Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
SPBE/E-GOV KOTA DEPOK
TAHUN 2019-202313 Desember 2019Hotel Bumi Wiyata Depok
Tim Universitas Gunadarma
Pendahuluan01
02
03
04
PEMBAHASAN
Landasan Pemikiran
Analisis Organisasi
Framework
06 Roadmap
PendahuluanBAGIAN 01
Latar Belakang, Maksud & Tujuan, Sasaran, Dasar Hukum,
Ruang Lingkup, Metodologi & Teknik
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2016-2021)
Visi: Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius
Misi Kualitas YanLik Profesional dan Transpraran; SDM Kreatif, Berdaya Saing;
Infrastruktur & Ruang Publik Merata dan Wasling; Ekonomi Mandiri, Kokoh dan Adil
basis EKRAF; Kesadaran Masyarakat & Kerukunan Warga
Penerapan SPBEPrioritas Layanan Elektronik; Kondisi infrastruktur; kondisi kegiatan layanan saat
ini; Kondisi Anggaran; Kondisi/Ketersediaan SDM
1
2
3
Latar Belakang
MaksudPedoman dan Acuan dalam Kegiatan Perencanaan, Implementasi & Pengembangan TIK
di Pemkot Depok yang Selaras dengan Renstra dan Prioritas Pembangunan Kota Depok
Tujuan• Rancangan dalam integrasi data dan informasi di lingkungan Pemkot Depok
• Standar TIK
• Landasan utama menentukan strategi TIK (tata kelola, infrastruktur dan aplikasi
• Mencegah duplikasi investasi TIK dan investasi yang tidak sesuai kebutuhan
• Prioritas investasi TIK
• Landasan penyusunan anggaran investasi TIK
• Kesepahaman pemangku kepentingan
1
2
Maksud, Tujuan dan Sasaran
SasaranMenghasilkan renstra pemanfaatanTIK komprehensif; Rumusan Kebijakan dan
Rekomendasi
3
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik
• Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
• Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka
Indonesia Nasional Single Window
• Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan TIK Nasional
• Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Nasional
Pengembangan e-Government
• Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE
• Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika
• Peraturan Walikota Depok Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Electronic Government Dalam
Penyelenggaraan Pemerintah Kota Depok
• Peraturan Walikota Depok Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
• Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
1
Dasar Hukum
• Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok 2006-2025
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok
• Tahun 2016-2021 atau produk perencanaan jangka menengah tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Kota
Depok Tahun 2006-2025
• Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Depok 2014
• Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Depok 2018
2
Dasar Hukum
Dokumen memuat, setidaknyaPendahuluan; Landasan Teori; Kondisi Terkini Organisasi; Analisis,
Renstra Pengembangan SPBE; Cetak Biru; Roadmap; dan Penutup
Memperhatikan KetentuanMelibatkan Perangkat Daerah; Tim Adhoc (smart city); Studi
Banding/Tiru Pemda; Inovas Proses Bisnis, Integrasi, PAD; dan
Pelayanan Prima;
1
2
Ruang Lingkup
Metodologi & Teknik Analisis
Metodologi & Teknik Analisis
Metodologi & Teknik Analisis
1 2 3
Pemehaman thd Dokumen
KAK
Pemehaman KAKInternal & eksternal
pemkot
Studi Literatur DokumenInternal & eksternal
pemkot
Analisi Lapangan
4 5
FocGroup Discussion
FGDSWOT; Fit-Gap
Analsisi Data
6 7 8.1
COBIT; ITIL; PMBOK;
TOGAF; CMMI; DAMA
Kerangka & Alur DokPenyusunan dokumen
RIP SPBE/e-gov
Penyusunan RIP SPBEPendahuluan, Kemajuan
& Akhir
Laporan
8.2
Pendahuluan, Kemajuan
& Akhir
Diseminasi
Landasan PemikiranBAGIAN 02
e-Gov & SPBE; Master Plan & Strategi; Interoperabilitas
Sistem; Keamanan Informasi (KAMI)
Faktor teknis dan non teknis yang
dapat mempengaruhi keberhasilan.
Umumnya faktor non-teknis lebih
domain dibandingkan faktor teknis.
Teknis & Non Teknis
E-Government atau SPBE harus
dipandang sebagai sarana bukan
sebagai tujuan
Sarana, bukan Tujuan
e-Gov atau SPBEE-Government (terminologi pemerintahan di Indonesia disebut SPBE)
adalah pelayanan publik yang dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah
yang terkoordinasi satu dengan lainnya secara optimal dgn menggunakan
teknologi telematika
Definisi
Perencanaan yang teliti terletak
pada birokrasi tingkatan kedua dan
kerangka pelayanan publik
Governance/Admin.
Rekayasa ulang dan penyebaran
proses tata kelola melalui teknologi.
Misalnya: Infrastruktur Kunci Publik
(PKI), keamanan TI,dll
Teknologi & Infrastuktur
visi jangka panjang dan
komitmen, pemerintahan dan
janji politik
Kepemimpinan
Biaya terjangkau, good practice;
kemitraan: ABG:
Academic/Komunitas;
Business/swasta; Goverment
Integrasi/Colab.
Fondasi e-gov/SPBE
Government to Citizens
(G2C)
Government to Business
(G2B)
Government to Government
(G2G)
1
2
3
Pemangku Kepentingan
Strategi SPBE/e-Gov
• Menyediakan informasi pemerintahan yang efisien
• Memberikan layanan yang lebih baik untuk masyarakat
• Menguatkan komunitas melalui akses ke Informasi dan partisipasi dalam
pengambilan keputusan publik;
• Mengintegrasikan “Businesses, Citizens, Employees” (G2G, G2B, G2C,
G2E)
• Menyumbang dalam pencapaian tujuan ekonomi
• Kontributor utama reformasi publik
• Membangun kepercayaan (trust) antara masyarakat dan pemerintah
Tujuan SPBE
Potret Layanan SPBE
INDONESIA
Kendala SPBE
• Hambatan legislatif: proses SPBE harus memiliki kedudukan yang sama
sebagaimana proses kegiatan yang berbasis kertas
• Hambatan keuangan: pengaturan pendanaan harus memperhitungkan
lembaga yang bekerja sama dalam proyek SPBE
• Perubahan teknologi: adopsi standar-standar seluruh-pemerintah, perangkat
lunak teknologi integrasi dan middleware
• Digital Gap: daerah pedalaman yang sulit dijangkau, kondisi alam seperti
pegunungan, wilayah perbatasan, seperti di Papua, dan daerah lain yang
masih baru karena pemekaran wilayah dan atau infrastruktur energi, dan
komunikasi, seperti beberapa daerah di Sulawesi Barat.
E–Government Development Index (EDGI)Perserikatan Bangsa-Bangsa , periodik setiap dua tahun. Data EDGI
berdasarkan kluster tingkat regional, & sub berdasarkan benua (misal:
Asia) dan sub regional (Asia Tenggara)
OECD Digital GovernmentOpen Government Data; Open Data & Anti-corruption; Social Media Use
by Governments
1
2
Sistem Penilaian SPBE: Internasional
PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia)Kementerian Kominfo sejak tahun 2007 dengan tujuan untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan TIK di lembaga
pemerintah. Sudah dihentikan
Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektr.)Kementerian PAN & RB, tiga domain: Domain Kebijakan, Domain Tata
Kelola dan Domain Layanan. Sejak tahun 2018 untuk seluruh K/L/D
1
2
Sistem Penilaian SPBE: Nasional
Evaluasi SPBE
Struktur Penilaian SPBE
Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE
Evaluasi SPBE
Tingkat Kematangan Kapabilitas Fungsi SPBE
Alur Penilaian SPBE
SDM
Peraturan Organisasi
Standar dan Evaluasi
Trend Teknologi
Master Plan
Faktor Kunci Jenis Master Plan
Strategi Penyusunan Master Plan
Interoperabilitasperbedaan aspek teknik interoperabilitas
Interoperabilitas c o n t o h
Tahapan Master Planu n t u k P e n y e l e n g g a r a N e g a r a
Best Practice: • Tidak sekedar dokumen tebal dan berbahasa indah• Menggunakan kalimat aksi yang dapat diterapkan menjadi program• Memiliki indikator dan metoda pengukuran yang jelas• Sedikit berbeda dengan “teori”• Dapat diterjemahkan dengan mudah dan menjadi panduan di dalam Pelaksanaan pengembangan TI
Keamanan Informasi
Keterbukaan Informasi Publik yang diatur oleh Undang Undang Keterbukaan Informasi
Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang
berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban
Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat
waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat
dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan
pelayanan Informasi.
Keamanan Informasi
UU menitikberatkan pada keterbukaan informasi, tetapi tetap dalam kerangka kepentingan ketahanan
nasional, sehingga tidak semua informasi dapat diakses secara umum, seperti disebutkan dalam pasal 2
ayat (2) dan (4) yaitu:
• Ayat (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
• (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan
Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang
timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan
seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada
membukanya atau sebaliknya.
Analisis OrganisasiBAGIAN 03
Internal dan Eksternal Pemkot Dpok
• Peraturan dinas, regulasi dan
kebijakan yang diterapkan
t e r b a t a s u n t u k p r o g r a m
pemerintah dalam 5 tahun
masa kepemimpinan
• K o n d i s i y a n g i d e a l
seharusnya adalah adanya
peraturan dinas, regulasi dan
kebijakan untuk 15 sampai 30
tahun
Enter title
• Tidak seluruh aplikasi dan
sistem layanan memiliki
dasar hukum penerapan,
sehingga implementasi
dan target luaran yang
h e n d a k d i c a p a i t i d a k
optimal
• Indeks SPBE 2018 kota
Depok < 3
• Tidak seluruh apl ikasi
d a n s i s t e m l a y a n a n
memil ik i dasar hukum
penerapan
Analisis Internal Organisasi: Kebijakan
• Perubahan SOTK Pemerintah
Kota Depok
• Keterbatasan wewenang
Diskominfo dalam melakukan
pengaturan dan harmonisasi
TIK mengakibatkan lemahnya
kordinasi Diskominfor dengan
OPD
Enter title
• Layanan Aplikasi yang dibangun
t idak semuanya memi l ik i
PSO/SOP yang detai l ba ik
layanan bersumber internal
maupun eksternal
• Sistem yang dibangun sebelum
tahun 2018 belum memenuhi
standar pengembangan, SLA,
dan Penguj ian s is tem dan
aplikasi
• Belum memiliki manajemen
atau distribusi perwalian data
• Belum memiliki Dewan/Komite
TIK yang bertanggung jawab
untuk mensinergiskan dan
mengintegrasikan rencana
TIK di kota Depok
Analisis Internal Organisasi: Tata Kelola
• Setiap OPD membangun
layanan aplikasi secara
mandiri sesuai kebutuhan
organisasinya, baik
berkordinasi dengan
Diskominfo di tahapan awal
atau pasca penyerahan
aplikasi
Enter title
• Layanan TIK yang ada di Kota
Depok saat ini masih berfokus
pada pengembangan aplikasi
u n t u k b i s n i s p r o s e s d i
pemerintahan
• Sistem, Aplikasi dan Data
baru sebagain terintegrasi
• Infrastruktur Jaringan Kota di
Depok sudah sangat baik
Analisis Internal Organisasi: Infrastuktur & Layanan Sistem Aplikasi
• SDM yang memiliki latar
belakang dan kompetensi di
bidang TIK di pemkot Depok
masih kurang sehingga masih
bergantung pada pihak ketiga
• Memiliki akses ke lingkungan
akademis (Perguruan Tinggi)
Enter title
• P e r m a s a l a h a n S D M
memerlukan kordinasi dengan
Pemerintah Pusat yang tidak
mudah
• B e l u m m e n e r a p k a n p e t a
okupasi berbasis SKKNI terkait
SDM TIK
• Statistik pegawai sejumlah
6877 (dari 38 OPD termasuk
Kecamatan), dengan jumlah
pegawai berlatar belakang
TIK 74 orang, dan jumlah
pegawai berlatarbelakang
pendididikan strata dua (S2
keatas) 374 orang, tidak
seluruh OPD memiliki jumlah
yang mencukupi tenaga TIK
Analisis Internal Organisasi: Sumber Daya Manusia
• geografis memiliki posisi yang
strategis, berbatasan langsung
dengan Ibu Kota Negara (DKI
Jakarta) dan Jabodetabek
• layanan sistem dan aplikasi
yang bersumber dari
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
• Komunikasi publik dengan
perlu ditingkatkan
Enter title
• A p l i k a s i d a n S i s t e m d a n
Layanan pemer in tah pusat
menjadi tantangan sendiri bagi
pengembangan dan integrasi
s i s t e m k a r e n a a d a n y a
ketergantungan (dependensi)
• P e r u b a h a n S O T K k a r e n a
adanya perubahan Nomenklatur
akibat perubahan kebi jakan
eksternal (pemerintah Pusat)
• Ketergantungan dengan pihak
ketiga, misalkan penyedia
layanan, pengembang
aplikasi/vendor, yang dapat
diminimalisasikan dengan
• peningkatan kapasitas dan
kompetensi SDM
• penyusunan standardisasi
pengembangan/pengadaan
sistem dan aplikasi,
melibatkan perguruan tinggi
Analisis Eksternal Organisasi: Sumber Daya Manusia
Analisis SWOT
Analisis SWOT: Strengthness
Analisis SWOT: Weakness
Analisis SWOT: Opportunities
Analisis SWOT: Threat
FrameworkBAGIAN 04
Model; Komponen; Interaksi & Dependabilitas
Kebijakan
Tata Kellola
Layanan
Pendekatan Model
Sumber Daya Manusia
Komponen Utama
Program Kerja
Indikator
Capaian
Pendekatan Model
Metode MONEV
Komponen Renstra
Interaksi & Dependabilitas Komponen
RoadmapBAGIAN 05
Persepektif Roadmap, Statitsitk Kegiatan, Tahun Kegiatan
Perspektif Kegiatan
Perspektif Kegiatan
Perspektif RoadmapTema Kegiatan
Kebijakan
Rencana Induk (Master Plan)
Data, Informasi & Layanan (DIL)
SDM TIK
Pusat Data (Data Center)
Infrastruktur
Infrastruktur
Disaster Recovery Plan (DRP)
Naskah Dinas
Statistik Roadmap & Simbolisasi Perspektif
Domain: Kebijakan
Domain: Manj. Pengelolaan
Domain: Layanan
Domain: Infrastruktur
Domain: Evaluasi
Domain: Sosialisasi & Diseminasi
K
O
diskominfo
opd
13 Kegiatan
15 Kegiatan
9 Kegiatan
5 Kegiatan
8 Kegiatan
9 Kegiatan
39 Kegiatan
21 Kegiatan
Domain: Kebijakan
1. Review Kebijakan/Peraturan SPBE
2. Penyusunan Kebijakan/Peraturan SPBE
3. Penyusunan Kebijakan Master Plan/RIP SPBE
2019-2023
4. Penyusunan Master Plan SPBE 2024-2028
5. Penyusunan Kebijakan Pemetaan Data, Informasi
& Layanan (DIL), Keamanan Informasi (KAMI) dan
Perencanaan Big Data
6. Kebijakan Pemetaan SDM & Kompetensi TIK
7. Kajian Akademis Pembentukan Pusat
Data , Pr iva te C loud, DevOps, dan
Manajemen Backup
8. Penyusunan Kebijakan Pusat Data
9. Kajian Akademis DRP
10.Penyusunan Kebijakan DRP
11.Kajian Akademis High Availability (HA)
12.Kajian Akademis Sistem Naskah Dinas
13.Penyusunan Kebijakan Sistem Naskah
Dinas
Domain: Manaj. Pengelolaan
1. Manajemen Pengelolaan SPBE
2. Manajemen Pengelolaan Master Plan/RIP SPBE
2019-2023
3. Asesmen DIL, KAMI dan Big Data
4. Self-Assesment dan Pendefinisian Master Data
berdasarkan TUSI & Jenis Layanan OPD
5. Manajemen Pengelolaan Standar, Integrasi,
Interoperabilitas DIL
6. Asesmen dan Kajian Big Data
7. Asesmen Keamanan Informasi (KAMI)
8. Sertifikasi SDM TIK dan Layanan Informasi
9. Survey dan Pemetaan Kompentensi SDM
TIK
10.Peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM
TIK
11.Manajemen Pengelolaan Pusat Data
12. Inventarisasi Jaringan dan Infrastuktur
Pendukung
13.Asesmen Jaringan
14.Manajemen Pengelolaan DRP
15.Manajemen Pengelolaan Sistem Naskah
Dinas
Domain: Layanan
1. Implementasi dan Monitoring Master Plan/RIP
SPBE 2019-2023
2. Integrasi Data, Informasi di OPD terkait, kelompok
#1 s/d #4
3. Integrasi DATA untuk Cluster #1 s/d #4
4. Interoperabilitas dan Integrasi Layanan
5. Implementasi Pusat Data: Private Cloud
6. Sosialiasi dan Bimtek Pusat Data
7. Sosialisasi Infrastuktur Jaringan Publik
dan Privat
8. Sosialisasi dan Bimtek DRP
9. Sosialisasi dan Bimtek Sistem Naskah
Dinas
Domain: Infrastruktur
1. Pengembangan Infrastuktur Intranet dan Internet: Jaringan CCTV
2. Pengembangan Infrastuktur Intranet dan Internet: Private & Network
3. Penyediaan dan Pemeliharaan Perangakat IoT
4. Perancangan DRC
5. Pengembangan Sistem Naskah Dinas
Domain: Evaluasi
1. Evaluasi Kebijakan/Peraturan SPBE
2. Evaluasi Pelaksanaan Master Plan/RIP SPEB
2019-2023
3. Evaluasi dan Tindak Lanjut atas Temuan &
Rekomendasi Kegiatan Asesmen DIL, KAMI dan
Big Data
4. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan SDM TIK
5. Evaluasi Pelaksanaan Pusat Data
6. Evaluasi Pelaksanaan Infrastruktur
Jaringan dan Infrastruktrur Pendukung
7. Evaluasi Pelaksanaan DRP
8. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Naskah
Dinas
Domain: Sosialisasi & Diseminasi
1. Sosialisasi Kebijakan dan Tata Kelola SPBE
2. Sosialisasi Master Plan/RIP SPBE 2019-2023
3. Sosialisasi dan Bimtek Pemetaan, Tata Kelola,
Standar, Integrasi & Interoperabilitas DIL
4. Sosialisasi Pemetaan Kompetensi SDM TIK
5. Sosialisasi dan Awareness Aplikasi dan IT e-gov
untuk tingkat Struktural dan Fungsional
6. Sosialiasi dan Bimtek Pusat Data
7. Sosialisasi Infrastuktur Jaringan Publik
dan Privat
8. Sosialisasi dan Bimtek DRP
9. Sosialisasi dan Bimtek Sistem Naskah
Dinas
Unit Pelaksana(an): Diskominfo
1. Review Kebijakan/Peraturan SPBE
2. Kebijakan/Peraturan SPBE
3. Kebijakan Master Plan/RIP SPBE 2019-2023
4. Kebijakan Pemetaan Data, Informasi & Layanan
(DIL), dan Keamanan
Informasi (KAMI)
5. Kebijakan Pemetaan SDM & Kompetensi TIK
6. Kajian Akademis Pembentuan Pusat Data, Private
Cloud, DevOps, dan
Manajemen Backup
7. Kebijakan Pusat Data
8. Kajian Akademis DRP
9. Kebijakan DRP
10. Evaluasi Kebijakan/Peraturan SPBE
11. Evaluasi Pelaksanaan Master Plan/RIP
SPEB 2019-2023
12. Penyusunan Master Plan/RIP SPEB 2024-
2028
13. Evaluasi dan Tindak Lanjut atas Temuan &
Rekomendasi Kegiatan Asesmen DIL, KAMI
dan Big Data
14. Manajemen Pengelolaan SPBE
K
Unit Pelaksana(an): Diskominfo
15. Manajemen Pengelolaan Master Plan/RIP SPBE
2019-2023
16. Manajemen Pengelolaan Standar, Integrasi,
Interoperabilitas DIL
17. Manajemen Pengelolaan Pusat Data
18. Inventarisasi Jaringan dan Infrastuktur Pendukung
19. Asesmen Jaringan
20. Manajemen Pengelolaan DRP
21. Manajemen Pengelolaan Sistem Naskah Dinas
22. Pengembangan Infrastuktur Intranet dan
Internet: Jaringan CCTV
23. Pengembangan Infrastuktur Intranet dan
Internet: Public dan Private
Network
24. Peremajaan Perangkat Keamanan
25. Penyediaan dan Pemeliharaan Perangkat
Internet of Things (IoT)
26. Perancangan DRC
27. Integrasi Layanan Cluster #1 s/d #4
28. Interoperabilitas dan Integrasi Layanan
K
Unit Pelaksana(an): Diskominfo
1. Kajian Akademis Sistem Naskah Dinas
2. Kebijakan Sistem Naskah Dinas
3. Manajemen Pengelolaan Sistem Naskah Dinas
4. Asesmen Data, Informasi dan Layanan
5. Self Asessment & Pendefinisian Master Data
berdasarkan TUSI dan Jenis Layanan OPD
6. Asesmen KAMI
7. Sertifikasi Layanan Informasi
8. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM TIK
9. Survey dan Pemetaan Kompentensi SDM TIK
10. Pengembangan Sistem Naskah Dinas
11. Integrasi Data, Informasi OPD #1 s/d #4
12. Implementasi Sistem Naskah Dinas
13. Sosialisasi Kebijakan dan Tata Kelola SPBE
14. Sosialisasi Master Plan/RIP SPBE 2019-2023
15. Sosialisasi dan Bimtek Pemetaan, Tata Kelola,
Standar, Integrasi & Interoperabilitas DIL
16. Sosialisasi Pemetaan Kompetensi SDM TIK
17. Sosialisasi dan Awareness Aplikasi untuk tingkat
Struktural dan Fungsional
18. Sosialisasi dan Bimtek Pusat Data
19. Sosialisasi Infrastuktur Jaringan: Public dan
Private Network
20. Sosialisasi dan Bimtek DRP
21. Sosialisasi dan Bimtek Sistem Naskah Dinas
K
Unit Pelaksana(an): OPD
29. Implementasi Pusat Data: Private Cloud
30. Implementasi Pusat Data dengan konsep DevOps
31. Implementasi Backup Koneksi Jaringan
32. Implementasi DRC
33. Evaluasi Kebijakan/Peraturan SPBE
34. Evaluasi dan Tindak Lanjut atas Temuan dan
Rekomendasi Kegiatan Asesmen DIL, KAMI dan Big
Data
35. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan SDM TIK
36. Evaluasi Pelaksanaan Pusat Data
37. Evaluasi Pelaksanaan Infrastruktur Jaringan
& Infrastruktur Pendukung
38. Evaluasi Pelaksanaan DRP
K
KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN ROADMAP
Latar Belakang
Maksud & Tujuan
Ruang Lingkup Kegiatan
Sasaran
Nama dan Organisasi PPK
Jangka Waktu Penyelesaian
Keluaran
Penutup
gambaran atau dasar dan/atau peristiwa yang
telah terjadi sebelumnya yang menjadi referensi
dasar kegiatan
unit dan atau/ tempat pelaksanaan
roadmap
intensi dan arah dari kegiatanPeraturan/Kebijakan: 3 bulan;
Peraturan/Kebijakan: 3 bulan; Implementasi dan
Pengembangan: 3 bulan; Manajemen
Pengelolaan: 3 bulan; Manajemen Pengelolaan:
3 bulan; Manajemen Pengelolaan: 3 bulan
item dan deskripsi kegiatan yang meliputi
minimal tema/bidang, judul,
pelaksana/penanggung jawab kegiatanindikator kegiatan untuk menguji dan menilai
sejauh mana suatu kegiatan terlaksana dengan
optimal
terkait SPBE diharapkan mencapai minimal nilai
tertentu untuk seluruh penyelenggara
pemerintahan berbasis elektronikPenutup
ROADMAP SPBE KOTA DEPOK 2019-2023
ROADMAP SPBE KOTA DEPOK 2019-2023
ROADMAP SPBE KOTA DEPOK 2019-2023
ROADMAP SPBE KOTA DEPOK 2019-2023: Berdasarkan Pelaksana(an) Kegiatan
ROADMAP SPBE KOTA DEPOK 2019-2023: Berdasarkan Pelaksana(an) Kegiatan
ROADMAP SPBE KOTA DEPOK 2019-2023: Berdasarkan Pelaksana(an) Kegiatan
ROADMAP SPBE KOTA DEPOK 2019-2023: Berdasarkan Pelaksana(an) Kegiatan
KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN ROADMAP
Latar Belakang
Maksud & Tujuan
Ruang Lingkup Kegiatan
Sasaran
Nama dan Organisasi PPK
Jangka Waktu Penyelesaian
Keluaran
Penutup
gambaran atau dasar dan/atau peristiwa yang
telah terjadi sebelumnya yang menjadi referensi
dasar kegiatan
unit dan atau/ tempat pelaksanaan
roadmap
intensi dan arah dari kegiatanPeraturan/Kebijakan: 3 bulan;
Peraturan/Kebijakan: 3 bulan; Implementasi dan
Pengembangan: 3 bulan; Manajemen
Pengelolaan: 3 bulan; Manajemen Pengelolaan:
3 bulan; Manajemen Pengelolaan: 3 bulan
item dan deskripsi kegiatan yang meliputi
minimal tema/bidang, judul,
pelaksana/penanggung jawab kegiatanindikator kegiatan untuk menguji dan menilai
sejauh mana suatu kegiatan terlaksana dengan
optimal
terkait SPBE diharapkan mencapai minimal nilai
tertentu untuk seluruh penyelenggara
pemerintahan berbasis elektronikPenutup
KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN ROADMAP
Latar Belakang
Maksud & Tujuan
Ruang Lingkup Kegiatan
Sasaran
Nama dan Organisasi PPK
Jangka Waktu Penyelesaian
Keluaran
Penutup
gambaran atau dasar dan/atau peristiwa yang
telah terjadi sebelumnya yang menjadi referensi
dasar kegiatan
unit dan atau/ tempat pelaksanaan
roadmap
intensi dan arah dari kegiatanPeraturan/Kebijakan: 3 bulan;
Peraturan/Kebijakan: 3 bulan; Implementasi dan
Pengembangan: 3 bulan; Manajemen
Pengelolaan: 3 bulan; Manajemen Pengelolaan:
3 bulan; Manajemen Pengelolaan: 3 bulan
item dan deskripsi kegiatan yang meliputi
minimal tema/bidang, judul,
pelaksana/penanggung jawab kegiatanindikator kegiatan untuk menguji dan menilai
sejauh mana suatu kegiatan terlaksana dengan
optimal
terkait SPBE diharapkan mencapai minimal nilai
tertentu untuk seluruh penyelenggara
pemerintahan berbasis elektronikPenutup
Kelengkapan dan Kemudahan Integrasi, Analisa, Profiling Data & Informasi
Standardisasi
No NOP PBB
No izin, No NOP PBB di PAD
Entry Data Penduduk
standarisasi untuk atribut semua input db warga masukan rw, rt
terpisah
intensi dan arah dari kegiatan
Masukan no izin, no nop pbb di setiap pad (spt pajak hotel,
restoran
Masukan NIK untuk setiap entry data pendudu
Standardisasi
No izin, No NOP PBB di PAD
Tahun I: 2009
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION