Upload
dotram
View
239
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KEPENGAWASAN MANAJERIAL (RKM) SEKOLAH MENENGAH UMUN TINGKAT ATAS
( SMA )DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DOMPUSEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
Disusun oleh:
....................
PEMERINTAH KABUPATEN DOMPUDINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH
RAGA KABUPATEN DOMPUTAHUN 2010
HALAMAN PENGESAHAN
i
RENCANA KEPENGAWASAN MANAJERIAL (RKM) SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT
ATAS( SMA )DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DOMPUSEMESTER GANIL
TAHUN PELAJARAN 20110/2011
Disyahkan dan diterima,
Di Dompu , Juli 2010
Korwas, Pengawas Manajerial,
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Dompu
........................................................................
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur alkhamdulillah, penyusunan Rencana Kepengawasan Manajerial Semester Genap Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Dompu Tahun Pelajaran 20010/2011 ini telah
dapat diselesaikan.
Rencana Kepengawasan Rencana Kepengawasan Manajerial ini
disusun sebagai pedoman kerja operasional dalam pelaksanaan
kepengawasan sekolah tahun pelajaran 2010/2011. Rencana ini
diharapkan dapat membantu para pengawas sekolah dalam
melaksanakan tugas kepengawasannya guna mencapai misi dan visi
pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Dompu.
Penyusunan buku ini mengacu pada tugas pokok dan fungsi
pengawas sekolah sebagaimana telah diatur didalam peraturan
kepengawasan, dengan memperhatikan kebijakan Dinas Pendidikan
Kabupaten Dompu serta kinerja secara umum di Sekolah dengan
memperhatikan berbagai kondisi intern maupun ekstern yang
berkembang. Mudah-mudahan program ini dapat dilaksanakan dengan
baik sehingga pencapaian misi dan visi pengawas sekolah dapat segera
tercapai dengan maksimal.
Kepada seluruh Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Dompu disampaikan terima kasih atas semua kerjasama, dan
koordinasi kerja, baik dalam penyusunan program maupun pelaksanaan
program serta evaluasi program kerja ini. Mudah-mudahan Tuhan Yang
Maha Esa meridhoi semua usaha kita serta senantiasa memberikan taufik
dan hidayah Nya kepada kita semua dalam usaha meningkatkan mutu
pendidikan di Kabupaten Sampang.
Dompu , Juli 2010
iii
DAFTAR ISI
halamanHalaman Judul i
Halaman Pengesahan ii
Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv
BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Landasan Hukum 2
C. Langkah-Langkah Pelaksanaan Kerja Pengawas 4
D. Siklus Kegiatan Pengawas Sekolah 5
E. Sekolah Binaan 6
BAB II : RENCANA KEGIATAN MANAJERAL (RKM) 10
BAB III : PENUTUP 14
A. Kesimpulan 14
B. Rekomendasi 14
Daftar Rujukan 16
iv
BAB IPENDAHULUAN
A. Pendahuluan
Dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan nasional telah
ditetapkan visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi
pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata
sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga
negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga
mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
Terkait dengan visi tersebut telah ditetapkan serangkaian prinsip
penyelenggaraan pendidikan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan
reformasi pendidikan. Salah satu prinsip tersebut adalah pendidikan
diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta
didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam proses tersebut diperlukan
guru yang memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan
mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Implikasi dari prinsip
ini adalah pergeseran paradigma proses pendidikan, yaitu dari paradigma
pengajaran ke paradigma pembelajaran. Pembelajaran adalah proses
interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar. Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan,
dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien.
Mengingat kebhinekaan budaya, keragaman latar belakang dan
karakteristik peserta didik, serta tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang
bermutu, proses pembelajaran untuk setiap mata pelajaran harus fleksibel,
bervariasi, dan memenuhi standar. Proses pembelajaran pada setiap satuan
pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan,
menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian
sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta
didik.
Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan salah satu standar yang harus
1
dikembangkan adalah standar proses. Standar proses adalah standar
nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada
satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses
berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar
dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan
menengah pada jalur formal, balk pada sistem paket maupun pada sistem
kredit semester.
Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran,
pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan
pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran
yang efektif dan efisien.
B. Landasan Hukum Rencana Kepengawasan Akademik/Manajerial
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional,
2. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah,
3. Undang-Undang Nomor: 25 Ahun 2000 Tentang Program
Pembangunan Nasional (Propenas),
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan (SNP)
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan
Otonomi Daerah,
7. Keputusan Mendikbud Nomor: 020/U/1998 Tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanan Jabatan Funsional Pengawas Sekolah Dan Angka
Kreditnya.
8. Keputusan Menpan Nomor: 091/KEP/M.PAN/10/2001 Tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya
9. Keputusan Mendiknas Nomor: 097/U/2002 Tentang Pedoman
Pengawasan Pendidikan, Pembinaan Pemuda Dan Pembinaan Olah
Raga.
2
10. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Kurikulum
Pendidikan Dasar Dan Menengah.
11. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompeensi
Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
12. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksananaan
Permendiknas Nomor 22 Dan 23 Tahun 2006.
13. Permendiknas No. 12 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi
Pengawas Sekolah
14. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi
Kepala Sekolah
15. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Kualifikasi Dan Standar
Kompetensi Guru
16. Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Guru
17. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan Dasar Dan Menengah
18. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Evaluasi
Pendidikan Dasar Dan Menengah.
19. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses
Pendidikan Dasar Dan Menengah
20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok
Pengawas sekolah.
21. Garis-Garis Besar Program Pembinaan SMA Tahun 2008, Depdiknas,
Jakarta.
22. Surat Keptusan Kepala Dikpora Kab Dompu NO ;800/163/Dikpora
Tangaal 30 juni 2010 Tentang Tugas pengwasan sekolah semeter
ganjil tahun pelajaran 2010/2011
C. Langkah-Langkah Pelaksanaan Kerja Kepengawasan
Dalam Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Tugas pokok
pengawas pada Pendidikan Dasar Dan Menengah telah ditetapkan standar
langkah-langkah pelaksanaan kepengawasan sebagai berikut:
1. Penilain
3
a. Penilaian terhadap kinerja kepala sekolah dan staf administrasi
sekolah ( tenaga laboran,pustakawan )
b. Penilaian kinerja guru .
c. Penilaian dilkukan dengan observasi dengan lembar pengamatan
dan lembar instrumen penilaian kinerja
2. Pembinaan
a. Organisasi sekolah menghadapi akreditasi sekolah
b. Kepala sekolah dalam mengelola administrasi sekolah
c. Tenaga administrasi sekolah ( laboran,pustawan)
d. Inovasi pendidikan
e. Pembinaan dilakukan dengan diskusi,bimbingan tehnis,bimbingan
profesional,melalui MKKS, dan disekolah binaan
3. Pemantauan
a. Pengelolaan dan administrasi sekolah
b. Pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan
c. Lingkungan sekolah
d. Pelaksanaan Ujian nasional dan ujian sekolah
e. Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru
f. Pelaksanaan ekstrakurikuler
g. Sarana belajar ( alat peraga,laboratorium,perpustkaan)
4. Pelaporan
Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran
dilaporkan kepada pemangku kepentingan.
5. Tindak lanjut
a. Penguatan dan penghargaan diberikan kepada kepala sekolah yang
telah memenuhi standar.
b. Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada kepala sekolah
yang belum memenuhi standar.
4
c. Kepala sekolah diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan/pe-
nataran Iebih lanjut khususnya tentang pemahaman manajerial
sekolah.
D. Siklus Kegiatan Kepengawasan Sekolah
E. Sekolah Binaan Bambang Sukamto
No. Nama Sekolah Binaan Alamat
1 SMAN.HUU HUU2 SMA USMAN BIN AFFAN DOMPU3 SMA TD.KOSGORO DOMPU4 SMAN 2.DOMPU DOMPU5 SMAN 1.WOJA WOJA6 SMAN.MANGGELEWA MANGGELEWA7 SMAN 2.KEMPO KEMPO8 SMPN 2.KILO KILO9 SMAN 1.PEKAT PEKAT10 SMA PGRI PEKAT PEKAT
5
BAB IIRENCANA KEPENGAWASAN MANAJERIAL (RKM) SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 20010/2011
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DA OLAH RAGA KABUPATEN DOMPU
ASPEK PENILIAN
FokusMasalah
(1)
Tujuan
(2)
Indikator Keberhasilan
(3)
Strategi/Metode Kerja/Teknik
Supervisi
(4)
Skenario Kegiatan
(5)
Sumber Daya yang
diperlukan
(6)
Penilaian dan
instrumen
(7)
RencanaTindak Lanjut
(8)1.Kinerja Kepala sekolah
Meningkatkan kepemimpinan secara komprehensip
Kepala sekolah dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan EMASLIM
Observasi awalPelaksananObservasi akhirEvaluasiPembinaan
Pertemuan pendahuluanMenyiapkan kelengakapan administrasi sekolah binaan
Pengawas sekolah selaku penilai kinerja kepala sekolah
KualitatifInstrumen pengamatan
Juli sd desember 010
2.Kinerja tata usaha
Meningkatkan kemampuan staf tenaga administrasi sekolah
Staf Tata usaha dapat bekerja secara optimal mendukung pelaksanaan pembelajaran
Observasi awalPelaksananObservasi akhirEvaluasiPembinaan .
Pertemuan pendahuluanMenyiapkan kelengakapan administrasi sekolah binaan
Pengawas sekolah selaku penilai kinerja tenaga administrasi sekolah
KualitatifInstrumen pengamatan
Juli-desember010
6
ASPEK PEMBINA
ANFokus
Masalah
(1)
Tujuan
(2)
Indikator Keberhasilan
(3)
Strategi/Metode Kerja/Teknik
Supervisi
(4)
Skenario Kegiatan
(5)
Sumber Daya yang
diperlukan
(6)
Penilaian dan
instrumen
(7)
RencanaTindak Lanjut
(8)
1.Peningkatan kompetensi manajerial kepala sekolah
Meningkatnya pemahaman kepala sekolah terhadap tugasnya pada aspek manajerial sekolah
.Kepala sekolah dapat menjalankan fungsinya dalam tugas tugas manajeral sekolah
Observasi awal pada sekolah binaanWawancara dengan kepala sekolahPengamatan dokumen manajerial
Bintek dan binprof di sekolah binaan
Pengawas sekolah/supervisorKepala sekolah
KualitatifInstrumen pengamatan
Juli 010 sd Desember010
2.Kepala sekolah dalam menghadapi akreditasi sekolah
.Menyiapkan perangakat administrasi sekolah dalam akreditasi sekolah,dengan melengkapi administrasi
Sekolah telah siap untuk diakreditasi
Observasi awal pada sekolah binaanWawancara dengan kepala sekolahPengamatan dokumen administrasi sekolah
Bintek dan binprof di sekolah binaan
Pengawas sekolah/supervisorKepala sekolah
KualitatifInstrumen pengamatan
Julii 010 sd Desember 010
3.Tenaga Meningkatkankemampuan Tenaga
.Terdapatnya tenaga administrasi sekolah
Observasi awal Bintek dan Pengawas Kualitatif Juli sd
7
administrasi sekolah administarsi
Sekolah agar dapat bekerja secara efisien guna mendukung pembelajaran dan pengelolaan sekolah
yang handal pada sekolah binaanWawancara dengan kepala sekolahPengamatan dokumen administrasi sekolah
binprof di sekolah binaan
sekolah/supervisorKepala sekolah
Instrumen pengamatan
desember 010
8
ASPEK PEMANTUAN
FokusMasalah
(1)
Tujuan
(2)
Indikator Keberhasilan
(3)
Strategi/Metode Kerja/Teknik
Supervisi
(4)
Skenario Kegiatan
(5)
Sumber Daya yang
diperlukan
(6)
Penilaian dan
instrumen
(7)
RencanaTindak Lanjut
(8)1.Administrasi sekolah
Tersusunya administrasi sekolah secara lengkap dengan mengacu pada standar nasional pendidikn,meliputi program kerja tahunan,semester,program supervisi,dan monitoring,rapbs,program tatausaha.kearsipan surat surat
Adanya administrasi sekolah lengkap meliputi,progran tahunan sekolah,program kerja semester,program pengembangan sekolah;program supervisi dan monev,rapbs,program kerja tu,kearsipan surat
Pemantauan awalPelaksanan administtrasi sekolah binaan
Kunjungan ke sekolah binaan dengan membawa formas penilaian emaslim
Pengawas sekolah/supervisorKepala sekolah/tenaga administrasi sekolah
KualitatifInstrumen padministasi sekolah
Juli 010 sd Desember010
2.Standar naional pendidika
Meningkatkan kemampuan Kepala Sekolah agar nekerja keras untuk mencapai
Staf Tata usaha dapat bekerja secara optimal mendukung pelaksanaan pembelajaran
Pemantuan awalPelaksananDelapan standar nasional sekolah binaan
Kunjungan ke sekolah binaan dengan membawa format delapan
Pengawas sekolah/supervisorKepala sekolah
KualitatifInstrumen delapan standar nasionalpen
Juli 010 sd Desember 010
9
keberhasilan. standar didikan
3.Lingkungan sekolah
Meningkatnya pemahaman kepala sekolah terhadap lingkungan sekolah yang kondusif bagi terciptanya pembelajaran
.Kepala sekolah dapat menjalankan fungsinya dalam tugas tugas manajeral sekolah
Pemantuan awal lingkungan sekolah binaan
Kunjungan ke sekolah binaan dengan membawa format linkungan sekolah
Pengawas sekolah/supervisorKepala sekolah
KualitatifInstrumen lingkungan sekolah
Juli 010 sd Desember010
4.Ujian Nasional dan ujian sekolah
.Menyiapkan perangakat administrasi sekolah dalam akreditasi sekolah,dengan melengkapi administrasi
Sekolah telah siap untuk diakreditasi
Pematuan di sekolah binaan
Kunjungan ke sekolah dengan membawa format pematuanujian nasional
Pengawas sekolah/supervisorKepala sekolah/panitia
KualitatifInstrumen ujian sekolah dan UN
Maret dan april 011
5.Penerimaan siswa baru
Meningkatkan kemampuan Kepala Sekolah agar memiliki motivasi yang.
Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai
Pemantuan di sekolah binaan
Kunjungan ke sekolah dengan membawa format penerimaan siswa baru
Pengawas sekolah/supervisorKepala sekolah /panitia
KualitatifInstrumen penerimaan siswa baru
Mei dan Juni 2011
6.Pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler
Meningkatkan kemampuan Tenaga administarsi
.Memiliki program ektra kurikuler yang memadai dan ada hasil kegaiatanya
Pemamtuan di sekolah,wawancara.
Kunjungan kesekolah binaan dengan membawa
Pengawas sekolah/supervisorKepala
KualitatifInstrumen kegiatan ekstra
Juli 10 sd Desember010
10
Sekolah agar dapat bekerja secara efisien guna mendukung pembelajaran dan pengelolaan sekolah
format pematuan kegiatan ektrakurikuler
sekolah/guru kurikuler
7.Menyusun laporan semester ganjil 2010
Tersusunya laporan kepengawasan semester ganjil tahun 2010 secara lengkap
.Ada dukumen laporan semester ganjil 2010
Pembuatan laporan lengkap semester gganjil tahun 2010
Disusun mulai awal desember
Pengawas sekolah binaan
Pedoman penyusunan laporan semester
Desember 2010
11
BAB IIIPENUTUP
A. Kesimpulan1. Mengingat kebhinekaan budaya, keragaman latar belakang dan
karakteristik peserta didik, serta tuntutan untuk menghasilkan
lulusan yang bermutu, proses pembelajaran untuk setiap mata
pelajaran harus fleksibel, bervariasi, dan memenuhi standar. Proses
pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah
harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan
memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan
ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian
sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis
peserta didik.
2. Salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan untuk dijadikan
landasan dalam pelaksanaan reformasi pendidikan adalah
pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan
pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
Dalam proses tersebut diperlukan guru yang memberikan
keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan
potensi dan kreativitas peserta didik. Implikasi dari prinsip ini adalah
pergeseran paradigma proses pendidikan, yaitu dari paradigma
pengajaran ke paradigma pembelajaran. Pembelajaran adalah
proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada
suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran perlu direncanakan,
dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif
dan efisien.
B. Rekomendasi
1. Kepala sekolah sebagai ujung tombak dalam upaya meningkatkan mutu
pendidikan perlu terus diberikan peluang untuk senatiasa meningkatkan
dan mengembangkan seluruh kompetensinya melalui berbagai strategi dan
12
metode agar mereka dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk
memberikan pelayanan yang terbaik.
2. Tuntutan Kepala sekolah untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya yang lebih baik dan terus meningkat kepada peserta didik, maka
perlu untuk dibarengi dengan upaya untuk memberikan kesejahteran dan
perlindungan kerja yang lebih baik.
3. Perlunya seluruh kegiatan disemua bidang pendidikan dilakukan
standarisasi sehingga mempermudah untuk dilakukan evaluasi, perbaikan
berkelanjutan.
13
Daftar Rujukan
1. __________. (2003). Jabatan Fungsional Pengawas. Badan Diklat Depdagri & Diklat Depdiknas.
2. Depdiknas. (2002.a). Manajeman Tenaga Kependidikan. Jakarta: Dirjen Dikdasmen.
3. Dirjen PMPTK. (2005) Standar Kompetensi Pengawas Sekolah TK/SD Matapelajaran/Rumpun Matapelajaran. Jakarta: Dirjen PMPTK.
4. Garis-Garis Besar Program Pembinaan SMA 2008, Depdiknas, Jakarta,
2008
5. Holmes. (tth.). School Inspection (A teacher's guide to preparing, surviving and evaluating Ofsted inspection). Buckingham. Philadelphia: Open University Press.
6. Instrumen Pengawasan Sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang,
2007
7. Keputusan Mendikbud Nomor: 020/U/1998 Tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanan Jabatan Funsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya.
8. Keputusan Mendiknas Nomor: 097/U/2002 Tentang Pedoman Pengawasan
Pendidikan, Pembinaan Pemuda Dan Pembinaan Olah Raga.
9. Keputusan Menpan Nomor: 091/KEP/M.PAN/10/2001 Tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan (SNP)
11. Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2008 Tentang Guru
12. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan
Otonomi Daerah,
13. Permendiknas No. 12 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi Pengawas
Sekolah
14. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi Kepala
Sekolah
15. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Kualifikasi Dan Standar
Kompetensi Guru
14
16. Permendiknas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Sertifikasi Guru Dalam
Jabatan.
17. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan Dasar Dan Menengah
18. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Evaluasi Pendidikan
Dasar Dan Menengah.
19. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Kurikulum
Pendidikan Dasar Dan Menengah.
20. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompeensi Lulusan
Pendidikan Dasar Dan Menengah.
21. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksananaan Permendiknas
Nomor 22 Dan 23 Tahun 2006.
22. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Pendidikan
Dasar Dan Menengah
23. Permendiknas Nomor 10 tahun 2008 tentang Sertifikasi Guru
24. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
25. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional,
26. Undang-Undang Nomor: 25 Ahun 2000 Tentang Program Pembangunan
Nasional (Propenas),
27. Widiani Maria, Dra., M.A, Program Kerja Pengawas Sekolah, Departemen
Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan
Tenaga Kependidikan, Direktorat Tenaga Kependidikan, Jakarta, 2006
15