REKOMENDASI MENTERI KEUANGAN TENTANG …€¦ · keseimbangan pendanaan di daerah dalam perencanaan lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

REKOMENDASI MENTERI KEUANGAN TENTANG KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAH TAHUN 2018

Untuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018

i

DAFTAR ISI DAFTAR ISI …………………………………………………………………………….…... i

KATA PENGANTAR …………………………………………………………………….…. ii

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………….……… iii

LATAR BELAKANG ……………………………………………………….……………….. 1

1.1 DASAR HUKUM ..………………………………………………....….……………. 2

1.2 RUANG LINGKUP REKOMENDASI .……………………………….……………. 4

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN …………………………………………………………... 4

1.4 SISTEMATIKA ..…………………………………………………………………….. 4

BAB II FORMULASI KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAH UNTUK

PERENCANAAN LOKASI DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS

PEMBANTUAN …………………………………………………………………………...…

5

2.1 VARIABEL-VARIABEL YANG DIGUNAKAN ………………………...………….. 5

2.2 SUMBER DATA ………………………………………………………..……………. 6

2.3 FORMULASI KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAH ………………….. 6

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDANAAN

DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TA 2017 ….………………………

7

3.1 EVALUASI ATAS PELAKSANAAN REKOMENDASI MENTERI

KEUANGAN UNTUK PERENCANAAN DANA DEKONSENTRASI DAN

TUGAS PEMBANTUAN TA 2017 ………………………………………………….

7

3.2 ANALISIS DISTRIBUSI ALOKASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS

PEMBANTUAN PER WILAYAH TA 2017 ….…………………..….……………..

14

3.3 ANALISIS JENIS BELANJA ATAS PELAKSANAAN DEKONSENTRASI

DAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2016 ……..……………...

16

BAB IV REKOMENDASI KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAH DALAM

RANGKA PERENCANAAN LOKASI DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI

DAN TUGAS PEMBANTUAN TA 2018 …………………………………...…………….

19

LAMPIRAN I A PROVINSI YANG TERMASUK PRIORITAS I …............................ iv

LAMPIRAN I B KABUPATEN/KOTA YANG TERMASUK PRIORITAS I ………….. v

LAMPIRAN II A PROVINSI YANG TERMASUK PRIORITAS II …………………….. xii

LAMPIRAN II B KABUPATEN/KOTA YANG TERMASUK PRIORITAS II ………….. xiii

LAMPIRAN III A PROVINSI YANG TERMASUK NON PRIORITAS ………………… xvii

LAMPIRAN III B KABUPATEN/KOTA YANG TERMASUK NON PRIORITAS …….. xviii

LAMPIRAN IV ISTILAH, DEFINISI, DAN PENGERTIAN …………………………... xxiii

ii

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dimaksudkan untuk

meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan di daerah serta mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut,

diperlukan keselarasan dan sinergi secara nasional antara program dan kegiatan

dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan

desentralisasi yang dibiayai dari APBD. Pengalokasian dana dekonsentrasi dan tugas

pembantuan dimaksudkan untuk menjamin tersedianya sebagian anggaran

kementerian/lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang sudah

ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) yang mengacu pada

Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Kementerian/Lembaga selaku institusi pemerintah yang menyelenggarakan

dekonsentrasi dan tugas pembantuan perlu mempertimbangkan beberapa aspek dalam

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan agar

pelaksanaannya dapat berjalan efektif, efisien, ekonomis, dan tepat sasaran. Dua hal utama

yang menjadi perhatian adalah: (i) perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan

tugas pembantuan harus sesuai dengan Renja-KL dan RKP; dan (ii) rencana lokasi dan

anggaran untuk program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan atau ditugaskan

disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan

di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah.

Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik

Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan fiskal nasional, ikut

bertanggung jawab dalam menyediakan data dan informasi terkini tentang peta

keseimbangan pendanaan di daerah untuk keperluan perencanaan lokasi dan anggaran

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Menteri Keuangan setiap tahun anggaran wajib

menyediakan dan menyampaikan peta keseimbangan pendanaan di daerah kepada pihak-

pihak yang terkait agar dapat digunakan dalam perencanaan lokasi dan anggaran

dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah.

Peta keseimbangan pendanaan di daerah yang disusun dalam rekomendasi Menteri

Keuangan memuat informasi terkini mengenai kondisi daerah, yang diukur dari dua variabel,

yaitu Variabel Kemampuan Pendanaan Daerah (KPD) yang menggambarkan potensi

kemampuan keuangan di daerah dalam upaya membangun dan melayani kepentingan

masyarakat dan variabel pembangunan masyarakat di daerah yang direpresentasikan melalui

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan peta keseimbangan pendanaan di daerah

iii

tersebut, daerah yang direkomendasikan untuk mendapat alokasi dana dekonsentrasi

dan/atau dana tugas pembantuan TA 2018 sebagai berikut:

Prioritas 1: Kelompok daerah yang memiliki tingkat kemampuan keuangan (KPD) di

bawah rata-rata nasional, dan tingkat pembangunan masyarakat (IPM) di bawah IPM

nasional. Kelompok daerah ini perlu mendapat intervensi pemerintah pusat melalui

kewenangan yang dimiliki untuk dapat menstimulasi percepatan pembangunan di daerah

tersebut melalui penyelenggaraan program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas

pembantuan.

Prioritas 2: Kelompok daerah yang memiliki tingkat kemampuan keuangan (KPD) di

bawah rata-rata nasional, namun memiliki tingkat pembangunan masyarakat (IPM) di atas

IPM nasional. nasional. Kelompok daerah ini merupakan daerah yang memiliki tingkat

kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional namun masih dapat secara efektif

melakukan pembangunan daerah melalui kegiatan pelayanan terhadap masyarakat dengan

baik. Kelompok ini perlu didorong untuk mempertahankan kinerjanya tersebut, salah satu cara

yang dapat ditempuh adalah dengan diberikan program dan kegiatan Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan.

Hal lain yang disampaikan dalam rekomendasi ini adalah: (i) analisis atas pelaksanaan

rekomendasi Menteri Keuangan tahun 2016; (ii) analisis distribusi alokasi dana dekonsentrasi

dan tugas pembantuan per wilayah tahun 2017; (iii) analisis jenis belanja atas pelaksanaan

dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun 2017; dan (iv) beberapa rekomendasi lain yang

dapat dijadikan acuan bagi kementerian/lembaga agar pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi

dan tugas pembantuan di daerah dapat berjalan dengan efektif, dan tercapai sasaran.

Demikian rekomendasi ini disusun untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam

perencanaan lokasi dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA 2018, sehingga

dapat memberi dampak positif bagi pencapaian salah satu tujuan utama penyelenggaraaan

pemerintahan yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Atas perhatian dan

kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal: 2017

MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI

Halaman 1 dari 20

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Perimbangan

Keuangan adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis,

transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan

mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan

penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dana Dekonsentrasi merupakan

dana yang berasal dari anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang dilaksanakan oleh

gubernur sebagai wakil pemerintah, sedangkan dana Tugas Pembantuan merupakan dana

yang berasal dari anggaran K/L yang dilaksanakan oleh daerah dalam rangka pelaksanaan

tugas pembantuan. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dapat dimaknai sebagai

bentuk dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mengurangi

kesenjangan pembangunan antardaerah agar terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Dalam rangka pengalokasian dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu

memerhatikan pembagian kewenangan antarpemerintah. Pendanaan Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan dilaksanakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan kewenangan

Pemerintah Pusat di daerah, dengan demikian dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

hendaknya saling melengkapi dengan dana desentralisasi atau dengan kata lain dana

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tidak digunakan untuk mendanai urusan pemerintah

daerah.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab pelaksanaan Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan secara efektif, efisien, ekonomis dan tepat sasaran, Menteri

Keuangan dapat menyampaikan rekomendasi kepada K/L sebagai bahan pertimbangan bagi

K/L dalam menyusun perencanaan lokasi dan anggaran kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan untuk setiap tahun anggaran. Bahan pertimbangan tersebut dituangkan dalam

bentuk rekomendasi Menteri Keuangan tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah.

Rekomendasi Menteri Keuangan memuat informasi tentang peta keseimbangan pendanaan

di daerah yang menggambarkan kondisi terkini keadaan suatu daerah, yang diukur dari

tingkat Kemampuan Pendanaan Daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah

yang direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Manusia. Rekomendasi Menteri

Keuangan tersebut seyogianya menjadi dasar pertimbangan bagi K/L dalam rangka

perencanaan lokasi dan alokasi dana kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Halaman 2 dari 20

1.2. DASAR HUKUM

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari tugas dan fungsi Menteri

Keuangan dalam penyusunan dan penyampaian Rekomendasi Menteri Keuangan dalam

rangka perencanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

a. Pasal 3 ayat (1)

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan

rasa keadilan dan kepatutan”.

Setiap penyelenggara negara wajib mengelola dana Dekonsenstrasi dan dana Tugas

Pembantuan sebagai bagian dari keuangan negara sesuai dengan prinsip

pengelolaan keuangan negara tersebut, mencakup kegiatan perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

b. Bagian Penjelasan Butir (5) mengenai Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan

Negara

Dalam penjelasan butir (5) UU 17 tahun 2003 disebutkan bahwa Menteri Keuangan

sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan yang bertanggungjawab dalam

pengelolaan fiskal pada hakekatnya merupakan Chief Financial Officer (CFO)

Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap Menteri/Pimpinan lembaga yang

bertanggungjawab dalam penggunaan anggaran/penggunaan barang pada

hakekatnya merupakan Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu

pemerintahan. Pembagian wewenang dan tanggung jawab ini perlu dilaksanakan

secara konsisten agar terwujud mekanisme checks and balances serta untuk

mendorong peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas

pemerintahan.

Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan

kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi

kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. Terkait dengan fungsi

pengelolaan kebijakan fiskal dan penganggaran, Menteri Keuangan mempunyai

kewenangan untuk memberi bahan pertimbangan/rekomendasi kepada K/L dalam

perencanaan lokasi dan alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan

a. Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2)

“Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan

dilimpahkan/ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan

negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah”.

Ketentuan tersebut dimaknai bahwa adanya kewajiban K/L untuk memperhatikan

keseimbangan pendanaan di daerah dalam perencanaan lokasi dan anggaran untuk

program dan kegiatan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan.

Halaman 3 dari 20

b. Penjelasan Pasal 21 Ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2)

Kemampuan keuangan negara dimaksudkan bahwa pengalokasian disesuaikan

dengan kemampuan APBN dalam mendanai urusan pemerintah pusat melalui bagian

anggaran K/L.

Keseimbangan pendanaan di daerah dimaksudkan bahwa pengalokasian

mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

Kebutuhan pembangunan daerah dimaksudkan bahwa pengalokasian disesuaikan

dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman

Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 mengatur beberapa aspek

pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan sebagai berikut:

a. Keseimbangan pendanaan dilakukan secara proporsional agar sebaran lokasi dan

alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tidak terkonsentrasi pada

daerah tertentu.

b. Pengalokasian dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mempertimbangkan

kemampuan fiskal daerah yang terdiri dari besarnya transfer ke daerah dan

kemampuan keuangan daerah.

Hasil rumusan keseimbangan pendanaan di daerah dimaksud dituangkan dalam

Rekomendasi Menteri Keuangan dan disampaikan kepada K/L dengan tembusan kepada

Kepala Bappenas

4. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri

Dalam Negeri Nomor : 0442/M.PPN/11/2010, Nomor : SE-696/MK/2010 dan Nomor :

120/4693/SJ tentang Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan

Kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur

Selaku Wakil Pemerintah Pusat.

Kementerian/Lembaga diminta untuk memperhatikan rekomendasi Menteri Keuangan

dalam mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan tertuang

dalam Surat Edaran ini pada huruf A butir 2.c.1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan melalui mekanisme

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Kementerian/Lembaga wajib mengalokasikan

anggaran dengan target kinerja yang jelas dan terukur dengan mengutamakan

pencapaian prioritas pembangunan pada Kementerian/Lembaga serta

mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di

daerah sebagaimana tertuang dalam rekomendasi Menteri Keuangan yang

diterbitkan setiap tahun, dan kebutuhan pembangunan daerah yang menjadi urusan

Pemerintah Pusat”.

1.3. RUANG LINGKUP REKOMENDASI

Halaman 4 dari 20

Rekomendasi Menteri Keuangan ini membahas permasalahan sebagai berikut:

1. Latar belakang dan dasar hukum dari rekomendasi Menteri Keuangan.

2. Evaluasi pelaksanaan Rekomendasi Menteri Keuangan dalam alokasi anggaran

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA 2017.

3. Formulasi peta keseimbangan pendanaan di daerah untuk perencanaan lokasi dan

alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA 2018 berdasarkan data dan

kondisi terkini.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan rekomendasi Menteri Keuangan adalah untuk :

1. Mewujudkan proporsionalitas dalam pengalokasian dana Dekonsentrasi dan dana Tugas

Pembantuan agar sebaran alokasi dana tidak terkonsentrasi di daerah tertentu;

2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan

dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan;

3. Memberikan masukan kepada K/L dalam merencanakan lokasi dan alokasi dana

Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan agar tepat sasaran.

1.5. SISTEMATIKA

Rekomendasi terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Penjelasan mengenai latar belakang dengan landasan hukum, ruang lingkup

rekomendasi, maksud dan tujuan, serta sistematika;

Bab II Penjelasan tentang formulasi keseimbangan pendanaan di daerah untuk

perencanaan lokasi dan alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

Bab III Penjelasan mengenai evaluasi atas pelaksanaan rekomendasi Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan TA 2017;

Bab IV Rekomendasi Menteri Keuangan dalam rangka perencanaan lokasi dan alokasi dana

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018.

Halaman 5 dari 20

BAB II

FORMULASI KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAH UNTUK PERENCANAAN LOKASI DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI DAN

TUGAS PEMBANTUAN

2.1 VARIABEL-VARIABEL YANG DIGUNAKAN

Keseimbangan pendanaan di daerah ditinjau berdasarkan 2 (dua) jenis variabel, yaitu

variabel Kemampuan Pendanaan Daerah dan variabel Indeks Pembangunan Manusia

dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Variabel Kemampuan Pendanaan Daerah (KPD)

KPD merupakan variabel yang dapat menggambarkan potensi kemampuan keuangan di

daerah dalam upaya membangun dan melayani kepentingan masyarakat. Variabel ini

meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan

yang Sah dengan memperhitungkan belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

Variabel ini diasumsikan sebagai gambaran ruang fiskal di daerah, yaitu besaran alokasi

dana yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan dan

pelayanan masyarakat di daerah secara leluasa dan fleksibel.

2. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM digunakan sebagai variabel untuk mengukur pembangunan masyarakat di daerah

dengan pertimbangan:

a. Merupakan indikator penting yang digunakan dalam mengukur keberhasilan

pembangunan hidup manusia/masyarakat/penduduk.

b. Digunakan sebagai salah satu ukuran kinerja suatu daerah, khususnya dalam evalusi

proses pembangunan sumber daya manusia.

c. Dapat mengindikasikan tentang bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk

mengakses hasil dari suatu proses pembangunan, sebagai bagian dari haknya seperti

dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

Hubungan kedua variabel peta keseimbangan pendanaan di daerah tersebut dapat

dilihat pada Gambar 2.1.1 di bawah ini:

GAMBAR 2.1.1 Variabel Keseimbangan Pendanaan di Daerah

Keseimbangan Pendanaan di

Daerah

Variabel Kemampuan

Pendanaan Daerah (KPD)

Variabel Indeks

Pembangunan Manusia (IPM)

Pendapatan Asli Daerah

Dana Perimbangan

Lain-lain Pendapatan yang

Sah

Belanja PNSD

Pembangunan Masyarakat di Daerah, mencakup bidang: Pendidikan

Kesehatan

Kesejahteraan masyarakat

Halaman 6 dari 20

2.2 SUMBER DATA

Data yang digunakan dalam menyusun formulasi peta keseimbangan pendanaan di

daerah dapat dibedakan dalam 2 jenis: pertama, Data Fiskal terdiri dari data PAD, Dana

Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam APBD, dengan memperhitungkan

Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); kedua, data Non-Fiskal terdiri dari Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan Jumlah Penduduk.

Data Fiskal diperoleh dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang disampaikan kepada

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan, sedangkan data non-

fiskal diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Dalam Negeri yang

digunakan dalam perhitungan alokasi DAU TA 2017.

Jenis data, tahun data, dan sumber data yang digunakan dalam penyusunan

rekomendasi Menteri Keuangan tentang keseimbangan pendanaan untuk perencanaan

dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA. 2018 adalah sebagaimana pada Gambar 2.2.1

berikut :

GAMBAR 2.2.1 Jenis, Tahun, dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam formulasi keseimbangan pendanaan di daerah adalah data terkini

yang tersedia. Data fiskal berasal dari data tahun 2016, sedangkan data non fiskal

menggunakan data IPM tahun 2015.

2.3 FORMULASI KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAH

Langkah-langkah perhitungan formulasi peta keseimbangan pendanaan adalah

sebagai berikut:

1. Menentukan Indeks Kemampuan Pendanaan Daerah (IKPD) riil per Kapita:

a. Menghitung KPD, yang merupakan selisih Pendapatan yang diperoleh suatu daerah

(PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah) dengan Belanja

Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

APBD

Data Fiskal

Data

Non Fiskal

PAD

Lain-lain pendapatan yang Sah

Dana Perimbangan

Belanja PNSD

IPM

IKK

Jumlah Penduduk

2016

2016

2016

2016

2015

2016

2016

APBD

APBD

DJPK & Daerah

BPS

BPS

Kemendagri

Halaman 7 dari 20

b. Menghitung KPD riil per Kapita, dengan cara membagi KPD suatu daerah dengan

besaran perkalian IKK dengan Jumlah Penduduk. Baik IKK maupun jumlah penduduk

menjadi proxy perbedaan tingkat harga antar daerah per Kapita.

c. Menghitung Indeks KPD (IKPD) riil per Kapita, dengan melakukan penyusunan indeks

nilai besaran IKPD riil per Kapita suatu daerah dengan cara membagi IKPD suatu

daerah dengan rata-rata IKPD seluruh daerah.

2. Menghubungkan IKPD riil per Kapita dengan IPM:

a. Menempatkan masing-masing daerah ke dalam berdasarkan nilai IKPD riil per Kapita

dan IPM.

b. Menentukan 4 (empat ) kuadran dengan menggunakan nilai rata-rata IPFD rill per

kapita sebagai sumbu horisontal, dan IPM Nasional sebagai sumbu vertikal.

c. Pengelompokkan dalam 4 (empat) kuadran tersebut, masing-masing:

Kuadran I untuk daerah yang memiliki IKPD riil per kapita di atas rata-rata nasional

dan IPM di atas IPM nasional (dikategorikan dalam daerah non prioritas);

Kuadran II untuk daerah yang memiliki IKPD riil per kapita di bawah rata-rata

nasional dan IPM di atas IPM nasional, (dikategorikan dalam daerah prioritas II);

Kuadran III untuk daerah yang memiliki IKPD riil per kapita di bawah rata-rata

nasional dan IPM di bawah IPM nasional, (dikategorikan dalam daerah prioritas I);

Kuadran IV untuk daerah yang memiliki IKPD riil per kapita di atas rata-rata

nasional dan IPM di bawah IPM nasional, (dikategorikan dalam daerah non

prioritas).

Pengelompokkan daerah berdasarkan kuadran dan prioritas pendanaan

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dapat dilihat dalam Gambar 2.3.1 sebagai

berikut:

GAMBAR 2.3.1 Pengelompokan Daerah Berdasarkan Kuadran dan Prioritas Pendanaan

Adapun gambaran langkah-langkah formulasi keseimbangan pendanaan di daerah

dapat terlihat pada Gambar 2.3.1 di bawah ini:

Gambar 2.3.1

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Kemampuan Pendanaan Daerah

Kuadran I Kuadran II

Kuadran III Kuadran IV

Kelompok Daerah Non Prioritas

Kelompok Daerah Non Prioritas

Kelompok Daerah Prioritas II

Kelompok Daerah Prioritas I

Halaman 8 dari 20

Langkah-langkah Formulasi Keseimbangan Pendanaan di daerah

KPD

Lain2

Pendapatan yg Sah

PAD

Pendapatan Daerah

Belanja PNSD

Faktor Pengurang

KPD riil per kapita

Jumlah penduduk

IKK

IKPD riil

per kapita

Peta Keseimbangan Pendanaan di

daerah

IPM Nasional

Hasil Formulasi

Rekomendasi

PAD = Pendapatan Asli Daerah KPD = Kemampuan Pendanaan Daerah IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi IPM = Indeks pembangunan Manusia

Dana

Perim-bangan

Halaman 9 dari 20

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TA 2017

3.1. EVALUASI ATAS PELAKSANAAN REKOMENDASI MENTERI KEUANGAN

UNTUK PERENCANAAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

TA 2017

Total pagu anggaran dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan Tahun

Anggaran 2017 adalah sebesar Rp18.336,48 miliar sebagaimana dapat dilihat pada pada

Tabel 3.1.1, yang terdiri atas :

a) Pagu anggaran dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp6.737,52 miliar atau

mengalami penurunan sebesar 29,5% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016

sebesar Rp 9.562,17 miliar.

b) Pagu anggaran dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp11.598,95

miliar atau mengalami penurunan sebesar 43,6% dibandingkan dengan Tahun Anggaran

2016 sebesar Rp20.567,21 miliar, dengan distribusi alokasi dana Tugas Pembantuan

Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

Untuk Pemerintah Provinsi dialokasikan sebesar Rp9.488,91 miliar atau terjadi

penurunan sebesar 25,6% dibandingkan dengan alokasi Tahun Anggaran 2016.

Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dialokasikan sebesar Rp2.110,04 miliar atau

mengalami penurunan sebesar 72,9% dibandingkan dengan alokasi Tahun Anggaran

2016.

TABEL 3.1.1 Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 (dalam Miliar Rupiah)

Sumber: Tahun 2016 : DJA, Pagu RKA/KL DIPA per Februari 2016 Tahun 2017 : DJA, Pagu RKA/KL DIPA per Maret 2017

Pada Tahun 2016 Menteri Keuangan telah mengeluarkan Rekomendasi tanggal 9

Juni 2016 Nomor: S-474/MK.07/2016 tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah untuk

Perencanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017 yang

merekomendasikan tiga kelompok daerah yaitu:

a) Kelompok daerah Prioritas I adalah daerah yang terdapat pada kuadran III

b) Kelompok daerah Prioritas II adalah daerah yang terdapat pada Kuadran II

TA Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Jumlah

Keseluruhan Provinsi Kab/.Kota Jumlah

2016 9.562,17 12.758,71 7.808,50 20.567,21 30.129,38

2017 6.737,52 9.488,91 2.110,04 11.598,95 18.336,48

Halaman 10 dari 20

c) Kelompok daerah non prioritas adalah daerah yang terdapat pada Kuadran I dan Kuadran

IV.

Berdasarkan data dalam Tabel 3.1.2 terlihat bahwa untuk rekomendasi pada tahun

2017 terjadi peningkatan jumlah daerah pada kelompok Prioritas dari semula 242 daerah

menjadi 259 daerah, namun di sisi lain terjadi penurunan jumlah daerah pada kelompok

Prioritas II dari semula 148 menjadi 114 daerah.

TABEL 3.1.2 Rekomendasi Menteri Keuangan untuk Perencanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan TA 2016 dan TA 2017

KUADRAN

2016 2017

Provinsi Kab./Kota Jumlah Provinsi Kab./Kota Jumlah

1 4 50 54 2 47 49

2 12 136 148 7 107 114

3 15 227 242 19 240 259

4 3 92 95 6 114 120

Jumlah 34 505 539 34 508 542

Selanjutnya dilakukan analisa untuk mengetahui apakah kebijakan pengalokasian

dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017 sudah

memperhatikan keseimbangan pendanaan di daerah sebagaimana tertuang dalam

Rekomendasi Menteri Keuangan untuk Perencanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan Tahun Anggaran 2017. Rekomendasi Menteri Keuangan tentang Keseimbangan

Pendanaan di Daerah dalam Rangka Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

diterbitkan setiap tahunnya agar lokasi dan alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan menjadi lebih efektif, efisien, dan tidak terkonsentrasi pada suatu daerah

tertentu. Penyusunan rekomendasi terutama terkait dengan pengalokasian dana pada

kelompok daerah prioritas yang berada di Kuadran III dan Kuadran II, baik untuk Pemerintah

Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Gambaran penerapan

Rekomendasi Menteri Keuangan tentang Keseimbangan Pendanaan dapat dilihat pada

Gambar 3.1.1 (untuk Pemerintah Daerah Provinsi) dan Gambar 3.1.2 (untuk Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota).

Halaman 11 dari 20

GAMBAR 3.1.1 Proporsi dan Rata-rata Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Per Kuadran

untuk daerah Provinsi Tahun Anggaran 2017

Sumber : RKA-KL(DIPA per Maret 2017) DJA.

Rekomendasi Menteri Keuangan untuk perencanaan alokasi Tahun Anggaran 2017: jumlah Pemerintah Daerah

Provinsi yang berada pada kuadran I sebanyak 2 provinsi, kuadran II sebanyak 7 provinsi, kuadran III sebanyak

19 provinsi dan kuadran IV sebanyak 6 provinsi

Dari Gambar 3.1.1 tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa kebijakan pengalokasian

dana Dekonsentrasi untuk daerah provinsi pada tahun anggaran 2017 secara umum sudah

memperhatikan keseimbangan pendanaan di daerah sebagaimana tertuang dalam

Rekomendasi Menteri Keuangan tahun 2017. Hal ini dapat terlihat dari besarnya alokasi

untuk daerah-daerah yang berada pada kuadran III dan kuadran II yang merupakan kuadran

untuk prioritas 1 dan prioritas 2. Rata-rata besaran alokasi untuk daerah-daerah pada kuadran

III sebesar Rp238,72 Miliar sedangkan untuk daerah yang berada pada kuadran II sebesar

Rp141,73 Miliar. Jika dilihat secara besaran alokasinya, sebesar 67,32% berada pada

kuadran III dan sebesar 14,72% berada pada kuadran II, atau dengan kata lain, dana

Dekonsentrasi untuk provinsi sebesar 82,04% sudah tepat dialokasikan pada daerah prioritas.

Sementara itu, daerah-daerah yang berada pada kuadran I dan IV masih

dialokasikan oleh K/L, namun porsinya relatif sedikit jika dibandingkan dengan daerah-daerah

prioritas. Porsi alokasi untuk daerah-daerah yang berada pada kuadran I sebesar 3,56% dan

pada kuadran IV sebesar 14,40%. Rata-rata alokasi per daerah untuk kuadran I sebesar

Jenis Dana

Alokasi (Rp miliar)

Rata-rata

%

Dekon 239,83 119,91 3,56

TP 201,89 100.95 2.13

Jenis Dana

Alokasi (Rp miliar)

Rata-rata

%

Dekon 992,10 141,73 14,72

TP 1.223,14 174,73 12,89

Jenis Dana

Alokasi (Rp miliar)

Rata-rata

%

Dekon 4.535.62 238,72 67,32

TP 6.759,18 355,75 71,23

Jenis Dana

Alokasi (Rp miliar)

Rata-rata

%

Dekon 959,97 161,66 14,40

TP 1,304.70 217,45 13,75



Rekomendasi: 7 Provinsi




Kuadran II

Daerah Prioritas II

Kuadran III

Daerah Prioritas I

Kuadran IV

Daerah Non Prioritas

Kuadran I


Halaman 12 dari 20

Rp119,91 Miliar, sedangkan rata-rata alokasi per daerah untuk kuadran IV sebesar Rp161,6

Miliar.

Dari pengalokasian dana Dekonsentrasi untuk provinsi Tahun 2017 diatas, terlihat

bahwa secara rata-rata alokasi per daerah, 19 (sembilan belas) daerah yang berada pada

kuadran III mempunyai rata-rata alokasi terbesar. Daerah yang berada pada kuadran III

adalah daerah yang mempunyai kemampuan pendanaan dibawah rata-rata nasional dan

mempunyai IPM yang berada dibawah IPM nasional. Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Provinsi Sumatera Utara

2. Provinsi Jambi

3. Provinsi Sumatera Selatan

4. Provinsi Bengkulu

5. Provinsi Lampung

6. Provinsi Jawa Barat

7. Provinsi Jawa Tengah

8. Provinsi Jawa Timur

9. Provinsi Kalimantan Barat

10. Provinsi Gorontalo

11. Provinsi Sulawesi Tengah

12. Provinsi Sulawesi Selatan

13. Provinsi Sulawesi Barat

14. Provinsi Sulawesi Tenggara

15. Provinsi Nusa Tenggara Barat

16. Provinsi Nusa Tenggara Timur

17. Provinsi Maluku

18. Provinsi Maluku Utara

19. Provinsi Papua

Dari 19 daerah tersebut di atas, terdapat lima provinsi penerima alokasi terbesar

dana Dekonsentrasi yang dapat dilihat dalam tabel 3.1.3 sebagai berikut:

TABEL 3.1.3 Alokasi Terbesar Dana Dekonsentrasi TA 2017

miliar rupiah

No Provinsi Alokasi Kuadran

1 Jawa Timur 509,43 III

2 Jawa Tengah 452,57 III

3 Jawa Barat 443,53 III

4 Papua 353,45 III

5 Sumatera Utara 338,99 III

Sumber : RKA-KL(DIPA per Maret 2017) DJA, diolah

Untuk pengalokasian dana Tugas Pembantuan pada provinsi, sebagaimana dapat

dilihat pada Gambar 3.1.1, secara umum kebijakan pengalokasiannya sudah sesuai dengan

Rekomendasi Menteri Keuangan. Baik porsi alokasi maupun rata-rata besaran untuk daerah-

daerah yang berada pada kuadran III sebagai prioritas utama lebih besar jika dibandingkan

dengan daerah-daerah yang berada pada kuadran II. Secara rata-rata per kuadran, daerah-

daerah yang berada pada kuadran III dialokasikan sebesar Rp355,75 miliar sedangkan

kuadran II sebesar Rp174,73 Miliar. Jika dilihat dari besaran alokasinya, sebesar 84,12%

alokasi berada pada daerah-daerah prioritas.

Adapun alokasi dana Tugas Pembantuan untuk daerah-daerah non prioritas masih

dilakukan dengan porsi alokasi yang relatif kecil. Porsi alokasi untuk daerah-daerah non

prioritas adalah sebesar 2,13% untuk kuadran I dan 13,75% untuk kuadran IV. Rata-rata

Halaman 13 dari 20

alokasi per daerah untuk kuadran I sebesar Rp100,95 miliar, sedangkan rata-rata alokasi per

daerah untuk kuadran IV sebesar Rp217,45 miliar.

Kebijakan pengalokasian dana Tugas Pembantuan untuk kabupaten/kota pada

tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada Gambar 3.1.2. Kebijakan pengalokasian dana Tugas

Pembantuan pada umumnya telah memperhatikan keseimbangan pendanaan di daerah

sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Menteri Keuangan tahun 2016. Proporsi alokasi

untuk kabupaten/kota yang masuk ke dalam Kuadran III (prioritas 1) sebesar 54,79% lebih

besar dibanding Kabupaten/Kota yang masuk kedalam Kuadran II (prioritas 2) sebesar

27,35%. Namun demikian, jika dilihat dari rata-rata alokasi per kuadran, rata-rata alokasi untuk

kuadran III sebesar Rp4,82 miliar, masih lebih kecil jika dibanding rata-rata alokasi untuk

daerah-daerah yang berada pada kuadran II sebesar Rp5,39 miliar.

GAMBAR 3.1.2 Proporsi dan Rata-rata Alokasi Tugas Pembantuan Per Kuadran

untuk daerah Kabupaten/Kota TA.2017

Sumber : RKA-KL(DIPA per Maret 2017) DJA, diolah Rekomendasi Menteri Keuangan untuk perencanaan alokasi Tahun Anggaran 2017: jumlah Pemerintah Daerah Kab./Kota yang berada pada kuadran I sebanyak 47 daerah, kuadran II sebanyak 107 daerah, kuadran III sebanyak 240 daerah dan kuadran IV sebanyak 114 daerah

Untuk daerah-daerah non prioritas (kuadran I dan kuadran IV), K/L mengalokasikan

dana Tugas Pembantuan dengan porsi sebesar Rp1.506,59 miliar atau 17,86% (3,59% pada

kuadran I dan 14,27% pada kuadran IV) yang jumlahnya lebih kecil bila dibandingkan dengan

porsi daerah prioritas secara keseluruhan.

Jenis Dana

Alokasi (Rp miliar)

Rata-rata

%

TP 577,10 5,39 27,35

Jenis Dana

Alokasi (Rp miliar)

Rata-rata

%

TP 75,72 1,61 3,59

Jenis Dana

Alokasi (Rp miliar)

Rata-rata

%

TP 1.156,13 4,82 54,79

Jenis Dana

Alokasi (Rp miliar)

Rata-rata

%

TP 301,10 2,64 14,27



Rekomendasi: 107 Kab./Kota




Kuadran II

Daerah Prioritas II

Kuadran III

Daerah Prioritas I

Kuadran IV


Kuadran I


Halaman 14 dari 20

3.2. ANALISIS DISTRIBUSI ALOKASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS

PEMBANTUAN PER WILAYAH TA 2017

Besaran pagu anggaran dan distribusi keseluruhan alokasi dana dekonsentrasi dan

dana tugas pembantuan dalam TA 2017 dapat dilihat pada Grafik 3.2.1 dan Grafik 3.2.2 .

Distribusi alokasi dana tersebut merupakan data konsolidasi pada wilayah Jawa - Bali,

wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan, wilayah Sulawesi dan wilayah Nusa Tenggara -

Maluku - Papua.

Rincian alokasi dana Dekonsentrasi dapat dilihat pada Grafik 3.2.1. Wilayah Jawa-Bali

untuk tahun 2017 secara proposional mendapat alokasi yang terbesar dengan proporsi

sebesar 28,47% atau Rp1.918 miliar, sedangkan untuk wilayah Sumatera sebesar 27,90%

atau Rp1.880 miliar. Secara keseluruhan, alokasi dana Dekonsentrasi per wilayah maupun

secara total nasional untuk tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016.

GRAFIK 3.2.1

Alokasi Dana Dekonsentrasi per Wilayah Tahun Anggaran 2016-2017 miliar Rupiah

*RKA-KL (DIPA per Maret 2017)

Distribusi alokasi dana Tugas Pembantuan TA 2017 dapat dilihat pada Grafik 3.2.2.

Pada tahun 2017 sebagian besar tersebar di wilayah Sumatera sebesar 25,80% dengan nilai

Rp2.992 miliar dan wilayah Jawa-Bali sebesar 23,23% atau sebesar R2.695 miliar,

sedangkan alokasi terendah ada di wilayah Kalimantan sebesar Rp 1.563 miliar dengan porsi

13,48%. Sejalan dengan alokasi dana Dekonsentrasi, alokasi dana Tugas Pembantuan untuk

tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan alokasi tahun 2016.

GRAFIK 3.2.2 Alokasi Dana Tugas Pembantuan per Wilayah Tahun Anggaran 2016-2017

2016 2017

2.685,5

1.879,9

2.425,5

1.918,4

1.079,1703,0

1.575,0

987,6

1.797,1

1.248,6

SUMATERA JAWA-BALI KALIMANTAN SULAWESI NT,MALUKU,PAPUA

Halaman 15 dari 20

miliar Rupiah

*RKA-KL (DIPA per Maret 2017)

Komposisi besaran alokasi dana Dekonsentrasi per wilayah pada 3 (tiga) K/L terbesar,

dapat terlihat pada Grafik 3.2.3. Grafik tersebut menunjukkan wilayah Sumatera dan wilayah

Jawa & Bali menerima alokasi dana Dekonsentrasi yang terbesar.

GRAFIK 3.2.3 Alokasi Dana Dekonsentrasi Per Wilayah Per K/L TA 2017

miliar Rupiah

Sumber: RKA-K/L (DIPA Maret 2017) DJA (diolah)

Pada tahun 2017 terdapat 21 (dua puluh satu) K/L yang mengalokasikan dana

Dekonsentrasi dengan pagu keseluruhan Rp6.737,52 miliar. Kementerian Desa, PDT, dan

Transmigrasi adalah Kementerian yang paling besar mengalokasikan dana Dekonsentrasi

pada TA 2017. Berikut daftar 3 (tiga) besar K/L dengan alokasi dana Dekonsentrasi tertinggi:

1) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi : Rp1.886,14 miliar atau 27,99%

2) Kementerian Pertanian : Rp1.512,71 miliar atau 22,45%

3) Kementerian Kesehatan : Rp1.377,18 miliar atau 20,44%

Ketiga K/L terbesar yang mengalokasikan Dekonsentrasi tersebut tercermin dalam distribusi

per wilayah walaupun bervariasi dalam urutannya.

Untuk dana Tugas Pembantuan, pada tahun 2017 dialokasikan oleh 7 (tujuh) K/L

dengan pagu keseluruhan Rp11.598,95 miliar. Kementerian Pertanian merupakan

2016 2017

5.278,4

2.992,1

4.804,3

2.694,82.512,0

1.563,1

4.728,4

2.493,7

3.308,5

1.855,2



437,2

528,4

143,7

200,2 203,2

382,3 373,4

159,2216,7

245,6

527,2

468,1

185,4

248,2

457,2

KEMENTAN KEMENKES KEMEN DES PDTT

Halaman 16 dari 20

Kementerian yang mengalokasikan dana terbesar dengan proporsi alokasi sebesar 77,13%

dari seluruh alokasi tugas pembantuan TA 2017 atau sebesar Rp8.946,34 miliar. Berikut 3

(tiga) besar K/L yang mengalokasikan dana Tugas Pembantuan:

1) Kementerian Pertanian : Rp8.946,34 miliar atau 77,13%

2) Kementerian PU dan Perumahan Rakyat : Rp1.851,97 miliar atau 15,97%

3) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi : Rp468,76 miliar atau 4,04%

Distribusi dana Tugas Pembantuan untuk setiap wilayah dapat dilihat dalam Grafik 3.2.4

sebagai berikut:

GRAFIK 3.2.4

Alokasi Dana Tugas Pembantuan Per Wilayah Per K/L TA 2017 miliar Rupiah


3.3. ANALISIS JENIS BELANJA ATAS PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN

TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2016

Analisis terhadap proporsi masing-masing jenis belanja dalam total alokasi dana

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dapat memberikan indikasi apakah karakteristik

kegiatan telah diterapkan sesuai prinsip-prinsip pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan. Karakteristik kegiatan dengan pendanaan Dekonsentrasi adalah berupa

kegiatan nonfisik yang menghasilkan keluaran (indikator output) yang tidak menambah aset

tetap, misalnya: kegiatan pelatihan dan penyuluhan, fasilitasi dan bimbingan teknis, dan

pembinaan dan pengawasan. Di sisi lain, karakteristik kegiatan dengan pendanaan Tugas

Pembantuan adalah berupa kegiatan fisik yang dapat menghasilkan keluaran (indikator

output) berupa aset tetap dan dimungkinkan untuk pengadaan barang habis pakai, misalnya:

pengadaan tanah, pembangunan irigasi, dan pengadaan pupuk/bibit. Namun demikian,

proporsi jenis belanja tersebut tidak dapat digunakan secara mutlak untuk menentukan tepat


2.402,9

1.981,2

1.173,3

1.944,8

1.444,1

454,1

669,1

236,1317,4

175,3106,7

0,0 97,1 156,5 108,5

KEMENTAN KEMEN PU & PERA KEMEN DES PDTT

Halaman 17 dari 20

atau tidaknya pelaksanaan kegiatan dan pengalokasian dana Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan selama ini.

Pada TA 2017, proporsi masing-masing jenis belanja dalam alokasi dana

Dekonsentrasi adalah belanja barang yaitu sebesar 97,94%, belanja modal sebesar 0,30%

dan belanja bantuan sosial 1,75%, sedangkan dalam alokasi dana Tugas Pembantuan

masing-masing adalah belanja barang sebesar 91,54% belanja modal sebesar 7,65% dan

belanja bantuan sosial sebesar 0,81%. Rincian besaran alokasi dana Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan di TA 2017 dapat dilihat dalam Grafik 3.3.1 di bawah ini:

GRAFIK 3.3.1 Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

berdasarkan Jenis Belanja TA 2017 miliar Rupiah


Besarnya dana alokasi pada jenis belanja barang baik dalam alokasi dana

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, mengindikasikan kegiatan utama bersifat non-fisik.

Untuk dana dekonsentrasi hal ini memang sesuai dengan karakteristik jenis pendanaannya.

Kecenderungan ini juga merupakan pengaruh dari pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan. Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengatur tentang penggunaan belanja

barang untuk belanja barang penunjang kegiatan dekonsentrasi. Meskipun dana penunjang

dekonsentrasi tersebut dialokasikan untuk belanja berupa pengadaan peralatan dan mesin,

tidak lagi menggunakan akun belanja modal.

Besarnya komposisi belanja barang pada alokasi dana Tugas Pembantuan dapat

berindikasi 2 kemungkinan, yaitu pertama bahwa dana Tugas Pembantuan lebih banyak

dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat belanja fisik lainnya sehingga tidak menambah aset

tetap atau digunakan sebagai bantuan operasional kegiatan; yang kedua, kegiatan

PEGAWAIBARANG

MODALBANTUAN

SOSIAL

0,2

6.599,0

20,2118,1

10.617,3

887,594,2

Dekonsentrasi Tugas Pembantuan

Halaman 18 dari 20

pendukung/penunjang seperti dalam pengadaan barang/jasa maupun kegiatan penunjang

lainnya lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan pendukung atas kegiatan non-fisik.

Halaman 19 dari 20

BAB IV REKOMENDASI KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAH DALAM RANGKA PERENCANAAN LOKASI DAN ANGGARAN

DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TA 2018

Pokok-pokok rekomendasi keseimbangan pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan adalah sebagai berikut:

1. Daerah yang direkomendasikan untuk diprioritaskan mendapat alokasi dana

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA 2018 adalah sebagai berikut:

a. Kelompok Prioritas 1

Merupakan kelompok daerah yang mempunyai IKPD riil per Kapita di bawah rata-rata

Nasional dan IPM daerah di bawah IPM Nasional (Rincian daerah pada Lampiran I.A

dan I.B)

b. Kelompok Prioritas 2

Kelompok daerah yang mempunyai IKPD riil per Kapita di bawah rata-rata Nasional

dan IPM daerah di atas IPM Nasional (Rincian daerah pada Lampiran II.A dan II.B)

Dasar pertimbangan rekomendasi daerah prioritas sebagai berikut:

1) Kelompok daerah prioritas 1, daerah yang mempunyai tingkat kemampuan keuangan

di bawah rata-rata nasional, dan tingkat pembangunan kesejahteraan masyarakat

(IPM) dibawah IPM Nasional. Kelompok daerah ini perlu mendapat perhatian melalui

intervensi pemerintah pusat melalui kewenangan yang dimiliki sehingga dapat

menstimulasi percepatan pembangunan di daerah tersebut melalui penyelenggaraan

program dan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

2) Kelompok daerah prioritas 2, daerah yang mempunyai tingkat kemampuan keuangan

di bawah rata-rata nasional, namun memiliki tingkat pembangunan kesejahteraan

masyarakat (IPM) di atas IPM nasional. Kelompok daerah ini merupakan daerah yang

memiliki tingkat kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional namun masih

dapat secara efektif melakukan pembangunan daerah melalui kegiatan pelayanan

terhadap masyarakat dengan baik. Kelompok ini perlu didorong untuk

mempertahankan kinerjanya tersebut, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah

dengan diberikan program dan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang

berkesinambungan.

Sebaran daerah berdasarkan posisi dalam kuadaran keseimbangan pendanaan daerah

dapat dilihat dalam Gambar 4.1 untuk wilayah provinsi dan gambar 4.2 untuk wilayah

kabupaten/kota.

Halaman 20 dari 20

Gambar 4.1

Peta Keseimbangan Pendanaan per Provinsi Tahun 2018

Gambar 4.2 Peta Keseimbangan Pendanaan per Kabupaten/Kota Tahun 2018

2. Kementerian/Lembaga memerhatikan urusan pemerintahan dalam merumuskan

program/kegiatan yang akan didanai melalui mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan secara tertib, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

3. Kementerian/lembaga memerhatikan Rekomendasi Menteri Keuangan mengenai

keseimbangan pendanaan di daerah dalam menentukan lokasi dan alokasi dana

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

4. Kementerian/Lembaga melakukan koordinasi dengan kepala daerah sebelum

penyusunan Rencana Kerja K/L dalam rangka sinergi kebijakan Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan.

5. Kementerian/Lembaga meningkatkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan

program/kegiatan baik dengan K/L di tingkat pusat maupun dengan Pemerintah Daerah.

iv

LAMPIRAN I A

TABEL PROVINSI YANG TERMASUK PRIORITAS I

NO Nama daerah IPM IKFD Kuadran Prioritas

1 Provinsi Lampung 66.95 0.48 Kuadran 3 Prioritas 1

2 Provinsi Kalimantan Barat 65.59 0.62 Kuadran 3 Prioritas 1

3 Provinsi Sulawesi Tengah 66.76 0.93 Kuadran 3 Prioritas 1

4 Provinsi Sulawesi Barat 62.96 0.84 Kuadran 3 Prioritas 1

5 Provinsi Nusa Tenggara Barat 65.19 0.67 Kuadran 3 Prioritas 1

6 Provinsi Nusa Tenggara Timur 62.67 0.57 Kuadran 3 Prioritas 1

7 Provinsi Maluku 67.05 0.90 Kuadran 3 Prioritas 1

8 Provinsi Maluku Utara 65.91 0.97 Kuadran 3 Prioritas 1

9 Provinsi Papua 57.25 0.46 Kuadran 3 Prioritas 1

v

LAMPIRAN I B

TABEL KABUPATEN/KOTA YANG TERMASUK PRIORITAS I


1 Kab. Aceh Timur 63.57 0.77 Kuadran 3 Prioritas 1

2 Kab. Aceh Utara 65.93 0.66 Kuadran 3 Prioritas 1

3 Kab. Bireun 68.71 0.81 Kuadran 3 Prioritas 1

4 Kab. Pidie 67.87 0.83 Kuadran 3 Prioritas 1

5 Kab. Aceh Tamiang 66.09 0.94 Kuadran 3 Prioritas 1

6 Kab. Asahan 67.51 0.37 Kuadran 3 Prioritas 1

7 Kab. Dairi 67.91 0.49 Kuadran 3 Prioritas 1

8 Kab. Langkat 68.00 0.36 Kuadran 3 Prioritas 1

9 Kab. Mandailing Natal 63.42 0.50 Kuadran 3 Prioritas 1

10 Kab. Nias 57.98 0.96 Kuadran 3 Prioritas 1

11 Kab. Tapanuli Selatan 67.22 0.76 Kuadran 3 Prioritas 1

12 Kab. Tapanuli Tengah 66.16 0.56 Kuadran 3 Prioritas 1

13 Kota Tanjung Balai 66.05 0.90 Kuadran 3 Prioritas 1

14 Kab. Nias Selatan 57.78 0.49 Kuadran 3 Prioritas 1

15 Kab. Humbang Hasundutan 65.59 0.87 Kuadran 3 Prioritas 1

16 Kab. Serdang Bedagai 67.78 0.42 Kuadran 3 Prioritas 1

17 Kab. Samosir 67.80 0.91 Kuadran 3 Prioritas 1

18 Kab. Batubara 65.50 0.56 Kuadran 3 Prioritas 1

19 Kab. Padang Lawas 65.50 0.57 Kuadran 3 Prioritas 1

20 Kab. Padang Lawas Utara 66.50 0.53 Kuadran 3 Prioritas 1

21 Kab. Labuhanbatu Selatan 68.59 0.52 Kuadran 3 Prioritas 1

22 Kab. Nias Utara 59.18 0.94 Kuadran 3 Prioritas 1

23 Kota Gunungsitoli 65.91 0.95 Kuadran 3 Prioritas 1

24 Kab. Lima Puluh Kota 66.78 0.65 Kuadran 3 Prioritas 1

25 Kab. Padang Pariaman 67.56 0.53 Kuadran 3 Prioritas 1

26 Kab. Pasaman 63.33 0.63 Kuadran 3 Prioritas 1

27 Kab. Pesisir Selatan 67.75 0.53 Kuadran 3 Prioritas 1

28 Kab. Sijunjung 64.95 0.80 Kuadran 3 Prioritas 1

29 Kab. Solok 66.44 0.59 Kuadran 3 Prioritas 1

30 Kab. Tanah Datar 68.51 0.63 Kuadran 3 Prioritas 1

31 Kab. Pasaman Barat 64.56 0.48 Kuadran 3 Prioritas 1

32 Kab. Solok Selatan 66.29 0.89 Kuadran 3 Prioritas 1

33 Kab. Indragiri Hilir 63.80 0.60 Kuadran 3 Prioritas 1

34 Kab. Indragiri Hulu 67.11 0.67 Kuadran 3 Prioritas 1

35 Kab. Kuantan Singingi 67.47 0.85 Kuadran 3 Prioritas 1

36 Kab. Pelalawan 68.67 0.90 Kuadran 3 Prioritas 1

37 Kab. Rokan Hilir 66.22 0.64 Kuadran 3 Prioritas 1

38 Kab. Rokan Hulu 67.02 0.52 Kuadran 3 Prioritas 1

Provinsi Aceh

Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Riau

vi

NO Nama daerah IPM IKPD Kuadran Prioritas

Provinsi Kepulauan Riau

39 Kab. Karimun 68.72 0.87 Kuadran 3 Prioritas 1

Provinsi Jambi

40 Kab. Batanghari 67.68 0.68 Kuadran 3 Prioritas 1

41 Kab. Bungo 67.93 0.74 Kuadran 3 Prioritas 1

42 Kab. Kerinci 67.96 0.88 Kuadran 3 Prioritas 1

43 Kab. Merangin 66.21 0.76 Kuadran 3 Prioritas 1

44 Kab. Muaro Jambi 65.71 0.66 Kuadran 3 Prioritas 1

45 Kab. Sarolangun 67.67 0.67 Kuadran 3 Prioritas 1

46 Kab. Tanjung Jabung Barat 64.04 0.64 Kuadran 3 Prioritas 1

47 Kab. Tanjung Jabung Timur 59.88 0.92 Kuadran 3 Prioritas 1

48 Kab. Tebo 66.63 0.64 Kuadran 3 Prioritas 1

Provinsi Sumatera Selatan

49 Kab. Lahat 64.52 0.68 Kuadran 3 Prioritas 1

50 Kab. Musi Banyuasin 64.93 0.85 Kuadran 3 Prioritas 1

51 Kab. Musi Rawas 63.19 0.76 Kuadran 3 Prioritas 1

52 Kab. Musi Rawas Utara 61.34 0.81 Kuadran 3 Prioritas 1

53 Kab. Muara Enim 65.02 0.80 Kuadran 3 Prioritas 1

54 Kab. Ogan Komering Ilir 63.87 0.51 Kuadran 3 Prioritas 1

55 Kab. Ogan Komering Ulu 66.21 0.60 Kuadran 3 Prioritas 1

56 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 59.89 0.91 Kuadran 3 Prioritas 1

57 Kota Pagar Alam 64.75 0.96 Kuadran 3 Prioritas 1

58 Kab. Banyuasin 63.21 0.40 Kuadran 3 Prioritas 1

59 Kab. Ogan Ilir 64.49 0.46 Kuadran 3 Prioritas 1

60 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 66.74 0.42 Kuadran 3 Prioritas 1

61 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 61.94 0.51 Kuadran 3 Prioritas 1

62 Kab. Empat Lawang 63.17 0.48 Kuadran 3 Prioritas 1

Provinsi Bangka Belitung

63 Kab. Bangka Barat 66.43 1.00 Kuadran 3 Prioritas 1

Provinsi Bengkulu

64 Kab. Bengkulu Selatan 68.28 0.88 Kuadran 3 Prioritas 1

65 Kab. Bengkulu Utara 67.27 0.77 Kuadran 3 Prioritas 1

66 Kab. Rejang Lebong 66.55 0.64 Kuadran 3 Prioritas 1

67 Kab. Seluma 62.94 0.81 Kuadran 3 Prioritas 1

68 Kab. Mukomuko 65.31 0.92 Kuadran 3 Prioritas 1

vii


Provinsi Lampung

69 Kab. Lampung Barat 63.54 0.71 Kuadran 3 Prioritas 1

70 Kab. Lampung Selatan 63.75 0.26 Kuadran 3 Prioritas 1

71 Kab. Lampung Tengah 67.07 0.29 Kuadran 3 Prioritas 1

72 Kab. Lampung Utara 64.89 0.26 Kuadran 3 Prioritas 1

73 Kab. Lampung Timur 66.42 0.35 Kuadran 3 Prioritas 1

74 Kab. Pesisir Barat 59.76 0.95 Kuadran 3 Prioritas 1

75 Kab. Tanggamus 62.67 0.38 Kuadran 3 Prioritas 1

76 Kab. Tulang Bawang 65.83 0.52 Kuadran 3 Prioritas 1

77 Kab. Way Kanan 64.32 0.50 Kuadran 3 Prioritas 1

78 Kab. Pesawaran 61.70 0.40 Kuadran 3 Prioritas 1

79 Kab. Pringsewu 66.58 0.50 Kuadran 3 Prioritas 1

80 Kab. Mesuji 58.71 0.52 Kuadran 3 Prioritas 1

81 Kab. Tulang Bawang Barat 62.46 0.84 Kuadran 3 Prioritas 1

Provinsi Jawa Barat

82 Kab. Bogor 67.36 0.32 Kuadran 3 Prioritas 1

83 Kab. Ciamis 67.64 0.38 Kuadran 3 Prioritas 1

84 Kab. Cianjur 62.08 0.29 Kuadran 3 Prioritas 1

85 Kab. Cirebon 65.53 0.31 Kuadran 3 Prioritas 1

86 Kab. Garut 62.23 0.30 Kuadran 3 Prioritas 1

87 Kab. Indramayu 63.55 0.32 Kuadran 3 Prioritas 1

88 Kab. Karawang 67.08 0.41 Kuadran 3 Prioritas 1

89 Kab. Kuningan 66.63 0.43 Kuadran 3 Prioritas 1

90 Kab. Majalengka 64.07 0.44 Kuadran 3 Prioritas 1

91 Kab. Pangandaran 65.29 0.66 Kuadran 3 Prioritas 1

92 Kab. Purwakarta 67.32 0.55 Kuadran 3 Prioritas 1

93 Kab. Subang 65.80 0.27 Kuadran 3 Prioritas 1

94 Kab. Sukabumi 64.07 0.28 Kuadran 3 Prioritas 1

95 Kab. Sumedang 68.76 0.44 Kuadran 3 Prioritas 1

96 Kab. Tasikmalaya 62.79 0.30 Kuadran 3 Prioritas 1

97 Kota Banjar 68.34 0.79 Kuadran 3 Prioritas 1

98 Kab. Bandung Barat 64.27 0.27 Kuadran 3 Prioritas 1

Provinsi Banten

99 Kab. Lebak 61.64 0.42 Kuadran 3 Prioritas 1

100 Kab. Pandeglang 62.06 0.37 Kuadran 3 Prioritas 1

101 Kab. Serang 63.97 0.36 Kuadran 3 Prioritas 1

viii


Provinsi Jawa Tengah

102 Kab. Banjarnegara 63.15 0.32 Kuadran 3 Prioritas 1

103 Kab. Batang 64.07 0.41 Kuadran 3 Prioritas 1

104 Kab. Blora 65.84 0.39 Kuadran 3 Prioritas 1

105 Kab. Brebes 62.55 0.28 Kuadran 3 Prioritas 1

106 Kab. Cilacap 67.25 0.34 Kuadran 3 Prioritas 1

107 Kab. Grobogan 67.77 0.30 Kuadran 3 Prioritas 1

108 Kab. Kebumen 65.67 0.33 Kuadran 3 Prioritas 1

109 Kab. Kendal 68.46 0.35 Kuadran 3 Prioritas 1

110 Kab. Magelang 66.35 0.36 Kuadran 3 Prioritas 1

111 Kab. Pati 66.99 0.29 Kuadran 3 Prioritas 1

112 Kab. Pekalongan 66.98 0.41 Kuadran 3 Prioritas 1

113 Kab. Pemalang 62.35 0.25 Kuadran 3 Prioritas 1

114 Kab. Purbalingga 66.23 0.34 Kuadran 3 Prioritas 1

115 Kab. Rembang 67.40 0.46 Kuadran 3 Prioritas 1

116 Kab. Tegal 64.10 0.36 Kuadran 3 Prioritas 1

117 Kab. Temanggung 65.97 0.40 Kuadran 3 Prioritas 1

118 Kab. Wonogiri 66.77 0.36 Kuadran 3 Prioritas 1

119 Kab. Wonosobo 65.20 0.35 Kuadran 3 Prioritas 1

Provinsi DI Yogyakarta

120 Kab. Gunung Kidul 67.03 0.39 Kuadran 3 Prioritas 1

Provinsi Jawa Timur

121 Kab. Bangkalan 60.71 0.30 Kuadran 3 Prioritas 1

122 Kab. Banyuwangi 67.31 0.35 Kuadran 3 Prioritas 1

123 Kab. Blitar 66.88 0.42 Kuadran 3 Prioritas 1

124 Kab. Bojonegoro 65.27 0.51 Kuadran 3 Prioritas 1

125 Kab. Bondowoso 63.43 0.45 Kuadran 3 Prioritas 1

126 Kab. Jember 62.64 0.29 Kuadran 3 Prioritas 1

127 Kab. Kediri 68.44 0.34 Kuadran 3 Prioritas 1

128 Kab. Lumajang 62.33 0.34 Kuadran 3 Prioritas 1

129 Kab. Madiun 68.60 0.48 Kuadran 3 Prioritas 1

130 Kab. Malang 65.59 0.29 Kuadran 3 Prioritas 1

131 Kab. Ngawi 67.78 0.37 Kuadran 3 Prioritas 1

132 Kab. Pacitan 63.81 0.47 Kuadran 3 Prioritas 1

133 Kab. Pamekasan 62.66 0.40 Kuadran 3 Prioritas 1

134 Kab. Pasuruan 64.35 0.33 Kuadran 3 Prioritas 1

135 Kab. Ponorogo 67.40 0.41 Kuadran 3 Prioritas 1

136 Kab. Probolinggo 63.04 0.40 Kuadran 3 Prioritas 1

137 Kab. Sampang 56.98 0.39 Kuadran 3 Prioritas 1

138 Kab. Situbondo 63.91 0.47 Kuadran 3 Prioritas 1

139 Kab. Sumenep 61.43 0.35 Kuadran 3 Prioritas 1

140 Kab. Trenggalek 66.16 0.44 Kuadran 3 Prioritas 1

141 Kab. Tuban 64.58 0.34 Kuadran 3 Prioritas 1

ix


Provinsi Kalimantan Barat

142 Kab. Bengkayang 64.40 0.69 Kuadran 3 Prioritas 1

143 Kab. Landak 63.59 0.54 Kuadran 3 Prioritas 1

144 Kab. Ketapang 63.27 0.55 Kuadran 3 Prioritas 1

145 Kab. Mempawah 62.78 0.60 Kuadran 3 Prioritas 1

146 Kab. Sambas 63.28 0.39 Kuadran 3 Prioritas 1

147 Kab. Sanggau 62.06 0.53 Kuadran 3 Prioritas 1

148 Kab. Sintang 63.19 0.74 Kuadran 3 Prioritas 1

149 Kab. Sekadau 61.98 0.70 Kuadran 3 Prioritas 1

150 Kab. Melawi 62.89 0.93 Kuadran 3 Prioritas 1

151 Kab. Kubu Raya 64.52 0.41 Kuadran 3 Prioritas 1

Provinsi Kalimantan Tengah

152 Kab. Kapuas 65.29 0.78 Kuadran 3 Prioritas 1

153 Kab. Kotawaringin Timur 68.45 0.73 Kuadran 3 Prioritas 1

Provinsi Kalimantan Selatan

154 Kab. Banjar 65.71 0.64 Kuadran 3 Prioritas 1

155 Kab. Barito Kuala 62.56 0.84 Kuadran 3 Prioritas 1

156 Kab. Tanah Laut 66.50 0.95 Kuadran 3 Prioritas 1

Provinsi Sulawesi Utara

157 Kab. Bolaang Mongondow 64.53 0.65 Kuadran 3 Prioritas 1

158 Kab. Kepulauan Sangihe 66.82 0.99 Kuadran 3 Prioritas 1

159 Kab. Minahasa Selatan 68.36 0.79 Kuadran 3 Prioritas 1

Provinsi Gorontalo

160 Kab. Gorontalo 62.90 0.56 Kuadran 3 Prioritas 1

161 Kab. Bone Bolango 66.03 0.86 Kuadran 3 Prioritas 1

162 Kab. Gorontalo Utara 61.92 0.99 Kuadran 3 Prioritas 1

Provinsi Sulawesi Tengah

163 Kab. Banggai 67.11 0.85 Kuadran 3 Prioritas 1

164 Kab. Toli-Toli 61.91 0.86 Kuadran 3 Prioritas 1

165 Kab. Donggala 63.55 0.99 Kuadran 3 Prioritas 1

166 Kab. Parigi Moutong 62.20 0.62 Kuadran 3 Prioritas 1

167 Kab. Sigi 64.64 0.91 Kuadran 3 Prioritas 1

x


Provinsi Sulawesi Selatan

168 Kab. Bantaeng 65.77 0.97 Kuadran 3 Prioritas 1

169 Kab. Bone 62.09 0.46 Kuadran 3 Prioritas 1

170 Kab. Bulukumba 65.24 0.68 Kuadran 3 Prioritas 1

171 Kab. Gowa 66.12 0.42 Kuadran 3 Prioritas 1

172 Kab. Jeneponto 61.45 0.61 Kuadran 3 Prioritas 1

173 Kab. Luwu 67.34 0.72 Kuadran 3 Prioritas 1

174 Kab. Luwu Utara 66.90 0.66 Kuadran 3 Prioritas 1

175 Kab. Maros 66.65 0.69 Kuadran 3 Prioritas 1

176 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 66.16 0.82 Kuadran 3 Prioritas 1

177 Kab. Sidenreng Rappang 68.14 0.92 Kuadran 3 Prioritas 1

178 Kab. Sinjai 63.83 0.85 Kuadran 3 Prioritas 1

179 Kab. Soppeng 64.74 0.88 Kuadran 3 Prioritas 1

180 Kab. Takalar 63.53 0.83 Kuadran 3 Prioritas 1

181 Kab. Tana Toraja 65.08 0.71 Kuadran 3 Prioritas 1

182 Kab. Wajo 66.49 0.58 Kuadran 3 Prioritas 1

Provinsi Sulawesi Barat

183 Kab. Toraja Utara 66.15 0.68 Kuadran 3 Prioritas 1

184 Kab. Mamuju 64.71 0.78 Kuadran 3 Prioritas 1

185 Kab. Polewali Mandar 60.09 0.45 Kuadran 3 Prioritas 1

186 Kab. Mamasa 62.85 0.78 Kuadran 3 Prioritas 1

187 Kab. Mamuju Utara 64.04 0.79 Kuadran 3 Prioritas 1

Provinsi Sulawesi Tenggara

188 Kab. Buton Tengah 61.69 0.56 Kuadran 3 Prioritas 1

189 Kab. Buton Selatan 61.51 0.27 Kuadran 3 Prioritas 1

190 Kab. Konawe 68.68 0.87 Kuadran 3 Prioritas 1

191 Kab. Muna 65.09 0.75 Kuadran 3 Prioritas 1

192 Kab. Konawe Selatan 65.60 0.69 Kuadran 3 Prioritas 1

Provinsi Bali

193 Kab. Bangli 65.75 0.60 Kuadran 3 Prioritas 1

194 Kab. Jembrana 68.67 0.56 Kuadran 3 Prioritas 1

195 Kab. Karangasem 64.01 0.44 Kuadran 3 Prioritas 1

196 Kab. Klungkung 68.30 0.80 Kuadran 3 Prioritas 1

Provinsi Nusa Tenggara Barat

197 Kab. Bima 62.61 0.55 Kuadran 3 Prioritas 1

198 Kab. Dompu 63.53 0.97 Kuadran 3 Prioritas 1

199 Kab. Lombok Barat 63.52 0.43 Kuadran 3 Prioritas 1

200 Kab. Lombok Tengah 61.88 0.34 Kuadran 3 Prioritas 1

201 Kab. Lombok Timur 62.07 0.39 Kuadran 3 Prioritas 1

202 Kab. Sumbawa 62.88 0.59 Kuadran 3 Prioritas 1

203 Kab. Lombok Utara 60.17 0.82 Kuadran 3 Prioritas 1

xi


Provinsi Nusa Tenggara Timur

204 Kab. Alor 58.00 0.77 Kuadran 3 Prioritas 1

205 Kab. Belu 59.72 0.77 Kuadran 3 Prioritas 1

206 Kab. Ende 65.25 0.81 Kuadran 3 Prioritas 1

207 Kab. Flores Timur 60.42 0.57 Kuadran 3 Prioritas 1

208 Kab. Kupang 61.68 0.69 Kuadran 3 Prioritas 1

209 Kab. Lembata 61.45 0.89 Kuadran 3 Prioritas 1

210 Kab. Malaka 56.94 0.74 Kuadran 3 Prioritas 1

211 Kab. Manggarai 60.08 0.65 Kuadran 3 Prioritas 1

212 Kab. Ngada 64.64 0.88 Kuadran 3 Prioritas 1

213 Kab. Sikka 61.36 0.58 Kuadran 3 Prioritas 1

214 Kab. Sumba Barat 60.90 0.99 Kuadran 3 Prioritas 1

215 Kab. Sumba Timur 62.04 0.96 Kuadran 3 Prioritas 1

216 Kab. Timor Tengah Selatan 59.41 0.46 Kuadran 3 Prioritas 1

217 Kab. Timor Tengah Utara 60.41 0.70 Kuadran 3 Prioritas 1

218 Kab. Rote Ndao 57.82 0.91 Kuadran 3 Prioritas 1

219 Kab. Manggarai Barat 59.64 0.71 Kuadran 3 Prioritas 1

220 Kab. Nagekeo 62.71 0.95 Kuadran 3 Prioritas 1

221 Kab. Sumba Barat Daya 59.90 0.60 Kuadran 3 Prioritas 1

222 Kab. Manggarai Timur 56.58 0.65 Kuadran 3 Prioritas 1

Provinsi Maluku

223 Kab. Maluku Tengah 68.69 0.49 Kuadran 3 Prioritas 1

224 Kab. Seram Bagian Barat 62.39 0.69 Kuadran 3 Prioritas 1

Provinsi Maluku Utara

225 Kab. Halmahera Barat 62.06 0.97 Kuadran 3 Prioritas 1

226 Kota Tidore Kepulauan 66.76 0.95 Kuadran 3 Prioritas 1

227 Kab. Halmahera Selatan 60.34 0.72 Kuadran 3 Prioritas 1

228 Kab. Halmahera Utara 64.18 0.80 Kuadran 3 Prioritas 1

Provinsi Papua

229 Kab. Jayawijaya 53.37 0.48 Kuadran 3 Prioritas 1

230 Kab. Paniai 53.93 0.68 Kuadran 3 Prioritas 1

231 Kab. Puncak Jaya 44.32 0.42 Kuadran 3 Prioritas 1

232 Kab. Yahukimo 46.36 0.50 Kuadran 3 Prioritas 1

233 Kab. Pegunungan Bintang 39.68 0.94 Kuadran 3 Prioritas 1

234 Kab. Tolikara 46.16 0.46 Kuadran 3 Prioritas 1

235 Kab. Yalimo 44.21 0.85 Kuadran 3 Prioritas 1

236 Kab. Lanny Jaya 43.28 0.87 Kuadran 3 Prioritas 1

237 Kab. Nduga 25.38 0.77 Kuadran 3 Prioritas 1

238 Kab. Puncak 38.05 0.55 Kuadran 3 Prioritas 1

239 Kab. Dogiyai 52.25 0.89 Kuadran 3 Prioritas 1

240 Kab. Intan Jaya 43.51 0.77 Kuadran 3 Prioritas 1

xii

LAMPIRAN II A

TABEL PROVINSI YANG TERMASUK PRIORITAS II


1 Provinsi Aceh 69.45 0.81 Kuadran 2 Prioritas 2

2 Provinsi Sumatera Utara 69.51 0.53 Kuadran 2 Prioritas 2

3 Provinsi Sumatera Barat 69.98 0.66 Kuadran 2 Prioritas 2

4 Provinsi Jambi 68.89 0.82 Kuadran 2 Prioritas 2

5 Provinsi Sumatera Selatan 67.46 0.64 Kuadran 2 Prioritas 2

6 Provinsi Bengkulu 68.59 0.93 Kuadran 2 Prioritas 2

7 Provinsi Jawa Barat 69.50 0.51 Kuadran 2 Prioritas 2

8 Provinsi Banten 70.27 0.68 Kuadran 2 Prioritas 2

9 Provinsi Jawa Tengah 69.49 0.54 Kuadran 2 Prioritas 2

10 Provinsi DI Yogyakarta 77.59 0.69 Kuadran 2 Prioritas 2

11 Provinsi Jawa Timur 68.95 0.53 Kuadran 2 Prioritas 2

12 Provinsi Sulawesi Utara 70.39 0.82 Kuadran 2 Prioritas 2

13 Provinsi Sulawesi Selatan 69.15 0.63 Kuadran 2 Prioritas 2

14 Provinsi Sulawesi Tenggara 68.75 0.70 Kuadran 2 Prioritas 2

15 Provinsi Bali 73.27 0.90 Kuadran 2 Prioritas 2

xiii

LAMPIRAN II B TABEL KABUPATEN/KOTA YANG TERMASUK PRIORITAS II


Provinsi Aceh

1 Kab. Aceh Besar 71.06 0.92 Kuadran 2 Prioritas 2

2 Kota Lhokseumawe 74.44 1.00 Kuadran 2 Prioritas 2


3 Kab. Deli Serdang 71.98 0.36 Kuadran 2 Prioritas 2

4 Kab. Karo 71.84 0.48 Kuadran 2 Prioritas 2

5 Kab. Labuhanbatu 70.06 0.46 Kuadran 2 Prioritas 2

6 Kab. Simalungun 70.89 0.31 Kuadran 2 Prioritas 2

7 Kab. Tapanuli Utara 70.70 0.68 Kuadran 2 Prioritas 2

8 Kab. Toba Samosir 72.79 0.83 Kuadran 2 Prioritas 2

9 Kota Binjai 72.55 0.70 Kuadran 2 Prioritas 2

10 Kota Medan 78.26 0.43 Kuadran 2 Prioritas 2

11 Kota Pematangsiantar 75.83 0.66 Kuadran 2 Prioritas 2

12 Kota Tebing Tinggi 72.13 0.89 Kuadran 2 Prioritas 2

13 Kota Padang Sidempuan 71.88 0.71 Kuadran 2 Prioritas 2

14 Kab. Labuhanbatu Utara 69.15 0.50 Kuadran 2 Prioritas 2


15 Kab. Agam 69.32 0.48 Kuadran 2 Prioritas 2

16 Kota Padang 79.83 0.48 Kuadran 2 Prioritas 2

17 Kab. Dharmasraya 69.27 0.98 Kuadran 2 Prioritas 2

Provinsi Riau

18 Kab. Kampar 70.72 0.68 Kuadran 2 Prioritas 2

19 Kab. Siak 71.45 1.00 Kuadran 2 Prioritas 2

20 Kota Dumai 71.86 0.78 Kuadran 2 Prioritas 2

21 Kota Pekanbaru 78.42 0.79 Kuadran 2 Prioritas 2


22 Kota Batam 79.13 0.52 Kuadran 2 Prioritas 2

23 Kota Tanjung Pinang 77.29 0.79 Kuadran 2 Prioritas 2

24 Kota Jambi 74.86 0.55 Kuadran 2 Prioritas 2

Provinsi Sumatera Selatan

25 Kota Palembang 76.02 0.42 Kuadran 2 Prioritas 2

26 Kota Lubuk Linggau 72.84 0.84 Kuadran 2 Prioritas 2

27 Kota Prabumulih 72.20 0.90 Kuadran 2 Prioritas 2


28 Kab. Bangka 69.79 0.75 Kuadran 2 Prioritas 2

Provinsi Bengkulu

29 Kota Bengkulu 76.49 0.53 Kuadran 2 Prioritas 2

Provinsi Lampung

30 Kota Bandar Lampung 74.34 0.44 Kuadran 2 Prioritas 2

31 Kota Metro 74.98 0.97 Kuadran 2 Prioritas 2

Provinsi Jawa Barat

xiv


32 Kab. Bandung 69.06 0.24 Kuadran 2 Prioritas 2

33 Kab. Bekasi 70.51 0.39 Kuadran 2 Prioritas 2

34 Kota Bandung 78.98 0.53 Kuadran 2 Prioritas 2

35 Kota Bekasi 70.51 0.35 Kuadran 2 Prioritas 2

36 Kota Bogor 73.10 0.45 Kuadran 2 Prioritas 2

37 Kota Depok 78.58 0.32 Kuadran 2 Prioritas 2

38 Kota Sukabumi 71.19 0.75 Kuadran 2 Prioritas 2

39 Kota Cimahi 76.06 0.45 Kuadran 2 Prioritas 2

40 Kota Tasikmalaya 69.04 0.42 Kuadran 2 Prioritas 2

Provinsi Banten

41 Kab. Tangerang 69.57 0.35 Kuadran 2 Prioritas 2

42 Kota Cilegon 71.57 0.88 Kuadran 2 Prioritas 2

43 Kota Tangerang 75.87 0.49 Kuadran 2 Prioritas 2

44 Kota Serang 70.26 0.39 Kuadran 2 Prioritas 2

45 Kota Tangerang Selatan 79.17 0.49 Kuadran 2 Prioritas 2


46 Kab. Banyumas 69.25 0.34 Kuadran 2 Prioritas 2

47 Kab. Boyolali 70.34 0.42 Kuadran 2 Prioritas 2

48 Kab. Demak 68.95 0.30 Kuadran 2 Prioritas 2

49 Kab. Jepara 69.61 0.32 Kuadran 2 Prioritas 2

50 Kab. Karanganyar 73.89 0.39 Kuadran 2 Prioritas 2

51 Kab. Klaten 73.19 0.33 Kuadran 2 Prioritas 2

52 Kab. Kudus 72.00 0.46 Kuadran 2 Prioritas 2

53 Kab. Purworejo 70.12 0.49 Kuadran 2 Prioritas 2

54 Kab. Semarang 71.65 0.33 Kuadran 2 Prioritas 2

55 Kab. Sragen 70.52 0.36 Kuadran 2 Prioritas 2

56 Kab. Sukoharjo 73.76 0.40 Kuadran 2 Prioritas 2

57 Kota Pekalongan 71.53 0.69 Kuadran 2 Prioritas 2

58 Kota Salatiga 79.98 0.82 Kuadran 2 Prioritas 2

59 Kota Semarang 79.24 0.47 Kuadran 2 Prioritas 2

60 Kota Surakarta 79.34 0.56 Kuadran 2 Prioritas 2

61 Kota Tegal 72.20 0.68 Kuadran 2 Prioritas 2

Provinsi DI Yogyakarta

62 Kab. Bantul 77.11 0.44 Kuadran 2 Prioritas 2

63 Kab. Kulon Progo 70.68 0.63 Kuadran 2 Prioritas 2

64 Kab. Sleman 80.73 0.50 Kuadran 2 Prioritas 2

65 Kota Yogyakarta 83.78 0.76 Kuadran 2 Prioritas 2

xv


Provinsi Jawa Timur

66 Kab. Gresik 72.84 0.48 Kuadran 2 Prioritas 2

67 Kab. Jombang 69.07 0.32 Kuadran 2 Prioritas 2

68 Kab. Lamongan 69.42 0.35 Kuadran 2 Prioritas 2

69 Kab. Magetan 70.29 0.45 Kuadran 2 Prioritas 2

70 Kab. Mojokerto 70.22 0.42 Kuadran 2 Prioritas 2

71 Kab. Nganjuk 69.59 0.38 Kuadran 2 Prioritas 2

72 Kab. Sidoarjo 76.78 0.43 Kuadran 2 Prioritas 2

73 Kab. Tulungagung 69.49 0.44 Kuadran 2 Prioritas 2

74 Kota Malang 78.96 0.46 Kuadran 2 Prioritas 2

75 Kota Pasuruan 73.23 0.75 Kuadran 2 Prioritas 2

76 Kota Probolinggo 70.49 0.92 Kuadran 2 Prioritas 2

77 Kota Surabaya 78.87 0.60 Kuadran 2 Prioritas 2

78 Kota Batu 71.89 0.88 Kuadran 2 Prioritas 2


79 Kota Pontianak 76.63 0.50 Kuadran 2 Prioritas 2

80 Kota Singkawang 69.84 0.67 Kuadran 2 Prioritas 2


81 Kab. Kotawaringin Barat 70.14 0.96 Kuadran 2 Prioritas 2

82 Kota Palangkaraya 78.50 0.74 Kuadran 2 Prioritas 2

Provinsi Kalimantan Timur

83 Kota Banjarmasin 74.94 0.56 Kuadran 2 Prioritas 2

84 Kota Balikpapan 77.93 0.86 Kuadran 2 Prioritas 2

85 Kota Samarinda 78.39 0.79 Kuadran 2 Prioritas 2

86 Kota Tarakan 74.60 0.99 Kuadran 2 Prioritas 2


87 Kab. Minahasa 72.76 0.62 Kuadran 2 Prioritas 2

88 Kota Bitung 70.88 0.62 Kuadran 2 Prioritas 2

89 Kota Manado 77.27 0.72 Kuadran 2 Prioritas 2

90 Kab. Minahasa Utara 70.54 0.82 Kuadran 2 Prioritas 2


91 Kota Palu 79.12 0.91 Kuadran 2 Prioritas 2


92 Kab. Enrekang 69.37 0.88 Kuadran 2 Prioritas 2

93 Kab. Pinrang 68.92 0.66 Kuadran 2 Prioritas 2

94 Kota Makassar 79.35 0.49 Kuadran 2 Prioritas 2

95 Kota Palopo 75.65 0.96 Kuadran 2 Prioritas 2

96 Kab. Luwu Timur 69.75 0.93 Kuadran 2 Prioritas 2


97 Kota Kendari 81.30 0.79 Kuadran 2 Prioritas 2

xvi


Provinsi Bali

98 Kab. Buleleng 69.16 0.39 Kuadran 2 Prioritas 2

99 Kab. Gianyar 74.29 0.57 Kuadran 2 Prioritas 2

100 Kab. Tabanan 72.68 0.56 Kuadran 2 Prioritas 2

101 Kota Denpasar 81.65 0.61 Kuadran 2 Prioritas 2


102 Kota Mataram 75.93 0.65 Kuadran 2 Prioritas 2


103 Kota Kupang 77.58 0.53 Kuadran 2 Prioritas 2

Provinsi Maluku

104 Kota Ambon 79.09 0.49 Kuadran 2 Prioritas 2


105 Kota Ternate 77.15 0.55 Kuadran 2 Prioritas 2

Provinsi Papua

106 Kota Jayapura 77.86 0.45 Kuadran 2 Prioritas 2

107 Kota Sorong 75.78 0.64 Kuadran 2 Prioritas 2

xvii

LAMPIRAN III A

TABEL PROVINSI NON PRIORITAS


1 Provinsi Riau 70.84 1.03 Kuadran 1 Non Prioritas

2 Provinsi Kepulauan Riau 73.75 1.06 Kuadran 1 Non Prioritas

3 Provinsi Bangka Belitung 69.05 1.13 Kuadran 1 Non Prioritas

4 Provinsi DKI Jakarta 78.99 4.24 Kuadran 1 Non Prioritas

5 Provinsi Kalimantan Tengah 68.53 1.30 Kuadran 1 Non Prioritas

6 Provinsi Kalimantan Selatan 68.38 1.21 Kuadran 1 Non Prioritas

7 Provinsi Kalimantan Timur 74.17 1.99 Kuadran 1 Non Prioritas

8 Provinsi Kalimantan Utara 68.76 2.28 Kuadran 1 Non Prioritas

9 Provinsi Gorontalo 65.86 1.07 Kuadran 4 Non Prioritas

10 Provinsi Papua Barat 61.73 1.86 Kuadran 4 Non Prioritas

xviii

LAMPIRAN III B

TABEL KABUPATEN/KOTA NON PRIORITAS


Provinsi Aceh

1 Kab. Aceh Barat 67.31 1.35 Kuadran 4 Non Prioritas

2 Kab. Aceh Selatan 62.35 1.25 Kuadran 4 Non Prioritas

3 Kab. Aceh Singkil 65.27 1.61 Kuadran 4 Non Prioritas

4 Kab. Aceh Tengah 70.96 1.68 Kuadran 1 Non Prioritas

5 Kab. Aceh Tenggara 65.90 1.28 Kuadran 4 Non Prioritas

6 Kab. Simeulue 62.18 1.91 Kuadran 4 Non Prioritas

7 Kota Banda Aceh 82.22 1.14 Kuadran 1 Non Prioritas

8 Kota Sabang 71.50 3.88 Kuadran 1 Non Prioritas

9 Kota Langsa 73.81 1.00 Kuadran 1 Non Prioritas

10 Kab. Nagan Raya 65.58 1.45 Kuadran 4 Non Prioritas

11 Kab. Aceh Jaya 67.30 2.89 Kuadran 4 Non Prioritas

12 Kab. Aceh Barat Daya 63.08 1.50 Kuadran 4 Non Prioritas

13 Kab. Gayo Lues 63.34 2.54 Kuadran 4 Non Prioritas

14 Kab. Bener Meriah 70.00 1.18 Kuadran 1 Non Prioritas

15 Kota Subulussalam 60.39 2.38 Kuadran 4 Non Prioritas

16 Kab. Pidie Jaya 69.89 1.48 Kuadran 1 Non Prioritas


17 Kota Sibolga 71.01 1.46 Kuadran 1 Non Prioritas

18 Kab. Pakpak Bharat 65.06 2.36 Kuadran 4 Non Prioritas

19 Kab. Nias Barat 57.54 1.15 Kuadran 4 Non Prioritas


20 Kab. Kepulauan Mentawai 56.73 1.52 Kuadran 4 Non Prioritas

21 Kota Bukittinggi 78.02 1.15 Kuadran 1 Non Prioritas

22 Kota Padang Panjang 75.05 2.18 Kuadran 1 Non Prioritas

23 Kota Payakumbuh 76.49 1.23 Kuadran 1 Non Prioritas

24 Kota Sawahlunto 69.61 2.04 Kuadran 1 Non Prioritas

25 Kota Solok 76.20 1.65 Kuadran 1 Non Prioritas

26 Kota Pariaman 74.66 1.44 Kuadran 1 Non Prioritas

Provinsi Riau

27 Kab. Bengkalis 70.84 1.26 Kuadran 1 Non Prioritas

28 Kab. Kepulauan Meranti 62.91 1.07 Kuadran 4 Non Prioritas


29 Kab. Bintan 71.65 1.11 Kuadran 1 Non Prioritas

30 Kab. Natuna 70.06 2.60 Kuadran 1 Non Prioritas

31 Kab. Lingga 60.75 1.48 Kuadran 4 Non Prioritas

32 Kab. Kepulauan Anambas 65.12 2.79 Kuadran 4 Non Prioritas

Provinsi Jambi

33 Kota Sungai Penuh 72.48 1.54 Kuadran 1 Non Prioritas

xix



34 Kab. Belitung 69.56 1.35 Kuadran 1 Non Prioritas

35 Kota Pangkal Pinang 76.28 1.01 Kuadran 1 Non Prioritas

36 Kab. Bangka Selatan 63.54 1.07 Kuadran 4 Non Prioritas

37 Kab. Bangka Tengah 68.09 1.10 Kuadran 4 Non Prioritas

38 Kab. Belitung Timur 68.10 1.60 Kuadran 4 Non Prioritas

Provinsi Bengkulu

39 Kab. Kaur 63.75 1.38 Kuadran 4 Non Prioritas

40 Kab. Lebong 63.90 1.27 Kuadran 4 Non Prioritas

41 Kab. Kepahiang 65.22 1.03 Kuadran 4 Non Prioritas

42 Kab. Bengkulu Tengah 64.10 1.34 Kuadran 4 Non Prioritas

Provinsi Jawa Barat

43 Kota Cirebon 72.93 1.01 Kuadran 1 Non Prioritas


44 Kota Magelang 75.79 1.38 Kuadran 1 Non Prioritas

Provinsi Jawa Timur

45 Kota Blitar 75.26 1.17 Kuadran 1 Non Prioritas

46 Kota Kediri 74.62 1.13 Kuadran 1 Non Prioritas

47 Kota Madiun 78.81 1.01 Kuadran 1 Non Prioritas

48 Kota Mojokerto 75.04 1.31 Kuadran 1 Non Prioritas


49 Kab. Kapuas Hulu 62.90 1.11 Kuadran 4 Non Prioritas

50 Kab. Kayong Utara 58.52 1.17 Kuadran 4 Non Prioritas


51 Kab. Barito Selatan 66.61 1.62 Kuadran 4 Non Prioritas

52 Kab. Barito Utara 66.30 1.35 Kuadran 4 Non Prioritas

53 Kab. Barito Timur 69.12 1.61 Kuadran 1 Non Prioritas

54 Kab. Murung Raya 66.10 2.15 Kuadran 4 Non Prioritas

55 Kab. Pulang Pisau 65.00 1.60 Kuadran 4 Non Prioritas

56 Kab. Gunung Mas 68.13 1.37 Kuadran 4 Non Prioritas

57 Kab. Lamandau 67.53 2.82 Kuadran 4 Non Prioritas

58 Kab. Sukamara 64.44 3.03 Kuadran 4 Non Prioritas

59 Kab. Katingan 65.79 1.48 Kuadran 4 Non Prioritas

60 Kab. Seruyan 63.49 1.44 Kuadran 4 Non Prioritas

xx


61 Kab. Hulu Sungai Selatan 65.25 1.16 Kuadran 4 Non Prioritas

62 Kab. Hulu Sungai Tengah 65.37 1.01 Kuadran 4 Non Prioritas

63 Kab. Hulu Sungai Utara 61.32 1.12 Kuadran 4 Non Prioritas

64 Kab. Kotabaru 65.76 1.15 Kuadran 4 Non Prioritas

65 Kab. Tabalong 68.36 1.28 Kuadran 4 Non Prioritas

66 Kab. Tapin 66.99 1.70 Kuadran 4 Non Prioritas

67 Kota Banjarbaru 77.30 1.01 Kuadran 1 Non Prioritas

68 Kab. Balangan 64.44 1.72 Kuadran 4 Non Prioritas

69 Kab. Tanah Bumbu 66.94 1.30 Kuadran 4 Non Prioritas

70 Kab. Berau 72.26 2.62 Kuadran 1 Non Prioritas

71 Kab. Kutai Kartanegara 71.20 1.79 Kuadran 1 Non Prioritas

72 Kab. Kutai Barat 68.91 3.15 Kuadran 1 Non Prioritas

73 Kab. Kutai Timur 70.39 1.76 Kuadran 1 Non Prioritas

74 Kab. Mahakam Ulu 64.32 10.13 Kuadran 4 Non Prioritas

75 Kab. Paser 69.87 1.95 Kuadran 1 Non Prioritas

76 Kota Bontang 78.58 1.97 Kuadran 1 Non Prioritas

77 Kab. Penajam Paser Utara 68.60 1.87 Kuadran 4 Non Prioritas

78 Kab. Bulungan 69.25 1.41 Kuadran 1 Non Prioritas

79 Kab. Malinau 70.00 3.74 Kuadran 1 Non Prioritas

80 Kab. Nunukan 63.13 1.39 Kuadran 4 Non Prioritas

81 Kab. Tana Tidung 64.70 3.95 Kuadran 4 Non Prioritas

82 Kab. Kepulauan Talaud 66.56 1.06 Kuadran 4 Non Prioritas

83 Kota Tomohon 73.56 1.20 Kuadran 1 Non Prioritas

84 Kota Kotamobagu 70.46 1.04 Kuadran 1 Non Prioritas

85 Kab. Bolaang Mongondow Utara 64.24 1.32 Kuadran 4 Non Prioritas

86 Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro64.35 1.57 Kuadran 4 Non Prioritas

87 Kab. Minahasa Tenggara 67.86 1.23 Kuadran 4 Non Prioritas

88 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 63.57 1.86 Kuadran 4 Non Prioritas

89 Kab. Bolaang Mongondow Timur 63.12 1.40 Kuadran 4 Non Prioritas

90 Kab. Boalemo 62.18 1.13 Kuadran 4 Non Prioritas

91 Kota Gorontalo 74.97 1.05 Kuadran 1 Non Prioritas

92 Kab. Pohuwato 61.74 1.20 Kuadran 4 Non Prioritas

Provinsi Kalimantan Selatan

Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Utara


Provinsi Gorontalo

xxi



93 Kab. Banggai Kepulauan 62.33 1.25 Kuadran 4 Non Prioritas

94 Kab. Banggai Laut 62.12 1.98 Kuadran 4 Non Prioritas

95 Kab. Buol 65.41 1.59 Kuadran 4 Non Prioritas

96 Kab. Morowali 67.91 1.78 Kuadran 4 Non Prioritas

97 Kab. Morowali Utara 65.81 1.50 Kuadran 4 Non Prioritas

98 Kab. Poso 67.65 1.05 Kuadran 4 Non Prioritas

99 Kab. Tojo Una Una 61.15 1.50 Kuadran 4 Non Prioritas


100 Kab. Barru 67.94 1.37 Kuadran 4 Non Prioritas

101 Kab. Kepulauan Selayar 63.66 1.31 Kuadran 4 Non Prioritas

102 Kota Parepare 75.66 1.19 Kuadran 1 Non Prioritas

Provinsi Sulawesi Barat

103 Kab. Majene 63.74 1.12 Kuadran 4 Non Prioritas

104 Kab. Mamuju Tengah 61.48 1.07 Kuadran 4 Non Prioritas


105 Kab. Buton 62.31 1.12 Kuadran 4 Non Prioritas

106 Kab. Konawe Kepulauan 61.31 3.65 Kuadran 4 Non Prioritas

107 Kab. Kolaka 70.20 1.33 Kuadran 1 Non Prioritas

108 Kab. Kolaka Timur 62.13 1.17 Kuadran 4 Non Prioritas

109 Kab. Muna Barat 61.92 1.01 Kuadran 4 Non Prioritas

110 Kota Bau-bau 73.13 1.07 Kuadran 1 Non Prioritas

111 Kab. Bombana 63.38 1.24 Kuadran 4 Non Prioritas

112 Kab. Wakatobi 66.95 1.27 Kuadran 4 Non Prioritas

113 Kab. Kolaka Utara 65.76 1.37 Kuadran 4 Non Prioritas

114 Kab. Konawe Utara 66.03 2.53 Kuadran 4 Non Prioritas

115 Kab. Buton Utara 64.65 2.03 Kuadran 4 Non Prioritas

Provinsi Bali

116 Kab. Badung 77.98 1.73 Kuadran 1 Non Prioritas


117 Kota Bima 72.23 1.16 Kuadran 1 Non Prioritas

118 Kab. Sumbawa Barat 67.19 1.41 Kuadran 4 Non Prioritas


119 Kab. Sumba Tengah 57.60 1.48 Kuadran 4 Non Prioritas

120 Kab. Sabu Raijua 52.51 1.32 Kuadran 4 Non Prioritas

xxii


Provinsi Maluku

121 Kab. Maluku Tenggara Barat 59.81 1.30 Kuadran 4 Non Prioritas

122 Kab. Maluku Tenggara 62.74 1.11 Kuadran 4 Non Prioritas

123 Kab. Buru 65.15 1.09 Kuadran 4 Non Prioritas

124 Kab. Seram Bagian Timur 59.50 1.38 Kuadran 4 Non Prioritas

125 Kab. Kepulauan Aru 59.91 1.55 Kuadran 4 Non Prioritas

126 Kota Tual 64.95 1.14 Kuadran 4 Non Prioritas

127 Kab. Buru Selatan 60.74 1.94 Kuadran 4 Non Prioritas

128 Kab. Maluku Barat Daya 58.09 2.15 Kuadran 4 Non Prioritas


129 Kab. Halmahera Tengah 61.49 2.26 Kuadran 4 Non Prioritas

130 Kab. Halmahera Timur 63.26 1.46 Kuadran 4 Non Prioritas

131 Kab. Kepulauan Sula 60.18 1.39 Kuadran 4 Non Prioritas

132 Kab. Pulau Morotai 58.34 2.78 Kuadran 4 Non Prioritas

133 Kab. Pulau Taliabu 57.31 2.17 Kuadran 4 Non Prioritas

Provinsi Papua

134 Kab. Biak Numfor 70.32 1.15 Kuadran 1 Non Prioritas

135 Kab. Jayapura 69.55 1.37 Kuadran 1 Non Prioritas

136 Kab. Merauke 67.33 1.23 Kuadran 4 Non Prioritas

137 Kab. Mimika 70.40 1.11 Kuadran 1 Non Prioritas

138 Kab. Nabire 66.25 1.06 Kuadran 4 Non Prioritas

139 Kab. Kepulauan Yapen 64.89 1.58 Kuadran 4 Non Prioritas

140 Kab. Sarmi 60.48 4.13 Kuadran 4 Non Prioritas

141 Kab. Keerom 62.73 2.26 Kuadran 4 Non Prioritas

142 Kab. Boven Digoel 58.21 2.90 Kuadran 4 Non Prioritas

143 Kab. Mappi 55.74 1.62 Kuadran 4 Non Prioritas

144 Kab. Asmat 45.91 1.77 Kuadran 4 Non Prioritas

145 Kab. Waropen 61.97 4.40 Kuadran 4 Non Prioritas

146 Kab. Supiori 59.70 5.15 Kuadran 4 Non Prioritas

147 Kab. Mamberamo Raya 47.88 4.93 Kuadran 4 Non Prioritas

148 Kab. Mamberamo Tengah 43.19 1.87 Kuadran 4 Non Prioritas

149 Kab. Deiyai 48.12 1.90 Kuadran 4 Non Prioritas

Provinsi Papua

150 Kab. Sorong 61.23 2.48 Kuadran 4 Non Prioritas

151 Kab. Manokwari 69.35 1.14 Kuadran 1 Non Prioritas

152 Kab. Manokwari Selatan 55.32 4.18 Kuadran 4 Non Prioritas

153 Kab. Pegunungan Arfak 53.69 2.67 Kuadran 4 Non Prioritas

154 Kab. Fak-Fak 64.73 2.29 Kuadran 4 Non Prioritas

155 Kab. Sorong Selatan 58.24 3.26 Kuadran 4 Non Prioritas

156 Kab. Raja Ampat 60.86 3.10 Kuadran 4 Non Prioritas

157 Kab. Teluk Bintuni 60.40 4.01 Kuadran 4 Non Prioritas

158 Kab. Teluk Wondama 56.27 3.43 Kuadran 4 Non Prioritas

159 Kab. Kaimana 61.07 3.22 Kuadran 4 Non Prioritas

160 Kab. Tambrauw 49.40 5.03 Kuadran 4 Non Prioritas

161 Kab. Maybrat 55.36 4.45 Kuadran 4 Non Prioritas

xxiii

LAMPIRAN IV Istilah, Definisi, dan Pengertian

Postur Pendapatan dalam APBD – terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PENDAPATAN :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

o Pajak Daerah

o Retribusi Daerah

o Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan

o Lain-lain PAD yang sah

Dana Perimbangan

o Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH Sumber Daya Alam (SDA) dan DBH Pajak

o Dana Alokasi Umum (DAU)

o Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

o Hibah

o Dana Darurat

o Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya

o Dana Transfer Lainnya (DAK Nonfisik dan Dana Insentif Daerah)

o Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY

o Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya

o Lain-lain

Postur Belanja dalam APBN – terdiri dari Belanja pemerintah Pusat, Transfer Ke

Daerah dan Dana Desa, dan Suspen BELANJA :

Belanja Pemerintah Pusat

o Belanja Kementerian/Lembaga

o Belanja Non Kementerian/Lembaga

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

o Transfer Ke Daerah

Dana Perimbangan

- Dana Transfer Umum (DAU, DBH Sumber Daya Alam, dan DBH Pajak)

- Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Nonfisik)

Dana Insentif Daerah

Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY

o Dana Desa

Suspen

Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah – pengertian dalam buku ini adalah Gaji

Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) tidak termasuk tunjangan daerah.

Jumlah Penduduk – Merupakan jumlah penduduk yang digunakan dalam perhitungan

alokasi DAU 2016.

xxiv

IPM – Indeks Pembangunan Manusia (Nasional), Mengukur capaian pembangunan manusia

berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagi pendekatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. (BPS)

IKK – Indeks Kemahalan Konstruksi, menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi di daerah

atau gambaran tingkat kesulitan geografis di daerah. Diperoleh dari data harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi dan sewa alat berat yang diperoleh melalui survey di seluruh kabupaten/kota Indonesia. Adapun Jenis barang/bahan bangunan yang digunakan dalam penghitungan IKK terdiri dari 17 jenis barang dan 4 sewa alat berat, yaitu: pasir pasang, batu kali, kayu papan, kayu balok, kayu lapis, cat tembok, cat kayu/besi, aspal, pipa PVC, kaca, batu bata, semen, batu split, lantai keramik, besi beton, seng plat, seng gelombang, sewa alat berat excavator, bulldozer, three wheel roller (mesin gilas), dan dump truck.

Klasifikasi Jenis Belanja Pemerintah – terdiri dari :

1) Belanja Pegawai; 2) Belanja Barang; Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai

untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

3) Belanja Modal; Pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

4) Belanja Bunga Utang; 5) Belanja Subsidi; 6) Belanja Hibah; 7) Belanja Bantuan Sosial; Transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah

Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

8) Belanja Lain-Lain.

Documents

REKOMENDASI MENTERI KEUANGAN TENTANG …€¦ · keseimbangan pendanaan di daerah dalam perencanaan lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan