Upload
ariane
View
133
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
MAIZA FIKRI, ST, M.M Blog : Meiza86 maizafikri@rocketmail com. REGULASI PERBANKAN DI INDONESIA. Sistem Perbankan di Indonesia. SISTEM PERBANKAN INDONESIA:. Dasar Hukum: UU No 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 Tentang Perbankan. Jenis Bank di Indonesia: - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
REGULASI PERBANKAN
DI INDONESIA
MAIZA FIKRI, ST, M.MBlog : Meiza86maizafikri@rocketmail com
Sistem Perbankan di Indonesia
SISTEM PERBANKAN INDONESIA:Dasar Hukum: UU No 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 Tentang Perbankan
Jenis Bank di Indonesia:1. Bank Umum2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Sistem konvensionalSistem Syariah Dual Banking
Bank umum Dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran Pencipta uangBPR Tidak dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran
Jenis Bank berdasarkan pemilik:1. Bank Milik Pemerintah2. Bank Milik Pemda3. Bank Asing4. Bank Swasta Nasional5. Bank Campuan
Jenis Bank berdasarkan lingkup operasi1. Bank Devisa2. Bank Non Devisa
Mengapa bank perlu diawasi?
Perbankan Lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan (terutama di negara berkembang)
Perbankan Lembaga kepercayaan sbg tempat menyimpan dana masyarakat sangat rentan/fragile
Kegagalan suatu bank dapat menyebabkan krisis perbankan Sistem keuangan Sistem perekonomian Biaya perbaikan yang sangat mahal
Perlunya bank diatur dan
diawasi
Di Indonesia, perbankan menguasai +/- 90% asset industri keuangan
Peranan BI dalam Pengaturan Perbankan
Perbankan Indonesia telah ada sebelum kemerdekaan Belum ada yang mengatur dan mengawasi
UU No. 11 tahun 1953 ttg Bank Indonesia BI Berperan sebagai penentu kebijakan perbankan Indonesia, atas nama Dewan Moneter
UU No. 14 tahun 1967 ttg perbankan Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI atas nama Departemen Keuangan Seluruh ketentuan perbankan dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan.
UU No. 7 tahun 1992 ttg perbankan tidak banyak perubahan terkait peranan BI dalam mengatur mengawasi bank
UU No. 10 tahun 1998 amandemen UU No.7 Tahun 1992 ttg perbankan perubahan mendasar: perizinan bank oleh BI, kepemilikan asing atas bank tidak dibatasi, pengembangan bank berdasarkan syariah, rahasia bank hanya meliputi nasabah penyimpan dan simpanannya, pembentukan LPS, pendirian badan khusus sementara d/r penyehatan perbankan
Tugas Pokok Bank Indonesia
• Sesuai UU No. 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 tahun 2003 ttg Bank Indonesia, tugas pokok Bank Indonesia meliputi:– Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter– Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran– Mengatur dan mengawasi bank
• Pengawasan bank akan dialihkan dari Bank Indonesia ke LPJK tahun 2010.
Ruang Lingkup Pengaturan Perbankan di Indonesia
• Perizinan• Pengaturan dan Ketentuan Perbankan• Pengawasan• Pemberian sanksi
PERIZINAN
• Pendirian usaha Izin prinsip dan izin usaha• Pembukaan, penutupan, pemindahan, dan peningkatan status KC• Kepemilikan dan kepengurusan bank• Pelaksanaan kegiatan tertentu
Pengaturan & Pengawasan Bank
Siapa yang mengawasi Bank?1. Pengurus (Pemilik dan
Pengelola)2. Masyarakat (Market Discipline)3. Lembaga Otoritas
Pengawasan Bank oleh Lembaga Otoritas merupakan pelengkap
Pengaturan Bank oleh Lembaga Otoritas
Siapa yang mengatur Bank?Pengaturan Bank akan efektif kalau yang mengatur tunggal
Pengaturan Bank
Bentuk pengaturan
Prinsip
Maksud
Ruang Lingkup
Ketentuan-ketentuan yang mengatur keberadaan dan seluruh kegiatan operasional bank
Prinsip kehati-hatian Banking prudential principles
Untuk kepentingan pengawasan khususnya oleh lembaga otoritas, dan dalam rangka informasi bagi yang berkepentingan (pengawasan oleh masyarakat dan pengelola)
•Pengaturan izin pendirian (loose or tight)•Pengaturan cakupan kegiatan (boleh/tidak)•Pengaturan pemilik & pengurus (fit and proper)•Pengaturan kecukupan modal (kriteria penilaian
aktiva)•Pengaturan risiko
Arsitektur Perbankan Indonesia (API)
Sistemperbankan yang sehat, kuat, dan efisien gunamenciptakan kestabilan sistemkeuangan
dalamrangkamembantu pertumbuhan ekonomi nasional
StrukturPerbankanyang Sehat
SistemPengaturan
yang Efektif
SistemPengawasan
yang Independendan Efektif
IndustriPerbankanyang Kuat
InfrastrukturPendukung
yang Mencukupi
PerlindunganNasabah
Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 Pilar 4 Pilar 5 Pilar 6
Sistemperbankan yang sehat, kuat, dan efisien gunamenciptakan kestabilan sistemkeuangan
dalamrangkamembantu pertumbuhan ekonomi nasional
StrukturPerbankanyang Sehat
SistemPengaturan
yang Efektif
SistemPengawasan
yang Independendan Efektif
IndustriPerbankanyang Kuat
InfrastrukturPendukung
yang Mencukupi
PerlindunganNasabah
Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 Pilar 4 Pilar 5 Pilar 6
Sistemperbankan yang sehat, kuat, dan efisien gunamenciptakan kestabilan sistemkeuangan
dalamrangkamembantu pertumbuhan ekonomi nasional
StrukturPerbankanyang Sehat
SistemPengaturan
yang Efektif
SistemPengawasan
yang Independendan Efektif
IndustriPerbankanyang Kuat
InfrastrukturPendukung
yang Mencukupi
PerlindunganNasabah
Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 Pilar 4 Pilar 5 Pilar 6
API – diluncurkan tgl 9 Januari 2004 sebagai kerangka dasar (blue print) pengembangan perbankan sampai dengan tahun 2014.
API …
6 pilar/sasaran API : Struktur Perbankan yang sehat
a.l. penguatan permodalan, peningkatan daya saing Sistem Pengaturan yang Efektif
a.l. peningkatan compliance thd 25 Basel Core Principles For Effectiveness Bank Supervision
Fungsi Pengawasan yang efektif a.l. peningkatan koordinasi antara lembaga pengawas,
penerapan Risk-Based Supervision Industri perbankan yang kuat
a.l. penerapan GCG, peningkatan kualitas manajemen risiko, peningkatan kemampuan operasional
Infrastruktur Perbankan yang Memadai a.l. pembentukan Credit Bureau, optimalisasi credit rating
agency Perlindungan Konsumen
a.l. penyelesaian pengaduan nasabah, pembentukan lembaga mediasi perbankan, transparansi
11
API …
Struktur Perbankan Indonesia Sesuai Visi API
Bank Internasional
Bank Nasional
Bank dengan fokus:
DaerahKorporasi Ritel Lainnya
BPR
Bank dengan kegiatan
usaha terbatas
Rp triliun
Permodalan
(Tier 1)
50
10
0,1
Tahapan Regulasi Perbankan
Konsolidasi Perbankan Implementasi secara bertahap international best practices
– 25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision 2004-2013
– Basel II mulai 2008– Islamic Financial Service Board (IFSB) bagi bank syariah 2005-2011
Memperkuat kelembagaan perbankan melalui penguatan permodalan Modal Inti : - Minimum Rp80miliar pada akhir th 2007; dan
- Minimum Rp 100miliar pada akhir th 2010
Penerapan Basel II Accord (secara bertahap mulai 2008)
Sistem perhitungan kecukupan modal yang lebih berorientasi pada risiko dengan mendasarkan pada 3 pilar: 1) Minimum Capital requirement; 2) Supervision Review Process; 3) Market Discipline
25 Core banking supervision principles
• 25 prinsip dasar pengawasan bank yang efektif:– 1 Kelembagaan – 2 – 5 Perizinan– 6 – 15 Persyaratan dan Ketentuan Kehati-hatian – 16 – 20 Metode Pengawasan bank– 21 Persyaratan informasi– 22 Kewenangan Formal Lembaga Pengawas– 23 – 25 Cross-Boarder banking
Basel II Accord
1. Minimum capital Requirement– CAR minimum 8 persen– Perhitungan ATMR dilakukan terhadap 3 jenis resiko: resiko
kredit, resiko pasar, dan resiko operasional
2. Supervisory Review Process – Ada 4 prinsip utama utk mendukung pilar 1
• Bank wajib memiliki proses/strategi utk menilai kecukupan modal utk mempertahankn Internal capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)
• Pengawas wajib mereview internal capital adequacy assessment process
• Pengawas wajib meminta bank beroperasi diatas rasio minimum• Pengawas wajib melakukan intervensi secepat mungkin utk mencegah
penurunan modal
3. Market Discipline– Mendorong peran publik utk turut mengawasi bank
• Tersedianya informasi yg cukup bagi publik mengenai kondisi bank
• Kemampuan publik dalam menilai kondisi bank
Sistem Pengawasan Bank
• Tugas pengawasan bank oleh Bank Indonesia dilakukan dengan 2 pendekatan1. Pengawasan berdasarkan kepatuhan (compliance based
supervison)• Memantau kepatuhan bank pada ketentuans yg terkait dgn operasi
dan pengelolaan bank .• Memastikan bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan
benar sesuai prinsip kehati-hatian .
2. Pengawasan berdasarkan resiko (risk based supervision)• Berorientasi pada forward-looking dengan fokus pada resiko-resiko
yg melekat pada aktifitas fungsional bank serta sistem pengendalian resiko, utk mencegah permasalahan yg potensial timbul di bank ybs.
• Jenis-jenis resiko yang menjadi perhatian meliputi: resiko kredit , resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko Hukum, resiko reputasi, resiko strategik, dan resiko kepatuhan.
• Pengawasan dilakukan baik secara tidak langsung (off site supervision) berdasarkan laporan bank, dan pengawasan langsung (on site supervision)
Sistem Pengawasan Bank
Pengaturan Bank (Prudential Banking Principles)
Pengawasan Bank Memantau/memeriksa apakah pemilik/pengelola
telah melaksanakan ketentuan
TIDAK LANGSUNG(off site)
LANGSUNG(on site)
Melalui laporan yang disampaikan oleh bank
kepada lembaga otoritas
Oleh Lembaga Otoritas
Mendatangi dan memeriksa bank
• Umum• Khusus
• Periodik• Ad hoc
Laporan bank
– Laporan Berkala– Harian (PUAB, Transaksi devisa, Posisi devisa netto, dll)– Mingguan (Transaksi derivatif, Dana pihak ketiga, dll)– Bulanan (Laporan bulanan bank umum/LBU, dll)– Triwulanan (Laporan Keuangan Publikasi bank, dll)– Semesteran (Pengawasan Dekom ttg pelaksanaan rencana
bank, Pokok-pokok hasil audit intern, Kepatuhan)– Tahunan (Laporan keuangan tahunan, rencana bisnis, dll)– Tiga tahunan ( Kaji ulang pihak ekstern thd kinerja Auidit
intern)
– Laporan lainnya– Berkaitan dgn kelembagaan bank– Kepengurusan bank– Operasional bank– dll
Kebijakan dalam hal bank-bank mengalami kesulitan
Kebijakan Perbankan
Keadaan normalPrudential Banking Regulations mencegah terjadinya bank dalam kesulitan
Keadaan bank dlm kesulitan
Membahayakan kelangsungan usaha
bank ybs
Membahayakan bank lainnya (sistem
perbankan)
Membahayakan sistem keuangan dan sistem perekonomian
• Menambah modal• Pergantian pengurus• Penghapusbukuan kredit macet• Merger, konsolidasi, akuisisi• Pengalihan pengelolaan• Menjual harta/kewajiban
LIKUIDASI Kebijakan bail-out
Tingkat Kesehatan Bank
Pengaturan &Pengawasan Bank
Agar bank dapat bekerja dengan baik dan sistem perbankan stabil
Indikator?
Tingkat Kesehatan Bank
Definisi: Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran sistem pembayaran, serta dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya, terutama kebijakan moneter.
Indikator keberhasilan pengaturan dan
pengawasan bank
Penilaian Tingkat Kesehatan
Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia sampai saat ini didasarkan pada faktor CAMELS, dgn skor maksimum untuk setiap komponen = 50
Faktor Penilaian Bobot Penilaian
Bank Umum BPR
C Permodalan 25% 30%
A Kualitas Aktiva Produktif 25% 30%
M Kualitas Management 20% 20%
E Rentabilitas 10% 10%
L Likuiditas 10% 10%
S Sensitivitas terhadap Risiko Pasar 10%
Hasil penilaian: Skor > 45 Peringkat Komposit 1 Sangat Baik35 < Skor < 45 Peringkat Komposit 2 Baik 25 < Skor < 35 Peringkat Komposit 3 Cukup Baik 15 < Skor < 25 Peringkat Komposit 4 Kurang Baik 10 < Skor < 15 Peringkat Komposit 5 Tidak Baik
Faktor lain yang menentukan Tingkat Kesehatan bank
• Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)• Posisi Devisa Netto (PDN)• Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC – Know Your
Customer)
Pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian
tingkat kesehatan Bank Umum meliputi pelanggaran terhadap
ketentuan :
Faktor-faktor yg menggugurkan tingkat kesehatan
• BANK SEHAT• BANK CUKUP SEHAT
• BANK KURANG SEHAT
+• Perselisihan intern• Campur tangan pihak di luar bank• Window dressing• Praktek bank dalam bank• Keluar dari kliring• Praktek-praktek yang membahayakan
kelangsungan usaha bank
BANK DITETAPKAN TIDAK SEHAT
Pemberian sanksi
Note : Menjaga efektivitas peraturan dan ketentuan perbankan Perlu ada sanksi
SANKSI
ADMINISTRASI
Pelanggaran Ketentuan
Pidana Kejahatan
PIDANA
• Denda uang• Teguran tertulis• Penurunan Tk Kesehatan• Larangan ikut kliring• Pembekuan kegiatan usaha tt• Pemberhentian Pengurus• Pencantuman dalam DOT
Lalai dalam memberikan keterangan yg wajib dipenuhi sbgmn dimaksud dlm UU
Melanggar - Perizinan bank- Rahasia bank- Perpajakan
Ps. 30 ayat 1,2 kooperatif thdp pengawasan BI
Ps. 34 ayat 1,2 Kewajiban menyampaikan Laporan keuangan ke BI
TOPIK KHUSUSTOPIK KHUSUSKebijakan Perbankan Masa Krisis Keuangan Kebijakan Perbankan Masa Krisis Keuangan
1997/981997/98
Krisis keuangan/perbankan telah mengakibatkan penurunan kinerja perbankan nasional…….. ROA dan CAR menjadi negatif…. non performing loan (NPL) meningkat tajam
Keterangan 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Non Performing Loan (Gross) 10.4 9.5 8.1 50 32.8 18.8 12.1 8.1Non Performing Loan (Net) n.a. n.a. n.a. n.a. 7.3 5.8 3.6 2.1Return on Assets (ROA) 1.13 1.22 1.37 -18.76 -6.14 1.56 1.45 1.96BO/PO*) 92 92 0.95 148.14 154.16 98.12 98.41 94.76Rasio Modal (CAR) 11.85 11.82 9.19 -15.68 -9.11 12.46 19.93 22.44Loan to deposit ratio (LDR) n.a. 78.31 86.42 72.37 26.16 33.41 33.01 38.24Rasio alat likuid/simpanan rp**) 3.16 5.50 7.36 8.19 8.88 9.34 8.01 8.60BMPK (Jlh bank melanggar) 33 52 56 137 n.a. n.a. n.a. n.a.
*) BO=Biaya operasional; PO=Pendapatan operasional**) Alat likuid terdiri dari Kas bank dan giro bank pada BISumber: Bank Indonesia
Tabel. Kinerja Perbankan Nasional
• Penutupan 17 bank pada bulan November 1997 telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank sehingga terjadi bank runs dan krisis perbankan.
• Krisis perbankan telah mengakibatkan anjloknya kinerja perbankan nasional dan permasalahan likuiditas telah meluas menjadi permasalahan solvabilitas.
• Untuk mengatasi krisis perbankan tersebut beberapa langkah kebijakan dilakukan oleh Pemerintah dan BI, dengan beberapa kebijakan utama
1. Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
2. Program Penjaminan Pemerintah
3. Pendirian Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
4. Restrukturisasi Perbankan
Kebijakan Perbankan Masa Krisis Keuangan 1997/98Kebijakan Perbankan Masa Krisis Keuangan 1997/98
Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Seperti diuraikan sebelumnya penutupan bank telah
mengakibatkan terjadinya penarikan dana besar-besaran (bank runs) pada sejumlah bank.
Resiko sistemik yang terjadi pada perbankan nasional mendorong Pemerintah untuk memberikan BLBI.
Pemberian BLBI tersebut dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank dan pada lanjutannya dapat mencegah penarikan dana besar-besaran pada seluruh bank (resiko sistemik).
Berbeda dengan fungsi lender of last resort (LOLR), BLBI merupakan bantuan likuiditas darurat untuk mencegah resiko sistemik (systemic risk), sedangkan LOLR adalah pinjaman diberikan BI terhadap bank yang mengalami liquidity missmatch.
BLBI diberikan dalam bentuk fasilitas overdraft untuk menutup kekurangan likuiditas akibat kalah kliring.
Kebijakan Perbankan Masa Krisis Keuangan 1997/98Kebijakan Perbankan Masa Krisis Keuangan 1997/98
Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)
Perkembangan BLBIPerkembangan BLBI
Posisi BLBI
020406080
100120140160180200
Aug-9
7
Sep-9
7
Oct-9
7
Nov-9
7
Dec-9
7
Jan-
98
Feb-9
8
Mar
-98
Apr-9
8
May
-98
Jun-
98
Jul-9
8
Aug-9
8
Sep-9
8
Oct-9
8
Nov-9
8
Dec-9
8
Jan-
99
Feb-9
9
Mar
-99
Apr-9
9
May
-99
Triliun Rp
Tidak terdapatnya program penjaminan nasabah pada saat penutupan bank dan asymmetric information nasabah terhadap bank mengakibatkan hilangnya kepercayaan nasabah terhadap bank.
Hilangnya kepercayaan nasabah mengakibatkan terjadinya penarikan dana besar-besaran (bank runs) pada bank swasta nasional.
Untuk mencegah meluasnya bank runs, Pemerintah memberikan blanket guarantee pada akhir bulan Januari 1998 sesuai dengan Keputusan Presiden No. 26 tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998.
Kebijakan blanket guarantee merupakan pemberian jaminan atas kewajiban bank terhadap deposan dan kewajiban kreditur dalam dan luar negeri.
Pada awal penjaminan s/d akhir 2001; diperpanjang s/d akhir 2003. Secara bertahap akan dikurangi dan dihapus setelah pendirian LPS.
PrProgram Penjaminan Pemerintah
• LPS didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tanggal 22 September 2004,
• LPS memiliki dua fungsi
– menjamin simpanan nasabah bank dan– melakukan penyelesaian atau penanganan bank yang tidak berhasil
disehatkan atau bank gagal.
• Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas untuk mengurangi beban anggaran negara dan meminimalkan moral hazard.
• Setiap bank yang beroperasi di Indonesia baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diwajibkan untuk menjadi peserta penjaminan.
• Jenis simpanan di bank yang dijamin meliputi tabungan, giro, sertifikat deposito dan deposito berjangka serta jenis simpanan lainnya yang dipersamakan dengan itu. Skim penjaminan LPS telah dimulai secara penuh pada sejak tanggal 22 Maret 2007, nilai simpanan yang dijamin LPS maksimum sebesar Rp 100 juta per nasabah per bank.
• Batas maksimum simpanan yang dijamin LPS dinaikkan menjadi Rp 2 miliar dengan Perpu No. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, untuk mengatasi ancaman krisis keuangan global yg merebak tahun 1998.
Lembaga Penjamin Simpaman (LPS)
BPPN didirikan dengan maksud agar terdapat lembaga tersendiri untuk menyehatkan perbankan bermasalah sehingga BI dapat lebih berkonsentrasi mengawasi dan membina bank.
BPPN didirikan berdasarkan Keppres No. 27 tanggal 27 Februari 1998. Sesuai dengan PP No. 17 tanggal 27 Februari 1998, masa tugas BPPN 5 tahun, dengan tugas-tugas sbb:
Melakukan penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh BI
Menyelesaikan aset bank baik aset phisik maupun non phisik melalui unit pengelolaan aset
Mengupayakan pengembalian uang negara yang telah tersalur di bank-bank
BI telah mengalihkan pengawasan 54 bank yang bermasalah kepada BPPN
Sejak tahun 2005 BPPN telah dibubarkan dan penanganan sisa aset bermasalah diserahkan kepada PT. PPA.
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
Setelah ketiga kebijakan sebelumnya dilakukan, restrukturisasi perbankan menyeluruh juga dilakukan BI dan Pemerintah.
Restrukturisasi perbankan dilakukan melalui dua program utama:a.Program penyehatan perbankan, meliputi:
Program Penjaminan Program Rekapitalisasi Bank Umum Program Restrukturisasi Kredit
b.Program Pemantapan Ketahanan Sistem Perbankan, meliputi: Pengembangan Infrastruktur Perbankan Peningkatan Mutu Pengelolaan Perbankan Pemantapan Pengawasan Bank
Keseluruhan Program Restrukturisasi dapat dilihat pada Gambar 1 halaman berikutnya
Restrukturisasi Perbankan Indonesia
Restrukturisasi Perbankan di IndonesiaRestrukturisasi Perbankan di Indonesia