Regulasi Telekomunikasi Indonesia Kepastian Hukum - · PDF file29 Oktober 2013 konvergen mendukung tujuan nasional 15 . ... •dst. 1/6/13 jujur, tanggung jawab, ... Disangka ini:

Regulasi Telekomunikasi Indonesia &

Kepastian Hukum

Jakarta, 30 April 2014

Nonot Harsono – anggota KRT 2009-2015

Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia

(LKDI)

1/6/13 jujur, tanggung jawab, bijaksana 1

Misi Nasional NKRI

• UU 17 thn 2007: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005~2025 – Regulasi yang mengantisipasi konvergensi

internet, telekomunikasi, dan penyiaran;

• Perpres 5 thn 2010: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2010~2015 – Indonesia Connected via Jaringan broadband

nasional (pada 2014, 30% populasi dan 75% kota kabupaten terhubung broadband);

• Perpres 20 thn 2006: Dewan TIK Nasional


Penting, tapi siapa yang membangun?

• Pemerintah minim DANA • Mengundang BUMN/BUMD/Swasta/Koperasi • Mengundang Investor asing


Yang harus disediakan Pemerintah: • Iklim usaha yang sehat. • Kepastian hukum. • Regulasi yang menarik dan pasti (predictable,

accountable, transparent).

3 Pilar : Teknologi – Pasar – Regulasi

KERANGKA REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Bagaimana menata penyelenggaraan telekomunikasi/ICT?


Regulasi Telekomunikasi

• Undang-Undang 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

• Peraturan Pemerintah 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

• Peraturan Pemerintah 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

• Beberapa Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Jaringan dan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.


Kerangka utama UU 36 thn 1999 Pasal 7 (1) Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi :

a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi; b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi; c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

Pasal 8 (1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa

telekomunikasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yaitu :

a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. Badan usaha swasta; atau d. Koperasi.


UU 36 thn 1999: TELEKOMUNIKASI Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman,

dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik Iainnya;

2. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;

3. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;

3. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;

13. Menteri adalah Menteri yang ruang Iingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.


Jaringan & Jasa Telekomunikasi

Pasal 9 (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi.

(2) Penyelengara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.

(3) Telsus . . . .


Pasal tentang FREKUENSI-Radio Pasal 33 (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib

mendapatkan izin Pemerintah. (2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai

dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu. (3) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan

spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. (4) Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang

digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34 (1) Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan

frekuensi, yang besarannya didasarkan atas penggunaan jenis dan Iebar pita frekuensi.

(2) Pengguna orbit satelit wajib membayar biaya hak penggunan orbit satelit.

(3) Ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


Penjelasan Pasal 33 Ayat (2):

• Penggunaan frekuensi radio didasarkan pada ruang, jumlah getaran, dan lebar pita, yang hanya dapat digunakan oleh 1 (satu) pihak. Penggunaan secara bersamaan pada ruang, jumlah getaran, dan lebar yang sama atau berhimpitan akan saling mengganggu.

• Frekuensi dalam telekomunikasi digunakan untuk membawa atau menyalurkan informasi. Dengan demikian agar informasi dapat dibawa atau disalurkan dengan baik tanpa gangguan, maka penggunaan frekuensinya harus diatur. Pengaturan frekuensi antara lain mengenai pengalokasian pita frekuensi dan peruntukannya.


Tindak PIDANA Telekomunikasi

Pasal 53 (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling Iama 15 (lima belas) tahun.


PENYIDIKAN UU-Telekomunikasi

Pasal 44

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Iingkungan Departemen yang Iingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi.


(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran Iaporan atau keterangan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan hukum yang

diduga melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi; c. menghentikan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang

menyimpang dari ketentuan yang berlaku; d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau

tersangka; e. melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang

diduga digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;

f. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi;

g. menyegel dan atau menyita alat dan atau perangkat telekomunikasi yang digunakan atau yang diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;

h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi; dan .

i. mengadakan penghentian penyidikan


Bagi Tugas Negara: UU 36/1999 & UU 16/2004


Dimana: Ketidakpastian HUKUM?

• Menyusun “aturan main”/hukum Eks & Legislatif – Menentukan Tujuan dari “aturan main”/hukum

– Siapa saja yang seharusnya menyusun?

– Apa substansi yang harus dimuat di tiap level (UU/PP/PM)?

– Siapa & bagaimana mengawal “aturan main”/hukum

– Pasal penghubung dengan UU yang terkait (harmonisasi).

• Menterjemahkan “aturan main”/hukum APH – Siapa yang diberi kewenangan menterjemahkan

• Menerapkan “aturan main”/hukum Hakim – Mengabaikan tujuan (asbabun nuzul).

– Mengabaikan pembagian kewenangan.

29 Oktober 2013 konvergen mendukung tujuan nasional 15

contoh kasus:

Kominfo vs. Kejagung dalam kasus iM2-indosat


- kerancuan regulasi teknis dan hukum pidana - kerancuan tipitel – tipikor – kepatuhan regulasi - kerancuan Regulator dan APH Kejaksaan - kerancuan Kominfo - Kejaksaan – BPKP - kerancuan tentang Kerugian Negara - kerancuan tersangka Korporasi atau Orang - kerancuan tentang intervensi dan Leadership

RINGKASAN KASUS

• Salah paham tentang Frekuensi dan jaringan radio seluler; mungkin karena sangat teknis

• Akibatnya, IM2 dituduh menggunakan kavling frekuensi Indosat;

• Karena itu disangka harus membayar biaya hak penggunaan frekuensi (BHP-frek);

• Lalu disangka tidak memenuhi kewajiban kepada negara;

• Sangkaan TIPITEL dibungkus TIPIKOR.


Judul Perkara

Apakah “iM2 menggunakan jaringan 3G milik Indosat” adalah tindak pidana ?? Jwb: tentu saja tidak, karena jaringan dibangun memang untuk dimanfaatkan oleh sebanyak mungkin pengguna.


UU 36 thn 1999: TELEKOMUNIKASI

Pasal 33 (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib

mendapatkan izin Pemerintah. (2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai

dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu. (3) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan

spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. (4) Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang

digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34 (1) Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan

frekuensi, yang besarannya didasarkan atas penggunaan jenis dan Iebar pita frekuensi.

(2) Pengguna orbit satelit wajib membayar biaya hak penggunan orbit satelit. (3) Ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


PAHAM SALAH MELAHIRKAN SANGKAAN & DAKWAAN SALAH

Dalam konteks Telekomunikasi


Dakwaan JPU (yang juga penyidik)


Surat Dakwaan No.Reg. Perkara: PDS-23/JKT.SL/12/2012

Laporan Wartawan Tribunnews.com Nurmulia Rekso P

PT Indosat Mega Media (IM2) menurut Kejagung tidak pernah mengikuti seleksi pelelangan pita jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi 2,1 GHz. Akan tetapi PT IM2 menyelenggarakan jaringan itu melalui kerjasama yang dibuat antara PT IM2 dengan Indosat Tbk.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI, Noor Rahmad, saat ditemui wartawan di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (18/01/2012) mengatakan: "IM2 notabene tidak punya hak memanfaatkan jalur tadi, karena tidak pernah lelang, tidak pernah membayar kewajiban-kewajiban".


http://Tribunnews.com/

Kilas Balik (Januari 2012)


DAFTAR DAKWAAN YG DIPAKSAKAN

• Indosat mengalihkan izin frekuensi;

• Indosat & IM2 menggunakan bersama (sharing) pita frekuensi;

• IM2 menggunakan frekuensi tanpa izin;

• IM2 tidak membayar BHP-frekuensi;

• Tidak ikut lelang frekuensi, maka tidak berhak menggunakan jaringan seluler.

• dst.


PENJELASAN TEKNIS Perspektif Regulasi Telekomunikasi


BTS Core-network

INDOSAT Frek.: 2.1 GHz

1/6/13 26

IM2

akses internet

akses internet

Penyedia Jasa akses internet

Pelanggan IM2

Jaringan 3G Indosat

jujur, tanggung jawab, bijaksana

Kerjasama IM2-Indosat: IM2 menggunakan jaringan 3G milik Indosat yang mana jaringan 3G itu menggunakan frekuensi 2.1GHz.

Jaringan Frekuensi Logika Kejaksaan

Internet Global

oleh LSM pelapor dan Kejaksaan, yang begini ini dipahami sebagai “menggunakan frekuensi”

PP 52 tahun 2000

Pasal 12

Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan jaringan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jaringan telekomunikasi sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia.


Penjelasan pasal 12: • Kewajiban memenuhi setiap permohonan dari setiap

calon pelanggan jaringan telekomunikasi sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia dimaksudkan agar penyelenggara jaringan telekomunikasi bersikap terbuka dan tidak melakukan diskriminasi terhadap calon pelanggannya.

• Yang dimaksud dengan syarat-syarat berlangganan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pelanggan jaringan telekomunikasi seperti izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi, sertifikasi perangkat yang dipergunakan, cakupan pelayanan, dan jenis jasa yang akan diselenggarakan.


BTS Core-network

Indosat

BTS Core-network IM2

2-jaringan radio mendapat alokasi frekuensi yang SAMA, maka keduanya tidak akan dapat beroperasi karena pasti saling mengganggu, kecuali bila kedua sinyal radio tersebut tidak muncul di waktu dan area yang sama. Caranya: (1) keduanya bergantian; (2) berbeda wilayah; (3) rekayasa teknologi membuat kedua sinyal tidak saling mengganggu (di-sinkronisasi).

Pita Frek.: 2.1GHz blok 7

Pita Frek.: 2.1 GHz blok 7

11/8/12 29

SINKRONISASI

Ilustrasi PENGGUNAAN BERSAMA PITA FREKUENSI sharing frekuensi milik Indosat ???

5MHz

2,5MHz

2,5MHz

Ada 2-set Jaringan seluler !

Disangka ini: Pasal 14, 15, dan 30 PP 53 thn 2000

Pasal 14 (1) Menteri dapat menetapkan penggunaan bersama pita frekuensi radio

dan atau kanal frekuensi radio. (2) Penetapan pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio yang

digunakan secara bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dikoordinasikan dengan pengguna yang sudah ada atau antar pengguna.

(3) Penetapan penggunaan bersama pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio harus memenuhi prinsip efisiensi dan tidak saling mengganggu.

(4) Pelaksanatan penetapan penggunaan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mengikuti ketentuan internasional.

Pasal 15 Penggunaan bersama pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio dapat berbentuk pembedaan waktu, wilayah, atau teknologi.

Pasal 30 Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio bagi penggunaan bersama pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio dibebankan secara penuh kepada masing-masing pengguna.


BTS Core-network

INDOSAT

BTS Core-network IM2

IM2 tidak membangun BTS (jaringan seluler) sehingga tidak bisa dikatakan telah menggunakan frekuensi, karena pengguna frekuensi adalah pemilik BTS (jaringan seluler). IM2 hanyalah penyedia-akses-internet (ISP) yang dapat diakses melalui jaringan Indosat.

Frek.: 2.1 blok A

Frek.: 2.1 blok A

11/8/12 31

kerjasama INDOSAT – IM2

IM2

akses internet

akses internet

Penyedia Jasa akses internet

Pelanggan IM2

via jaringan Indosat

11/8/12 32

IM2

INDOSAT


Kesimpulan: • Tidak ada kasus, hanya salah ngerti tentang jaringan

radio dan frekuensinya. • BHP-frekuensi telah dibayar oleh Indosat karena

Indosat yang memiliki jaringan seluler2,3 trilyun/tahun

• Seperti PBB tanah dan mall, penyewa tempat tidak perlu lagi membayar PBB. Maka PT iM2 membayar biaya jaringan kepada Indosat.

Kerancuan: • Menegakkan UU 36/1999 dengan UU 31/1999 • Penyidik menuduh melanggar Peraturan Menteri,

sedangkan Menteri menyatakan tidak melanggar. 1/6/13 jujur, tanggung jawab, bijaksana 34

DAMPAK BURUK DAKWAAN & PUTUSAN YANG SALAH

Sudahkah dipikirkan?


Pungutan Ganda Negara • Ada 200-san content provider yang menjual konten melalui

jaringan, maka “kerugian negara”-nya = 200 x 1.3T = 260T.

• Penjual aplikasi melalui jaringan seluler, maka akankah disangka ada kerugian negara 10 operator x 1.3T = 13 Trilyun.

• Ada 200 juta pelanggan menelpon melalui jaringan seluler, akankah diharuskan membayar sebesar 200-juta x 1.3 trilyun = 260-juta-Trilyun.

• Seluruh sistem-MUX akan diwajibkan membayar BHP-frekuensi kali sebanyak penggunanya; padahal seharusnya hanya 1-kali saja.

• Sekitar 35.000 mesin ATM yang menggunakan VSAT, haruskah membayar semua kewajiban seperti kewajiban pemilik satelit?


Dampak ekonomi

• World-Bank menyatakan bahwa penetrasi broadband ke 10% populasi akan meningkatkan GDP 1.38% (untuk Indonesia sekitar 130 trilyun).

• Saat ini penetrasi broadband di Indonesia baru kurang dari 5% dan target RPJMN adalah 30% di 2014.

• Cara tercepat meningkatkan penetrasi broadband adalah melalui jaringan seluler karena jaringan kabel jauh lebih mahal dan perlu waktu lebih lama.

• Maka pemaksaan paham yang salah oleh penyidik dan JPU dapat mengakibatkan target peningkatan penetrasi hingga 25% populasi di 2014 menjadi terhambat.

• Bila sikap dan perilaku jaksa ini menghambat 10% saja penetrasi broadband, maka jaksa penyidik dan JPU berpotensi merugikan negara sekitar 130 trilyun rupiah.


Tim Penyidik seharusnya: • Mematuhi UU 16/2004: Kejaksaan RI, pasal 33. • Mematuhi UU 36/1999: Telekomunikasi ps 44. • Mematuhi KUHAP; pasal 1 dan pasal 6. • Mematuhi Perpres 53 thn 2010: Disiplin PNS. • Mengawal UU 17/2007: RPJP 2005~2025; • Mengawal Perpres 5 tahun 2010: RPJMN 2010~2014; • Tidak Merugikan Korporasi & individu, dan mencegah

Kebohongan Publik . • Mencegah persangkaan palsu yang bisa melanggar

KUHP pasal 317-318 ; • Mencegah pencemaran wibawa Kejagung; • Menyelamatkan perekonomian negara, dst.


Tugas APH

• Turut mengawal program pembangunan nasional, bukan menghambat apalagi merongrong;

• Jangan mengambil kewenangan regulator teknis karena semua regulasi teknis dalam berbisnis adalah bersifat pembinaan, bukan untuk memenjara orang;


TERIMA KASIH… Akhir kata


Documents

Regulasi Telekomunikasi Indonesia Kepastian Hukum - · PDF file29 Oktober 2013 konvergen mendukung tujuan nasional 15 . ... •dst. 1/6/13 jujur, tanggung jawab, ... Disangka ini: