangan peraturan perundang-undangan dan tata

kelola yang dapat menjadi pedoman bagi pengaturan hubungan kehidupan umat beragama dalam rangka kerukunan nasional.

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Pendidikan Berdasarkan arah Kebijakan dan strategi nasional, maka

Kementerian Agama Republik Indonesia menyusun arah kebijakan Bidang Pendidikan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar sembilan tahun berkualitas untuk menjamin seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar sembilan tahun melalui:

a. Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh

anak Indonesia dengan pemberian peluang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu;

b. Penurunan kesenjangan pendidikan dasar di daerah yang masih belum dapat menuntaskan Program Wajar

Dikdas 9 Tahun; c. Penyediaan bantuan untuk anak-anak dari keluarga

kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar yang dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar;

d. Pembukaan SD-SMP atau MI-MTs Satu

Atap di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki SMP/MTs;

e. Penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan SD/MI/SMP/MTs baru;

f. Penurunan kesenjangan pendidikan dasar antar daerah dan antar jenis kelamin.

2. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas

dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja melalui:

a. Pemberian dukungan bagi anak dari keluarga kurang

mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pendidikan menengah melalui Kartu Indonesia Pintar;

b. Peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan menengah perlu pula dilakukan untuk mendorong kemauan orang tua menyekolahkan anak ke

69

jenjang yang lebih tinggi; c. Peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di

kecamatan- kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan USB dan penambahan RKB, dan terutama pembangunan SMP/MTs-SMA/MA satu atap;

d. Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk

menjamin kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang

berkualitas; e. Peningkatan jaminan kualitas pendidikan menengah

sehingga lulusan pendidikan menengah benar-benar memperoleh manfaat hasil belajar sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau untuk menciptakan/ mendapatkan pekerjaan yang lebih baik;

f. Penilaian kualitas sekolah/madrasah swasta secara komprehensif yang diikuti dengan intervensi untuk pengembangannya;

g. Pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja berdasarkan masukan dari dunia usaha/dunia industry.

3. Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan melalui:

a. Pemantapan penerapan SPM untuk jenjang pendidikan dasar dan penerapan SPM jenjang pendidikan menengah

sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antar satuan pendidikan;

b. Penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan swasta; dan

c. Peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dan satuan pendidikan untuk mempercepat pemenuhan SPM.

4. Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya melalui:

a. Penguatan kurikulum yang memberikan keterampilan

abad ke 21; b. Diversifikasi kurikulum agar siswa dapat berkembang

secara maksimal sesuai dengan potensi, minat, dan kecerdasan individu;

c. Penyiapan guru untuk mampu melaksanakan kurikulum secara baik;

d. Evaluasi pelaksanaan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan berkelanjutan;

e. Peningkatan peranserta guru dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam

70

memberikan umpan balik pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas;

f. Penguatan kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk mendukung efektivitas pembelajaran;

g. Pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktek pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah;

h. Penyediaan dukungan materi pelatihan secara online untuk membangun jaringan pertukaran materi pembelajaran dan penilaian antar guru;

i. Peningkatan kualitas pembelajaran literasi, matematika, dan sains, sebagai kemampuan dasar yang

dibutuhkan dalam kehidupan keseharian dan dalam bermasyarakat, yang dilakukan secara responsif

gender; dan j. Penguatan kurikulum tentang ketahanan diri seperti

perilaku hidup bersih dan sehat, kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan reproduksi, pengetahuan gizi seimbang, dan pendidikan jasmani dengan tetap mengedepankan norma- norma yang dianut masyarakat Indonesia, serta penguatan kurikulum tentang kewirausahaan.

5. Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang

komprehensif dan kredibel melalui:

a. Peningkatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;

b. Peningkatan mutu, validitas, dan kredibilitas penilaian hasil belajar siswa;

c. Penguatan mutu penilaian diagnostik dan peningkatan kompetensi guru dalam bidang penilaian di tingkat kelas;

d. Pemanfaatan hasil penilaian siswa untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan;

e. Pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan; dan

f. Pengembangan sumberdaya lembaga penilaian pendidikan di pusat dan daerah.

6. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan

akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan melalui:

a. Penguatan sistem Uji Kompetensi Guru sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar siswa;

b. Pelaksanaan penilaian kinerja guru yang sahih dan andal serta dilakukan secara transparan dan berkesinambungan;

c. Peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru

71

dengan perbaikan desain program dan keselarasan disiplin ilmu;

d. Pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dalam jabatan melalui latihan berkala dan merata, serta penguatan KKG/MGMP; dan

e. Pelaksanaan pembinaan karir, peningkatan kualifikasi, pengembangan profesi/kompetensi bagi tenaga kependidikan termasuk kepala sekolah dan pengawas.

7. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru melalui:

a. Penegakan aturan dalam pengangkatan guru oleh

pemerintah kabupaten/kota maupun oleh sekolah/madrasah berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di kabupaten/kota;

b. Peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dengan memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar termasuk melalui multigrade dan/atau multisubject teaching;

c. Penguatan kerjasama antara LPTK dan semua tingkat pemerintahan untuk menjamin mutu dan distribusi yang merata; dan

d. Pemberian jaminan hidup dan fasilitas yang memadai bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus dalam upaya pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan karir.

8. Meningkatkan kualitas pendidikan orang dewasa, melalui:

a. Peningkatan kualitas pendidikan keaksaraan orang

dewasa dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan difokuskan pada

daerah-daerah kantung buta aksara; dan b. Peningkatan ketersediaan layanan dan kualitas

pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C yang dapat diakses oleh orang dewasa untuk memberikan kesempatan orang dewasa mengikuti

pendidikan kesetaraan yang berkualitas.

9. Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas melalui:

a. Penyediaan pendidik berkualitas yang memenuhi kualifikasi akademik untuk mengajar, terutama mata pelajaran umum;

b. Pemberian kesempatan bagi tenaga pendidik/ustadz untuk menempuh tugas belajar di UIN/IAIN/STAIN/PTN dalam rangka meningkatkan kompetensi di bidang pengajaran (medote dan materi

72

ajar); c. Pelibatan para santri dalam berbagai program magang di

dunia usaha/industri untuk mengembangkan

keterampilan tertentu yang diperlukan sebagai bekal dalam kehidupan di masyarakat;

d. Penyediaan berbagai program life skills di lembaga pesantren, termasuk dukungan beasiswa bagi penghafal

Al-Quran; e. pemberian bantuan kepada para santri

berprestasi dan pemberian subsidi pendidikan terpadu anak harapan;

f. Peningkatan sarana-prasarana dan fasilitas layanan pendidikan, bagi pesantren dan madrasah diniyah; dan

g. Pengembangan jaringan lembaga pendidikan

keagamaan untuk memperluas akses ke lembaga pemerintah dan nonpemerintah guna mendukung

penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan keagamaan.

10. Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah

untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur melalui:

a. Peningkatan kualitas proses pembelajaran dalam

pendidikan agama untuk memantapkan pemahaman ajaran agama, menguatkan internalisasi nilai-nilai agama, menumbuhkan pribadi yang berakhlak mulia,

serta menumbuhkan sikap dan perilaku beragama yang toleran dan saling menghormati di antara pemeluk

agama yang berbeda; b. Reviu dan penyempurnaan kurikulum mata pelajaran

agama untuk menyempurnakan kandungan yang memperkaya pandangan, memupuk toleransi dan membangun harmoni serta saling memahami antarumat beragama;

c. Pembinaan siswa melalui kegiatan kerokhanian dalam rangka pendalaman dan pengamalan ajaran agama di sekolah;

d. Peningkatan kompetensi guru-guru pendidikan agama melalui pelatihan metodologi pembelajaran dan materi ajar; dan

e. Penyediaan media pembelajaran, termasuk untuk anak-anak berkebutuhan khusus.

11. Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah

untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada

73

keragaman sosial- budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung

jawab sebagai warga negara yang baik (good citizen) melalui:

a. Penguatan pendidikan kewargaan yang terintegrasi ke

dalam mata pelajaran yang relevan (PKN, IPS, sejarah, geografi, sosiologi/antropologi], bahasa Indonesia);

b. Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran;

12. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, watak, dan kepribadian peserta didik melalui:

a. Penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran;

b. Pengembangan kurikulum jenjang pendidikan dasar

yang memberi porsi yang proporsional mata pelajaran budi pekerti untuk membina karakter dan memupuk

kepribadian siswa yang sesuai dengan nilai-nilai moralitas dan etika sosial; dan

c. Peningkatan kualitas guru yang bertindak sebagai role model dengan memberi keteladanan sikap dan perilaku baik bagi peserta didik.

13. Membangun budaya sekolah yang kondusif bagi

penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa melalui:

a. Pelibatan peran orangtua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran,

untuk mencegah perilaku menyimpang yang tak sesuai dengan norma susila dan nilai moral; dan

b. Pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pemberian bimbingan penyuluhan dalam proses pembelajaran, untuk mendukung siswa dalam mengembangkan segenap potensi dan kepribadian dengan sempurna.

14. Meningkatkan keselarasan perencanaan pendidikan

secara nasional berdasarkan pada data yang sahih dan

handal melalui:

a. Penguatan sistem informasi pendidikan melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi;

b. Peningkatan komitmen pusat dan daerah dalam penyediaan data dan informasi pendidikan sehingga pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan lebih baik;

74

c. Penguatan sistem informasi pendidikan berbasis

masyarakat terutama untuk mengidentifikasi anak-

anak yang tidak sekolah dan mengupayakan agar mereka kembali bersekolah; dan

d. Penguatan lembaga penelitian kebijakan pendidikan dan jaringannya agar dapat menghasilkan kajian-kajian kebijakan dalam pengembangan norma,

standar, prosedur, dan kriteria pembangunan pendidikan yang inovatif.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat

Selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional dalam

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan, Kementerian Agama telah menetapkan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan

dalam lima tahun ke depan. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama diharapkan dapat menjawab berbagai

tuntutan pembangunan bidang agama, yang meliputi pencapaian visi, misi, dan agenda prioritas nasional dan berbagai agenda pembangunan bidang agama dan pendidikan

yang terkait dengan tugas Kementerian Agama sebagaimana dinyatakan dalam RPJMN 2015-2019.

Arah kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam hal memperkuat dan memperluas upaya penanaman pemahaman, penghayatan,

pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat beragama diarahkan pada upaya: a) Peningkatan peran KUA sebagai pusat informasi

masyarakat dalam mengakses layanan informasi

keagamaan, bimbingan keagamaan, dan sumber-sumber belajar keagamaan umat;

b) Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan penerangan agama melalui penyuluh agama, pendakwah, juru penerang dan ahli agama untuk menjaga dari pemahaman keagamaan yang menyimpang;

c) Penguatan dan perluasan penyebaran pesan-pesan keagamaan di berbagai media cetak, internet, dan media sosial lainnya; dan

d) Peningkatan kapasitas dan partisipasi lembaga sosial keagamaan dalam pembinaan umat.

2. Kebijakan dalam hal memperkokoh kerukunan hidup umat beragama sebagai salah satu pilar kerukunan

diarahkan pada upaya:

75

a) Penyebaran informasi pelaksanaan peraturan perundang- udangan mengenai kerukunan umat beragama;

b) Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) , Lembaga Keagamaan;

c) Pembentukan forum kerukunan umat beragama (FKUB) di seluruh kabupaten/kota;

d) Pengembangan dan Penguatan Kesadaran Kerukunan Umat Beragama;

e) Peningkatan pemahaman agama berwawasan multikultur;

f) Peningkatan harmonisasi kehidupan sosial keagamaan terutama di daerah yang memiliki potensi konflik, perlindungan kelompok minoritas keagamaan;

g) Peningkatan kualitas pembinaan kerukunan internal umat beragama; dan

h) Peningkatan upaya deradikalisasi terhadap penyebaran informasi keagamaan yang menyesatkan dan menimbulkan aksi terorisme.

3. Kebijakan dalam hal meningkatkan kapasitas, kualitas

dan akuntabilitas pelayanan bagi umat beragama dalam pemenuhanan aktivitas peribadatannya diarahkan

pada upaya:

a) Peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan pencatatan nikah oleh penghulu;

b) Peningkatan akses masyarakat terhadap kitab suci dan pengkajiannya;

c) Peningkatan akses masyarakat terhadap tempat ibadah yang nyaman, serta pengembangan fungsi dan penguatan pengelolaan rumah ibadah dalam melayani aktifitas keagamaan umat beragama; dan

d) Peningkatan kapasitas dan kualitas penjaminan produk halal bagi umat beragama.

4. Kebijakan dalam hal meningkatkan pemanfaatan dan

kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan diarahkan

pada upaya:

a) Peningkatan kualitas dan kapasitas pembinaan,

pemberdayaan, dan pengelolaan ZISWA (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf);

b) Pemberdayaan pengelolaan dana kolekte pada umat Kristen;

c) Pemberdayaan pengelolaan dana kolekte pada umat

Katolik;

d) Pemberdayaan pengelolaan dana Punia pada umat Hindu; dan

76

e) Pemberdayaan pengelolaan dana Paramita pada umat Buddha;

5. Kebijakan dalam hal meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah diarahkan pada upaya:

a) Peningkatan kualitas pengelolaan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) di seluruh kabupaten/kota;

b) Pengintegrasian sistem pendaftaran, pembayaran ongkos naik haji serta dokumen keimigrasian;

c) Peningkatan kualitas jaminan kepastian keberangkatan calon jamaah haji;

d) Peningkatan kualitas penyediaan transportasi, pemondokan dan konsumsi jamaah haji;

e) Peningkatan perlindungan dan pembinaan jemaah haji;

f) Peningkatan hasil pemanfaatan dana haji bagi penyelenggaraan ibadah haji;

g) Peningkatan kualitas laporan pengelolaan keuangan haji.

6. Kebijakan dalam hal memperluas akses dan meningkatkan

mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan

meliputi:

A. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) diarahkan pada upaya:

1. Penyediaan ruang kelas pendidikan RA yang

berkualitas;dan 2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan pendidikan

RA yang berkualitas; dan

3. Pengembangan kurikulum yang disertai dengan

pelatihan, pendampingan dan penyediaan buku pendidikan yang berkualitas sesuai kurikulum pendidikan anak usia dini yang berlaku;

B. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar -

menengah (wajib belajar 12 tahun) yang meliputi:

1. Memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, diarahkan pada upaya: a) Peningkatan akses bagi masyarakat kurang

mampu melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa MI/SDTK, MTS/SMPTK dan MA/MAK/SMTK;

b) Peningkatan dana operasional sekolah berupa BOS untuk MI/SDTK, MTS/SPMTK dan MA/MAK/SMTK;

c) Penyediaan ruang kelas pendidikan dasar dan menengah.

77

2. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas diarahkan pada upaya:

a) Peningkatan ketersediaan sarana dan perlengkapan pembelajaran;

b) Penyediaan dan peningkatan kualitas ruang kelas pendidikan yang memadai;

c) Penyediaan dan peningkatan kualitas perpustakaan serta pengembangan koleksi perpustakaan;

d) Pengembangan dan peningkatan standar unit kesehatan sekolah pada lembaga pendidikan;

e) Peningkatan kelengkapan sarana dan

prasarana meubelair lembaga pendidikan; dan f) Penyediaan laboratorium dan peralatannya.

3. Meningkatkan mutu peserta didik diarahkan pada upaya:

a) Pengembangan penghargaan bagi peserta didik berbakat dan berprestasi;

b) Pengembangan penyelenggaraan lomba/ kompetisi pendidikan untuk peserta didik;

c) Peningkatan partisipasi peserta didik dalam lomba/ festival/kompetisi/olimpiade nasional dan/atau internasional;

d) Pengembangan fasilitas pendidikan ke luar negeri bagi peserta didik berprestasi;

e) Penyelenggaraan UN bagi peserta didik; dan f) Pengembangan program pemagangan di

dunia usaha/industri.

4) Meningkatkan jaminan kualitas (quality assurance) kelembagaan pendidikan diarahkan pada upaya:

a) Peningkatan mutu akreditasi lembaga pendidikan;

b) Pengembangan lembaga pendidikan unggulan;

c) Peningkatan mutu manajemen; d) Peningkatan kualitas ekstra dan intra kurikuler; e) Penerapan manajemen berbasis satuan

pendidikan; f) Pemberdayaan KKM, KKG dan MGMP; g) Pengembangan program keterampilan pada

pendidikan menengah; h) Penguatan program keagamaan pada

pendidikan menengah;

5) Meningkatan kurikulum dan pelaksanaannya diarahkan pada upaya: a) Penguatan penerapan kurikulum pendidikan;

78

b) Penyediaan dan peningkatan kualitas buku pendidikan agama sesuai kurikulum yang berlaku;

c) Peningkatan pelatihan kurikulum yang berlaku; dan

d) Penguatan pendampingan dalam pelaksanaan kurikulum yang berlaku.

C. Meningkatkan kualitas guru dan tenaga

kependidikan diarahkan pada upaya:

1. Peningkatan kompetensi Guru/Kepala satuan pendidikan;

2. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan; 3. Peningkatan kualifikasi guru minimal S1/D4;

4. Pemberian tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan khusus;

5. Peningkatan partisipasi guru pada Pendidikan Profesi

Guru (PPG); 6. Penguatan sistem dan pelaksanaan penilaian kinerja

guru; 7. Pengembangan kompetensi pendidik dan

tenaga kependidikan penyelenggara pendidikan inklusi; 8. Pengembangan penghargaan dan perlindungan

kepada pendidik dan tenaga kependidikan;

9. Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan

yang berkualitas meliputi:

a) Peningkatan akses pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:

1. Peningkatan ketersediaan pelayanan lembaga pendidikan keagamaan formal;

2 . Pemberian dana Biaya Operasional Santri (BOS) bagi santri/siswa pada pendidikan keagamaan;

3. Pemberian bantuan dan sosialisasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi santri/siswa pada pendidikan keagamaan;

4. Pemberian biaya operasional pendidikan (BOP) kepada lembaga pendidikan keagamaan;

5. Pendirian ruang kelas baru (RKB) pada pendidikan keagamaan;

6. Pembangunan asrama pondok pesantren;

7. Pemberian dukungan pengembangan pendidikan keagamaan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T); dan

79

8. Pemberian layanan pendidikan keagamaan kepada masyarakat marginal melalui Pendidikan Terpadu Anak Harapan (DIKTERAPAN).

b. Peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan

keagamaan diarahkan pada upaya: 1. Rehabilitasi ruang kelas pada pendidikan

keagamaan; 2. Peningkatan mutu sarana dan prasarana

pendidikan keagamaan; 3. Penyediaan kitab/buku keagamaan yang

diajarkan pada lembaga pendidikan keagamaan;

4. Peningkatan mutu lembaga/yayasan penyelenggara Pendidikan Keagamaan;

5. Pembinaan lembaga pendidikan keagamaan; 6. Pemberian dukungan peningkatan mutu kepada

lembaga pendidikan keagamaan sebagai inkubator bisnis bagi peserta didik/santri dan pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat;

7. Rehabilitasi asrama pada pondok pesantren; 8. Pemberian dukungan pengembangan dan

peningkatan mutu Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN); dan

9. Pengembangan pondok pesantren unggulan

Tafaqquh Fiddin dan vokasional/keterampilan.

c. Peningkatan mutu peserta didik pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:

1 . Peningkatan ketrampilan dan pemahaman

peserta didik dalam pembacaan kitab suci;

2 . Peningkatan dukungan pembiayaan pemagangan peserta didik pendidikan keagamaan pada dunia usaha dan industri;

3. Peningkatan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, seni dan olahraga bagi peserta didik;

4. Pemberian beasiswa bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan keagamaan yang besar/ unggulan dalam rangka memperoleh layanan pendidikan yang bermutu; dan

d . Peningkatan mutu pendidik dan tenaga

kependidikan pendidikan keagamaan diarahkan pada

upaya:

1. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada

80

pendidikan keagamaan; 2. Peningkatan akses Pendidikan Profesi Guru

bagi pendidik pada pendidikan keagamaan formal;

3. Pemberian tunjangan kepada pendidik pada pendidikan keagamaan formal;

4. Peningkatan mutu Pengasuh Pesantren; dan

5. Peningkatan akses beasiswa pendidikan kader ulama(calon ahli agama) kepada pendidik keagamaan.

e. Peningkatan jaminan kualitas (quality assurance) kelembagaan pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya: 1. Penyiapan akreditasi lembaga pendidikan

keagamaan; 2. Peningkatan mutu pembelajaran lembaga

pendidikan keagamaan; 3. Penyusunan regulasi dan standar nasional

pendidikan keagamaan;

4. Penguatan sistem pengelolaan Data Pendidikan Keagamaan;

5. Peningkatan mutu manajemen lembaga pendidikan keagamaan;

6. Pemberdayaan mitra kerja pendidikan keagamaan dan Penyelenggaraan kajian keagamaan

pada lembaga pendidikan keagamaan.

f. Peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan yang moderat pada pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:

1. Pengembangan kajian mendalam terhadap kitab-

kitab keagamaan nusantara; 2. Pengembangan pemahaman keagamaan yang

toleran (tasamuh), seimbang (tawazun), moderat

(tawasuth), dan cinta tanah air; dan 3. Pengembangan upaya deradikalisasi keagamaan

pada lembaga pendidikan keagamaan.

D. Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada

satuan pendidikan umum untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak

mulia dan budi pekerti luhur meliputi:

1. Peningkatan mutu dan pemerataan guru pendidikan agama diarahkan pada upaya: a. Pemberian tunjangan profesi kepada guru

pendidikan agama; b. Peningkatan kualifikasi minimal S1/D4;

81

c. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi guru pendidikan agama;

f. Pemberian kesempatan untuk mengikuti program visiting teacher (guru tamu) bagi guru pendidikan agama yang berprestasi, Peningkatan kesempatan dalam mengikuti program Pendidikan Profesi Guru;

g. Pengembangan pembelajaran bagi guru pendidikan agama melalui keikutsertaan dalam berbagai lomba;

h. Peningkatan bimbingan teknis kurikulum yang berlaku bagi guru dan pengawas, serta pembinaan bagi pengawas pendidikan agama; dan

i. Pemerataan penempatan guru pendidikan agama sesuai arah kebijakan dan strategi dalam distribusi dan penempatan guru pendidikan agama.

2. Peningkatkan mutu dan pemahaman siswa terhadap pendidikan agama diarahkan pada upaya: a. Peningkatan pelatihan pemahaman dan

penguasaan kitab suci; b. Peningkatan penyelenggaraan lomba kreatifitas

pendidikan agama; c. Penyelenggaraan USBN pendidikan agama; dan d. Perluasan materi pengembangan pendidikan

agama berwawasan kebangsaan.

3. Peningkatan mutu kelembagaan pendidikan

agama, diarahkan pada upaya: a. Peningkatan kapasitas Kelompok Kerja

Pengawas (Pokjawas); b. Pemberdayaan lembaga pengembangan

pembelajaran dan penilaian kurikulum pendidikan agama;

c. Pengembangan Kelompok Kerja Guru

(KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP); dan

d. Peningkatan sarana/media pembelajaran pendidikan agama.

e. Meningkatkan tata kelola pendidikan agama

diarahkan pada upaya: 1) Penguatan struktur dan tata organisasi

pengelola pendidikan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;

2) Penguatan lembaga penelitian kebijakan pendidikan dan jaringannya agar dapat

82

menghasilkan kajian-kajian kebijakan dalam pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan pendidikan yang inovatif;

3) Penguatan penyusunan dan penyelarasan peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan yang merata, berkeadilan dan bermutu;

4) Penguatan sistem informasi pendidikan melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi;

5) Peningkatan komitmen pengembil kebijakan dalam penyediaan data dan

informasi pendidikan sehingga pengumpulan data dan informasi dapat

dilakukan dengan lebih baik; 6) Penyelarasan peraturan yang

memungkinkan pemanfaatan sumberdaya keuangan untuk pembiayaan semua jenis satuan pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

7) Penguatan kapasitas pengelola pendidikan untuk dapat berperan secara maksimal dalam pengelolaan satuan pendidikan secara transparan dan akuntabel.

7. Kebijakan dalam hal meningkatkan kualitas tata

kelola pembangunan bidang agama diarahkan pada upaya:

a. Peningkatan kualitas dan kapasitas dukungan manajemen

dan tugas teknis lainnya dalam layanan perencanaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara

(BMN), organisasi dan tata laksana, hukum, administrasi umum, sarana prasarana, serta informasi keagamaan dan kehumasan;

b. Peningkatan kualitas dan kapasitas pengawasan aparatur, sistem pengawasan investigatif, dan pengawasan dengan pendekatan agama;

c. Peningkatan koordinasi dan komunikasi tindaklanjut hasil pemeriksaaan dengan unit-unit bersangkutan; dan

d. Peningkatan sosialisasi kebijakan dan penguatan akuntabilitas kinerja kelembagaan.

3.2.2 Strategi Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat

Strategi yang dilaksanakan untuk merealisasikan arah kebijakan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dituangkan dalam 8 program Kementerian Agama, sebagai berikut:

83

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama Penyelenggaraan program

ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama, khususnya dalam meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas dan

fungsi, pembinaan, serta pemberian dukungan manajemen kepada semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama sampai daerah.

Ada 7 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama, yaitu:

a. Pembinaan Administrasi Perencanaan;

b. Pembinaan Administrasi Kepegawaian; c. Pembinaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik

Negara (BMN); d. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana e. Pembinaan Administrasi Hukum dan Kerjasama Luar

Negeri (KLN); f. Pembinaan Administrasi Umum; dan

g. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan.

2. Program Kerukunan Umat Beragama

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan

memperkukuh kerukunan hidup umat beragama dalam bingkai

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Program Kerukunan Umat Beragama juga berperan dalam realisasi kebijakan Kementerian Agama dalam hal peningkatan

pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi

keagamaan, serta peningkatan akes dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Khonghucu. Ada 3 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Kerukunan Umat Beragama, yaitu:

a. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama;

b. Bimbingan Masyarakat Khonghucu; dan c. Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama.

3. Program Pendidikan Islam

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan

dalam hal peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada Kementerian Agama, khususnya

dalam peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola pendidikan umat Islam. Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Pendidikan Islam, yaitu:

84

a. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan

Subsidi Pendidikan Agama Islam;

b. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam;

c. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah;

d. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam; dan

e. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam.

4. Program Bimbingan Masyarakat Islam

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan

dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, dan penguatan

pengelolaan potensi ekonomi keagamaan masyarakat Islam. Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka

mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Islam, yaitu:

a. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf;

b. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat; c. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam; d. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan

Syariah;dan e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Bimas Islam.

5. Program Bimbingan Masyarakat Kristen

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan

dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan

potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akes dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Kristen.

Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Kristen, yaitu: a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen;

b. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen; c. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahateraan dan

Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen; d. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan

Bimas Kristen; dan e. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Kristen.

85

6. Program Bimbingan Masyarakat Katolik

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan

dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan

potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akes dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Katolik.

Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Katolik, yaitu: a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik;

b. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik; c. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan

Bimas Katolik; dan d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Bimas Katolik.

7. Program Bimbingan Masyarakat Hindu

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran

agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akes dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan

masyarakat Hindu. Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka

mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Hindu, yaitu: a. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengelolaan

Urusan Agama Hindu; b. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu; c. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan

Bimas Hindu; dan

d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu.

8. Program Bimbingan Masyarakat Buddha

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan

dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akes dan mutu

pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Buddha.

Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Buddha, yaitu: a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha;

b. Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan

86

Pendidikan Agama Buddha; c. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan

Bimas Buddha; dan d. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Buddha.

9. Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan

dalam hal meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, khususnya dalam meningkatkan kepuasan jemaah, pembinaan,

pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah, serta didukung sistem informasi yang memadai, dan tata kelola

yang baik dan bersih. Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka

mencapai sasaran Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, yaitu:

a. Pelayanan Haji Dalam Negeri; b. Pembinaan Haji dan Umrah; d. Pengelolaan dana haji;

e. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah;

3.3 KERANGKA REGULASI

Pembangunan agama bukan hanya merupakan bagian integral pembangunan nasioanal,melainkan juga bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional. Pengakuanakan kedudukan dan peran penting agama ini tercermin dari penetapan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama falsafah Pancasila, yang juga dipahami sila yang menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Pemahaman sila pertama dari Pancasila ini adalah Indonesia bukanlah negara teokratis,tetapi bukan pula negara sekuler, berarti tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak didasarkan pada satu paham atau keyakinan agama tertentu melainkan didasarkan pada nilai-nilai keluhuran, keutamaan dan kabaikan yang terkandung dalam agama-agama yang diakui sebagai sumber dan landasan spiritual, moral serta etik bagi kehidupan bangsa dan negara.

Luasnya dimensi pembangunan bidang agama tergambar dari cakupan bidang yang sangat luas meliputi:

a. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran

agama; b. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; c. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; b . Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan

87

akuntabilitas pengelolaan keuangan haji; c. Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama

dan pendidikan keagamaan; dan d. Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama.

Berbagai kondisi dan permasalahan sebagaimana

disebutkan pada Bab I Renstra ini membutuhkan sejumlah

kerangka regulasi untuk pemecahannya. Hal ini dimaksudkan agar usaha mengatasi berbagai permasalahan dapat dilakukan secara lebih sistematis, terarah, efektif dan akuntabel. Perbaikan maupun

penyusunan kerangka regulasi yang dibutuhan Kementerian Agama dalam menjalankan kebijkan dan strategi yang telah direncanakan

untuk tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) terkait perlindungan pemerintah terhadap umat beragama. Penghormatan dan perlindungan atas hak serta kebebasan

beragama sebagai bagian dari hak asasi warga negara. Hak dan kebebasan beragama warga negara diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 UUD 1945 Ayat 2, Pasal 28 E UUD 1945 Ayat 1

dan 2 serta Pasal 28 I UUD 1945 Ayat 1, 2, dan 4. Sesuai amanat konstitusi tersebut maka negara dan pemerintah berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan atas hak

setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Negara dan pemerintah juga berkewajiban

memberikan fasilitasi dan pelayanan untuk pemenuhan hak dasar warga negara tersebut. Kebebasan untuk beragama atau berkeyakinan merupakan hak asasi warga negara, namun

manifestasi dari kebebasan beragama atau berkeyakinan itu merupakan aspek yang dapat dibatasi atau diatur oleh negara sesuai dengan amanat Pasal 28 UUD 1945 Ayat 2 yang

berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan

dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang

adil, sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat

demokratis.”

2) Agama sebagai sumber spiritual, moral serta etika bagi

kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini berarti bahwa pembangunan dibidang agama diarahkan bukan saja untuk meningkatkan kualitas kesalehan individu umat beragama,

tetapi juga mendorong terwujudnya kesalehan sosial dan ekologis, serta moralitas publik dalam pengolahan kehidupan bernegara.

88

3) Pengembangan karakter dan jati diri bangsa. Cita-cita nasional

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dilandasi keinginan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang maju, unggul,

mandiri, bermartabat, beradab dan sejahtera. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah perlu mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang

dapat membentuk manusia Indonesia yang memiliki penguasaan dan keterampilan yang tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan daya saing,

serta memiliki karkater dan jatidiri bangsa yang kuat, dengan bertumpu pada keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang

mulia sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 Ayat 3 dan 4. Upaya pembentukan karakter dan jati diri bangsa, di samping peningkatan penguasaan dan ketrampilan di bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi serta peningkatan etos kerja dan daya saing, dilaksanakan melalui pembangunan agama dalam

bentuk penyelenggaraan pendidikan raudhatul athfal (RA), madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju,

berakhlak mulia, bermartabat, dan beradab.

4) Penyusunan RPP sebagai pelaksanaan Undang Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terbitnya

Undang Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap berbagai jenis produk makanan yang

aman dikonsumsi masyarakat, baik dilihat dari sudut syariah maupun kesehatan. Meskipun usaha layanan jaminan

produk halal tersebut sudah dilakukan pemerintah melalui sertifikasi, tetapi belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih terkendala payung hukum yang lebih kuat dan

mengikat. Akibatnya, sertikasi jaminan produk halal seringkali diabaikan oleh produser, dan kurang mendapat perhatian konsumen. Sebagian masyarakat cenderung masih

abai terhadap segi kehalalan dalam mengkonsumsi produk makanan, terutama yang dalam bentuk kemasan.

3.4.1 P e n a t a a n Struktur dan Tata Kerja Organisasi

Penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian

Agama tidak terlepas dari tujuan untuk mewujudkan terlaksananya bimbingan dan pelayanan kehidupan beragama, termasuk

pendidikan agama dan keagamaan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, tercapainya transparansi dan akuntabilitas dalam proses layanan publik, serta

meningkatnya etos kerja, profesionalisme dan kompetensi pegawai.

89

Prinsip penyempurnaan organisasi mengacu pada prinsip-prinsip good governence.

Setelah melalui proses pembahasan yang cukup mendalam ditetapkanlah Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja instansi vertikal Kementerian

Agama, peraturan tersebut merupakan penjabaran dari peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 24

tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kmenterian

Negara. Penataan struktur instansi vertikal ini merujuk pada

organisasi tingkat pusat yang baru dan menyesuaikan pula dengan

restrukturisasi program dan kegiatan di bidang anggaran. Memperhatikan hasil evaluasi, analisis organisasi dan beban kerja berdasarkan prinsip-prinsip organisasi, karakteristik hubungan

dan/atau pelayanan pemerintah terhadap suatu agama, jumlah penduduk dan pemeluk agama, luas wilayah dan kondisi geografis,

serta peraturan perundang-undangan yang mendukung, terbuka kemungkinan Kementerian Agama melakukan perubahan struktur organisasi dalam rangka menghasilkan kinerja yang ideal

dengan didukung struktur organisasi, mekanisme tata kerja dan ketersediaan SDM yang memadai.

3.4.2 Penataan Program dan Kegiatan

Restrukturisasi program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Agama sudah dimulai sejak tahun 2011 sebagai

implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting) dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Melalui kebijakan restrukturisasi tersebut telah

ditetapkan bahwa pimpinan unit eselon I sebagai penanggungjawab program atau outcomes dan pimpinan unit eselon II sebagai

penanggungjawab kegiatan atau outputs.

Penyempurnaan restrukturisasi program dan kegiatan

tampaknya masih diperlukan seiring dengan penajaman isu-isu strategis pembangunan bidang agama dan prioritas pembangunan

bidang agama. Langkah penyempurnaan tersebut antara lain dengan menggabungkan program dukungan manajemen dengan program

sarana prasarana, dan memasukkan kerukunan umat beragama sebagai program tersendiri. Untuk penggabungan program dukungan manajemen dengan sarana prasarana tidak terdapat

masalah yang cukup signifikan karena substansinya merupakan tugas fungsi Sekretariat Jenderal. Tantangannya justru pada kemunculan Program Kerukunan Umat Beragama yang memerlukan

pengaturan lebih lanjut karena substansi tugas dan fungsinya melekat pada Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekretariat

Jenderal dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,

90

Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha.

3.4.3 Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

Penataan aparatur sangat penting dilakukan mengingat

masih terjadinya ketimpangan distribusi yang berdampak terhadap ketidakserasian antara postur tugas dan fungsi organisasi dengan

performa pegawai. Penataan itu sendiri bertujuan mengidentifikasi dan merumuskan solusi yang diperlukan untuk mengatasai kelebihan/kekurangan pegawai. Karena itu, prinsip yang digunakan

dalam penataan pegawai adalah diperolehnya jumlah pegawai yang sesuai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas (kompetensi) dengan menerapkan sistem pola karir yang jelas dan terukur, dan

penempatan aparatur pada posisi yang tepat.

Dalam mewujudkan penataan aparatur, langkah yang

ditempuh antara lain melalui pengembangan Assesment Center

dengan tugas mengintegrasikan sistem aplikasi Assesment Center ke dalam Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG), akselerasi pelaksanaan Assesment Center unit eselon I yang mandiri, membuat

sistem pengukuran Assesment Center, dan menerapkan hasil Assesment Center dalam pengembangan aparatur. Dari berbagai

langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalah pemerataan pegawai, pengembangan karir dan penempatan pegawai

yang pada akhirnya berimplikasi terhadap kinerja organisasi.

Selanjutnya, untuk mewujudkan performa pegawai yang

memiliki Integritas, Profesional, Tanggungjawab, Inovasi, dan Keteladanan (IPTIK) ditempuh antara lain melalui pengembangan

manajemen perubahan terkait perubahan pola pikir pegawai, penguatan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi pegawai struktural

maupun fungsional.

3.4.4 Peningkatan Komunikasi dan Transparansi Publik

Komunikasi publik menjadi bagian yang perlu menjadi perhatian utama. Posisi Kementerian Agama tidak

sekedar sebagai lembaga birokrasi yang menjalankan fungsi legislator, administrator, dan fasilitator pembangunan bidang

agama, lebih dari itu merupakan institusi moral yang notebene menjadi barometer moralitas institusi yang lain. Sosok pegawai Kementerian Agama juga dicitrakan sebagai pribadi yang religius,

ahli di bidang agama, berwawasan luas, dan berintegritas tinggi. Ekspektasi dan idealisme masyarakat yang begitu tinggi terhadap institusi dan aparatur Kementerian Agama, di satu sisi

menguntungkan, tetapi disisi lain dapat merugikan ketika terjadi perilaku negatif oknum di lembaga ini.

Penguatan citra lembaga melalui komunikasi publik yang baik menjadi salah satu solusinya. Masyarakat tidak hanya melulu

dijejali informasi negatif dari media yang cenderung membidik berita dengan logika oplah, tetapi perlu ada keseimbangan informasi dari

91

internal Kementerian Agama dengan mengedapankan aspek akuntabilitas, transparansi, kecepatan dan akurasi. Untuk usaha

tersebut perlu dioptimalkan langkah-langkah pemanfaatan secara optimal berbagai saluran informasi dan komunikasi publik seperti: media cetak, mencakup liputan dan jumpa pers, kunjungan pers

(press tour), pemasangan iklan layanan masyarakat, penerbitan berkala majalah kedinasan (Ikhlas Beramal), penerbitan kalender

tahunan, media elektronik mencakup liputan dan jumpa pers, dialog (talk show) TV dan radio, iklan layanan masyarakat, siaran berita, dan internet (website). Sepadan dengan itu, perlu dikembangkan

penyediaan informasi keagamaan yang lebih luas melalui display information system, sebagai penyedia informasi Kementerian Agama

yang disiarkan melalui TV media.

3.4.5 Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Pembinaan Internal

Fungsi pengawasan secara ketat, menyeluruh, dan terukur

perlu terus ditingkatkan untuk semakin menjamin tercapainya target kinerja program Kementerian Agama. Institusi pengawasan tidak berhenti pada temuan kesalahan dan penjatuhan punishment,

tetapi lebih dari itu harus disertakan treatment yang diperlukan agar tidak terjadi kesalahan yang sama di masa yang akan datang.

Dengan demikian, fungsi pengawasan dan fungsi pembinaan harus senafas dan berjalan secara seimbang agar proses perbaikan dapat dilakukan dengan cepat.

Peningkatan fungsi pengawasan dilakukan melalui audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Audit jenis yang kedua dilaksanakan dalam rangka pendalaman/lanjutan atas audit

operasional/komprehensif, tindak lanjut atas pengaduan masyarakatdan lembaga pengawasan lainnya. Masih dalam fungsi pengawasan adalah tindaklanjut hasil temuan yang harus segera

dipenuhi oleh satker-satker yang dianggap bermasalah. Penetapan sanksiakan dilakukan secara tegas bagi yang terbukti mengabaikan

temuan hasil pemeriksaan.

Sementara itu, peningkatan pembinaan dilakukan melalui

pendampingan terhadap satuan kerja atau pegawai yang bersangkutan untuk menyadari kesalahannya, resiko yang dihadapi,

dan usaha-usaha yang diperlukan dalam rangka perbaikan ke depan. Fakta yang dihadapi sejumlah kesalahan yang terjadi tidak selalu dilatarbelakangi oleh motif tertentu melainkan karena

ketidaktahuan atau kesalahpahaman.

Terbitnya Undang Undang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (UU-SPIP) mengharuskan setiap pimpinan lembaga menerapkan sistem kendali kerja secara mandiri pada instansi yang dipimpinnya. Penerapan SPIP ini di lingkungan Kementerian Agama akan semakin diperkuat untuk memastikan setiap pengelolaan program/kegiatan dan anggaran berjalan sesuai ketentuan yang

92

berlaku. Tidak berhenti sampai di situ, penerapan SPIP akan dikembangkan lebih jauh tidak terbatas pengendalian proses yang berakhir pada tercapainya output, melainkan sampai tahap pengendalian outcome.

93

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

4.1.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Agama

4.1.1.1 Sasaran Bidang Agama

Sasaran strategis Kementerian Agama dalam bidang agama

beserta hasil yang ingin dicapai pada masa lima tahun mendatang sesuai dengan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan

fasilitasi keagamaan, yang ditandai dengan: a. Meningkatnya jumlah penyuluh agama berkualitas

menjadi sebanyak 6.025 penyuluh pada tahun 2019 yang tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia; dan

b. Meningkatnya proporsi lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan menjadi 40% pada tahun 2019.

2. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, yang ditandai dengan: a. Meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama

dengan nilai Baik pada tahun 2019; b. Meningkatnya fasilitasi sarana dan prasarana

Sekretariat Bersama FKUB yang memenuhi standar menjadi sebanyak 60% pada tahun 2019.

c. Meningkatnya jumlah fasilitasi penyelenggaraan

dialog antarumat beragama di kalangan tokoh agama, guru

agama, pendakwah, cendikiawan, pemuda, dan lembaga sosial keagamaan menjadi sebanyak 20 kegiatan pada tahun 2019.

3. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama ditandai antara lain dengan: a. Meningkatnya jumlah Kantor Urusan Agama yang

memenuhi standar pelayanan dalam memberikan layanan administrasi keagamaan pada masyarakat menjadi sebanyak 175 KUA pada tahun 2019;

b. Meningkatnya penyebaran kitab suci kepada umat beragama sebanyak 7.500 eksemplar selama lima tahun sampai dengan tahun 2019; dan

c. Meningkatnya jumlah tempat ibadat yang terfasilitasi selama lima tahun sampai dengan tahun 2019 sebanyak 950 unit.

4. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan yang ditandai antara lain dengan: a. Meningkatnya pengelolaan dana zakat yang terhimpun

94

selama lima tahun sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp6.00 Milyar rupiah pada tahun 2019; dan

b. Meningkatnya persentase tanah wakaf yang bersertifikat menjadi 60 % pada tahun 2019.

5. Terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang ditandai antara lain dengan:

a. Dipertahankannya opini Laporan Keuangan Kementerian Agama dengan opini WTP sampai tahun 2019;

b. Meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja (LAKIP) Kementerian Agama menjadi A pada tahun 2019;

c. Meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Agama menjadi 80 pada tahun 2019; dan

d. Menurunnya persentase temuan audit terhadap pelaksanaan anggaran Kementerian Agama menjadi 25% pada tahun 2019.

4.1.1.2 Sasaran Bidang Pendidikan

Sasaran strategis Kementerian Agama dalam bidang

pendidikan beserta hasil yang ingin dicapai pada masa lima tahun mendatang sesuai dengan indikator kinerjanya adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatnya akses masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah melalui

manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang ditandai dengan: a. termanfaatkannya KIP oleh 8.482 siswa MI/Ulya/SDTKkurang

mampu pada tahun 2019; b. termanfaatkannya KIP oleh 5.163 siswa

MTs/Wustha/SMPTKkurang mampupada tahun 2019; dan

c. termanfaatkannya KIP oleh3.628 siswa MA/Ulya/SMTK kurang mampupada tahun 2019.

2. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar, menengah,

dan tinggi, yang ditandai dengan: a. meningkatnya APK RA menjadi 9,24% pada tahun 2019;

b. meningkatnya APK MI/Ula menjadi 12,24% pada tahun 2019; c. meningkatnya APM MI/Ulya menjadi 11,37% pada tahun

2019;

d. meningkatnya APK MTs/Wustha menjadi 21,87% pada tahun 2019;

e. meningkatnya APM MTs/Wustha menjadi 18,53% pada tahun 2019;

f. meningkatnya APK MA/Ulya menjadi 9,18% pada tahun 2019;

g. meningkatnya APM MA/Ulya menjadi 7,23% pada tahun 2019; dan

h. peningkatan APK PTK menjadi 4,45% pada tahun 2019.

95

3. Menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan, yang ditandai dengan:

a. menurunnya angka putus sekolah MI/Ula menjadi 3,17% pada tahun 2019;

b. menurunnya angka putus sekolah MTs/Wustha menjadi

10,22%pada tahun 2019; dan c. menurunnya angka putus sekolah MA/Ulya/SMTK menjadi

4,66% pada tahun 2019.

4. Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, yang ditandai dengan:

a. meningkatnya persentase RA yang terakreditasi minimal B menjadi 35,88% pada tahun 2019;

b. meningkatnya persentase MI yang terakreditasi minimal

Bmenjadi 76,42% pada tahun 2019; c. meningkatnya persentase MTs yang terakreditasi minimal B

menjadi 73,41% pada tahun 2019;

d. meningkatnya persentase MA yang terakreditasi minimal Bmenjadi 71,65% pada tahun 2019;

e. meningkatnya jumlah MI yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)menjadi 13,44% pada tahun 2019;

f. meningkatnya jumlah MTs yang memenuhi Standar Nasional

Pendidikan (SNP)menjadi 15,12% pada tahun 2019; dan g. meningkatnya jumlah MA yang memenuhi Standar Nasional

Pendidikan (SNP)menjadi 13,93% pada tahun 2019.

5. Meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama,yang ditandai dengan:

a. meningkatnya persentase guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4 menjadi 84,2% pada tahun 2019;

meningkatnya persentase guru RA-Madrasah bersertifikat menjadi 10,1% pada tahun 2019.

f. jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Khonghucu yang meningkat menjadi 6.809 siswa pada tahun 2019.

4.1.1.2 Program Pendidikan Islam

Program Pendidikan Islam, dengan sasaran (outcome)yang

meliputi: 1. Meningkatnya angka partisipasi peserta didik RA, MI/Ula,

MTs/Wustha, MA/Ulya, dan PTKI/Ma'had Ali, yang ditandai antara lain dengan: 1) APK RA dengan angka 10,66% pada tahun 2019;

2) jumlah siswa RA menjadi sebanyak 7.650 siswa pada tahun 2019;

3) APK MI/Ula dengan angka 16,88% pada tahun 2019; 4) jumlah siswa MI/Ula menjadi sebanyak 62.670 siswa pada

tahun 2019;

5) APM MI/Ula dangan angka 10,79% pada tahun 2019;

96

6) APK MTs/Wustha dengan angka 14,31% pada tahun 2019; 7) jumlah siswa MTs/Wustha menjadi sebanyak 41.744 siawa

pada tahun 2019; 8) APM MTs/Wustha dengan angka 11,36% pada tahun 2019; 9) APK MA/Ulya dengan angka 12,33% pada tahun 2019;

10) jumlah siswa MA/Ulya menjadi sebanyak 20.390 siswa pada tahun 2019;

11) APM MA/Ulya dengan angka 8,15% pada tahun 2019;

2. Menurunnya angka putus sekolah lulusan MI/Ula, MTs/Wustha,

dan MA/Ulya, yang ditandai antara lain dengan: 1) persentase Angka Putus Sekolah MI/Ula menjadi kurang dari

2,16% pada tahun 2019;

2) jumlah angka putus sekolah MI/Ula menjadi kurang dari 436 siswa pada tahun 2019;

3) Angka Putus Sekolah MTs/Wustha menjadi kuarng dari 2,38%

pada tahun 2019; 4) jumlah Angka Putus Sekolah MTs/Wustha menjadi kurang

dari211 siswa pada tahun 2019; 5) Angka Putus Sekolah MA/Ulya menjadi kirang dari 3,13%

pada tahun 2019; dan

6) jumlah Angka Putus Sekolah MA/Ulya menjadi kurang dari 191 siswa pada tahun 2019.

3. Tercapainya keseimbangan rasio peserta didik perempuan:laki-laki pada MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya, dan PTKI/Ma'had Ali, yang ditandai antara lain dengan:

1) rasio APM peserta didik perempuan:laki-laki pada MI/Ula menjadi 0,95 pada tahun 2019;

2) rasio APK peserta didik perempuan:laki-laki pada MTs/Wustha

menjadi 1,01 pada tahun 2019; 3) rasio APK peserta didik perempuan:laki-laki pada MA/Ulya

menjadi 1,38 pada tahun 2019; dan 4) rasio APK peserta didik perempuan:laki-laki pada PTKI/Ma'had

Aly menjadi 1,25 pada tahun 2019.

4. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan pada RA, MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya, dan PTKI/Ma'had Aly,yang ditandai

antara lain dengan: 1) jumlah RA yang terakreditasi minimal B menjadi 72 RA pada

tahun 2019;

2) persentase RA yang terakreditasi minimal B menjadi 52,17% pada tahun 2019;

3) jumlah MI yang terakreditasi minimal B menjadi 266 MI pada

tahun 2019; 4) persentase MI yang terakreditasi minimal B menjadi 65,03%

pada tahun 2019;

97

5) jumlah MTs yang terakreditasi minimal B menjadi 194 MTs pada tahun 2019;

6) persentase MTs yang terakreditasi minimal B menjadi 64,88% pada tahun 2019;

7) jumlah MA yang terakreditasi minimal B menjadi 109 MA

pada tahun 2019; 8) persentase MA yang terakreditasi minimal B menjadi 81,95%

pada tahun 2019;

5. Meningkatnya jumlah madrasah yang layanan pendidikannya sesuai SNP, yang ditandai antara lain dengan:

1) jumlah MI memenuhi SNP menjadi sebanyak 120 MI pada tahun 2019;

2) jumlah MTs memenuhi SNP menjadi sebanyak 118 MTs pada

tahun 2019; dan 3) jumlah MA memenuhi SNP menjadi sebanyak 73 MA pada

tahun 2019.

6. Meningkatnya jumlah satuan pendidikan madrasah yang menerapkan SPM, yang ditandai antara lain dengan:

1) jumlah MI yang memenuhi SPM menjadi sebanyak 120 MI pada tahun 2019;

2) jumlah MTs yang memenuhi SPM menjadi sebanyak 118 MTs

pada tahun 2019; dan 3) jumlah MA yang memenuhi SPM menjadi sebanyak 73 MA

pada tahun 2019.

7. Meningkatnya jumlah ruang kelas madrasah/madin dalam kondisi baik, yang ditandai antara lain dengan:

1) jumlah ruang kelas RA dalam kondisi baik sebanyak 516 ruang kelas pada tahun 2019;

2) persentase ruang kelas RA dalam kondisi baik sebesar 95,0%

pada tahun 2019; 3) jumlah ruang kelas madrasah dalam kondisi baik sebanyak

1620 ruang kelas pada tahun 2019; 4) persentase ruang kelas madrasah dalam kondisi baik sebesar

65,0% pada tahun 2019;

8. Terlaksananya program bantuan siswa/santri miskin melalui Kartu Indonesia Pintar, yang ditandai antara lain dengan:

1) jumlah siswa MI/PPS Ula penerima KIP sebanyak 8.482 siswa pada tahun 2019;

2) jumlah siswa MTsI/PPS Wustha penerima KIP sebanyak 5.163

siswa pada tahun 2019; dan 3) jumlah siswa MA/PPS Ulya penerima KIP sebanyak 3.628

siswa pada tahun 2019.

98

1. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah, dengan sasaran meliputi:

a. Meningkatnya akses pendidikan madrasah yang ditandai antara lain dengan: 1) jumlah siswa RA yang menerima Bantuan Biaya

Operasional (BOP); 2) jumlah siswa MI penerima BOS; 3) jumlah siswa MI penerima KIP (BSM);

4) jumlah siswa MTs penerima BOS; 5) jumlah siswa MTs penerima KIP (BSM);

6) jumlah siswa MA/MAK penerima BOS; 7) jumlah siswa MA/MAK penerima KIP (BSM); 8) jumlah siswa MI/MTs/MA/MAK yang menerima kartu dan

tersosialisasikan program Wajar 12 Tahun dengan KIP; 9) jumlah ruang kelas baru yang dibangun pada RA; 10) jumlah ruang kelas MI yang dibangun;

11) jumlah ruang kelas MTs yang dibangun; 12) jumlah ruang kelas MA/MAK yang dibangun;

13) jumlah MTs yang dibangun pada daerah 3T; 14) jumlah MI-MTs Satu Atap yang dibangun; 15) jumlah MTs-MA/MAK Satu Atap yang dibangun; dan

16) jumlah MA/MAK yang dibangun.

b. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan

madrasah, yang ditandai antara lain dengan: 1) jumlah RA yang mendapat bantuan sarana dan prasarana

pembelajaran;

2) jumlah ruang kelas RA yang direhab; 3) jumlah ruang kelas MI rusak sedang yang direhabilitasi; 4) jumlah ruang kelas MI rusak berat yang direhabilitasi;

5) jumlah perpustakaan MI yang dibangun; 6) jumlah MI yang meningkat standar UKS;

7) jumlah MI yang memiliki sarana prasarana termasuk meubulair;

8) jumlah ruang kelas MTs rusak sedang yang direhabilitasi;

9) jumlah ruang kelas MTs rusak berat yang direhabilitasi; 10) jumlah perpustakaan MTs yang dibangun;

11) jumlah MTs yang meningkat standar UKS; 12) jumlah MTs yang memiliki sarana prasarana termasuk

meubuler;

13) jumlah asrama MTs yang dibangun; 14) jumlah MTs yang memiliki laboratorium IPA; 15) jumlah MTs yang memiliki peralatan laboratorium IPA;

16) jumlah ruang kelas MA/MAK rusak sedang yang direhabilitasi;

17) jumlah ruang kelas MA/MAK rusak berat yang direhabilitasi;

18) jumlah perpustakaan MA/MAK yang dibangun;

99

19) jumlah MA/MAK yang meningkat standar UKS; 20) jumlah MA/MAK yang memiliki sarana prasarana termasuk

meubuler; 21) jumlah MA/ MAK berasrama yang dibangun/

dikembangkan;

22) jumlah MA/MAK yang memiliki laboratorium IPA; 23) jumlah MA/MAK yang mendapat peralatan laboratorium

IPA;

24) jumlah MA/MAK yang memiliki laboratorium bahasa; 25) jumlah MA/MAK yang memiliki laboratorium komputer;

26) jumlah peralatan laboratorium bahasa MA/MAK; 27) jumlah peralatan laboratorium komputer MA/MAK; 28) jumlah asrama MA/MAK yang dibangun;

29) jumlah MA unggulan (insan cendekia) yang dikembangkan; 30) jumlah MTs yang disiapkan menjadi Madrasah Unggulan; d 31) jumlah MA yang dipersiapkan menjadi Madrasah

Unggulan.

c. Meningkatnya mutu siswa madrasah, yang ditandai antara lain

dengan: 1) jumlah siswa RA yang mengikuti lomba/kompetisi; 2) jumlah siswa MI mendapat Beasiswa Bakat dan

Berprestasi; 3) jumlah siswa MI mengikuti lomba/festival/ kompetisi/

Olimpiade nasional dan/atau internasional; 4) jumlah siswa MTs mendapat Beasiswa Bakat dan

Berprestasi;

5) jumlah siswa MTs mengikuti lomba/festival/ kompetisi/olimpiade nasional dan/atau internasional;

6) jumlah siswa MA/MAK mendapat Beasiswa Bakat dan

Berprestasi; 7) jumlah siswa MA/MAK mengikuti lomba/festival/

kompetisi/olimpiade nasional dan/atau internasional; 8) jumlah siswa MA/MAK berprestasi yang melanjutkan

pendidikan ke luar negeri;

9) jumlah siswa MI, MTs, MA yang mengikuti UAMBN PAI dan Bhs Arab;

10) jumlah siswa MI, MTs, MA yang mengikuti UN; dan 11) jumlah siswa MA yang mengikuti program pemagangan di

DU/DI.

d. Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan madrasah, yang ditandai antara lain dengan: 1) jumlah guru/kepala RA yang ditingkatkan kompetensinya;

2) jumlah PTK MI yang ditingkatkan kompetensinya; 3) jumlah PTK MTs yang ditingkatkan kompetensinya;

4) jumlah PTK MA/MAK yang ditingkatkan kompetensinya; 5) jumlah guru madrasah yang ditingkatkan kualifikasi S1;

100

6) jumlah PTK non-PNS yang menerima tunjangan fungsional; 7) jumlah ptk non-pns yang menerima tunjangan profesi;

8) jumlah PTK non-PNS yang menerima tunjangan khusus; 9) jumlah guru Madrasah yang mengikuti Pendidikan Profesi

Guru;

10) jumlah guru madrasah mapel umum yang disertifikasi; 11) jumlah guru yang dinilai kinerjanya; 12) jumlah PTK (guru, calon kepala madrasah, dan calon

pengawas) yang ditingkatkan kualifikasi pendidikan S2; 13) jumlah PTK madrasah penyelenggara pendidikan inklusi

yang ditingkatkan kompetensinya; 14) jumlah PTK madrasah penerima penghargaan dan

perlindungan;

15) jumlah guru MA yang mendapatkan penguatan pembinaan kewirausahaan; dan

16) jumlah guru yang disiapkan menjadi Kepala Madrasah.

e. Meningkatnya jaminan kualitas (quality assurance) kelembagaan madrasah, yang ditandai antara lain dengan:

1) jumlah RA yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya;

2) jumlah RA yang dipersiapkan menjadi RA Unggulan; 3) jumlah RA yang ditingkatkan mutu manajemennya; 4) jumlah MI yang meningkatkan kualitas kegiatan ekstra

kurikuler; 5) jumlah MI yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu

akreditasinya;

6) jumlah MI yang disiapkan menjadi madrasah unggulan; 7) jumlah MI menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah

(MBM); 8) jumlah KKM MI diberdayakan; 9) jumlah KKG MI diberdayakan;

10) jumlah MI melaksanakan penguatan riset; 11) jumlah MTs yang meningkat kegiatan ekstrakurikulernya; 12) jumlah MTs yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu

akreditasinya; 13) jumlah MTs yang menerapkan Manajemen Berbasis

Madrasah (MBM); 14) jumlah KKM MTs yang diberdayakan; 15) jumlah MGMP MTs yang diberdayakan;

16) jumlah MTs melaksanakan program riset; 17) jumlah MA/MAK yang meningkat kegiatan

ekstrakurikulernya; 18) jumlah MA/MAK yang dipersiapkan untuk ditingkatkan

mutu akreditasinya;

19) jumlah MA/MAK menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM);

20) jumlah KKM MA/MAK yang diberdayakan;

101

21) jumlah MGMP MA/MAK yang diberdayakan; 22) jumlah MA yang menyelenggarakan program keterampilan;

23) jumlah MA yang menyelenggarakan program keagamaan; 24) jumlah MA melaksanakan program riset; 25) jumlah madrasah yang menyelenggarakan pendidikan

inklusi; 26) jumlah madrasah daerah tertinggal/perbatasan/

pedalaman yang meningkat kualitasnya;

27) jumlah RA/Madrasah yang mendapat apresiasi/ penghargaan;

28) jumlah lembaga/organisasi mitra pengembangan madrasah yang diberdayakan;

29) jumlah Pusat Pengembangan Madrasah (PPM)

diberdayakan di provinsi; 30) jumlah publikasi kreatif tentang Pendidikan Madrasah; 31) jumlah peraturan yang dihasilkan untuk menjamin

layanan pendidikan madrasah yang bermutu; 32) jumlah dokumen kerjasama yang dihasilkan untuk

pendidikan madrasah yang bermutu; dan 33) jumlah RA/Madrasah yang melakukan pemberdayaan

kesetaraan gender.

f. Meningkatnya mutu kurikulum pembelajaran madrasah, yang ditandai antara lain dengan:

1) jumlah dokumen pengembangan kurikulum RA yang dipersiapkan;

2) jumlah MI yang melaksanakan kurikulum yang berlaku;

3) jumlah MTs yang melaksanakan kurikulum yang berlaku; 4) jumlah MA/MAK yang melaksanakan kurikulum yang

berlaku;

5) jumlah buku PAI dan Bahasa Arab kurikulum berlaku yang digandakan;

6) jumlah PTK yang dilatih kurikulum yang berlaku; dan 7) jumlah Madrasah yang melaksanakan Pendampingan

kurikulum yang berlaku.

4.1.2 Target Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan

4.1.2.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya

Tujuan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ini bertujuan meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan serta pemberian dukungan manajemen kepada semua unit organisasi dilingkungan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Dengan sasaran (outcome) meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

102

Kementerian Agama, yang ditandai dengan:

1) Predikat opini laporan keuangan dengan nilai opini WTP pada tahun 2019;

2) Predikat evaluasi akuntabilitas kinerja dengan predikat A pada tahun 2019.

Untuk mencapai outcome tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan: 1. Pembinaan administrasi Perencanaan, dengan output

terlaksananya perencanaan yang tepat waktu dan berkualitas, yang ditandai antara lain dengan: a. Jumlah dokumen data perencanaan;

b. Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran; dan c. Tersedianya laporan pengendalian dan evaluasi program. Keluaran (output) tersebut dicapai antara lain melalui

pengelolaan data dan informasi perencanaan; penyiapan bbahan perencanaan dan pengalokasian anggaran; pelayanan revisi dokumen anggaran; penyusunan laporan; pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kementerian; penyusunan rencana strategis, penyusunan RKT, dan penyiapan draf RKP, serta pengelolaan program lintas sektoral.

2. Pembinaan administrasi kepegawaian, dengan sasaran meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian yang ditandai antara lain dengan:

a. Tersedianya pegawai sesuai kebutuhan dan formasi; b. Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas pegawai;

c. Jumlah dokumen assessmen, pembinaan dan pengembangan pegawai, serta layanan kesejahteraan

sosial; dan d. Tersedianya jumlah dokumen data PNS.

3. Pembinaan administrasi keuangan dan BMN dengan

sasaran meningkatnya kualitas administrasi keuangan dan BMN yang ditandai antara lain dengan:

a. Tersedianya laporan keuangan yang akuntabel;

b. Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan BMN; c. Jumlah dokumen rancangan regulasi keuangan dan BMN;

dan d. Jumlah laporan keuangan dan BMN.

4. Pembinaan administrasi organisasi dan tatalaksana dengan sasaran meningkatnya kualitas administrasi organisasi dan tatalaksana yang ditandai antara lain dengan:

a. Tersedianya kebijakan rancangan regulasi bidang

organisasi dan tata laksana; b. Jumlah laporan kinerja; c. Jumlah dokumen laporan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan; dan

103

d. Tersedianya laporan evaluasi kinerja organisasi.

5. Pembinaan administrasi hukum dan kerjasama luar negeri

(KLN), dengan sasaran meningkatnya kualitas administrasi

hukum dan kerjasama luar negeri, yang ditandai antara lain dengan: a. Jumlah draf telaahan naskah rancangan peraturan

perundang-undangan;

b. Jumlah dokumen penyelesaian kasus-kasus/advokasi hukum Kementerian Agama.

6. Pembinaan administrasi umum dengan sasaran:

a. Meningkatnya kualitas Administrasi Umum yang ditandai antara lain dengan: 1) Kualitas pelayanan ketatausahaan pmipinan; 2) Jumlah dokumen pelayanan dan rancangan

kebijakan di bidang administrasi dan umum; 3) Persentase terlaksananya pembinaan administrasi.

b. Meningkatnya penyediaan sarana prasarana aparatur

yang ditandai antara lain dengan : 1) Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

Kementerian Agama.

7. Pembinaan administrasi informasi keagamaan dan

kehumasan, dengan sasaran meliputi: a. Meningkatnya Kualitas Kehumasan yang ditandai antara

lain dengan:

1) Jumlah layanan masyarakat; 2) Persentase penyelenggaraan layanan call center; dan

3) Jumlah penyelenggara PPID. b. Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Keagamaan

yang ditandai antara lain dengan:

1) Jumlah persentase kelengkapan data keagamaan dan pendidikan; dan

2) Jumlah integrasi sistem aplikasi data. c. Meningkatnya sistem informasi yang terintegrasi yang

ditandai antara lain dengan: 1) Jumlah operasional layanan data center,

jaringan dan internet Kementerian Agama; 2) Jumlah operasional portal Kementerian Agama dan

aplikasi pendukungnya.

4.1.2.2 Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dengan sasaran (output) meliputi:

1. Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama, yang ditandai

dengan nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan nilai

104

Baik pada tahun 2019.

2. Meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama. Untuk mencapai outcome tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan: 1. Pembinaan kerukunan hidup umat beragama, dengan

sasaran meliputi:

a. Meningkatnya kapasitas aktor-aktor kerukunan umat beragama yang ditandai antara lain dengan:

1) Jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur

pemuda lintas agama dalam kegiatan pencegahan konflik yang diselenggarakan pada level

provinsi dan kabupaten/kota; 2) Jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur

pemuda lintas agama dalam kegiatan peningkatan wawasan multikultur dan dialog lintas agama yang diselenggarakan sampai pada level kabupaten/kota;

3) Jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur pemuda lintas agama dalam kegiatan penanganan konflik yang diselenggarakan pada level kabupaten/kota;

b. Meningkatnya kualitas FKUB, lembaga keagamaan, dan institusi media yang ditandai antara lain dengan: 1) Jumlah kegiatan koordinasi lintas lembaga

keagamaan yang diselenggarakan pada level kabupaten/kota;

2) Jumlah lahan untuk pembangunan SEKBER FKUB; 3) Jumlah paket bantuan pembangunan SEKBER FKUB; 4) Jumlah paket bantuan operasional SEKBER

FKUB Provinsi dan kabupaten/kota;

4.1.2.3 Program Bimbingan Masyarakat Islam

Program Bimbingan Masyarakat Islam dengan outcome meningkatnya kualitas bimbingan masyarakat Islam yang ditandai antara lain dengan:

1) Persentase lembaga zakat, wakaf yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan sebanyak 42%

pada tahun 2019; 2) Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan sebanyak

58% pada tahun 2019; dan 3) Jumlah penyuluh agama yang difasilitasi dalam pembinaan dan

pengembangan sebanyak 95.000 penyuluh pada tahun 2019.

Untuk mencapai outcome tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

1. Pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan wakaf, dengan sasaran yang meliputi:

105

a. Meningkatnya kualitas SDM operator Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yang ditandai antara lain dengan:

1) Jumlah operator SIWAK pada KUA yang di fasilitas dalam pelatihan;

2) Jumlah operator SIWAK pada Kankemenag yang di fasilitasi dalam pelatihan; dan

3) Jumlah operator SIWAK pada Kanwil yang di fasilitasi dalam pelatihan.

b. Meningkatnya Kualitas Penyuluhan dan Kerjasama Wakaf yang ditandai antara lain dengan:

1) Persentase pelaksanaan program promosi dan publikasi penyuluhan perwakafan melalui berbagai media; dan

2) Jumlah program kerjasama pengembangan pemberdayaan wakaf.

c. Meningkatnya pengamanan tanah wakaf yang ditandai

antara lain dengan: 1) Jumlah bantuan sertifikat tanah wakaf; 2) Jumkah monitoring bantuan sertifikasi tanah wakaf; 4) Jumlah penyelesaian sengketa tanah wakaf.

d. Terbinanya Nazhir dan Lembaga Wakaf yang ditandai antara lain dengan:

1) Jumlah bantuan tanah wakaf yang produktif; 2) Prosentase tanah wakaf bersertifikat; 4) Jumlah terbentuknya BWI Kabupaten/ Kota.

2. Pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat, dengan sasaran yang meliputi:

a. Meningkatnya kualitas SDM operator Sistem Informasi Manajemen Zakat Terpadu (SIMZAT) ditandai antara lain dengan:

1) Jumlah operator SIMZAT pada BAZNAS tingkat

Kabupaten/Kota; dan 2) Jumlah pengadaan alat pengolah data SIMZAT.

b. Terbinanya lembaga zakat yang ditandai antara lain

dengan: 1) Jumlah verifikasi perizinan lembaga zakat; 2) Jumlah pedoman penilaian lembaga zakat berprestasi.

c. Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan BAZNAS

Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota serta LAZ terhadap regulasi zakat dan penerapan prinsip-prinsip syariah pada

pengelolaan zakat yang ditandai antara lain dengan: 1) Jumlah sosialisasi Standar Akuntansi Lembaga Zakat; 2) Jumlah temu konsultasi compliance audit lembaga

zakat; dan 3) Jumlah penyelesaian kasus pada lembaga pengelola

zakat.

106

d. Terbentuknya Unit Pengumpulan Zakat yang ditandai antara lain dengan:

1) Jumlah terbentuknya UPZ di setiap desa/kelurahan;

2) Jumlah terbentuknya UPZ di setiap kecamatan; dan

3. Pengelolaan dan pembinaan penerangan agama Islam,

dengan sasaran yang meliputi:

a. Terselenggaranya Hari Besar Islam (HBI) yang ditandai

antara lain dengan: 1) Peringatan Maulid Nabi SAW; 2) Peringatan Isra Mikraj; 3) Peringatan Nuzulul Qur'an;

4) Perayaan Idul Fitri; 5) Peringatan Idul Adha; dan

6) Perayaan 1 Muharam (Tahun Baru Hijrah).

b. Terselenggaranya Publikasi Dakwah yang ditandai antara lain dengan: 1) Jumlah workshop jurnalis keagamaan;

2) Jumlah publikasi dakwah melalui media; 3) Jumlah lokakarya penyelenggaraan HBI; dan

c. Terselenggaranya MTQ/STQ Daerah dan Nasional; 1) Jumlah bimbingan peningkatan kualitas dewan

hakim; 2) Jumlah bimbingan qari/qariah, hafidz/hafidzah.

d. Sinergitas antara Bimas Islam, ormas Islam

dan kementerian/lembaga dalam penanganan masalah internal dan pemberdayaan umat yang ditandai antara lain dengan:

1) Jumlah sinergitas antara Bimas Islam, ormas Islam dan kementerian/lembaga yang difasilitasi; dan

2) Persentase kontribusi terhadap penyelesaian masalah keumatan.

e. Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Agama yang ditandai antara lain dengan: 1) Jumlah penyuluh agama Islam Non PNS;

2) Jumlah pengadaan motor untuk penyuluhan agama Islam fungsional; dan

3) Jumlah bimbingan SDM penyuluh agama Islam.

f. Berkembangnya seni, tradisi, dan budaya Islam yang ditandai antara lain dengan: 1) Jumlah pembinaan terhadap kesenian, tradisi dan

budaya Islam Nusantara; dan

4. Pengelolaan urusan agama Islam dan pembinaan syariah, dengan sasaran yang meliputi:

a. Meningkatnya kualitas SDM Penghulu yang ditandai

107

antara lain dengan: 1) Jumlah penghulu yang terbina;

2) Jumlah penghulu bertambah; 3) Jumlah bimbingan teknis administrasi NR; 4) Terlaksananya PNBP biaya nikah rujuk;

5) Persentase pengendalian gratifikasi KUA.

b. Meningkatnya Kualitas Standar Pelayanan KUA yang

ditandai antara lain dengan: 1) Jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan; 2) Jumlah biaya operasional KUA bagi 168 KUA per

bulan; 3) Jumlah rehabilitasi ringan KUA; 4) Jumlah pengadaan lahan dan sertifikasi tanah KUA; 5) Jumlah pembangunan KUA;

6) Jumlah pengadaan meubelair KUA; 7) Jumlah pengadaan sarana perkantoran KUA; 8) Jumlah sarana transportasi bagi KUA

berkebutuhan khusus;

9) Jumlah pengelola IT dan administrasi KUA terampil;

c. Meningkatnya kualitas Keluarga Sakinah yang ditandai

antara lain dengan: 1) Jumlah bimbingan kursus pranikah; 2) Jumlah pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah

teladan tingkat Kabupaten, dan Provinsi; 3) Jumlah bantuan kelompok pra sakinah; 4) Jumlah bantuan operasional BP4.

d. Terpenuhinya kebutuhan Al-Qur'an kepada masyarakat yang ditandai antara lain dengan jumlah distribusi Al-Qur'an kepada masyarakat.

e. Terciptanya suasana kehidupan internal umat Islam yang harmonis yang ditandai dengan jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Islam.

f. Meningkatnya Pemberdayakan Masjid dan Mushola yang ditandai antara lain dengan: 1) Jumlah masjid/mushalla yang memperoleh bantuan;

2) Jumlah pembinaan terhadap Masjid agar tidak meminta bantuan yang mengganggu ketertiban umum;

3) Jumlah validasi data kemasjidan melalui SIMAS; 4) Jumlah kualitas sarana penunjang sistem informasi

masjid.

g. Meningkatnya kualitas penjaminan produk halal yang ditandai antara lain dengan : 1) Jumlah perusahaan tersertifikasi halal; dan

108

2) Jumlah produk yang beredar bersertifikat halal.

5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimbingan Masyarakat Islam, dengan sasaran meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen

dan tugas teknis lainnya Bimas Islam yang ditandai antara lain dengan:

1) Persentase tersedianya layanan manajemen Bimas Islam: 2) Persentase tersedianya data dan sistem informasi Bimas

Islam sebagai basis perencanaan, penganggaran, dan monitoring dan evaluasi.

4.1.2.5 Program Bimbingan Masyarakat Kristen

Program Bimbingan Masyarakat Kristen, dengan outcome yang

meliputi:

1. Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan,dan Pelayanan

Agama Kristen, yang ditandai dengan: 1) Jumlah lembaga sosial keagamaan Kristen yang

difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaansebanyak 45 lembaga pada tahun 2019; dan

2) Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Kristen yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan sebanyak 151 penyuluh pada tahun 2019.

2. Meningkatnya kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen, yang ditandai antara lain dengan:

a. Jumlah pesertadidik penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada semua jenjang Sekolah Pendidikan Keagamaan Kristen sebanyak 830 siswa pada tahun 2019;

b. Jumlah siswa SDTK, SMPTK dan SMTK yang dilayani sebanyak 830 siswa pada tahun 2019;

c. Jumlah SDTK, SMPTK dan SMTK yang terakreditasi Minimal Bsebanyak 5 lembaga pada tahun 2019;

d. Jumlah SDTK, SMPTK dan SMTK yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP sebanyak 9 lembaga pada tahun 2019;

e. Jumlah guru bersertifikat sebanyak 1 . 4 7 0 guru pada tahun 2019.

Untuk mencapai outcometersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

1. Pengelolaan danPembinaan Urusan Agama Kristen, dengan sasaran yang meliputi:

a. Meningkatnya bimbingan Masyarakat Kristen yang

mencakup: 1) Jumlah Penyuluh Agama Kristen yang difasilitasi

dalam pembinaan dan pengembangan yang ditandai antara lain dengan:

a) Jumlah penyuluh Agama Kristen non-PNS

penerima honorarium;

109

b) Jumlah penyuluh agama Kristen yang ditingkatkan kualitasnya;

c) Jumlah kendaraan operasional roda2 untuk penyuluh PNS;

d) Jumlah pembina anak, pembina remaja dan pembina pemuda Kristen serta pembina lansia yang terbina; dan

e) Jumlah tenaga teknis keagamaan Kristen yang terbina (Pendeta, Guru Sekolah Minggu, Guru Injil/Jemaat).

b. Lembaga Sosial Keagamaan yang difasilitasi dalam

penguatan dan pemberdayaan yang ditandai antara lain dengan:

1) Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan, Lembaga Gereja, Yayasan dan Asosiasi Keagamaan Kristen yang menerima bantuan;

2) Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi melalui pemberian bantuan;

3) Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan Kristen:

- jumlah alat musik gereja

- jumlah Alkitab

- jumlah buku nyanyian rohani

- jumlah buku-buku perpustakaan Gereja

- jumlah alat baptisan dan perjamuan kudus

c. Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Budaya

Keagamaan Kristen yang ditandai antara lain dengan:

1) Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan lembaga budaya keagamaan Kristen;

2) Jumlah D i r i g e n P a d u a n S u a r a Gerejawi yang ditingkatkan kualitasnya;

3) Jumlah paduan suara Gerejawi yang diberikan bantuan operasional;

e. Meningkatnya pembinaan kerukunan internal umat

Kristen melalui fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern Umat Beragama Kristen yang ditandai antara lain dengan:

1) Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Kristen;

2) Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan kerohanian Kristen;

3) Jumlah dokumen keagamaan yang dipublikasikan melalui media.

2. Pengelolaan dan pembinaan pendidikan agama dan keagamaan

Kristen, dengan sasaran:

110

a. Meningkatnya kualitas guru dan pengawas Pendidikan Agama Kristen (PAK) pada sekolah umum yang ditandai antara lain dengan:

1) Jumlah guruPAK non-PNS yang menerima tunjangan profesi;

2) Jumlah guruPAK non-PNS yang menerima tunjangan fungsional;

3) Jumlah guru PAK yang ditingkatkan kinerjanya;

4) Jumlah guru PAK yang ditingkatkan kompetensinya; 5) Jumlah guru PAK yang bersertifikat; 6) Jumlah guru PAK yang mengikuti program PLPG/PPG

dan pembinaan; 7) Jumlah pengawas PAK yang ditingkatkan

kompetensinya; dan 8) Jumlah pengawas PAK yang mengikuti program

PLPG/PPG dan pembinaan.

b. Meningkatnya kualitas guru dan tenaga kependidikan pada semua jenjang Sekolah Pendidikan Keagamaan, yang ditandai antara lain dengan:

1) Jumlah Guru Bidang Studi yang menerima tunjangan profesi;

2) Jumlah Guru Bidang Studi yang menerima tunjangan fungsional;

3) Jumlah Guru Bidang Studi yang mengikuti program PLPG/PPG dan pembinaan;

c. Meningkatnya akses Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen yang ditandai antara lain dengan: 1) Jumlah siswa SDTK yang menerima KIP;

3) Jumlah siswa SMPTK yang menerima KIP; 4) Jumlah siswa SMTK yang menerima KIP; 5) Jumlah siswa SDTK yang menerima BOS;

6) Jumlah siswa SMPTK yang menerima BOS; dan 7) Jumlah siswa SMTK yang menerima BOS;

d. Meningkatnya kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen, yang ditandai antara lain dengan:

1) Jumlah KKG dan MGMP yang dibina dan dikembangkan;

2) Jumlah sekolah pendidikan keagamaan yang menerima bantuan sarana dan prasarana;

3) Jumlah SDTK, SMPTK dan SMTK yang dipersiapkan akreditasinya;

4) Jumlah siswa yang mengikuti Ujian Nasional (UN);

3. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen, dengan sasaran terlaksananya administrasi

perkantoran pendidikan Bimas Kristen ditandai antara lain dengan dokumen administrasi dan manajemen pendidikan

111

Kristen.

4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimbingan Masyarakat Kristen, dengan sasaran meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan

tugas teknis lainnya Bimas Kristen yang ditandai antara lain dengan:

a. Jumlah dokumen administrasi perencanaan, keuangan, dan jumlah naskah kebijakan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

4.1.2.6 Program Bimbingan Masyarakat Katolik

Program Bimbingan Masyarakat Katolik, dengan outcome

yang meliputi:

1. Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan

Pelayanan Agama Katolik, yang ditandai antara lain dengan: a. Persentase lembaga sosial keagamaan Katolik yang

difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan sebanyak 25% lembaga pada tahun 2019;

b. Jumlah penyuluh keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan sebanyak 1.560 penyuluh pada tahun 2019; dan

c. Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan sebanyak 250 lembaga pada tahun 2019.

2. Meningkatnya kualitas pengelolaan Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan Katolik, yang ditandai antara lain

dengan: a. Jumlah guru PA Katolik berkualifikasi S1/D4 sebanyak

3.250 guru pada tahun 2019;

b. Jumlah peserta didik Sekolah Keagamaan Katolik (SMAK)

c. Penerima KIP sebanyak 1.000 siswa pada tahun 2019; d. Jumlah SMAK yang memenuhi SPM sebanyak 10

lembaga pada tahun 2019.

Untuk mencapai outcome tersebut dilaksanakan kegiatan:

1. Pengelolaan dan pembinaan urusan agama Katolik, dengan sasaran yang meliputi: a. Meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan ajaran

agama Katolik yang mencakup:

a) Jumlah penyuluh keagamaan Katolik yang difasilitasi

dalam pembinaan dan pengembangan yang ditandai antara lain dengan:

1) Jumlah penyuluh agama Katolik PNS dan Non

PNS yang mengikuti pendidikan dan

112

latihan (pengembangan kemampuan substansi dan teknis);

2) Jumlah laporan pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluh agama Katolik PNS;

3) Jumlah penyuluh agama Katolik Non PNS yang menerima honorarium;

4) Jumlah naskah bimbingan keagamaan Katolik;

5) Jumlah juklak/juknis pelaksanaan penyuluhan agama Katolik; dan

6) Jumlah kendaraan operasional roda 2 bagi penyuluh agama Katolik PNS.

b) Jumlah naskah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria yang ditandai antara lain dengan:

1) Jumlah juklak/juknis pemberian bantuan kepada institusi/lembaga keagamaan Katolik;

2) Jumlah pedoman pembinaan Keluarga Katolik;

3) Jumlah naskah bimbingan kepada kelompok keagamaan Katolik.

c) Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan Katolik yang ditandai dengan jumlah lembaga keagamaan Katolik yang terbina.

b. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama

Katolik, yang mencakup:

a) Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan yang ditandai antara lain dengan:

1) Jumlah rumah ibadah yang menerima bantuan; 2) Jumlah lembaga keagamaan Katolik yang

menerima bantuan (sarana keagamaan);

3) jumlah lembaga sosial keagamaan Katolik yang menerima bantuan;

4) Jumlah ormas Katolik yang menerima bantuan pembinaan kerohanian Katolik.

b) Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan (lokasi):

1) Jumlah buku peribadatan Katolik;

3) Jumlah perlengkapan dan peralatan misa; dan

4) Jumlah buku peningkatan pemahaman kehidupan beragama Katolik.

2. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik,

dengan sasaran meliputi:

a. Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Agama Katolik

yang berkualitas, yang mencakup:

113

a) Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama Katolik yang berkualitas yang ditandai antara lain dengan: 1) Jumlah guru pendidikan agama Katolik tingkat

dasar dan menengah yang memenuhi standar kualifikasi (DMS) S1;

2) Jumlah guru pendidikan agama Katolik yang memenuhi standar kompetensi tersertifikasi;

3) Jumlah pengawas pendidikan agama Katolik tingkat dasar dan menengah yang memenuhi standar kompetensi;

4) Jumlah GPAK tingkat dasar dan menengah yang mengikuti pembinaan dan latihan teknis kependidikan yang berlaku;

5) Jumlah pengawas PAK tingkat dasar dan menengah yang mengikuti pembinaan dan latihan teknis kependidikan;

6) Jumlah fasilitasi peningkatan kompetensi GPAK tingkat dasar dan menengah;

7) Jumlah guru pendidikan agama Katolik tingkat dasar dan menengah yang menerima

TPG (Non PNS yang sudah inpassing); 8) Jumlah GPAK tingkat dasar dan menengah

Non PNS yang menerima TPG;

9) Jumlah guru pendidikan agama Katolik Non PNS tingkat dasar dan menengah yang belum tersertifikasi menerima tunjangan fungsional;

10) Jumlah tenaga kependidikan SMAK yang terbina (pembinaan administrasi penyelenggaraan pendidikan).

3. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan

Bimas Katolik, dengan sasaran terlaksananya administrasi perkantoran pendidikan Bimas Katolik ditandai antara lain dengan:

1) Jumlah guru PNS penerima tunjangan profesi; dan

2) Jumlah guru PNS yang menerima gaji dan tunjangan.

4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Bimbingan Masyarakat Katolik, dengan sasaran meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen

dan tugas teknis lainnya Bimas Katolik yang ditandai antara lain dengan: 1. Jumlah dukumen administrasi perencanaa, keuangan,

yang disusun tepat waktu; b. Jumlah pegawai yang mendapat gaji tunjangan dan

operasional.

114

4.1.2.7 Bimbingan Masyarakat Hindu

Program Bimbingan Masyarakat Hindu, dengan outcome yang meliputi:

1. Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan

Pelayanan Agama Hindu, yang ditandai antara lain dengan:

1) Persentase lembaga sosial keagamaan Hindu yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan sebanyak 99% lembaga pada tahun 2019; dan

2) Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Hindu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan sebanyak 32 penyuluh pada tahun 2019.

2. Meningkatnya kualitas pembinaan dan penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu yang ditandai antara lain dengan:

1) Jumlah siswa yang memperoleh layanan Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu sebanyak 935 siswa pada tahun 2019;

2) Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang memperoleh fasilitasi pembinaan dan pengembangan sebanyak 15 orang pada tahun 2019.

Untuk mencapai outcome tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan: 1. Pengelolaan dan pembinaan urusan agama Hindu,

dengan sasaran yang meliputi:

a. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengelolaan

urusan agama Hindu yang mencakup:

a) Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan

Hindu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan yang ditandai antara lain dengan:

1) Jumlah fasilitasi operasional penyuluh non PNS; 2) Jumlah pembinaan dan pengembangan kualitas

penyuluh; 3) Jumlah sertifikasi penyuluh PNS dan Non PNS; 4) Jumlah fasilitasi pengembangan penyuluhan;

5) Jumlah Simakrama umat; dan 6) Jumlah penyiaran penyuluhan.

b) Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Hindu yang

ditandai antara lain dengan: 1) Jumlah dialog pinandita /tokoh agama/

cendekiawan/tokoh masyarakat/pemuda/wanita; 2) Jumlah pembinaan keluarga sukinah; 3) Jumlah keluarga teladan; 4) Jumlah pemberdayaan rumah ibadah; dan

115

c) Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan yang ditandai antara lain dengan:

1) Jumlah fasilitasi rumah ibadah; 2) Jumlah fasilitasi sarana keagamaan;

3) Jumlah kitab suci yang disediakan; 4) Jumlah tanah pura yang disertifikat;

5) Jumlah fasilitasi sekretariat PHDI / Parisada.

2. Pengelolaan dan pembinaan pendidikan agama dan keagamaan Hindu, dengan sasaran yang meliputi:

a. Meningkatnya akses pendidikan agama dan keagaman Hindu tingkat dasar dan menengah yang ditandai antara lain dengan:

1) Jumlah buku pelajaran dan bacaan yang disediakan;

2) Jumlah media pembelajaran yang disediakan; dan

3) Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana.

b. Meningkatnya kualitas pendidikan agama dan

keagaman Hindu tingkat dasar dan menengah yang ditandai antara lain dengan:

1) Jumlah satuan pendidikan keagamaan yang memiliki SNP;

2) Jumlah satuan pendidikan keagamaan Hindu

tingkat Adi, Madyama, dan Utama Widya Pasraman yang melaksanakan kurikulum (mapel agama dan umum) yang berlaku;

3) Jumlah satuan pendidikan agama Hindu yang melaksanakan kurikulum yang berlaku;

4) Jumlah sekolah minggu yang dibina; dan

5) Fasilitasi even pendidikan agama dan keagamaan Hindu.

c. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan tingkat dasar dan menengah yang ditandai antara lain dengan: 1) Jumlah guru berkualifikasi S1/D4 dan S2; 2) Jumlah guru bersertifikat pendidik;

3) Jumlah guru penerima Tunjangan; 4) Jumlah KKG/MGMP yang difasilitasi; 5) Jumlah tenaga kependidikan yang dibina;

6) Jumlah tenga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya; dan

7) Jumlah guru yang diberikan pembinaan. 3. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan

Bimas Hindu, dengan sasaran terlaksananya administrasi perkantoran pendidikan Bimas Hindu yang ditandai antara lain dengan:

116

1) Jumlah dokumen NSPK pengelolaan pendidikan agama dan keagamaan; dan

2) Efektivitas Dewan Pendidikan.

4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimbingan Masyarakat Hindu, dengan sasaran

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu yang ditandai antara lain dengan:

1) Jumlah dokumen Rencana Kerja Tahunan;

2) Jumlah dokumen Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran;

3) Jumlah koordinasi dengan instansi terkait; 4) Jumlah dokumen data dan sistem informasi; 5) Jumlah dokumen evaluasi dan laporan kegiatan;

6) Jumlah dokumen laporan keuangan; 7) jumlah dokumen pengadaan dan pemeliharaan peralatan

perkantoran;

8) jumlah dokumen BMN;

4.1.2.8 Bimbingan Masyarakat Buddha

Program Bimbingan Masyarakat Buddha, dengan

outcome yang meliputi:

1. Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan

Pelayanan Agama Buddha, yang ditandai antara lain dengan: 1) Persentase lembaga sosial keagamaan Buddha yang

difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan sebanyak 98% lembaga pada tahun 2019; dan

2) Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan

sebanyak 6.029 orang pada tahun 2019.

2. Tersedianya akses, mutu, Kesejahteraan dan subsidi pendidikan Agama Buddha, yang ditandai dengan:

1) Jumlah siswa yang dilayani sebanyak 3.135 siswa pada

tahun 2019;

2) Jumlah guru yang bersertifikat pendidik sebanyak 5 3 guru pada tahun 2019.

Untuk mencapai outcome tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan: 1. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha,

dengan sasaran yang meliputi: a. Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan

Urusan Agama Buddha yang ditandai antara lain dengan:

a) Jumlah penyuluh keagamaan Buddha yang

117

difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan, yang mencakup:

1) Jumlah penyuluh Non PNS yang menerima tunjangan;

2) Jumlah penyuluh Non PNS dan tenaga teknis keagamaan yang ditingkatkan kompetensinya;

3) Jumlah penyuluh Non PNS dan tenaga teknis

keagamaan yang mengikuti pembinaan;

4) Jumlah laporan pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluh agama Buddha PNS; dan

5) Jumlah penyuluh yang mengikuti pembinaan keluarga hita sukhaya.

b) Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan

kerukunan intern umat beragama Buddha, yang

ditandai antara lain dengan: 1) Jumlah tokoh agama yang mengikuti dialog

kerukunan intern umat Buddha;

2) Jumlah tokoh wanita Buddhis yang mengikuti dialog kerukunan intern umat Buddha;

3) Jumlah tokoh pemuda Buddhis yang mengikuti

dialog kerukunan intern umat Buddha; dan

4) Jumlah naskah hasil pertemuan kerukunan intern umat beragama Buddha.

b. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan

beragama Buddha yang ditandai antara lain dengan: a) Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi

dalam penguatan dan pemberdayaan, yang mencakup: 1) Jumlah majelis agama Buddha yang dibantu; 2) Jumlah lembaga sosial keagamaan

(organisasi kepemudaan/ organisasi wanita Buddhis/organisasi Sangha/ lembaga

keagamaan) yang dibantu;

3) Jumlah kegiatan pembinaan penguatan

dan pemberdayaan pengurus lembaga keagamaan Buddha; dan

4) Jumlah rumah ibadah yang dibantu.

b) Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan

keagamaan, yang mencakup: 1) Jumlah kitab suci agama Buddha;

2) Jumlah buku keagamaan Buddha; dan 3) Jumlah sarana puja bhakti agama Buddha.

c) Jumlah naskah, norma, standard, prosedur dan

kriteria, yang mencakup:

1) Jumlah juklak/juknis tentang lembaga dan

organisasi keagamaan Buddha;

118

2) Jumlah juklak/juknis tentang rumah

ibadah agama Buddha; dan

3) Jumlah juklak/juknis pelakasanaan penyuluhan agama Buddha.

d) Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan

budaya keagamaan Buddha, yang mencakup:

1) Jumlah event penyelenggaraan Svayamvara Tripitaka Gatha (STG);

2) Jumlah event penyelenggaraan S i p p a

D h a m m a S a m a j j a ; 3) Jumlah event penyelenggaraan Y o b a n a

D h a m m a S a m a y a Pemuda Buddhis; dan 4) Jumlah event penyelenggaraan B u d d h i s

I d o l .

2. Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan

Pendidikan Agama Buddha dan Pendidikan Keagamaan

Buddha, dengan sasaran:

a. Meningkatnya akses Pendidikan Agama dan

Keagaamaan Buddha tingkat Dasar dan Menengah

yang ditandai antara lain dengan jumlah peserta didik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan.

b. Meningkatnya kualitas Pendidikan Agama dan

Keagaamaan Buddha tingkat Dasar dan Menengah yang ditandai antara lain dengan:

1) Jumlah lembaga pendidikan agama dan keagamaan Buddha yang difasiltasi dalam penguatan dan

pemberdayaan;

2) Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan

event pendidikan agama dan keagamaan Buddha;

3) Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan

kurikulum yang berlaku; 4) Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SPM;

5) Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP; 6) Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan

agama dan keagamaan Buddha; 7) Jumlah fasilitasi b u k u p e n d a m p i n g

P e n d i d i k a n A g a m a d a n K e a g a m a a n B u d d h a ;

8) jumlah naskah norma, standard, prosedur dan

kriteria pendidikan agama dan keagamaan Buddha

yang disusun.

c. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan

Agama dan Keagaamaan Buddha tingkat Dasar dan Menengah yang ditandai antara lain dengan:

1) Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang

119

difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan;

2) Jumlah guru pendidikan agama Buddha non

PNS yang menerima tunjangan profesi; 3) Jumlah guru yang tersertifikasi; dan

4) Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan agama Buddha yang menerima insentif/tunjangan.

3. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan

Bimas Buddha, dengan sasaran Terlaksananya Administrasi

Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha yang ditandai antara lain dengan: 1) Jumlah dokumen administrasi; dan

2) Jumlah layanan perkantoran.

4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Bimbingan Masyarakat Buddha, dengan sasaran terlaksananya tata kelola dukungan manajemen dan tugas

teknis lainnya Bimas Buddha yang ditandai antara lain dengan: 1) Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran;

2) Jumlah dokumen data perencanaan dan layanan system informasi;

3) Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan;

4) Jumlah dokumen tata kelola kepegawaian; 5) Jumlah naskah peraturan perundang-undangan;

6) Jumlah dokumen manajemen organisasi tata laksana;

7) Jumlah dokumen laporan keuangan; 8) Jumlah dokumen perbendaharaan pelaksanaan anggaran;

9) Jumlah dokumen layanan perkantoran.

4.1.2.9 Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Program Program Penyelenggaran Haji dan Umrah, dengan

autcome terwujudnya penyelenggaraan haji dan umrah yang aman,

tertib dan lancar, yang ditandai meningkatnya indeks kepuasan

jemaah haji menjadi pada tahun 2019.

Untuk mencapai outcome tersebut dilaksanakan sejumlah

kegiatan:

1. Pelayanan haji dalam negeri, dengan sasaran Meningkatnya

Pelayanan Ibadah Haji Dalam Negeri yang ditandai dengan a) Jumlah rehabilitasi dan pengembangan asrma haji b) Jumlah sarana dan prasarana asrma haji

c) Jumlah lokasi pelayanan pendaftaran dan dokumen haji

120

2. Pembinaan Haji dan umrah dengan sasaran meningkatnya kualitas Pembinaan Haji dan Umrah yang di tandai antara

lain denngan a) Petugas PPIH dan Petugas Kloter melalui rekruitmen tiap

musim haji dari tingkat Kab/Kota sampai Tingkat Provinsi

b) Jumlah pembimbing dan penyuluh haji yang bersertifikasi c) Jumlah jemaah haji yang mendapatkan bimbingan manasik

haji

d) Jumlah lembaga penyelenggaraan ibadh haji khusus dan umrah yang difasilitasi dalam memenuhi standar pelayanan

ibadah haji khusus dan umrah 3. Pengelolaan dana haji dengan sasaran meningkat

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji yang di tandai dengan

a) Jumlah dokumen laporan pengelolaan dan pengembangan dana haji

b) Jumlah dokumen laporan operasional haji

c) Jumlah dokumen laporan aset haji 4. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

penyelenggaraan haji dan umrah, dengan sasaran Terlaksanannya Dukungan dan Tugas Teknis Lainnya PHU yang ditandai antara lain dengan:

a) Jumlah Dokumen administrasi perencanaan, keuangan yang disusun tepat waktu

b) Jumlah naskah kebijakan manajemen dan pelksanaan tugas teknis lainnya:

c) Jumlah dokumen monev, LAKIP, BMN

d) Jumlah lokasi Pengelolaan database, jaringan, dan Informasi Haji

e) Jumlah Penyediaan sarana dan prasarana PHU

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menghasilkan

output yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015-2019 membutuhkan ketersediaan dana yang memadai. Sumber pembiayaan perlu dikelola seefisien mungkin akibat tidak

seimbangnya kebutuhan pembiayaan dengan sumber biaya yang tersedia. Secara umum, sumber pendanaan yang diperlukan berasal dari anggaran pemerintah, dan partisipasi masyarakat. Skema

pendanaan dikelola sedemikian rupa karena terbatasnya sumber pendanaan dibandingkan kebutuhan pelaksanaan program dan

kegiatan yang perlu didanai.

Sumber pembiayaan khususnya dari pemerintah pusat yang

tidak memadai harus didukung dengan sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah daerah dan masyarakat baik perorangan

maupun kelompok organisasi. Untuk menambah keterbatasan sumber pembiayaan dari pemerintah, maka diperlukan dukungan dari sumber pendanaan lainnya yang direncanakan

121

melalui skema kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peningkatan pembiayaan melalui pemanfataan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

3. Mendorong Pemerintah Daerah untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

4. Memperbaiki mekanisme dan cakupan penggunaan dana BOS;

5. Memberikan insentif bagi industri yang melakukan kerja sama dengan satuan pendidikan.

4.2.1 Pendanaan Dari Pemerintah

4.2.1.1 Pendanaan Pemerintah Pusat

Alokasi ini merupakan sumber utama dari pendanaan terhadap Kementerian Agama Provinsi Kalimantan barat. Pendanaan dari

Pemerintah Pusat atau APBN terdiri dari dana rupiah murni yang didistribusikan pemerintah pusat untuk kementerian/lembaga, pinjaman/hibah luar negeri, dan surat berharga syariah negara

(SBSN). Selain itu, salah satu komponen APBN bersumber dari pengelolaan pendapatan suatu unit organisasi dan dimanfaatkan

kembali oleh unit organisasi tersebut melalui mekanisme Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Total alokasi pendanaan Kementerian Agama yang ditetapkan

dalam RPJMN dalam rangka mencapai target kinerja kementerian

adalah 18.164.246.250 triliun rupiah yang dibagi ke dalam 8 program Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat selama

lima tahun mendatang.

Penjabaran lebih rinci kerangka pendanaan Kementerian Agama yang berasal dari pemerintah pusat dapat dilihat pada Lampiran

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Agama yang menggambarkan target kinerja dan alokasi dana program dan kegiatan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat selama 5

tahun.

122

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Kementerian Agama Provinsi

Kalimantan Barat 2015-2019 merupakan penjabaran dari RPJMN 2015-2019 dan Renstra Kementerian Agama RI yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta arah kebijakan dan strategi Kementerian

Agama dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional khususnya pembangunan bidang agama serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Perencanaan yang terkandung dalam Renstra Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat akan diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang jelas arah tujuannya, terukur sasaran dan targetnya, serta didukung dengan tata kelola yang baik serta selaras dengan visi, misi dan agenda prioritas pemerintah.

Kita menyadari untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah dirancang dalam Renstra, bukanlah tugas ringan dan sederhana, untuk itu diperlukan komitmen, kerja keras dan sinergi dari seluruh aparatur Kementerian Agama dilingkungan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.

Dokumen Renstra Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat 2015-2019 ini selanjutnya dijadikan acuan bagi seluruh unit

kerja di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dalam menyusun perencanaan tahun 2015-2019. Setiap unsur pimpinan pada tingkatan struktur organisasi Kementerian Agama

harus selalu siap mengemban amanah dan dapat mempertanggungjawabkan capaian kinerja program dan kegiatan

yang telah ditetapkan dalam renstra sesuai kedudukan dan tugasnya. Selanjutnya pemantauan, pengendalian dan evaluasi harus terus menerus dilakukan secara berkesinambungan terhadap

pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra agar pada akhirnya pelayanan yang diberikan Kementerian Agama

Provinsi Kalimantan Barat kepada masyarakat dapat terus berjalan sesuai dengan harapan masyarakat Kalimantan Barat.

Kepala Kanwil Kemenag Prov. Kalbar,

Drs. H. Syahrul Yadi, M.Si

NIP. 19630101 199203 1 004

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

309,458,507 280,411,003 369,687,591 404,723,847 452,143,678 1,816,424,625

1 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN AGAMA 46,919,665 56,303,598 67,564,318 81,077,181 97,292,617 349,157,379

Bagian Tata Usaha

Kanwil/Subbag TU

Kab-Kota

K/L

1.1 Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN 595,970 715,164 858,197 1,029,836 1,235,803 4,434,970

Subbag Hukum

dan KUB

Kanwil/Subbag TU

Kab-Kota

K/L

Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Dokumen Penyelesaian Kasus-

Kasus/Advokasi Hukum Kementerian Agama

1 1 2 4 4 12

Jumlah Dokumen Kerja Sama Luar Negeri

Jumlah Dokumen Pembinaan di Bidang

Hukum dan KLN

1 1 2 3 4 11

1.2 Pembinaan Administrasi Kepegawaian 3,009,594 3,611,513 4,333,815 5,200,578 6,240,694 22,396,195

Subbag Ortala

dan Kepegawaian

Kanwil/Subbag TU

Kab-Kota

K/L

Jumlah Assesment dan Pengembangan

Pegawai

0 250 250 200 100 800

Jumlah Data dan Informasi Pegawai 1 1 2 4 4 12

Jumlah Pembinaan SDM dan Layanan

Kesejahteraan Sosial6 8 8 10 12 44

1.3 Pembinaan Administrasi keuangan dan BMN 19,652,257 23,582,708 28,299,250 33,959,100 40,750,920 146,244,236

Subbag

Perencanaan dan

Keuangan

Kanwil/Subbag TU

Kab-Kota

K/L

Jumlah Kegiatan Keuangan dan BMN 5 5 5 5 5 25

Jumlah Laporan Keuangan dan BMN 250 250 275 275 300 1350

1.4 Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana 728,019 873,623 1,048,347 1,258,017 1,509,620 5,417,626

Subbag Ortala

dan Kepegawaian

Kanwil/Subbag TU

Kab-Kota

K/L

Jumlah Kegiatan Organisasi dan Tata Laksana2 3 3 3 3 14

TARGET TOTAL ALOKASI

(Juta Rupiah)

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2015-2019

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

K/L-N-

B-NS-

BS

TOTAL

TARGET

ALOKASI ( Juta Rupiah )NO.

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN

PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN

(OUTPUT)/INDIKATOR

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

TARGET TOTAL ALOKASI

(Juta Rupiah)

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA

K/L-N-

B-NS-

BS

TOTAL

TARGET

ALOKASI ( Juta Rupiah )NO.

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN

PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN

(OUTPUT)/INDIKATOR

Jumlah Laporan Kinerja Kementerian 9 9 9 9 9 45

Jumlah Pembinaan Organisasi dan Tata

Laksana6 8 8 10 12 44

1.5 Pembinaan Administrasi Perencanaan 4,211,702 5,054,042 6,064,851 7,277,821 8,733,385 31,341,802

Subbag

Perencanaan dan

Keuangan

Kanwil/Subbag TU

Kab-Kota

K/L

Jumlah Data Perencanaan 38 45 50 60 65 258

Jumlah Pengembangan Tenaga Teknis

Perencana2 4 4 5 5 20

Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan

Anggaran170 170 170 170 170 850

Jumlah Laporan Evaluasi Program dan

Koordinasi Perencanaan35 40 45 45 45 210

1.6 Pembinaan Administrasi Umum 15,141,347 18,169,616 21,803,540 26,164,248 31,397,097 112,675,848 Subbag Umum

Kanwil/Subbag TU

Kab-Kota

K/L

Jumlah Kegiatan Administrasi dan Umum5 5 6 6 6 28

Jumlah Pembinaan dan Pengembangan di

Subbag Administrasi dan Umum

6 8 8 10 12 44

Jumlah Pembinaan dan Pengembangan

Pengadaan Barang dan Jasa

2 2 3 3 4 14

1.7 Penyediaan Sarana dan Prasarana 2,000,000 2,400,000 2,880,000 3,456,000 4,147,200 14,883,200 Subbag Umum

Kanwil/Subbag TU

Kab-Kota

K/L

Jumlah Kendaraan Bermotor 5 5 7 8 8 33

Jumlah Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi5 8 8 10 12 43

jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran4 6 8 10 10 38

Jumlah Gedung/Bangunan 4 4 6 6 6 26

1.8 Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 1,580,776 1,896,931 2,276,317 2,731,581 3,277,897 11,763,503

Subbag IK dan

Humas

Kanwil/Subbag TU

Kab-Kota

K/L

Jumlah Pengelolaan Humas dan Layanan

Publik5 5 7 8 8 33

Jumlah Pengeloaan Data dan Layanan E-Data 5 8 8 10 12 43

Jumlah Pengelolaan TIK dan Media Elektronik12 14 16 16 18 76

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

TARGET TOTAL ALOKASI

(Juta Rupiah)

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA

K/L-N-

B-NS-

BS

TOTAL

TARGET

ALOKASI ( Juta Rupiah )NO.

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN

PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN

(OUTPUT)/INDIKATOR

2 PROGRAM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 3,665,668 4,398,802 5,278,562 6,334,274 7,601,129 27,278,435 Bagian Tata Usaha

Kanwil/Subbag TU

Kab-Kota

K/L

2.1 Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 3,210,000 3,852,000 4,622,400 5,546,880 6,656,256 23,887,536

Subbag Hukum

dan KUB

Kanwil/Subbag TU

Kab-Kota

K/L

Jumlah Rancangan dan Regulasi 0 0 0 0 0 0

Jumlah Pembinaan Aktor-aktor

Kerukunan Umat Beragama 2 4 6 8 10 30

Jumlah Pengembangan KUB 4 5 5 5 5 24

Jumlah Pengembangan Sarana dan

Prasarana KUB15 15 15 15 15 75

Jumlah Pembinaan Lembaga Keagamaan 5 8 8 10 12 43

Jumlah Pembangunan SEKBER FKUB 5 5 5 0 0 15

Jumlah Paket Bantuan Operasional

SEKBER FKUB 1 1 1 1 1 5

Jumlah Operasional SEKBER FKUB

Kabupaten /Kota14 14 14 14 14 14

2.2 Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama 455,668 546,802 656,162 787,394 944,873 3,390,899

Subbag Hukum

dan KUB

Kanwil/Subbag TU

Kab-Kota

K/L

Jumlah Pembinaan Administrasi

Kerukunan Hidup Umat Beragama

5 8 8 10 12 43

Jumlah Dukungan Layanan 4 4 4 4 4 20

2.3 Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu

Subbag Hukum

dan KUB

Kanwil/Subbag TU

Kab-Kota

K/L

Peningkatan Kualitas Pendidikan

Khonguchu

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pendidikan Agama Khongucu

3 PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 406,076,575 101,319,704 456,307,780 501,485,038 551,168,022 2,016,357,120

Bidang Urais,

Binsyar dan

Bidang Penais

Zawa

K/L

1 Persentase lembaga sosial keagamaan

Islam yang difasilitasi dalam memenuhi

standar minimal lembaga keagamaan

0 0 3% 4% 5% 4%

Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengalaman,

dan Pelayanan Agama Islam

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

TARGET TOTAL ALOKASI

(Juta Rupiah)

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA

K/L-N-

B-NS-

BS

TOTAL

TARGET

ALOKASI ( Juta Rupiah )NO.

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN

PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN

(OUTPUT)/INDIKATOR

2 Jumlah penyuluh keagamaan Islam yang

difasilitasi dalam pembinaan dan

pengembangan

1,194 1,082 2,000 2,000 2,000 8,276

3 Jumlah lembaga sosial keagamaan yang

difasilitasi dalam penguatan dan

pemberdayaan

0 0 2 2 3 5

3.1 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Islam 42,312,000 46,543,200 51,197,520 56,317,272 61,948,999 258,318,991

Bidang Urais dan

Binsyar

Kanwil/Kab-KotaK/L

42,012,000 46,213,200 50,834,520 55,917,972 61,509,769 256,487,461

A Jumlah fasilitasi pembinaan ,

pemberdayaan dan kerukunan intern

umat beragama Islam

447,870 492,657 541,923 596,115 655,726 2,734,291 Bidang Urais dan

Binsyar K/L

1 Jumlah Rohaniwan Islam yang mengikuti

dialog kerukunan umat beragama

2 20 28 30 40 120

2 Jumlah Keluarga Islam yang mengikuti

pembinaan keluarga sakinah

30 30 30 30 30 150

3 Jumlah Naskah Bimbingan Keluarga

Sakinah

1 1 1 1 1 5

B Jumlah naskah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 0 0 20,000 22,000 24,200 66,200

1 Jumlah Juklak /Juknis Pemberian

Bantuan kepada Institusi/Lembaga

Keagamaan Islam

1 1 1 1 1 5

2 Jumlah Pedoman Pembinaan Keluarga

Sakinah

1 1 1 1 1 5

3 Jumlah Naskah Bimbingan kepada

Kelompok Keagamaan Islam

1 1 1 1 1 5

C Jumlah fasilitas pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan Islam 0 0 20,000 22,000 24,200 66,200

1 Jumlah lembaga keagamaan Islam yang

terbina

4 4 4 4 4 20

Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama Islam 300,000 330,000 363,000 399,300 439,230 1,831,530 Bidang Urais dan

BinsyarK/L

A Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan 200,000 220,000 242,000 266,200 292,820 1,221,020

1 Jumlah Masjid yang menerima bantuan 40 0 50 60 70 220

2 Jumlah Mushalla yang menerima

bantuan

11 0 20 25 30 86

B Jumlah Fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan (lokasi) 100,000 110,000 121,000 133,100 146,410 610,510

1 Jumlah Lembaga yang menerima

bantuan Kitab Suci

- 100 300 400 500 1,300

2 Jumlah Bantuan Kitab Suci 3,570 4,000 5,000 6,000 7,000 25,570

3 Jumlah Bantuan Juz 'amma 9,200 10,000 10,000 10,000 10,000 49,200

4 Jumlah Buku Keagamaan Islam 1,116 1,200 1,250 1,320 1,500 6,386

3.2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam 889,185 978,104 1,075,914 1,183,505 1,301,856 5,428,563 Bidang Penais

Zawa K/L

Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengalaman,

dan Pelayanan Agama Islam

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

TARGET TOTAL ALOKASI

(Juta Rupiah)

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA

K/L-N-

B-NS-

BS

TOTAL

TARGET

ALOKASI ( Juta Rupiah )NO.

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN

PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN

(OUTPUT)/INDIKATOR

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam 889,185 978,104 1,075,914 1,183,505 1,301,856 5,428,563

1 Jumlah dokumen administrasi Urusan

Agama Islam dan Pembinaan Syariah,

Penerangan Agama Islam,

Penyelenggaraan Wakaf, dan

Penyelenggaraan Zakat yang disusun

tepat waktu

1 1 1 1 1 5

2 Jumlah pegawai yang mendapat gaji

tunjangan dan operasional

517 517 517 517 517 2,585

Bidang Penais

ZawaK/L

1Persentase lembaga zakat dan wakaf

yang memenuhi standar minimal

lembaga keagamaan

15 15 20 25 29104

- - - - -

- -120,000 132,000 145,200

Bidang Penais

ZawaK/L

1 Jumlah Operator SIWAK pada KUA yang

difasilitasi dalam pelatihan- - 50 50 50

150

- - - - -

2

Jumlah operator SIWAK pada

Kankemenag yang difasilitasi dalam

pelatihan- - 14 14 14

42

- - - - -

3 Jumlah operator SIWAK pada kanwil

yang difasilitasi dalam pelatihan- - 1 1 1

3

- - - - -

- -Bidang Penais

ZawaK/L

1Persentase pelaksanaan program

promosi dan publikasi penyuluhan

perwakafan melalui berbagai media

- - 1 1 1

3

2 Jumlah program kerjasama

pengembangan pemberdayaan wakaf3 3 3 3 3

15

- - 5,000 5,500 6,050

Bidang Penais

ZawaK/L

1Jumlah bantuan sertifikat tanah wakaf

- 100 100 100 100 400 - 200,000 200,000 200,000 200,000

2Jumlah monitoring bantuan sertifikat

tanah wakaf- 14 14 14 14 56 - 39,900 43,890 48,279 53,107

3Jumlah dokumen regulasi tanah wakaf

- - - - - - - - - - -

4Juimlah midis billboard tanah wakaf

- - - - - - - - - - -

5Jumlah penyelesaian senggata tanah

wakaf1 5 5 5 5 21 - 9,000 9,900 10,890 11,979

Bidang Penais

ZawaK/L

1Jumlah bantuan tanah wakaf yang

produktif- 2 2 2 2 8 - 500,000 500,000 500,000 500,000

Terbinanya Nazir dan Lembaga Wakaf

Meningkatkan Kualitas Penyuluhan dan Kerjasama

Wakaf

Meningkatnya pengamanan tanah wakaf

meningkatkan kualitas bimbingan masyarakat

islam

Meninhgkatkan kualitas SDM operator SIWAK

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

TARGET TOTAL ALOKASI

(Juta Rupiah)

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA

K/L-N-

B-NS-

BS

TOTAL

TARGET

ALOKASI ( Juta Rupiah )NO.

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN

PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN

(OUTPUT)/INDIKATOR

2Porsentase tanah wakaf bersertifikat

- 100 100 100 100 400 - 400,000 400,000 400,000 400,000

3Jumlah dana opersional BWI Nasional

4Jumlah dana opersional BWI provinsi

1 1 1 1 1 5 - 100,000 100,000 100,000 100,000

5Jumlah Terbentuknya BWI Kabupaten /

Kota4 2 3 2 3 14 - 100,000 100,000 100,000 100,000

6Jumlah pemilihan nazhir teladan Provinsi

- 1 1 1 1 4 - - 30,000 33,000 36,300

Bidang Penais

ZawaK/L

1Jumlah operator SIMZAT tingkat provinsi

dan Kabupaten- 100 100 100 100 400 - -

2Jumlah Pengadaan alat pengelola data

SIMZAT- 50 100 100 100 350 - -

- - - - - -Bidang Penais

ZawaK/L

1Jumlah event gerakan sadar zakat

melalui media elektronik- 3 3 3 3 12

- - - - - -Bidang Penais

ZawaK/L

1Jumlah Verifikasi perizinan lembaga

zakat- 50 60 75 80 265

2

Jumlah terlaksananya penilaian dan

pemberian penghargaan terhadap

kontestan terhadap zakat Award

- 50 60 75 80 265

3

Jumlah pemberian penghargaan kepada

lembaga zakat berprestasi tingkat

nasional ( Zakat Award )

- 100% 100% 100% 100% 100%

4 Jumlah penilaian kontestan zakat award - 1 1 1 1 4

5Jumlah pedoman penilaian lembaga

zakat berprestasi- 1 1 1 1 4

6

Jumlah dana operasional BAZNAS pusat,

provinsi dan kabupaten / kota di seluruh

indonesia

- 320 400 440 600 1,760

- - - - - -

1Jumlah pengawasan lembaga zakat

tingkat pusat ( 14 Kab / Kota )- 25 40 60 70 195

2Jumlah sosialisasi standar akuntansi

lembaga zakat- 100 120 150 150 520

3Jumlah tamu konsultasi compliance audit

lembaga zakat- 100 100 100 100 400

4Jumlah penyelesaian kasus pada

lembaga zakat- 3 3 3 3 12

- - - - - -

Meningkatkan Kualitas SDM operator SIMZAT

Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Zakat

Terbinanya Lembaga Zakat

Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan

BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten /

Tersedianya pedoman dalam pelaksanaan

pengawasan dan audit syariah

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

TARGET TOTAL ALOKASI

(Juta Rupiah)

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA

K/L-N-

B-NS-

BS

TOTAL

TARGET

ALOKASI ( Juta Rupiah )NO.

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN

PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN

(OUTPUT)/INDIKATOR

1 Jumlah dokumen regulasi tentang zakat - 1 1 2

2

Jumlah buku - buku tentang pedoman

audit syariah dan yang berkaitan dengan

pengawasan lembaga zakat

- 100 100 100 100 400

- - - - - -Bidang Penais

ZawaK/L

1Jumlah terbentuknya UPZ di setiap Desa

/ Kelurahan- 5000 - - - 5,000

2Jumlah terbentuknya UPZ di setiap

Kecamatan- - - - - -

3

Jumlah terbentuknya UPZ di setiap

Kantor Kementerian / Lembaga, SKPD TK.

Provinsi dan SKPD TK. Kabupaten / Kota

- 5000 - - - 5,000

1Maulid Nabi SAW

1 1 1 1 1 5 34,555 - 40,000 50,000 60,000 Bidang Penais

Zawa

2Isra Mikraj

1 1 1 1 1 5 34,555 - 40,000 50,000 60,000 Bidang Penais

Zawa

3Nuzurul Qur'an

1 1 1 1 1 5 34,555 - 40,000 50,000 60,000 Bidang Penais

Zawa

4 Idul Fitri - - - - - -

5 Idul Adha - - - - - -

6 1 Muharam ( Tahun Hijriyah ) 1 1 1 1 1 5 34,555 18,260 40,000 50,000 60,000 Bidang Penais

Zawa

1Jumlah workshop jurnalis keagamaan

2 Jumlah publikasi dakwah melalui media 2 2 2 2 2 10 41,500 19,600 50,000 60,000 70,000 Bidang Penais

Zawa

3 Jumlah lokakarya penyelenggaraan HBI 2 2 2 2 2 10 167,335 68,380 250,000 320,000 390,000 Bidang Penais

Zawa

4 Jumlah dokumen regulasi tentang

penerangan agama Islam

1 Jumlah bimbingan kualitas de`wan hakim 1 - 1 1 1 4 156,760,000 - 172,436,000 189,679,600 208,647,560

2Jumlah bimbingan qori / qoriah, hafidz /

hafidzah56 - 56 56 56 224 156,760,000 - 172,436,000 189,679,600 208,647,560

3Jumlam pengiriman delegasi MTQ

Nasional 9 - 9 12 14 44

1Jumlah senergitas Bimas Islam, Ormas

islam dan KL yang difasilitasi1 1 1 1 1 5 760,880 104,100

2Persentase kontribusi terhadap

penyelesaian maslah keumatan

Terbantuknya unit pengumpul Zakat

Terselenggaranya HBI tingkat Kenegaraan

Terselenggaranya Publikasi Dakwah

Terselenggarnya MTQ / STQ Nasional dan

Internasional

Terjalinya sinergi Bimas Islam, Ormas Islam dan

KL, dalam penangan keumatan dan

Meningkatnya kualitas penyuluh agama

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

TARGET TOTAL ALOKASI

(Juta Rupiah)

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA

K/L-N-

B-NS-

BS

TOTAL

TARGET

ALOKASI ( Juta Rupiah )NO.

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN

PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN

(OUTPUT)/INDIKATOR

1 Jumlah peyuluh agama islam PNS 74 74 74 74 74 370 - - - - -Bidang Penais

Zawa

2 Jumlah peyuluh agama islam Non PNS 1194 1082 1082 1082 1082 5,522 4,298,400 3,895,200 3,895,200 3,895,200 3,895,200 Bidang Penais

Zawa

3Jumlah pengadaan motor untuk penyuluh

agama islam fungsional - - 4 4 4 12 - - 80,000 80,000 80,000

Bidang Penais

Zawa

4Jumlah bimbingan SDM penyuluh agama

islam7 6 6 6 6 31 - - - - -

Bidang Penais

Zawa

1Jumlah pembinaan lembaga sosial, seni

dan budaya Islam

2Jumlah pembinaan mental remaja muslim

melalui seni budaya islam

3Persentase Inventarisasi aset dan situs

agama islam

4 PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM 222,355,312 178,148,832 248,212,981 264,340,337 290,274,772 1,203,332,234

Bidang

Pendidikan

Madrasah

1Jumlah Siswa RA yang menerima

Bantuan Biaya Operasional (BOP)6,064 5,973 6,092 6,213 6,337 30,679 1,879,840 1,791,900 1,827,600 1,863,900 1,901,100 9,264,340

2 Jumlah Siswa MI Penerima BOS 66,439 54,184 55,278 56,383 57,510 289,794 53,151,200 43,347,200 44,222,400 45,106,400 46,008,000 231,835,200

3 Jumlah Siswa MI Penerima KIP 11,414 8,099 8,260 8,425 8,593 44,791 5,136,300 3,644,550 3,717,000 3,791,250 3,866,850 20,155,950

4 Jumlah Siswa MTs Penerima BOS 45,176 37,898 39,793 41,783 43,872 208,521 45,176,000 37,898,000 39,792,900 41,782,545 43,871,672 208,521,117

5 Jumlah Siswa MTs Penerima KIP 6,021 5,034 5,135 5,237 5,341 26,768 4,515,750 3,775,500 3,851,250 3,927,750 4,005,750 20,076,000

6 Jumlah Siswa MA/MAK Penerima BOS 23,340 18,040 18,400 18,768 19,143 97,691 28,008,000 21,648,000 22,080,000 22,521,600 22,971,600 117,229,200

7 Jumlah Siswa MA/MAK Penerima KIP 3,714 3,277 3,342 3,408 3,476 17,217 3,714,000 3,277,000 3,342,000 3,408,000 3,476,000 17,217,000

8

Jumlah Siswa MI/MTs/MA/MAK yang

menerima kartu dan tersosialisasikan

program Wajar 12 Tahun dengan KIP

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun

pada RA0 0 5 5 5 15 0 0 900,000 900,000 900,000 2,700,000

10 Jumlah Ruang Kelas MI yang dibangun 15 4 20 25 30 94 2,700,000 900,000 4,500,000 5,625,000 6,750,000 20,475,000

11 Jumlah Ruang Kelas MTs yang dibangun 15 6 20 25 30 96 2,700,000 1,458,000 4,860,000 6,075,000 7,290,000 22,383,000

12Jumlah Ruang Kelas MA/MAK yang

dibangun12 4 20 25 30 91 2,400,000 1,064,000 5,320,000 6,650,000 7,980,000 23,414,000

13Jumlah MTs yang dibangun pada daerah

3T0 0 1 1 1 3 0 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000

14 Jumlah MI-MTs Satu Atap yang dibangun 0 3 1 1 1 6 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000

15Jumlah MTs-MA/MAK Satu Atap yang

dibangun0 0 1 1 1 3 0 0 1,200,000 1,200,000 1,200,000 3,600,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan

Subsidi RA/BA dan Madrasah

Meningkatnya Akses Pendidikan Madrasah

Berkembanya lembaga sosial seni dan budaya

Islam

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

TARGET TOTAL ALOKASI

(Juta Rupiah)

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA

K/L-N-

B-NS-

BS

TOTAL

TARGET

ALOKASI ( Juta Rupiah )NO.

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN

PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN

(OUTPUT)/INDIKATOR

16Jumlah MA/MAK Satu Atap yang

dibangun0 0 1 1 1 3 0 0 1,200,000 1,200,000 1,200,000 3,600,000

1Jumlah RA yang mendapat bantuan

sarana dan prasarana pembelajaran1 2 3 4 5 15 50,000 50,000 75,000 100,000 125,000 400,000

2 Jumlah Ruang Kelas RA yang direhab 10 0 10 10 10 40 250,000 0 250,000 250,000 250,000 1,000,000

3Jumlah Ruang Kelas MI rusak sedang

yang direhabilitasi17 0 21 28 32 98 1,105,000 0 1,365,000 1,820,000 2,080,000 6,370,000

4Jumlah Ruang Kelas MI rusak berat yang

direhabilitasi14 5 14 21 35 89 1,470,000 525,000 1,428,000 2,142,000 3,570,000 9,135,000

5 Jumlah Perpustakaan MI yang dibangun 3 0 6 12 18 39 450,000 0 900,000 1,800,000 2,700,000 5,850,000

6 Jumlah MI yang meningkat standar UKS 1 0 2 3 4 10 50,000 0 50,000 50,000 50,000 200,000

7Jumlah MI yang memiliki sarana dan

prasarana termasuk meubelair30 20 20 20 20 110 3,500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 5,500,000

8Jumlah Ruang Kelas MTs rusak sedang

yang direhabilitasi23 0 28 30 38 119 1,495,000 0 1,820,000 1,950,000 2,470,000 7,735,000

9Jumlah Ruang Kelas MTs rusak berat

yang direhabilitasi14 5 28 30 38 115 1,638,000 600,000 3,276,000 3,510,000 4,446,000 13,470,000

10Jumlah Perpustakaan MTs yang

dibangun3 0 8 10 12 33 450,000 0 1,200,000 1,500,000 1,800,000 4,950,000

11 Jumlah MTs yang meningkat standar UKS 1 0 3 4 5 13 50,000 0 150,000 200,000 250,000 650,000

12Jumlah MTs yang memiliki sarana dan

prasarana termasuk meubelair11 20 24 28 32 115 1,250,000 500,000 600,000 700,000 800,000 3,850,000

13 Jumlah Asrama MTs yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14Jumlah MTs yang memiliki Laboratorium

IPA0 1 3 4 5 13 0 289,000 867,000 1,156,000 1,445,000 3,757,000

15Jumlah MTs yang memiliki peralatan

Laboratorium IPA0 1 3 4 5 13 0 100,000 300,000 400,000 500,000 1,300,000

16Jumlah Ruang Kelas MA/MAK rusak

sedang yang direhabilitasi10 0 14 14 14 52 650,000 0 910,000 910,000 910,000 3,380,000

17Jumlah Ruang Kelas MA/MAK rusak

berat yang direhabilitasi6 3 12 15 18 54 702,000 360,000 1,440,000 1,800,000 2,160,000 6,462,000

18Jumlah Perpustakaan MA/MAK yang

dibangun3 0 3 3 3 12 450,000 0 450,000 450,000 450,000 1,800,000

19Jumlah MA/MAK yang meningkat

standar UKS0 0 3 3 3 9 0 0 150,000 150,000 150,000 450,000

20Jumlah MA/MAK yang memiliki sarana

dan prasarana termasuk meubelair10 20 20 20 20 90 1,900,000 500,000 500,000 500,000 500,000 3,900,000

21Jumlah MA/MAK berasrama yang

dibangun/dikembangkan1 0 1 1 1 4 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000

Meningkatnya Kualias Sarana Prasarana

Pendidikan Madrasah

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

TARGET TOTAL ALOKASI

(Juta Rupiah)

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA

K/L-N-

B-NS-

BS

TOTAL

TARGET

ALOKASI ( Juta Rupiah )NO.

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN

PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN

(OUTPUT)/INDIKATOR

22Jumlah MA/MAK penerima bantuan

pembangunan Laboratorium IPA0 1 2 2 2 7 0 289,000 578,000 578,000 578,000 2,023,000

23Jumlah MA/MAK yang mendapat

peralatan Laboratorium IPA0 1 2 2 2 7 0 100,000 200,000 200,000 200,000 700,000

24Jumlah MA/MAK penerima bantuan

pembangunan Laboratorium Bahasa0 0 2 2 2 6 0 0 300,000 300,000 300,000 900,000

25Jumlah MA/MAK penerima bantuan

pembangunan Laboratorium Komputer0 2 2 2 2 8 0 578,000 578,000 578,000 578,000 2,312,000

26Jumlah peralatan laboratorium bahasa

MA/MAK4 0 2 2 2 10 600,000 0 200,000 200,000 200,000 1,200,000

27Jumlah peralatan laboratorium

komputer MA/MAK3 2 2 2 2 11 450,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,250,000

28 Jumlah asrama MA/MAK yang dibangun 1 0 1 1 1 4 1,500,000 0 1,500,000 0 0 3,000,000

29 Jumlah MA Unggulan (Insan Cendekia) 1 1 1 1 1 5 5,250,000 2,000,000 16,896,400 12,450,000 10,580,000 47,176,400

30Jumlah MTs yang disiapkan menjadi

Madrasah Unggulan0 0 1 1 1 3 0 0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 4,500,000

31Jumlah MA yang disiapkan menjadi

Madrasah Unggulan0 0 1 1 1 3 0 0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 4,500,000

1Jumlah siswa RA yang mengikuti

lomba/kompetisi0 0 15 15 15 45 0 0 112,500 112,500 112,500 337,500

2Jumlah Siswa MI mendapat Beasiswa

Bakat dan Berprestasi0 10 20 20 20 70 0 10,000 20,000 20,000 20,000 70,000

3

Jumlah siswa MI mengikuti

lomba/festival/kompetisi/olimpiade

nasional dan/ atau internasional

6 12 12 12 12 54 45,000 90,000 90,000 90,000 90,000 405,000

4Jumlah Siswa MTs mendapat Beasiswa

Bakat dan Berprestasi10 10 20 20 20 80 18,000 18,000 36,000 36,000 36,000 144,000

5

Jumlah siswa MTs mengikuti

lomba/festival/kompetisi/olimpiade

nasional dan/ atau internasional

9 18 18 18 18 81 67,500 135,000 135,000 135,000 135,000 607,500

6Jumlah Siswa MA/MAK mendapat

Beasiswa Bakat dan Berprestasi10 5 20 20 20 75 24,000 12,000 48,000 48,000 48,000 180,000

7

Jumlah siswa MA/MAK mengikuti

lomba/festival/kompetisi/olimpiade

nasional dan/ atau internasional

16 18 20 22 24 100 120,000 135,000 150,000 165,000 180,000 750,000

8Jumlah Siswa MA/MAK berprestasi yang

melanjutkan pendidikan ke luar negeri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9Jumlah siswa MI, MTs, MA yang

mengikuti UAMBN PAI dan Bahasa Arab25,144 26,401 26,464 26,467 26,467 130,944 1,257,200 1,204,240 1,323,203 1,323,360 1,323,368 6,431,371

10Jumlah siswa MI, MTs, MA yang

mengikuti UN25,144 26,401 26,464 26,467 26,467 130,944 1,257,200 1,320,060 1,323,203 1,323,360 1,323,368 6,547,191

Meningkatnya Mutu Siswa Madrasah

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

TARGET TOTAL ALOKASI

(Juta Rupiah)

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA

K/L-N-

B-NS-

BS

TOTAL

TARGET

ALOKASI ( Juta Rupiah )NO.

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN

PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN

(OUTPUT)/INDIKATOR

11Jumlah siswa MA yang mengikuti

Program pemagangan di DU/DI40 0 50 50 50 190 100,000 0 125,000 125,000 125,000 475,000

1Jumlah Guru/Kepala RA yang

ditingkatkan kompetensinya0 60 72 86 97 316 0 90,000 108,000 129,600 145,920 473,520

2Jumlah PTK MI yang ditingkatkan

kompetensinya0 0 80 90 100 270 0 0 120,000 135,000 150,000 405,000

3Jumlah PTK MTs yang ditingkatkan

kompetensinya0 0 100 200 400 700 0 0 150,000 300,000 600,000 1,050,000

4Jumlah PTK MA yang ditingkatkan

kompetensinya0 0 50 150 300 500 0 0 75,000 225,000 450,000 750,000

5Jumlah Guru Madrasah yang

ditingkatkan kualiffikasi S10 0 121 0 0 121 0 0 181,500 0 0 181,500

6Jumlah PTK Non PNS yang menerima

Tunjangan Fungsional5,113 3,760 5,294 6,422 8,010 28,599 15,339,000 11,280,000 15,881,700 19,265,700 24,030,210 85,796,610

7Jumlah PTK Non PNS yang menerima

Tunjangan Profesi1,110 929 1,262 1,541 1,919 6,761 19,980,000 16,722,000 22,716,000 27,732,600 34,547,400 121,698,000

8Jumlah PTK Non PNS yang menerima

Tunjangan Khusus342 350 401 454 514 2,061 5,540,400 5,670,000 6,501,060 7,351,560 8,326,719 33,389,739

9Jumlah Guru Madrasah yang mengikuti

Pendidikan Profesi Guru0 0 600 1,000 1,500 3,100 0 0 900,000 1,500,000 2,250,000 4,650,000

10Jumlah guru madrasah mapel umum

yang disertifikasi94 50 100 125 150 519 244,400 175,000 350,000 437,500 525,000 1,731,900

11 Jumlah Guru yang dinilai kinerjanya 112 600 700 1,000 1,500 3,912 56,000 300,000 350,000 500,000 750,000 1,956,000

12

Jumlah PTK (Guru, Calon Kepala

Madrasah, dan Calon Penawas) yang

ditingkatkan kualifikasi pendidikan S2

0 0 60 120 200 380 0 0 600,000 1,200,000 2,000,000 3,800,000

13

Jumlah PTK madrasah penyelenggara

pendidikan inklusi yang ditingkatkan

kompetensinya

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14Jumlah PTK madrasah penerima

penghargaan dan perlindungan3 0 50 100 150 303 9,000 0 15,000 30,000 45,000 99,000

15Jumlah guru MA yang mendapatkan

penguatan pembinaan kewirausahaan0 0 15 15 15 45 0 0 4,500 4,500 4,500 13,500

16Jumlah Guru yang disiapkan menjadi

Kepala Sekolah30 0 30 30 30 120 90,000 0 9,000 9,000 9,000 117,000

1Jumlah RA yang dipersiapkan untuk

ditingkatkan mutu akreditasinya0 0 46 46 46 138 0 0 1,012,000 1,012,000 1,012,000 3,036,000

2Jumlah RA yang dipersiapkan menjadi RA

Unggulan0 0 4 5 5 14 0 0 400,000 500,000 500,000 1,400,000

3Jumlah RA yang ditingkatkan mutu

manajemennya0 0 46 46 46 138 0 0 124,000 124,000 124,000 372,000

4Jumlah MI yang meningkatkan kualitas

kegiatan ekstra kulikuler0 0 136 136 137 409 0 0 367,200 367,200 369,900 1,104,300

Meningkatnya jaminan kualitas (quality

assurance) kelembagaan madrasah

Meningkatkan mutu guru dan tenaga

kependidikan madrasah

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

TARGET TOTAL ALOKASI

(Juta Rupiah)

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA

K/L-N-

B-NS-

BS

TOTAL

TARGET

ALOKASI ( Juta Rupiah )NO.

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN

PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN

(OUTPUT)/INDIKATOR

5Jumlah MI yang dipersiapkan untuk

ditingkatkan mutu akreditasinya45 91 91 91 91 409 2,002,000 2,002,000 2,002,000 2,002,000 2,002,000 10,010,000

6Jumlah MI yang dipersiapkan menjadi

Madrasah Unggulan0 4 4 4 4 16 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 2,000,000

7Jumlah MI menerapkan Manajemen

Berbasis Madrasah (MBM)0 102 102 102 103 409 0 275,400 275,400 275,400 275,400 1,101,600

8 Jumlah KKM MI diberdayakan 0 23 23 23 23 92 0 345,000 345,000 345,000 345,000 1,380,000

9 Jumlah KKG MI diberdayakan 0 0 70 70 70 210 0 0 189,000 189,000 189,000 567,000

10Jumlah MI melaksanakan penguatan

riset1 1 1 1 1 5 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000

11Jumlah MTs yang meningkat kegiatan

Ekstrakulikulernya0 0 99 100 100 299 0 0 267,300 270,000 270,000 807,300

12Jumlah MTs yang dipersiapkan untuk

ditingkatkan Mutu Akreditasinya49 62 62 63 63 299 0 1,364,000 1,364,000 1,386,000 1,386,000 5,500,000

13Jumlah MTs yang menerapkan

Manajemen Berbasis Madrasah (MBM)0 74 75 75 75 299 0 199,800 202,500 202,500 202,500 807,300

14 Jumlah KKM MTs yang diberdayakan 0 25 25 25 25 100 0 375,000 375,000 375,000 375,000 1,500,000

15 Jumlah MGMP MTs yang diberdayakan 0 70 70 70 70 280 0 189,000 189,000 189,000 189,000 756,000

16 Jumlah MTs melaksanakan program riset 1 1 1 1 1 5 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000

17Jumlah MA/MAK yang meningkat

kegiatan Ekstrakulikulernya0 0 44 44 45 133 0 0 118,800 118,800 121,500 359,100

18Jumlah MA/MAK yang dipersiapkan

untuk ditingkatkan Mutu Akreditasinya3 32 32 33 33 133 0 704,000 704,000 726,000 726,000 2,860,000

19Jumlah MA/MAK yang menerapkan

Manajemen Berbasis Madrasah (MBM)0 33 33 33 34 133 0 89,100 89,100 89,100 91,800 359,100

20Jumlah KKM MA/MAK yang

diberdayakan0 15 15 15 15 60 0 225,000 225,000 225,000 225,000 900,000

21Jumlah MGMP MA/MAK yang

diberdayakan0 70 70 70 70 280 0 189,000 189,000 189,000 189,000 756,000

22Jumlah MA yang menyelenggarakan

Program Ketrampilan0 1 1 1 1 4 0 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000

23Jumlah MA yang menyelenggarakan

Program Keagamaan0 1 1 1 1 4 0 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000

24 Jumlah MA melaksanakan program riset 0 1 1 1 1 4 0 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000

25Jumlah madrasah yang meyelenggarakan

pendidikan inklusi0 1 1 1 1 4 0 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000

26Jumlah Madrasah daerah

tertinggal/perbatasan/pedalaman yang

meningkat kualitasnya

0 10 10 10 10 40 0 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 16,000,000

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

TARGET TOTAL ALOKASI

(Juta Rupiah)

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA

K/L-N-

B-NS-

BS

TOTAL

TARGET

ALOKASI ( Juta Rupiah )NO.

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN

PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN

(OUTPUT)/INDIKATOR

27Jumlah RA/Madrasah yang mendapat

Apresiasi/Penghargaan0 9 9 9 9 36 0 450,000 450,000 450,000 450,000 1,800,000

28Jumlah lembaga/organisasi mitra

pengembangan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29Jumlah Pusat Pengembangan Madrasah

(PPM) yang diberdayakan di Provinsi1 1 1 1 1 5 0 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000

30Jumlah Publikasi Kreatif tentang

Pendidikan Madrasah0 1 1 1 1 4 0 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000

31

Jumlah peraturan yang dihasilkan untuk

menjamin layanan pendidikan Madrasah

yang bermutu

0 1 1 1 1 4 0 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000

32

Jumlah dokumen kerjasama yang

dihasilkan untuk menjamin layanan

pendidikan Madrasah yang bermutu

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33Jumlah RA/Madrasah yang melakukan

perberdayaan kesetaraan gender0 56 56 56 56 224 0 151,200 151,200 151,200 151,200 604,800

1Jumlah Dokumen Pengembangan

Kurikulum RA yang dipersiapkan0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0

2Jumlah MI yang melaksanakan kurikulum

yang berlaku23 59 177 394 0 653 0 0 0 0 0 0

3Jumlah MTs yang melaksanakan

kurikulum yang berlaku25 41 124 276 0 466 0 0 0 0 0 0

4Jumlah MA/MAK yang melaksanakan

kurikulum yang berlaku15 19 56 124 0 214 0 0 0 0 0 0

5Jumlah Buku PAI dan Bahasa Arab sesuai

Kurikulum yang berlaku yang digandakan170,200 180,400 187,220 198,440 205,942 942,202 1,361,600 1,804,000 2,059,420 2,182,840 2,265,362 9,673,222

6Jumlah PTK yang dilatih kurikulum yang

berlaku200 116 156 179 210 862 300,000 174,000 234,000 268,800 315,600 1,292,400

7Jumlah Madrasah yang melaksanakan

Pendampingan Kurikulum yang berlaku63 63 63 63 63 315 94,500 94,500 94,500 94,500 94,500 472,500

1

a Jumlah kasi-kasi Pendidikan Agama dan

Keagamaan Islam mengikuti Rakor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 82 90 110 135 170 587 Bid. PAKIS

b Jumlah Program Pendidikan Keagamaan

Islam yang singkron & terevaluasi 88% 90% 92% 94% 95% 91.80% 172 195 220 250 300 1,137 Bid. PAKIS

Meningkatnya Mutu Kurikulum

Pembelajaran Madrasah

Bidang PAKIS

Meningkatknya kualitas tata kelola

pembangunan bidang pendidikan agama dan

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

TARGET TOTAL ALOKASI

(Juta Rupiah)

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA

K/L-N-

B-NS-

BS

TOTAL

TARGET

ALOKASI ( Juta Rupiah )NO.

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN

PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN

(OUTPUT)/INDIKATOR

c Jumlah personil Bidang PAKIS yang

berkoordinasi dan berkonsultasi 3 orang 4 orang 5 orang 6 orang 7 orang 25 orang 77 90 120 160 210 657 Bid. PAKIS

d Data sertifikasi guru valid 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25 30 35 42 50 182 Bid. PAKIS

e Jumlah lembaga Ujian Wajar Dikdas

Paket A,B,C yang dimonitoring 30 lks 30 lks 30 lks 30 lks 30 lks 150 lks 37 39 42 47 55 220 Bid. PAKIS

f Jumlah lembaga Pontren penerima BOS

yang dimonitor20 lbg 22 lbg 23 lbg 24 lbg 25 lbg 114 lbg 50 56 60 65 70 301 Bid. PAKIS

g Jumlah orang yang terlibat dalam Tim

BOS Pontren6 orang 6 orang 27 27 Bid. PAKIS

h Jumlah orang yang terlibat dalam Tim

Penyusun RKA-KL8 orang 8 orang 33 33 Bid. PAKIS

i Orang yang terlibat dalam Perencanaan

dan Penyusunan Anggaran Bidang PAKIS 6 orang 6 orang 6 orang 6 orang 6 orang 30 orang 105 115 125 140 160 645 Bid. PAKIS

j Jumlah Seksi Pendis/PAIS/PD

Pontren/PAKIS Kab/Kota yang data EMIS-

nya sinkron

10

satker11 satker 12 satker 15 satker 20 satker 68 satker 100 110 120 150 200 680 Bid. PAKIS

k Jumlah lembaga pendidikan keagamaan

yang data EMIS-nya mutakhir 30 lbg 35 lbg 40 lbg 50 lbg 70 lbg225

lembaga90 135 150 170 200 745 Bid. PAKIS

l Jumlah penambahan alat pengolah data

Bidang PAKIS1 paket 1 paket 2 paket 2 paket 2 paket 8 paket 85 85 170 170 170 680 Bid. PAKIS

m Jumlah operator EMIS yang mengikuti

Sosialisasi dan Evaluasi Pemutakhiran

Data

50

orang60 orang

100

orang

120

orang

140

orang470 orang 80 100 135 150 180 645 Bid. PAKIS

n Jumlah personil Bidang PAKIS yang

mendapat gaji dan tunjangan14

orang14 orang 14 orang 14 orang 14 orang 70 orang 1,254 1,378 1,564 1,877 2,000 8,073 Bid. PAKIS

o Kondisi Belanja Keperluan Perkantorancukup cukup cukup cukup cukup cukup 521 632 650 670 700 3,173 Bid. PAKIS

p Kondisi Peralatan dan Mesin Terpe-

lihara

Terpe-

lihara

Terpe-

lihara

Terpe-

lihara

Terpe-

lihara

Terpe-

lihara40 51 60 75 90 316 Bid. PAKIS

2

a Jumlah lembaga yangmendapat bantuan

Ujian Sekolah Paket A, B, C, PPs Ula, PPs

Wustha, PPs Ulya, lulus Ujian Madin10 lbg 10 lbg 11 lbg 12 lbg 13 lbg

56

lembaga100 100 110 120 130 560 Bid. PAKIS

b Jumlah lembaga penerima BOP

Penyelenggaraan Kesetaraan Paket

A/B/C

10 lbg 10 lbg 10 lbg 10 lbg 10 lbg 50 lbg 250 250 250 250 250 1,250 Bid. PAKIS

c Jumlah santri PPS Ula/Paket A/Hanya

Mengaji/Muadalah penerima Bantuan

KIP

723

Santri

723

Santri

723

Santri

723

Santri

2.892

Santri325 325 325 325 325 1,625 Bid. PAKIS

d jumlah santri PPS Wustha/Pakat B/Hanya

Mengaji/Muadalah penerima Bantuan

KIP

1.415

Santri

1.415

Santri

1.415

Santri

1.415

Santri

5.660

Santri1,061 1,061 1,061 1,061 4,244 Bid. PAKIS

e Jumlah santri PPS Ulya/Paket C/Hanya

Mengaji/Muadalah penerima Bantuan

KIP

820

Santri

820

Santri

820

Santri

820

Santri

3280

Santri820 820 820 820 3,280 Bid. PAKIS

Meningkatnya akses pendidikan yang setara

bagi masyarakat tidak mampu

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

TARGET TOTAL ALOKASI

(Juta Rupiah)

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA

K/L-N-

B-NS-

BS

TOTAL

TARGET

ALOKASI ( Juta Rupiah )NO.

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN

PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN

(OUTPUT)/INDIKATOR

f Jumlah Santri PPS Ula Penerima BOS 432

Siswa

432

Siswa

432

Siswa

432

Siswa

432

Siswa

1.710

Siswa345 345 345 345 345 1,725 Bid. PAKIS

gJumlah Santri PPS Wustha Penerima BOS

440

Siswa

440

Siswa

440

Siswa

440

Siswa

440

Siswa

2.200

Siswa1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 5,510 Bid. PAKIS

h Jumlah Santri PPS Ulya Penerima BOS 224

Siswa

224

Siswa

224

Siswa

224

Siswa

224

Siswa

1.120

Siswa269 269 269 269 269 1,345 Bid. PAKIS

3

a Jumlah siswa yang mengikuti

Perkemahan ROHIS

20

orang25 orang 30 orang 35 orang 40 orang 150 orang 100 125 155 190 240 810 Bid. PAKIS

b Jumlah Siswa SMA/SMK yang

berwawasan Islam Rahmatan Lil’alamin

dan berspektif Multikultural

154

orang

160

orang

170

orang

180

orang

200

orang860 orang 133 150 180 220 270 953 Bid. PAKIS

c Jumlah pengawas PAI lulus seleksi2 orang 3 orang 4 orang 5 orang 6 orang 20 orang 20 22 25 29 36 132 Bid. PAKIS

d Jumlah lokasi (guru dan pengawas) PAI

penerima bantuan20

lokasi25 lokasi 30 lokasi 35 lokasi 40 lokasi 151 lokasi 300 375 450 525 600 2,250 Bid. PAKIS

e Jumlah Guru Non PNS PAI pada Sekolah

Umum peneriman tunjangan profesi 50 guru 60 guru 70 guru 80 guru 90 guru 350 guru 900 1,080 1,260 1,440 1,620 6,300 Bid. PAKIS

f Jumlah guru PAI Tk Dasar yang mengikuti

Pengembangan Pembelajaran dan

Penilaian Kurikulum

100

orang

168

orang

200

orang

225

orang

250

orang168 orang 220 336 410 450 500 1,916 Bid. PAKIS

g Jumlah guru PAI Tk Menengah yang

mengikuti Pengembangan Pembelajaran

dan Penilaian Kurikulum

100

orang

168

orang

200

orang

225

orang

250

orang168 orang 220 336 410 450 500 1,916 Bid. PAKIS

h Jumlah Guru PAI Tingkat Dasar yang

kompeten

27

orang30 orang 33 orang 35 orang 40 orang 165 orang 50 55 70 85 100 360 Bid. PAKIS

i Jumlah Pengawas PAI pada Sekolah yang

kompeten

27

orang30 orang 33 orang 35 orang 40 orang 165 orang 50 55 70 85 100 360 Bid. PAKIS

4

a Jumlah santri yang mengikuti Pospenas 240

orang

260

orang500 orang 200 220 420 Bid. PAKIS

b Jumlah Madin/Pontren yang menerima

bantuan sarana dan prasarana 2 lbg 2 lbg 3 lbg 4 lbg 5 lbg 16 lbg 100 100 150 200 250 800 Bid. PAKIS

c Jumlah lembaga yang mendapat Bantuan

Operasional Penyelenggaraan Madin dan

TPQ

35 lbg 40 lbg 45 lbg 50 lbg 55 lbg 125 lbg 420 480 540 600 660 2,700 Bid. PAKIS

d Jumlah Madin yang menerima bahan ajar

Madin1 lbg 1 lbg 2 lbg 3 lbg 4 lbg 11 lbg 55 55 110 165 220 605 Bid. PAKIS

e Jumlah lembaga yang mendapat BOP

FKDT1 lbg 1 lbg 1 lbg 1 lbg 1 lbg 5 lbg 25 25 25 25 25 125 Bid. PAKIS

f Jumlah santri terjaring verifikasi PBSB80 santri 90 santri

100

santri

110

santri

120

santri500 santri 25 25 27 30 35 142 Bid. PAKIS

g Jumlah santri lulus PBSB 5 santri 6 santri 7 santri 8 santri 9 santri 35 santri 30 35 40 45 50 200 Bid. PAKIS

h Jumlah lembaga FKDT yang mendapat

bantuan Laptop1 lbg 1 lbg 10 10 Bid. PAKIS

Meningkatnya akses masyarakat terhadap

pendidikan keagamaan yang berkualitas

Meningkatnya akses masyarakat terhadap

penyelenggaraan pendidikan agama pada

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

TARGET TOTAL ALOKASI

(Juta Rupiah)

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA

K/L-N-

B-NS-

BS

TOTAL

TARGET

ALOKASI ( Juta Rupiah )NO.

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN

PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN

(OUTPUT)/INDIKATOR

i Jumlah Guru Madin/TPQ/Pondok

Pesantren penerima Insentif

125

orang

150

orang

175

orang

200

orang

225

orang875 orang 450 540 630 720 810 3,150 Bid. PAKIS

j Jumlah lembaga pendidikan keagamaan

Islam penerima meubeler 103 lbg 120 lbg223

lembaga155 180 335 Bid. PAKIS

k Jumlah santri yang mengikuti Porsadin50 orang 50 orang

500 500Bid. PAKIS

l Jumlah santri mengikuti Perkemahan

Santri Nusantara60 orang 60 orang

650 650Bid. PAKIS

m. Jumlah santri mengikuti Seleksi MQK

Tingkat Provinsi

150

orang150 orang

200 200Bid. PAKIS

n Jumlah santri mengikuti MQK Tingkat

Nasional50 orang 50 orang

600 600Bid. PAKIS

5 PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN 8,245,289 11,116,732 15,615,997 17,185,977 18,397,144 70,561,139

5.1 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen

Meningkatnya Bimbingan Masyarakat Kristen

A

1Jumlah Penyuluh Agama Kristen Non

PNS Penerima Honorarium 200 200 250 300 350 1,300 720,000 720,000 900,000 1,080,000 1,260,000 4,680,000

2Jumlah kendaraan oprasional roda 2

untuk penyuluh PNS - - 2 2 2 6 - - 25,000 25,000 25,000 75,000

3

Jumlah Pembina remaja, pembina

remaja,dan pembina pemuda Kristen

serta pembina lansia yang terbina80 100 150 200 250 780 192,000 - 540,000 720,000 900,000 2,352,000

4

Jumlah tenaga teknis keagamaan Kristen

yang terbina ( pendeta, guru sekolah

minggu, koster, evangelis, diakones,

guru injili/jemaat )505 600 600 600 600 2,905 622,500 739,604 739,604 739,604 739,604 2,218,812

B

1

Jumlah lembaga sosial keagamaan,

lembaga gereja, yayasan dan asosiasi

keagamaan Kristen yang menerima

bantuan - - 10 15 20 45 - - 250,000 375,000 500,000 1,125,000

2

Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi

melalui melalui pemberian bantuan 31 43 44 45 50 213 357,500 1,075,000 1,100,000 1,125,000 1,250,000

3

Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana

pelayanan keagamaan kristen

- jumlah alat musik 6 6 10 15 20 57 60,000 60,000 12,000 180,000 240,000 552,000

- Jumlah Alkitab - - 1,000 1,500 2,000 4,500 - - 75,000 112,500 150,000 337,500

- jumlah buku nyanyian rohani - - 1,000 1,500 2,000 4,500 - - 50,000 75,000 100,000 225,000

- jumlah buku perpustakaan gereja - - 1,000 1,500 2,000 4,500 - - 75,000 112,500 150,000 337,500

-jumlah alat baptis dan perjamuan kudus

- - 100 150 200 450 - - 200,000 300,000 400,000 900,000

Jumlah Penyuluh agama Kristen yang

difasilitasi dalam pembinaan dan

Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan yang

difasilitasi dalam penguatan dan

Bimas Kristen

Kanwil /

Ka.Kamenag

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

TARGET TOTAL ALOKASI

(Juta Rupiah)

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA

K/L-N-

B-NS-

BS

TOTAL

TARGET

ALOKASI ( Juta Rupiah )NO.

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN

PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN

(OUTPUT)/INDIKATOR

C

1

Jumlah fasilati pembinaan dan

pengembangan lembaga budaya

keagamaan Kristen 1 2 15 15 15 48 500,000 450,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 5,450,000

D

1Jumlah pegawai yang mengikuti

pembinaan kerohanian kristen - - 50 50 55 155 - - 132,560 132,560 145,816 410,936

5.2 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen

A

1Jumlah guru PAK Non PNS yang

menerima tunjangan Profesi 58 92 93 94 95 432 1,044,000 1,656,000 1,674,000 1,692,000 1,710,000 7,776,000

2Jumlah guru PAK Non PNS yang

menerima tunjangan Fungsional 200 200 250 300 300 1,250 720,000 720,000 900,000 1,080,000 1,080,000 4,500,000

3Jumlah guru PAK penerima tunjangan

khusus 765 885 1,020 170 34,904 42,480 48,960

4Jumlah guru pak yang di tingkatkan

kinerjanya 586 821 825 850 860 3,942 3,942 739,447 1,484,000 1,491,230 1,543,600 1,561,760

Jumlah guru pak yang di tingkatkan

kopetensinya 340 508 510 520 530 2,408 2,408 621,598 900,000 903,543 921,440 939,160

5Jumlah guru PAK yang bersertifikat

885 1,020 1,170 1,320 1,470 5,865 - - - - - -

6

Jumlah guru PAK yang mengikuti

program PLPG//PPG dan pembinaan135 150 150 150 66 651 - - - - - -

B

1Jumlah KKG/MGMP yang dibina dan

dikembangkan 22 22 42 45 45 176 324,700 324,700 274,700 324,700 374,700 1,623,500

2Jumlah SMTK yang menerima bantuan

6 6 12 12 12 48 184,500 184,500 369,000 369,000 400,000 1,507,000

3

Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana

lembaga pendidikan kristen

jumlah buku PAK 6496 6496 6500 6700 7000 33192 197200 197200 234000 241200 252000 1121600

Jumlah Alkitab 1540 1540 1600 1650 1700 8030 115500 11500 120000 123750 127500 498250

Jumlah buku Perpustakaan 1684 1684 1700 1750 1800 8618

4Jumlah Lembaga Pendidikan Kristen Yang

Menerima Banutan 1 1 1 1 1 5 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 1,500,000

5.3 Penyelanggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen

A

1

Jumlah dokumen administrasi dan

manajemen pendidikan kristen 1 1 1 1 1 5 27,212 29,933 32,926 36,219 39,841 166,131

5.4

Bimas Kristen

Kanwil /

Ka.Kamenag

Peningkatnya Pelayanan Pendidikan agama

dan Keagamaan Kristen

Dokumen Manajemen dan Tugas Teknis lainnya Bimas Kristen Bimas Kristen

Kanwil /

Ka.Kamenag

Jumlah fasilitasi pembinaan dan

pengembangan budaya keagamaan kristen

Meningkatnya pembinaan kerukunan internal

umat beragama

Bimas Kristen

Kanwil /

Ka.KamenagMeningkatnya Kualitas Guru dan Pengawas

Pendidikan Agama Kristen (PAK) Pada Sekolah

Umum

Jumlah fasilitasi Pembinaan Guru PAK yang

ditingkatkan kualifikasinya

Meningkatnya kualitaas pendidikan agama

dan keagamaan Kiristen

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

TARGET TOTAL ALOKASI

(Juta Rupiah)

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA

K/L-N-

B-NS-

BS

TOTAL

TARGET

ALOKASI ( Juta Rupiah )NO.

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN

PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN

(OUTPUT)/INDIKATOR

Jumlah dokumen , administrasi

,perencanaan, keuangan , umum, yang

disusun tepat waktu 1 1 1 1 1 5 3,038,923 3,344,770 3,679,247 4,047,171 4,087,643 18,197,754

6 PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK 4,768,948 5,245,843 5,770,427 6,347,470 6,982,217 29,114,904 Bimas Katolik

1 Persentase lembaga sosial keagamaan

katolik yang difasilitasi dalam memenuhi

standar minimal lembaga keagamaan

0 0 2% 2% 3% 5%

2 Jumlah penyuluh keagamaan Katolik

yang difasilitasi dalam pembinaan dan

pengembangan

70 70 100 120 300 660

3 Jumlah lembaga sosial keagamaan yang

difasilitasi dalam penguatan dan

pemberdayaan

0 0 2 2 3 5

1 Jumlah Guru PA Katolik Berkualifikasi

S1/D4

0 0 100 0 0 100

6.1 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 899,070 988,977 1,087,875 1,196,662 1,316,328 5,488,912 Bimas Katolik

599,070 658,977 724,875 797,362 877,098 3,657,382

A 151,200 166,320 182,952 201,247 221,372 923,091

1 Jumlah Penyuluh Agama Katolik PNS dan

Non PNS yang mengikuti pendidikan dan

latihan ( pengembangan kemampuan

substansi dan teknis)

1 20 30 60 90 201

2 Jumlah Laporan pelaksanaan tugas dan

fungsi Penyuluh Agama Katolik PNS

0 1 1 1 1 4

3 Jumlah Penyuluh Agama Katolik Non PNS

yang menerima honorarium

42 45 55 70 88 300

4 Jumlah naskah bimbingan keagamaan

Katolik

0 1 1 1 1 4

5 Jumlah Juklak /Juknis Pelaksanaan

Penyuluh Agama Katolik

1 1 1 1 1 5

6 Jumlah kendaraan operasional R2 bagi

Penyuluh Agama Katolik PNS

0 0 2 2 3 7

B Jumlah fasilitasi pembinaan ,

pemberdayaan dan kerukunan intern

umat beragama Katolik

447,870 492,657 541,923 596,115 655,726 2,734,291 Bimas Katolik

Bimas Kristen

Kanwil /

Ka.KamenagMeningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan

Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen

Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengalaman,

dan Pelayanan Agama Katolik

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan

Agama dan Pendidikan Agama Katolik

Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengalaman,

dan Pelayanan Agama KatolikJumlah penyuluh keagamaan Katolik yang di fasilitasi

dalam pembinaan dan pengembangan

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

TARGET TOTAL ALOKASI

(Juta Rupiah)

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA

K/L-N-

B-NS-

BS

TOTAL

TARGET

ALOKASI ( Juta Rupiah )NO.

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN

PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN

(OUTPUT)/INDIKATOR

1 Jumlah Rohaniwan Katolik yang

mengikuti dialog kerukunan umat

beragama

2 20 28 30 40 120

2 Jumlah Tokoh Agama dan Masyarakat

Katolik yang mengikuti dialog kerukunan

umat beragama

20 20 20 20 20 100

3 Jumlah Naskah hasil pertemuan dialog

kerukunan

1 1 1 1 1 5

4 Jumlah Keluarga Katolik yang mengikuti

pembinaan keluarga bahagia

30 30 30 30 30 150

5 Jumlah Naskah Bimbingan Keluarga

Bahagia

1 1 1 1 1 5

6 Jumlah Kelompok Kategorial yang

terbina

7 7 7 7 7 35

7 Jumlah pegawai yang mengikuti

pembinaan kerohanian Katolik

40 40 40 40 40 200

C Jumlah naskah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 0 0 20,000 22,000 24,200 66,200

1 Jumlah Juklak /Juknis Pemberian

Bantuan kepada Institusi/Lembaga

Keagamaan Katolik

1 1 1 1 1 5

2 Jumlah Pedoman Pembinaan Keluarga

Katolik

1 1 1 1 1 5

3 Jumlah Naskah Bimbingan kepada

Kelompok Keagamaan Katolik

1 1 1 1 1 5

D Jumlah fasilitas pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan Katolik 0 0 20,000 22,000 24,200 66,200

1 Jumlah lembaga keagamaan katolik

yang terbina

4 4 4 4 4 20

Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama Katolik 300,000 330,000 363,000 399,300 439,230 1,831,530 Bimas Katolik

A Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan 200,000 220,000 242,000 266,200 292,820 1,221,020

1 Jumlah Rumah Ibadah yang menerima

bantuan

6 6 12 20 27 71

2 Jumlah Keuskupan Agung dan Sufragan

yang menerima bantuan

0 4 4 4 4 16

3 Jumlah Paroki/ Stasi / Lingkungan yang

menerima bantuan

0 0 10 30 50 90

4 Jumlah Lembaga Keagamaan Katolik

yang menerima bantuan ( sarana

keagamaan)

0 3 10 20 20 53

5 Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan

Katolik yang menerima bantuan (

seminari/kongregasi/tarekat/ordo/unio/l

embaga sekular)

0 2 10 20 20 52

6 Jumlah Kelompok Kategorial Katolik yang

menerima bantuan (BIARLU,ME/LM)

0 0 5 5 5 15

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

TARGET TOTAL ALOKASI

(Juta Rupiah)

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA

K/L-N-

B-NS-

BS

TOTAL

TARGET

ALOKASI ( Juta Rupiah )NO.

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN

PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN

(OUTPUT)/INDIKATOR

7 Jumlah Ormas Katolik yang menerima

bantuan Pembinaan Kerohanian Katolik

0 0 5 5 5 15

B Jumlah Fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan (lokasi) 100,000 110,000 121,000 133,100 146,410 610,510 Bimas Katolik

1 Jumlah Keluarga Katolik yang menerima

bantuan Kitab Suci

100 200 300 400 500 1500

2 Jumlah Buku Peribadatan Katolik 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 20,000

3 Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Misa 0 0 40 40 40 120

4 Jumlah Buku Peningkatan Pemahaman

Kehidupan Beragama Katolik

0 0 2,000 2,000 2,000 6,000

6.2 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agaman Katolik 2,980,693 3,278,762 3,606,639 3,967,302 4,364,033 18,197,429 Bimas Katolik

Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama Katolik yang berkualitas 2,282,693 2,510,962 2,762,059 3,038,264 3,342,091 13,936,069

1 Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik

Tingkat Dasar dan Menengah yang

memenuhi standar kualifikasi (DMS) (S1)

0 0 100 100 100 300

2 Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik

yang memenuhi standar kompetensi

tersertifikasi

150 200 100 0 0 450

3 Jumlah Pengawas Pendidikan Agama

Katolik Tingkat Dasar dan Menengah

yang memenuhi standar kompetensi

0 3 3 3 3 12

4 Jumlah GPAK Tingkat Dasar dan

Menengah yang mengikuti pembinaan

dan latihan teknis kependidikan yang

berlaku

770 770 770 770 770 3,850

5 Jumlah Pengawas PAK Tingkat Dasar dan

Menengah yang mengikuti pembinaan

dan latihan teknis kependidikan

0 15 20 25 30 90

6 Jumlah Fasilitas Peningkatan Kompetensi

GPAK Tingkat Dasar dan Menengah

0 0 10 10 10 30

7 Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik

Tingkat Dasar dan menengah yang

menerima TPG (Non PNS yang sudah

Inpassing)

1 2 10 7 2 22

8 Jumlah GPAK Tingkat Dasar dan

Menengah Non PNS yang menerima TPG

2 3 3 3 3 14

9 Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik

Non PNS Tingkat Dasar dan Menengah

yang belum tersertifikasi menerima

tunjangan fungsional

16 80 80 80 80 336

10 Jumlah tenaga kependidikan SMAK yang

terbina (pembinaan administrasi

penyelenggaraan pendidikan)

0 0 5 5 5 15

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

TARGET TOTAL ALOKASI

(Juta Rupiah)

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA

K/L-N-

B-NS-

BS

TOTAL

TARGET

ALOKASI ( Juta Rupiah )NO.

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN

PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN

(OUTPUT)/INDIKATOR

11 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah

Keagamaan Katolik Tingkat Dasar dah

Menengah (Seminar)

0 0 5 5 5 15

12 Jumlah Juklak/Juknis Pembinaan Kepada

Guru Pendidikan Agama Katolik, Dosen

Agama Katolik, Pembina Agama Katolik

dan Tenaga Kependidikan

0 1 1 1 1 4

13 Jumlah dokumen kerja dengan mitra

kerja

0 1 1 1 1 4

14 Jumlah Buku Guru dan Silabus Tingkat

Dasar

0 0 1,000 1,000 1,000 3,000

15 Jumlah Buku Guru dan Silabus Tingkat

Menengah

0 0 100 100 100 300

16 Jumlah GPAK Tidak Tetap Tingkat Dasar

dan Menengah yang menerima bantuan

0 0 200 300 400 900

17 Jumlah Guru Tidak Tetap SMAK yang

menerima bantuan

0 0 20 20 30 70

Peserta Didik - Mahasiswa yang berkualitas 110,000 121,000 133,100 146,410 161,051 671,561 Bimas Katolik

1 Jumlah KMK yang menerima bantuan

pembinaan dan pengembangan nilai-

nilai keagamaan katolik

0 0 5 5 5 15

2 Jumlah peserta didik tingkat dasar dan

menengah yang menerima sarana dan

prasarana pembelajaran pendidikan

agama Katolik (Buku Murid)

0 0 5 5 5 15

3 Jumlah peserta didik tingkat dasar dan

menengah yang menerima sarana dan

prasarana pembelajaran pendidikan

agama Katolik (Buku Perpustakaan)

0 0 5 5 5 15

Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik yang berkualitas (memenuhi standar) 588,000 646,800 711,480 782,628 860,891 3,589,799 Bimas Katolik

1 Jumlah Lembaga Pendidikan

Keagamaaan Katolik Tingkat Dasar dan

Menengan yang mendapat bantuan

Sarana Prasarana (Buku Perpustakaan)

0 0 2 2 2 6

2 Jumlah SMAK yang dibina ( Internal

SMAK)

0 0 3 3 3 9

3 Jumlah SMAK yang menerima bantuan

pengembangan mutu (sarpas)

0 0 3 3 3 9

4 Jumlah KKG dan MGMP yang menerima

bantuan

5 5 5 5 5 25

5 Jumlah SMAK yang menyelenggarakan

Ujian Nasional

0 0 3 3 3 9

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

TARGET TOTAL ALOKASI

(Juta Rupiah)

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA

K/L-N-

B-NS-

BS

TOTAL

TARGET

ALOKASI ( Juta Rupiah )NO.

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN

PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN

(OUTPUT)/INDIKATOR

6 Jumlah SMAK yang disupervisi 0 0 3 3 3 9

7 Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerohanian

Katolik yang di ikuti oleh peserta didik

5 5 5 5 5 25

8 Jumlah dokumen penyiapan bahan-

bahan pelaksanaan tugas dan fungsi

1 1 1 1 1 5

9 Jumlah SMAK yang alih fungsi negeri 1 1 1 1 1 5

6.3 Penyelenggara Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik 0 71,480 78,628 86,491 95,140 331,739 Bimas Katolik

Terlaksananya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik 0 71,480 78,628 86,491 95,140 331,739

1 Dokumen Administrasi 1 1 1 1 1 5

2 Layanan Perkantoran 1 1 1 1 1 5

3 Jumlah Guru PNS penerima tunjangan

profesi

1100 1200 1300 1400 1700 1,700

4 Jumlah Guru PNS yang menerima gaji

dan tunjangan

340 350 355 360 370 1,775

6.4 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik 889,185 978,104 1,075,914 1,183,505 1,301,856 5,428,563 Bimas Katolik

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik 889,185 978,104 1,075,914 1,183,505 1,301,856 5,428,563

1 Jumlah dokumen administrasi

perencanaan, keuangan, umum, ortala

dan kepegawaian yang disusun tepat

waktu

1 1 1 1 1 1

2 Jumlah pegawai yang mendapat gaji

tunjangan dan operasional

50 55 60 65 70 70

7 PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU 1,937,911 2,451,079 2,936,961 3,292,134 3,393,186 14,011,271

1 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu

Meningkatnya Bimbingan Masyarakat Hindu

A

1

pembinaan pengurus lembaga keagamaan

hindu 60 60 60 60 60 300 128,360 128,360 128,360 128,360 128,360 641,800

2

pembinaan kerukunan interen umat hindu

50 50 50 50 50 250 108,430 108,360 108,360 108,360 108,360 325,080

3

bantuan lembaga agama dan keagamaan

hindu 3 4 5 6 6 24 50,000 80,000 100,000 120,000 120,000 470,000

4

bantuan pembangunan/rehabilitasi rumah

ibadah agama hindu ( Pura) 1 2 4 6 6 19 35,000 70,000 180,000 330,000 330,000 945,000

5 pembinaan penyuluh agama hindu 33 32 32 32 32 161 88,890 102,224 117,557 135,190 148,709 401,456

6

penyuluh agama Hindu non PNS

penerima tunjangan 30 30 30 30 30 150 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 540,000

B

1 jumlah pembinaan dan pemberdayaan

ekonomi umat hindu 44 45 45 50 50 145 91,380 101,385 101,854 104,154 104,200 502,973

2 bantuan pemberdayaan ekonomi umat

- 1 2 2 2 7 12,500 25,000 25,000 25,000 25,000 112,500

Bimas Hindu

Kanwil

kemenag prov

kalbarMeningkatnya kualitas pemahaman,pengamalan,dan pelayanan agama Hindu

jumlah pembinaan,pemberdayaan dan

kerukunan intern umat beragama

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

TARGET TOTAL ALOKASI

(Juta Rupiah)

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA

K/L-N-

B-NS-

BS

TOTAL

TARGET

ALOKASI ( Juta Rupiah )NO.

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN

PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN

(OUTPUT)/INDIKATOR

3 Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana

keagamaan Hindu - 2 3 3 3 11 40,000 90,000 90,000 90,000 90,000 400,000

C

1 jumlah BOP PHDI 1 1 6 6 6 20 15,000 20,000 120,000 120,000 120,000 395,000

2 jumlah BOP WHDI 1 1 1 1 1 5 15,000 20,000 20,000 20,000 20,000 95,000

3 jumlah BOP LPDG 1 1 1 1 1 5 15,000 20,000 20,000 20,000 20,000 95,000

4 jumlah BOP BPH 1 1 1 1 1 5 15,000 20,000 20,000 20,000 20,000 95,000

5 Jumlah BOP PERADAH - 1 1 1 1 4 - 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000

D

1 jumlah pasilitasi rumah ibadah 1 2 4 4 4 15 35,000 40,000 160,000 160,000 160,000 555,000

2 jumlah sarana keagamaan 3 3 3 3 3 15 89,460 90,000 90,000 90,000 90,000 449,460

3 jumlah tanah pura yang disertifikat - 2 2 2 2 8 - 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000

E

1 jumlah bantuan sime karama keagamaan

hindu 1 1 1 1 1 5 98,620 82,000 82,000 85,000 85,000 432,620

2 jumlah fasilitasi event seni keagamaan

Hindu - - 1 - - 1 - - 150,000 - - 150,000

2 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan keagamaan Hindu

1

a jumlah guru Pasraman yang ditingkatkan

kualitasnya 40 40 40 40 40 200 90,700 90,700 122,540 134,800 148,300 587,040

b jumlah pelaksanaan pasraman kilat yang

dibantu 2 3 3 4 4 16

c fasilitasi event pendidikan agama dan

keagamaan Hindu - 1 - 1 - 2 - 140,000 - 200,000 200,000 340,000

d jumlah guru agama Hindu yang

ditingkatkan kualitasnya 12 12 12 12 12 60 75,000 75,000 75,000 80,000 85,000 390,000

e jumlah buku pelajaran dan bacaan yang

disediakan 200 200 300 400 400 1,500 -

f Jumlah BOP Pasraman yang dibantu - 4 4 5 5 18 - 15,000 15,000 20,000 20,000 70,000

f jumlah pasraman yang mendapat

pasilitasi sarana dan prasarana - 4 4 4 4 16 - 160,000 160,000 160,000 160,000 640,000

3 Dukungan Manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya bimas Hindu

a

1 jumlah layanan internal organisasi

perencanaan dan keuangan ortala

kepegawaiaan dan BMN 12 12 12 12 12 60 40,000 45,000 45,000 45,000 45,000 220,000

2 jumlah layanan perkantoran gaji dan

tunjangan 12 12 12 12 12 60 545,411 521,650 599,890 689,870 758,857 3,115,678

3 jumlah penyelenggaraan operasional dan

pemeliharaan perkantoran 12 12 12 12 12 60 189,560 206,800 206,800 206,800 206,800 1,016,760

jumlah lembaga sosial keagamaan yang

mendapat penguatan dan pemberdayaan

Jumlah pasilitasi saran dan prasarana

pelayanan keagamaan

Bimas Hindu

Kanwil

kemenag prov

kalbar

meningkatkan kualitas pembinaan dan

penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan

Hindu

pembinaan dan peningkatan kualitas tenaga

pendidik dan kependidikan agama Hindu

Bimas Hindu

Kanwil

kemenag prov

kalbar

meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya

jumlah fasilitasi pembinaan dan

pengembangan budaya keagamaan

jumlah doumen perencaan dan anggaran

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

TARGET TOTAL ALOKASI

(Juta Rupiah)

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA

K/L-N-

B-NS-

BS

TOTAL

TARGET

ALOKASI ( Juta Rupiah )NO.

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN

PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN

(OUTPUT)/INDIKATOR

4 penyelenggara administrasi perkantoran pendidikan bimas Hindu

a

1 jumlah pembayaran tunjangan Profesi

Guru ( TPG ) 12 12 12 12 12 60 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 258,000

8 PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT BUDHA 11,917,882 13,109,668 14,420,635 15,862,699 17,448,969 72,759,859

8.1 1,856,875 2,042,562 2,246,818 2,471,500 2,718,650 11,336,407

Meningkatnya Kualitas Pemahaman,

Pengamalan, dan Pelayanan Agama Buddha 1,856,875 2,042,562 2,246,818 2,471,500 2,718,650 11,336,407

A Jumlah Penyuluh Keagamaan

Buddha yang difasilitasi dalam

Pembinaan dan Pengembangan

1 Jumlah Penyuluh Non PNS 105 105 114 114 114 114

yang menerima tunjangan

2 Jumlah Penyuluh Non PNS 2 2 2 2 2 10

dan tenaga teknis keagamaan

yang ditingkatkan kompetensinya

3 Jumlah Penyuluh Non PNS 0 0 30 40 44 114

dan tenaga teknis keagamaan

yang mengikuti pembinaan

4 Jumlah laporan pelaksanaan tugas 8 8 8 8 8 40

dan fungsi Penyuluh Agama Buddha PNS

5 Jumlah Penyuluh yang mengikuti 0 1 1 1 1 4

Pembinaan Keluarga Hitta Sukkhaya

B Jumlah Fasilitasi Pembinaan

Pemberdayaan dan Kerukunan Intern

umat Beragama Buddha

1 Jumlah Tokoh Agama yang 0 0 35 40 50 125

mengikuti dialog kerukunan intern

umat Buddha

2 Jumlah Tokoh Wanita Buddhis yang 0 0 30 30 40 100

mengikuti dialog kerukunan intern

umat Buddha

3 Jumlah Tokoh Pemuda Buddhis yang 0 0 30 30 40 100

mengikuti dialog kerukunan intern

umat Buddha

Bimas Hindu

Kanwil

kemenag prov

kalbar

meningkatkan kualitas pelayanan administrasi

perkantoran pendidikan bimas Hindu

jumlah pembayaran gaji dan tunjangan

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha

Bimas Buddha

Kanwil/

kemenag Kab-

Kota

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

TARGET TOTAL ALOKASI

(Juta Rupiah)

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA

K/L-N-

B-NS-

BS

TOTAL

TARGET

ALOKASI ( Juta Rupiah )NO.

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN

PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN

(OUTPUT)/INDIKATOR

4 Jumlah naskah hasil pertemuan 0 0 1 1 1 3

kerukunan intern umat Buddha

Meningkatnya kualitas pelayanan

kehidupan beragama Buddha

A Jumlah Lembaga Sosial keagamaam

yang difasilitasi dalam penguatan

dan pemberdayaan

1 Jumlah Majelis agama Buddha 10 10 10 10 10 50

yang dibantu

2 Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan 3 5 11 11 11 41

(Organisasi Kepemudaan/Organisasi

Wanita Buddhis/Organisasi Sangha/

Lembaga Keagamaan yang dibantu)

3 Jumlah Kegiatan Pembinaan, 0 0 8 8 8 24

Penguatan, dan Pemberdayaan

Pengurus Lembaga Keagamaan

Buddha

4 Jumlah rumah ibadah yang dibantu 16 16 20 20 20 92

B Jumllah fasilitasi sarana dan prasarana

pelayanan keagamaan

1 Jumlah Kitab Suci Agama Buddha 0 0 1 1 1 3

2 Jumlah Buku keagamaan Buddha 0 0 1000 1000 1000 3,000

3 Jumlah sarana puja bhakti agama 40 40 40 40 40 200

Buddha

C Jumlah naskah, norma, standar

prosedur dan kriteria

1 Jumlah Juklak/Juknis tentang 1 1 1 1 1 5

lembaga dan organisasi keagamaan

Buddha

2 Jumlah Juklak/Juknis tentang 1 1 1 1 1 5

rumah ibadah agama Buddha

3 Jumlah Juklak/Juknis pelaksanaan 1 1 1 1 1 5

penyuluhan agama Buddha

D Jumlah fasilitasi pembinaan dan

pengembangan budaya keagamaan

Buddha

1 Jumlah Event penyelenggaraan 0 0 9 0 9 18

Swayamvara Tipitaka Gatha

2 Jumlah Event penyelenggaraan 0 1 8 8 8 25

Dhamma Camp (Yobhana

Dhamm Samaya)

8.2 Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan 4,539,375 4,993,312 5,492,643 6,041,908 6,646,098 27,713,338 Bimas Buddha

Kanwil/

kemenag Kab-

Kota

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

TARGET TOTAL ALOKASI

(Juta Rupiah)

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA

K/L-N-

B-NS-

BS

TOTAL

TARGET

ALOKASI ( Juta Rupiah )NO.

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN

PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN

(OUTPUT)/INDIKATOR

Pendidikan agama Buddha

Meningkatnya akses Pendidikan Agama 4,539,375 4,993,312 5,492,643 6,041,908 6,646,098 27,713,338

dan Keagamaan Buddha

1 Jumlah peserta didik yang difasilitasi 0 50 100 100 150 400

dalam pembinaan dan

pengembangan

Meningkatnya kualitas Pendidikan Agama

dan Keagamaan Buddha tingkat Dasar

dan Menengah

1 Jumlah lembaga pendidikan agama 34 35 35 35 40 179

dan keagamaan Buddha yang di

fasilitasi dalam penguatan dan

pemberdayaan

2 Jumlah fasilitasi pembinaan dan 8 0 8 0 8 24

pengembangan Event pendidikan

agama dan keagamaan Buddha

3 Jumlah satuan pendidikan yang 0 0 0 0 0 0

menerapkan kurikulum yang berlaku

4 Jumlah satuan pendidikan yang 0 0 0 0 0 0

memenuhi SPM

5 Jumlah satuan pendidikan yang 0 0 0 0 0 0

memenuhi SNP

6 Jumlah fasilitasi sarana dan 20 25 25 25 30 125

prasarana pendidikan agama dan

pendidikan keagamaan Buddha

7 Jumlah naskah norma, standar 8 8 8 8 8 40

prosedur dan kriteria pendidikan

dan pendidikan keagamaan Buddha

yang disusun

Meningkatnya kualitas tenaga pendidik

dan kependidikan agama tingkat dasar

dan menenhgah

1 Jummlah tenaga pendidik dan 520 520 520 520 520 520

kependidikan yang difasilitasi dalam

pembinaan dan pengembangan

2 Jumlah guru pendidikan agama 1 1 1 2 2 7

Buddha Non PNS yang menerima

tunjangan profesi

3 Jumlah guru yang tersertifikasi 0 0 1 2 2 5

4 Jumlah tenaga pendidik dan 125 125 125 125 125 125

Bimas Buddha

Kanwil/

kemenag Kab-

Kota

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

TARGET TOTAL ALOKASI

(Juta Rupiah)

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA

K/L-N-

B-NS-

BS

TOTAL

TARGET

ALOKASI ( Juta Rupiah )NO.

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN

PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN

(OUTPUT)/INDIKATOR

kependidikan agama Buddha yang

menerima intensif /tunjangan

8.3 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran 4,487,029 4,935,731 5,429,305 5,972,235 6,569,459 27,393,760

Pendidikan Bimas Buddha

Terlaksananya Administrasi Perkantoran 4,487,029 4,935,731 5,429,305 5,972,235 6,569,459 27,393,760

Pendidikan Bimas Buddha

1 Jumlah dokumen administrasi 8 8 8 8 8 40

2 Jumlah layanan perkantoran 8 8 8 8 8 40

8.4 Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya 1,034,603 1,138,063 1,251,869 1,377,056 1,514,762 6,316,354

Bimas Buddha

Terlaksananya tata kelola Dukungan 1,034,603 1,138,063 1,251,869 1,377,056 1,514,762 6,316,354

Manajemen dan tugas teknis lainnya

Bimas Buddha

1 Jumlah Dokumen Perencanaan dan 1 1 1 1 1 5

penganggaran

2 Jumlah Dokumen Perencanaan dan 1 1 1 1 1 5

layanan sistem informasi

3 Jumlah laporan pemantauan dan 1 1 1 1 1 5

evaluasi pelaksanaan Program dan

Kegiatan

4 Jumlah Dokumen Tata Kelola 1 1 1 1 1 5

Kepegawaian

5 Jumlah Naskan Peraturan Perundang 0 0 0 0 0 0

Undangan

6 Jumlah Dokumen Manajemen 8 8 8 8 8 40

Organisasi Tata Laksana

7 Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 8 8 8 8 8 40

8 Jumlah Dokumen Perbendaharaan 8 8 8 8 8 40

Pelaksanaan Anggaran

9 Jumlah Dokumen Layanan 8 8 8 8 8 40

Perkantoran

10 Jumlah naskah Kebijakan 0 0 0 0 0 0

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis lainnya

9 PROGRAM PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH 9,647,832 9,636,450 9,887,710 10,283,774 10,753,643 50,209,409

Bidang

Penyelenggaran

Haji dan Umrah

K/L

-

1 Indeks Kepuasan Jemaah 80 82 83 84 85 414

Terwujudnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang

tertib danlancar

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

TARGET TOTAL ALOKASI

(Juta Rupiah)

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA

K/L-N-

B-NS-

BS

TOTAL

TARGET

ALOKASI ( Juta Rupiah )NO.

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN

PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN

(OUTPUT)/INDIKATOR

9.1 Pelayanan Haji dalam Negeri - 1,217,954 1,038,140 1,001,126 1,063,290 1,163,866 Bidang

Penyelenggaran

Haji dan Umrah

K/L

Meningkat Pelayanan Ibadah dalam Negri - 1,217,954 1,038,140 1,001,126 1,063,290 1,163,866

1 Jumlah Rehabilitasi dan Pengembangan

Asrama Haji 1 2 4 6 8 21

2 Jumlah Lokasi Pelayanan Pendaftaran

Haji 15 15 15 15 15 75

3 Jumlah Pelayanan transportasi dan

Pelindungan jemaah haji -

9.2 Pembinaan Haji dan Umrah - 760,843 740,588 805,766 871,620 963,397 Bidang

Penyelenggaran

Haji dan Umrah

K/L

Meningkatnya Kualitas Pembinaan Haji dan Umrah - 760,843 740,588 805,766 871,620 963,397

1 Jumlah Rekrutment tenaga musiman

PPIH Arab Saudi 26 28 28 28 28 138

2 Jumlah Pembimbing dan Penyuluh Haji

yang bersertifikasi 2 4 6 8 10 30

3 Jumlah Jemaah Haji yang mendapatkan

bimbingan manasik haji1,872 1,993 2,339 2,339 2,339 10,882

4 Jumlah lembaga penyelenggaraan

ibadah haji khusus dan umrah yang

difasilitasi dalam memenuhi standar

pelayanan ibadah khusus dan umrah

5 6 7 8 9 35

5 Jumlah naskah penyusunan norma,

standar, dan proseur penyelenggaraan

ibadah haji 1 1 1 1 1 5

9.3 - 150,445 69,140 71,835 74,637 77,548 Bidang

Penyelenggaran

Haji dan Umrah

K/L

Meningkatnya akuntabilitas Peningkatan Dana Haji - 150,445 69,140 71,835 74,637 77,548

1 Jumlah penyusun peraturan badan

pengelola keuangan haji -

2Jumlah Dokumen Laporan Pengelola dan

pengembangan Dana Haji -

3 Jumlah Dokumen Laporan keuangan

operasional haji 38 38 38 38 38 190

4 Jumlah Dokumen Laporan Hasil nilai

manfaat setoran awal 1 1 1 1 1 5

5Jumlah Dokumen Laporan aset haji 1 1 1 1 1 5

Pengelola Dana Haji

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

TARGET TOTAL ALOKASI

(Juta Rupiah)

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA

K/L-N-

B-NS-

BS

TOTAL

TARGET

ALOKASI ( Juta Rupiah )NO.

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN

PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN

(OUTPUT)/INDIKATOR

9.4 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan Haji dan umrah - 7,518,590 7,788,582 8,008,973 8,274,227 8,548,832 Bidang

Penyelenggaran

Haji dan Umrah

K/L

- 7,518,590 7,788,582 8,008,973 8,274,227 8,548,832

1 Jumlah dokumen administrasi

perencanaan keuangan , umum dan

ortala kepegawaian yang disusun tepat

waktu 286 293 298 304 310 1,491

2 Jumlah naskah kebijakan manajemen

dan dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya1 1 1 1 1 5

3 Jumlah dokumen monev, lakip, dan BMN3 3 3 3 3 15

4 Jumlah Lokasi Pengelolaan database,

jaringan, dan informasi haji14 14 14 14 14 70

5 Jumlah penyedia sarana dan prasarana

PHU

Kepala

Kanwil Kemenag Prov. Kalbar,

Drs. H. Syahrul Yadi, M.Si

NIP. 19630101 199203 1 004

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan

Manajemen dan dan Tugas Teknis Lainnya