Upload
vannguyet
View
213
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Halaman 1.1-2 dari 298 halaman
DAFTAR ISI
1 Pendahuluan ____________________________________________ 1-5
1.1 Dasar Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-
Government Provinsi Riau _______________________________________ 1.1-7
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-
Government Provinsi Riau _______________________________________ 1.2-9
1.3 Aspek Pemanfaatan Teknologi Informasi __________________________ 1.3-17
1.4 Inisiatif E-Government Sampai Saat Ini ___________________________ 1.4-19
1.5 Strategi Pengembangan E-Government ____________________________ 1.5-21 1.5.1 Strategi 1 - Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya, serta
terjangkau oleh masyarakat luas ________________________________________ 1.5-22 1.5.2 Strategi 2 - Menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah
otonom secara menyeluruh_____________________________________________ 1.5-24 1.5.3 Strategi 3 - Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal _________________ 1.5-26 1.5.4 Strategi 4 – Meningkatkan Peran Serta Dunia Usaha dan Mengembangkan Industri
Telekomunikasi dan Teknologi Informasi _________________________________ 1.5-28 1.5.5 Strategi 5 - Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), baik pada
pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy
masyarakat _________________________________________________________ 1.5-30 1.5.6 Strategi 6 - Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik
dan terukur _________________________________________________________ 1.5-33
1.6 Pedoman dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government
Provinsi Riau _________________________________________________ 1.6-37 1.6.1 Keseragaman dan Standarisasi __________________________________________ 1.6-37 1.6.2 Terpadu dan Menyeluruh ______________________________________________ 1.6-38 1.6.3 Luwes dan Bersinergi _________________________________________________ 1.6-39 1.6.4 Aman dan Handal ____________________________________________________ 1.6-39 1.6.5 Efektif dan Efisien ___________________________________________________ 1.6-40 1.6.6 Proporsional dan Mudah Digunakan _____________________________________ 1.6-40 1.6.7 Berorientasi pada Peningkatan Sumber Daya Manusia _______________________ 1.6-41
2 Survey dan Analisis ______________________________________ 2-42
2.1 Metoda Survey ________________________________________________ 2.1-42
2.2 Kondisi Terkini dan Permasalahan-Permasalahan __________________ 2.2-44
Halaman 1.1-3 dari 298 halaman
2.2.1 Aplikasi E-Government yang Sudah Dibangun _____________________________ 2.2-44 2.2.2 Kondisi Terkini _____________________________________________________ 2.2-47 2.2.3 Permasalahan-permasalahan ___________________________________________ 2.2-48
2.3 Pendekatan Pengembangan yang akan Digunakan __________________ 2.3-48 2.3.1 Pendekatan Sistem ___________________________________________________ 2.3-48 2.3.2 Pendekatan Atas-Turun _______________________________________________ 2.3-49 2.3.3 Pendekatan Moduler__________________________________________________ 2.3-49 2.3.4 Pendekatan Berkembang ______________________________________________ 2.3-49
2.4 Metode Penerapan Sistem yang Diusulkan _________________________ 2.4-50
2.5 Metodologi Pengembangan yang akan Digunakan ___________________ 2.5-51
2.6 Studi Kelayakan Sistem _________________________________________ 2.6-54 2.6.1 Aspek Penilaian Analisa Kelayakan Perangkat _____________________________ 2.6-55 2.6.2 Analisa Kelayakan Perangkat Lunak _____________________________________ 2.6-57 2.6.3 Analisa Kelayakan Perangkat Keras _____________________________________ 2.6-78 2.6.4 Sistem Jaringan Komunikasi Data _______________________________________ 2.6-92 2.6.5 Desain Jaringan ____________________________________________________ 2.6-107 2.6.6 Klasifikasi Jaringan Berdasarkan Skalabilitas _____________________________ 2.6-110
2.7 Analisis Pembangunan Internet Service Provider __________________ 2.7-113
3 Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau ____ 3-120
3.1 Langkah Pelaksanaan Pengembangan/Implementasi _______________ 3.1-120
E-Government Provinsi Riau _________________________________________ 3.1-120
3.2 Kerangka Arsitektur E-Government _____________________________ 3.2-129 3.2.1 Lapisan Struktur Kerangka Arsitektur E-Government _______________________ 3.2-131 3.2.2 Pilar Pendukung Lapisan Arsitektur E-Government ________________________ 3.2-132
3.3 Kerangka Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Pengembangan E-
Government _________________________________________________ 3.3-132 3.3.1 Standar Kelayakan Pelayanan Elektronik ________________________________ 3.3-134 3.3.2 Kebijakan Interoperabilitas Situs Pemerintah _____________________________ 3.3-134 3.3.3 Kebijakan Pemanfaatan, Kerahasiaan dan Keamanan Informasi _______________ 3.3-135 3.3.4 Panduan Sistem Manajemen Informasi dan Dokumen Elektronik ______________ 3.3-137 3.3.5 Panduan Pengembangan Aplikasi, Mutu dan Jangkauan Pelayanan Masyarakat __ 3.3-138 3.3.6 Panduan Pengembangan dan Interoperabilitas Situs Unit Kerja Pemerintah Provinsi Riau
3.3-139
3.4 Sistem Manajemen dan Kelembagaan Aplikasi Back-Office E-Government
Provinsi Riau ________________________________________________ 3.4-140 3.4.1 Kebijakan Pendidikan E-Government ___________________________________ 3.4-142
Halaman 1.1-4 dari 298 halaman
3.4.2 Panduan Proyek E-Government ________________________________________ 3.4-143 3.4.3 Kebijakan Pengembangan Kepemerintahan yang Baik dan Manajemen Perubahan 3.4-146 3.4.4 Kebijakan Kelembagaan serta Otorisasi Pemanfaatan dan Pertukaran Informasi __ 3.4-146 3.4.5 Draft Entitas Data Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan
Provinsi Riau ______________________________________________________ 3.4-147
3.5 Strategi Perencanaan dan Evaluasi Biaya Proyek E-Government Provinsi
Riau ________________________________________________________ 3.5-171
3.6 Rencana Induk Pengembangan Perangkat Keras (Hardware) ________ 3.6-171 3.6.1 Kebutuhan Perangkat Pendukung ______________________________________ 3.6-171 3.6.2 Sistem Jaringan Komunikasi Data Elektronik _____________________________ 3.6-174
3.7 Rencana Induk Pengembangan Perangkat Lunak (Software) ________ 3.7-177 3.7.1 Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan dan Pembangunan ____________ 3.7-180 3.7.2 Dukungan Terhadap Program IGOS (Indonesia Go Open Source) _____________ 3.7-182 3.7.3 Pengembangan Sistem e-Learning ______________________________________ 3.7-238 3.7.4 Pengembangan Pusat Informasi Digital Riau ______________________________ 3.7-270
3.8 Rencana Induk Pengembangan Perangkat Benak (Brainware) _______ 3.7-284 3.8.1 Pelatihan Khusus Tenaga Pengajar/Pendidik di Bidang Teknologi Informasi _____ 3.7-284 3.8.2 Pelatihan Pengguna dan Operator Teknologi Informasi______________________ 3.7-288 3.8.3 Pelatihan Pengelola Teknologi dan Sistem Informasi _______________________ 3.7-292
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1-5 dari 298 halaman
1 Pendahuluan
Indonesia pada saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa
dan bernegara secara fundamental menuju ke sistem kepemerintahan yang
demokratis, transparan serta meletakkan supremasi hukum.
Perubahan yang tengah dialami tersebut memberikan peluang bagi penataan
berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kepentingan
rakyat dapat kembali diletakkan pada posisi sentral.
Namun setiap perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu disertai
oleh berbagai bentuk ketidakpastian. Dengan demikian Pemerintah Provinsi
Riau harus mengupayakan kelancaran komunikasi antar
badan/dinas/lembaga yang ada serta mendorong partisipasi masyarakat
luas, agar ketidakpastian tersebut tidak mengakibatkan perselisihan paham
dan ketegangan yang meluas serta berpotensi menimbulkan permasalahan
baru.
Pemerintah Provinsi Riau juga harus lebih terbuka terhadap derasnya aliran
ekspresi aspirasi rakyat dan mampu menanggapi secara cepat dan efektif.
Penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara itu terjadi pada
lingkungan kehidupan antar bangsa yang semakin terbuka, dimana nilai-nilai
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1-6 dari 298 halaman
universal di bidang ekonomi dan perdagangan, politik, kemanusiaan, dan
kelestarian fungsi lingkungan hidup saling berkaitan secara kompleks.
Perubahan yang sedang dijalani terjadi pada saat dunia sedang mengalami
transformasi menuju era masyarakat informasi. Kemajuan teknologi informasi
yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka
peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi
dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.
Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik
merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi
internasional, terutama dalam transaksi perdagangan.
Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut
akan membawa masyarakat Riau ke dalam jurang kesenjangan digital (digital
divide), yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu
memanfaatkan informasi.
Oleh karena itu penataan yang tengah kita laksanakan harus pula diarahkan
untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi.
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.1-7 dari 298 halaman
1.1 Dasar Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 tentang
Telekomunikasi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000
tentang kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000
tentang Telekomunikasi.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2000 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2000 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.1-8 dari 298 halaman
Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Tim Koordinasi Telematika Indonesia.
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2001 tentang
Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003, tentang
Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan E-Government.
11. Kerangka kerja Teknologi Informasi Nasional (National IT
Framework/NITF)
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.2-9 dari 298 halaman
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
1. Penataan sistem pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan
Indonesia pada saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan
berbangsa dan bernegara secara fundamental menuju ke sistem
kepemerintahan yang demokratis transparan serta meletakkan
supremasi hukum.
Perubahan yang tengah dialami tersebut memberikan peluang bagi
penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana
kepentingan rakyat dapat kembali diletakkan pada posisi sentral.
2. Memperlancar komunikasi antar lembaga
Setiap perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu disertai
oleh berbagai bentuk ketidakpastian. Dengan demikian pemerintah
harus mengupayakan kelancaran komunikasi dengan antar
lembaganya serta mendorong partisipasi masyarakat luas, agar
ketidakpastian tersebut tidak mengakibatkan perselisihan paham dan
ketegangan yang meluas, serta berpotensi menimbulkan
permasalahan baru.
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.2-10 dari 298 halaman
Pemerintah juga harus lebih terbuka terhadap derasnya aliran ekspresi
aspirasi rakyat dan mampu menanggapi secara cepat dan efektif.
3. Persiapan menghadapi transformasi dari era masyarakat industri
menuju era masyarakat informasi
Perubahan yang sedang dijalani terjadi pada saat ini adalah dunia
sedang mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi.
Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi
pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan,
pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar
secara cepat dan akurat.
Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik
merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi
internasional, terutama dalam transaksi perdagangan.
Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global
tersebut akan membawa masyarakat Riau ke dalam jurang digital
divide, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak
mampu memanfaatkan informasi.
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.2-11 dari 298 halaman
Oleh karena itu penataan yang tengah kita laksanakan harus pula
diarahkan untuk mendorong masyarakat Riau menuju masyarakat
informasi.
4. Terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu
menjawab tuntutan perubahan secara efektif
Pemerintah Provinsi Riau harus mampu memenuhi dua syarat utama
tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat, yaitu :
(1) Masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi
kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah, dapat
diandalkan dan terpercaya serta mudah dijangkau secara
interaktif.
(2) Masyarakat menginginkan agar asiprasi mereka didengar
dengan demikian Pemerintah Provinsi Riau harus
memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan
kebijakannya.
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.2-12 dari 298 halaman
5. Membangun dimensi baru pada sistem birokrasi pemerintahan
Selama ini Pemerintah Provinsi Riau menerapkan sistem dan proses
kerja yang dilandaskan pada tatanan birokrasi yang kaku. Sistem dan
proses kerja semacam itu tidak mungkin menjawab perubahan
yang kompleks dan dinamis, dan perlu ditanggapi secara cepat.
Oleh karena itu di masa mendatang Pemerintah Provinsi Riau harus
mengembangkan sistem dan proses kerja yang lebih lentur (flexible)
untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks antar
instansinya dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha.
Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan langkah-langkah
berikut:
(1) Memperpendek lini pengambilan keputusan dan memperluas
rentang kendali
Sistem manajemen pemerintah selama ini merupakan sistem
hierarki kewenangan dan komando sektoral yang mengerucut
dan panjang.
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.2-13 dari 298 halaman
Untuk memuaskan kebutuhan masyarakat yang semakin
beraneka ragam di masa mendatang harus dikembangkan
sistem manajemen modern dengan organisasi berjaringan
sehingga dapat memperpendek lini pengambilan keputusan
serta memperluas rentang kendali.
(2) Melonggarkan sekat dengan dunia usaha
Pemerintah Provinsi Riau juga harus melonggarkan dinding
pemisah yang membatasi interaksi dengan sektor swasta
dimana unit kerjanya harus lebih terbuka untuk membentuk
kemitraan dengan dunia usaha (public-private partnership).
(3) Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi
Pemerintah Provinsi Riau harus mampu memanfaatkan
kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan
kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan dan
mendistribusikan informasi serta pelayanan publik.
Dengan demikian Pemerintah Provinsi Riau harus segera
melaksanakan proses transformasi menuju E-Government.
Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.2-14 dari 298 halaman
mendayagunakan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi
untuk menghilangkan sekat-sekat organisasi birokrasi serta
membentuk jaringan sistem manajemen.
Selain itu dapat membangun proses kerja yang
memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara
terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi
dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah
provinsi.
Dengan demikian seluruh lembaga, masyarakat, dunia usaha
dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat
memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara
optimal.
Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan yang kuat di masing-
masing unit kerja agar proses transformasi menuju E-
Government dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
6. Meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien
Pengembangan E-Government merupakan upaya untuk
mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.2-15 dari 298 halaman
(menggunakan) media elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas
layanan publik secara efektif dan efisien.
Melalui pengembangan E-Government dilakukan penataan sistem
manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan
mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi.
Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas
yang berkaitan yaitu :
(1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen
dan proses kerja secara elektronis;
(2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan
publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh
masyarakat di seluruh wilayah negara.
7. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik
Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang
memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas
serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Provinsi Riau di setiap saat
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.2-16 dari 298 halaman
tanpa dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau
oleh masyarakat.
8. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha
Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk
meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat
kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan
internasional.
9. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi antar lembaga
Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi antar lembaga serta
penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat
berpartisipasi dalam perumusan kebijakan di Provinsi Riau.
10. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan
dan efektif
Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan
dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga
di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.3-17 dari 298 halaman
1.3 Aspek Pemanfaatan Teknologi Informasi
Aspek pemanfaatan teknologi informasi sangat penting dalam menentukan
strategi pengembangan E-Government Provinsi Riau. Pemanfaatan teknologi
informasi pada umumnya ditinjau dari sejumlah aspek sebagai berikut :
1. E-Leadership
Aspek ini berkaitan dengan prioritas dan inisiatif para pengambil
keputusan (stakeholder) di Pemerintah Provinsi Riau dalam
mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
2. Infrastruktur Jaringan Informasi
Aspek ini berkaitan dengan kondisi infrastruktur telekomunikasi serta
akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses.
3. Pengelolaan Informasi
Aspek ini berkaitan dengan kualitas dan keamanan pengelolaan
informasi, mulai dari pembentukan, pengolahan, penyimpanan, sampai
penyaluran dan distribusinya.
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.3-18 dari 298 halaman
4. Lingkungan Bisnis
Aspek ini berkaitan dengan kondisi pasar, sistem perdagangan, dan
regulasi yang membentuk konteks bagi perkembangan bisnis teknologi
informasi, terutama yang mempengaruhi kelancaran aliran informasi
antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha, antar badan
usaha, antara badan usaha dengan masyarakat, dan antar
masyarakat.
5. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
Aspek ini berkaitan dengan penyatuan teknologi informasi ke dalam
kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi serta sejauh
mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui
proses pendidikan.
Berbagai studi banding yang dilakukan oleh organisasi internasional
menunjukkan bahwa kesiapan Indonesia masih rendah dan untuk
memperbaikinya diperlukan inisiatif dan dorongan yang kuat dari
pemerintah.
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.4-19 dari 298 halaman
1.4 Inisiatif E-Government Sampai Saat Ini
Pada saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan daerah berinisiatif
mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi.
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh
Departemen Komunikasi dan Informasi, mayoritas situs pemerintah dan
pemerintah daerah otonom masih berada pada tingkat pertama (persiapan),
dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat dua (pematangan).
Sedangkan tingkat tiga (pemantapan) dan tingkat empat (pemanfaatan)
belum tercapai.
Observasi secara lebih mendalam menunjukkan bahwa inisiatif tersebut di
atas belum menunjukan arah pembentukan E-Government yang baik.
Beberapa kelemahan yang menonjol dari pengembangan E-Government
adalah sebagai berikut:
1. Belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif
Pelayanan yang diberikan melalui situs pemerintah tersebut, belum
ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena
kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.4-20 dari 298 halaman
sangat membatasi penyebaran pemanfaatan sistem komputerisasi ke
dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintah.
2. Belum mapannya strategi dan anggaran yang tidak memadai
Belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang
dialokasikan untuk pengembangan E-Government pada masing-
masing instansi.
Inisiatif-inisiatif tersebut merupakan upaya instansi secara sendiri-
sendiri sehingga dengan demikian sejumlah faktor seperti standarisasi,
keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang
memungkinkan interoperabilitas antar aplikasi perangkat lunak secara
handal, aman, dan terpercaya dalam upaya mengintegrasikan sistem
manajemen dan proses kerja pada instansi pemerintah ke dalam
pelayanan publik yang terpadu, kurang mendapatkan perhatian.
Pendekatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tersebut tidak cukup
kuat untuk mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat untuk
mengakses jaringan internet, sehingga jangkauan dari layanan publik
yang dikembangkan menjadi terbatas pula.
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.5-21 dari 298 halaman
1.5 Strategi Pengembangan E-Government
Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, pencapaian tujuan strategis E-
Government perlu dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi yang berkaitan erat,
yaitu :
1. Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya serta
terjangkau oleh masyarakat luas.
2. Menata sistem manajemen dan proses kerja Pemerintah Provinsi Riau
secara terpadu dan menyeluruh.
3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri
telekomunikasi dan teknologi informasi.
5. Mengembangkan jumlah dan mutu sumber daya manusia baik di
lingkungan Pemerintah Provinsi Riau disertai dengan meningkatkan e-
literacy masyarakat.
6. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-
tahapan yang realistik dan terukur.
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.5-22 dari 298 halaman
1.5.1 Strategi 1 - Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas
Masyarakat mengharapkan layanan publik yang terintegrasi tidak tersekat-
sekat oleh batasan organisasi dan kewenangan birokrasi. Dunia usaha
memerlukan informasi dan dukungan interaktif dari pemerintah untuk dapat
menjawab perubahan pasar dan tantangan persaingan global secara cepat.
Kelancaran arus informasi untuk menunjang hubungan antar unit kerja
Pemerintah Provinsi Riau serta untuk mendorong partisipasi masyarakat
merupakan faktor penting dalam pembentukan kebijakan negara yang baik.
Oleh karena itu, pelayanan publik harus transparan, terpercaya, serta
terjangkau oleh masyarakat luas melalui jaringan komunikasi dan informasi.
Strategi ini mencakup sejumlah sasaran sebagai berikut :
1. Perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi dan
informasi ke seluruh wilayah Provinsi Riau pada tingkat harga yang
dapat terjangkau oleh masyarakat dengan sejauh mungkin melibatkan
partisipasi dunia usaha.
2. Pembentukan portal-portal informasi dan pelayanan publik yang
dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.5-23 dari 298 halaman
pemerintah terkait sehingga masyarakat pengguna tidak merasakan
sekat-sekat organisasi dan kewenangan di lingkungan pemerintah.
Sasaran ini akan diperkuat dengan kebijakan tentang kewajiban
seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk
menyediakan informasi dan pelayanan publik secara on-line.
3. Pembentukan jaringan organisasi pendukung (back-office) yang
menjembatani portal-portal informasi dan pelayanan publik tersebut di
atas dengan situs dan sistem pengolahan dan pengelolaan informasi
yang terkait pada sistem manajemen dan proses kerja di instansi yang
berkepentingan.
Sasaran ini mencakup pengembangan kebijakan pemanfaatan dan
pertukaran informasi antar badan/dinas/lembaga di lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau.
4. Pembakuan sistem manajemen dokumen elektronik, standarisasi,
dan sistem pengamanan informasi untuk menjamin kelancaran dan
kehandalan transaksi informasi antar organisasi di atas.
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.5-24 dari 298 halaman
1.5.2 Strategi 2 - Menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara menyeluruh
Pencapaian Strategi-1 harus ditunjang dengan penataan sistem manajemen
dan proses kerja di semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Penataan sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintahan harus
dirancang agar dapat menerapkan kemajuan teknologi informasi secara
cepat.
Penataan itu harus meliputi sejumlah sasaran yang masing-masing atau
secara menyeluruh membentuk dukungan bagi pembentukan pemerintahan
yang baik, antara lain meliputi:
1. Memusatkan program pada kebutuhan masyarakat
Kewibawaan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kemampuannya
menyelenggarakan pelayanan publik yang dapat memuaskan
masyarakat serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dan dialog
publik dalam pembentukan kebijakan pembangunan di Provinsi Riau.
Manajemen perubahan, pengembangan pemerintahan yang baik
hanya dapat dicapai apabila didukung oleh komitmen yang kuat
dari seluruh tingkatan manajemen untuk melakukan perubahan-
perubahan sistem manajemen dan proses kerja secara
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.5-25 dari 298 halaman
berkesinambungan, agar pemerintah dapat menghadapi perubahan
pola kehidupan masyarakat yang semakin dinamis dan pola hubungan
internasional yang semakin kompleks.
Organisasi pemerintah harus berevolusi menuju organisasi jaringan,
dimana setiap unsur instansi pemerintah berfungsi sebagai simpul
dalam jaringan desentralisasi kewenangan dengan lini pengambilan
keputusan yang sependek mungkin dan tolok ukur penilaian kinerja
yang jelas.
2. Penguatan e-leadership, penataan sistem manajemen dan proses
kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
Hal ini harus ditunjang oleh penguatan kerangka kebijakan yang
terpusat dan konsisten untuk mendorong pemanfaatan teknologi
informasi, agar simpul-simpul jaringan organisasi di atas dapat
berinteraksi secara erat, transparan, dan membentuk rentang kendali
yang efektif.
3. Rasionalisasi peraturan dan prosedur operasi
Termasuk di dalamnya adalah semua tahapan perubahan dimana di
dalamnya perlu diperkuat dengan landasan peraturan dan prosedur
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.5-26 dari 298 halaman
operasi yang berorientasi pada organisasi jaringan, rasional, terbuka,
serta mendorong pembentukan kemitraan dengan sektor swasta.
1.5.3 Strategi 3 - Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal
Pelaksanaan setiap strategi memerlukan kemampuan dalam melaksanakan
transaksi, pengolahan, dan pengelolaan berbagai bentuk dokumen dan
informasi elektronik dalam volume yang besar, sesuai dengan tingkatan
kebutuhannya.
Kemajuan teknologi informasi dan perkembangan jaringan telekomunikasi
dan informasi memberikan peluang yang luas bagi instansi pemerintah untuk
memenuhi keperluan tersebut.
Agar pemanfaatan teknologi informasi di setiap badan/dinas/lembaga dapat
membentuk jaringan kerja yang optimal, maka melalui strategi ini sejumlah
sasaran yang perlu diupayakan pencapaiannya adalah sebagai berikut :
1. Standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan
transaksi informasi antar portal unit kerja di lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau.
2. Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen
dokumen dan informasi elektronik (electronic document management
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.5-27 dari 298 halaman
system) serta standarisasi meta-data yang memungkinkan pemakai
menelusuri informasi tanpa harus memahami struktur informasi
pemerintah.
3. Perumusan kebijakan tentang pengamanan informasi serta
pembakuan sistem otentikasi dan public key infrastructure untuk
menjamin keamanan informasi dalam penyelenggaraan transaksi
dengan pihak-pihak lain, terutama yang berkaitan dengan kerahasiaan
informasi dan transaksi finansial.
4. Pengembangan aplikasi dasar yang dapat dimanfaatkan oleh setiap
situs unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk menjamin
kehandalan, kerahasiaan, keamanan dan interoperabilitas transaksi
informasi dan pelayanan publik.
5. Pengembangan jaringan intra pemerintah untuk mendukung
kehandalan dan kerahasiaan transaksi informasi antar instansi.
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.5-28 dari 298 halaman
1.5.4 Strategi 4 – Meningkatkan Peran Serta Dunia Usaha dan Mengembangkan Industri Telekomunikasi dan Teknologi Informasi
Pengembangan pelayanan publik tidak dapat sepenuhnya ditangani oleh
pemerintah saja. Partisipasi dunia usaha dapat mempercepat pencapaian
tujuan strategis E-Government.
Beberapa kemungkinan partisipasi dunia usaha sebagai berikut perlu
dioptimalkan :
1. Dalam mengembangkan sistem komputerisasi, sistem manajemen,
proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standar,
Pemerintah Provinsi Riau harus mendayagunakan keahlian dan
spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta.
2. Walaupun pelayanan dasar bagi masyarakat luas harus dipenuhi oleh
Pemerintah Provinsi Riau, namun partisipasi dunia usaha untuk
meningkatkan nilai informasi dan jasa kepemerintahan bagi keperluan-
keperluan tertentu harus dimungkinkan.
3. Peran dunia usaha untuk mengembangkan jaringan komunikasi dan
informasi di seluruh wilayah Provinsi Riau merupakan faktor yang
penting. Demikian pula partisipasi usaha kecil menengah untuk
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.5-29 dari 298 halaman
menyediakan akses serta meningkatkan kualitas dan lingkup layanan
warung internet perlu didorong untuk memperluas jangkauan
pelayanan publik.
4. Semua instansi terkait harus memberikan dukungan dan insentif serta
meninjau kembali dan memperbaiki berbagai peraturan dan ketentuan
Pemerintah Provinsi Riau yang menghambat partisipasi dunia usaha
dalam memperluas jaringan dan akses komunikasi dan informasi.
5. Disamping itu perkembangan E-Government akan membentuk pasar
yang cukup besar bagi perkembangan industri teknologi informasi dan
telekomunikasi.
Dengan demikian Pemerintah Provinsi Riau harus memanfaatkan
perkembangan E-Government untuk menumbuhkan industri dalam
lokal di bidang ini.
Perkembangan industri di bidang ini sangat dipengaruhi oleh tarikan
pasar dan dorongan kemajuan teknologi sehingga dukungan bagi
industri tersebut harus mencakup penyediaan akses pasar oleh
Pemerintah Provinsi Riau seluas-luasnya, dukungan penelitian dan
pengembangan serta penyediaan insentif untuk mengatasi berbagai
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.5-30 dari 298 halaman
bentuk kesenjangan dan tingkat risiko yang berlebihan yang dapat
menghambat investasi dunia usaha di bidang ini dalam
mengembangkan kemampuan teknologi.
1.5.5 Strategi 5 - Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat
Sumber daya manusia (SDM) baik sebagai pengembang, pengelola maupun
pengguna E-Government merupakan faktor yang turut menentukan bahkan
menjadi kunci keberhasilan pelaksanakan dan pengembangan E-
Government.
Oleh sebab itu perlu upaya peningkatan kapasitas SDM dan penataan dalam
pendayagunaannya dengan perencanaan yang matang dan menyeluruh
sesuai dengan kebutuhan dimana pelaksanaannya dilakukan secara bertahap
dan berkelanjutan.
Hal tersebut dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan non formal,
maupun pengembangan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam
pengembangan dan implementasi E-Government.
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.5-31 dari 298 halaman
Upaya pengembangan SDM yang perlu dilakukan untuk mendukung E-
Government adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya
informasi serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi
yang lazim disebut sebagai E-literacy, baik di kalangan Pemerintah
Provinsi Riau maupun di kalangan masyarakat dalam rangka
mengembangkan budaya informasi ke arah terwujudnya masyarakat
informasi (information society).
2. Pemanfaatan sumberdaya pendidikan dan pelatihan termasuk
perangkat teknologi informasi dan komunikasi secara sinergis, baik
yang dimiliki oleh lembaga pemerintah maupun non
pemerintah/masyarakat.
3. Pengembangan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
bagi lembaga pemerintah agar hasil pendidikan dan pelatihan tersebut
sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan pelaksanaan E-
Government.
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan
komunikasi bagi:
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.5-32 dari 298 halaman
a. aparat pelaksana yang menangani kegiatan bidang informasi
dan komunikasi
b. aparat yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik
c. pimpinan unit/lembaga
d. calon pendidik dan pelatih
e. tenaga potensial di bidang teknologi informasi dan komunikasi
yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan/keterampilan
yang dimiliki kepada masyarakat di lingkungannya.
4. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
jarak jauh (distance learning) dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi secara optimal untuk pemerataan atau
mengurangi kesenjangan SDM di bidang teknologi informasi dan
komunikasi antar daerah.
5. Perubahan pola pikir, sikap dan budaya kerja aparat pemerintah yang
mendukung pelaksanaan E-Government melalui sosialisasi/penjelasan
mengenai konsep dan program E-Government, serta contoh
keberhasilan (best practice) pelaksanaan E-Government.
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.5-33 dari 298 halaman
6. Peningkatan motivasi melalui pemberian penghargaan/apresiasi
kepada seluruh SDM bidang informasi dan komunikasi di lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau serta masyarakat yang secara aktif
mengembangkan inovasi menjadi karya yang bermanfaat bagi
pengembangan dan pelaksanaan E-Government.
1.5.6 Strategi 6 - Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur
Setiap perubahan berpotensi menimbulkan ketidakpastian, oleh karena itu
pengembangan E-Government perlu direncanakan dan dilaksanakan secara
sistematik melalui tahapan yang realistik dan sasaran yang terukur sehingga
dapat dipahami dan diikuti oleh semua pihak.
1.5.6.1 Tingkat Tahapan Pengembangan E-Government
Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan
oleh pemerintah melalui jaringan informasi, pengembangan E-Government
dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan sebagai berikut :
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.5-34 dari 298 halaman
1.5.6.1.1 Tingkat 1 - Persiapan
Tahapan persiapan meliputi:
1. Pembuatan situs web/portal di setiap badan/dinas/lembaga
2. Penyiapan SDM (sumber daya manusia)
3. Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana
Multipurpose Community Center, Warnet, SME-Center, dll.
4. Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.
1.5.6.1.2 Tingkat 2 - Pematangan
Tahapan Pematangan meliputi:
1. Pembuatan situs informasi publik yang interaktif (melibatkan peran
serta masyarakat secara aktif)
2. Pembuatan antar muka (interface) program aplikasi perangkat lunak
komputer yang mengintegrasikan seluruh sistem informasi berbasis
teknologi komputer di setiap sektor pemerintahan dan pembangunan.
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.5-35 dari 298 halaman
1.5.6.1.3 Tingkat 3 - Pemantapan
Tahap Pemantapan meliputi:
1. Pembuatan situs transaksi pelayanan publik seperti Pengajuan
Pembuatan kartu tanda penduduk, pajak, dsb.
2. Pembangunan aplikasi yang secara utuh terintegrasi dalam basis data
utama antara badan/dinas/lembaga di lingkungan Pemerintah Provinsi
Riau.
1.5.6.1.4 Tingkat 4 - Pemanfaatan
Tahap Pemanfaatan meliputi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang
bersifat G2G (government to government), G2B (government to business) dan
G2C (government to commerce) yang terintegrasi.
Situs portal Pemerintah Provinsi Riau harus secara bertahap ditingkatkan
menuju ke tingkat – 4.
Perlu dipertimbangkan bahwa semakin tinggi tingkatan situs tersebut,
diperlukan dukungan sistem manajemen, proses kerja, dan transaksi
informasi antar instansi yang semakin kompleks pula.
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.5-36 dari 298 halaman
Upaya untuk menaikkan tingkatan situs tanpa dukungan yang memadai, akan
mengalami kegagalan yang tidak hanya menimbulkan pemborosan namun
juga menghilangkan kepercayaan masyarakat.
Dalam usaha untuk menghindari hal tersebut maka perlu dibakukan sejumlah
pengaturan sebagai berikut :
1. Standar kualitas dan kelayakan situs portal badan/dinas/lembaga bagi
setiap tingkatan perkembangan di atas.
2. Peraturan tentang kelembagaan dan kewenangan yang berkaitan
dengan pemanfaatan dan transaksi informasi yang dimiliki oleh setiap
badan/dinas/lembaga.
Pengaturan ini harus mencakup batasan tentang hak masyarakat atas
informasi, kerahasiaan dan keamanan informasi pemerintah
(information security), serta perlindungan informasi yang berkaitan
dengan masyarakat (privacy).
3. Persyaratan sistem manajemen dan proses kerja, serta sumber daya
manusia yang diperlukan agar situs Pemerintah Provinsi Riau dapat
berfungsi secara optimal dan mampu berkembang ke tingkat yang
lebih tinggi.
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.6-37 dari 298 halaman
Dengan demikian strategi ini harus dilaksanakan sejalan dengan
pelaksanaan Strategi-2.
1.6 Pedoman dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi
Riau tim kerja melaksanakannya dengan berpedoman pada hal-hal berikut:
1. Keseragaman dan Standarisasi
2. Terpadu dan Menyeluruh
3. Luwes dan Bersinergi
4. Aman dan Handal
5. Efektif dan Efisien
6. Proporsional dan Mudah Digunakan
7. Berorientasi pada Peningkatan Sumber Daya Manusia
1.6.1 Keseragaman dan Standarisasi
Setiap tahapan dan strategi yang direncanakan dalam Rencana Induk
Pengembangan E-Government Provinsi Riau harus sejak awal menciptakan
keseragaman serta standarisasi di setiap lininya.
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.6-38 dari 298 halaman
Hal ini menjadi sangat penting karena tanpa ada keseragaman dan
standarisasi maka akan menimbulkan beberapa masalah seperti sebagai
berikut:
a. Pemborosan dana akibat kesalahan penerapan teknologi yang
digunakan serta pengulangan pembangunan sebuah modul sistem
informasi.
b. Kesulitan dalam menciptakan sistem yang dapat saling berbagi-pakai
informasi karena perbedaan-perbedaan platform yang digunakan
secara mencolok.
1.6.2 Terpadu dan Menyeluruh
Seluruh sistem yang dikembangkan di dalam kerangka E-Government
Provinsi Riau haruslah memenuhi seluruh aspek yang dipersyaratkan dalam
strategi pengembangan dan pemanfaatan yang sudah dibahas sebelumnya.
Untuk mencapai hal tersebut maka sistem E-Government yang direncanakan
tersebut haruslah bersifat terpadu dan menyeluruh memenuhi setiap tuntutan
serta pengaturan yang telah ditetapkan sebelumnya.
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.6-39 dari 298 halaman
1.6.3 Luwes dan Bersinergi
Seluruh sistem yang diterapkan dalam E-Government Provinsi Riau haruslah
mampu beradaptasi secara cepat dengan setiap perubahan yang terjadi baik
secara internal maupun eksternal struktur dan tata kerja organisasi di
lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Kemampuan beradaptasi tersebut haruslah secara efektif dan efisien
Bersinergi dengan kondisi-kondisi terkini sehingga tetap memiliki keunggulan
sebagai faktor pembantu suksesnya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
dan pembangunan yang berdaya guna serta tepat sasaran.
1.6.4 Aman dan Handal
Aspek keamanan dan kehandalan dari sistem E-Government yang
dikembangkan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan secara
sungguh-sungguh.
Hal ini disebabkan informasi-informasi yang dikelola dan diolah di dalam
sistem informasi E-Government Provinsi Riau merupakan aset utama
pemerintah dan rakyat yang harus dijaga hak akses, kebenaran dan
kerahasiaannya baik secara kelembagaan maupun pribadi.
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.6-40 dari 298 halaman
1.6.5 Efektif dan Efisien
Seluruh perencanaan strategis yang dituangkan dalam Rencana Induk
Pengembangan E-Government Provinsi Riau harus mempertimbangkan
aspek efektifitas dan efisiensi yang semaksimal mungkin.
Aspek efektifitas mengarah pada penyusunan program dan strategi yang
direncanakan yang tepat sasaran dan memiliki kegunaan yang tinggi serta
diperlukan oleh banyak pengguna di setiap lini.
Sedangkan aspek efisiensi mengarah pada perhitungan akan perbandingan
antara biaya yang dikeluarkan dengan pemanfaatan dari setiap
pembangunan/pengembangan yang direncanakan.
1.6.6 Proporsional dan Mudah Digunakan
Setiap aspek strategis yang direncanakan dalam penyusunan Rencana Induk
Pengembangan E-Government Provinsi Riau haruslah menerapkan prinsip
proporsional dan kemudahan penggunaan/pemanfaatannya.
Maksud dari prinsip proporsional adalah setiap aspek pendukung dan utama
dari pengembangan E-Government Provinsi Riau haruslah memperoleh porsi
yang berimbang sesuai dengan prioritas dan perkembangan yang ada.
BAB I – Pendahuluan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 1.6-41 dari 298 halaman
Dari prioritas tersebut maka dapat disusun sistem yang mampu digunakan
dan diakses dengan mudah oleh para pengguna E-Government Provinsi Riau
secara terpadu dan menyeluruh.
1.6.7 Berorientasi pada Peningkatan Sumber Daya Manusia
Sebuah sistem informasi terutama E-Government tidak akan memberikan
hasil yang optimal dalam mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas
layanan publik tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai secara
jumlah maupun mutunya.
Selain itu tantangan jaman saat ini yang mengarah pada era masyarakat
informasi menuntut sumber daya manusia yang memiliki e-literacy memadai
supaya dapat berinteraksi secara berimbang dalam lingkungan tersebut.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.1-42 dari 298 halaman
2 Survey dan Analisis
Dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi
Riau diawali dengan survey dan analisis secara menyeluruh.
Kegiatan survey sangatlah penting karena dimaksudkan untuk
mengumpulkan seluruh data dan masukan dari setiap unit
kerja/badan/dinas/lembaga di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tentang
kebutuhan sistem informasi yang diperlukan.
2.1 Metoda Survey
Kegiatan survey dilaksanakan dengan metoda sebagai berikut:
1. Wawancara Langsung
Badan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau melakukan
wawancara dan berdiskusi langsung dengan para pimpinan serta staf
pelaksana dari setiap unit kerja.
Materi wawancara dan diskusi tersebut meliputi kondisi terkini di setiap
unit kerja/instansi serta masukan-masukan mengenai kebutuhan
sistem informasi yang sesuai dengan tugas pokok serta fungsi
badan/dinas/lembaga tersebut.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.1-43 dari 298 halaman
2. Pengambilan Contoh Dokumen Manual (Hard File)
Seluruh format laporan/dokumentasi manual/kertas/keras yang ada di
setiap unit kerja/instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
dikumpulkan serta diinventarisir.
Inventarisasi tersebut dijadikan acuan dalam menyusun format
dokumentasi secara elektronik yang akan dikembangkan dalam sistem
informasi berbasis teknologi komputer yang akan dikembangkan.
3. Rapat Kerja
Hasil kegiatan survey dan wawancara kemudian diolah menjadi
dokumentasi analisis atas kebutuhan sistem dari setiap unit kerja yang
kemudian hasilnya diajukan sebagai rancangan (draft) Rencana Induk
Pengembangan E-Government Provinsi Riau.
Rancangan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi
Riau tersebut kemudian diajukan kembali kepada setiap unit kerja
untuk mendapatkan masukan dan evaluasi lebih menyeluruh.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.2-44 dari 298 halaman
Pengajuan rancangan tersebut dilakukan dalam rapat kerja teknis antar
unit kerja yang difasilitasi oleh Badan Pengolahan Data Elektronik
Provinsi Riau.
2.2 Kondisi Terkini dan Permasalahan-Permasalahan
2.2.1 Aplikasi E-Government yang Sudah Dibangun
Badan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau telah bekerjasama dengan
unit/satuan kerja lainnya membangun beberapa aplikasi perangkat lunak
sistem informasi sebagai berikut:
1. Decision Support System (DSS) Peta Kemiskinan Provinsi Riau
Program aplikasi perangkat lunak komputer ini dibangun untuk
memberikan informasi secara umum hingga terperinci kepada para
pemegang kebijakan di Provinsi Riau.
Informasi-informasi yang dikelola memberikan laporan peta
kemiskinan/sosial hingga ke setiap desa/kelurahan di wilayah Provinsi
Riau secara umum dan terperinci.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.2-45 dari 298 halaman
2. Sistem Informasi Administrasi Kepegawaian (SI@P)
Aplikasi program perangkat lunak komputer SI@P dibangun untuk
mengelola seluruh data kepegawaian secara terpadu dan menyeluruh.
Informasi-informasi yang dikelola meliputi antara lain:
a. Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
b. Data Pribadi Pegawai
c. Data Kedinasan
d. Data Penggajian Pegawai
e. Data Pendidikan dan Latihan
f. dsb.
3. Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)
Aplikasi program perangkat lunak komputer ini dibangun untuk
mengelola seluruh aset daerah secara terperinci dan terintegrasi
dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.2-46 dari 298 halaman
4. Sistem Informasi Produk Hukum dan Perundang-undangan
(SIKUMDANG)
Aplikasi program perangkat lunak komputer ini dibangun untuk
mengelola dokumentasi secara elektronis berkas-berkas produk hukum
dan perundang-undangan secara terstruktur.
5. Sistem Informasi Monitoring Proyek
Aplikasi program perangkat lunak komputer ini dibangun untuk
mengawasi dan mengevaluasi perkembangan hasil kegiatan serta
posisi anggaran biayanya dari setiap unit kerja/instansi di lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau.
6. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan
Aplikasi perangkat lunak komputer ini dibangun untuk mengelola
seluruh informasi mengenai kondisi pendidikan di Provinsi Riau hingga
ke setiap lembaga pendidikan/sekolah.
Informasi-informasi yang dikelola meliputi antara lain:
a. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan
b. Kondisi jumlah siswa dan pengajar/guru
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.2-47 dari 298 halaman
c. Kondisi hasil pendidikan
d. Dsb.
2.2.2 Kondisi Terkini
Kondisi terkini dari E-Government di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
adalah sebagai berikut:
1. Telah dibangunnya beberapa sistem informasi di beberapa unit
kerja/instansi dengan mengaplikasikan berbagai teknologi dan platform
sistem operasi.
2. Telah dibangunnya sistem informasi eksternal berupa situs web
dengan URL (Uniform Resource Locator) http://www.riau.go.id. Situs
ini sudah dikembangkan hingga setiap unit/satuan kerja memiliki
subdomain masing-masing yang dapat dikelola secara mandiri.
3. Telah diselenggarakan beberapa pelatihan untuk tingkat operator
hingga pengguna secara umum oleh beberapa unit kerja terutama
Badan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.3-48 dari 298 halaman
2.2.3 Permasalahan-permasalahan
Dari kondisi-kondisi di atas terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Belum terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan dan
Pembangunan yang Terpadu dan Menyeluruh secara lintas sektoral.
2. Platform sistem operasi belum berbasiskan perangkat lunak yang
bersifat Open Source dalam rangka mendukung program IGOS
(Indonesia Go Open Source) yang dicanangkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia sehingga masih sering muncul keluhan kurangnya
performa sistem informasi.
3. Situs Web Pemerintah Provinsi Riau masih kurang efektif dan efisien
dalam menjalankan fungsinya.
2.3 Pendekatan Pengembangan yang akan Digunakan
Pendekatan yang akan digunakan untuk mengembangkan sistem ini adalah
sebagai berikut:
2.3.1 Pendekatan Sistem
Pendekatan ini merupakan pendekatan yang memperhatikan sistem informasi
sebagai satu kesatuan yang utuh terintegrasi dengan seluruh kegiatan lain
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.3-49 dari 298 halaman
dalam organisasi. Pendekatan sistem ini juga menekankan pada pencapaian
sasaran secara keseluruhan dari organisasi.
2.3.2 Pendekatan Atas-Turun
Pendekatan atas-turun dimulai dari level atas organisasi (strategic planning
level) yaitu dimulai dengan mendefinisikan sasaran dan kebijakan organisasi.
Langkah selanjutnya dari pendekatan ini adalah melakukan analisis
kebutuhan informasi.
Jika kebutuhan informasi dapat ditentukan maka proses turun ke penentuan
output, input, basis data, prosedur-prosedur operasi dan kontrol. Pendekatan
ini sesuai dengan pendekatan sistem.
2.3.3 Pendekatan Moduler
Pendekatan moduler adalah memecah sistem yang rumit menjadi beberapa
bagian (modul) yang lebih sederhana yang berimplikasi pada setiap modul
dapat dikembangkan dalam waktu yang lebih cepat, mudah dipahami dan
mudah dipelihara.
2.3.4 Pendekatan Berkembang
Pendekatan berkembang menerapkan teknologi canggih hanya untuk
aplikasi-aplikasi yang memerlukannya saja.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.4-50 dari 298 halaman
Maka jika dipandang tidak diperlukan digunakannya teknologi canggih dapat
diterapkan alternatif teknologi yang lebih murah sehingga diharapkan hal ini
dapat menekan biaya investasi.
2.4 Metode Penerapan Sistem yang Diusulkan
Penerapan dari sistem informasi yang telah dikembangkan akan
diimplementasikan secara paralel.
Metode perubahan dari sistem manual ke sistem berbasiskan teknologi
komputer secara paralel ini dilaksanakan dengan mengoperasikan sistem
manual yang lama dengan sistem komputerisasi yang baru secara bersama-
sama.
Sistem manual yang lama masih tetap beroperasi bersama-sama dengan
sistem yang baru sampai saat tertentu sistem yang lama sudah dapat
ditinggalkan sepenuhnya.
Metode ini dipilih karena sistem baru akan mengimplementasikan teknologi
informasi yang canggih sehingga penerapannya tidak terlalu mengejutkan
para penggunanya.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.5-51 dari 298 halaman
Selain itu hal pemanfaatan metode ini dapat digunakan untuk
membandingkan tingkat efisiensi dan efektifitas antara sistem yang lama
dengan sistem yang baru dikembangkan.
2.5 Metodologi Pengembangan yang akan Digunakan
Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Riau
dikembangkan dengan menggunakan metodologi pengembangan sistem
yang sudah terbukti keunggulannya yaitu analisis dan desain terstruktur
(structured analysis and design).
Metodologi ini menggunakan alat-alat terstruktur sebagai berikut:
1. Diagram Arus Data/Data Flow Diagram (DAD/DFD)
Diagram Arus Data/Data Flow Diagram adalah skema/diagram yang
disusun untuk menggambarkan arus, transaksi dan komunikasi data
antar entitas di setiap unit/satuan kerja di lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau yang akan menggunakan perangkat E-Government yang
dikembangkan.
Pembuatan diagram/skema/denah ini menjadi penting karena dapat
digunakan untuk menganalisis dan merancang sistem informasi yang
paling tepat dan berdaya guna bagi setiap penggunanya.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.5-52 dari 298 halaman
2. Kamus Data/Data Dictionary
Dari penyusunan Data Flow Diagram/Diagram Arus Data ini akan
menghasilkan sekumpulan data yang menjadi obyek dari pengelolaan
sistem informasi yang dikembangkan.
Kumpulan data tersebut akan dikembangkan tentunya memerlukan
penjelasan tentang definisi dan kegunaannya. Maka untuk
menjelaskan definisi dan kegunaannya diperlukan Kamus Data/Data
Dictionary.
3. Bagan Terstruktur/Structured Chart
Hasil dari Data Flow Diagram/Diagram Arus Data dan penjelasan dari
Kamus Data (Data Dictionary) yang disusun sebelumnya kemudian
dikembangkan lebih lanjut dalam skema/diagram/bagan yang
menjelaskan struktur data tersebut.
Bagan terstruktur (structured chart) ini akan memberikan gambaran
bagaimana hierarki dari struktur data yang diproses dalam sistem
informasi yang dikembangkan sehingga dapat dikembangkan ke dalam
modul-modul yang lebih efektif serta efisien.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.5-53 dari 298 halaman
4. Pseudo Code
Hasil dari diagram arus data (data flow diagram), kamus data (data
dictionary) dan bagan terstruktur (structured chart) tersebut kemudian
diterapkan dalam sebuah kode semu (pseudo code) yang mewakili
sistem pengkodean program bahasa komputer.
Penyusunan kode semu (pseudo code) ini menjadi penting untuk
memberikan gambaran pada saat aplikasi perangkat lunak dari sistem
informasi berbasis teknologi komputer ini nanti dibuat kode programnya
dengan bahasa pemograman (language programming) yang
sesungguhnya.
5. Diagram IPO (Input-Process-Output)
Diagram IPO (Input-Process-Output) memberikan gambaran mengenai
data-data yang dikelola dan diolah oleh sebuah sistem informasi
berbasis teknologi komputer.
Seluruh data yang akan menjadi data dasar (database) yang akan
diolah oleh sistem informasi diinisialisasikan dalam proses pemasukan
(input) data.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-54 dari 298 halaman
Kemudian bagaimana sistem informasi mengelola dan mengolah basis
data tersebut diskemakan dalam modul/bagian pemrosesan
(processing) data.
Hasil pemrosesan data tersebut akan menghasilkan keluaran (output)
yang berupa laporan-laporan dalam format dokumen elektronik.
Penyusunan query dari laporan-laporan dalam format dokumen
elektronik tersebut tentunya harus dianalisis dan dirancang secara baik
sesuai kebutuhan dari setiap pengguna sistem informasi.
2.6 Studi Kelayakan Sistem
Studi kelayakan merupakan sebuah hal yang penting dalam pemanfaatan
teknologi informasi yang tepat guna dan berdaya guna dengan penanaman
dana yang seminimal mungkin.
Dengan adanya studi kelayakan ini maka dapat dibuat kajian-kajian yang
seobyektif mungkin terhadap pilihan-pilihan penggunaan perangkat lunak dan
perangkat keras yang banyak beredar.
Analisa-analisa yang dilaksanakan dalam kelayakan pemanfaatan perangkat
lunak dan perangkat keras didasarkan kepada aspek-aspek sebagai berikut:
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-55 dari 298 halaman
2.6.1 Aspek Penilaian Analisa Kelayakan Perangkat
1) Biaya (Cost)
Biaya merupakan faktor yang sangat penting dalam setiap kegiatan
proyek pembangunan sistem informasi. Setiap dana yang ditanamkan
kepada sistem informasi tersebut harus dihitung secara cermat, teliti,
tepat dan terencana.
Biaya ini melingkupi biaya yang harus dikeluarkan pada saat
perencanaan (analysis and designing), pelaksanaan (implementation)
dan perawatan/pemeliharaan (maintenance).
Dana tersebut harus dianggarkan agar mencapai kriteria sistem yang
tepat guna dan berdaya guna dengan ongkos sesedikit mungkin.
2) Performa (Performance)
Performa ditunjukkan oleh kemampuan pemrosesan, waktu respon dan
kecepatan transaksi dari perangkat yang digunakan.
3) Kehandalan (Reliability)
Kehandalan ditunjukkan oleh kemampuan perangkat dalam
menghadapi kemungkinan-kemungkinan gangguan yang menerpa,
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-56 dari 298 halaman
kekokohan perangkat dalam menjalankan operasinya serta
kemampuan antisipasi terhadap kegagalan-kegagalan yang terjadi.
4) Kemampuan (Scalability)
Kemampuan perangkat ditunjukkan sampai sejauh mana mampu
secara melayani para pengguna sistem dalam ukuran-ukuran jumlah
dan kualitas tertentu.
5) Keluwesan Rekayasa (Adaptable Engineering)
Sebuah sistem harus mudah dikembangkan dan dibangun oleh para
pengguna dengan tanpa meninggalkan aspek performa, kehandalan
serta kemampuannya.
Hal ini berdampak pada cepatnya pembangunan sistem dan
kemudahan pengembangan yang berhubungan dengan semakin
minimnya waktu serta biaya yang harus dikeluarkan.
6) Pengelolaan Perangkat (System Management)
Pengelolaan perangkat berkaitan dengan operasional dan perawatan
sistem. Dengan mengukur pada tingkat kemudahan perawatan sistem
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-57 dari 298 halaman
serta tingkat kehandalan dan keamanan sistem, kemudahan instalasi
dan peningkatan (up-grading).
Sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan studi kelayakan terhadap
produk-produk perangkat tertentu dapat dilakukan dengan mengunjungi situs-
situs web terkemuka di internet yang secara khusus membahasnya.
2.6.2 Analisa Kelayakan Perangkat Lunak
Perangkat lunak merupakan perangkat pokok dalam kinerja sistem informasi.
Dengan dukungan perangkat lunak yang handal, kokoh dan mudah
dioperasikan maka dapat dicapai sebuah sistem informasi berbasis teknologi
informatika dan multimedia yang berkualitas.
Secara umum perangkat lunak komputer dibagi atas tiga kelompok, yaitu:
2.6.2.1 Klasifikasi/Pengelompokkan Perangkat Lunak Komputer
2.6.2.1.1 Sistem Operasi (Operating System)
Sistem operasi merupakan inti dari kinerja dan operasional sebuah sistem
informasi berbasis teknologi komputer. Seluruh sumber daya dari sistem
komputer baik perangkat lunak maupun perangkat keras dikelola oleh sistem
operasi.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-58 dari 298 halaman
Dapat dikatakan secara singkat bahwa kapanpun kita bekerja dengan
komputer maka secara langsung maupun tidak langsung menggunakan
sistem operasi sekalipun yang kita gunakan adalah program-program aplikasi
tertentu seperti Adobe Photoshop, Microsoft Office, dsb.
Maka secara definitif dapat disimpulkan bahwa sistem operasi adalah
sekumpulan prosedur program yang mengelola/mengatur sistem kerja
perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang terinstal di dalamnya
dalam interaksinya dengan pengguna komputer tersebut.
Dewasa ini sistem operasi populer yang banyak dipergunakan adalah UNIX
dengan berbagai variannya seperti SUN-Solaris, SCO-UNIX, HP-UIX, AIX
dan BSD (Berkeley Software Development) serta tiruannya (clone) seperti
Linux yang muncul dalam berbagai distribusi seperti Slackware 96, RedHat
Software Inc, Mandrake, SuSe, Debian, WGS Linux Pro, Trans-Ameritech,
Linux Universe, Caldera Network Desktop, dan Craftwork Solution.
Selain UNIX ada sistem operasi Windows yang dikeluarkan Microsoft Inc,
yang muncul dalam versi desktop dan sistem jaringan (network) dan sistem
operasi lainnya adalah Mac-OS yang terkenal dalam platform Macintosh.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-59 dari 298 halaman
Dari seluruh sistem operasi tersebut yang paling terkenal dan tertua adalah
UNIX karena sifatnya yang lintas platform perangkat lunak dan perangkat
keras.
UNIX pertama kali dikembangkan oleh Sun Microsystem, Inc yang
menciptakannya sebagai sistem operasi jaringan komputer. Proses
penciptaan UNIX tersebut tidak lepas dari perkembangan teknologi internet
yang akan dibahas pada bagian yang lain.
Apple Inc merebut pasar sebagai sistem operasi dengan mesin komputer
Macintosh yang terkenal dengan program grafisnya yang terkenal sangat
akrab dengan pengguna (user friendly).
Microsoft kemudian masuk dengan mengembangkan sistem operasi DOS
(Disk Operating System) yang didasarkan pada sistem operasi PC-DOS yang
dibuat oleh IBM untuk Personal Computer.
Dalam perkembangannya Microsoft mempelopori sistem operasi yang
berbasiskan GUI (Graphical User Interface) yang terkenal dengan konsep
penjendelaannya sehingga dinamakan sebagai MS-Windows.
Sistem operasi Windows ini telah merebut perhatian masyarakat teknologi
informasi karena kemudahan pengoperasiannya dan terintegrasi dengan
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-60 dari 298 halaman
banyak aplikasi-aplikasi program terutama untuk operasional perkantoran
yang terdapat dalam paket program MS-Office.
Microsoft semakin meningkatkan pengaruhnya dalam perkembangan
teknologi informasi baik perangkat lunak dan perangkat keras. Beberapa
pengembang perangkat lunak dan perangkat keras berusaha merebut pasar
dengan menciptakan produk-produk yang dapat berjalan di atas sistem
operasi tersebut.
Dominasi tersebut menimbulkan banyak kecaman dari para anggota
komunitas teknologi informasi di seluruh dunia. Hal ini disebabkan praktek
monopoli bisnis Microsoft yang semakin meluas dan mencengkeram sehingga
mengarah pada situasi bahwa tanpa dukungannya semua perkembangan
perangkat teknologi informasi akan menjadi sia-sia.
Kondisi tersebut menimbulkan gerakan anti monopoli dan dominasi terhadap
praktek bisnis Microsoft yang dipelopori oleh komunitas teknologi informasi di
lingkungan perguruan tinggi dan praktisi.
Kalangan perguruan tinggi dipelopori oleh Berkeley University di Amerika
meluncurkan produk sistem operasi yang gratis atau memiliki ijin publik luas
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-61 dari 298 halaman
(GNU General Public Licenses) yang muncul dalam varian BSD (Berkeley
Software Development).
Pembangunan sistem operasi tersebut berawal dari pindahnya Ken
Thompson, salah seorang pembangun sistem operasi UNIX ke University of
California at Berkeley (UCB) pada tahun 1984 dan mulai membuat
modifikasinya bersama CSRG (Computer System Research Group). Hasil
modifikasi sistem operasi tersebut dinamakan 2BSD, 3BSD, FreeBSD, dsb.
Sehingga sampai saat ini pada dasarnya terdapat dua cabang sistem operasi
UNIX yang utama yaitu keluarga System V dari AT&T dan keluarga BSD.
Dari keluarga BSD kemudian bermunculan varian-variannya seperti FreeBSD,
OpenBSD, BSDI dan UNIX BSD.
FreeBSD dan OpenBSD menjadi sangat terkenal karena gratis dan memiliki
seluruh keunggulan sistem operasi UNIX namun sangat efisien dalam
kebutuhan sumber daya perangkat keras.
Hal ini disebabkan oleh kondisi bahwa UNIX merupakan sistem operasi besar
yang sangat mahal dengan harga berkisar antara ratusan hingga puluhan ribu
dollar Amerika.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-62 dari 298 halaman
Selain itu UNIX dirancang dan diimplementasikan pada komputer-komputer
besar seperti mainframe dan supercomputer. Kondisi tersebut tentunya
mengakibatkan UNIX hanya digunakan di organisasi-organisasi besar yang
membutuhkan kinerja sistem yang kompleks.
Keberadaan sistem operasi FreeBSD dan OpenBSD telah merubah kondisi
tersebut sehingga UNIX dapat berjalan dengan dukungan sumber daya
perangkat keras yang efisien.
Pada tahun 1991, seorang mahasiswa pasca sarjana komputer asal Finlandia
bernama Linus Torvald yang memiliki kesenangan membuat program
komputer merancang dan membuat sistem operasi Linux yang dikembangkan
dari sistem operasi Minix.
Minix adalah efisiensi dari sistem operasi UNIX sehingga dapat berjalan di
atas platform Personal Computer dengan tuntutan kebutuhan perangkat keras
yang minim.
Setelah berjalan dengan stabil maka Linus Torvald mempublikasikan sistem
operasi Linux ke seluruh dunia melalui internet secara gratis. Tonggak
gerakan freeware mulai mewabah dari mulai saat itu.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-63 dari 298 halaman
Pada awalnya memang banyak kendala dalam perkembangan sistem operasi
Linux karena sifatnya berupa ijin publik terbuka sehingga tidak memiliki
jaminan vendor dan dukungan teknis. Selain itu masih sedikitnya perangkat
keras yang dapat beroperasi secara optimal di atas sistem operasi tersebut.
Namun hal tersebut telah berubah dewasa ini. Perkembangan Linux dan
BSD yang didukung secara luas oleh komunitas teknologi informasi di seluruh
dunia menyebabkan perkembangannya memperoleh banyak dukungan dari
berbagai perusahaan perangkat lunak dan perangkat keras terkemuka di
dunia seperti IBM, Oracle, Sun Microsystem, dsb.
Bahkan di beberapa negara penggunaan sistem operasi Linux dan BSD telah
dijadikan sistem operasi pokok dengan tujuan untuk memotong biaya
investasi perangkat lunak yang relatif besar hingga mencapai angka US$
1,500,000 per tahun di seluruh instansi pemerintah.
Beberapa distribusi Linux seperti Linux Mandrake, SuSe, RedHat dan Open
Caldera proses instalasinya pun kini sudah semudah instalasi sistem operasi
Windows dengan tampilan grafis yang bagus.
Bahkan distribusi Linux Mandrake dan SuSe telah memiliki dukungan instalasi
dan manual panduan dalam bahasa Indonesia.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-64 dari 298 halaman
Berikut ini hasil analisis perbandingan beberapa sistem operasi terkemuka:
SPESIFIKASI PENILAIAN
SCO UNIX
Windows Server
FreeBSD Linux
Multi Platform 7 5 10 10
Manajemen Memori 10 7 10 10
Manajemen Proses 10 10 10 10
Sistem Keamanan 10 5 10 10
Multi Prosesor 10 10 10 10
Antisipasi Virus 10 4 10 10
Dukungan Hardware 10 10 10 10
Manajemen Penyimpanan Data
7 7 10 9
Waktu Respon (Kecepatan)
7 4 9 10
Sistem Jaringan 7 5 10 10
Kemudahan Instalasi 5 10 5 5
Beban Pengakses 7 2 10 9
Dukungan Teknis 10 10 8 8
Full 32 bit 8 0 10 10
Full Multitasking 10 10 10 10
Full Multi-user 10 10 10 10
Protokol 7 10 10 10
Dukungan File System 7 4 10 10
Virtual Memory 8 7 10 10
Shared Library 7 2 10 10
Demand Page-Load Executable
7 4 10 10
Unified Memory Pool 5 1 10 10
Graphical User Interface 1 10 8 8
Perkembangan 5 8 10 10
Total Performa 185 155 230 229
Harga (dalam US$) 30,000 4,000 0 0
Harga Tertinggi 100 3,37 1 1
Rasio Performa:Harga 1,85 46 230 229
Tabel 2.1
Perbandingan Beberapa Sistem Operasi Terkemuka
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-65 dari 298 halaman
2.6.2.1.2 Program Aplikasi (Application Program)
Program aplikasi adalah program-program komputer yang dibangun untuk
memenuhi fungsi-fungsi tertentu seperti pengolahan kata (word processor),
kertas kerja tabular (spread sheet), penjadualan (scheduling), pemrosesan
peta (map drafter), pemrosesan multimedia, dsb.
Program-program aplikasi tersebut dibangun menggunakan bahasa
pemograman tertentu sesuai platform sistem operasinya. Sehingga dapat
disimpulkan secara sederhana bahwa program aplikasi adalah sekumpulan
program yang berjalan di atas sebuah platform sistem operasi yang berfungsi
sesuai kebutuhan pengguna.
Seiring dengan perkembangan gerakan freeware yang dipelopori oleh Linux
dan FreeBSD maka bermunculanlah ratusan ribu program aplikasi yang dapat
berjalan di atas sistem operasi tersebut.
Tentu saja sebagian besar program-program aplikasi tersebut adalah aplikasi
dengan ijin publik umum yang gratis hingga ke kode sumbernya (source
code).
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-66 dari 298 halaman
Bahkan banyak perusahaan-perusahaan besar terkemuka ikut berpartisipasi
membuat aplikasi-aplikasi yang dapat berjalan di atas sistem operasi Linux
dan FreeBSD.
Sun Microsystem membangun program aplikasi StarOffice yang dapat
berjalan di semua platform sistem operasi (Linux, FreeBSD, Windows, UNIX,
MacOS) dengan ijin publik umum.
Aplikasi ini sangat terkenal di kalangan perkantoran karena sifatnya yang
gratis dan kehandalannya tidak diragukan lagi. Bahkan beberapa negara
seperti Amerika Serikat dan Cina.
Hal lain yang menyebabkan StarOffice banyak digunakan karena mampu
membaca dan memproses dokumen-dokumen yang dibuat dalam aplikasi
Microsoft Office.
Kondisi tersebut tentunya sangat menguntungkan karena kita tidak perlu
memproses ulang seluruh dokumen-dokumen yang telah kita buat
menggunakan aplikasi MS-Office sebelumnya.
Sekalipun tidak memiliki fasilitas selengkap Microsoft Office (hingga saat ini)
namun StarOffice memiliki fasilitas-fasilitas dasar yang diperlukan untuk
mengolah dokumen-dokumen perkantoran.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-67 dari 298 halaman
Sebenarnya hal tersebut bukanlah hal yang mengkhawatirkan jika melihat
perkembangan gerakan freeware dewasa ini yang semakin revolusioner.
StarOffice sebagai freeware yang kode programnya dipublikasikan untuk
umum akan semakin berkembang dan kemungkinan akan lebih berkualitas
dan bertenaga dibandingkan Microsoft Office ataupun aplikasi-aplikasi brand
ware yang dikeluarkan vendor lainnya.
Di negara Republik Rakyat Cina pemerintah telah memberikan peraturan
yang sangat ketat bahwa seluruh perangkat lunak yang digunakan di
lingkungan pemerintah hingga ke tingkat paling bawah harus menggunakan
ijin publik umum. Hal ini ditujukan untuk mendukung gerakan anti
pembajakan dan penghematan devisa.
2.6.2.1.3 Bahasa Pemograman (Programming Language)
Bahasa pemograman merupakan program khusus yang berfungsi
membangun sebuah perangkat lunak komputer, baik sistem operasi, program
aplikasi bahkan bahasa pemograman lain.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-68 dari 298 halaman
Bahasa pemograman secara garis besar terdiri atas:
1) Bahasa Tingkat Rendah (Low Level Language)
Bahasa tingkat rendah (low level language) adalah bahasa
pemograman yang secara langsung menggunakan kode-kode mesin
yang hanya dimengerti oleh perangkat keras komputer.
Karena alasan tersebut, maka bahasa tingkat rendah disebut juga
bahasa rakitan (assembling language). Biasanya bahasa ini digunakan
untuk pembangunan sistem kontrol perangkat atau membangun
sebuah sistem operasi yang secara langsung berfungsi mengelola
kinerja perangkat keras komputer. Salah satu contoh bahasa mesin
adalah Turbo Assembler, NASM, dsb.
2) Bahasa Tingkat Menengah (Middle Level Language)
Bahasa tingkat menengah (middle level language) adalah bahasa
pemograman yang mulai menerapkan struktur bahasa yang mendekati
bahasa yang biasa digunakan secara umum oleh manusia dalam
penyusunan instruksi-instruksinya.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-69 dari 298 halaman
Bahasa tingkat menengah menjembatani perkembangan bahasa
tingkat tinggi. Seperti halnya bahasa tingkat rendah, bahasa ini
biasanya digunakan untuk membangun program sistem kontrol
perangkat keras maupun sistem operasi.
Alasan utama penggunaan bahasa ini dalam pembangunan sistem
operasi disebabkan keluwesannya yang mampu diterapkan dalam
beberapa platform komputer.
Salah satu contoh bahasa tingkat menengah yang populer adalah
Turbo C.
Sistem operasi UNIX sendiri pada awalnya dibangun menggunakan
bahasa rakitan (assembling language) yang kemudian dikembangkan
menggunakan bahasa C dengan alasan seperti dikemukakan tadi.
3) Bahasa Tingkat Tinggi (High Level Language)
Bahasa ini disebut bahasa tingkat tinggi (high level language) karena
murni menggunakan sintaksis bahasa yang lazim digunakan sehari-
hari dalam penyusunan kode-kode programnya.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-70 dari 298 halaman
Bahasa tingkat tinggi terdiri dari bahasa prosedural seperti Pascal dan
bahasa berorientasi obyek seperti C++ dan Java.
4) Bahasa Generasi Keempat
Bahasa generasi keempat (Fourth Generation Language/4th GL)
adalah bahasa tingkat tinggi berorientasi obyek yang dalam metode
penyusunan suatu program aplikasi komputer menggunakan sistem
visual.
Sistem visual ini merupakan gaya pemograman yang disesuaikan
dengan platform Windows dimana setiap properti obyeknya dibangun
secara otomatis sesuai model sistem operasi tersebut.
Contoh bahasa ini adalah Power Builder, Visual C++, Visual Basic,
Visual FoxPro, Visual J++, Delphi, dsb.
5) Bahasa Skrip (Scripting Language)
Bahasa skrip (scripting language) dikembangkan sebagai pengaruh
dari berkembangnya teknologi internet terutama layanan world wide
web-nya.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-71 dari 298 halaman
Web menjadi layanan internet yang sangat berkembang dibandingkan
layanan lainnya seperti Gopher, FTP, Telnet, UseNet, dsb. Hal ini
disebabkan sifat web yang multimedia.
Sifat layanan Web yang multimedia maksudnya adalah kemampuan
mengakomodir data teks, gambar/grafik, video dan audio. Dengan
kelebihannya tersebut maka menyebabkan salah satu jenis layanan
internet ini berkembang dengan pesat.
Halaman web yang pada awalnya bersifat statis menjadi dinamis
dengan pengembangan script HTML (Hyper Text Mark up Language)
yang menjadi standar penulisannya menjadi Dynamic HTML.
Dengan dikembangkannya Common Gateway Interface (CGI) sebagai
sarana antar muka pemograman web, layanan ini menjadi semakin
berkembang dan interaktif.
CGI dapat diartikan sebagai program aplikasi yang memiliki fungsi-
fungsi atau prosedur-prosedur tertentu yang berjalan dalam teknologi
web.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-72 dari 298 halaman
Hampir semua bahasa pemograman dapat digunakan untuk
membangun sebuah CGI yang disesuaikan dengan platform sistem
operasi dan perangkat kerasnya.
Saat ini bahasa script yang paling terkenal adalah PERL (Practical
Extraction and Report Language) yang dibuat mirip dengan sistem
pengkodean HTML biasa.
Namun sayangnya teknologi CGI ini dinilai kurang handal dan banyak
menghabiskan sumber daya memori komputer. Padahal unjuk kerja
(performa) sebuah sistem komputer banyak dipengaruhi oleh sampai
sebesar mana sumber daya memori yang digunakan.
Semakin tinggi beban sumber daya memori (terutama RAM/Random
Access Memory) maka semakin turun unjuk kerja sebuah sistem
komputer.
Penilaian bahwa CGI memerlukan banyak sumber daya memori
didasarkan pada kondisi bahwa setiap terjadi permintaan akses/data
dari pengakses situs web, dimana pada setiap transaksi maka secara
otomatis program tersebut mengalokasikan ruang khusus untuk
pengguna tersebut hingga transaksi selesai.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-73 dari 298 halaman
Sehingga jika semakin banyak pengguna yang mengakses situs
tersebut maka semakin besar sumber daya memori yang digunakan.
Hal ini dapat berdampak pada menurunnya unjuk kerja sistem karena
jika sumber daya memori telah habis dialokasikan maka para
pengguna lain yang akan melakukan transaksi akan diantrikan. Antrian
tersebut akan menyebabkan terjadinya kerusakan sistem jika semakin
besar jumlahnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut beberapa organisasi besar terutama
yang bergerak di dunia bisnis melakukan investasi perangkat keras
yang memiliki sumber daya yang besar.
Namun hal tersebut menjadi tidak efektif dengan tuntutan efisiensi
sumber daya teknologi informasi untuk lebih memasyarakat di segala
bidang.
Situasi tersebut mendorong beberapa vendor atau komunitas teknologi
informasi mengembangkan prinsip API (Application Programming
Interface).
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-74 dari 298 halaman
API adalah sebuah konsep pemanfaatan berbagi pakai file pustaka
dalam memproses program-program aplikasi yang dibangun pada
sebuah web.
Konsep ini lebih menguntungkan karena tidak memerlukan sumber
daya memori yang besar. Hal ini disebabkan seluruh transaksi
diproses dalam web server dengan memanfaatkan modul-modul API
yang terintegrasi di dalamnya.
Namun API sendiri memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut:
a) Unjuk kerja sistem aplikasi sangat bergantung kepada modul-
modul pustaka API. Jika terdapat kerusakan pada salah satu
modul akan berakibat tidak berfungsinya aplikasi tersebut.
b) Kerusakan pada API yang disebabkan serangan/gangguan
merusak dari pihak luar akan berakibat kerusakan secara
menyeluruh pada seluruh sistem web server.
Namun kelemahan-kelemahan tersebut dapat diantisipasi dengan baik
jika kita secara rutin dan teliti melakukan perawatan sistem yang
menyeluruh.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-75 dari 298 halaman
Dengan cara tersebut maka masalah-masalah yang timbul dari
kelemahan-kelemahan tersebut di atas dapat segera diantisipasi
secara cepat dan akurat.
Perkembangan API mendorong beberapa vendor dan komunitas
teknologi informasi mengembangkan bahasa script mereka masing-
masing yang dapat dibandingkan pada tabel berikut:
KRITERIA PENILAIAN
API
ASP (Active Server Pages)
SSJS (Server Side JavaScript)
Java Servlets/JSP (Java Server
Pages)
PHP (Hypertext
Pre Processor)
Cold Fusion
Platform 1
(Hanya di Windows)
2 (UNIX dan Windows)
2 (UNIX dan Windows)
2 (UNIX dan Windows)
2 (UNIX dan Windows)
Web Server 1
(IIS/PWS)
1 (Netscape
Enterprise’s Server)
2 (Banyak web
server)
2 (Banyak web
server terutama Apache)
1 (ColdFusion Web Server)
Koneksi Basis Data
3 (MS-
SQL,Oracle,MS-
Access,Sybase,Informix)
10 (Banyak)
10 (Banyak)
10 (Banyak)
10 (Banyak)
Tingkat Pemograman
10 (mudah)
3 (sulit)
3 (sulit)
10 (mudah)
10 (mudah)
Kesesuaian dengan aplikasi
lain
5 (sulit)
5 (sulit)
9 (mudah)
9 (mudah)
9 (mudah)
Kemudahan Up Grade
9 (mudah)
4 (sulit)
4 (sulit)
9 (mudah)
10 (mudah)
Tingkat Respon Sistem
7 (sedang)
5 (lambat)
7 (sedang)
10 (cepat)
9 (cepat)
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-76 dari 298 halaman
KRITERIA PENILAIAN
API
ASP (Active Server Pages)
SSJS (Server Side JavaScript)
Java Servlets/JSP (Java Server
Pages)
PHP (Hypertext
Pre Processor)
Cold Fusion
Tingkat Kehandalan
Sistem
3 (kurang)
7 (sedang)
10 (bagus)
10 (bagus)
9 (bagus)
Pengelolaan Sistem
8 (mudah)
7 (sedang)
7 (sedang)
8 (mudah)
10 (mudah)
Skalabilitas Sistem
6 (sedang)
6 (sedang)
10 (besar)
10 (besar)
8 (besar)
Total Nilai Performa
53 50 64 80 78
Harga (US$) 5,000 4,000 0 0 8,000
Harga Tertinggi 63 50 1 1 100 Rasio
Performa:Harga 0,841 1 64 80 0,78
Sumber: Hasil Penelitian Research & Development Department PT. Awakami
Tabel 2.2
Perbandingan Beberapa Bahasa Skrip Terkemuka
2.6.2.1.4 Server Basis Data
Basis data memegang peranan penting dalam sebuah Sistem Informasi
karena berfungsi menyimpan seluruh data-data yang diperlukan yang
kemudian diolah oleh sebuah atau lebih program aplikasi yang dibangun.
Kualitas sebuah server basis data memiliki dampak pada peningkatan kualitas
sebuah sistem informasi. Sehingga pemilihan produk-produk perangkat lunak
basis data sangatlah penting karena jika kita salah memilih akan
menyebabkan terganggunya aktivitas organisasi.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-77 dari 298 halaman
Berikut dibandingkan beberapa perangkat lunak server basis data yang sering
digunakan:
PENILAIAN SERVER DATA BASE
MS-SQL ORACLE MySQL
Platform 1
(MS-Windows) 2
(MS-Windows,Linux)
10 (hampir semua sistem operasi)
Multi User 10 10 10
Koneksi antar basis data 3
(ODBC,Native,OLEDB) 3
(ODBC,Native,OLEDB)
3 (ODBC,Native,OLE
DB)
Pengelolaan Pengguna
Hak akses terhadap basis data
1 (lebih dari 1 basis
data)
1 (lebih dari 1 basis
data)
1 (lebih dari 1 basis
data)
Tingkat keamanan
3 (mixed authentic hanya
dengan NT dan Engine-nya)
3 (mixed authentic hanya
dengan NT dan Engine-nya)
10 (mixed authentic dengan banyak
sistem operasi dan engine terutama Linux/BSD serta
PHP)
Role 2
(ada role) 2
(ada role) 2
(ada role)
Pengelolaan Ruang 3
(shrink otomatis) 3
(shrink otomatis) 3
(shrink otomatis)
Pengelolaan Basis Data
Publikasi/pemanfaatan tabel 6
(bisa publikasi via web dengan panduan)
3 (bisa publikasi via web
tapi sulit)
5 (bisa publikasi via
web tanpa panduan)
Prosedur penyimpanan 5
(menggunakan transact SQL)
5 (menggunakan
PL/SQL)
5 (menggunakan
SQL)
Trigger 3
(ada trigger management)
2 (ada trigger
management tapi tidak mudah digunakan)
2 (ada trigger
management tapi tidak mudah digunakan)
Backup 4 2 3
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-78 dari 298 halaman
PENILAIAN SERVER DATA BASE
MS-SQL ORACLE MySQL
(bisa otomatis dan mudah)
(bisa otomatis tetapi tidak mudah)
(bisa otomatis tetapi tidak mudah)
Penjadualan 1
(ada) 1
(ada) 1
(ada)
Relationship 1
(konsisten) 1
(konsisten) 1
(konsisten)
Replikasi 3
(bisa replikasi dengan panduan)
2 (bisa replikasi tanpa
panduan)
2 (bisa replikasi tanpa
panduan)
Antar Muka
GUI (Graphical User Interface)
3 (terintegrasi baik)
2 (cukup)
1 (kurang)
Pengembangan 5
(perlu developer tools dan bisa lintas vendor)
3 (perlu developer tools
boleh lintas vendor tetapi sebaiknya
jangan)
5 (perlu developer
tools dan bisa lintas vendor)
Kemudahan pengelolaan 5
(mudah) 3
(sedang) 3
(sedang)
Kemudahan operasional 5
(mudah) 3
(sedang) 3
(sedang)
Total Nilai Performa 65 52 71
Harga (US$) 2,249 2,020 0
Harga Tertinggi 100 89 1 Rasio Performa:Harga 0,65 0,58 71
Sumber: Hasil Penelitian Research & Development Department PT. Awakami
Tabel 2.3
Perbandingan Aplikasi Basis Data Server Populer
2.6.3 Analisa Kelayakan Perangkat Keras
Perangkat keras merupakan alat utama dalam operasional sebuah sistem
informasi dimana di dalamnya termasuk jaringan komunikasi data yang
menopangnya.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-79 dari 298 halaman
Perkembangan teknologi perangkat keras telekomunikasi dan komputer
semakin berkembang serta terintegrasi hingga memunculkan konsep
multimedia.
Konsep ini muncul saat komputer tidak lagi hanya memiliki satu fungsi dan
manfaat saja sebagaimana terjadi pada awal perkembangannya. Dewasa ini
komputer telah berkembang menjadi perangkat yang mampu berfungsi untuk
berbagai hal seperti hiburan, pengontrolan, kalkulasi, dsb.
Selain itu dengan mengintegrasikan teknologi komputer dan telekomunikasi
semakin meningkatkan kemampuan perkembangan dan mobilisasi arus
informasi secara murah, mudah, akurat, efektif serta efisien.
2.6.3.1 Perkembangan Sistem Jaringan Komunikasi Data
Pada awal dikembangkannya komputer masih bersifat berdiri sendiri (stand-
alone) yang berarti belum saling terhubung antar beberapa komputer untuk
saling berbagi data dan sumber daya.
Pengembangan sistem jaringan komunikasi data diawali oleh Departemen
Pertahanan Amerika Serikat yang mendanai sebuah proyek riset yang
dinamai ARPA (Advanced Research Projects Agency).
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-80 dari 298 halaman
ARPA merupakan proyek riset besar yang diantaranya meneliti dan
mengembangkan suatu konsep dan teknologi sistem jaringan yang akan
menghubungkan komputer-komputer secara terpadu untuk tujuan yang
sangat berguna sehingga badan riset dan akademik dapat memanfaatkannya.
Proyek sistem jaringan tersebut diutamakan untuk mengembangkan sumber
daya komputer yang tersebar di berbagai tempat dapat saling berkomunikasi
dari berbagai tempat sehingga dapat meningkatkan ketersediaan komputer
yang luar biasa di kalangan ilmu pengetahuan serta teknologi.
Proyek ARPA kemudian oleh National Science Foundation (NSF) yang
terdorong untuk mengembangkan standarisasi sistem operasi dan
protocol/format data. Hal tersebut disebabkan setiap platform komputer
dirancang dan dibuat nyaris sebagai produk yang mandiri.
ARPA kemudian mengembangkan proyek ARPAnet yang
mengimplementasikan prinsip-prinsip rancangan dan protokol standar untuk
sistem jaringan komputer.
Pada awal implementasinya ARPAnet dipasang di UCLA (University of
California at Los Angeles), SRI (Stanford Research Institute), UCSB
(University of California of Santa Barbara) dan University of Utah.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-81 dari 298 halaman
Setelah sepuluh tahun beroperasi, proyek ARPA berubah menjadi DARPA
(Defense Advanced Research Projects Agency) pada tahun 1970 yang lima
belas tahun berikutnya semakin meluas dan berkembang.
Kemudian selain ARPAnet bermunculan komunitas-komunitas jaringan
komputer terutama JANet (Joint Academic Network) yang kemudian
digantikan SuperJANet yang menghubungkan universitas-universitas di
Inggris dan NSFnet yang didirikan oleh American National Science
Foundation yang seluruhnya mengikuti prinsip-prinsip rancangan serta
protocol dari ARPAnet.
Pada tahun 1983 ARPAnet menjadi sangat besar dan semua sistem jaringan
komputer mengikuti protokol yang sama. Kondisi tersebut ternyata
mengkhawatirkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat karena
kecemasan akan pembobolan terhadap sistem jaringan komunikasi data
militer yang akan memberikan dampak sangat rawan terhadap keamanan
negara.
Pada tahun 1989 jaringan asli ARPAnet dimatikan (shut-down) dan digantikan
oleh NSFnet dan jaringan lain yang lebih cepat dan baru yang menjadi cikal
bakal berkembangnya internet.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-82 dari 298 halaman
Selain dikembangkan oleh komunitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi
pada tahun 1979 tiga perusahaan telekomunikasi dan elektronika yaitu Xerox
Corporation, DEC dan Intel bekerja sama mengembangkan Ethernet sebagai
protokol untuk jaringan lokal/LAN (Local Area Network).
Penemuan protokol tersebut membuka peluang bisnis sistem jaringan lokal
terutama untuk di dalam gedung yang menciptakan persaingan produk-
produk perangkat lunak dan keras dari berbagai perusahaan.
Proyek ARPAnet pun mendorong penemuan sistem operasi yang bersifat
terbuka, dapat menjalankan banyak perintah/tugas secara serentak, dan
mampu menerima banyak transaksi secara serentak.
Kondisi tersebut mendorong minat Ken Thompson dan Dennis Ritchie untuk
membuat sistem operasi yang sesuai kondisi tersebut. Pada tahun 1969 di
laboratorium Bell milik AT&T mereka membuat sistem operasi yang diberi
nama UNICS (Uniplexed Information Computing System) yang dibangun
menggunakan bahasa assembly. Atas usul Brian Kernighan nama tersebut
dirubah menjadi UNIX yang bukan merupakan akronim tertentu.
Kemudian pada tahun 1973 UNIX ditulis ulang dengan menggunakan bahasa
C agar mudah beradaptasi dengan platform komputer yang lain. Selanjutnya
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-83 dari 298 halaman
AT&T menyerahkan kode program UNIX kepada institusi-institusi pemerintah
dan pendidikan.
Dengan diserahkannya kode program tersebut diharapkan sistem operasi
UNIX dapat lebih dikembangkan dan dapat memberikan dampak mendorong
perkembangan internet.
Sayangnya sistem operasi UNIX karena dirancang untuk komputer-komputer
besar ataupun jaringan-jaringan yang besar maka menjadi sangat tidak efektif
jika diimplementasikan dalam komputer atau sistem jaringan yang kecil.
Untuk mengatasi hal tersebut maka beberapa perusahaan menciptakan
produk-produk pengelola sistem jaringan komputer untuk skala kecil hingga
menengah. Produk-produk tersebut antara lain Novell Netware, Lotus Note
Groupware, dsb.
Namun dengan dikembangkannya varian UNIX yang lebih ringkas seperti
SCO-UNIX, HP-UIX, Solaris dan BSD dan tiruannya (clone) yaitu Linux
berdampak pada penggunaan sistem operasi terbuka tersebut untuk
diterapkan dalam sistem jaringan komunikasi skala kecil hingga menengah.
Seperti diketahui bahwa teknologi internet diciptakan untuk menggabungkan
berbagai komputer ataupun sistem jaringan komputer dengan platform yang
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-84 dari 298 halaman
berbeda-beda baik sistem operasi maupun perangkat keras dalam sebuah
sistem jaringan yang terintegrasi.
Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan sebuah protokol yang mampu
berfungsi sebagai perekat digital bagi komputer-komputer tersebut.
Protokol adalah sebuah program yang terinstalasi pada sebuah sistem
komputer yang terintegrasi dengan sistem operasi di dalamnya sehingga
dapat mengkomunikasikan beberapa komputer.
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) adalah protokol
yang menjadi basis dari sistem jaringan komputer yang digunakan di internet.
Dengan menggabungkan UNIX dengan beberapa varian dan tiruannya
sebagai sistem operasi terbuka dan TCP/IP sebagai protokol komunikasi data
terbuka maka salah satu tujuan utama proyek ARPA telah tercapai.
Perkembangan internet pun dewasa ini semakin meluas dan merasuki
berbagai aspek kehidupan manusia. Batas-batas ruang telah dihilangkan
melalui ruang maya (virtual space) yang diciptakan oleh internet sehingga
setiap orang bisa berinteraksi secara global.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-85 dari 298 halaman
Layanan-layanan yang berkembang di internet pun semakin banyak dan
meluas fungsi serta fasilitasnya. Layanan-layanan tersebut adalah:
2.6.3.2 Jenis Layanan di Internet
1) Telnet
Telnet adalah jasa layanan internet tertua selain surat elektronik (e-
mail). Jasa layanan internet ini muncul sebagai perkembangan dari
konsep emulasi terminal. Konsep emulasi terminal adalah suatu
metode hubungan antar komputer secara terpadu dalam sebuah
sistem jaringan komunikasi data.
Namun konsep emulasi tersebut lebih bersifat client-server yaitu setiap
interaksi yang dilakukan dalam jaringan komunikasi data tersebut
harus melalui mekanisme manajemen sistem melalui sebuah komputer
server.
Konsep emulasi tersebut dikembangkan menjadi konsep peer-to-peer
(P2P) yang bersifat kesetaraan. Ide dari konsep ini adalah setiap
komunikasi data antar sumber daya komputer tidak perlu melalui
sebuah server tetapi langsung antar terminal komputer yang
berhubungan tersebut.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-86 dari 298 halaman
Untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut maka dikembangkan layanan
Telnet. Dengan telnet kita dapat berkomunikasi dengan sebuah
terminal komputer secara langsung tanpa perantaraan server dan
mengakses data-data yang ada di dalamnya.
Sedangkan untuk mengambil/mengirim (download/upload) data dari
atau ke dalam terminal komputer yang kita hubungi dapat digunakan
FTP (File Transfer Protocol).
2) FTP (File Transfer Protocol)
FTP dikembangkan sebagai tuntutan kebutuhan komunikasi data di
dalam sebuah sistem jaringan komputer. Protokol ini dikembangkan
untuk melakukan pertukaran, penyimpanan dan pengambilan data
secara aman di internet.
FTP masih sangat populer hingga saat ini karena kemampuan interaksi
data yang besar, cepat dan aman. Kita dapat mengakses situs-situs
FTP yang berisi informasi yang diinginkan dan mengambilnya
menggunakan perangkat lunak khusus yang disebut FTP browser.
Banyak FTP browser yang beredar dewasa ini, baik yang komersial,
gratis (freeware) maupun uji coba (shareware). Produk perangkat
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-87 dari 298 halaman
lunak yang dikategorikan shareware adalah aplikasi yang dapat kita
pakai dalam masa uji coba tertentu dan jika menyukainya kita harus
membayar untuk dapat terus menggunakannya secara sah.
Browser-browser FTP yang terkenal saat ini antara lain CuteFTP, WS-
FTP, Crystal FTP, dll.
Untuk secara cepat dan tepat mencari file-file yang kita perlukan di
seluruh situs FTP yang tersebar di seluruh dunia kita dapat
menggunakan mesin pencari (search engine).
Archie merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai mesin
pencari situs FTP. Perangkat lunak tersebut bertugas melakukan
pengindeksan terhadap file-file di seluruh situs FTP secara berkala.
3) E-Mail (Electronic Mail)
Surat elektronik atau lebih dikenal sebagai e-mail adalah fasilitas tertua
di internet selain FTP. Pada awalnya e-mail dikembangkan sebagai
fasilitas alternatif untuk mengakses situs-situs FTP.
Kondisi tersebut tentunya sangat mengganggu karena menimbulkan
banyak aturan-aturan standar FTP yang terganggu.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-88 dari 298 halaman
Untuk mengantisipasi hal tersebut maka dikembangkan protokol
khusus untuk e-mail yang disebut SMTP (Simple Mail Transfer
Protocol). SMTP menetapkan aturan-aturan mengenai pengiriman e-
mail secara ketat.
Namun layanan e-mail merupakan lebih bersifat asinkron dimana kita
tidak dapat melakukan penerimaan dan pengiriman data secara
bersamaan.
Perkembangan dari jasa layanan e-mail ini adalah jasa layanan mailing
list. Mailing list merupakan konsep dimana sejumlah orang
membentuk komunitas khusus yang mendiskusikan topik-topik yang
sudah disepakati bersama menggunakan fasilitas e-mail.
Prinsip kerja mailing list adalah sebagai berikut:
a) Sejumlah orang bersepakat membentuk suatu komunitas dan
membuat alamat e-mail khusus yang mengorganisir seluruh
diskusi yang dilakukan.
b) Jika seorang anggota komunitas mengirimkan e-mail pada
alamat khusus tersebut maka secara otomatis oleh program
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-89 dari 298 halaman
mailing list akan dikirimkan kepada seluruh alamat e-mail
anggota komunitas tersebut.
c) Dengan cara tersebut maka informasi dapat disampaikan secara
cepat ke seluruh anggota komunitas tanpa perlu mengirimkan e-
mail satu-persatu kepada seluruh anggota yang tentunya
memerlukan waktu serta biaya yang lebih besar.
4) Gopher
Gopher merupakan protokol alternatif yang dikembangkan untuk
menggantikan FTP yang seringkali kurang efektif dalam koneksi
datanya.
Namun protokol ini ternyata menjadi kurang efektif bila dibandingkan
dengan FTP. Hal ini disebabkan beberapa perusahaan perangkat
lunak telah berhasil mengembangkan browser-browser yang mampu
mengantisipasi kekurangan-kekurangan koneksi menggunakan FTP.
Selain itu protokol Gopher memiliki kekurangan dalam sesi aksesnya
yang sangat lambat dibandingkan dengan FTP.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-90 dari 298 halaman
Berkembangnya protokol HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) untuk
media WWW (world wide web) yang lebih fleksibel, cepat, handal dan
multimedia kemudian mengakibatkan Gopher menjadi tidak populer di
kalangan pengakses internet.
5) WWW (World Wide Web)
WWW yang lazim disingkat dengan sebutan web ini menjadi sebuah
layanan internet yang sangat pesat perkembangannya. Hal-hal yang
menjadi faktor pendorong kondisi tersebut adalah:
a) Kemampuan otomatisasi yang kompleks
Dengan dukungan protokolnya web menjadi sebuah layanan
yang mampu mengotomatisasi berbagai macam protokol, port
dan proses secara terpadu serta menyeluruh.
Browser-browser web yang dikembangkan dewasa ini
menunjukkan hal tersebut dimana setiap pengguna internet
yang mengakses layanan web tidak dipusingkan oleh berbagai
aturan prosedural/fungsional dari sebuah sistem komunikasi
data global.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-91 dari 298 halaman
Hal tersebut berdampak pada meningkatnya penggunaan web
dalam komunikasi di internet karena faktor kemudahan
penggunaannya tersebut.
b) Fleksibilitas dan kemudahan
Teknologi dasar web adalah penggunaan aturan penulisan
tekstual tertentu yang ditetapkan dalam format HTML (Hyper
Text Mark up Language).
HTML memiliki keunggulan karena mampu digabungkan dengan
berbagai jenis script dan teknologi lain yang semakin
mengokohkan web sebagai layanan internet yang mendukung
multimedia.
Dengan dukungan format HTML tersebut maka browser-browser
mampu menampilkan sebuah layanan internet yang memiliki
keragaman media yang penggunaannya sangatlah mudah
terutama bagi pengakses yang tidak memiliki basis
pengetahuan sistem komputer yang mendalam.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-92 dari 298 halaman
Para pengguna media web seolah-olah seperti menggunakan
seperangkat katalog interaktif yang dinamis dengan link-link
informasi yang fleksibel.
Seperti layaknya katalog pada umumnya, media web pun
didukung oleh aspek-aspek grafis, audio dan video yang
semakin berkembang teknologinya.
Sebagai akibat dari kondisi tersebut maka banyak teknologi-teknologi
yang kemudian dikembangkan berbasiskan teknologi web terutama
yang berhubungan dengan komunikasi data dan multimedia.
2.6.4 Sistem Jaringan Komunikasi Data
Dalam sebuah sistem informasi yang dibangun secara terpadu dan
menyeluruh peranan data sangatlah penting. Sebagai basis dari kinerja dan
performa sistem informasi maka pengelolaan komunikasi dari data-data
tersebut menjadi hal yang harus menjadi prioritas utama.
Sebuah sistem informasi tentunya dibangun berdasarkan kebutuhan
fungsional (prosedural) dan struktural (hierarki) dari sebuah lembaga. Untuk
memenuhi kebutuhan tersebut maka diperlukan jaringan komunikasi data
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-93 dari 298 halaman
yang secara fungsional dan struktural mampu mengintegrasikan secara
menyeluruh seluruh potensi data di dalam sistem informasi lembaga tersebut.
Sebagai upaya menciptakan dukungan sistem informasi yang efektif, efisien,
handal, terpadu dan menyeluruh maka diperlukan sebuah sistem jaringan
komunikasi data berbasiskan teknologi telematika (telekomunikasi,
informatika dan multimedia).
Sistem jaringan komunikasi data tersebut haruslah memadukan seluruh
sumber daya perangkat keras, perangkat lunak dan perangkat benak yang
proporsional.
Dengan semakin tingginya tuntutan kebutuhan sumber daya sistem jaringan
komunikasi data yang terpadu dan menyeluruh maka diperlukan sebuah studi
kelayakan untuk menganalisis secara tepat dan proporsional.
Sejak memasyarakatnya Internet dan dipasarkannya sistem operasi Windows
oleh Microsoft, menghubungkan beberapa komputer baik komputer pribadi
(PC) maupun server dengan sebuah jaringan dari jenis LAN (Local Area
Network) sampai WAN (Wide Area Network) menjadi sebuah hal yang biasa.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-94 dari 298 halaman
Demikian pula dengan konsep "downsizing" maupun "lightsizing" yang
bertujuan menekan anggaran belanja khususnya peralatan komputer, maka
sebuah jaringan merupakan satu hal yang sangat diperlukan.
2.6.4.1 Sejarah Jaringan Komunikasi Data Elektronik
Konsep jaringan komputer lahir pada tahun 1940-an di Amerika dari sebuah
proyek pengembangan komputer MODEL I di laboratorium Bell dan group
riset Harvard University yang dipimpin Professor H. Aiken.
Pada mulanya proyek tersebut bertujuan memanfaatkan sebuah perangkat
komputer yang harus dipakai bersama. Untuk mengerjakan beberapa proses
tanpa banyak membuang waktu kosong dibuatlah proses beruntun (Batch
Processing), sehingga beberapa program bisa dijalankan dalam sebuah
komputer dengan kaidah antrian.
Di tahun 1950-an ketika jenis komputer mulai meluas hingga ditemukannya
super komputer, maka sebuah komputer harus melayani beberapa terminal.
Untuk itu dirancang konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal
dengan nama TSS (Time Sharing System), maka untuk pertama kali bentuk
jaringan (network) komputer diaplikasikan.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-95 dari 298 halaman
Pada sistem TSS beberapa terminal terhubung secara berseri ke sebuah host
komputer. Dalam proses TSS mulai nampak perpaduan teknologi komputer
dan teknologi telekomunikasi yang pada awalnya berkembang sendiri-sendiri.
Memasuki tahun 1970-an, setelah beban pekerjaan bertambah banyak dan
harga perangkat komputer besar mulai terasa sangat mahal maka mulailah
digunakan konsep proses distribusi (Distributed Processing).
Seperti pada Gambar 2.2, dalam proses ini beberapa host komputer
mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara paralel untuk melayani
beberapa terminal yang tersambung secara serial di setiap host komputer.
Dalam proses distribusi sudah mutlak diperlukan perpaduan yang mendalam
antara teknologi komputer dan telekomunikasi, karena selain proses yang
harus didistribusikan, semua host komputer wajib melayani terminal-
terminalnya dalam satu perintah dari komputer pusat.
Selanjutnya ketika harga-harga komputer kecil sudah mulai menurun dan
konsep proses distribusi sudah matang, maka penggunaan komputer dan
jaringannya sudah mulai beragam dari mulai menangani proses bersama
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-96 dari 298 halaman
maupun komunikasi antar komputer (Peer to Peer System) saja tanpa melalui
komputer pusat.
Untuk itu mulailah berkembang teknologi jaringan lokal yang dikenal dengan
sebutan LAN (local area network). Demikian pula ketika Internet mulai
diperkenalkan maka sebagian besar LAN yang berdiri sendiri mulai
berhubungan dan terbentuklah jaringan raksasa WAN.
2.6.4.2 Model Referensi OSI (Open System Interconnection) dan
Standarisasi
Dengan banyaknya perusahaan yang memproduksi peralatan-peralatan yang
mendukung sistem jaringan komunikasi data elektronik maka diperlukan
standarisasi yang berguna dalam mengkomunikasikan alat-alat tersebut
dengan baik.
Dalam dunia komputer dan telekomunikasi interpreter identik dengan protokol.
Untuk itu maka badan dunia yang menangani masalah standarisasi ISO
(International Standardization Organization) membuat aturan baku yang
dikenal dengan nama model referensi OSI (Open System Interconnection).
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-97 dari 298 halaman
Dengan demikian diharapkan semua vendor perangkat telekomunikasi
haruslah berpedoman dengan model referensi ini dalam mengembangkan
protokolnya.
Model referensi OSI terdiri dari 7 (tujuh) lapisan, mulai dari lapisan fisik
sampai dengan aplikasi. Model referensi ini tidak hanya berguna untuk
produk-produk LAN saja, tetapi dalam membangun jaringan Internet sekalipun
sangat diperlukan.
Standarisasi masalah jaringan tidak hanya dilakukan oleh ISO saja, tetapi
juga diselenggarakan oleh badan dunia lainnya seperti ITU (International
Telecommunication Union), ANSI (American National Standard Institute),
NCITS (National Committee for Information Technology Standardization),
bahkan juga oleh lembaga asosiasi profesi IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers) dan ATM-Forum di Amerika.
Pada prakteknya bahkan vendor-vendor produk LAN bahkan memakai
standar yang dihasilkan IEEE. Kita bisa lihat misalnya badan pekerja yang
dibentuk oleh IEEE yang banyak membuat standarisasi peralatan
telekomunikasi seperti yang tertera pada tabel berikut:
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-98 dari 298 halaman
Nama Badan Pekerja Bentuk Kegiatan
IEEE802.1
Standarisasi interface lapisan atas HILI (High Level Interface) dan
Data Link termasuk MAC (Medium Access Control) dan LLC
(Logical Link Control).
IEEE802.2 Standarisasi lapisan LLC.
IEEE802.3 Standarisasi lapisan MAC untuk CSMA/CD (10Base5, 10Base2,
10BaseT, dll.)
IEEE802.4 Standarisasi lapisan MAC untuk Token Bus.
IEEE802.5 Standarisasi lapisan MAC untuk Token Ring.
IEEE802.6 Standarisasi lapisan MAC untuk MAN-DQDB (Metropolitan Area
Network-Distributed Queue Dual Bus.)
IEEE802.7 Grup Pendukung BTAG (Broadband Technical Advisory Group)
pada LAN.
IEEE802.8 Grup Pendukung FOTAG (Fiber Optic Technical Advisory Group.)
IEEE802.9 Standarisasi ISDN (Integrated Services Digital Network) dan IS
(Integrated Services ) LAN.
IEEE802.10 Standarisasi masalah pengamanan jaringan (LAN Security.)
IEEE802.11 Standarisasi masalah wireless LAN dan CSMA/CD bersama
IEEE802.3.
IEEE802.12 Standarisasi masalah 100VG-AnyLAN
IEEE802.14 Standarisasi masalah protocol CATV
Tabel 2.5
Badan Pekerja di IEEE
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-99 dari 298 halaman
2.6.4.3 Protokol Komunikasi Data Elektronik
Untuk dapat berkomunikasi antara terminal kerja komputer dari setiap
pengguna dalam sistem jaringan komunikasi data elektronik maka diperlukan
sebuah perangkat lunak yang bertugas menjembatani hal tersebut.
Perangkat lunak tersebut dikenal sebagai protokol data atau lazim dikenal
sebagai protokol saja. Berikut beberapa jenis protokol populer dewasa ini:
2.6.4.3.1 LocalTalk
LocalTalk adalah sebuah protokol jaringan yang dikembangkan oleh Apple
Computer, Inc. untuk mesin-mesin komputer Macintosh . Metode yang
digunakan oleh LocalTalk adalah CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access
with Collision Avoidance).
Hampir sama dengan CSMA/CD yang digunakan oleh protokol Ethernet,
adapter LocalTalk dan cable twisted pair khusus dapat digunakan untuk
menghubungkan beberapa komputer melewati port serial.
Sistem Operasi Macintosh memungkinkan koneksi secara jaringan peer-to-
peer tanpa membutuhkan tambahan aplikasi khusus.
Secara umum seluruh jenis topologi jaringan komputer dapat menggunakan
protokol ini. Sayangnya keterbatasan kapasitas transmisi data yang kecil
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-100 dari 298 halaman
(230Kbps) menyebabkan kurangnya minat para pengguna memanfaatkan
protokol ini.
2.6.4.3.2 Token Ring
Protokol ini dikembangkan oleh IBM pada pertengahan tahun 1980. Metode
aksesnya melalui lewatnya sebuah token dalam sebuah lingkaran seperti
cincin.
Dalam lingkaran token, komputer-komputer dihubungkan satu dengan yang
lainnya seperti sebuah cincin. Sebuah sinyal token bergerak berputar dalam
sebuah lingkaran (cincin) dalam sebuah jaringan dan bergerak dari sebuah
komputer-menuju ke komputer berikutnya.
Jika pada persinggahan di salah satu komputer ternyata ada data yang ingin
ditransmisikan, token akan mengangkutnya ke tempat dimana data itu ingin
ditujukan, token bergerak terus untuk saling menghubungkan di antara
masing-masing komputer.
Protokol Token Ring membutuhkan model jaringan bintang (star) dengan
menggunakan kabel twisted pair atau kabel fiber optic serta dapat melakukan
kecepatan transmisi 4 Mbps atau 16 Mbps.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-101 dari 298 halaman
Sejalan dengan perkembangan Ethernet, penggunaan Token Ring makin
berkurang sampai sekarang.
2.6.4.3.3 FDDI (Fiber Distributed Data Interface)
Fiber Distributed Data Interface (FDDI) adalah sebuah Protokol jaringan yang
menghubungkan antara dua atau lebih jaringan bahkan pada jarak yang jauh.
Metode akses yang digunakan oleh FDDI adalah model token.
FDDI menggunakan dua buah topologi ring secara fisik. Proses transmisi
biasanya menggunakan satu buah ring, namun jika ada masalah ditemukan
akan secara otomatis menggunakan ring yang kedua.
Keuntungan menggunakan protokol FDDI adalah kecepatan transmisi
datanya yang mencapai 100Mbps dengan menggunakan kabel serat kaca
(fiber optic).
2.6.4.3.4 ATM (Asynchronous Transfer Mode)
Protokol ATM memiliki kapasitas transmisi data minimal 155 Mbps. ATM
mentransmisikan data ke dalam satu paket dimana hal ini yang membedakan
dengan protokol lainnya. Pada protokol yang lain data ditransfer berdasarkan
besar-kecilnya paket.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-102 dari 298 halaman
ATM mendukung variasi media seperti video, CD-audio, dan gambar. ATM
bekerja pada model topologi Bintang dengan menggunakan kabel fiber optic
ataupun kabel twisted pair.
ATM pada umumnya digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih
jaringan lokal dan banyak digunakan oleh penyedia jasa ISP (internet service
provider) untuk meningkatkan kapasitas transmisi data pelanggannya.
2.6.4.3.5 Ethernet
Ethernet adalah sistem jaringan yang dibuat dan dipatenkan perusahaan
Xerox. Ethernet adalah implementasi metoda CSMA/CD (Carrier Sense
Multiple Access with Collision Detection) yang dikembangkan tahun 1960
pada proyek wireless ALOHA di Hawaii University di atas kabel coaxial.
Standarisasi sistem Ethernet dilakukan sejak tahun 1978 oleh IEEE. (lihat
Tabel 2.5) Kecepatan transmisi data di Ethernet sampai saat ini adalah 10
sampai 100 Mbps.
Saat ini yang umum ada di pasaran adalah Ethernet berkecepatan 10 Mbps
yang biasa disebut seri 10Base. Ada bermacam-macam jenis 10Base
diantaranya adalah: 10Base5, 10Base2, 10BaseT, dan 10BaseF yang akan
diterangkan lebih lanjut kemudian.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-103 dari 298 halaman
Pada metoda CSMA/CD, sebuah host komputer yang akan mengirim data ke
jaringan pertama-tama memastikan bahwa jaringan sedang tidak dipakai
untuk transfer dari dan oleh host komputer lainnya.
Jika pada tahap pemeriksaan ditemukan transmisi data lain dan terjadi
tabrakan (collision), maka host komputer tersebut diharuskan mengulang
permohonan (request) pengiriman pada selang waktu berikutnya yang
dilakukan secara acak. Dengan demikian maka jaringan efektif bisa
digunakan secara bergantian.
Untuk menentukan pada posisi mana sebuah host komputer berada atau
dikenal sebagai pengalamatan maka setiap perangkat Ethernet diberikan
alamat (address) sepanjang 48 bit yang unik (hanya satu di dunia).
Informasi alamat disimpan dalam chip yang biasanya nampak pada saat
komputer di start dalam urutan angka berbasis 16, seperti pada Gambar 2.3.
Dengan berdasarkan address Ethernet maka setiap protokol komunikasi
(TCP/IP, IPX, AppleTalk, dll.) berusaha memanfaatkan untuk informasi
masing-masing host komputer di jaringan.
Berikut adalah beberapa sistem yang dikembangkan berdasarkan prinsip
protokol Ethernet:
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-104 dari 298 halaman
2.6.4.3.5.1 10Base5
Sistem 10Base5 menggunakan kabel coaxial berdiameter 0,5 inch (10 mm)
sebagai media penghubung berbentuk bus. Biasanya kabelnya berwarna
kuning dan pada kedua ujung kabelnya diberi konsentrator sehingga
mempunyai resistansi sebesar 50 ohm.
Jika menggunakan 10Base5, satu segment jaringan bisa sepanjang maksimal
500 m, bahkan jika dipasang penghubung (repeater) sebuah jaringan bisa
mencapai panjang maksimum 2,5 km.
2.6.4.3.5.2 10Base2
Seperti pada jaringan 10Base5, 10Base2 mempunyai struktur jaringan
berbentuk bus. Hanya saja kabel yang digunakan lebih kecil, berdiameter 5
mm dengan jenis twisted pair.
Tidak diperlukan MAU karena MAU telah ada di dalam NIC-nya sehingga bisa
menjadi lebih ekonomis. Karenanya jaringan ini dikenal juga dengan sebutan
CheaperNet.
Dibandingkan dengan jaringan 10Base5, panjang maksimal sebuah
segmennya menjadi lebih pendek, sekitar 185 m, dan bisa disambung sampai
5 segment menjadi sekitar 925 m.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-105 dari 298 halaman
Sebuah segment hanya mampu menampung tidak lebih dari 30 unit komputer
saja. Pada jaringan ini pun diperlukan konsentrator yang membuat ujung-
ujung media transmisi bus-nya menjadi beresistansi 50 ohm. Untuk jenis
konektor dipakai jenis BNC.
2.6.4.3.5.3 10BaseT
Berbeda dengan 2 jenis jaringan di atas, 10BaseT berstruktur bintang (star).
Tidak diperlukan MAU karena sudah termasuk di dalam NIC-nya. Sebagai
pengganti konsentrator dan repeater diperlukan hub karena jaringan
berbentuk star.
Panjang sebuah segment jaringan maksimal 100 m, dan setiap hub bisa
dihubungkan untuk memperpanjang jaringan sampai 4 unit sehingga
maksimal komputer tersambung bisa mencapai 1024 unit.
Menggunakan konektor modular jack RJ-45 dan kabel jenis UTP (Unshielded
Twisted Pair) seperti kabel telepon di rumah-rumah. Saat ini kabel UTP yang
banyak digunakan adalah jenis kategori 5 karena bisa mencapai kecepatan
transmisi 100 Mbps.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-106 dari 298 halaman
Masing-masing jenis kabel UTP dan kegunaannya bisa dilihat di tabel berikut:
Kategori Aplikasi
Category 1 Dipakai untuk komunikasi suara (voice), dan digunakan untuk kabel telepon di rumah-rumah.
Category 2 Terdiri dari 4 pasang kabel twisted pair dan bisa digunakan untuk komunikasi data sampai kecepatan 4 Mbps.
Category 3 Bisa digunakan untuk transmisi data dengan kecepatan sampai 10 Mbps dan digunakan untuk Ethernet dan Token Ring.
Category 4 Sama dengan category 3 tetapi dengan kecepatan transmisi sampai 16 Mbps.
Category 5 Bisa digunakan pada kecepatan transmisi sampai 100 Mbps, biasanya digunakan untuk Fast Ethernet (100Base) atau network ATM.
Tabel 2.6
Kategori Jenis Kabel UTP
2.6.4.3.5.4 10BaseF
Bentuk jaringan 10BaseF sama dengan 10BaseT yakni berbentuk star.
Karena menggunakan serat optik (fiber optic) untuk media transmisinya maka
panjang jarak antara NIC dan konsentratornya menjadi lebih panjang sampai
20 kali (2000 m).
Demikian pula dengan panjang total jaringannya. Pada 10BaseF, untuk
transmisi output (TX) dan input (RX) menggunakan kabel/media yang
berbeda.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-107 dari 298 halaman
2.6.4.3.5.5 Fast Ethernet (100BaseT series)
Selain jenis NIC yang telah diterangkan di atas, jenis Ethernet chip lainnya
adalah seri 100Base. Seri 100Base mempunyai beragam jenis berdasarkan
metode akses datanya diantaranya adalah: 100Base-T4, 100Base-TX, dan
100Base-FX.
Kecepatan transmisi seri 100Base bisa melebihi kecepatan chip
pendahulunya (seri 10Base) antara 2-20 kali (20-200 Mbps). Ini dibuat untuk
menyaingi jenis LAN berkecepatan tinggi lainnya seperti: FDDI, 100VG-
AnyLAN dan lain sebagainya.
2.6.5 Desain Jaringan
Pada saat kita telah mengetahui perangkat pendukung untuk membangun
sebuah jaringan maka langkah selanjutnya adalah merancang jaringan sesuai
yang kita perlukan.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-108 dari 298 halaman
Untuk membangun sistem jaringan komunikasi data elektronik haruslah
mempertimbangkan aspek-aspek berikut:
1. Topologi Jaringan
Pilih dari sekian banyak topologi jaringan yang sesuai dengan
kebutuhan kita, yaitu:
1) garis lurus (bus)
2) bintang (star)
3) lingkaran (ring)
4) jaring (mesh)
2. Kecepatan Transmisi
Pilih klasifikasi kecepatan transmisi data dalam jaringan di antaranya:
a. jaringan rendah sampai menengah (beberapa M s/d 20Mbps)
b. jaringan berkecepatan tinggi (ratusan Mbps)
c. jaringan berkecepatan ultra tinggi (lebih dari 1Gbps)
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-109 dari 298 halaman
3. Media Transmisi Data
Pilih jenis media yang akan digunakan untuk mengirimkan data, yaitu:
a. kabel (wire line)
b. nirkabel/gelombang radio (wireless)
4. Jenis Jaringan
Pilih jenis jaringan yang akan dibangun dimana hal ini akan
memerlukan prasarana yang berbeda, yaitu:
a. jaringan utama (backbone LAN)
b. jaringan biasa (floor LAN)
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-110 dari 298 halaman
2.6.6 Klasifikasi Jaringan Berdasarkan Skalabilitas
Jaringan internal/lokal yang dibangun secara umum dapat diklasifikasikan ke
dalam 3 (tiga) jenis sistem jaringan yaitu :
1. Local Area Network (LAN) /Jaringan Area Lokal.
Sebuah LAN, adalah jaringan yang dibatasi oleh area/wilayah yang
relatif kecil, umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah
perkantoran di sebuah gedung atau sebuah sekolah, dan biasanya
tidak lebih radiusnya dari sekitar 1 km persegi.
Beberapa model konfigurasi LAN, satu komputer biasanya dijadikan
sebuah server. Komputer server ini bertugas mengelola seluruh
aktivitas jaringan seperti pusat basis data, bagi-pakai berkas (file
sharing), bagi-pakai printer (print sharing), aplikasi anti-virus, dsb.
Sedangkan terminal-terminal (host) komputer pengguna yang
terhubung ke dalam jaringan dinamakan dengan workstation computer.
Secara umum teknologi yang digunakan untuk jaringan LAN
menggunakan kabel atau wireless dengan jangkauan yang kecil.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-111 dari 298 halaman
2. Metropolitan Area Network (MAN) / Jaringan area Metropolitan
Jika sebuah lembaga/organisasi memiliki beberapa LAN yang tersebar
dalam beberapa kantor di area-area yang berbeda maka jika
seluruhnya terhubung dalam satu jaringan utama (backbone) dapat
diklasifikasikan sebagai MAN (Metropolitan Area Network).
Contoh MAN adalah jaringan LAN di setiap BNI46 terhubung dengan
kantor cabang lainnya.
Secara umum teknologi komunikasi data elektronik yang digunakan
untuk menghubungkan sistem jaringan ini menggunakan wireless
dengan radius yang besar (sekitar 4-10 km), ADSL, ISDN, VSAT, serat
kaca (fiber optic), dsb.
3. Wide Area Network (WAN) / Jaringan area Skala Besar
Secara sederhana WAN adalah gabungan beberapa MAN yang
terhubung dalam sebuah jaringan utama (backbone) internal.
Teknologi komunikasi data elektronik yang diterapkan pun sudah
sangat canggih dan melibatkan beberapa macam teknologi.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.6-112 dari 298 halaman
Contoh dari pemanfaatan WAN seperti BNI46 di Jakarta dapat
terhubung dengan kantor cabang di Mekah atau Madinah yang
tentunya harus mengimplementasikan teknologi yang lebih rumit lagi.
Untuk kebutuhan tersebut berikut diberikan beberapa perbandingan mengenai
teknologi sistem jaringan komunikasi data (nirkabel dan kabel) :
ASPEK
PENILAIAN
PENILAIAN
KABEL UTP SERAT OPTIK NIRKABEL
(WIRELESSLAN)
Kapasitas
Maksimum
3
(100,000,000
byte)
10
(3,000,000,000,000 byte)
1
(15,000,000 byte)
Kemudahan
Instalasi
3
(mudah)
1
(sulit,memerlukan alat khusus)
3
(mudah)
Kemudahan
Perawatan
5
(mudah)
1
(sulit,rentan terhadap kondisi
eksternal,misal:kimiawi,biologis)
4
(mudah)
Sistem
Keamanan
2
(harus dibuat
sendiri)
2
(harus dibuat sendiri)
5
(sudah memiliki
standar enkripsi)
Trend
Pengembangan
Teknologi
1
(maksimum)
1
(maksimum)
10
(masih akan terus
berkembang)
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.7-113 dari 298 halaman
Skalabilitas
1
(jaringan lokal
dalam
gedung)
2
(efektif hanya untuk jaringan
bawah laut antar pulau/benua)
7
(efektif untuk
jaringan antar
gedung dan dalam
gedung)
Total Performa 12 7 29
Harga per meter
(US$) 0.128 10 0.125
Harga tertinggi 0.00128 100 0.00125
Rasio
Performa:Harga 9,375 0.07 23,200
Sumber: Hasil Penelitian Research & Development Department PT. Awakami
Tabel 2.7
Perbandingan Teknologi Media Komunikasi Data Elektronik Populer
2.7 Analisis Pembangunan Internet Service Provider
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 52 tahun 2000 tentang Telekomunikasi dijelaskan bahwa
instansi/lembaga pemerintah di Republik Indonesia dapat membangun sistem
jaringan telekomunikasinya sendiri.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.7-114 dari 298 halaman
Sistem jaringan telekomunikasi mandiri tersebut dapat dibangun untuk
memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan.
Sistem jaringan telekomunikasi mandiri tersebut diantaranya memuat jasa
komunikasi data elektronik. Jasa komunikasi data elektronik tersebut
diantaranya adalah jasa layanan sambungan (koneksi) internet.
Jasa layanan internet (internet service provider) adalah tulang punggung
penting dalam penyelenggaraan koneksi internet oleh para pengguna ke
sistem jaringan komunikasi data global secara elektronik.
Perkembangan jasa layanan internet ini sendiri mulai berkembang sejak
sekitar tahun 1995 di Indonesia dimana sudah berdirinya perusahaan swasta
yang bergerak di bidang jasa layanan internet (internet service provider) yang
melayani pelanggannya di lebar pita data (bandwidth) sekitar 14,4 hingga
28,8 Kbps.
Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
(APJII) tercatat bahwa hingga akhir tahun 1999 terdaftar 55 perusahaan ISP
(internet service provider) baik yang sudah maupun belum beroperasi.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.7-115 dari 298 halaman
Jumlah tersebut meningkat secara signifikan hingga mencapai 155
perusahaan pada tahun 2001.
Berdasarkan data yang diinventarisir oleh APJII maka diperoleh informasi
sebagai berikut:
No. Nama Perusahaan Jumlah Pelanggan
1. LinkNet 100.000
2. TelkomNet 100.000
3. IndosatNet 41.000
4. CBN 35.000
5. IndoNet 15.000
(daerah DKI saja)
6. RadNet 20.000
7. Centrin 20.000
8. D-Net 10.000
9. MegaNet 10.000
10. Idola 4.000
(mayoritas adalah perusahaan)
Sumber: APJII (2001)
Tabel 2.8
Jumlah Pelanggan ISP
Dalam pembangunan sebuah sistem jaringan komunikasi data elektronik yang
menghubungkan pengguna ke sistem jaringan global internet maka haruslah
mempertimbangkan aspek-aspek teknis sebagai berikut:
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.7-116 dari 298 halaman
a) Komputer server yang digunakan
b) Jumlah Remote Access Server
c) Lokasi POP (Point of Presence)
d) Besarnya Bandwidth
e) Nama upstream provider
f) Denah rencana sistem jaringan komunikasi data elektronik (network
plan).
Berikut adalah perbandingan harga sewa bandwidth dari beberapa upstream
provider di Indonesia (harga dapat berubah setiap saat):
NO. Upstream Provider
Biaya Instalasi
(Setup Fee)
Biaya Sewa Bandwidth per Bulan
Kapasitas Bandwidth (KBps)
Biaya Sewa
1. Indosat-Net (PT. Indosat)
Rp 2.500.000 64 128 192 256 384 512 768
1024 1536 2048
Rp 4.700.000 Rp 8.000.000
Rp 10.500.000 Rp. 13.500.000 Rp 18.500.000 Rp 24.200.000 Rp 33.600.000 Rp 44.400.000 Rp 65.900.000 Rp 82.100.000
2. Pesat-Net (PT. Pasific Satelit Nusantara/PSN)
Rp 2.000.000 64 128 256 384 512
1024
Rp 4.500.000 Rp 5.750.000 Rp 8.250.000
Rp 11.250.000 Rp 14.250.000 Rp 28.000.000
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.7-117 dari 298 halaman
NO. Upstream Provider
Biaya Instalasi
(Setup Fee)
Biaya Sewa Bandwidth per Bulan
Kapasitas Bandwidth (KBps)
Biaya Sewa
3. Satelindo US$ 500 64 128 256 512
1024 2048
US$ 4.500 US$ 5.750 US$ 8.250
US$ 13.600 US$ 18.000 US$ 27.000
4. CBN Rp 2.000.000 64 128 256 512
1024
Rp 4.000.000 Rp 7.000.000
Rp 13.000.000 Rp 24.000.000 Rp 46.000.000
5. Link-Net Rp 500.000 64 128 256 512
1024
Rp 3.500.000 Rp 5.500.000
Rp 10.500.000 Rp 19.500.000 Rp 37.000.000
6. Dwi Tunggal Putra US$ 200 64 128 256 384 512 768
1024 2048
US$ 1.350 US$ 1.800 US$ 2.500 US$ 3.400 US$ 4.200 US$ 5.750 US$ 7.500
US$ 14.000
7. Circlecom Rp 3.500.000 Koneksi via Telkom:
64 128 256 512
Peralatan Sewa ke Circlecom:
64 128 256 512
Rp. 2.500.000 Rp 5.000.000 Rp 8.500.000
Rp 18.500.000
Rp 4.000.000 Rp 7.000.000
Rp 10.000.000 Rp 20.000.000
8. Indonet
Rp 2.000.000 Koneksi via Satelit 64
128 256 512
US$ 448 US$ 896
US$ 1.702 US$ 3.226
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.7-118 dari 298 halaman
NO. Upstream Provider
Biaya Instalasi
(Setup Fee)
Biaya Sewa Bandwidth per Bulan
Kapasitas Bandwidth (KBps)
Biaya Sewa
1024 Koneksi via WLAN
64 128 256 512
1024 Koneksi via ISDN
64 128 256 512
1024 Koneksi via Telkom
64 128 256 512
1024
US$ 6.094
US$ 349 US$ 697
US$ 1.325 US$ 2.509 US$ 4.739
US$ 206 US$ 411 US$ 780
US$ 1.479 US$ 2.793
US$ 111 US$ 221 US$ 420 US$ 796
US$ 1.503
Sumber: IDC (Internet Data Center) Indonesia
Catatan:
Harga dapat berubah setiap saat berdasarkan kebijakan dari setiap operator. Untuk
informasi lebih lanjut dan terbaru harus menghubungi operator yang bersangkutan.
Tabel 2.9
Biaya Sewa Bandwidth untuk Koneksi Internet dari Beberapa Upstream Provider di
Indonesia
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 2.7-119 dari 298 halaman
Selain menggunakan sistem sewa seperti dibahas sebelumnya, ada alternatif
lain jika ingin membangun dengan sistem POP (Point of Presence). Dimana
sistem POP ini dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa titik yang
berbeda daerahnya dengan koneksi tetap (dedicated access).
Pemasangan sistem POP ini dapat memanfaatkan layanan JAMUS (Jaringan
Multi Service) yang diselenggarakan oleh PT. Telkom. Untuk informasi lebih
lanjut mengenai jasa layanan JAMUS ini dapat menghubungi kepada Kantor
Pelayanan Pelanggan PT. Telkom terdekat.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.1-120 dari 298 halaman
3 Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
3.1 Langkah Pelaksanaan Pengembangan/Implementasi
E-Government Provinsi Riau
Pengembangan E-Government harus dilaksanakan secara harmonis dengan
mengoptimalkan hubungan antara inisiatif masing-masing instansi dan
penguatan kerangka kebijakan untuk menjamin keterpaduannya dalam suatu
jaringan sistem manajemen dan proses kerja.
Pendekatan ini diperlukan untuk membentuk sinergi dua kepentingan yaitu:
1. Kepentingan pendayagunaan pemahaman dan pengalaman masing-
masing instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tentang
pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat
2. Kepentingan untuk penataan sistem manajemen dan proses kerja yang
terpadu.
Setiap instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau harus menyusun
Rencana Strategis Pengembangan E-Government di lingkungannya masing-
masing.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.1-121 dari 298 halaman
Rencana Strategis Pengembangan E-Government itu dengan jelas
menjabarkan hal-hal berikut:
1. Lingkup dan sasaran pengembangan E-Government yang ingin dicapai
2. Kondisi yang dimiliki pada saat ini
3. Strategi dan tahapan pencapaian sasaran yang ditentukan
4. Kebutuhan dan rencana pengembangan sumber daya manusia
5. Rencana investasi yang diperlukan
Untuk menghindari pemborosan anggaran pemerintah, penyusunan rencana
investasi harus disertai dengan analisis kelayakan investasi terhadap manfaat
sosial-ekonomi yang dihasilkan.
Dalam upaya menjamin transparansi pelayanan publik serta keterpaduan dan
interoperabilitas jaringan sistem pengelolaan serta pengolahan dokumen dan
informasi elektronik yang mendukungnya maka perencanaan dan
pengembangan sistem informasi di setiap instansi harus berorientasi pada
kerangka arsitektur E-Government yang dirancang dalam Rencana Induk
Pengembangan E-Government Provinsi Riau.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.1-122 dari 298 halaman
Unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pengolahan data elektronik,
komunikasi dan informasi memiliki kewajiban untuk mengkoordinasikan
penyusunan kebijakan, peraturan, standarisasi dan panduan yang diperlukan
untuk melandasi perencanaan serta pelaksanaan pengembangan E-
Government.
Beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah:
1. Kebijakan tentang pengembangan tata pemerintahan yang baik
dengan berlandaskan manajemen modern.
2. Kebijakan tentang pemanfaatan, kerahasiaan, dan keamanan informasi
pemerintah dan perlindungan informasi publik
3. Kebijakan tentang kelembagaan dan otorisasi pemanfaatan dan
pertukaran informasi pemerintah secara on-line.
4. Kebijakan tentang peran serta sektor swasta dalam penyelenggaraan
E-Government.
5. Kebijakan tentang pendidikan E-Government.
6. Ketentuan tentang standar kelayakan dan interoperabilitas situs
informasi dan pelayanan publik
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.1-123 dari 298 halaman
7. Panduan tentang sistem manajemen informasi dan dokumen elektronik
8. Panduan tentang aplikasi, mutu, dan jangkauan pelayanan masyarakat
9. Panduan tentang perencanaan, pengembangan dan pelaporan
proyek E-Government.
10. Standarisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan
transaksi informasi antar situs pelayanan publik yang diselenggarakan
pemerintah.
11. Standarisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen
informasi dan dokumen elektronik, termasuk pengembangan dan
pengelolaan meta-data yang berkaitan dengan informasi dan dokumen
elektronik tersebut. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk
pengamanan informasi serta pengembangan sistem otentikasi dan
public key infrastructure.
12. Pengembangan aplikasi perangkat lunak sistem informasi yang
mengelola seluruh data dari setiap sektor pemerintahan dan
pembangunan.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.1-124 dari 298 halaman
13. Pengembangan dan pengelolaan jaringan intra pemerintah yang
handal dan aman.
14. Kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, standarisasi dan
panduan tersebut membentuk kerangka pelaksanaan kebijakan E-
Government yang terpadu dan konsisten.
Dalam hal ini Badan Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Provinsi Riau
memiliki kewajiban untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan E-
Government serta melaporkan kemajuan dan permasalahan-
permasalahannya kepada para pemegang keputusan.
Sedangkan Sekretariat Daerah Provinsi Riau bertanggung jawab di bidang
pendayagunaan aparatur memiliki kewajiban untuk memfasilitasi
perencanaan dan perubahan sistem manajemen maupun proses kerja setiap
unit kerja Pemerintah Provinsi Riau.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.1-125 dari 298 halaman
Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam hal ini antara lain adalah:
1. Perencanaan perubahan sistem manajemen dan prosedur kerja
tersebut harus dilandaskan pada konsep manajemen modern dan
menuju pada sistem manajemen organisasi jaringan yang
memungkinkan distribusi serta interoperabilitas kewenangan dan
kewajiban secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta terbentuknya lini pengambilan keputusan
yang lebih pendek dan pengelolaan rentang kendali yang lebih luas.
2. Perencanaan perubahan sistem manajemen dan proses kerja harus
berorientasi pada pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.
3. Di dalam perumusan peraturan yang berkaitan dengan perubahan
sistem manajemen dan proses kerja, semua instansi pemerintah harus
dilibatkan dan diminta memberikan konsep perubahan sistem
manajemen dan prosedur kerja di lingkungannya masing-masing.
Sehingga dalam hal ini rumusan peraturan dan ketentuan
pelaksanaannya harus merupakan kesepakatan antar instansi.
4. Pandangan dan saran dari dunia usaha yang telah terbukti berhasil
menerapkan sistem manajemen modern perlu diusahakan.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.1-126 dari 298 halaman
Unit kerja yang bertanggung jawab di bidang perhubungan berkewajiban
untuk mendorong partisipasi dunia usaha dalam pengembangan jaringan
komunikasi dan informasi di seluruh wilayah Provinsi Riau.
Untuk keperluan itu peraturan dan ketentuan Pemerintah Provinsi Riau yang
menghambat perlu segera diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Unit kerja yang bertanggung jawab di bidang perhubungan juga harus
merumuskan kebijakan dan merencanakan pengembangan community
telecenter di wilayah-wilayah yang pangsa pasarnya belum cukup ekonomis
bagi investasi dunia usaha sebagai bagian dari pelaksanaan Universal
Service Obligation.
Unit kerja yang bertanggung jawab di bidang riset dan teknologi berkewajiban
untuk mengkoordinasikan kemampuan teknologi yang ada di lembaga
penelitian dan pengembangan dan perguruan tinggi untuk menyediakan
dukungan teknologi bagi keperluan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi
informasi dalam pengembangan E-Government serta pengembangan industri
teknologi informasi dan telekomunikasi .
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.1-127 dari 298 halaman
Sedangkan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang perencanaan
pembangunan daerah dan di bidang keuangan berkewajiban untuk
menganalisis kelayakan pembiayaan rencana strategis E-Government dari
masing-masing instansi pemerintah serta memfasilitasi dan mengintegrasikan
rencana tersebut ke dalam rencana pengembangan E-Government secara
menyeluruh.
Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian khusus adalah:
1. Arah dan sasaran penggunaan anggaran pemerintah untuk
menstimulasi pencapaian tujuan strategis E-Government
2. Prinsip-prinsip dan kriteria pembiayaan yang harus diterapkan agar
pelaksanaan strategi pengembangan E-Government
3. dapat berjalan dengan baik.
4. Kerangka alokasi anggaran pemerintah untuk pengembangan E-
Government .
5. Ketentuan dan persyaratan pembiayaan proyek E-Government.
6. Keterkaitan aspek-aspek tersebut membentuk kerangka kebijakan
anggaran pengembangan E-Government Provinsi Riau.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.1-128 dari 298 halaman
Dalam hal ini Badan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau memiliki
tanggung jawab sebagai berikut :
1. Untuk meningkatkan kemampuan menghadapi semua bentuk
perubahan yang tengah kita alami saat ini maka Badan Pengolahan
Data Elektronik Provinsi Riau memiliki kewajiban untuk
mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan E-Government serta
melaporkan kemajuan dan permasalahan-permasalahannya.
Dalam hal ini setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
harus dapat berfungsi secara efektif sesuai dengan kewenangannya
masing-masing dalam suatu jaringan interaksi yang responsif, handal
dan terpercaya.
2. Dengan demikian semua instansi harus dilibatkan di dalam
penyusunan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan,
standarisasi, panduan yang diperlukan, sesuai dengan kewenangan
dan kompetensi yang dimiliki.
Pelaksanaan kegiatan di atas merupakan titik tolak untuk melonggarkan
sekat-sekat birokrasi yang merupakan persyaratan mutlak bagi pembentukan
tata pamong yang baik.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.2-129 dari 298 halaman
Dalam hal ini peran serta dunia usaha yang memiliki kemampuan dan
pengalaman yang bermanfaat bagi perkembangan E-Government dapat
mempercepat pencapaian tujuan strategis pengembangan E-Government.
3.2 Kerangka Arsitektur E-Government
Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen
dan informasi elektronik dalam mengembangkan pelayanan publik yang
transparan, pengembangan E-Government pada setiap instansi harus
berorientasi pada kerangka arsitektur di bawah ini.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.2-130 dari 298 halaman
Sumber: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003
Gambar 3.1
Diagram Kerangka Arsitektur E-Government
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.2-131 dari 298 halaman
3.2.1 Lapisan Struktur Kerangka Arsitektur E-Government
Kerangka arsitektur itu terdiri dari empat lapis struktur, yakni:
1. Lapisan Akses
Lapisan ini terdiri atas jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan
media komunikasi lain yang dapat dipergunakan oleh masyarakat
untuk mengakses portal pelayanan publik.
2. Lapisan Portal Pelayanan Publik
Lapisan ini terdiri atas situs-situs internet penyedia layanan publik
tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan
informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.
3. Lapisan Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi
Lapisan ini terdiri atas organisasi pendukung (back-office) yang
mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan
dokumen elektronik.
4. Lapisan Infrastruktur dan Aplikasi Dasar
Lapisan ini terdiri atas semua prasarana baik berbentuk perangkat
keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.3-132 dari 298 halaman
pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi. baik
antar back-office, antar Portal Pelayanan Publik dengan back-office,
maupun antara Portal Pelayanan Publik dengan jaringan internet,
secara handal, aman dan terpercaya.
3.2.2 Pilar Pendukung Lapisan Arsitektur E-Government
Dalam hal ini seluruh lapisan struktur tersebut ditunjang oleh 4 (empat) pilar,
yakni:
1. Penataan sistem manajemen dan proses kerja
2. Pemahaman tentang kebutuhan publik
3. Penguatan kerangka kebijakan
4. Pemapanan peraturan.
3.3 Kerangka Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Pengembangan E-Government
Agar pelaksanaan kebijakan pengembangan E-Government dapat
dilaksanakan secara sistematik dan terpadu maka penyusunan kebijakan,
peraturan, standarisasi dan panduan yang diperlukan harus konsisten dan
saling mendukung.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.3-133 dari 298 halaman
Karena itu perumusannya perlu mengacu pada kerangka yang utuh, serta
diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembentukan pelayanan publik dan
penguatan jaringan pengelolaan dan pengolahan informasi yang handal dan
terpercaya.
Seperti digambarkan di bawah ini, kerangka tersebut mengkaitkan semua
kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, standarisasi dan panduan
sehingga terbentuk landasan untuk mendorong pembentukan sistem
pemerintahan yang lebih baik.
Sumber: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003
Gambar 3.2
Diagram Pengembangan Pelayanan Publik Melalui Jaringan Komunikasi dan Informasi
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.3-134 dari 298 halaman
Dalam kerangka kebijakan dan strategi pengembangan E-Government
tersebut dapat dilihat enam aspek penting yaitu:
3.3.1 Standar Kelayakan Pelayanan Elektronik
Pelayanan elektronik adalah sistem pelayanan publik yang dikembangkan
dengan berbasis komunikasi data elektronik melalui media pelayanan yang
dibangun oleh unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Dalam hal pelayanan elektronik tersebut tentunya memerlukan standar
minimum yang harus dipenuhi agar dapat memberikan pelayanan yang baik
kepada masyarakat.
Standar kelayakan pelayanan elektronik ini harus disusun berdasarkan sistem
manual yang sudah ada. Dimana sistem manual tersebut kemudian
dikembangkan ke dalam sistem elektronik yang lebih efektif dan efisien.
Tentunya pengembangan sistem elektronik tersebut harus dilaksanakan
dengan mempertimbangkan seluruh aspek penting yang mempengaruhi
tingkat kesuksesan pemanfaatannya.
3.3.2 Kebijakan Interoperabilitas Situs Pemerintah
Prinsip interoperabilitas adalah hal yang sangat penting dalam
pengembangan sebuah sistem E-Government yang terpadu dan menyeluruh.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.3-135 dari 298 halaman
Hal ini disebabkan oleh kondisi bahwa pada hakikatnya setiap instansi
pemerintah memiliki keterkaitan yang erat serta dituntut untuk menghilangkan
sekat-sekat birokrasinya.
Tuntutan untuk menghilangkan sekat-sekat birokrasi adalah sesuatu yang
sesuai dengan desakan dari era masyarakat informasi saat ini sehingga
kondisi tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat ditunda-tunda lagi
pelaksanaannya.
Dengan adanya sistem yang memiliki interoperabilitas yang tinggi dan
harmonis maka tuntutan tersebut di atas dapat diharapkan terpenuhi adanya.
3.3.3 Kebijakan Pemanfaatan, Kerahasiaan dan Keamanan Informasi
Setiap informasi yang diolah dari data-data yang dikumpulkan oleh setiap unit
kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau memiliki hierarki yang
disesuaikan berdasarkan para pengaksesnya.
Dalam hal pengaturan mengenai pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan
dari sistem informasi yang dibangun dalam E-Government Provinsi Riau
adalah hal yang sangat penting untuk dilaksanakan.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.3-136 dari 298 halaman
3.3.3.1 Kebijakan Pemanfaatan Informasi
Kebijakan di bidang pemanfaatan informasi antara lain meliputi aspek:
1. Format laporan dan tampilan antar muka pengguna (user interface)
dari aplikasi perangkat lunak sistem informasi yang dibangun.
2. Pemilihan informasi-informasi berdasarkan tingkat kegunaan dan
sensivitasnya.
3. Pengelompokkan pengguna/pengakses sistem informasi berdasarkan
kebutuhan dan wewenangnya.
3.3.3.2 Kebijakan Kerahasiaan Informasi
Kebijakan di bidang kerahasiaan informasi antara lain meliputi aspek:
1. Sistem enkripsi atau penyandian informasi yang bersifat rahasia atau
sangat rahasia.
2. Perlindungan atas kerahasiaan informasi pribadi dari para anggota
masyarakat.
3. Penyusunan klasifikasi jenis informasi berdasarkan aturan perundang-
undangan yang berlaku.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.3-137 dari 298 halaman
3.3.3.3 Kebijakan Keamanan Informasi
Kebijakan di bidang keamanan informasi antara lain meliputi aspek:
1. Pemanfaatan teknologi sistem keamanan komunikasi data yang handal
dan teruji kinerjanya.
2. Penyusunan protokol akses terhadap informasi yang dikelola dalam
sistem informasi yang dibangun.
3. Penyusunan prosedur pengamanan, penyelamatan dan perbaikan data
dalam sistem informasi yang dibangun.
3.3.4 Panduan Sistem Manajemen Informasi dan Dokumen Elektronik
Sistem manajemen informasi dan dokumen elektronik adalah satu kesatuan
dalam penerapan pengolahan data secara elektronik. Untuk menemukan
sinergi dari sistem informasi tersebut maka diperlukan panduan
pengembangan bagi setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Panduan tersebut meliputi:
1. Standar spesifikasi perangkat yang akan digunakan dalam
pengembangan sistem informasi
2. Standar format dokumen elektronik yang akan digunakan
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.3-138 dari 298 halaman
3. Diagram alur data dari sistem informasi yang dibangun
4. Kelayakan teknologi informasi yang akan digunakan
5. Standar alokasi biaya dan analisis kebutuhan serta perancangan
sistem secara global.
3.3.5 Panduan Pengembangan Aplikasi, Mutu dan Jangkauan Pelayanan Masyarakat
Aplikasi perangkat lunak sistem informasi berbasis teknologi komputer di
dalam setiap proses serta daur pengembangannya memiliki standar mutu dan
jangkauan yang ingin dicapai dalam pemanfaatannya.
Tentunya proses dan daur pengembangan aplikasi tersebut memerlukan
panduan yang menyeluruh serta terpadu yang mempertimbangkan beberapa
aspek berikut ini:
1. Prosedur dan protokol standar rekayasa dan pembangunan sistem
perangkat lunak (software development and engineering).
2. Standar kompetensi sumber daya manusia yang dilibatkan dalam
proses pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan E-
Government.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.3-139 dari 298 halaman
3. Standar minimum dan luasnya jangkauan pelayanan kepada
masyarakat dari sistem E-Government yang akan dibangun oleh setiap
unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
3.3.6 Panduan Pengembangan dan Interoperabilitas Situs Unit Kerja Pemerintah Provinsi Riau
Dengan demikian luasnya jumlah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah
Provinsi Riau kepada masyarakat maka rentang kendalinya diserahkan
kepada setiap unit kerja yang terkait dengan sektor-sektor pemerintahan dan
pembangunan yang ada.
Dalam hal ini maka setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
memiliki tugas untuk membangun, mengembangkan dan memelihara situs
web portalnya masing-masing yang menjadi subdomain dari situs portal web
Pemerintah Provinsi Riau.
Proses pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan situs portal masing-
masing badan/dinas/lembaga tersebut haruslah memiliki kemampuan
interoperabilitas yang baik antar lembaganya.
Karena tanpa adanya interoperabilitas yang baik akan mengakibatkan tidak
terintegrasinya informasi dan pelayanan elektronik yang disampaikan kepada
masyarakat.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.4-140 dari 298 halaman
Selain itu dengan adanya interoperabilitas yang baik diharapkan dapat
menekan biaya serta mengurangi adanya tumpang-tindih pelayanan maupun
informasi kepada masyarakat.
3.4 Sistem Manajemen dan Kelembagaan Aplikasi Back-Office E-Government Provinsi Riau
Dalam proses pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan E-
Government Provinsi Riau diperlukan adanya dukungan aplikasi back-office
yang mendukung proses pengolahan data yang dikumpulkan secara
elektronik.
Aplikasi back-office tersebut haruslah diatur dalam suatu sistem manajemen
dan kelembagaan yang dapat mengkoordinasikan secara harmonis, terpadu
dan menyeluruh seluruh sistem informasi yang ada.
Dalam diagram berikut dapat diperoleh gambaran mengenai sistem
manajemen dan kelembagaan aplikasi back-office E-Government Provinsi
Riau.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.4-141 dari 298 halaman
Sumber: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003
Gambar 3.3
Diagram Sistem Manajemen dan Kelembagaan Aplikasi Back-Office E-Government
Provinsi Riau
Sistem manajemen dan kelembagaan aplikasi back-office E-Government
Provinsi Riau terdiri atas aspek-aspek berikut ini:
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.4-142 dari 298 halaman
3.4.1 Kebijakan Pendidikan E-Government
Kebijakan pendidikan merupakan hal penting karena tanpa dukungan sumber
daya manusia yang mencukupi baik secara jumlah maupun
kualitas/kompetensinya maka pemanfaatan E-Government akan berjalan
kurang efektif serta efisien.
Penyusunan rencana pendidikan diarahkan pada kebutuhan sebagai berikut:
1. Pelatihan Khusus Tenaga Pengajar/Pendidik di Bidang Teknologi
Informasi
2. Pelatihan Pengguna dan Operator Teknologi Informasi
3. Pelatihan Pengelola Teknologi dan Sistem Informasi
4. Pelatihan Auditor Teknologi dan Sistem Informasi
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.4-143 dari 298 halaman
3.4.2 Panduan Proyek E-Government
Proyek pembangunan dan pengembangan E-Government memiliki posisi
strategis dalam upaya mewujudkan sistem informasi berbasis teknologi
informasi yang tepat guna serta berdaya guna.
Supaya pelaksanaannya dapat mencapai sasaran dan target yang dituju
maka diperlukan beberapa panduan sebagai berikut:
1. Standar kompetensi minimal tenaga ahli dan terampil yang dilibatkan
Setiap sumber daya manusia yang dilibatkan dalam setiap proyek
pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan E-Government
Provinsi Riau haruslah memiliki kompetensi minimal yang didasarkan
pada tolok ukur sebagai berikut:
a) Sertifikasi keahlian dari lembaga yang berwenang/terpercaya
baik yang bersifat internasional maupun nasional.
b) Pengalaman kerja dalam proyek-proyek pengembangan sistem
informasi berbasis teknologi informasi.
c) Kemampuan individu sebagai anggota tim maupun sebagai
pengelola kegiatan.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.4-144 dari 298 halaman
2. Standar biaya yang direncanakan dalam rencana anggaran
Standar biaya diperlukan untuk menekan biaya yang terlalu besar
dalam pengeluarannya baik yang bersifat biaya personil, nonpersonil
maupun investasi perangkat.
Standar biaya dapat didasarkan pada beberapa sumber berikut:
a) Standar biaya personil dan nonpersonil yang ditetapkan oleh
pemerintah maupun digunakan oleh perusahaan-perusahaan.
b) Patokan harga perangkat yang disusun dan ditampilkan di
beberapa media massa seperti internet, koran, dsb.
3. Standar spesifikasi perangkat yang digunakan dalam penerapan
sistem informasi
Setiap kegiatan pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan E-
Government tentunya memerlukan dukungan perangkat keras
(hardware) dan perangkat lunak (software) yang memadai dari segi
jumlah maupun mutunya.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.4-145 dari 298 halaman
Untuk memperoleh hasil yang berkualitas serta mewujudkan
interoperabilitas antar aplikasi dari setiap unit kerja maka diperlukan
standar spesifikasi dari setiap perangkat yang akan digunakan.
Standar spesifikasi tersebut diperoleh melalui uji kelayakan teknis dan
rasio dengan harga/biaya yang harus dikeluarkan dari pemanfaatan
dari setiap perangkat ini.
Dari rasio harga dan unjuk kerja (performa) dapat diperoleh
patokan/standar dari perangkat-perangkat populer dengan keunggulan
secara kualitatif dengan biaya yang seminimal mungkin.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.4-146 dari 298 halaman
3.4.3 Kebijakan Pengembangan Kepemerintahan yang Baik dan Manajemen Perubahan
Pengembangan e-government memerlukan dukungan penuh dari pemerintah
di seluruh sektor dan lapisan. Tanpa dukungan pemerintah maka
pengembangan e-government tidak akan pernah mencapai keberhasilannya.
Namun di sisi lain keberhasilan tersebut menuntut adanya perubahan ke arah
sistem kepemerintahan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelum
diterapkannya e-government.
Tuntutan akan perubahan sistem dan cara pandang ini merupakan hal mutlak
yang tidak dapat ditawar-tawar lagi adanya. Tanpa adanya perubahan yang
terlihat nyata maka akan menyebabkan pemanfaatan serta penerapan e-
government menjadi hal yang sia-sia saja.
Sehingga dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government
Provinsi Riau haruslah mengarah pada kebijakan-kebijakan yang mengarah
pada pengembangan kepemerintahan yang baik.
3.4.4 Kebijakan Kelembagaan serta Otorisasi Pemanfaatan dan Pertukaran Informasi
Setiap kegiatan pengembangan dan pembangunan memerlukan adanya
koordinasi lintas sektoral yang tentunya menuntut sebuah lembaga yang
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.4-147 dari 298 halaman
mampu menjadi pusat penyatuan dalam pengambilan kebijakan serta hal-hal
strategis lainnya.
Fungsi pemusatan dalam pengambilan kebijakan serta hal-hal strategis
lainnya tersebut membutuhkan sebuah lembaga yang secara struktural dan
fungsional mememiliki otorisasi mengelola seluruh sumber daya yang
terdistribusi di setiap unit kerja.
Kebijakan kelembagaan serta otorisasi tersebut haruslah meliputi hak akses
serta pemanfaatan atas seluruh informasi yang terdistribusi di setiap unit kerja
sehingga tidak ada lagi penguasaan secara sepihak di setiap bagian
organisasi yang mengelolanya.
3.4.5 Draft Entitas Data Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Riau
3.4.5.1 agama
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_AGAMA int(11) No
NM_AGAMA varchar(15) No
3.4.5.2 alokasi_tenaga_kerja
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_ALOKASI int(11) No
ID_KETENAGAKERJAAN int(11) No 0
ID_JNS_INDUSTRI int(11) No 0
JML_INDUSTRI int(11) Yes NULL
JML_TENAGA_KERJA int(11) Yes NULL
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.4-148 dari 298 halaman
3.4.5.3 company_angkutan
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_COMPANY_ANGKUTAN varchar(7) No
ID_JNS_ANGKUTAN int(11) Yes NULL
ID_COMPANY varchar(7) Yes NULL
NM_ANGKUTAN varchar(50) Yes NULL
GOL_ANGKUTAN varchar(50) Yes NULL
KETERANGAN varchar(255) Yes NULL
MASALAH varchar(255) Yes NULL
3.4.5.4 energi
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_ENERGI int(11) No
ID_JNS_SUMBERDAYA int(11) Yes NULL
ID_JNS_KEPEMILIKAN int(11) Yes NULL
ID_JNS_SP int(11) Yes NULL
NAMA varchar(40) No
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
MASALAH varchar(50) Yes NULL
3.4.5.5 fasilitas_sekolah
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_FASILITAS_SEKOLAH int(11) No
ID_SEKOLAH int(11) No 0
ID_FASILITAS int(11) No 0
JML_FASILITAS int(11) No 0
NOTES varchar(255) Yes NULL
3.4.5.6 hierarki
Field Type Null Default Links to Comments MIME hierarki varchar(225) No 0
nama_hierarki varchar(200) Yes NULL
3.4.5.7 investor
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_INVESTOR varchar(7) No
ID_NEGARA int(11) Yes NULL
ID_KOTA int(11) Yes NULL
NM_INVESTOR varchar(40) No
ALAMAT varchar(50) Yes NULL
ZIP_CODE int(11) Yes NULL
PHONE varchar(12) Yes NULL
CONTACT_NAME varchar(30) Yes NULL
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.4-149 dari 298 halaman
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
3.4.5.8 izin_acara_agama_publik
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_ACARA_AGAMA int(11) No
ID_PERMOHONAN varchar(12) No
ID_AGAMA int(11) Yes NULL
ID_DESA int(11) Yes NULL
NM_ACARA varchar(50) Yes NULL
TGL_ACARA date Yes NULL
BIAYA int(11) Yes NULL
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
3.4.5.9 izin_acara_amal
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_IZIN_ACARA_AMAL int(11) No
ID_PERMOHONAN varchar(12) No
ID_DESA int(11) Yes NULL
JNS_AMAL varchar(50) Yes NULL
BIAYA int(11) Yes NULL
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
3.4.5.10 izin_industri_berat_logam
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_INDUSTRI_BERAT_LOGAM int(11) No
ID_PERMOHONAN varchar(12) No
ID_DESA int(11) Yes NULL
NO_AMDAL varchar(20) Yes NULL
BIAYA int(11) Yes NULL
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
3.4.5.11 izin_industri_eksploitasi_alam
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_IZIN_EKS_ALAM int(11) No
ID_PERMOHONAN varchar(12) No
NM_PERUSAHAAN varchar(20) No
ID_DESA int(11) Yes NULL
NO_HPH varchar(20) Yes NULL
LUAS_AREA varchar(11) Yes NULL
BIAYA int(11) Yes NULL
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.4-150 dari 298 halaman
3.4.5.12 izin_industri_hilir
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_IZIN_INDUSTRI_HILIR int(11) No
ID_PERMOHONAN varchar(12) No
NM_PERUSAHAAN varchar(20) No
ID_DESA int(11) No 0
BIAYA int(11) Yes NULL
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
3.4.5.13 izin_keramaian_publik_lainnya
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_IZIN_KERAMAIAN_LAINNYA int(11) No
ID_PERMOHONAN varchar(12) No
ID_DESA int(11) Yes NULL
JNS_PERTUNJUKAN varchar(50) Yes NULL
JML_PERSONIL int(11) Yes NULL
KEAMANAN varchar(30) Yes NULL
BIAYA int(11) Yes NULL
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
3.4.5.14 izin_kkn
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_KKN int(11) No
ID_PERMOHONAN varchar(12) No
NO_SRT_PENGANTAR varchar(20) Yes NULL
ID_DESA int(11) Yes NULL
ID_SEKOLAH int(11) Yes NULL
TGL_MULAI date Yes NULL
TGL_SELESAI date Yes NULL
BIAYA int(11) Yes NULL
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
3.4.5.15 izin_pekerja_asing
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_KERJA_ASING int(11) No
ID_PERMOHONAN varchar(12) No
NO_PASS varchar(25) No
ASAL varchar(25) No
JNS_PEKERJAAN varchar(25) No
START date No 0000-00-00
END date No 0000-00-00
BIAYA int(11) Yes NULL
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.4-151 dari 298 halaman
3.4.5.16 izin_pemilikan_ht
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_MILIK_HT int(11) No
ID_PERMOHONAN varchar(12) No
NO_FREK_HT varchar(20) Yes NULL
BIAYA int(11) Yes NULL
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
3.4.5.17 izin_pendirian_bangunan_keagamaan
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_BANGUN_AGAMA int(11) No
ID_PERMOHONAN varchar(12) No
ID_AGAMA int(11) Yes NULL
ID_DESA int(11) Yes NULL
BIAYA int(11) Yes NULL
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
3.4.5.18 izin_pendirian_kursus
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_KURSUS int(11) No
ID_PERMOHONAN varchar(12) No
ID_DESA int(11) Yes NULL
ID_JNS_PELATIHAN int(11) Yes NULL
BIAYA int(11) Yes NULL
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
3.4.5.19 izin_pendirian_sekolah
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_PENDIRIAN_SEKOLAH int(11) No
ID_PERMOHONAN varchar(12) No
ID_DESA int(11) Yes NULL
ID_JNS_SEKOLAH int(11) Yes NULL
BIAYA int(11) Yes NULL
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
3.4.5.20 izin_pengiriman_tki
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_TKI int(11) No
ID_PERMOHONAN varchar(12) No
ID_NEGARA int(11) No 0
PRSH_PENGIRIM varchar(25) No
JML int(11) No 0
BIAYA int(11) Yes NULL
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.4-152 dari 298 halaman
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
3.4.5.21 izin_pertunjukan
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_IZIN_PERTUNJUKAN int(11) No
ID_PERMOHONAN varchar(12) No
ID_DESA int(11) Yes NULL
JNS_PERTUNJUKAN varchar(50) Yes NULL
JML_PERSONIL int(11) Yes NULL
KEAMANAN varchar(30) Yes NULL
BIAYA int(11) Yes NULL
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
3.4.5.22 izin_resepsi
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_IZIN_RESEPSI int(11) No
ID_PERMOHONAN varchar(12) No
ID_DESA int(11) Yes NULL
TGL_RESEPSI date Yes NULL
BIAYA int(11) Yes NULL
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
3.4.5.23 izin_sertifikat_dan_girik_tanah
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_SERT_GIRIK int(11) No
ID_PERMOHONAN varchar(12) No
NO_SRT_UKUR varchar(20) Yes NULL
LUAS_TANAH varchar(10) Yes NULL
PEMILIK_SEMULA varchar(30) Yes NULL
BIAYA int(11) Yes NULL
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
3.4.5.24 izin_survey
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_IZIN_SURVEY int(11) No
ID_PERMOHONAN varchar(12) No
NO_SRT_PENGANTAR varchar(20) Yes NULL
TEMPAT varchar(30) Yes NULL
TUJUAN varchar(50) Yes NULL
TGL_MULAI date Yes NULL
TGL_SELESAI date Yes NULL
JML_PERSONIL int(11) Yes NULL
BIAYA int(11) Yes NULL
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.4-153 dari 298 halaman
3.4.5.25 izin_tambah_armada_trayek
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_TAMBAH_ARMADA int(11) No
ID_PERMOHONAN varchar(12) No
ID_JNS_ANGKUTAN int(11) No 0
KD_TRAYEK varchar(12) Yes NULL
JML_TAMBAHAN int(11) Yes NULL
TOTAL_ARMADA int(11) Yes NULL
BIAYA int(11) Yes NULL
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
3.4.5.26 izin_training_or_seminar
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_TRAINING int(11) No
ID_PERMOHONAN varchar(12) No
TEMPAT varchar(30) Yes NULL
TGL_MULAI date Yes NULL
TGL_SELESAI date Yes NULL
BIAYA int(11) Yes NULL
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
3.4.5.27 izin_trayek_angkutan
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_IZIN_TRAYEK int(11) No
ID_PERMOHONAN varchar(12) No
ID_JNS_ANGKUTAN int(11) Yes NULL
KD_TRAYEK varchar(12) Yes NULL
JALUR_AWAL varchar(30) Yes NULL
JALUR_AKHIR varchar(30) Yes NULL
BIAYA int(11) Yes NULL
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
3.4.5.28 izin_usaha_pemilikan_tnh
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_USAHA_PMLK_TNH int(11) No
ID_PERMOHONAN varchar(12) No
NO_SERTIFIKAT varchar(20) Yes NULL
BIAYA int(11) Yes NULL
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
3.4.5.29 jabatan
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_JABATAN int(11) No
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.4-154 dari 298 halaman
NM_JABATAN varchar(50) No
3.4.5.30 jns_angkutan
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_JNS_ANGKUTAN int(11) No
NM_JNS_ANGKUTAN varchar(50) Yes NULL
3.4.5.31 jns_sarana
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_JNS_SARANA int(11) No
NM_JNS_SARANA varchar(50) Yes NULL
3.4.5.32 ketenagakerjaan
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_KETENAGAKERJAAN int(11) No
TAHUN date No 0000-00-00
JML_USIA_PRODUKTIF int(11) Yes NULL
JUMLAH_TOT_INDUSTRI int(11) Yes NULL
3.4.5.33 klasifikasi
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_KLASIFIKASI int(11) No
NM_KLASIFIKASI varchar(50) No
3.4.5.34 kontraktor_proyek
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_KONTRAKTOR_PROYEK varchar(7) No
ID_PROYEK varchar(20) Yes NULL
ID_COMPANY varchar(7) Yes NULL
NO_KONTRAK varchar(30) No
TANGGAL_KONTRAK date Yes NULL
NILAI_KONTRAK int(11) Yes NULL
3.4.5.35 kumdang
Field Type Null Default Links to Comments MIME nomor varchar(75) No
hierarki varchar(225) No 0
tgl_penetapan date Yes NULL
judul varchar(200) Yes NULL
rangkuman text Yes NULL
upload_file varchar(200) Yes NULL
id_penetap int(11) No 0
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.4-155 dari 298 halaman
3.4.5.36 laporan_proyek
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_LAPORAN bigint(20) No
ID_PROYEK int(11) No 0
TAHAP varchar(5) No
REALISASI_DANA varchar(255) No
REALISASI_KEGIATAN varchar(255) No
FOTO_LAPORAN varchar(255) No
3.4.5.37 lokasi_proyek
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_LOKASI_PROYEK int(11) No
ID_KECAMATAN int(11) Yes NULL
ID_PROYEK varchar(20) Yes NULL
3.4.5.38 lokasi_sekolah
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_LOKASI_SEKOLAH int(11) No
ID_KECAMATAN int(11) Yes NULL
ID_SEKOLAH varchar(5) No
3.4.5.39 m_bangun_company
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_BANGUN_COMPANY int(11) No
ID_COMPANY varchar(7) Yes NULL
ID_PEMBANGUNAN int(11) Yes NULL
TAHUN_START date Yes NULL
TAHUN_SELESAI date Yes NULL
3.4.5.40 m_desa
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_DESA int(11) No
ID_KELURAHAN int(11) Yes NULL
NM_DESA varchar(50) No
3.4.5.41 m_dinas
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_DINAS int(11) No
NM_DINAS varchar(50) Yes NULL
ALAMAT varchar(50) Yes NULL
NO_TLP varchar(15) Yes NULL
KD_POS int(11) Yes NULL
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.4-156 dari 298 halaman
3.4.5.42 m_fasilitas
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_FASILITAS int(11) No
NM_FASILITAS varchar(30) No
3.4.5.43 m_jenis_pegawai
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_JNS_PEG int(11) No
NM_JNS_PEG varchar(50) No
3.4.5.44 m_jenis_sda
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_JNS_SDA int(11) No
NM_JNS_SDA varchar(50) Yes NULL
3.4.5.45 m_jns_fas_pariwisata
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_JNS_FAS_PAR int(11) No
NM_JNS_FAS_PAR varchar(50) Yes NULL
3.4.5.46 m_jns_industri
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_JNS_INDUSTRI int(11) No
NM_JNS_INDUSTRI varchar(50) Yes NULL
3.4.5.47 m_jns_investasi
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_JNS_INVESTASI int(11) No
NM_JNS_INVESTASI varchar(40) Yes NULL
3.4.5.48 m_jns_kepemilikan
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_JNS_KEPEMILIKAN int(11) No
NM_JNS_KEPEMILIKAN varchar(40) No
3.4.5.49 m_jns_media
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_JNS_MEDIA int(11) No
NM_JNS_MEDIA varchar(50) Yes NULL
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.4-157 dari 298 halaman
3.4.5.50 m_jns_organisasi
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_JNS_ORGANISASI int(11) No
NM_JNS_ORGANISASI varchar(50) Yes NULL
3.4.5.51 m_jns_pariwisata
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_JNS_PARIWISATA int(11) No
NM_JNS_PARIWISATA varchar(40) Yes NULL
3.4.5.52 m_jns_pelatihan
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_JNS_PELATIHAN int(11) No
NM_JNS_PELATIHAN varchar(20) No
3.4.5.53 m_jns_penggunaan_tnh
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_JNS_PGN int(11) No
ID_TANAH int(11) Yes NULL
NM_JNS_PGN varchar(40) No
3.4.5.54 m_jns_perizinan
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_JNS_PERIZINAN int(11) No
NM_JNS_PERIZINAN varchar(70) Yes NULL
3.4.5.55 m_jns_pgn_tnh
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_JNS_PGN_TNH int(11) No
NM_JNS_PGN_TNH varchar(20) No
3.4.5.56 m_jns_spesifik_sumberdaya
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_JNS_SP int(11) No
NM_JNS_SP varchar(40) No
3.4.5.57 m_jns_sumberdaya
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_JNS_SUMBERDAYA int(11) No
NM_JNS_SUMBERDAYA varchar(40) No
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.4-158 dari 298 halaman
3.4.5.58 m_jns_usaha
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_JNS_USAHA int(11) No
NM_JNS_USAHA varchar(50) Yes NULL
3.4.5.59 m_jns_wajib_pajak
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_JNS_WAJIB_PAJAK int(11) No
NM_JNS_WAJIB_PAJAK varchar(50) Yes NULL
3.4.5.60 m_kecamatan
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_KECAMATAN int(11) No
ID_KOTA int(11) Yes NULL
NM_KECAMATAN varchar(50) No
3.4.5.61 m_kelurahan
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_KELURAHAN int(11) No
ID_KECAMATAN int(11) No 0
NM_KELURAHAN varchar(50) No
3.4.5.62 m_kota
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_KOTA int(11) No
NM_KOTA varchar(50) No
3.4.5.63 m_negara
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_NEGARA int(11) No
NM_NEGARA varchar(50) Yes NULL
3.4.5.64 m_pelatihan
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_PELATIHAN int(11) No
NM_PELATIHAN varchar(40) No
3.4.5.65 m_pembangunan
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_PEMBANGUNAN int(11) No
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.4-159 dari 298 halaman
NM_PEMBANGUNAN varchar(50) Yes NULL
3.4.5.66 m_pendidikan
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_M_PENDIDIKAN int(11) No
NM_PENDIDIKAN varchar(30) Yes NULL
3.4.5.67 m_program
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_PROGRAM int(11) No
ID_SUBSEKTOR int(11) Yes NULL
NM_PROGRAM varchar(50) Yes NULL
3.4.5.68 m_sektor
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_SEKTOR int(11) No
NM_SEKTOR varchar(50) No
3.4.5.69 m_stat_kepemilikan_tnh
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_ST_KPMLK int(11) No
NM_ST_KPMLK varchar(30) Yes NULL
3.4.5.70 m_status_company
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_STATUS_COMPANY int(11) No
ID_JNS_SDA int(11) Yes NULL
ID_DINAS int(11) Yes NULL
ID_COMPANY varchar(7) Yes NULL
CATATAN varchar(255) Yes NULL
MASALAH varchar(255) Yes NULL
3.4.5.71 m_status_permohonan
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_STATUS_PERMOHONAN int(11) No
NM_STATUS_PERMOHONAN varchar(20) No
3.4.5.72 m_subsektor
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_SUBSEKTOR int(11) No
ID_SEKTOR int(11) Yes NULL
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.4-160 dari 298 halaman
NM_SUBSEKTOR varchar(40) Yes NULL
3.4.5.73 m_sumberbiaya
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_SUMBERBIAYA int(11) No
NM_SUMBERBIAYA varchar(20) Yes NULL
3.4.5.74 mineral
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_MINERAL int(11) No
ID_JNS_SUMBERDAYA int(11) Yes NULL
ID_JNS_KEPEMILIKAN int(11) Yes NULL
ID_JNS_SP int(11) Yes NULL
NAMA varchar(40) No
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
MASALAH varchar(50) Yes NULL
3.4.5.75 ms_bag_setda
Field Type Null Default Links to Comments MIME id_bagian int(11) No
nama_bagian varchar(255) No
3.4.5.76 ms_company
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_COMPANY varchar(7) No
ID_NEGARA int(11) Yes NULL
NM_COMPANY varchar(50) Yes NULL
ALAMAT varchar(50) Yes NULL
NO_TLP varchar(15) Yes NULL
KD_POS int(11) Yes NULL
TNG_KERJA int(11) Yes NULL
NPWP varchar(15) Yes NULL
3.4.5.77 ms_golongan
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_GOL int(11) No
NM_GOL varchar(50) No
3.4.5.78 ms_jenis_sekolah
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_JNS_SEKOLAH int(11) No
NM_JNS_SEKOLAH varchar(40) No
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.4-161 dari 298 halaman
3.4.5.79 ms_pegawai
Field Type Null Default Links to Comments MIME NIP varchar(12) No
ID_JNS_PEG int(11) Yes NULL
ID_AGAMA int(11) Yes NULL
ID_DINAS int(11) Yes NULL
ID_GOL int(11) Yes NULL
NM_PEGAWAI varchar(50) No
TGL_LAHIR date Yes NULL
PANGKAT varchar(50) Yes NULL
JNS_KEL varchar(50) Yes NULL
GOL_DARAH char(2) Yes NULL
STATUS char(2) Yes NULL
ANAK char(2) Yes NULL
ID_JABATAN int(11) No 0
3.4.5.80 ms_pemukiman
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_PEMUKIMAN int(11) No
ID_PEMBANGUNAN int(11) Yes NULL
ID_COMPANY varchar(7) Yes NULL
ID_PENGGUNAAN_TNH varchar(5) No
NM_PEMUKIMAN varchar(50) Yes NULL
THN_BANGUN date Yes NULL
CATATAN varchar(255) Yes NULL
MASALAH varchar(255) Yes NULL
3.4.5.81 ms_pras_wil
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_PRAS_WIL int(11) No
ID_PEMBANGUNAN int(11) Yes NULL
ID_COMPANY varchar(7) Yes NULL
ID_PENGGUNAAN_TNH varchar(5) No
NM_PRAS_WIL varchar(50) Yes NULL
THN_BANGUN date Yes NULL
CATATAN varchar(255) Yes NULL
MASALAH varchar(255) Yes NULL
3.4.5.82 passwd
Field Type Null Default Links to Comments MIME user varchar(16) No
password varchar(16) No
no_si int(11) No 0
nip varchar(12) No
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.4-162 dari 298 halaman
insert_priv enum('N', 'Y') Yes N
update_priv enum('N', 'Y') Yes N
delete_priv enum('N', 'Y') Yes N
3.4.5.83 pelatihan_pegawai
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_PELATIHAN_PEGAWAI int(11) No
ID_PELATIHAN int(11) Yes NULL
ID_SEKOLAH varchar(5) Yes NULL
NIP varchar(12) Yes NULL
MULAI date Yes NULL
SELESAI date Yes NULL
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
3.4.5.84 pembuatan_ktp
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_KTP int(11) No
ID_PERMOHONAN varchar(12) No
NO_KARTU_KELUARGA varchar(40) Yes NULL
ALAMAT varchar(50) Yes NULL
KD_POS int(11) Yes NULL
STATUS varchar(20) Yes NULL
PEKERJAAN varchar(30) Yes NULL
BIAYA int(11) Yes NULL
3.4.5.85 pemetaan_or_surat_ukur
Field Type Null Default Links to Comments MIME NO_SRT_UKUR varchar(20) No
KEADAAN_TANAH varchar(100) Yes NULL
TANDA_BATAS_TANAH varchar(100) Yes NULL
BIAYA int(11) Yes NULL
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
3.4.5.86 pemohon
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_PEMOHON int(11) No
NO_KTP varchar(50) Yes NULL
NM_LENGKAP varchar(40) Yes NULL
ALAMAT varchar(50) Yes NULL
KD_POS int(11) Yes NULL
PHONE varchar(12) Yes NULL
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.4-163 dari 298 halaman
3.4.5.87 pendidikan_pegawai
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_PENDIDIKAN_PEGAWAI int(11) No
ID_SEKOLAH varchar(5) Yes NULL
ID_M_PENDIDIKAN int(11) Yes NULL
NIP varchar(12) Yes NULL
MULAI date Yes NULL
SELESAI date Yes NULL
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
3.4.5.88 penetap
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_PENETAP int(11) No
NM_PENETAP varchar(50) No
3.4.5.89 penetap_kumdang
Field Type Null Default Links to Comments MIME id_penetap int(11) No
nama varchar(200) Yes NULL
nip varchar(35) Yes NULL
jabatan varchar(100) Yes NULL
3.4.5.90 penggunaan_tnh
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_PENGGUNAAN_TNH varchar(5) No
ID_TANAH int(11) Yes NULL
NM_PENGGUNA varchar(30) No
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
3.4.5.91 pengurusan_imb_dan_hgb
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_IMB_HGB int(11) No
ID_PERMOHONAN varchar(12) No
ID_JNS_PGN_TNH int(11) Yes NULL
NO_SERTIFIKAT_TNH varchar(20) Yes NULL
BIAYA int(11) Yes NULL
3.4.5.92 peraturan
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_PERATURAN int(11) No
ID_PENETAP int(11) No 0
ID_KLASIFIKASI int(11) No 0
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.4-164 dari 298 halaman
TANGGAL date No 0000-00-00
NO_PERATURAN varchar(10) No
TENTANG varchar(50) Yes NULL
DESKRIPSI varchar(50) Yes NULL
DOWNLOAD varchar(50) Yes NULL
3.4.5.93 perdagangan
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_PERDAGANGAN int(11) No
ID_JNS_SUMBERDAYA int(11) Yes NULL
ID_JNS_SP int(11) Yes NULL
ID_JNS_KEPEMILIKAN int(11) Yes NULL
NAMA varchar(50) Yes NULL
KETERANGAN varchar(255) Yes NULL
MASALAH varchar(255) Yes NULL
3.4.5.94 perikanan
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_PERIKANAN int(11) No
ID_JNS_KEPEMILIKAN int(11) Yes NULL
ID_JNS_SUMBERDAYA int(11) Yes NULL
ID_JNS_SP int(11) Yes NULL
NAMA varchar(50) Yes NULL
KETERANGAN varchar(255) Yes NULL
MASALAH varchar(255) Yes NULL
3.4.5.95 perindustrian
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_PERINDUSTRIAN int(11) No
ID_JNS_SUMBERDAYA int(11) Yes NULL
ID_JNS_SP int(11) Yes NULL
ID_JNS_KEPEMILIKAN int(11) Yes NULL
NAMA varchar(50) Yes NULL
KETERANGAN varchar(255) Yes NULL
MASALAH varchar(255) Yes NULL
3.4.5.96 perkebunan
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_PERKEBUNAN int(11) No
ID_JNS_SUMBERDAYA int(11) Yes NULL
ID_JNS_SP int(11) Yes NULL
ID_JNS_KEPEMILIKAN int(11) Yes NULL
NAMA varchar(50) Yes NULL
KETERANGAN varchar(255) Yes NULL
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.4-165 dari 298 halaman
MASALAH varchar(255) Yes NULL
3.4.5.97 permohonan
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_PERMOHONAN varchar(12) No
ID_PEMOHON int(11) Yes NULL
ID_JNS_PERIZINAN int(11) Yes NULL
TGL_PERMOHONAN date Yes NULL
NIP varchar(12) Yes NULL
STATUS_PERMOHONAN int(11) No 0
TGL_ACC date Yes NULL
3.4.5.98 peternakan
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_PETERNAKAN int(11) No
ID_JNS_SUMBERDAYA int(11) Yes NULL
ID_JNS_SP int(11) Yes NULL
ID_JNS_KEPEMILIKAN int(11) Yes NULL
NAMA varchar(50) Yes NULL
KETERANGAN varchar(255) Yes NULL
MASALAH varchar(255) Yes NULL
3.4.5.99 potensi_pariwisata
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_POTENSI_PARIWISATA int(11) No
ID_INVESTOR varchar(7) Yes NULL
ID_JNS_PARIWISATA int(11) Yes NULL
ID_KECAMATAN int(11) Yes NULL
NM_POTENSI_PARIWISATA varchar(50) Yes NULL
JML_INVESTASI int(11) Yes NULL
3.4.5.100 proyek
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_PROYEK bigint(20) No
KODE_PROYEK varchar(30) No
SUMBERBIAYA text Yes NULL
NM_PROYEK varchar(50) Yes NULL
NILAI_PROYEK varchar(15) Yes NULL
SASARAN_PROYEK varchar(255) Yes NULL
TUJUAN_PROYEK varchar(255) Yes NULL
ID_DESA varchar(5) Yes NULL
NIP varchar(9) Yes NULL
TGL_MULAI date Yes NULL
MASA_KERJA varchar(10) Yes NULL
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.4-166 dari 298 halaman
3.4.5.101 rekanan
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_REKANAN varchar(7) No
ID_COMPANY varchar(7) Yes NULL
ID_INVESTOR varchar(7) Yes NULL
KETERANGAN varchar(255) Yes NULL
MASALAH varchar(255) Yes NULL
3.4.5.102 sarana_rekanan
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_SARANA_REKANAN int(11) No
ID_JNS_SARANA int(11) Yes NULL
ID_REKANAN varchar(7) Yes NULL
NM_SARANA varchar(50) Yes NULL
GOL_SARANA varchar(50) Yes NULL
KETERANGAN varchar(255) Yes NULL
MASALAH varchar(255) Yes NULL
3.4.5.103 sekolah
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_SEKOLAH int(11) No
ID_JNS_SEKOLAH int(11) No 0
NM_SEKOLAH varchar(40) No
ALAMAT varchar(50) Yes NULL
KODE_POS int(11) Yes NULL
PHONE varchar(12) Yes NULL
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
MASALAH varchar(50) Yes NULL
GRADE char(1) Yes NULL
JUMLAH_GURU int(11) Yes NULL
JUMLAH_MURID int(11) Yes NULL
3.4.5.104 srt_ktr_cerai
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_SRT_KTR_CERAI int(11) No
ID_PERMOHONAN varchar(12) No 0
NO_SRT_NIKAH varchar(30) Yes NULL
ALASAN_CERAI varchar(255) Yes NULL
BIAYA int(11) Yes NULL
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
3.4.5.105 srt_ktr_lahir
Field Type Null Default Links to Comments MIME
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.4-167 dari 298 halaman
ID_SRT_KTR_LAHIR int(11) No
ID_PERMOHONAN varchar(12) No
NM_AYAH varchar(30) Yes NULL
NM_IBU varchar(30) Yes NULL
NM_ANAK varchar(30) Yes NULL
TGL_LAHIR date Yes NULL
TEMPAT_LAHIR varchar(20) Yes NULL
JAM_LAHIR time Yes NULL
BIAYA int(11) Yes NULL
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
3.4.5.106 srt_ktr_nikah
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_SRT_KTR_NIKAH int(11) No
ID_PERMOHONAN varchar(12) No
TGL_NIKAH date Yes NULL
TEMPAT_NIKAH varchar(20) Yes NULL
NO_SRT_NIKAH varchar(30) Yes NULL
BIAYA int(11) Yes NULL
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
3.4.5.107 srt_ktr_pindah
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_SRT_KTR_PINDAH int(11) No
ID_PERMOHONAN varchar(12) No
ID_KECAMATAN int(11) Yes NULL
ALAMAT_LAMA varchar(50) Yes NULL
ALAMAT_BARU varchar(50) Yes NULL
ALASAN_PINDAH varchar(50) Yes NULL
BIAYA int(11) Yes NULL
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
3.4.5.108 srt_pindah_warganegara
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_PINDAH_WARGANEGARA int(11) No
ID_PERMOHONAN varchar(12) No 0
WARGA_NEGARA_BARU varchar(20) Yes NULL
BIAYA int(11) Yes NULL
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
3.4.5.109 status_investasi
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_INVESTASI varchar(7) No
ID_INVESTOR varchar(7) Yes NULL
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.4-168 dari 298 halaman
ID_JNS_INVESTASI int(11) Yes NULL
ID_SEKTOR int(11) Yes NULL
NILAI_INVESTASI int(11) Yes NULL
TGL_MULAI_INVESTASI date Yes NULL
CATATAN varchar(255) Yes NULL
KETERANGAN varchar(255) Yes NULL
3.4.5.110 t_absensi
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_JNS_ABSEN int(11) No
NIP varchar(12) Yes NULL
TGL_MULAI date Yes NULL
TGL_AKHIR date Yes NULL
CATATAN varchar(255) Yes NULL
3.4.5.111 t_gaji
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_GAJI varchar(4) No
NIP varchar(12) Yes NULL
GA_POK double(16,4) Yes NULL
TUNJ_ISTRI double(16,4) Yes NULL
TUNJ_ANAK double(16,4) Yes NULL
POT_KOP double(16,4) Yes NULL
POT_HUT double(16,4) Yes NULL
GAJ_SISA double(16,4) Yes NULL
GAJ_BULAN varchar(15) Yes NULL
KAS_BON int(11) Yes NULL
3.4.5.112 tanah
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_TANAH int(11) No
ID_DESA int(11) Yes NULL
ID_ST_KPMLK int(11) Yes NULL
ID_JNS_PGN int(11) Yes 0
NO_SRT_UKUR varchar(20) Yes NULL
NO_SERTIFIKAT varchar(40) No
LUAS_TANAH int(11) Yes NULL
HARGA int(11) Yes NULL
3.4.5.113 tbl_analisis
Field Type Null Default Links to Comments MIME id_analisis bigint(20) No
ID_DINAS int(11) No 0
id_bagian varchar(4) No
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.4-169 dari 298 halaman
thn_analisis varchar(4) No
semester_analisis varchar(15) No
isi_analisis longtext No
3.4.5.114 tbl_evaluasi
Field Type Null Default Links to Comments MIME id_evaluasi bigint(20) No
thn_evaluasi varchar(4) No
semester_evaluasi varchar(30) No
ID_DINAS int(11) No 0
abstraksi_evaluasi longtext No
pendahuluan_evaluasi longtext No
kondisi_evaluasi longtext No
analisis_evaluasi longtext No
progja_evaluasi longtext No
lampiran_evaluasi longtext No
3.4.5.115 tbl_perencanaan
Field Type Null Default Links to Comments MIME id_perencanaan bigint(20) No
thn_perencanaan varchar(4) No
semester_perencanaan varchar(4) No
ID_DINAS int(11) No 0
abstraksi_perencanaan longtext No
pendahuluan_perencanaan longtext No
kondisi_perencanaan longtext No
analisis_perencanaan longtext No
progja_perencanaan longtext No
lampiran_perencanaan longtext No
3.4.5.116 tbl_resume
Field Type Null Default Links to Comments MIME id_resume bigint(20) No
thn_resume varchar(4) No
semester_resume varchar(10) No
isi_resume longtext No
3.4.5.117 tr_jns_fas_pariwisata
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_TR_JNS_FAS_PAR int(11) No
ID_PERMOHONAN varchar(12) No
ID_JNS_PARIWISATA int(11) Yes NULL
ID_JNS_FAS_PAR int(11) Yes NULL
ID_DESA int(11) Yes NULL
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.4-170 dari 298 halaman
LUAS_AREA varchar(10) Yes NULL
BIAYA int(11) Yes NULL
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
3.4.5.118 tr_jns_industri
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_TR_JNS_INDUSTRI int(11) No
ID_PERMOHONAN varchar(12) No
ID_JNS_INDUSTRI int(11) Yes NULL
ID_DESA int(11) Yes NULL
BIAYA int(11) Yes NULL
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
3.4.5.119 tr_jns_media
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_TR_JNS_MEDIA int(11) No
ID_PERMOHONAN varchar(12) No
ID_JNS_MEDIA int(11) Yes NULL
NO_SIUPP varchar(20) Yes NULL
BIAYA int(11) Yes NULL
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
3.4.5.120 tr_jns_organisasi
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_TR_JNS_ORGANISASI int(11) No
ID_PERMOHONAN varchar(12) No
ID_JNS_ORGANISASI int(11) Yes NULL
ID_DESA int(11) Yes NULL
NM_ORGANISASI varchar(50) Yes NULL
BIAYA int(11) Yes NULL
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
3.4.5.121 tr_jns_usaha
Field Type Null Default Links to Comments MIME ID_TR_JNS_USAHA int(11) No
ID_PERMOHONAN varchar(12) No
ID_JNS_USAHA int(11) Yes NULL
ID_DESA int(11) Yes NULL
JML_TNG_KERJA int(11) Yes NULL
BIDANG_USAHA varchar(30) Yes NULL
BIAYA int(11) Yes NULL
KETERANGAN varchar(50) Yes NULL
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.6-171 dari 298 halaman
3.5 Strategi Perencanaan dan Evaluasi Biaya Proyek E-Government Provinsi Riau
3.6 Rencana Induk Pengembangan Perangkat Keras (Hardware)
3.6.1 Kebutuhan Perangkat Pendukung
Dalam pengelolaan E-Government dan untuk menjamin keberlangsungan
program E-Government, maka dibutuhkan perangkat pendukung, baik berupa
perangkat lunak, perangkat keras dan prosedur pengembangan seluruh
aspek yang berhubungan dengan telematika di Provinsi Riau.
3.6.1.1 Laboratorium Pelatihan Perangkat Lunak
Pendayagunaan E-Government harus diikuti dengan pengetahuan yang
memadai bagi staf di seluruh Unit Kerja, terutama pengetahuan tentang
perangkat lunak yang berhubungan dengan operasional dan pengembangan
E-Government.
Kondisi umum dari Laboratorium Pelatihan Perangkat Lunak adalah sebagai
berikut :
Mampu menghasilkan output yang memadai untuk pengelolaan
dan keberlangsungan E-Government, yaitu kemampuan khusus pada
perangkat lunak.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.6-172 dari 298 halaman
Memiliki Perangkat keras yang memadai untuk mengadakan kegiatan
Pelatihan, dengan kualifikasi perangkat keras minimal 1 (satu) unit
Server, 15 (lima belas) unit workstation / desktop PC, perangkat
jaringan komputer dan memiliki alat bantu pengajaran seperti OHP
atau slide projector, white board dan lainnya.
Memiliki Perangkat Lunak yang memadai untuk penyelenggaraan
kegiatan Pelatihan, dengan kualifikasi pilihan perangkat lunak open
source antara lain: Linux Fedora Core 4 atau FreeBSD 5.4-RELEASED
untuk kategori Server dan Linux Fedora Core 4 atau Mandriva untuk
kategori workstation / Desktop PC.
Keseluruhan akan kebutuhan perangkat lunak aplikasi pada umumnya
sudah terdapat pada distribusi Linux di atas.
Memiliki jenis-jenis produk Pelatihan Perangkat Lunak.
Memiliki penjadualan Pelatihan yang terkoordinir dengan Unit-unit
Kerja terkait.
3.6.1.2 Laboratorium Pelatihan Perangkat Keras
Banyaknya jenis perangkat keras yang digunakan pada E-Government,
mengharuskan staf terkait dalam pengelolaan E-Government memiliki
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.6-173 dari 298 halaman
pengetahuan yang memadai tentang Perangkat Keras, sehingga dengan
dilakukannya pemeliharaan perangkat keras E-Government secara swakelola
oleh unit kerja terkait, dapat menekan biaya pemeliharaan perangkat keras
yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah.
Kondisi umum dari Laboratorium Pelatihan Perangkat Keras adalah sebagai
berikut :
Mampu menghasilkan output yang memadai untuk pengelolaan
dan keberlangsungan E-Government, yaitu kemampuan khusus pada
perangkat Keras.
Memiliki Perangkat keras yang memadai untuk mengadakan kegiatan
Pelatihan Perangkat Keras, dengan kualifikasi perangkat keras minimal
15 (lima belas) desktop PC rakitan dan memiliki alat bantu pengajaran
seperti OHP atau slide projector, white board dan lainnya.
Memiliki Perangkat Keras Jaringan Komputer dan Telekomunikasi,
seperti: 2 (dua) unit Switch, 2 (dua) unit Access Point, 20 (dua puluh)
unit Lan Card Ethernet, 20 (dua puluh) unit Lan Card Wireless, UTP
Cat 5 dan Cat 6, dan alat bantu lainnya.
Memiliki jenis-jenis produk Pelatihan Perangkat Keras.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.6-174 dari 298 halaman
Memiliki penjadualan Pelatihan yang terkoordinir dengan Unit-unit
Kerja terkait.
3.6.1.3 Pusat Penelitian Telematika Provinsi Riau
Beragamnya kebutuhan akan sistem informasi dan media telekomunikasi
yang terkait dengan E-Government, sehingga akan berdampak pada proses
penyediaan sarana dan prasarananya, model pengelolaan dan
pengembangan E-Government, dan alat evaluasinya.
Keberadaan Pusat Penelitian Telematika akan menjadi jalan untuk mengatasi
berbagai persoalan telematika antar unit terkait.
3.6.2 Sistem Jaringan Komunikasi Data Elektronik
3.6.2.1 Pembangunan Jaringan Utama (Backbone) Provinsi Riau
Pembangunan Backbone sebagai infrastruktur jaringan utama di Provinsi
Riau tersambung dengan :
Backbone IIX (Jaringan utama Internet Indonesia)
Backbone Internet Asia Pasific.
Keduanya tersambung menggunakan media VSAT baik tersambung langsung
atau melalui jasa Internet Service Provider (ISP) tertentu.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.6-175 dari 298 halaman
Dengan terbentuknya Backbone ini diharapkan :
Mampu mempublikasikan E-Government Provinsi Riau ke seluruh
dunia, yang dapat diakses dengan kecepatan tinggi.
Menjadi salah satu alternatif layanan publik bagi masyarakat.
3.6.2.2 Pembangunan Jaringan antar Unit Kerja
Pada setiap Unit Kerja di Provinsi Riau diharapkan sudah memiliki jaringan
komputer lokal (LAN), sehingga antar Unit Kerja dapat dihubungkan dengan
jaringan.
Dengan pembangunan Jaringan antar Unit Kerja ini diharapkan :
Dapat dengan mudah mengakses E-Government terutama pada jenis
akses private yang dikhusukan bagi Unit Kerja.
Pertukaran data antar Unit Kerja.
Komunikasi teks dan visual.
Dapat menjadi media bagi layanan masyarakat yang dapat diakses
dari mana saja.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.6-176 dari 298 halaman
Media Jaringan antar Unit Kerja disesuaikan dengan kondisi letak dan jarak
antar Unit Kerja. Untuk jarak maksimal 25 Km dapat digunakan media
jaringan Wireless Outdoor. Sedangkan untuk jarak diatas 25 Km digunakan
media VSAT.
Layanan Jaringan yang disediakan pada setiap Unit Kerja disesuaikan
dengan kebutuhan Unit Kerja.
3.6.2.3 Pembangunan Jaringan antar Pemerintah Kabupaten/Kota
Kondisi geografis Provinsi Riau yang merupakan sebagiannya adalah
kepulauan, tentunya sangat menyulitkan dalam komunikasi dan koordinasi
antar Aparatur Daerah.
Maka dengan dibangunnya Jaringan antar Pemerintah Kabupaten / Kota di
Provinsi Riau, tentunya akan sangat membantu dalam Pembangunan Daerah.
Pada setiap Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau diharapkan sudah
memiliki jaringan komputer lokal (LAN), sehingga antar Pemerintah
Kabupaten/Kota dapat dihubungkan dengan jaringan.
Dengan pembangunan Jaringan antar Pemerintah Kabupaten/Kota ini
diharapkan :
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-177 dari 298 halaman
Dapat dengan mudah mengakses E-Government terutama pada jenis
akses private yang dikhususkan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pertukaran data antar Pemerintah Kabupaten/Kota
Komunikasi teks dan visual.
Dapat menjadi media bagi layanan masyarakat yang dapat diakses
dari mana saja.
Media Jaringan antar Pemerintah Kabupaten/Kota digunakan media VSAT.
Layanan Jaringan yang disediakan pada setiap Pemerintah Kabupaten/Kota
disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3.7 Rencana Induk Pengembangan Perangkat Lunak (Software)
Perencanaan Pengembangan perangkat lunak yang akan dilaksanakan
Pemerintah Provinsi Riau pada tahun ini adalah lebih kepada pengembangan
yang bersifat membangun komunikasi dengan masyarakatnya lewat teknologi
informasi, guna memberikan layanan yang lebih memuaskan masyarakat, dan
mencitrakan suatu pemerintahan yang bersih, berwibawa dan transparan.
Untuk memberikan arahan bagi Pemerintah Provinsi Riau dalam menentukan
kebijakan di bidang teknologi informasi, Badan Pengolahan Data Elektronik
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-178 dari 298 halaman
Pemerintah Provinsi Riau Indonesia telah membuat Kerangka Teknologi
Informasi Provinsi Riau. Kerangka Teknologi Informasi Provinsi Riau
memberikan koridor pengembangan teknologi informasi pada berbagai sektor
yang dianggap penting, meliputi sektor pemerintahan, bisnis, pemberdayaan
masyarakat, pendidikan dan demokrasi seperti yang diilustrasikan pada
gambar di bawah ini.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-179 dari 298 halaman
Gambar. Tahapan Perencanaan Pengembangan Perangkat Lunak
Perencanaan Pengembangan Teknologi Informasi Provinsi Riau saat ini
difokuskan pada sektor pemerintahan, yang selanjutnya disebut E-
Government. E-Government merupakan bentuk pemanfaatan teknologi
informasi untuk mendukung aktivitas-aktivitas pemerintahan, yang meliputi
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-180 dari 298 halaman
aktivitas intern pemerintah dalam satu lembaga maupun antar lembaga
pemerintahan, serta aktivitas pemberian layanan dari pemerintah untuk
masyarakat. Untuk mendukung dan mencapai E-Government for Good
Governance maka disertakan perencanaan pengembangan perangkat lunak
diantaranya pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan dan
Pembangunan, e-Learning, Digital Library, Pusat Informasi Digital, Situs dan
Portal Provinsi Riau.
3.7.1 Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan dan Pembangunan
Sistem Informasi Pemerintahan dan Pembangunan yang akan dikembangkan
diharapkan mampu mendukung aspek-aspek yang berkaitan dengan
peningkatan efisiensi, produktivitas, efektivitas, dan upaya peningkatan daya
saing lainnya yang merupakan indikator kinerja untuk pengelolaan
sumberdaya. Dalam kaitan ini koordinasi perencanaan antar unit di dalam
Pemerintah Provinsi Riau perlu ditingkatkan sehingga terjadi sinergi dalam
pelaksanaan Pemerintah Provinsi Riau sehari-hari sebagai bagian dari Good
Governance.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-181 dari 298 halaman
Sasaran pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan dan Pembangunan
untuk mencapai E-Government for Good Governance diantaranya adalah
sebagai berikut:
a. Pencapaian transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
sumberdaya publik pada akhir tahun 2004 yang dicerminkan antara
lain dengan tersedianya informasi mengenai pengelolaan sumberdaya
di unit-unit birokrasi Pemerintah Provinsi Riau untuk masyarakat luas
(pengadaan barang dan jasa, laporan keuangan, aset, dan
sebagainya), tersedianya akses bagi masyarakat untuk melakukan
kontrol sosial, dan ketersediaan informasi publik secara luas (land use,
kebijakan-kebijakan pemerintah, statistik, dan lain-lain).
b. Peningkatan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas di Pemerintah
Provinsi Riau pada akhir tahun 2004, yang dicerminkan antara lain
dengan koordinasi (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan) di
antara unit-unit kerja, pemakaian bersama informasi dan sumberdaya
TI, sistem antar instansi yang interoperable dan aman, dan
pemanfaatan informasi sebagai komoditas untuk meningkatkan
pendapatan pemerintah. Berbagai usaha yang sudah pernah
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-182 dari 298 halaman
dilaksanakan sebelumnya (konsep atau pembuatan sistem
perencanaan yang mengandalkan TI) perlu dimanfaatkan seoptimal
mungkin, walaupun dibutuhkan penelaahan seksama agar tetap
konsisten dengan pendekatan baru yang dipergunakan.
c. Tercapainya on-line government pada tahun 2005 dengan tersedianya
berbagai layanan publik untuk kemudahan masyarakat, yang
dicerminkan dengan diterapkannya antara lain registrasi penduduk
secara on-line (KTP, paspor, akta kenal lahir, surat nikah, visa, ijin
tinggal orang asing, SIM, STNK, Surat Ijin Usaha, rekruitmen pegawai,
pajak, office automation, scheduling, DSS (Decision Support System),
EIS (Executive Information System) dan lain-lain.
3.7.2 Dukungan Terhadap Program IGOS (Indonesia Go Open Source)
Penggunaan piranti lunak open source telah mulai mendapatkan momentum
dan mendorong Pemerintah Provinsi Riau untuk mengembangkan teknologi
informasi global melalui pengembangan dan pemanfaatan Open Source
Software (OSS) dalam rangka memperkuat sistem teknologi informasi
nasional.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-183 dari 298 halaman
Meski dalam tingkatan dan intensitas yang berbeda, namun momentum
penerapan piranti lunak open source ini akan sekaligus menjadi inisiasi yang
prospektif, jika hal itu dapat dilakukan dengan baik.
Dengan adanya produk Open Source saat ini, yang mesti dilakukan oleh
instansi pemerintah dalam hal ini provinsi Riau, adalah adanya kemampuan
untuk membangun, mengoperasikan dan mengembangkan Open Source
software, sesuai dengan visi yang dicanangkan dalam Program Indonesia Go
Open Source. Kemampuan tersebut tidak terlepas harus didukung oleh
kualitas sumber daya manusianya, terutama adalah mengenai pengetahuan
mengenai TI.
Beberapa manfaat yang diperoleh bagi pengguna dalam mengembangkan
dan memanfaatkan Open Source Software diantaranya adalah :
1. Masyarakat Pengguna
a. Memberikan alternatif pilihan perangkat lunak desktop yang murah
b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi informasi
c. Memperkecial kesenjangan teknologi informasi
d. Meningkatkan akses informasi masyarakat
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-184 dari 298 halaman
e. Meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan dan memanfaatkan
teknologi informasi (kreativitas tidak dibatasi oleh software yang ada)
2. Pemerintah
a. Memperkecil biaya pembelian perangkat lunak (khususnya pengguna
sistem operasi desktop dan jaringan)
b. Menghemat devisa dalam pengadaan perangkat lunak
c. Menumbuhkan industri perangkat lunak dalam negeri sehingga dapat
meningkakan inovasi bidang teknologi informasi
d. Memberi peluang untuk pengembangan perangkat lunak dalam
permasalahan lokal spesifik
e. Perusahan institusi dapat lebih mengetahui business process dengan
cara improvement modifikasi
f. Mengurangi permasalahan intellectual property right.
g. Mempromosikan kompetisi bidang teknologi informasi
h. Meningkatkan keterbukaan dan faktor keamanan sistem
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-185 dari 298 halaman
3. Industri pengembangan
a. Meningkatkan pengembangan industri perangkat lunak nasional
b. Biaya rendah dalam memasuki industri perangkat lunak
c. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia bidang teknologi
informasi
d. Pemindahan paradigma dari import TI menjadi export TI
Pengembangan dan pemanfaatan Open Source Software (OSS) sangat
memungkinkan bagi Pemerintah Provinsi Riau untuk dapat menekan
pengeluaran biaya untuk membeli perangkat lunak sehingga anggaran biaya
dapat digunakan untuk peningkatan pelayanan dan mutu.
Beberapa layanan yang dapat dipertimbangkan sebagai suatu bentuk model
bisnis teknologi informasi baru seperti :
a. Pelayanan instalasi,
b. kontrak perawatan,
c. pelatihan penggunaan,
d. penyesuaian (kustomisasi) perangkat lunak tersebut ke dalam
lingkungan kerja,
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-186 dari 298 halaman
e. dan serta pengembangan fungsi-fungsi khusus yang sesuai kebutuhan
pengguna.
3.7.2.1 Standar Spesifikasi Perangkat Lunak
3.7.2.1.1 Pendahuluan
Standar Spesifikasi Perangkat Lunak diperlukan untuk memberikan acuan
baku yang seragam bagi pengembangan perangkat lunak yang berkelanjutan.
Standar Spesifikasi Perangkat Lunak ini ditujukan untuk diimplementasikan
dalam bentuk dokumentasi perangkat lunak yang memberikan gambaran utuh
dan menyeluruh dari sistem aplikasi perangkat lunak yang dibangun.
Dibawah ini merupakan bagian-bagian spesifikasi perangkat lunak dengan
urutan sebagai berikut :
1. OCD (Operational Concept Description)
2. SSS (System/SubSystem Specification)
3. SSDD (System/SubSystem Design Description)
4. SRS (Software Requirement Specification)
5. SDD (Sofware Design Description)
6. SPS (Software Product Specification)
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-187 dari 298 halaman
3.7.2.1.2 OCD (Operational Concept Description)
Gambaran sistem ini dikemukakan bagi kebutuhan pengguna dalam
hubungannya dengan prosedur/sistem yang berlaku dan bagaimana cara
penggunaannya.
OCD dimaksudkan untuk :
1. Menyediakan informasi yang dibutuhkan developer untuk memahami
bagaimana mempertemukan kebutuhan para pengguna dengan
menggambarkan bagaimana pengguna bermaksud untuk
menggunakan sistem tersebut.
2. Memberikan pengertian developer pada si pemeroleh tentang
bagaimana si pengguna bermaksud untuk menggunakan sistem.
3. Menyediakan informasi bagi para agen pendukung yang dapat
membantu menggambarkan persyaratan pendukung bagi long-lead
items (misalnya fasilitas dan personil), mensahkan konsep pendukung,
dan membantu personil agen pendukung untuk memahami sistem
ketika modifikasi dan perbaikan diperlukan.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-188 dari 298 halaman
4. Menyediakan konfirmasi bagi pengguna dimana si pemeroleh telah
menyediakan interpretasi yang benar bagi developer tentang
kebutuhan pengguna dan prioritas untuk sistem tersebut.
Dibawah ini merupakan hal-hal yang harus dijelaskan dalam spesifikasi OCD.
1. Sistem atau situasi sekarang
1.1. Latar belakang, tujuan dan jangkauan
1.2. Kebijakan dan hambatan-hambatan operasional
1.3. Gambaran sistem sekarang atau situasi
1.3.1. Lingkungan operasional dan karakteristiknya
1.3.2. Komponen-komponen Mayor sistem dan interkoneksinya
1.3.3. Interfaces pada sistem eksternal atau prosedur
1.3.4. Kemampuan-kemampuan sistem/fungsi-fungsi
1.3.5. Diagram dan gambaran-gambaran input, output, data flow, dan
manual dan proses otomatis yang cukup untuk memahami
current sistem atau situasi dari sisi pandang pengguna.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-189 dari 298 halaman
1.3.6. Karakteristik keberhasilan (kecepatan, throughput, volume,
frekuensi)
1.3.7. Perlengkapan kualitas (reliabilitas, maintainabilitas, availabilitas,
flexibilitas, portabilitas, usabilitas, efisiensi)
1.3.8. Perlengkapan bagi keamanan, perlindungan, privasi dan
kelanjutan operasi pada keadaan darurat
1.4. Pengguna atau personil yang terlibat.
1.5. Konsep pendukung.
2. Justifikasi dan sifat perubahan-perubahan
2.1. Justifikasi bagi perubahan.
2.1.1. Menggambarkan aspek-aspek kebutuhan pengguna, ancaman,
misi, tujuan, lingkungan, interface, personil yang baru atau yang
sudah dimodifikasi atau faktor-faktor lain yang membutuhkan
sistem yang baru atau yang sudah dimodifikasi
2.1.2. Rangkuman defisisensi atau pembatasan pada current system
atau situasi yang membuatnya memungkinkan untuk merespon
pada faktor-faktor ini.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-190 dari 298 halaman
2.2. Gambaran perubahan-perubahan yang dibutuhkan.
2.3. Prioritas diantara perubahan-perubahan tersebut.
2.4. Perubahan-perubahan yang telah dipertimbangkan tetapi tidak
termasuk.
2.5. Asumsi dan hambatan-hambatan.
3. Konsep bagi sistem baru atau yang telah dimodifikasi
(idem dengan poin 1)
4. Skenario Operasional
Peranan sistem baru atau sistem yang telah dimodifikasi, interaksinya
dengan pengguna lain, interfacenya dengan sistem lain dan segala
keadaan dan cara-cara yang mengidentifikasikan sistem. Termasuk
keadaan, tindakan, stimuli, informasi, interaksi, dan lain-lain.
5. Ringkasan pengaruh-pengaruh.
5.1. Pengaruh-pengaruh operasional.
Pengaruh-pengaruh operasional yang diantisipasi pada pengguna,
pemeroleh, developer dan agen pendukung. Termasuk perubahan dalam
interface dengan pusat-pusat operasi komputer; perubahan dalam
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-191 dari 298 halaman
prosedur; penggunaan sumber data baru;perubahan dalam kuantitas, tipe,
dan timing data untuk input sistem; perubahan dalam persyaratan
penyimpanan data; dan cara-cara baru operasi.
5.2. Pengaruh-pengaruh organisasi.
Pengaruh-pengaruh organisasi yang diantisipasi pada pengguna,
pemeroleh, developer dan para agen pendukung, mungkin termasuk
modifikasi tanggung jawab; tambahan atau penghapusan tanggung
jawab atau jabatan; kebutuhan akan pelatihan dan pelatihan kembali;
dan perubahan dalam jumlah,tingkat keahlian, pengidentifikasi posisi,
atau tempat personil dalam beragam cara operasi.
5.3. Pengaruh-pengaruh selama perkembangan.
Pengaruh-pengaruh yang diantisipasi pada pengguna, pemeroleh,
developer dan para agen pendukung selama berlangsung usaha
pengembangan, mungkin termasuk pertemuan/diskusi mengenai
sistem baru; pengembangan atau modifikasi database; pelatihan;
operasi paralel sistem baru yang berlaku; pengaruh-pengaruh selama
pengujian sistem baru; dan kegiatan lain yang memerlukan bantuan
atau monitor perkembangan.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-192 dari 298 halaman
6. Analisis sistem yang diusulkan.
6.1. Ringkasan keuntungan.
Kualitatif dan kuantitatif. Termasuk kemampuan-kemampuan baru,
kemampuan-kemampuan yang ditingkatkan, dan keberhasilan yang
dikembangkan, dan hubungannya dengan kekurangan-kekurangan
yang ditunjukan pada 2.1.
6.2. Rangkuman kerugian/pembatasan.
Kualitatif dan kuantitatif. Termasuk kemampuan-kemampuan yang
hilang, keberhasilan yang kurang dari yang diharapkan, lebih besar
daripada penggunaan yang diharapkan dari sumber-sumber hardware
komputer, pengaruh-pengaruh opersional yang tidak diharapkan,
konflik-konflik dengan asumsi pengguna, dan asumsi lain dan
hambatan-hambatan yang lain.
6.3. Alternatif dan pertimbangan trade-offs.
Mengidentifikasi dan menggambarkan alternatif pokok yang telah
dipertimbangkan pada sistem atau karakteristiknya, trade-offs diantara
mereka, dan rasional bagi keputusan yang dicapai.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-193 dari 298 halaman
3.7.2.1.3 SSS (System/SubSystem Specification)
SSS digunakan untuk menentukan persyaratan bagi sebuah sistem atau
subsistem dan metoda-metoda yang digunakan untuk memastikan bahwa
setiap persyaratan telah bertemu sebagai dasar bagi pengujian desain dan
kualifikasi sitem atau subsistem.
Syarat-syarat :
1. Keadaan dan cara-cara yang dibutuhkan.
2. Syarat-syarat kemampuan sistem.
Mengidentifikasikan suatu kemampuan sistem yang diperlukan dan
memperinci persyaratan yang berhubungan dengan kemampuan.
Persyaratan identik dengan menentukan perilaku yang dibutuhkan oleh
sistem yang terkait pada parameter yang berlaku, misalnya, response
times, sekuensi, ketepatan, kapasitas, prioritas.
2.1. Syarat-syarat antarmuka eksternal sistem.
2.1.1. Identifikasi antarmuka dan diagram.
2.1.2. Pengidentifikasi proyek-unik antarmuka.
2.2. Syarat-syarat antarmuka internal sistem.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-194 dari 298 halaman
2.3. Syarat-syarat data internal sistem.
2.4. Syarat-syarat adaptasi.
Data instalasi-dependen, parameter operasi yang mungkin bervariasi dan
tergantung pada kebutuhan operasi.
2.5. Syarat-syarat keamanan.
2.6. Syarat-syarat perlindungan kebebasan pribadi.
Kebijakan, lingkungan operasi, tipe dan tingkatan, resiko, usaha
perlindungan yang diperlukan, kemampuan pertanggungjawaban, kriteria
untuk sertifikasi/akreditasi.
2.7. Syarat-syarat lingkungan sistem.
Hardware dan sistem pengoperasian software harus berjalan. Kondisi
lingkungan selama pengangkutan, penyimpanan dan pengoperasian.
2.8. Syarat-syarat sumber komputer.
2.8.1. Syarat-syarat hardware komputer.
2.8.2. Syarat-syarat penggunaan sumber hardware komputer.
2.8.3. Syarat-syarat software komputer.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-195 dari 298 halaman
Sistem operasi, sistem manajemen database, software
komunikasi/jaringan kerja, kegunaan software, input dan simulator
perlengkapan, tes software, dan software manufacturing.
2.8.4. Syarat-syarat komunikasi komputer.
Lokasi geografi yang berhubungan; konfigurasi dan topologi network;
teknik transmisi; tarif transfer data; pintu gerbang; sistem yang
dibutuhkan dalam penggunaan waktu; tipe dan volume data yang akan
dikirimkan/diterima; batas waktu untuk
pengiriman/penangkapan/jawaban; volume puncak data; dan ciri-ciri
diagnosa.
2.9. Faktor-faktor kualitas sistem.
Suatu sistem yang memiliki kualitas baik harus memenuhi beberapa
faktor, diantaranya sebagai berikut :
a. maintainabilitas, kemampuan pemeliharaan, kemampuan untuk
kemudahan servis, reparasi, atau pengoreksian.
b. availabilitas, kemampuan untuk dioperasikan dan diakses dengan
mudah ketika diperlukan.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-196 dari 298 halaman
c. fleksibilitas, kemampuan untuk disesuaikan dengan mudah pada
perubahan syarat-syarat atau aturan.
d. portabilitas software, kemampuan untuk dimodifikasi dengan mudah
untuk suatu lingkungan baru.
e. Reusabilitas, kemampuan untuk digunakan dengan mudah dalam
aplikasi yang beragam.
f. Testabilitas, kemampuan untuk diuji dengan mudah dan menyeluruh.
g. Usabilitas, kemampuan untuk dipelajari dan digunakan dengan mudah
dan perlengkapan yang lain.
2.10. Hambatan-hambatan desain dan konstruksi.
Persyaratan ini mungkin diperinci dengan referensi pada standar dan
spesifikasi yang sesuai. Sebagai contoh, persyaratan mengenai
penggunaan arsitektur sistem yang khusus atau persyaratan pada
arsitektur penggunaan desain khusus atau standar konstruksi;
penggunaan bahasa pemrograman yang khusus; persyaratan
workmanship dan tekhnik produksi, karakteristik sistem (misalnya batas
berat, batas dimensi, warna, pencegah pelapisan); interchangeabilitas
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-197 dari 298 halaman
bagian-bagian; kemampuan untuk diangkut dari suatu tempat ke tempat
lain; kemampuan untuk dibawa atau dipasang oleh seseorang, atau nomor
yang diberikan, orang, material yang bisa atau tidak bisa digunakan;
persyaratan pada penanganan material yang mengandung racun; batas-
batas pada radiasi elektromagnetik yang sistemnya dibolehkan untuk
dibangkitkan, penggunaan pelat nama, penandaan bagian, serial dan
sejumlah penandaan, dan penandaan identifikasi yang lain, fleksibilitas
dan expandabilitas yang harus disediakan untuk mendukung antisipasi
wilayah-wilayah yang berkembang atau berubah dalam teknologi,
ancaman atau misi.
2.11. Syarat-syarat yang berhubungan dengan personal.
Sejumlah stasiun kerja, membangun pertolongan dan ciri-ciri pelatihan,
faktor-faktor kemanusiaan persyaratan insinyur.
2.12. Syarat-syarat pelatihan yang bersangkutan.
Pelatihan perlengkapan dan pelatihan material yang dimasukan di dalam
sistem.
2.13. Syarat-syarat logistik yang bersangkutan.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-198 dari 298 halaman
2.14. Syarat-syarat yang lain.
2.15. Syarat-syarat pengemasan.
2.16. Syarat-syarat preseden dan kekritisan/kritikalitas.
3. Penentuan kualifikasi. (untuk masing-masing persyaratan di dalam poin 1)
Demonstrasi, Tes, Analisis, Inspeksi, Metoda-metoda kualifikasi khusus.
4. Syarat-syarat kemampuan pelacakan.
4.1. Kemampuan pelacakan dari setiap persyaratan subsistem di dalam
spesifikasi ini pada persyaratan sistem yang dimaksud.
4.2. Kemampuan pelacakan dari setiap persyaratan sistem yang telah
dialokasikan pada subsistem yang dilindungi oleh spesifikasi ini pada
persyaratan subsistem yang dimaksud.
3.7.2.1.4 SSDD (System/SubSystem Design Description)
SSDD berfungsi untuk menggambarkan sistem atau subsistem dengan
desain luas dan desain arsitektural sistem atau subsistem yang digunakan
sebagai dasar bagi perkembangan sistem selanjutnya. Beberapa hal yang
harus diperhatikan dalam menggambarkan sistem dan subsistem,
diantaranya yaitu :
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-199 dari 298 halaman
1. Keputusan-keputusan desain luar sistem.
I/O & interface, perilaku (tindakan, keberhasilan) dalam respon, database,
pendekatan untuk persyaratan keamanan/perlindungan/privasi, pilihan
untuk sistem hardware/software, pendekatan untuk menyediakan
fleksibilitas /availabilitas /maintainabilitas.
2. Desain arsitektural sistem.
Jika sebagian atau seluruh desain tergantung pada keadaan dan cara-
cara sistem, kepercayaan ini akan diusulkan.
Dituliskan berkenaan dengan penyelenggaraan sistem yang langsung ke
dalam Hardware Configuration Items (HWCIs), Computer Software
Configuration Items (CSCIs), dan operasi-operasi manual, tetapi
sebaiknya dimaksudkan untuk meliputi penyelenggaraan sistem ke dalam
subsistem, penyelenggaraan suatu subsistem ke dalam HWCIs, CSCIs,
dan operasi-operasi manual atau variasi lain yang diperlukan.
2.1. Komponen-komponen sistem.
Identifikasi komponen, hubungan-hubungan statis, perkembangan status,
penggunaan sumber, pohon spesifikasi.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-200 dari 298 halaman
2.2. Konsep pelaksanaan.
Menggambarkan konsep pelaksanaan diantara komponen-komponen
sistem, mungkin termasuk diagram, dan deskripsi yang menunjukan
hubungan komponen-komponen yang dinamis, yaitu bagaimana mereka
akan berinteraksi selama operasi sistem, termasuk yang dapat dipakai,
urutan kontrol pelaksanaan, data alir, sekuensing yang dikontrol secara
dinamis, diagram transisi keadaan, diagram waktu, prioritas diantara
komponen, penanganan interupsi, hubungan waktu/sekuensing,
penanganan kekecualian, pelaksanaan yang bersamaan,
alokasi/dealokasi yang dinamis, kreasi/penghapusan obyek yang dinamis,
proses, tugas-tugas, dan aspek-aspek perilaku dinamis yang lain.
2.3. Desain interface.
2.3.1. Diagram dan identifikasi interface.
2.3.2. Proyek unik pengidentifikasi interface.
Deskripsi desain mungkin termasuk yang berikut ini, ditunjukan dalam
perintah yang sesuai dengan informasi yang disediakan, dan mungkin
mencatat beberapa perbedaan dalam karakteristik ini dari sisi pandang
kesatuan interfacing (misalnya perbedaan harapan mengenai ukuran,
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-201 dari 298 halaman
frekuensi, atau karakteristik lain dari elemen-elemen data): prioritas,
tipe, karakteristik
3. Syarat traceability (kemampuan pelacakan).
3.7.2.1.5 SRS (Software Requirement Specification)
SRS berfungsi untuk menentukan persyaratan bagi Computer Software
Configuration Item (CSCI) dan metoda-metoda yang digunakan untuk
memastikan bahwa setiap persyaratan telah bertemu, dugunakan sebagai
dasar bagi pengujian desain dan kualifikasi CSCI. Beberapa hal yang harus
diperhatikan dalam menerapkan SRS, diantaranya yaitu :
1. Persyaratan.
Kondisi-kondisi untuk penerimaan CSCI ini, persyaratan diadakan untuk
memenuhi sistem requirements yang dialokasikan pada CSCI ini,
traceability, metoda-metoda kualifikasi.
Tingkatan aturannya secara rinci; Termasuk karakteristik CSCI yang
dikondisikan bagi penerimaan CSCI; Menangguhkan untuk mendesain
deskripsi karakteristik tersebut.
1.1. Keadaan dan cara-cara yang diperlukan.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-202 dari 298 halaman
1.2. Persyaratan kemampuan CSCI.
Kemampuan identik dengan fungsi, subyek, obyek atau istilah lain
yang berguna untuk menyampaikan persyaratan.
1.2.1. (Kemampuan CSCI ).
Mengidentifikasi kemampuan sistem yang diperlukan dan menguraikan
persyaratan yang berhubungan dengan kemampuan.
Definisi persyaratan dalam konteks ini adalah menentukan perilaku
sistem yang diperlukan dan mungkin termasuk parameter yang biasa
diterapkan, misalnya waktu respon, waktu throughput, hambatan-
hambatan mengenai waktu yang lain, sekuensing, ketepatan,
kapasitas, (seberapa banyak), prioritas, kelanjutan persyaratan
operasi, dan penyimpangan yang dibolehkan berdasarkan kondisi-
kondisi operasi.
Persyaratan termasuk perilaku yang diperlukan di bawah kondisi-
kondisi yang tidak diperkirakan, tidak diijinkan, atau keluar batas
sehingga diperlukan untuk penanganan kesalahan fatal dan segala
sesuatu yang menjamin kelanjutan operasi pada keadaan darurat.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-203 dari 298 halaman
1.3. Persyaratan interface eksternal CSCI .
1.3.1. Diagram dan identifikasi interface.
Berfungsi mengidentifikasi interface eksternal CSCI (yaitu, hubungan
dengan kesatuan yang lain yang melibatkan pembagian, menyediakan
atau bertukar data). Identifikasi setiap interface termasuk sebuah
pengidentifikasi proyek unik yang akan menandakan kesatuan
interfacing (sistem, konfigurasi item, pengguna, dan lain-lain) dengan
nama, nomor, versi, dan dokumentasi referensi. Identifikasi akan
menyatakan kesatuan mana yang telah memiliki karakteristik interface
yang tetap (dan oleh karena itu menentukan persyaratan dalam meng-
interfacing kesatuan) yang dikembangkan atau dimodifikasi (sehingga
memiliki persyaratan interface yang ditentukan). Satu atau lebih
diagram interface akan disediakan untuk menggambarkan interfaces.
1.3.2. (Proyek unik pengidentifikasi interface).
1.4. Persyaratan interface internal CSCI.
1.5. Persyaratan data internal CSCI.
1.6. Persyaratan adaptasi.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-204 dari 298 halaman
Mengenai pemasangan data dependen yang akan disediakan oleh
CSCI (seperti site-dependent latitude dan longitude atau site-
dependent state tax codes) dan parameter operasional dimana CSCI
perlu digunakan yang mana mungkin bervariasi tergantung pada
kebutuhan operasional (seperti parameter yang mengindikasikan
perekaman data atau operasi-dependent targeting constants).
1.7. Persyaratan keamanan.
1.8. Persyaratan sekuriti dan privasi.
Persyaratan ini akan termasuk lingkungan, privasi/sekuriti yang harus
dioperakan oleh CSCI, tipe dan tingkatan sekuriti atau privasi yang
disediakan, resiko-resiko sekuriti atau privasi yang harus antisipasi
oleh CSCI, kebutuhan safeguards untuk mengurangi resiko-resiko
tersebut, kebijaksanaan sekuriti atau privasi yang harus bertemu,
countabilitas sekuriti atau privasi yang harus disediakan CSCI, dan
kriteria yang harus dipertemukan untuk sertifikasi dan akreditasi
sekuriti atau privasi.
1.9. Persyaratan lingkungan CSCI.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-205 dari 298 halaman
Termasuk hardware komputer dan sistem operasi dimana CSCI harus
berjalan.
1.10. Persyaratan sumber komputer.
1.10.1. Persyaratan hardware komputer.
Persyaratan ini termasuk nomor setiap tipe perangkat, tipe,
ukuran, kapasitas, dan karakteristik lain prosesor, memori,
input/output devices, penyimpanan auxiliary yang diperlukan
dan juga perangkat jaringan/komunikasi serta perangkat lain
yang diperlukan.
1.10.2. Persyaratan penggunaan sumber hardware komputer.
Misalnya penggunaan kapasitas prosesor maksimum yang
dibolehkan, kapasitas memori, kapasitas input/output device,
kapasitas auxiliary storage device, dan kapasitas perangkat
jaringan/komunikasi. Persyaratan (dinyatakan misalnya sebagai
presentasi kapasitas setiap sumber hardware komputer) akan
termasuk kondisi-kondisi, jika ada, dibawah penggunaan
sumber yang akan diukur.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-206 dari 298 halaman
1.10.3. Persyaratan software komputer.
1.10.4. Persyaratan komunikasi komputer.
1.11. Faktor-faktor kualitas software.
Faktor ini terdiri dari persyaratan kuantitatif berdasarkan
fungsionalitas CSCI (kemampuan untuk menyelenggarakan
seluruh fungsi yang diperlukan), reliabilitas (kemampuan untuk
menyelenggarakannya dengan benar dan hasil yang konsisten),
maintainabilitas (kemampuan untuk dikoreksi dengan mudah),
availabilitas (kemampuan untuk diakses dan dioperasikan ketika
dibutuhkan), flexibilitas (kemampuan diadaptasi dengan mudah
untuk perubahan persyaratan), portabilitas (kemampuan untuk
dimodifikasi dengan mudah untuk sebuah lingkungan baru),
reusabilitas (kemampuan untuk digunakan pada aplikasi
multiple), testabilitas (kemampuan untuk diuji dengan mudah
dan menyeluruh), usabilitas (kemampuan untuk dipelajari dan
digunakan) dan perlengkapan yang lain.
1.12. Hambatan-hambatan desain and implementasi.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-207 dari 298 halaman
Hambatan ini dispesifikasikan dengan referensi untuk
menyesuaikan standar komersial atau militer dan spesifikasi.
Contoh-contoh yang termasuk persyaratan mengenai:
1.12.1. Penggunaan arsitektur CSCI tertentu atau persyaratan
dalam arsitektur, misalnya unit software atau database yang
diperlukan; penggunaan standar militer, atau komponen-
komponen yang berlaku; atau penggunaan properti lengkap
milik pemerintah/pemeroleh (peralatan, informasi, atau software)
1.12.2. Penggunaan standar-standar desain dan implementasi
tertentu; penggunaan bahasa programing tertentu.
1.12.3. Flexibilitas dan expandabilitas yang harus disediakan
untuk mendukung antisipasi kemajuan wilayah atau perubahan
dalam teknologi, ancaman atau misi.
1.13. Persyaratan personil yang terlibat.
Termasuk untuk mengakomodasi jumlah, tingkat keahlian, lingkaran tugas,
kebutuhan akan pelatihan atau informasi lain mengenai personil yang
akan menggunakan atau mendukung CSCI. Contoh-contoh yang termasuk
ke dalam persyaratan untuk sejumlah pengguna bersama dan untuk
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-208 dari 298 halaman
pertolongan built-in atau ciri-ciri pelatihan. Juga termasuk faktor-faktor
manusia, persyaratan engineering, jika ada, ditentukan dalam CSCI.
Persyaratan ini mungkin termasuk berbagai pertimbangan kemampuan
dan keterbatasan manusia; Kesalahan manusia yang dapat diduga baik itu
dalam kondisi normal atau ekstrim; dan tempat-tempat spesifik dimana
pengaruh human error akan menjadi serius. Contoh-contoh yang termasuk
persyaratan untuk warna dan durasi kesalahan pesan, penempatan fisik
indikator kritis atau kunci-kunci dan penggunaan sinyal-sinyal auditory.
1.14. Persyaratan pelatihan yang berhubungan.
Termasuk pelatihan software dimasukan ke dalam CSCI.
1.15. Persyaratan logistik yang berhubungan.
Pertimbangan-pertimbangan ini mungkin saja termasuk ke dalam: sistem
maintenance, software support, sistem transportasi modes, persyaratan
supply-system, pengaruh pada fasilitas yang ada dan pengaruh pada
perangkat yang berlaku.
1.16. Persyaratan lain.
1.17. Persyaratan pengemasan.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-209 dari 298 halaman
1.18. Persyaratan preseden dan kritikalitas.
2. Ketentuan kualifikasi. (untuk setiap persyaratan pada poin 1)
Demonstrasi, Tes, Analisa, Inspeksi, metoda-metoda kualifikasi khusus.
3. Persyaratan traceability.
3.7.2.1.6 SDD (Sofware Design Description)
SDD berfungsi untuk menggambarkan keputusan desain luas CSCI, desain
arsitektural CSCI, dan desain yang rinci yang diperlukan untuk
mengimplementasikan software dan digunakan sebagai dasar bagi
pengimplementasian software. Disamping itu SSD menyediakan jarak
penglihatan bagi si pemeroleh ke dalam desain dan menyediakan informasi
yang dibutuhkan bagi pendukung software.
Beberapa hal yang harus diperhatika dalam menerapkan SDD, diantaranya
yaitu :
1. Keputusan-keputusan desain luas CSCI.
Untuk memperkenalkan keputusan-keputusan mengenai desain perilaku
CSCI's dan keputusan-keputusan lain yang mempengaruhi seleksi dan
desain unit-unit software yang menyusun CSCI.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-210 dari 298 halaman
1.1. Keputusan desain berdasarkan I/O CSCI dan interfaces-nya dengan
sistem-sistem lain, HWCIs, CSCIs, dan para pengguna.
1.2. Keputusan desain pada perilaku dalam merespon setiap input atau
kondisi, termasuk tindakan-tindakan CSCI akan terselenggara, waktu
respon dan karakteristik keberhasilan lain, gambaran sistem-sistem
fisik yang dimodelkan, equations/algorithms/rules yang telah diseleksi,
dan penanganan input-input atau kondisi-kondisi yang tidak
dibolehkan.
1.3. Keputusan desain pada bagaimana databases/data files akan muncul
pada pengguna Pendekatan terseleksi untuk mempertemukan
persyaratan keamanan, sekuriti dan privasi.
1.4. Keputusan desain luas CSCIlain yang dibuat dalam merespon
persyaratan, seperti pendekatan yang terseleksi untuk menyediakan
flexibilitas, availabilitas, dan maintainabilitas yang diperlukan.
2. Desain arsitektural CSCI.
2.1. Komponen-komponen CSCI .
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-211 dari 298 halaman
2.1.1. Mengidentifikasi unit-unit software yang menyusun CSCI.
Setiap unit akan ditetapkan sebuah pengidentifikasi proyek unik.
2.1.2. Menunjukan hubungan statis unit-unit software.
2.1.3. Menetapkan tujuan setiap unit software dan mengidentifikasi
persyaratan CSCI dan keputusan desain luas CSCI
2.1.4. Mengidentifikasi setiap status perkembangan unit software/tipe
(misalnya perkembangan baru, desain yang berlaku atau software
yang digunakan kembali, desain yang berlaku atau software yang
direkayasa kembali, software yang dikembangkan untuk
digunakan kembali)
2.1.5. Menggambarkan CSCI's (dan setiap unit software)
merencanakan penggunaan sumber hardware komputer (seperti
kapasitas prosesor, kapasitas memori, kapasitas input/output
device, kapasitas penyimpanan auxiliary, dan kapasitas
perlengkapan jaringan/komunikasi). Gambaran tersebut akan
meliputi seluruh sumber hardware komputer termasuk dalam
persyaratan penggunaan sumber bagi CSCI, dalam tingkat sistem
pengalokasian sumber mempengaruhi CSCI, dan pada
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-212 dari 298 halaman
perencanaan pengukuran penggunaan sumber dalam Rencana
Perkembangan Software. Termasuk untuk setiap sumber
hardware komputer akan menjadi:
2.1.5.1. Persyaratan CSCI atau pengalokasian sumber system-
level.
2.1.5.2. Asumsi-asumsi dan kondisi-kondisi (contohnya,
pemakaian tipikal, pemakaian worst-case, asumsi-asumsi
untuk even tertentu)
2.1.5.3. Pertimbangan-pertimbangan khusus yang mempengaruhi
penggunaan (misalnya penggunaan memori virtual, overlays,
atau multiprocessors atau pengaruh pengoperasian system
overhead, library software, atau implementasi overhead yang
lain)
2.1.5.4. Unit-unit pengukur yang digunakan (misalnya presentase
kapasitas prosesor, putaran per detik, bytes of memory,
kilobytes per detik.
2.1.5.5. Tingkatan dimana pengukuran akan dibuat (misalnya unit
software, CSCI, atau program yang dapat dilaksanakan)
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-213 dari 298 halaman
2.1.5.6. Mengidentifikasikan program library.
2.2. Konsep pelaksanaan.
Terdiri dari diagram dan gambaran-gambaran yang menunjukan hubungan
dinamis unit software, yaitu bagaimana mereka akan berinteraksi selama
operasi CSCI, termasuk alur kontrol pelaksanaan, data alir, sekuensing
yang dikontrol secara dinamis, diagram-diagram transisi keadaan, diagram
waktu, prioritas antar unit, penanganan interupsi, hubungan-hubungan
sekuensin/pewaktuan, penanganan kekecualian, pelaksanaan concurrent ,
pengalokasian yang dinamis, penghapusan/penciptaan obyek yang
dinamis, proses, tugas-tugas, dan aspek-aspek perilaku dinamis lain.
2.3. Desain interface.
2.3.1. Diagram dan identifikasi interface.
2.3.2. (Proyek-unik pengidentifikasi interface).
3. Desain rinci CSCI.
3.1. (Proyek-unik pengidentifikasi sebuah unit software atau pendesain
sekelompok unit software).
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-214 dari 298 halaman
3.1.1. Keputusan desain unit, jika ada, seperti algoritma yang
digunakan.
3.1.2. Setiap hambatan, keterbatasan, atau ciri-ciri yang tidak biasa
dalam desain unit software
3.1.3. Bahasa pemrograman dan alasan penggunaannya
3.1.4. Jika unit software terdiri dari atau berisi perintah-perintah
prosedural (misalnya seleksi menu dalam sebuah sistem
manajemen database (DBMS) untuk menjelaskan bentuk-bentuk
dan laporan, pertanyaan-pertanyaan on-line DBMS untuk akses
database dan manipulasi, input pada suatu pembuat interface
pengguna grafis (GUI) untuk generasi kode otomatis, perintah
untuk sistem operasi), sebuah daftar perintah-perintah prosedural
dan referensi untuk pengguna manual atau dokumen lain yang
menjelaskannya.
3.1.5. Jika unit software berisi, menerima, atau mengeluarkan data,
suatu gambaran mengenai input, output, dan elemen-elemen data
yang lain dan pemasangan elemen data. Data setempat pada unit
software akan dijelaskan secara terpisah dari input data atau
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-215 dari 298 halaman
output dari unit software. Jika unit software itu sebuah database,
sebuah Database Design Description (DBDD) yang sesuai akan
direferensikan.
3.1.6. Jika unit software berisi logis, logis itu akan digunakan dengan
unit software, termasuk:
3.1.6.1. Kondisi-kondisi pada pengaruh dalam unit software ketika
pelaksanaannya dimulai
3.1.6.2. Kondisi-kondisi dimana kontrolnya dilalui unit software
yang lain
3.1.6.3. Respon dan waktu respon bagi setiap input, termasuk
konversi data, penamaan, dan operasi-operasi pengalihan
data.
3.1.6.4. Sekuen operasi dan sekuensing yaang dikontrol secara
dinamis selama pengoperasian unit software, termasuk:
3.1.6.4.1. Metoda untuk kontrol sekuen
3.1.6.4.2. Logis dan kondisi-kondisi input dari metoda tersebut,
seperti variasi waktu, tugas-tugas prioritas
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-216 dari 298 halaman
3.1.6.4.3. Data transfer ke dalam dan ke luar memori
3.1.6.4.4. Sinyal-sinyal input sensing of discrete dan hubungan
pewaktuan diantara operasi interrupt dalam unit software
3.1.6.4.5. Kekecualian dan penanganan kesalahan
4. Persyaratan traceability.
3.7.2.1.7 SPS (Software Product Specification)
SPS berfungsi untuk menyediakan software yang dapat dijalankan, yang
berisikan file-file sumber dan informasi pendukung software, termasuk
deskripsi desain yang dirancang dan prosedur penyusunan, pembangunan
dan modifikasi Computer Software Configuration Item (CSCI). Disamping itu
pula digunakan untuk memesan software yang dapat dilaksanakan dan/atau
file-file sumber bagi CSCI dan dokumen pendukung software yang pokok
bagi CSCI.
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan SPS, diantaranya
yaitu :
1. Persyaratan.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-217 dari 298 halaman
Pengembangan software mempunyai kriteria yang harus disesuaikan pada
sebuah tubuh software untuk dipertimbangkan menjadi sebuah copy-an
CSCI- nya yang valid.
1.1. Software yang bisa dilaksanakan.
Termasuk setiap sejumlah files, file-file perintah, file-file data atau file-
file software lain yang perlu dipasang dan dioperasikan softwarenya
pada target komputernya. Supaya sebuah body software
dipertimbangkan copian CSCI's softwarenya yang valid dan
executable, maka ia harus menunjukan kecocokan file-file ini dengan
tepat.
1.2. File-file sumber.
Termasuk setiap sejumlah file, file-file perintah, file-file data atau file-
file lain yang perlu di regenerate software yang dapat dilaksanakannya
untuk CSCI. Supaya sebuah body software dipertimbangkan copian
CSCI's softwarenya yang valid dan executable, maka ia harus
menunjukan kecocokan file-file ini dengan tepat.
1.3. Persyaratan pengemasan.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-218 dari 298 halaman
2. Ketentuan-ketentuan kualifikasi.
Metoda-metoda yang digunakan untuk mendemonstrasikan bahwa sebuah
body software yang diberikan merupakan sebuah copy-an CSCI yang
valid.
3. Informasi dukungan Software.
3.1. Desain software.
Akan memuat, atau mereferensikan suatu apendiks atau dokumen
deliverable yang berisi informasi yang menggambarkan desain CSCI.
Informasi akan sama seperti yang diperlukan dalam sebuah Software
Design Description (SDD), Interface Design Description (IDD), dan
Database Design Description (DBDD).
3.2. Prosedur penyusunan /pendirian.
Akan menggambarkan, atau mereferensikan suatu apendiks yang
menggambarkan proses penyusunan/pendirian yang digunakan untuk
menciptakan file-file yang executable dari file-file sumber dan untuk
mempersiapkan file-file yang executable untuk dimasukan ke dalam
firmware atau media distribusi lain. Hal ini akan menentukan
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-219 dari 298 halaman
penyusun/pemasang yang digunakan, termasuk nomor-nomor versi;
hardware dan software lain yang diperlukan, termasuk nomor-nomor versi;
setiap penyetingan, pilihan, atau konvensi yang digunakan; dan prosedur
untuk penyusunan/pemasangan, dan pendirian CSCI dan
sistem/subsistem software yang memuat CSCI, termasuk variasi untuk
site-site yang berbeda, konvigurasi, versi, dan lain-lain. Membuat prosedur
di atas level CSCI mungkin diselenggarakan dalam satu SPS dan
direferensikan dari yang lain.
3.3. Prosedur modifikasi.
3.3.1. Mendukung fasilitas, peralatan, dan software dan prosedur
untuk penggunaannya
3.3.2. Databases/data files yang digunakan oleh CSCI dan prosedur
untuk menggunakan dan memodifikasikannya
3.3.3. Desain, pengkodean, dan konvensi lain yang diikuti
3.3.4. Prosedur penyusunan/penentuan jika berbeda dari yang ada di
atas
3.3.5. Prosedur integrasi dan pengujian yang diikuti
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-220 dari 298 halaman
3.4. Penggunaan sumber hardware komputer.
3.4.1. Persyaratan CSCI atau pengalokasian sumber system-level
sudah dipenuhi.
3.4.2. Asumsi-asumsi dan kondisi-kondisi dimana penggunaan data
adalah dasarnya (misalnya, penggunaan tipikal, penggunaan
worst-case, asumsi even-even tertentu)
3.4.3. Setiap pertimbangan khusus yang mempengaruhi penggunaan
(seperti penggunaan memori virtual, overlays, atau
multiprocessor atau pengaruh-pengaruh pengoperasian sistem di
atas, library software, atau implementasi lain)
3.4.4. Unit pengukuran yang digunakan (misalnya presentase
kapasitas prosesor, putaran per detik, bytes memori, kilobytes per
detik)
3.4.5. Tingkatan dimana pengukuran telah dibuat (misalnya unit
software, CSCI atau program yang executable)
4. Persyaratan traceability.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-221 dari 298 halaman
4.1. Traceabilitas dari setiap file sumber CSCI pada unit-unit software yang
dilaksanakan.
4.2. Traceabilitas dari setiap unit software pada file-file sumber yang
melaksanakannya.
4.3. Traceabilitas dari setiap pengukuran penggunaan sumber hardware
komputer
4.4. Traceabilitas dari setiap persyaratan mengenai penggunaan sumber
hardware komputer pada pengukuran penggunaan
3.7.2.2 Kerangka Utama (Mainframe) Aplikasi Perangkat Lunak
3.7.2.2.1 Konsep Dasar
3.7.2.2.2 Arsitektur Siklus Perangkat Lunak
Kerangka utama aplikasi perangkat lunak ini merupakan arsitektur dari siklus
perangkat lunak pada level paling atas. Siklus dimulai dengan sebuah
gagasan atau kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh perangkat lunak. Arsitektur
dibangun dengan sekumpulan proses dan hubungan diantara proses-proses
tersebut. Turunan dari proses didasarkan pada dua prinsip dasar, yaitu :
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-222 dari 298 halaman
1. Modularitas. Proses-proses adalah modular, yaitu masing-masing
proses secara maksimal bersifat kohesif dan secara individual proses
tersebut di peruntukan bagi fungsi yang unik.
2. Tanggung Jawab. Suatu proses dipertimbangkan menjadi tanggung
jawab dari suatu bagian siklus perangkat lunak. Dengan kata lain
masing-maing bagian memiliki tanggung jawab yang berbeda.
Tanggung Jawab merupakan salah satu kunci prinsipil dari manajemen
kualitas keseluruhan.
3.7.2.2.3 Siklus Proses-Proses
Proses-proses dikelompokan ke dalam 3 kelas umum, yaitu :
1. Primer. Adalah penggerak utama dalam siklus; diantaranya akuisisi,
suplai, pengembangan, operasi dan perawatan.
2. Pendukung. Adalah dokumentasi, manajemen konfigurasi, jaminan
kualitas, pembahasan ulang, audit, verifikasi, validasi dan resolusi
masalah. Proses-proses pendukung mendukung proses lain dalam
melakukan fungsi khusus.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-223 dari 298 halaman
3. Organisasi. Adalah manajemen, infrastruktur, kemajuan dan pelatihan.
Suatu organisasi dapat menempatkan suatu proses organisasi dalam
membangun, kontrol dan memajukan siklus proses.
Siklus
Primer
Pendukung
Organisasi
Akuisisi
Suplai
Pengembangan
Operasi
Perawatan
Dokumentasi
Manajemen Konfigurasi
Jaminan Kualitas
Verifikasi
Validasi
Pembahasan Ulang
Audit
Resolusi Masalah
Manajemen
Infrastruktur
Kemajuan
Pelatihan
Gambar Siklus Proses-Proses
3.7.2.2.4 Proses-Proses Primer
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-224 dari 298 halaman
Standar Internasional menguraikan proses-proses primer yang terjadi selama
satu periode atau lebih pada siklus proyek perangkat lunak yang diperluas
secara konseptual yang telah tidak digunakan lagi. Proses-proses primer
menyediakan kunci-kunci bagian yang terlibat dalam akuisisi, pengembangan,
suplai, operasi dan perawatan software. Masing–masing proses utama
didefinisikan dan diuraikan dalam istilah-istilah pemilih kegiatan dan
pekerjaan. Masing–masing proses utama dimulai dengan sebuah
pendahuluan (tidak terlalu dibutuhkan), dilanjutkan dengan kegiatan tingkat-
corporate (tidak terlalu dibutuhkan), dan dilanjutkan dengan serangkaian
kegiatan dan asosiasi pekerjaan untuk menyediakan produk dan layanan
perangkat lunak.
3.7.2.2.4.1 Proses Akuisisi
Siklus proses ini mendefinisikan kegiatan dan pekerjaan dari pemeroleh, yang
secara implisit memperoleh produk dan layanan perangkat lunak. Organisasi
mempunyai kebutuhan akan produk dan layanan yang mungkin dimiliki.
Pemilik boleh menyewa seluruh atau sebagian dari pemeroleh pekerjaan
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-225 dari 298 halaman
kepada agen. Pemeroleh disini mewakili kebutuhan-kebutuhan dan keperluan
dari pengguna.
Proses akuisisi dimulai dengan mendefinisikan kebutuhan untuk memperoleh
sebuah produk atau layanan perangkat lunak. Proses ini kemudian dilanjutkan
dengan mempersiapkan pertanyaan untuk proposal yang diterima, memilih
suplier, dan mengatur proses akuisisi melalui penerimaan dari sistem.
Proses-proses ini terdiri dari kegiatan yang panjang dan pekerjaan-pekerjaan
yang spesifik : Langkah pertama, Permintaan proposal; Persiapan dan
perubahan kontrak; Pemantauan suplier dan Penerimaan dan
penyempurnaan. Tiga kegiatan awal dikerjakan di awal kesepakatan dan dua
kegiatan dikerjakan setelah kesepakatan.
3.7.2.2.4.2 Proses Suplai
Proses suplai terdiri dari kegiatan dan tugas-tugas seorang suplier. Proses-
proses yang mungkin dilakukan diawal, salah satunya adalah keputusan
untuk menyiapkan sebuah proposal untuk menjawab pertanyaan dari
pemeroleh atau menandatangani sebuah kontrak atau sebuah kesepakatan
dengan pemeroleh untuk menyediakan layanan perangkat lunak. Layanan
dapat berupa pengembangan produk perangkat lunak atau sistem yang terdiri
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-226 dari 298 halaman
dari : perangkat lunak, operasi dari sistem pendukung perangkat lunak, atau
perawatan dari produk perangkat lunak. Proses-proses ini berkesinambungan
dengan mengidentifikasi prosedur dan sumber yang dibutuhkan untuk
mengatur dan menjamin layanan, yang melibatkan pengembangan dan
eksekusi dari rencana melalui pengiriman dari layanan kepada pemeroleh.
Proses suplai terdiri dari aktifitas yang panjang dengan tugas-tugas yang
spesifik: Langkah awal ; Persiapan tanggapan; Kontrak; Perencanaan;
Pelaksanaan dan kontrol; Peninjauan ulang dan evaluasi; dan Pengiriman
dan penyempurnaan. Dua kegiatan awal dilaksanakan di awal kesepakatan
dan lima kegiatan terakhir dilaksanakan setelah kesepakatan.
3.7.2.2.4.3 Proses Pengembangan
Siklus proses ini terdiri dari aktifitas dan tugas-tugas dari pengembang
perangkat lunak. Istilah pengembang berarti pengembang software baru atau
pengembang yang memodifikasi software yang telah ada. Proses
pengembangan diperuntukan untuk dipekerjakan sekurang-kurangnya
dengan dua cara: (1) sebagai sebuah metodologi untuk mengembangkan
prototipe atau untuk pembelajaran kebutuhan dan rancangan dari produk atau
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-227 dari 298 halaman
(2) sebagai sebuah proses untuk menghasilkan produk. Proses ini
menyediakan pengembangan software sebagai sebuah entitas yang berdiri
sendiri atau sebagai sebuah keseluruhan bagian yang besar dengan kata lain
keseluruhan sistem.
Proses pengembangan terdiri dari aktifitas yang panjang dengan tugas-tugas
yang spesifik. Proses impelementasi; Analisis kebutuhan sistem; Desain
sistem; Analisis kebutuhan software; Desain arsitektur software; Desain detil
software; Pengkodean dan pengujian software; Integrasi software; Pengujian
kualifikasi software; Integrasi sistem; Pengujian kualifikasi sistem; Instalasi
software; dan Pendukung software. Urutan posisi dari beberapa aktifitas
tersebut tidaklah terlalu penting dimana harus sesuai dengan waktu yang
telah ditetapkan. Beberapa aktifitas memungkinkan diulang kembali atau
dilakukan lebih awal, atau sebuah aktifitas mungkin dilakukan berulang-ulang
kali untuk memperbaiki beberapa proses yang belum optimal sesuai dengan
konsep waterfall.
Semua aktifitas dan pekerjaan pada awalnya jauh dari kesempurnaan tetapi
setelah mengalami beberapa iterasi ditemukan perubahan menuju
kesempurnaan hingga dicapai iterasi terakhir sebagai tanda bahwa usaha dan
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-228 dari 298 halaman
hasil telah optimal. Beberapa aktifitas dan pekerjaan yang digunakan untuk
membangun satu atau lebih model-model (seperti, Waterfall, incremental,
evolusi, spiral, atau yang lainnya atau kombinasi diantaranya) sebuah proyek
atau sebuah organisasi. Sebagai contoh organisasi dari sebuah sistem yang
dilukiskan pada gambar di bawah ini. Gambar tersebut menunjukan sistem
yang terorganisasi, pada level pertama, terdapat hardware, software dan
serangkaian beberapa operasi manual. Pada level kedua masing-masing item
ditunjukan dengan komponen-komponennya, yang mana selanjutnya
terorganisasi sesuai kebutuhannya. Organisasi ini memiliki pembagian sistem
yang panjang dengan jalur top-down seperti yang diilustrasikan gambar di
bawah ini. Tetapi, integrasi bottom-up tidak memungkinkan untuk diterapkan
pada organisasi ini.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-229 dari 298 halaman
HW
HW
SISTEM
HW SW SW
SW SW
P
SW OM
Keterangan : HW - Hardware; SW – Software; OM – Operasi Manual; P : Personil
Gambar. Contoh Organisasi Sistem
Standar mengizinkan untuk menentukan baselining, desain dan kode pada
saat sebelum titik penentuan selama pengembangan produk, asalkan tanpa
kendali dari proses-proses pengembangan. Suatu saat baselining melarang di
awal-awal melakukan perubahan-perubahan yang tidak terencana pada
beberapa kebutuhan dan promosi kontrol perubahan yang efektif. Standar
juga menyediakan forum (yaitu pembahasan bersama dan proses audit) untuk
bagian yang penting untuk dilibatkan dalam baselining.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-230 dari 298 halaman
Hal ini seharusnya menjadi catatan bahwa proses pengembangan bisa
mengatur konfigurasi manajemen proses dan tugas-tugas baselining
3.7.2.2.4.4 Proses Operasi
Siklus proses ini terdiri dari aktifitas dan tugas-tugas dari operator sebuah
sistem software. Operasi software diintegrasikan ke dalam operasi dari
keseluruhan sistem. Proses penanganan operasi dari software dan
pendukung operasi kepada user. Proses ini terdiri dari urutan kegiatan yang
panjang dengan tugas yang spesifik : Proses-proses implementasi; Pengujian
operasional. Sistem Operasi; dan Dukungan pengguna.
3.7.2.2.4.5 Proses Perawatan
Proses perawatan terdiri atas aktifitas dan tugas-tugas dari petugas
perawatan. Proses ini dilaksanakan ketika sebuah sistem mengalami proses
modifikasi terhadap kode dan dokumentasi yang terasosiasi dikarenakan
error, kelemahan, kendala, atau perlunya untuk sebuah perbaikan atau
adaptasi. Tujuan memodifikasi sebuah sistem yang telah ada adalah untuk
menjaga integritas. Dimanapun produk software, pasti membutuhkan
modifikasi, proses pengembangan selalu memerlukan proses modifikasi untuk
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-231 dari 298 halaman
pengaruh dan kesempurnaan sistem yang baik. Proses perawatan berakhir
ketika dimana sistem yang sudah tidak layak guna lagi. Proses ini terdiri dari
beberapa aktifitas yang panjang dengan tugas yang spesifik: Proses
implementasi; Analisis masalah dan modifikasi; Modifikasi implementasi;
Perawatan ulang; Migrasi; dan Software yang tidak layak guna.
3.7.2.2.5 Proses-Proses Pendukung
Proses ini terdiri atas delapan proses pendukung. Sebuah proses pendukung
mendukung beberapa proses lain sebagai sebuah bagian yang terintegrasi
dengan sebuah tujuan yang berbeda dan kontribusi terhadap keberhasilan
dan kualitas dari proyek. Sebuah proses pendukung diperlukan oleh proses
akuisisi, suplai, pengembangan, operasi atau perawatan, atau proses
pendukung lainnya. Proses pendukung memulai dengan sebuah
pendahuluan, mungkin mengikuti dengan sebuah kumpulan aksi level-
corporate (tidak diperlukan), dan dilanjutkan dengan serangkaian aktifitas dan
tugas-tugas yang terasosiasi yang mendukung siklus proses.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-232 dari 298 halaman
3.7.2.2.5.1 Proses Dokumentasi
Ini adalah proses untuk merekam informasi yang dihasilkan oleh proses
siklus. Proses ini mendefinisikan aktifitas, seperti perencanaan, desain,
pengembangan, edit, distribusi dan perawatan dimana dokumen ini butuhkan
oleh semua yang terkait seperti manager, perancang dan pengguna sistem.
Empat aktifitas yang panjang dengan tugasnya diantaranya adalah: Proses
implementasi; Desain dan pengembangan; Produksi; dan Perawatan.
3.7.2.2.5.2 Proses Manajemen Konfigurasi
Proses ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, dan sebagai
dasar bagi komponen software dalam sebuah sistem; mengendalikan
modifikasi dan merilis komponen software tersebut; merekam dan melaporkan
status komponen software dan permintaan modifikasi; meyakinkan
ketidaksempurnaan dan kesalahan komponen software; dan mengendalikan
tempat penyimpanan, menangani dan mengirim komponen software. Proses
ini terdiri dari : Proses implementasi; Konfigurasi identifikasi, Konfigurasi
kontrol; Konfigurasi status akuntansi; Konfigurasi evaluasi; dan Rilis
manajemen dan pengiriman.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-233 dari 298 halaman
3.7.2.2.5.3 Proses Jaminan Kualitas
Proses ini menyediakan kerangka kerja yang independen dan objektif yang
menjamin (pemeroleh atau konsumen) dari keluhan produk atau layanan
dengan kebutuhan yang implisit dan sesuai untuk rencana yang dibangun.
Agar tidak saling berprasangka dan berpihak pada salah satu pilihan, jaminan
kualitas software dibangun dengan kebebasan berorganisasi dari orang
secara langsung yang bertanggungjawab untuk mengembangkan produk atau
layanan. Proses ini terdiri dari : Proses implementasi; Produk jaminan; Proses
jaminan; dan Jaminan kualitas sistem
3.7.2.2.5.4 Proses Verifikasi
Proses ini menyediakan evaluasi yang berhubungan dengan verifikasi dari
sebuah produk atau layanan dari salah satu aktifitas. Verifikasi menentukan
apakah kebutuhan untuk sebuah sistem telah sempurna dan benar begitu
juga dengan outputnya dari sebuah aktifitas yang telah memenuhi kebutuhan
atau kondisi yang belum terpenuhi saat aktifitas terdahulu. Proses
penanganan verifikasi terdiri atas proses-proses, kebutuhan, desain, kode,
integrasi, dan dokumentasi. Verifikasi tidak sama dengan evaluasi yang
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-234 dari 298 halaman
ditandai menjadi sebuah proses; hal ini sangat berbeda, lebih tepatnya adalah
verifikasi menjadi pelengkap evaluasi.
3.7.2.2.5.5 Proses Validasi
Validasi menentukan apa yang akan menjadi hasil akhir dari sistem yang
dibangun yang memenuhi peruntukan spesifikasi yang digunakan. Sejumlah
validasi bergantung kepada proyek yang tengah kritis. Validasi bukan berarti
merubah evaluasi-evaluasi yang lain, tetapi sebagai pendukung evaluasi.
Verifikasi atau validasi dapat dikonduksi oleh pemeroleh, suplier, atau bagian
yang independen. Ketika kegiatan tersebut dilaksanakan oleh sebuah
organisasi yang independen dari suplier atau pengembang, mereka
menyebutnya proses verifikasi dan validasi yang independen.
3.7.2.2.5.6 Proses Pembahasan Ulang
Proses ini menyediakan kerangka kerja atau media untuk interaksi antara
pembicara dan peserta diskusi. Mereka diperkenankan sebaik mungkin
masing-masing menjadi posisi pemeroleh dan supplier. Pada proses
pembahasan ulang, peserta diskusi menghadirkan status dan produk dari
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-235 dari 298 halaman
siklus proses dari proyek kepada pembicara untuk dikomentari (atau
dibuktikan). Diskusi ini berlaku pada tingkat manajemen dan teknis
3.7.2.2.5.7 Proses Audit
Proses ini menyediakan kerangka kerja atau media untuk formal, dimana
adanya keccenderungan ketidaksesuaian dengan kondisi sebenarnya maka
didirikanlah audit untuk produk dan layanan suplier. Seorang audit,
memeriksa dan mengaudit produk dan kegiatan dengan mengutamakan
keluhan dari kebutuhan dan perencanaan. Seorang audit boleh dikonduksi
oleh pemeroleh dan suplier.
3.7.2.2.5.8 Proses Resolusi Masalah
Proses ini menyediakan mekanisme untuk membangun sebuah proses
pengulangan secara tertutup untuk penyelesaian masalah dan pengambilan
tindakan untuk membenarkan masalah dari apa yang mereka deteksi.
Sebagai tambahan, proses ini membutuhkan identifikasi dan analisis dari
penyebab dan pembalikan masalah-masalah yang dilaporkan. Istilah masalah
disini menyangkut juga mengenai ketidaksesuaian.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-236 dari 298 halaman
3.7.2.2.6 3 Proses-Proses Organisasi
Proses ini terdiri dari empat proses organisasi. Sebuah organisasi
melaksanakan proses organisasi untuk menampilkan fungsi dari organisasi,
tingkat corporate, diluar karakter organisasi atau diluar proyek. Proses-proses
organisasi boleh mendukung beberapa proses yang lain sebaik mungkin.
Proses ini membantu dalam pembangunan, pengendalian, dan improvisasi
proses-proses yang lainnya.
3.7.2.2.6.1 Proses Manajemen
Proses ini mendefinisikan aktifitas generik dan tugas dari manager proses
siklus software, seperti proses akuisisi, proses suplai, proses operasi, proses
perawatan, atau proses pendukung. Aktifitas tersebut diantaranya menangani
: Inisiasi dan definisi ruang lingkup; Perencanaan; Eksekusi dan kontrol;
Peninjauan ulang dan evaluasi; dan Penutup. Proses primer, pada umumnya,
mempunyai kesamaan kegiatan manajemen, tetapi cukup berbeda pada level
detil karena memiliki target yang hasil akhirnya berbeda tujuan, dan metode
operasi. Meskipun begitu, tetap masing-masing primer adalah sebuah
instansiasi (sebuah implementasi yang spesifik) dari proses manajemen.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-237 dari 298 halaman
3.7.2.2.6.2 Proses Infrastruktur
Proses ini mendefinisikan kegiatan yang membutuhkan untuk pembangunan
dan perawatan sebuah infrastruktur yang mendukung siklus proses. Proses
ini mempunyai beberapa kegiatan: proses implementasi; Pembangunan
infrastruktur; dan Perawatan dari infrastruktur. Infrastruktur ini melibatkan
hardware, software, standar, tool, teknik dan fasilitas.
3.7.2.2.6.3 Proses Kemajuan
Proses ini menyediakan dasar, aktifitas tingkat atas suatu organisasi (seperti,
proses akuisisi, suplai, pengembangan, operasi, perawatan, pendukung)
membutuhkan ketetapan, ukuran, kontrol, dan improvisasi mengenai siklus
proses. Kegiatan penanganan terdiri dari: Proses pembangunan, Proses
Penetapan, dan Proses improvisasi. Organisasi melaksanakan beberapa
kegiatan dalam tingkat organisasi. Pengalaman-pengalaman yang dicapai
dari penerapan siklus proses pada proyek digunakan untuk mengimprovisasi
proses-proses selanjutnya. Tujuan mengimprovisasi proses organisasi,
secara luas adalah untuk meraih keuntungan organisasi secara keseluruhan
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-238 dari 298 halaman
untuk saat ini dan juga di masa yang akan datang dalam upaya
pengembangan teknologi perangkat lunak.
3.7.2.2.6.4 Proses Pelatihan
Proses ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan membuat suatu kegiatan
pelatihan yang terjadual dengan baik yang diperuntukan bagi pemeroleh atau
pengembang dan personil sebagai sumber daya manusia yang berada pada
posisi tingkat manajemen dan teknis. Proses ini membutuhkan sebuah
rencana pelatihan yang telah susun dengan baik dan pelatihan materi yang
disediakan untuk personil dalam rentang waktu tertentu.
3.7.3 Pengembangan Sistem e-Learning
Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang semakin pesat,
kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme belajar mengajar (pendidikan)
berbasis TI menjadi salah satu prioritas pengembangan perangkat lunak
Provinsi Provinsi Riau.
Beberapa faktor yang mendukung akan pengembangan Sistem e-Learning
diantaranya adalah :
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-239 dari 298 halaman
1. Kondisi peserta didik yang tersebar di seluruh pelosok Provinsi Riau
dan seluruh Indonesia.
2. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat yang
mempengaruhi perkembangan penggunaan media untuk berbagai
kepentingan pelayanan terhadap peserta didik di seluruh wilayah
Indonesia.
Proses penggunaan Sistem e-Learning akan mencapai sasaran jika
memenuhi ketiga aspek-aspek yang terkait di bawah ini, yaitu :
1. Karakteristik fisik media,
a. Ketersediaan infrastruktur komunikasi elektronik.
b. Aksesibilitas terhadap jaringan komunikasi elektronik.
c. Kemampuan media untuk melakukan interaksi yang efektif.
2. Tujuan belajar,
3. Kemampuan peserta didik
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-240 dari 298 halaman
Pengembangan E-Learning untuk Tutorial
Pengembangan e-learning untuk keperluan tutorial di instansi pemerintahan
dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang begitu cepat.
Terkadang suatu proses belum selesai dilakukan seluruhnya, muncul bentuk
teknologi baru sehingga proses pengembangan yang sudah dirancang harus
dimodifikasi sesuai dengan perkembangan teknologi.
Tahapan pengembangan e-learning di pemerintahan dibedakan menjadi
tahap pengembangan tingkat Pemerintahan Kota (Pemkot) Riau dan tahap
pengembangan tingkat Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Riau.
1. Tahapan Pengembangan Pemerintahan Kota Riau
Tutorial elektronik (tutel) di pemerintahan merupakan bentuk tutorial yang
menggunakan komputer sebagai media interaksi antara pengajar dan peserta
didik. Tutel merupakan istilah yang digunakan dan merupakan penerapan e-
learning untuk kepentingan tutorial. Tahap pengembangan ini merupakan
tahap pengembangan pada tingkat Pemkot Riau. Tahap pengembangan pada
tingkat Pemkot Riau dilakukan untuk mengintegrasikan pengembangan
sistem e-learning dengan sistem yang telah ada sebelumnya. Tahap ini
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-241 dari 298 halaman
dibedakan dengan tahap pengembangan pada tingkat Pemkab Riau yang
lebih merupakan tahap ke arah implementasi dari pengembangan e-learning
tingkat Pemkot Riau atau penerapan dari e-learning.
Tahap pengembangan tingkat Pemkot terdiri dari:
1. Tahap pengembangan infrastruktur maupun sistem.
2. Tahap pengembangan infrastruktur dilakukan secara bertahap yaitu
pengembangan infrastruktur di Pemerintahan Pusat.
3. Tahap pemilihan program aplikasi.
Pada tahap ini, pengembangan mengalami beberapa kali perubahan.
Hal tersebut terjadi karena perkembangan teknologi yang pesat.
Pengalaman ini menunjukkan bagaimana perubahan teknologi yang
begitu pesat mempengaruhi perubahan pemilihan aplikasi Internet
yang akan diterapkan di pemerintahan.
4. Tahap pengembangan kemampuan tenaga pengajar.
Pada tahap ini diadakan sosialisasi pengenalan konsep serta sistem
tutorial elektronik terlebih dulu, kemudian diadakan pelatihan-pelatihan
yang sifatnya tidak hanya untuk memberi kemampuan teknis staf tapi
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-242 dari 298 halaman
juga untuk mengubah persepsi staf akademik terhadap peran mereka
sebagai dosen atau tutor dalam e-learning.
Pelatihan teknis terhadap dosen atau staf akademik dilakukan secara
bertahap, sehingga semua staf mendapat pelatihan baik penggunaan
komputer maupun cara melakukan interaksi dengan peserta didik
melalui e-mail.
Tahap pengembangan yang mungkin paling sulit dilakukan dan hasilnya sulit
diidentifikasi adalah tahap mengubah persepsi staf akademik terhadap
perubahan peran mereka sebagai tutor yang sebelumnya memberikan tutorial
melalui tatap muka menjadi tutorial melalui medium elektronik. Perubahan
peran tersebut bukanlah hal yang mudah diadopsi. Sebagai contoh, sejak
disosialisasikan kepada
staf akademik yang berfungsi pula sebagai tutor, penerapan tutorial elektronik
masih tetap dikelola di tingkat Pemkot. Seharusnya tutor aktif dalam proses
tutorial elektronik ini. Pada kenyataannya kondisi tersebut belum dapat
berjalan.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-243 dari 298 halaman
2. Tahapan Pengembangan Pemerintahan Kabupaten Riau
Tahap pengembangan di tingkat Pemkab Riau lebih bersifat implementasi
dari pengembangan yang telah dilakukan di tingkat Pemkot Riau. Karena
bersifat implementatif, maka pengembangannya dilakukan dalam bentuk
action research yaitu melakukan pengembangan sekaligus penerapan dan
evaluasi untuk pengembangan penerapan selanjutnya.
Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan langkah-langkah pengembangan
sebagai berikut :
1) Pemilihan materi
Materi yang akan ditutorkan dipilih dengan kriteria sebagai berikut:
a. Dianggap sulit oleh peserta didik.
Hal ini ditunjukkan berdasarkan banyaknya permintaan tutorial oleh
peserta didik (menunjukkan minat peserta didik).
b. Menuntut keterampilan baru.
Keterampilan tersebut berupa keterampilan peserta didik untuk
mengungkapkan ide atau pemikiran ke dalam bentuk tertulis atau
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-244 dari 298 halaman
uraian. Mayoritas evaluasi hasil belajar di menggunakan bentuk
“multiple choice” (tes objektif).
c. Belum dikembangkan di tingkat Pemkot Riau.
d. Antisipasi jumlah peserta dengan kemampuan tutuor.
Uji coba tutel di tingkat Pemkab ini merupakan keterampilan baru
peserta didik maupun bagi tutor. Oleh karena itu, diperlukan
pertimbangan agar tidak mengganggu kegiatan tutor lainnya.
2) Penentuan pendekatan tutorial.
Pada pengembangan tutel di tingkat Pemkot, pemilihan mata kuliah dilakukan
dengan pendekatan pengayaan wawasan keilmuan. Pada pengembangan
tutel di tingkat Pemkab, pemilihan materi dilakukan tidak hanya dengan
pendekatan tersebut, namun juga dengan pendekatan pengayaan
keterampilan belajar baru (mengungkapkan ide/pemikiran secara tertulis).
3) Sosialisasi program tutorial.
Sosialisasi dilakukan dengan pengiriman brosur kepada peserta didik yang
telah memenuhi persyaratan mengikuti program e-Learning. Pada tahap
pengembangan ini, brosur dikembangkan dengan memberikan berbagai
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-245 dari 298 halaman
informasi dan pilihan media yang diperlukan peserta didik (surat cetak, fax-
internet, dan e-mail).
4) Rekrutmen tutor.
Tutor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: menguasai materi dan
pernah mengikuti pelatihan tutel. Pengembangan yang dilakukan di tingkat
Pemkab ini tidak langsung berjalan dengan lancar, karena berbagai kendala.
Pembahasan mengenai kendala-kendala pengembangan e-learning, akan
dibahas kemudian.
Berikut ini akan dibahas langkah-langkah yang dilakukan dalam
pengembangan di tingkat Pemkab, yaitu:
a. Pengembangan materi untuk tutorial. Materi yang dikembangkan pada
tutel adalah materi yang dikembangkan pula untuk kepentingan tutorial
tatap muka. Materi dimodifikasi karena tutorial elektronik berbeda dengan
tatap muka. Berbagai kesalahan penulisan materi dapat diatasi oleh tutor
pada tutorial tatap muka, namun kesalahan tersebut tidak dapat diperbaiki
pada tutorial elektronik. Oleh karena itu, materi perlu disesuaikan dengan
format untuk kepentingan tutorial elektronik ini. Pengembangan materi ini
terdiri dari dua tahap yaitu pengembangan materi oleh ahli materi dan
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-246 dari 298 halaman
pengembangan teknis untuk memasukkan materi ke dalam format tutorial
elektronik.
b. Pengembangan strategi tutorial. Pengembangan strategi pembelajaran
tutorial ternyata berbeda dengan tutorial tatap muka. Tutor pada tutorial
elektronik perlu lebih aktif mendesain proses tutorial agar peserta didik
aktif dalam tutorial. Baik tutor maupun peserta didik masih dalam proses
pencarian bentuk proses tutorial elektronik, sehingga proses tutorial
elektronik ini memerlukan pengamatan terus untuk memperoleh bentuk
yang sesuai untuk tutor dan peserta didik.
c. Pengembangan teknis administrasi tutorial. Teknis adiministrasi tutorial
elektronik merupakan aspek organisasi yang perlu dikembangkan karena
menimbulkan perubahan dalam pengelolaan organisasi.
d. Penerapan tutorial.
e. Evaluasi, dan
f. Perbaikan strategi tutorial.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-247 dari 298 halaman
Pelaksanaan Tutorial Elektronik
Materi yang ditawarkan kepada peserta didik untuk kepentingan tutorial
elektronik adalah materi yang dikembangkan bersama dan dikoordinir di
tingkat Pemkot.
Pada tingkat Pemkot, fungsi tutor cenderung reaktif dalam arti baru akan
merespon jika peserta didik mengirim e-mail kepada tutor untuk materi yang
ditawarkan. Dengan cara tersebut, tutorial kurang berjalan. Dengan
mempertimbangkan bahwa pengembangan infrastruktur telah dilakukan di
tingkat Pemkot, maka pengembangan di tingkat Pemkab dilakukan lebih
kearah pengembangan strategi pembelajaran dan tutorial. Berdasarkan hasil
penelitian terdahulu dan kondisi peserta didik yang nampaknya belum
terbiasa dan siap dengan e-learning, maka pengembangan dilakukan dengan
membuat tutorial penghubung antara tutorial tatap muka dan tutorial
elektronik yaitu tutorial tertulis melalui surat cetak. Pada tahap awal
pelaksanaan tutel, berbagai kendala muncul. Namun dengan adanya tutorial
penghubung, yaitu tutorial tertulis cetak maka kendala-kendala tersebut dapat
diminimalkan.
Kendala-kendala tersebut antara lain adalah:
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-248 dari 298 halaman
1. Prediksi jadwal tutorial yang masih kurang tepat, sehingga proses tutorial
belum berjalan dengan lancar.
2. Ketidaksiapan staf administratif untuk mendata peserta tutorial.
3. Ketidaksiapan tutor merespon aktivitas tutorial bermedia ini. Penerapan e-
learning dalam proses pembelajaran di pemerintahan masih dalam taraf
pengembangan. Pengembangan perlu terus dilakukan karena penerapan e-
learning merupakan suatu bentuk education change dalam dunia pendidikan
yang mendukung pemerintahan baik di Indonesia maupun di dunia.
Konsekuensi suatu perubahan adalah munculnya berbagai kendala yang
terjadi terutama karena ketidakbiasaan dan ketidaksiapan berbagai pihak
dalam menghadapi perubahan tersebut. Kendala-kendala yang muncul pada
suatu perubahan harus dilihat sebagai bagian dari perubahan itu sendiri yang
hendaknya disikapi dengan optimisme. Penerapan e-learning dalam proses
pembelajaran membutuhkan waktu dan usaha yang berkesinambungan.
Pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan e-learning sebagai suatu
perubahan dalam proses pembelajaran hendaknya juga menyiapkan diri
untuk menghadapi perubahan yang begitu pesat dalam teknologi informasi.
Pengalaman pemerintah dalam menerapkan e-learning untuk kepentingan
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-249 dari 298 halaman
tutorial menunjukkan bagaimana proses perubahan berlangsung secara
bertahap namun berkesinambungan, dari tingkat Pemkot ke tingkat Pemkab.
Berbagai cara perlu dicari dan uji coba berbagai penelitian untuk mencari cara
yang paling dapat diterima berbagai pihak, dalam hal ini peserta didik, tutor,
dan staf administrasi sebagai pengelola tutorial. Peran budaya yang
mempengaruhi peserta didik dalam penggunaan teknologi mungkin perlu
menjadi pertimbangan utama dalam penelitian pengembangan e-learning di
Indonesia. Dengan mempertimbangkan kondisi dan budaya, maka diharapkan
penerapan e-learning di Indonesia dapat dilakukan dengan maksimal.
3.7.3.1 Pengembangan Kerjasama dengan Pustekkom Departemen
Pendidikan Nasional
Pustekkom sebagai lembaga yang berperan serta secara aktif untuk
memecahkan masalah-masalah pendidikan nasional dan pengembangan
sumber daya manusia melalui pendayagunaan teknologi komunikasi dan
informasi. Visinya menjadi suatu lembaga unggulan (center of excellence) di
bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui
pengembangan teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka mencapai
tujuan pendidikan nasional.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-250 dari 298 halaman
Seiring dengan pengembangan perangkat lunak yang mendukung Sistem
Pemerintahan Provinsi Riau yang disertai dengan adanya pengembangan
kerjasama di antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pustekkom merupakan
salah satu strategi yang tepat dalam mewujudkan usaha pencapaian
Teknologi Informasi Nasional pada sektor pemerintahan dan pendidikan
khususnya, serta sektor lainnya yang terkait.
Beberapa keuntungan dari bentuk kerjasama yang dijalin bersama Pustekkom
diantaranya adalah :
1. Mendapat alternatif pemecahan masalah pendidikan melalui
penerapan teknologi pendidikan dengan mendayagunakan teknologi
komunikasi dan informasi dan menghasilkan berbagai model dan paket
media pembelajaran untuk menunjang sistem pendidikan Provinsi Riau
khususnya.
2. Mendapat pembinaan kegiatan pendayagunaan teknologi informasi
dan komunikasi untuk pendidikan jarak jauh/terbuka dalam rangka
peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jalur, jenis,
dan jenjang pendidikan sesuai dengan prinsip teknologi pendidikan
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Menteri Pendidikan Nasional.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-251 dari 298 halaman
3. Menyediakan tenaga-tenaga ahli dan terampil dalam mengembangkan
dan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.
4. Memberikan pelatihan dan layanan konsultasi lain dalam bidang
pengembangan sistem pembelajaran, pengembangan bahan belajar
mandiri, penulisan naskah dan produksi program audio, penulisan
naskah dan produksi program video, penulisan naskah dan produksi
program multimedia interaktif, pengembangan situs dan jaringan dalam
rangka peningkatan kemampuan SDM.
3.7.3.2 Pengembangan Digital Library Riau
Penerapan Teknologi Informasi (TI) saat ini telah menyebar hampir di semua
bidang tidak terkecuali di perpustakaan. Perpustakaan sebagai institusi
pengelola informasi merupakan salah satu bidang penerapan teknologi
informasi yang berkembang dengan pesat. Perkembangan dari penerapan
teknologi informasi bisa kita lihat dari perkembangan jenis perpustakaan yang
selalu berkaitan dengan dengan teknologi informasi, diawali dari
perpustakaan manual, perpustakaan terautomasi, perpustakaan digital atau
cyber library. Ukuran perkembangan jenis perpustakaan banyak diukur dari
penerapan teknologi informasi yang digunakan dan bukan dari skala ukuran
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-252 dari 298 halaman
lain seperti besar gedung yang digunakan, jumlah koleksi yang tersedia
maupun jumlah penggunanya. Kebutuhan akan TI sangat berhubungan
dengan peran dari perpustakaan sebagai kekuatan dalam pelestarian dan
penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang berkembang
seiring dengan menulis, mencetak, mendidik dan kebutuhan manusia akan
informasi. Perpustakaan membagi rata informasi dengan cara
mengidentifikasi, mengumpulkan, mengelola dan menyediakannya untuk
umum.
Penerapan teknologi informasi di Perpustakaan dapat difungsikan dalam
berbagai bentuk, antara lain:
1. Penerapan teknologi informasi digunakan sebagai Sistem Informasi
Manajemen Perpustakaan. Bidang pekerjaan yang dapat
diintegrasikan dengan sistem informasi perpustakaan adalah
pengadaan, inventarisasi, katalogisasi, sirkulasi bahan pustaka,
pengelolaan anggota, statistik dan lain sebagainya. Fungsi ini sering
diistilahkan sebagai bentuk Automasi Library.
2. Penerapan teknologi informasi sebagai sarana untuk menyimpan,
mendapatkan dan menyebarluaskan informasi ilmu pengetahuan
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-253 dari 298 halaman
dalam format digital. Bentuk penerapan TI dalam perpustakaan ini
sering dikenal dengan Digital Library.
Kedua fungsi Penerapan teknologi informasi ini dapat terpisah maupun
terintegrasi dalam suatu sistem informasi tergantung dari kemampuan
software yang digunakan, sumber daya manusia dan infrastruktur peralatan
teknologi informasi yang mendukung keduanya.
Digital Library adalah sistem informasi dan pelayanan yang menyediakan
dokumen elektronik, berkas teks, suara digital, gambar digital, yang
tersedia dalam repositori dinamis atau arsip.
Empat karakteristik Digital Library yaitu:
(1) Manajemen sumberdaya dengan komputer;
(2) Kemampuan menghubungkan penyedia informasi dengan pencari
informasi melalui saluran elektronik;
(3) Kemampuan staf untuk melakukan intervensi dalam transaksi
elektronik ketika dibutuhkan oleh pencari informasi; dan
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-254 dari 298 halaman
(4) Kemampuan untuk menyimpan, mengorganisasikan, dan
mentransmisikan informasi kepada pencari informasi melalui saluran
elektronik.
Digital Library memiliki potensi untuk hasil yang bersifat positif dan
negatif. TI menimbulkan harapan besar untuk memperbaiki akses kepada
mereka yang tidak mampu secara fisik, melalui aplikasi khusus dan
akses dari rumah.
Motivasi penggerak dan adanya stimulan yang mendukung pengembangan
Digital Library adalah :
1. Kemudahan mendapatkan produk TI
2. Harga semakin terjangkau untuk memperoleh produk TI
3. Kemampuan dari teknologi informasi
4. Tuntutan layanan masyarakat serba “klick”
5. Mengefisiensikan dan mempermudah pekerjaan dalam
perpustakaan
6. Memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna
perpustakaan
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-255 dari 298 halaman
7. Meningkatkan citra perpustakaan
8. Pengembangan infrastruktur nasional, regional dan global.
Berdasarkan definisi, karakteristik dan potensi Digital Library maka
pengembangan Digital Library diantaranya harus memperhatikan beberapa
kriteria di bawah ini:
(1) Harus ada jaminan terhadap kualitas muatan Digital Library;
(2) Digital Library harus mengelola akses dan kepemilikan;
(3) Digital Library harus dirancang untuk pengguna;
(4) Digital Library harus dapat dikelola secara finansial, yang berarti
biaya harus bisa diprediksi, dikontrol, berkelanjutan, dan dapat
diterima;
(5) Digital Library harus menyediakan fasilitas yang canggih untuk
navigasi baik secara lokal maupun global, menyediakan
penelusuran yang efektif, dan menghindari duplikasi;
(6) Digital Library harus memberikan jaminan terhadap pemegang hak
cipta dan melindunginya dari pelanggaran baik oleh staf maupun
pengguna;
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-256 dari 298 halaman
(7) Digital Library harus menyediakan fasilitas untuk pelacakan,
pengawasan, dan pembayaran penggunaan walaupun pembayaran
tidak dilakukan pada saat penggunaan; dan
(8) Digital Library harus menyediakan fasilitas intervensi oleh manusia
untuk tujuan memberikan bantuan dan manajemen.
Penerapan dan Pengembangan Digital Library di Provinsi Riau akan
mencapai sasaran jika memperhatikan Unsur-unsur Digital Library berikut ini :
1. Pengguna (Pengguna)
2. Perangkat Keras (Hardware)
3. Perangkat Lunak (Software)
4. Jaringan (Network)
5. Data
6. Manual
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-257 dari 298 halaman
Tahapan Membangun Sistem Digital Library
Tahap Hasil
Persiapan Definisi masalah
Maksud dan tujuan
Kerangka kerja
Perkiraan waktu dan biaya
Survei Analisa kondisi sumber daya
Analisa kebutuhan
Analisa sistem berjalan
Disain Menyusun logika kerja sistem
Disain data, table, database, relasi.
Disain input, proses dan output
SPes. peralatan yang diperlukan
UJI COBA
PERSIAPAN
SURVEI
DISAIN
PEMBANGUNAN
TRAINING
OPERASIONAL
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-258 dari 298 halaman
Pembangunan Pembuatan program aplikasi.
Instalasi software, jaringan klien
server
Dokumentasi
Uji coba Tes sistem keseluruhan
Evaluasi, Perbaikan
Training Training : staf,operator, teknisi,
administrator
Sosialisasi
Operasional Sistem siap digunakan.
Bantuan teknis
Pengembangan lebih lanjut
Untuk memastikan adanya keberhasilan dalam Digital Library maka
dibutuhkan kerjasama yang optimal dan berkelanjutan diantara pengguna
sehingga tercipta kepuasan diantara pengguna, suatu penilain mendalam
mengenai kebutuhan-kebutuhan pengguna harus dilakukan sebelum rencana
detail untuk automasi dilakukan. Perlu tersedianya staf (pustakawan,
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-259 dari 298 halaman
operator, teknisi/administrator) yang terlatih. Seluruh anggota staf harus
mengerti tentang sistem Digital Library.
3.7.3.3 Pengembangan Aplikasi e-Learning
Sejalan dengan kemajuan teknologi jaringan dan perkembangan internet,
memungkinkan penerapan teknologi ini di berbagai bidang termasuk di bidang
pendidikan atau latihan. Di masa mendatang penerapan teknologi internet di
bidang pendidikan akan sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan dan
memeratakan mutu pendidikan, terutama di Indonesia yang wilayahnya
tersebar di berbagai daerah yang sangat berjauhan. Sehingga diperlukan
solusi yang tepat dan cepat dalam mengatasi berbagai masalah yang
berkaitan dengan mutu pendidikan sekarang. Dengan adanya aplikasi
pendidikan jarak jauh yang berbasiskan internet, maka ketergantungan akan
jarak dan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pendidikan dan latihan
akan dapat diatasi, karena semua yang diperlukan akan dapat disediakan
secara online sehingga dapat diakses setiap saat.
Faktor-faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh Badan Pengolahan
Data Elektronik Pemerintah Provinsi Riau dalam membangun dan
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-260 dari 298 halaman
mengembangkan sistem pendukung e-Learning menggunakan teknologi
internet atau web, yaitu :
1. Teknologi Aplikasi Internet
Secara umum aplikasi di internet terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sebagai
berikut:
a. Synchronous System
Aplikasi yang berjalan secara waktu nyata dimana seluruh pemakai
bisa berkomunikasi pada waktu yang sama, contohnya: chatting,
Video Conference, dsb.
b. Asynchronous System
Aplikasi yang tidak bergantung pada waktu dimana seluruh
pemakai bisa mengakses ke sistem dan melakukan komunikasi
antar mereka disesuaikan dengan waktunya masing-masing,
contohnya: BBS, e-mail, dsb.
Dengan fasilitas jaringan yang dimiliki oleh berbagai pendidikan tinggi
atau institusi di Indonesia baik intranet maupun internet, sebenarnya
sudah sangat mungkin untuk diterapkannya sistem pendukung e-
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-261 dari 298 halaman
Learning berbasis Web dengan menggunakan sistem synchronous
atau asynchronous, namun pada dasarnya kedua sistem diatas
biasanya digabungkan untuk menghasilkan suatu sistem yang efektif
karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya.
2. Karakteristik Aplikasi e-Learning
a. Peserta didik belajar secara terpisah dari pengajar.
b. Isi pelajaran (learning contents) disampaikan kepada peserta didik
melalui berbagai jenis media. Media ini berfungsi untuk
menggantikan sebagian tugas pengajar, yaitu tugas menyampaikan
informasi dan penjelasan.
c. Ada lembaga tertentu yang merancang, mengembangkan,
mengimplementasikan sistem tersebut serta mengevaluasi
hasilnya.
d. Biasanya ada unit pelayanan bantuan terhadap peserta didik.
e. Dimungkinkan adanya hubungan dua arah antara peserta didik
dengan pengajar atau tutor.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-262 dari 298 halaman
3. Sistem Pendukung Pendidikan
Dengan adanya sistem ini proses pengembangan pengetahuan tidak
hanya terjadi di dalam ruangan kelas saja dimana secara terpusat
pengajar memberikan pelajaran secara searah, tetapi dengan bantuan
peralatan komputer dan jaringan, para peserta didik dapat secara aktif
dilibatkan dalam proses belajar-mengajar. Mereka bisa terus
berkomunikasi sesamanya kapan dan dimana saja dengan cara akses
ke sistem yang tersedia secara online. Sistem seperti ini tidak saja
akan menambah pengetahuan seluruh peserta didik, akan tetapi juga
akan turut membantu meringankan beban pengajar dalam proses
belajar-mengajar, karena dalam sistem ini beberapa fungsi pengajar
dapat diambil alih dalam suatu program komputer yang dikenal dengan
istilah agent.
Disamping itu, hasil dari proses dan hasil dari belajar-mengajar bisa
disimpan datanya di dalam bentuk database, yang bisa dimanfaatkan
untuk mengulang kembali proses belajar-mengajar yang lalu sebagai
rujukan, sehingga bisa dihasilkan sajian materi pelajaran yang lebih
baik lagi.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-263 dari 298 halaman
4. Collaboration
Faktor kolaborasi menjadi penting dalam rangka menciptakan sistem
pendidikan yang lebih efektif, karena dalam sistem pendidikan jarak
jauh faktor komunikasi antar peserta akan menjadi penentu dalam
menentukan perolehan pengetahuan yang dicapai oleh setiap peserta
didik.
Collaboration didefinisikan sebagai kerjasama antar peserta dalam
rangka mencapai tujuan bersama. Collaboration tidak hanya sekedar
menempatkan para peserta ke dalam kelompok-kelompok studi, tetapi
diatur pula bagaimana mengkoordinasikan mereka supaya bisa
bekerjasama dalam studi.
Saat ini penelitian di bidang kolaborasi melalui internet dikenal dengan
istilah CSCL (Computer Supported Collaborative Learning), dimana
pada prinsipnya CSCL berusaha untuk mengoptimalkan pengetahuan
yang dimiliki oleh para peserta dalam bentuk kerjasama dalam
pemecahan masalah. Kenyataannya kolaborasi antar peserta
cenderung lebih mudah dibandingkan dengan kolaborasi antara
peserta dengan pengajar.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-264 dari 298 halaman
Gambar dibawah ini menunjukkan konsep e-Learning dengan metoda
CSCL, yang terdiri dari pemakai dan tool yang digunakan. Pemakai
terdiri dari peserta didik dan pengajar yang membimbing, dimana
peserta didik itu sendiri terbagi menjadi peserta didik dan peserta didik
lain yang bertindak sebagai collaborator selama proses belajar. Para
peserta saling berkolaborasi dengan tool yang tersedia melalui jaringan
intranet atau internet, dimana pengajar mengarahkan jalannya
kolaborasi supaya mencapai tujuan yang diharapkan.
Gambar Collaboration
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-265 dari 298 halaman
Dalam pelaksanaan sistem e-Learning, kolaborasi antar peserta didik
akan menjadi faktor yang esensial, terutama pada sistem
asynchronous dimana para peserta didik tidak secara langsung bisa
mengetahui kondisi peserta didik lain, sehingga seandainya terjadi
masalah dalam memahami makalah yang disediakan, akan terjadi
kecenderungan untuk gagal mengikutinya dikarenakan kurangnya
komunikasi antar peserta didik, sehingga timbul kecenderungan
terperangkap pada kondisi standstill, sehingga menyebabkan hasil
yang tidak diharapkan.
Ada 5 hal essensial yang harus diperhatikan dalam menjalankan
kolaborasi lewat internet, yaitu sebagai berikut:
(a) clear, positive interdependece among students
(b) regular group self-evaluation
(c) interpersonal behaviors that promote each member’s learning and
success
(d) individual accountability and personal responsibility
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-266 dari 298 halaman
(e) frequent use of appropriate interpersonal and small group social
skills
Dalam proses kolaborasi antar peserta didik, pengajar bisa saja terlibat
didalamnya secara tidak langsung, dalam rangka membantu proses
kolaborasi dengan cara memberikan arahan berupa message untuk
memecahkan masalah. Sehingga diharapkan proses kolaborasi
menjadi lebih lancar.
5. Konfigurasi Sistem
Gambar di bawah ini menunjukkan struktur global dari sistem
pendukung untuk e-Learning. Pemakai sistem dalam hal ini peserta
didik dan pengajar dapat mengakses ke sistem dengan menggunakan
piranti lunak browser.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-267 dari 298 halaman
Gambar Struktur Sistem
Seperti pada gambar di atas, Implementasi client/server untuk sistem
penunjang pendidikan berbasis kolaborasi di internet, pada dasarnya harus
memiliki bagian-bagian sebagai berikut:
Collaboration, untuk melakukan kerjasama antar peserta didik dalam
pemecahan masalah yang berkaitan dengan materi pelajaran. Kolaborasi ini
bisa diwujudkan dalam bentuk diskusi atau tanya-jawab dengan
memanfaatkan fasilitas internet yang umum dipakai misalnya: e-mail, BBS,
chatting, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang akan dibuat.
Database, untuk menyimpan materi pelajaran dan record-record yang
berkaitan dengan proses belajar-mengajar khususnya proses kolaborasi.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-268 dari 298 halaman
Web Server, merupakan bagian mengatur akses ke sistem dan mengatur
tampilan yang diperlukan dalam proses pendidikan. Termasuk pula
pengaturan keamanan sistem.
Pengembang aplikasi seperti ini bisa dilakukan dengan menggunakan
software sebagai berikut:
Platform OS : Linux
Web Server : Apache+Tomcat
Programming : Java
Script : Java Server Page
Database : MySQL / Postgress
Frame Work : Struts
Development Tool : Eclipse
Keuntungan menggunakan software diatas yaitu seluruhnya merupakan Open
Source yang bisa didownload secara gratis dari web site masing-masing,
sehingga dalam implementasinya bisa ditekan biaya serendah mungkin,
tanpa mengurangi realibilitas sistem itu sendiri. Keuntungan lainnya yaitu
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-269 dari 298 halaman
untuk akses ke sistem seperti ini tidak tergantung pada suatu platform
operating system.
Oleh karena itu, dengan penerapan berbagai software Open Source seperti
ini, diharapkan akan dicapai suatu sistem e-Learning yang aman, terpercaya,
performance tinggi, multiplatform, dan biaya rendah.
Melalui e-learning, berharap dapat meningkatkan efisiensi, terutama jika
dikaitkan dengan waktu dan biaya. E-learning dapat membantu
pendistribusian materi yang diajarkan secara elektronis. Administrasi
pengelolaan lembaga pendidikan pun dapat menggunakan aplikasi elektronis
yang memungkinkan orang belajar tanpa harus pergi ke tempat belajar, dan
dapat menyelesaikan persoalan pembayaran melalui transaksi elektronik.
E-learning sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas aparatur
pemerintah Provinsi Riau khususnya. Sejalan dengan pengembangan dan
penerapan E-Government, aparatur pemerintah Provinsi Riau sangat
membutuhkan SDM yang berkualitas sehingga e-Learning sangat diperlukan
untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi aparatur
pemerintah Provinsi Riau.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-270 dari 298 halaman
3.7.4 Pengembangan Pusat Informasi Digital Riau
Pengembangan pusat informasi digital Riau adalah upaya untuk meng-online-
kan informasi dengan format digital dengan tujuan mendapat kemudahan
dalam mengakses informasi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Alur penyampaian informasi digital terdiri dari dua tahap yaitu :
a. mengubah format-nya dari buku ke dalam bentuk digital
b. mengirimkannya dalam bentuk “bit”, deretan kode “0” dan “1”, lewat
koneksi internet kepada berbagai pihak
Keuntungan informasi disajikan dalam bentuk digital antara lain sebagai
berikut :
a. Kompresi data
Data yang telah dikompresi akan berukuran jauh lebih kecil daripada
aslinya.
b. Portabilitas
Kemudahan penyimpanan data ke dalam media yang memiliki
kapasitas data lebih besar dan bentuk media yang relatif kecil.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-271 dari 298 halaman
c. Mudah untuk di-edit, diolah dan ditransfer ke media lain
Usaha meng-online-kan informasi memiliki beberapa manfaat penting, antara
lain:
a. Artikel ilmiah yang dimuat secara online, memiliki potensi akses yang
lebih besar dan lebih sering dipakai sebagai rujukan
b. Semakin luasnya kesempatan akses pada suatu informasi, pada
gilirannya dapat memberikan feedback positif bagi pemilik awal
informasi tersebut
c. Data dan informasi yang dimuat secara online dapat membantu
akselerasi perkembangan suatu cabang ilmu pengetahuan baru.
Badan Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Provinsi Riau harus mampu
memanfaatkan teknologi internet untuk meng-online-kan informasi dalam
dunia penelitian. Beberapa usaha yang harus dilakukan antara lain:
a. Edukasi online
b. Digital Library
c. Diskusi ilmiah lewat mailing list
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-272 dari 298 halaman
Mailing list adalah forum diskusi yang berlangsung lewat electronic
mail.
Beberapa masalah yang timbul saat meng-online-kan informasi yang harus
menjadi perhatian Badan Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Provinsi
Riau adalah:
1. Sekuriti
Masalah utama pemakai internet adalah sekuriti. Serangan virus,
spamming mail merupakan ancaman pertama begitu kita online di
internet. Virus dapat menghapus data di hard disk, merusak file
penelitian dan mencuri informasi pribadi.
2. Hak cipta
Tulisan ilmiah yang dibuat online seringkali dijiplak oleh pihak lain
tanpa seijin pemiliknya. Kalimat-kalimat pada suatu artikel dikutip tanpa
menyebutkan referensi asalnya. Ada juga pihak tak bertanggung jawab
yang memakai material di internet, tapi menghapus nama
pengarangnya, atau sumber asli artikel tersebut. Seolah-olah artikel itu
adalah karyanya sendiri. Hal-hal ini dapat dikategorikan kejahatan
intelektual, dan merugikan penulis asli tulisan tersebut.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-273 dari 298 halaman
3. Kendala teknis untuk artikel yang hanya tersedia versi cetak
Tidak semua journal tersedia dalam bentuk elektronik. Terutama untuk
artikel yang diterbitkan sebelum tahun 1990, seringkali hanya tersedia
versi cetak. Tapi dewasa ini, sudah banyak dijual scanner yang mampu
men-scan satu halaman dokumen dalam waktu kurang dari 1 detik,
dan langsung dikonversikan ke format PDF.
3.7.4.1 Pengembangan Situs Portal Provinsi Riau
Situs web pemerintah daerah khususnya pemerintah Provinsi Riau
merupakan salah satu strategi didalam melaksanakan pengembangan E-
Government secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur.
Pembuatan situs web pemerintah daerah merupakan tingkat pertama dalam
pengembangan E-Government di Indonesia dengan sasaran agar masyarakat
Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan
layanan pemerintah daerah, serta ikut berpartisipasi di dalam pengembangan
demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-274 dari 298 halaman
Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan
oleh Pemerintah Daerah melalui jaringan informasi, pengembangan E-
Government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan, yaitu :
Tingkat 1 – Persiapan
- Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada
setiap lembaga.
- Sosialisasi situs web untuk internal dan publik.
Tingkat 2 – Pematangan
- Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif.
- Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.
Tingkat 3 – Pemantapan
- Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik.
- Pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain.
Tingkat 4 – Pemanfaatan
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-275 dari 298 halaman
- Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to
Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to
Consumers (G2C).
Situs web pemerintah daerah provinsi dan daerah otonom (Kabupaten, dan
Kota) dapat dikatakan sebagai perubahan bentuk penggunaan media
komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi
(Information Comummnication Technology - ICT).
Pembuatan situs web pemerintah daerah sesuai dengan keinginan
pemerintah di dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat yaitu :
1) perolehan informasi secara mudah, benar, adil, dan luas cakupan;
2) penyebarluasan informasi melalui media elektronik yang meliputi :
- semua bahan yang telah diterbitkan atau bahan-bahan yang telah
berada di luar perlindungan hak cipta (boleh diketahui oleh umum);
- semua informasi yang dibuat dan dikumpulkan sesuai undang-
undang yang berlaku (tunduk kepada pertimbangan-pertimbangan
kepekaan komersial dan rahasia pribadi);
- semua dokumen yang diperlukan bagi kepentingan masyarakat.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-276 dari 298 halaman
Situs web pemerintah daerah dimaksudkan untuk diterapkan dan digunakan
pada instansi-instansi pemerintah daerah yang secara teratur berhubungan
satu sama lain, serta harus memberikan informasi dan layanan kepada
masyarakat.
Kriteria Situs Web Pemerintah Daerah
Didalam membangun situs web pemerintah daerah Provinsi Riau khususnya
ada sejumlah kriteria yang perlu diperhatikan, baik oleh pembuat maupun
oleh pengelola situs web pemerintah daerah. Kriteria ini merupakan
gambaran ciri-ciri kunci yang akan membentuk dasar dari semua situs web
pemerintah daerah. Ciri-ciri ini ber-evolusi dan dengan sendirinya akan terus
diperbaharui secara berkala sesuai dengan perkembangan yang terjadi.
1) Fungsi, aksesbilitas, kegunaan
Situs-situs web pemerintah daerah sebaiknya berfokus pada keperluan
pengguna, yaitu menyediakan informasi dan pelayanan yang diinginkan oleh
pengguna, dan secara terus menerus ber-evolusi untuk memenuhi
permintaan pengguna dan mencapai aksesibilitas dan kegunaan universal.
Tidak terjadi diskriminasi bagi pengguna, artinya situs web pemerintah daerah
dapat dibuka tanpa membedakan fasilitas dan kemampuan komputer yang
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-277 dari 298 halaman
dimiliki oleh pengguna. Salah satu komitmen kunci dari pemerintah adalah
memberikan jasa pelayanan masyarakat yang responsif di dalam memenuhi
kebutuhan semua kelompok yang berbeda di masyarakat.
Disain situs web pemerintah daerah sebaiknya profesional, menarik, dan
berguna sesuai dengan kebutuhan pengguna yang beragam. Berita atau
artikel yang ditujukan kepada masyarakat sebaiknya disajikan secara jelas,
dan mudah dimengerti; berita atau artikel yang disajikan sebaiknya 50% lebih
pendek dari berita atau artikel yang dicetak, disusun per paragraph yang
pendek. terurut dan mudah untuk dibaca.
2) Bekerjasama
Situs web pemerintah daerah harus saling bekerjasama untuk menyatukan
visi dan misi pemerintah. Pengguna situs web pemerintah daerah
menginginkan akses yang mudah kepada informasi, dan pelayanan yang
dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Semua
dokumen pemerintah yang penting harus memiliki URL (Uniform Resource
Locator) yang tetap, sehingga mesin pencari (search engine) dapat
menghubungkan kepada informasi yang diinginkan secara langsung.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-278 dari 298 halaman
3) Isi yang Efektif
Pengguna harus mengetahui bahwa informasi tertentu akan tersedia pada
situs-situs pemerintah daerah manapun. Pengguna memiliki hak untuk
mengharapkan isi dari suatu situs web pemerintah daerah adalah data terbaru
dan tepat, serta mengharapkan berita dan materi baru selalu diketengahkan.
Pengelola situs web harus berusaha untuk mendapatkan kepercayaan
masyarakat sehingga situs web yang dikelola oleh pemerintah daerah bisa
memenuhi kebutuhan pengguna.
Banyak dokumen pemerintah tidak ditujukan pada masyarakat umum, atau
ditulis hanya untuk dibaca secara off-line. Pengelola situs web pemerintah
daerah perlu mem-pertimbangkan penyediaan beberapa isi yang ditujukan
kepada pengguna, yang dirancang untuk dapat dibaca secara on-line. Situs
web pemerintah daerah harus bertujuan untuk bisa bermanfaat bagi
pengguna, dan sesuai dengan kebutuhan yang berbeda dari pengguna yang
berbeda.
4) Komunikasi Dua Arah
Pengguna mengharapkan komunikasi dalam bentuk dua arah. Situs-situs web
pemerintah daerah harus memberikan kesempatan pengguna untuk
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-279 dari 298 halaman
menghubungi pihak-pihak berwenang, menjelaskan pandangan mereka, atau
membuat daftar per-tanyaan mereka sendiri.
Aksi kebebasan informasi memerlukan jawaban segera atas pertanyaan
dalam format yang disukai, termasuk e-mail, sehingga pengelola perlu
menentukan cara terbaik untuk menangani dan merespon e-mail. Aksi
kebebasan informasi meminta semua pertanyaan dijawab dalam waktu
secepatnya serta pada format yang diinginkan pengguna.
5) Evaluasi Kesuksesan
Situs-situs web pemerintah daerah harus memiliki sistem untuk mengevaluasi
kesuksesan, dan menentukan apakah situs webnya memenuhi kebutuhan
penggunanya. Kebutuhan pengguna akan menentukan arah perkembangan
situs, sehingga jika diperlukan, disain situs web juga harus diperbaiki.
Penggunaan yang seragam dari statistik akses akan memberikan gambaran
yang lebih jelas dari kebutuhan pengguna diseputar situs web pemerintah
daerah.
Situs-situs web pemerintah daerah harus mengumpulkan, minimal, statistik
angka pengguna, pengunjung, jumlah halaman, permintaan yang sukses dan
tidak sukses, halaman yang sering dikunjungi dan jarang dikunjung, halaman
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-280 dari 298 halaman
rujukan utama. Informasi tambahan mengenai siapa yang menggunakan situs
ini, tingkat transfer data. Evaluasi empat bulanan sangatlah
direkomendasikan.
6) Kemudahan Menemukan Situs
Pengelola harus mempromosikan situs web pemerintah daerah dan
mendaftarkannya ke mesin pencari. Pengguna mungkin tidak bisa
menemukan suatu situs web pemerintah daerah kecuali pengelola
mempromosikannya dan memastikan bahwa mesin pencari mendaftarkannya.
Mesin pencari dari berbagai jenis menggunakan metadata untuk menemukan
lokasi dokumen dan halaman dalam situs web pemerintah daerah. Ada
berjuta situs web, oleh sebab itu perlu promosi situs web secara layak melalui
mesin pencari on-line dan direktorinya, dan juga melalui cara lain seperti
pemberitahuan lewat pers, Hubungan Masyarakat, brosur.
7) Pelayanan yang diatur dengan baik
Suatu situs web pemerintah daerah akan terselenggara dengan baik jika
menggunakan sumber yang terpercaya; strategi yang jelas, tujuan, dan target
pengguna; serta strategi pengembangan masa depan, termasuk langkah
menuju pusat data yang dinamis dari media digital lainnya.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-281 dari 298 halaman
Situs-situs web pemerintah daerah harus mampu menerbitkan dokumen yang
lebih detail dari situs komersial, karena memiliki tujuan dan persyaratan yang
berbeda dan lebih sulit dari situs komersial, sehingga hanya manajemen yang
baik yang bisa menyeimbangkan semua prioritas yang diperlukan pengguna.
Manajemen yang baik adalah satu-satunya cara untuk membangun dan
mempertahankan kualitas situs web pemerintah daerah, karena akan
menjamin rencana situs terkait untuk perubahan, ber-evolusi memenuhi
kebutuhan pengguna, dan bergerak dari hypertext mark up language (HTML)
yang statis menuju yang lebih efisien dan dinamis.
Implementasi
Situs web pemerintah daerah diharapkan mempunyai kualitas tinggi, mudah
di dalam pengaksesan, dan inklusif, serta menampilkan citra yang berkaitan
dengan kegiatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Isi dan
disain penampilan suatu situs web pemerintah daerah dapat bervariasi, tetapi
fitur-fitur (features) teknis dan manajemen praktis yang baik tidaklah banyak
berbeda antara satu pengelola dengan pengelola lain. Rencana induk
pengembangan ini diharapkan dapat memberikan suatu model praktis untuk
pembuatan isi, disain, manajemen situs dan halaman situs, kemudahan
dalam navigasi, dan ekonomis untuk pengguna situs.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-282 dari 298 halaman
3.7.4.2 Pengembangan Information Multimedia Access (IMA)
Provinsi Riau
Teknologi Multimedia merupakan perpaduan dari teknologi komputer baik
perangkat keras maupun perangkat lunak dengan teknologi elektronik,
perkembangan serta pemanfaatan teknologi multimedia banyak digunakan
hampir diseluruh aspek kegiatan.
Dalam Pengembangan Informasion Multimedia Access ada beberapa
tahapan yang harus dilaksanakan diantaranya:
1. Penentuan tujuan pengembangan aplikasi dan persyaratan aplikasi
Tujuan dan manfaat yang dicapai dengan pengembangan Multimedia ini
adalah :
a. Meningkatkan kesadaran aparat, instansi terkait serta tentang
pentingnya suatu multimedia dalam mendukung kegiatan khususnya
dalam hal mendapatkan suatu validitas data;
b. Tersedianya paket presentasi atraktif terpadu dari beberapa masalah
yang lazim terjadi di daerah Provinsi Riau.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-283 dari 298 halaman
c. Tersedianya suatu panduan kegiatan pemerintahan Provinsi Riau atau
kegiatan lainnya dalam bentuk visualisasi elektronik yang berisikan
peraturan, prosedure kerja.
d. Tersedianya stock foto slide yang akraktif dan cukup baik dan dapat
dipergunakan sekaligus dalam pembuatan layanan masyarakat.
2. Perancangan aplikasi/disain
3. Pembuatan storyboards (alur jalannya aplikasi multimedia)
4. Pembuatan atau pengolahan data-data digital, mencakup hal-hal seperti:
a. Penentuan jenis data digital yang hendak ditampilkan
b. Pembuatan dan pengumpulkan materi yang diperlukan
c. Digitasi
d. Pengolahan data digital dan konversi format data digital
5. Pemrograman aplikasi dengan menggunakan Multimedia Authoring System
6. Pengujian aplikasi
7. Distribusi aplikasi
8. Pemeliharaan aplikasi
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-284 dari 298 halaman
Dengan memanfaatkan teknologi multimedia kiranya semua bidang yang
dilakukan akan menambahkan suatu visualisasi yang lebih menarik, lebih
hidup, baik dalam ekspresi program maupun cara berkreatifitas. Penerapan
Information Multimedia Access di Provinsi Riau akan membantu sebagai
media presentasi kepemerintah Provinsi Riau atau bidang lainnya yang terkait
guna mendukung data yang akurat dalam pengambilan keputusan serta dapat
menginformasikan secara visual kepada masyarakat yang membutuhkannya
tentang keberadaan pemerintahan Provinsi Riau.
3.8 Rencana Induk Pengembangan Perangkat Benak (Brainware)
3.8.1 Pelatihan Khusus Tenaga Pengajar/Pendidik di Bidang Teknologi Informasi
3.8.1.1 Pelatihan Tenaga Pengajar/Pendidik Umum
Pelatihan ini ditujukan bagi Tenaga Pengajar/Pendidik dengan latar belakang
Sekolah Umum, seperti SMP, SMA, Tsanawiyah dan Aliyah.
Tujuan Instruksional Umum (TIU) adalah :
Memiliki Pengetahuan tentang Sistem Operasi dan Aplikasi Open
Source.
Memiliki pengetahuan umum tentang akses Jaringan dan Internet.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-285 dari 298 halaman
Memiliki pengetahuan tentang akses private E-Government.
Memiliki kemampuan untuk mengajarkan ke siswanya di sekolah.
Tujuan Instruksional Khusus (TIK) adalah :
Mampu Menggunakan jaringan komputer untuk melakukan pertukaran
data.
Mampu menggunakan aplikasi internet, seperti Internet Browser, email
Chatting dan Transfer File.
Mampu mengeksplorasi seluruh aplikasi E-Government.
Mampu mengajarkan aplikasi internet dan cara eksplorasi aplikasi E-
Government kepada siswanya di sekolah.
Materi Pelatihan :
Pengenalan tentang Jaringan local (LAN), Wide Area Network (WAN)
dan Jaringan Internet.
Pengenalan tentang Sistem Operasi dan Aplikasi Open Source
Praktek Linux Fedora Core 4, aplikasi Desktop dan OpenOffice.Org.
Sharing data dan akses data dalam jaringan lokal (LAN).
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-286 dari 298 halaman
Browsing Internet
Komunikasi menggunakan email
Komunikasi menggunakan Chatting
Transfer File via FTP di Internet.
Akses E-Government Provinsi Riau.
Durasi : 30 Jam
Syarat Umum Peserta Pelatihan :
Sudah biasa menggunakan komputer dengan Windows.
3.8.1.2 Pelatihan Tenaga Pengajar/Pendidik Kejuruan Bidang Teknologi
Pelatihan ini ditujukan bagi Tenaga Pengajar/Pendidik dengan latar belakang
Sekolah Kejuruan (SMK) bidang Teknologi.
Tujuan Instruksional Umum (TIU) adalah :
Memiliki Pengetahuan tentang Sistem Operasi dan Aplikasi Open
Source.
Memiliki pengetahuan umum tentang akses Jaringan dan Internet.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-287 dari 298 halaman
Memiliki pengetahuan tentang akses private E-Government.
Memiliki kemampuan untuk mengajarkan ke siswanya di sekolah.
Tujuan Instruksional Khusus (TIK) adalah :
Mampu Menggunakan jaringan komputer untuk melakukan pertukaran
data.
Mampu menggunakan aplikasi internet, seperti Internet Browser, email
Chatting dan Transfer File.
Mampu mengeksplorasi seluruh aplikasi E-Government.
Mampu mengajarkan aplikasi internet dan cara eksplorasi aplikasi E-
Government kepada siswanya di sekolah.
Materi Pelatihan :
Pengenalan tentang Jaringan local (LAN), Wide Area Network (WAN)
dan Jaringan Internet.
Pengenalan tentang Sistem Operasi dan Aplikasi Open Source
Praktek Linux Fedora Core 4, aplikasi Desktop dan OpenOffice.Org.
Sharing data dan akses data dalam jaringan lokal (LAN).
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-288 dari 298 halaman
Browsing Internet
Komunikasi menggunakan email
Komunikasi menggunakan Chatting
Transfer File via FTP di Internet.
Akses E-Government Provinsi Riau.
Durasi : 30 Jam
Syarat Umum Peserta Pelatihan :Sudah biasa menggunakan komputer
dengan Windows.
3.8.2 Pelatihan Pengguna dan Operator Teknologi Informasi
3.8.2.1 Pelatihan Aplikasi Perkantoran berbasis Open Source dan Freeware
Pelatihan ini ditujukan bagi staf yang ditunjuk dengan tujuan menjadi operator
Linux di setiap Unit Kerja nya masing-masing.
Tujuan Instruksional Umum (TIU) adalah :
Memiliki Pengetahuan tentang Sistem Operasi dan Aplikasi Open
Source.
Tujuan Instruksional Khusus (TIK) adalah :
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-289 dari 298 halaman
Mampu Menggunakan Linux sebagai Desktop acuan kerjanya.
Mampu menggunakan aplikasi Desktop dan utility pada Linux.
Mampu menggunakan aplikasi OpenOffice.Org.
Mampu mencetak pada printer.
Materi Pelatihan :
Pengenalan tentang Sistem Operasi dan Aplikasi Open Source
Praktek Linux Fedora Core 4, aplikasi Desktop dan Utility pada Linux.
Menggunakan aplikasi OpenOffice.Org.
Mencetak lembar kerja ke Printer.
Durasi : 18 Jam
Syarat Umum Peserta Pelatihan :
Sudah biasa menggunakan komputer dengan Windows.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-290 dari 298 halaman
3.8.2.2 Pelatihan Aplikasi Web Intranet Pemerintah Provinsi Riau
Pelatihan ini ditujukan bagi staf yang ditunjuk dengan tujuan menjadi operator
Web Intranet di setiap Unit Kerja nya masing-masing.
Tujuan Instruksional Umum (TIU) adalah :
Memiliki pengetahuan untuk menggunakan Web Intranet Pemerintah
Provinsi Riau.
Tujuan Instruksional Khusu (TIK) adalah :
Mampu mengeksplorasi seluruh fasilitas Web Intranet Pemerintah
Provinsi Riau.
Materi Pelatihan :
Pengenalan fasilitas pada Web Intranet Pemerintah Provinsi Riau.
Akses Private (akses terdaftar) pada Web Intranet Pemerintah Provinsi
Riau.
Durasi : 6 Jam
Syarat Umum Peserta Pelatihan :
Sudah biasa menggunakan komputer dengan Windows dan Linux.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-291 dari 298 halaman
3.8.2.3 Pelatihan Aplikasi E-Government Provinsi Riau
Pelatihan ini ditujukan bagi staf yang ditunjuk dengan tujuan menjadi operator
Aplikasi E-Government di setiap Unit Kerja nya masing-masing.
Tujuan Instruksional Umum (TIU) adalah :
Memiliki pengetahuan untuk menggunakan Aplikasi E-Government
Pemerintah Provinsi Riau.
Tujuan Instruksional Khusu (TIK) adalah :
Mampu mengeksplorasi seluruh fasilitas Aplikasi E-Government
Pemerintah Provinsi Riau.
Materi Pelatihan :
Pengenalan fasilitas pada E-Government Pemerintah Provinsi Riau.
Akses Private (akses terdaftar) pada E-Government Pemerintah
Provinsi Riau.
Durasi : 6 Jam
Syarat Umum Peserta Pelatihan :
Sudah biasa menggunakan komputer dengan Windows dan Linux.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-292 dari 298 halaman
3.8.3 Pelatihan Pengelola Teknologi dan Sistem Informasi
3.8.3.1 Pelatihan Programmer
Pelatihan ini ditujukan bagi staf yang ditunjuk dengan tujuan menjadi
programmer untuk pengembangan aplikasi web Intranet dan aplikasi E-
Government Pemerintah Provinsi Riau yang akan ditempatkan di setiap Unit
Kerja nya masing-masing.
Tujuan Instruksional Umum (TIU) adalah :
Memiliki pengetahuan tentang kode program dari salah satu
pemrograman.
Tujuan Instruksional Khusu (TIK) adalah :
Mampu membuat kode pemrograman menggunakan HTML dan PHP.
Materi Pelatihan :
Pengantar Pemrograman.
Pemograman dengan HTML.
Pemograman dengan PHP.
Durasi : 30 Jam
Syarat Umum Peserta Pelatihan :
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-293 dari 298 halaman
Sudah biasa menggunakan komputer dengan Windows atau Linux.
3.8.3.2 Pelatihan Data Base Administrator
Pelatihan ini ditujukan bagi staf yang ditunjuk dengan tujuan menjadi
Database Administrator untuk pengembangan aplikasi web Intranet dan
aplikasi E-Government Pemerintah Provinsi Riau yang akan ditempatkan di
setiap Unit Kerja nya masing-masing.
Tujuan Instruksional Umum (TIU) adalah :
Memiliki pengetahuan tentang Basis Data.
Memiliki pengetahuan tentang administrasi suatu database server.
Tujuan Instruksional Khusu (TIK) adalah :
Mampu membuat desain aplikasi menggunakan Data Flow Diagram.
Mampu membuat mengatur dan mengelola Database server yang
menggunakan mySQL Server.
Materi Pelatihan :
Pengantar Basis Data
Data Flow Diagram
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-294 dari 298 halaman
Dasar dan syntax SQL
Setting dan Desain database menggunakan mySQL
Durasi : 30 Jam
Syarat Umum Peserta Pelatihan :
Sudah biasa menggunakan komputer dengan Windows atau Linux.
3.8.3.3 Pelatihan System Administrator
Pelatihan ini ditujukan bagi staf yang ditunjuk dengan tujuan menjadi System
Administrator untuk menjadi pengelola Jaringan yang akan ditempatkan di
setiap Unit Kerja nya masing-masing.
Tujuan Instruksional Umum (TIU) adalah :
Memiliki pengetahuan tentang Administrasi Jaringan Lokal (LAN).
Memiliki pengetahuan tentang Administrasi Server.
Tujuan Instruksional Khusus (TIK) adalah :
Mampu Melakukan konfigurasi dan administrasi jaringan lokal (LAN).
Mampu Melakukan konfigurasi dan administrasi Server Linux.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-295 dari 298 halaman
Mampu Melakukan konfigurasi dan administrasi Server FreeBSD.
Materi Pelatihan :
Pengenalan tentang Jaringan local (LAN), Wide Area Network (WAN)
dan Jaringan Internet.
Konfigurasi jaringan workgroup
Instalasi, konfigurasi dan administrasi Linux Server.
Konfigurasi DNS Server, Web Server, PHP, mySQL Server dan email
server pada Server Linux.
Instalasi, konfigurasi dan administrasi FreeBSD Server.
Konfigurasi DNS Server, Web Server, PHP, mySQL Server dan email
server pada Server FreeBSD.
Durasi : 60 Jam
Syarat Umum Peserta Pelatihan :
Sudah biasa menggunakan komputer dengan Windows dan Linux
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-296 dari 298 halaman
3.8.3.4 Pelatihan System Security Administrator
Pelatihan ini ditujukan bagi staf yang ditunjuk dengan tujuan menjadi System
Security Administrator untuk menjadi pengelola Jaringan yang akan
ditempatkan di setiap Unit Kerja nya masing-masing.
Tujuan Instruksional Umum (TIU) adalah :
Memiliki pengetahuan tentang keamanan jaringan.
Tujuan Instruksional Khusus (TIK) adalah :
Mampu Melakukan konfigurasi keamanan pada jaringan lokal.
Mampu Melakukan konfigurasi keamanan pada Server Linux.
Mampu Melakukan konfigurasi keamanan pada Server FreeBSD.
Materi Pelatihan :
Pengenalan tentang sistem keamanan jaringan.
Keamanan pada jaringan lokal (LAN).
Konfigurasi keamanan pada Linux Server.
Konfigurasi keamanan pada FreeBSD Server.
Konfigurasi Firewall.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-297 dari 298 halaman
Durasi : 30 Jam
Syarat Umum Peserta Pelatihan :
Sudah mampu melakukan administrasi jaringan pada sistem Linux dan
FreeBSD.
3.8.3.5 Pelatihan Auditor Teknologi dan Sistem Informasi
Pelatihan ini ditujukan bagi staf yang ditunjuk dengan tujuan menjadi Auditor
Sistem Informasi yang akan ditempatkan di setiap Unit Kerja nya masing-
masing.
Tujuan Instruksional Umum (TIU) adalah :
Memiliki pengetahuan Audit Sistem Informasi.
Tujuan Instruksional Khusus (TIK) adalah :
Mampu Melakukan Audit Sistem Informasi.
Mampu Melakukan Analisa Sistem Informasi
Mampu Menggunakan aplikasi Audit Sistem ACL.
Materi Pelatihan :
Pengenalan tentang Audit Sistem Informasi.
BAB III – Survey dan Analisis Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Halaman 3.7-298 dari 298 halaman
Metode Audit Sistem Informasi.
Analisa hasil Audit.
Studi kasus : Aplikasi Audit Sistem Informasi menggunakan ACL.
Durasi : 30 Jam
Syarat Umum Peserta Pelatihan :
Sudah mampu melakukan administrasi jaringan pada sistem Linux dan
FreeBSD.
Sudah biasa melakukan pemrograman dan membuat database.