24/09/2021 1

REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA UPAYA MENYELESAIKAN PERMASALAHAN

OVER CAPACITY LEMBAGA PEMASYARAKATAN

oleh :

Fauzy Marasabessy

Jakarta, 21 September 2021

DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN KOORDINASI POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

24/09/2021 2

PERMASALAHAN LEMBAGA PEMASAYARAKATAN

KEBAKARAN LAPAS KLAS I TANGERANG,

SIAPA YANG BERTANGGUNGJAWAB???

24/09/2021 3

2017Mengapa terjadi Overcapacity?

Produk Hukum 1998 -2014

716 pidana baru – 112 UU

443 bentuk pidana >5 tahun penjara

Konsep Punitive

APH dan Masyarakat

Fokus kepada

Pelaku, korban

diabaikan

Konsep

Pemasyarakatan -

Reintegrasi Sosial -

reoffense

Siapa yang bertanggung jawab?

Kementerian Hukum dan HAM

cq Ditjen PAS?- Angka tahanan dan WB tinggi

menyebabkan overcrowded – bangun

penjara sbg solusi?

- Paradigma pemenjaraan – penjagaan

supaya tidak kabur – pembinaan tidak

optimal

- Penjara sebagai ”SEKOLAH” – detterent

effect?

- Praktek diskriminatif berakibat praktek

koruptif di RUTAN dan LAPAS

Kepolisan - Kejaksaan -

Pengadilan ?- Konsep Punitive APH

- Orientasi law enforcement normative, penjara

sebagai solusi

BAPPENAS - KEMKEU?- Alokasi anggaran terbatas – pelayanan publik

tidak maksimal

- BAMA – porsi setengah anggaran Ditjen PAS

- Penyediaan sarpras terbatas – pembangunan

mahal perlu mencari alternative pembiayaan

Masyarakat?- Masyarakat punitive - pemaaf

- Egois vs peduli – gotong royong

Pemerintah - DPR?- Penyusunan peraturan perundang-

undangan dengan pemidanaan tinggi?

Problematika lapas

24/09/2021 6

Data kondisi Lembaga Pemasyarakatan

• 525 UPT

Jumlah UPT

• 133.069orang

KapasitasHunian

• 232.878orang

JumlahPenghuni

7

Sumber : http://smslap.ditjenpas.go.id

diakses September 2020Per Juli 2018

Kelebihan Kapasitas ≥ 100 %

• 519UPT

Jumlah UPT

• 124.262 orang

KapasitasHunian

• 249.301 orang

JumlahPenghuni

Per Agustus 2020Kelebihan Kapisatas ≥ 75 %

sumber : smslap.ditjenpas.go.id Tgl 06 Oktober 2020

Kapasitas Lapas dan Rutan di Indonesia

adalah 132,107 orang sedangkan

jumlah penghuni Lapas dan Rutan saat ini

adalah 235,284 orang (kelebihan kapasitas 103%)

56.47465.545

70.679 72.99766.526

48.286

117.098

139.004

161.401

183.280

197.264187.227

173.572

204.549

232.080

256.277263.790

235.513

117.128 118.952124.010 126.253 128.040 132.107

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

TAHANAN NAPI PENGHUNI KAPASITAS

Upaya yang telah dilakukan oleh Kemenko

Polhukam dalam mengkoordinasikan permasalahan

di LAPAS :

24/09/2021 9

1. Melaksanakan kajian untuk pembangunan LAPAS Terpadu

2. Melaksanakan FGD untuk mencari solusi memecahkan

permasalahan Over Crowding LAPAS

3.Melaksanakan Kegiatan Penyamaan Persepsi antara

Aparat Penegak Hukum (Polisi dan Jaksa dalam

penerapan Keadilan Restoatif dalam penanganan perkara

pidana.

4. Mengembangkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu

berbasi Teknologi Informasi (SPPT-TI)

KAJIAN ATAS KEBUTUHAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DI NATUNA & ROTE NDAO

2 UNIT LAPAS MANDIRI & TERINTEGRASI KAPASITAS 10.000 ORG (@ 1 UNIT 5.000 ORG)

1. LAPAS MAX KAP 400 ORG Rp. 71.519.000.000

2. LAPAS MEDIUM KAP 2000 ORG Rp. 183.192.000.000

3. LAPAS MEDIUM OPEN CAMP KAP 7600 ORG Rp. 391.946.048.000

4. PERUMAHAN PETUGAS & FASUM Rp. 226.812.800.000

5. BIAYA ENGINEERING Rp. 48.334.309.232

TOTAL RP 921.804.157.000

KETERANGAN

KAJIAN ATAS KEBUTUHAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DI PURWAKARTA

2 UNIT LAPAS MANDIRI & TERINTEGRASI KAPASITAS 10.000 ORG (@ 1 UNIT 5.000 ORG)

1. LAPAS MAX KAP 400 ORG Rp. 71.519.000.000,-

2. LAPAS MEDIUM KAP 2000 ORG Rp. 183.192.000.000,-

3. LAPAS MEDIUM OPEN CAMP KAP 7600 ORG Rp. 391.946.048.000,-

4. PERUMAHAN PETUGAS & FASUM Rp. 226.812.800.000,-

5. BIAYA ENGINEERING Rp. 48.334.309.232,-

6.PEMBELIAN TANAH 45 HA @ RP. 200.000 Rp. 90.000.000.000,-

TOTAL Rp 1.011.804.157.000.

KETERANGAN

❑ Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018 (SE/8/VII/2018 tanggal 27

Juli 2018) tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian

Perkara Pidana;

❑ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

❑ Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04

Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan

Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan

Penanggulangan Penyebaran Covid-19;

❑ Surat Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Nomor :

1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative

Justice di Lingkungan Peradilan Umum.24/09/202112

Perkembangan hukum terbaru

Bagaimana kontruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesiayang ideal yang efektif dan efisien dalam menyelesaikanpermasalahan hukum pidana di Indonesia?

Bagaimana perubahan konsep pemidanaan di Indonesiadapat berfungsi dalam upaya menanggulangipermasalahan over capacity di LAPAS Indonesia?

Bagaimana memformulasi norma pemidanaan yang tepat, supaya tidak terjadi over capacity di LAPAS?

Apa langkah strategis yang dapat dilakukan untukmenanggulangi problematika LAPAS?

24/09/2021

Rumusan Masalah Yang Perlu Dibahas :

13

Tujuan Pemidanaan

Menjadi contoh bagi masyarakatsupaya tidak melakukan tindakpidana

Membuat pelaku tindak pidana jeradan tidak menjadi residivis

Mendatangkan harmoni ataupenyelesaian konflik

Pembalasan atau pengimbalan darikesalahan si pembuat

24/09/2021 14

Tujuan pemidanaan untuk memperbaiki

kerusakan individual dan sosial, tidak

mungkin dapat tercapai tanpa adanya

sistem peradilan pidana yang terpadu dan

terintegrasi antara sub sistem yang ada

didalamnya dalam mewujudkan tujuan

pemidanaan sebagai tujuan bersama

(common goals).

PERGESERAN PARADIGMA PEMIDAAN:

Punitif - KorektifRetributif - Restoratif

15

Reformulasi Konsep Pemidanaan dan Sistem Pemenjaraan

Diselaraskan dengantujuan hukum pidana

2

3

1

4Sinkronisasi TUPOKSI

memperhitungkancost and benefit

Mengukur kapasitas

dan kemampuan masing-masingSub Sistem dalam SPPT

24/09/2021

Konsep Pemidanaan danSistem Pemejaraan

TERIMA KASIH

“Bersatu dan bekerja untuk Indonesia Maju”24/09/202116