Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan … Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Blitar Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perencanaan pembangunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P)

Kabupaten Blitar Tahun 2017

i

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR : 72 TAHUN 2016

TANGGAL : 08 NOPEMBER 2016

Tentang

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PERUBAHAN PERUBAHAN (RKPD-P)

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan perkenan-

Nya maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Blitar

Tahun 2017 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P)

Kabupaten Blitar 2017 merupakan kewajiban daerah sebagaimana amanat Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang

Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan

Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Blitar 2017

disusun sebagai tindak lanjut atas atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 061/2911/Sj

Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, diinstruksikan kepada daerah untuk melakukan penyesuaian dokumen

Rencana Pembangunan Daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.



i

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Blitar 2017

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang

penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah dan memperhatikan RKP Nasional,

memuat kebijakan makro ekonomi, arah kebijakan keuangan daerah, program prioritas

pembangunan daerah, dan program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan rencana-

rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Terselesaikannya Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P)

Kabupaten Blitar 2017 tidak terlepas dari dukungan semua pihak terkait yang berperan aktif

dalam proses penyusunan RKPD-P ini. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Blitar

menyampaikan terima kasih kepada seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Blitar, swasta

dan masyarakat atas sumbangsihnya, dengan harapan di masa datang partisipasinya dapat

lebih ditingkatkan untuk melangkah bersama, berbuat seirama dalam memastikan roda

pembangunan di Kabupaten Blitar berjalan pada rel yang dicita-citakan.

Akhir kata kami harapkan agar Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Blitar Tahun 2017 ini dapat bermanfaat dan berguna bagi

semua pihak yang terkait, serta tercapainya target pembangunan Kabupaten Blitar Tahun

2017. Semoga segala upaya kita bersama dalam membangun Kabupaten Blitar senantiasa

mendapat petunjuk serta ridho dari Allah SWT. Amin.

ii



i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................................... i

DAFTAR ISI ....................................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2

1.3 Hubungan Antar Dokumen 5

1.4 Sistematika Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah 6

1.5 Maksud dan Tujuan 8

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 9

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 53

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 60

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Platform Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati 2016-2021 78

4.2 Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 85

4.3 Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2017 86

4.4 Prioritas Pembangunan Kabupaten Blitar ..................................................................... 87

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ......................... 91

BAB VI PENUTUP ............................................................................................................. 92

LAMPIRAN : RENCANA PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

iii


Kabupaten Blitar Tahun 2017 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu fungsi utama manajemen

pembangunan yang selalu diperlukan karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari

sumber daya (resources) yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik dapat dirumuskan

kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memperoleh hasil yang optimal

dalam pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dan potensi yang ada. Perencanaan

pembangunan di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur perencanaan secara sistematis dan

terintegrasi. Terintegrasi dapat diartikan sebagai kessuaian perencanaan pembangunan

antar waktu maupun antar level pemerintahan. Perencanaan pembangunan berdasar pada

ruang lingkup waktu dapat dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

untuk kurun waktu 5 tahun; dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk jangka pendek kurun

waktu 1 tahunan.

Kinerja pemerintah daerah secara akumulatif harus dapat berdampak pada kinerja

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Seluruh dokumen perencanaan harus saling

terintegrasi dan saling mendukung pencapaian satu sama lain. Setiap tahun pemerintah

daerah harus menyusun dokumen RKPD sebagai bentuk dokumen perencaan jangka

pendek. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 tahun yang

ada di dalam RPJMD, sesuai dengan program tahunan yang ada didalam RPJMD. RKPD

berisi rencana kerja dari seluruh SKPD pada tahun yang bersangkutan, yang didasarkan

pada arahan dan program prioritas yang telah dirumuskan pada Rancangan Awal RKPD.

Sehingga masing-masing SKPD memiliki arahan/tema pembangunan yang jelas setiap

tahunnya. Penyusunan RKPD penting untuk memberikan gambaran arah kebijakan sesuai

dengan tahapan RPJMD/RPJPD dan isu-isu pembangunan besar pemerintah pusat yang

baru serta memberikan gambaran capaian kinerja untuk RKPD tahun lalu.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Undang-undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan

pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.



Sehubungan dengan amanat undang-undang tersebut maka Pemerintah Kabupaten Blitar

telah menyusun RPJPD Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008.

Penyusunan RKPD-P Kabupaten Blitar Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan memperhatikan RPJMD Propinsi Jawa Timur

maupun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016. Hal-hal yang menjadi

perhatian dalam menyusun RKPD-P ini juga mempertimbangkan hasil kinerja pembangunan

yang dicapai pada tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun

pelaksanaan RKPD serta sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi

yang mengemuka sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

yang secara partisipatif dilakukan mulai dari desa/kelurahan hingga kabupaten.

Hal pokok penting dalam RKPD-P ini merupakan gambaran investasi pemerintah

yang dalam penjabarannya diinteraksikan dengan komponen sumber daya yang lain seperti

PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan, serta dana-dana bagi

hasil lainnya. Dokumen RKPD-P ini merupakan dokumen publik yang harus disusun dan

dipublikasi dimana sesuai amanat undang-undang nomor 14 tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik yang berlaku maka diharapkan dokumen ini dapat diakses oleh

semua pemangku kepentingan baik dalam kapasitas untuk pelaksanaan, pengawasan,

pengendalian dan evaluasi.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) tahun 2017

berlandaskan pada beberapa dasar hukum seperti dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112);

7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–

undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beerapa kali terakhir

dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;



16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembanguna Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2016;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan,

Pengendalian dan Evalusi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014;

22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan

Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2012;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;

30. Peraturan Bupati Blitar Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016;

31. Peraturan Bupati Blitar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Tahun 2017.



1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Keberadaan

RKPD-P Tahun 2017 juga sebagai pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Rencana Kerja

(Renja) SKPD tahun 2017. RPJMD dan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan jangka

menengah daerah untuk periode 5 tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana

tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Perubahan (RKPD). Hubungan Renstra K/L dengan RKP dan Renstra SKPD dengan RKPD

adalah bersifat mengikat yaitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada

rencana lima tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra SKPD adalah

bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra SKPD harus memperhatikan Renstra K/L.

Mengingat adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem penganggaran,

maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu penyusunan RKPD tersebut, perlu dilakukan secara

lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan.Penetapan

program dan kegiatan tersebut harus pula mencakup indikator dan target kinerja serta

perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan

kegiatan. Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dapat dilihat pada bagan 1.1.

Bagan 1.1 Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJP

Daerah

RKP

Renja SKPD

RKP

Daerah

RAPBD

RKA SKPD

RPJM

Daerah

Renstra

SKPD

RPJM

Nasional

DPA SKPD

APBD Pedoman

Diperhatikan

Pedoman Bahan

Pedoman

Dijabarkan

Bahan Diacu

Pedoman

Diacu



1.4 Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan

Berikut ini merupakan sistematika dokumen RKPD-P Kabupaten Blitar Tahun 2017.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas mengenai RKPD-P, proses penyusunan

dan kedudukan RKPD-P tahun rencana dalam periode penyusunan RPJMD,

keterikatan dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan

tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Menyebutkan peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang

perencanaan dan penganggaran serta tatacara penyusunan dokumen

perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan secara ringkas hubungan dokumen RKPD-P dengan

RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016-2021.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD-P

Sub bab ini mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD-P

terkait dengan pengarutan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

1.5. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan

dokumen RKPD-P.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD-P TAHUN LALU DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan RKPD-P tahun yang lalu selain

itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dakomuen RKPD-P tahun berjalan

sebagai acuan.

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara umum mengenai kondisi

daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, serta indikator kinerja

penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan

antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber



pendanaan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan

perkonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan

daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Bagian ini mengemukakan implementasi program perekomonian untuk

mewujudkan visi dan misi kepala daerah, isu strategis daerah sebagai dasar

untuk menyusunprioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan

dilaksanakan tahun 2017.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menguraikan kebijakan yang akan ditempuh pemerintah daerah

berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan

belanja daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pada Bab IV berisi mengenai perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan

capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan

masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, kerangka ekonomi daerah beserta

kerangka pendanaan.Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta

indikasi prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD

berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan program daerah yang

dsusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana

(RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakanoleh RPJMD. Rencana Program dan

kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan

dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan yang

tinggi bagi masyarakat.

BAB VI PENUTUP

Pada Bab V, merupakan bab penutup dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Perubahan Kabupaten Blitar Tahun 2017 beserta lampiran program SKPD

dan penggunaan dana pagu.



1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P)

Kabupaten Blitar Tahun 2017 adalah untuk acuan dan dasar penyusunan dokumen Renja

SKPD tahun 2017, dengan menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RKPD-P Tahun 2017 merupakan pedoman

dalam penyusunan RAPBD dan merupakan acuan dalam perumusan Kebijakan Umum

Anggaran Perubahan (KUPA) maupuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Perubahan (PPAS-P) APBD Kabupaten Blitar Tahun 2017. Selanjutnya RKPD-P tersebut

juga dijadikan dasar untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

Disusunnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Tahun 2017 adalah

untuk memberikan arah serta pedoman bagi semua pelaku pembangunan di Kabupaten

Blitar, dalam rangka mewujudkan pencapaian indikator dan target kinerja

prioritas/agenda/program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021

yang akhirnya ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.



BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan tahun 2017 ini pada

hakekatnya didasarkan pada evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2015 disinergikan

dengan RPJMD Kabupaten Blitar dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun

2015. Evaluasi tersebut merupakan penelaahan atas pelaksanaan kinerja dari program dan

kegiatan SKPD. Evaluasi juga diselaraskan dengan hasil-hasil laporan kinerja yang menjadi

dasar penyusunan LAKIP SKPD.

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Untuk menggambarkan kondisi daerah Kabupaten Blitar, Pada bab ini menyajikan

data dan menggambarkan kondisi daerah Kabupaten Blitar yang berkaitan dengan aspek

geografis dan demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing

daerah. Berikut ini merupakan kondisi daerah Kabupaten Blitar.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Blitar terletak di Provinsi Jawa Timur bagian selatan yang secara geografis

berada antara 111040'-112010' Bujur Timur dan 7058' – 809'5'' Lintang Selatan. Sementara

itu secara administratif, Kabupaten Blitar berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan

Kabupaten Malang di sebelah utara, Kabupaten Malang di sebelah timur, Samudera

Indonesia di sebelah selatan serta Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri di sebelah

barat. Letak yang cukup strategis tersebut menjadikan perkembangan kabupaten yang

mempunyai luas wilayah 1.588,79 km² dan terbagi ke dalam 22 kecamatan, 248 desa dan

24 kelurahan ini layak diperhitungkan.

Kondisi alam Kabupaten Blitar sangat beragam, terdiri dari wilayah pegunungan,

dataran rendah, daerah aliran sungai dan pesisir. Secara spesifik, kondisi topografi

kabupaten yang memiliki ketinggian wilayah ± 167 meter adalah sebagai berikut:

1. Wilayah utara memiliki kemiringan berkisar 2% - 15%, 15% - 40% dan lebih besar

dari 40%, dengan relief bergelombang hingga berbukit. Wilayah ini merupakan bagian

dari wilayah Gunung Kelud dan Gunung Butak.



2. Wilayah Tengah merupakan daerah yang relatif datar dengan kemiringan 0-20%.

Namun, bagian timur dari wilayah ini agak bergelombang dengan kemiringan rata-

rata 2-15%.

3. Wilayah Selatan yang sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan

kemiringan 15% - 40%. Terdapat sebagian kecil dari wilayah ini yang berada di sekitar

DAS Brantas dengan kontur agak landai antara 0-20%.

Gambar 2.1

Peta Wilayah Kabupaten Blitar

Sumber: Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan 2016

Kondisi geografis Kabupaten Blitar terdiri dari wilayah pegunungan, dataran rendah,

daerah aliran sungai, dan pesisir. Daerah pegunungan berada di bagian utara dengan

adanya Gunung Kelud yang masih aktif dan Gunung Kawi disebelah timur. Sedangkan

pegunungan kapur berada di bagian selatan berbatasan dengan wilayah pesisir pantai

selatan. Daerah dataran rendah berada dibagian tengah dan barat. Daerah aliran sungai

berada dibagian tengah wilayah Kabupaten Blitar dimana terdapat aliran Sungai Brantas

yang membagi Kabupaten Blitar menjadi 2 bagian yaitu bagian utara dan bagian selatan.

Sungai Brantas ini juga sekaligus merupakan muara dari sungai-sungai utama yang mengalir

dari bagian utara Kabupaten Blitar seperti sungai Lekso, sungai Putih dan sebagainya.



Dibagian selatan juga terbentang dari timur ke barat wilayah pesisir Kabupaten Blitar

sepanjang 45 km menghadap Samudera Indonesia.

Jenis batuan yang dijumpai di wilayah Kabupaten Blitar terdiri dari satuan batu

gamping dan satuan batuan vulkanik dan marin yang berumur Miosen, satuan batuan

vulkanik muda, batuan endapan alluvial sungai dan satuan endapan alluvial pesisir. Satuan

batuan gamping terdiri dari batuan gamping terumbu yang banyak dijumpai di wilayah selatan

Kabupaten Blitar dengan jumlah hampir 20% dari luas wilayah yang meliputi Kecamatan

Bakung, Wonotirto sebagian Kecamatan Panggungrejo dan sebagian Kecamatan Wates.

Sedangkan satuan batuan campuran terdiri dari endapan vulkanik (breksi, tuva dan lava)

serta endapan marin (batu gamping, napal, serpik, batu pesisir dan konlomerat) terdapat di

Kecamatan Sutojayan, sebagian Kecamatan Kademangan, Wonotirto, Panggungrejo,

Binangun, Wates, Kesamben, Selopuro dan Ponggok. Satuan batuan vulkanik muda terdiri

dari lava lahar breksi dan lava andesit sampai basalt, terletak seluruhnya di bagian utara

wilayah Kabupaten Blitar dengan jumlah ± 50% dari luas wilayah Kabupaten Blitar.

Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Blitar mempunyai pola yang

berbeda antara wilayah utara dengan selatan. Wilayah utara sungai Brantas membentuk pola

aliran (drainase system) radial dimana anak sungai dan sungai-sungai utamanya seolah-olah

berpusat pada gunung Kelud dan Gunung Butak, kemudian menyebar keluar dan bermuara

di sungai Brantas. Wilayah selatah, sungai-sungai dan anak sungai sebagian besar bermuara

di Samudera Indonesai dan hanya sebagian kecil (disekitar Kecamatan Binangun) bermuara

di sungai Brantas. Sumber-sumber mata air utama di Kabupaten Blitar dengan debit air cukup

besar terdapat di Kecamatan Srengat, Gandusari, Wlingi, dan Kesamben. Sedangkan

sumber air lainnya relatif kecil (rata-rata < 5 liter/detik) terletak di Kecamatan Kesamben,

Kademangan, Sutojayan dan Bakung.

Iklim di Kabupaten Blitar termasuk tipe C.3. yaitu iklim tropis yang ditandai dengan

adanya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau umumnya

berlangsung antara bulan November–April. Sedangkan musim penghujan antara bulan Mei–

September dengan curah hujan rata-rata 2.000 hingga 3.000 mm/tahun. Suhu rata-rata di

Kabupaten Blitar berkisar antara 24,4 C̊ sampai 28,3 ̊C. Tempat di sekitar pesisir pantai

mempunyai suhu udara rata-rata relatif lebih tinggi.

Berdasarkan keadaan morfologi, Kabupatan Blitar termasuk dalam jenis morfologi

pegunungan, perbukitan, dan daratan. Dari segi morfologi pegunungan, terletak pada bagian

Blitar utara dengan ketinggian mencapai 167-2.800 meter dari permukaan laut, yaitu Gunung

Kombang, Gunung Kelud, Gunung Butak. Morfologi tersebut terbentuk berasal dari letusan



gunung api berumur muda dengan kemiringan antara 2 persen hingga 40 persen, meliputi

Kecamatan Talun, Doko, Gandusari, Nglegok, dan Ponggok. Sedangkan untuk morfologi

perbukitan, berada pada wilayah Blitar bagian selatan dengan ketinggian berkisar 100 meter

diatas permukaan air laut (dpl) hingga 350 meter dpl. Morfologi tersebut umumnya terbentuk

dari batuan gamping atau kapur dengan kemiringan antara 20 persen sampai 40 persen,

yang meliputi kecamatan Panggungrejo, Wates, dan Wonotirto. Kemudian untuk morfologi

dataran, terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Blitar. Daerah dataran ini ditempati

oleh batuan hasil letusan gunung api dan juga batuan lepas hasil dari endapatan Sungai

Brantas yang mengalir dari timur ke barat, dengan kemiringan antara 0% sampai dengan

sekitar 20 persen, meliputi Kecamatan Wonodadi, sebagaian Kecamatan Kademangan,

Srengat, Garum, Sanankulon, Kanigoro, Sutojayan, Kesamben, Wlingi, Selopuro dan

Selorejo.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan kondisi geografis Kabupaten Blitar, sejak jaman dahulu Kabupaten Blitar

dikenal sebagai daerah yang mengandalkan sektor pertanian (Agraris). Lahan yang

digunakan sebagai areal persawahan ini mencapai 19,9 persen dari luas wilayah, belum

termasuk untuk sektor perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan. Komoditas Hasil

Peternakan terdiri dari telur, daging dan susu. Ketiga komoditas ini sangat menonjol dari sisi

produktivitasnya, sehingga mampu menopang ketersediaan bahan pangan masyarakat

khususnya Kabupaten Blitar.

Komoditas unggulan yang dihasilkan dari Kabupaten Blitar meliputi Komoditas

Perkebunan yaitu: Rambutan, Nanas, Teh, Cengkeh, Kopi serta komoditas pertanian

utamanya pertanian tanaman pangan meliputi; padi, jagung, ketela, sayur-sayuran, gula

merah yang di kemas dengan berbagai bentuk.

Komoditas Perikanan terdiri dari ikan hias dengan produk utama adalah ikan Koi, ikan air

tawar dengan produk utama antara lain Gurami, Nila, Lele, Mujair serta ikan laut tangkapan.

Di wilayah pantai terdapat pula beberapa lokasi untuk tambak udang. Seiring kebutuhan akan

bahan baku tambang, saat ini wilayah selatan merupakan pemasok bahan tambang golongan

C seperti, Feldspar, Kaolin, Zeolit, Pasir Besi dan Batu Kapur.

Potensi alam yang bervariasi bisa dikembangkan menjadi obyek wisata yang sangat

berpotensi mengundang wisatawan domestik maupun luar negeri, seperti potensi pantai-

pantai yang tersebar di sepanjang pantai selatan, air terjun, pengembangan desa wisata

ataupun paket-paket inovatif lain dari sektor pariwisata. Pengembangan usaha mikro dan

usaha kecil yang telah ditumbuhkan hampir di setiap desa di Kabupaten Blitar bisa menjadi



potensi pengembangan ekonomi lokal yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan bagi

masyarakat. Lebih-lebih jika dilakukan pengembangan jejaring usaha antar lintas sektoral

yang masing-masing memiliki keunggulan produknya, sehingga tercipta sinergitas

pengembangan usaha bersama di Kabupaten Blitar yang didukung oleh tumbuh dan

berkembangnya lembaga keuangan mikro masyarakat.

Di sisi lain, kondisi geografis Kabupaten Blitar menjadikan adanya perbedaan sosio

kultural bagi penduduk yang mendiami berbagai wilayah di Kabupaten Blitar. Seperti di

wilayah barat kebudayaan masyarakatnya condong ke mentaraman yang merujuk pada

suatu teritori budaya maupun dialek yang digunakan. Sedangkan di bagian timur cenderung

pada dialek yang diucapkan oleh penduduk Kabupaten Malang.

2.1.3 Kawasan Rawan Bencana

Dengan kondisi topografis yang bervariasi, antara lain sepanjang sisi selatan berada

di tepi pantai, serta sisi utara yang bergunung-gunung bahkan terletak di lereng gunung Kelud

yang masih aktif, selain memiliki potensi yang menjanjikan, Kabupaten Blitar juga memiliki

potensi bencana alam yang cukup beragam, antara lain :

a. Daerah rawan Tsunami berada di sepanjang pesisir Selatan Kabupaten Blitar,

meliputi Kecamatan Wates, Panggungrejo, Wonotirto dan Bakung.

b. Daerah rawan bencana Gunung Berapi, meliputi Kecamatan Gandusari, Nglegok,

Ponggok dan Srengat.

c. Daerah rawan Banjir meliputi wilayah di sepanjang aliran sungai Brantas, antara lain

Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Sutojayan.

d. Daerah Rawan Angin Puting Beliung yaitu Kecamatan Srengat, Wonodadi dan

Udanawu.

2.1.4 Demografi

Penduduk merupakan bagian penting dari modal pembangunan, baik dari segi

kuantitas maupun kualitas. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi sumber daya (input)

produksi sekaligus menciptakan demand barang dan jasa hasil produksi. Namun demikian,

jumlah penduduk harus dikendalikan agar tidak menimbulkan masalah kependudukan seperti

pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain serta perlu ditingkatkan kualitasnya terutama di era

pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) seperti saat ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar mencatat bahwa di tahun 2015 jumlah

penduduk Kabupaten Blitar sebanyak 1.145.396 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,51

persen sejak Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) lalu. Dengan luas wilayah 1.588,79 km2

maka rata-rata kepadatan penduduk adalah sebesar 721 jiwa per km2.



Grafik 2.1

Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2010 – 2015 (Jiwa)

Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015

Dilihat dari persebaran penduduk Kabupaten Blitar, Kecamatan Ponggok merupakan

kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 101.058 jiwa, sementara

Kecamatan Bakung memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu sejumlah 25.542 jiwa.

Kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan tertinggi adalah Sanankulon dengan jumlah

penduduk sebesar 1.672 jiwa per km2, sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan

paling rendah adalah Wonotirto dengan jumlah penduduk 216 jiwa per km2.

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

Tahun 2015

No. Kecamatan

Luas

Wilayah

(km2)

%

Jumlah Penduduk (jiwa) Sex

Ratio

Kepadatan

(jiwa/km2) L P Total

1. Bakung 111,24 7,00 12.504 13.038 25.542 95,90 230

2. Wonotirto 164,54 10,36 17.873 17.707 35.580 100,94 216

3. Panggungrejo 119,04 7,49 20.617 20.711 41.328 99,55 347

4. Wates 68,76 4,33 14.124 14.094 28.218 100,21 410

5. Binangun 76,79 4,83 21.355 21.330 42.685 100,12 556

6. Sutojayan 44,2 2,78 23.626 24.192 47.818 97,66 1.082

7. Kademangan 105,28 6,63 32.598 32.639 65.237 99,87 620

8. Kanigoro 55,55 3,50 38.719 38.096 76.815 101,64 1.383

9. Talun 49,78 3,13 30.209 30.455 60.664 99,19 1.219

10. Selopuro 39,29 2,47 20.213 19.605 39.818 103,10 1.013

11. Kesamben 56,96 3,59 23.879 24.509 48.388 97,43 850

1.116.639

1.124.775

1.130.4231.136.701 1.140.793 1.145.396

2010 2011 2012 2013 2014 2015



No. Kecamatan

Luas

Wilayah

(km2)

%

Jumlah Penduduk (jiwa) Sex

Ratio

Kepadatan

(jiwa/km2) L P Total

12. Selorejo 52,23 3,29 17.248 17.666 34.914 97,63 668

13. Doko 70,95 4,47 18.840 18.885 37.725 99,76 532

14. Wlingi 66,36 4,18 25.162 25.009 50.171 100,61 756

15. Gandusari 88,23 5,55 33.528 32.949 66.477 101,76 753

16. Garum 54,56 3,43 32.697 32.139 64.836 101,74 1.188

17. Nglegok 92,56 5,83 35.082 34.692 69.774 101,12 754

18. Sanankulon 33,33 2,10 27.869 27.855 55.724 100,05 1.672

19. Ponggok 103,83 6,54 51.159 49.899 101.058 102,53 973

20. Srengat 53,98 3,40 32.362 32.592 64.954 99,29 1.203

21. Wonodadi 40,35 2,54 23.419 23.494 46.913 99,68 1.163

22. Udanawu 40,98 2,58 20.624 20.133 40.757 102,44 995

Kab. Blitar 1.588,79 100 573.707 571.689 1.145.396 100,35 721


Komposisi penduduk Kabupaten Blitar berdasarkan jenis kelamin selama lima tahun

terakhir sejak SP 2010 disajikan dalam Gambar 2.1. Dari gambar tersebut terlihat bahwa

selama kurun waktu tersebut populasi penduduk laki-laki lebih besar dibanding populasi

perempuan.

Grafik 2.2

Komposisi Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Blitar

Tahun 2010- 2015 (Jiwa)


Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan berpengaruh pada

nilai sex ratio. Nilai sex ratio Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Laki-Laki 559.475 562.779 565.689 568.596 571.303 573.707

Perempuan 557.164 561.996 564.734 568.105 569.490 571.689



yang signifikan. Pada tahun 2015, sex ratio Kabupaten Blitar sebesar 100,35. Artinya, dalam

10.000 jiwa penduduk perempuan terdapat 10.035 jiwa penduduk laki-laki. Angka sex ratio

digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan berwawasan kesetaraan gender

maupun sebagai informasi untuk kepentingan mengakomodir tingkat keterwakilan perempuan

dalam lembaga legislatif.

Sementara itu, untuk mengetahui penduduk menurut kelompok usia, dapat

digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Piramida penduduk tersebut mampu

menunjukkan komposisi penduduk menurut kelompok umur sekaligus menurut jenis kelamin.

Grafik 2.3

Piramida Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2015


Piramida penduduk di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten

Blitar berada pada rentang usia produktif (15-64 tahun) dengan persentase sebesar 66,62%

(763.093 jiwa). Sisanya merupakan usia non produktif (382.303 jiwa) yang terdiri dari

penduduk usia muda dibawah 15 tahun sebesar 23,51% dan penduduk usia lanjut 65 tahun

keatas sebesar 9,87%.

7,66

7,62

7,74

6,85

6,16

6,746,96

7,57

7,73

7,66

6,66

5,91

4,12

3,59

7,02

10,0 5,0 0,0 5,0 10,0

0 - 4

5 - 9

10 - 14

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 - 69

≥ 70

Perempuan Laki-laki



Grafik 2.4

Persentase Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2015Menurut Golongan Usia


Melalui informasi di atas, dapat diketahui bahwa Kabupaten Blitar memiliki potensi

besar dalam hal penyediaan tenaga kerja yang ditunjukkan dengan besarnya persentase usia

produktif. Hal tersebut perlu diimbangi dengan tingginya kualitas sumber daya manusia agar

mampu bersaing di pasar tenaga kerja.

Selain itu, diperoleh informasi pula bahwa dependency ratio atau rasio ketergantungan

yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif dan usia produktif

Kabupaten Blitar sebesar 0,50. Angka tersebut memiliki arti bahwa setiap 100

orang yang berusia kerja (dan dianggap produktif) menanggung kurang lebih sebanyak 50

orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan ini

merupakan salah satu indikator demografi penting yang menunjukkan bahwa semakin kecil

rasio tersebut maka semakin baik pula kondisi penduduknya.

Suatu daerah akan memperoleh “bonus demografi” saat nilai depedency ratio-nya

kurang dari 0,5 atau saat 100 orang usia kerja menanggung tidak lebih dari 50 orang usia

nonproduktif. Namun, hal yang tidak kalah penting adalah berapa persen dari jumlah

penduduk usia kerja (angkatan kerja) tersebut yang benar-benar aktif bekerja pada usia

produktifnya.

23,51

66,62

9,87

Usia Muda (< 15) Usia Produktif (15-64) Usia Lanjut (65+)



2.1.5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.5.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar dihitung dalam dua bentuk

yaitu penghitungan atas dasar harga berlaku (ADHB) dan penghitungan Atas Dasar Harga

Konstan (ADHK). PDRB ADHB masih dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga (inflasi),

sedangkan PDRB ADHK memperlihatkan perkembangan PDRB tanpa dipengaruhi

perkembangan harga yang biasanya cenderung naik dari tahun ke tahun.

PDRB merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat adanya

berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Data PDRB menggambarkan kemampuan

Kabupaten Blitar dalam mengelola sumber daya daerah yang dimiliki menjadi suatu proses

produksi. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh Kabupaten Blitar sangat

tergantung kepada kondisi sumber daya alam dan faktor produksi yang tersedia.

Selama periode 2010-2015 nilai PDRB Kabupaten Blitar terus mengalami

perkembangan, baik ADHB maupun ADHK Tahun 2010. Dalam rentang waktu tersebut,

pertambahan PDRB ADHB Kabupaten Blitar rata-rata berkisar 2,1 milyar rupiah per tahun.

Angka ini masih kasar dan belum bisa digunakan sebagai indikator perkembangan ekonomi,

karena didalamnya mengandung pengaruh perubahan/kenaikan harga (inflasi). Artinya, bisa

saja pertambahan tersebut mayoritas jsutru disumbang oleh perubahan harga, bukan

kuantitas. Perkembangan ekonomi secara riil, bisa dilihat dari perubahan PDRB ADHK

Kabupaten Blitar yang kemudian lazim disebut dengan istilah pertumbuhan ekonomi. Berikut

adalah tabel PDRB ADHB menurut lapangan usaha tahun 2010 – 2015.



Tabel 2.2

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kategori Lapangan Usaha,

Tahun 2010 – 2015 (Miliar Rupiah)

Sumber: Ranwal RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021

Pada tahun 2015, Kabupaten Blitar sukses membukukan PDRB ADHB sebesar 26,7

triliyun rupiah. Maknanya, di tahun tersebut seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh

penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Blitar bernilai 26,7 triliyun rupiah. Sementara

jika ditinjau dari harga konstan, PDRB yang dihasilkan berkisar 20,9 triliyun rupiah.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,721.1 6,304.2 6,969.4 7,675.2 8,647.2 9,615.5

B Pertambangan dan Penggalian 744.6 828.1 847.6 894.9 1,066.5 1,151.3

C Industri Pengolahan 2,206.6 2,447.6 2,572.2 2,788.0 3,075.9 3,444.8

D Pengadaan Listrik dan Gas

12.6 13.0 13.6 12.2 12.4 13.1

E

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

6.9 6.9 7.1 7.5 7.9 8.5

F Konstruksi 1,409.2 1,561.7 1,766.7 1,950.0 2,204.9 2,409.0

G

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

2,628.6 2,967.3 3,389.6 3,740.9 4,037.9 4,556.6

H Transportasi dan Pergudangan

196.0 212.3 228.7 253.3 287.7 321.1

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

134.0 147.7 172.2 185.8 207.1 233.6

J Informasi dan Komunikasi

878.1 956.1 1,023.2 1,134.4 1,190.8 1,311.1

K Jasa Keuangan dan 267.8 360.2 449.9 499.1 561.3 615.3 L Real Estate 307.7 339.7 363.1 394.0 420.7 479.8

M,N Jasa Perusahaan 59.6 65.4 70.2 76.6 80.7 89.0

O

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

635.6 692.7 762.0 791.3 802.1 869.9

P Jasa Pendidikan 648.8 714.0 804.5 896.9 1,007.3 1,102.1

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

110.9 127.8 146.3 163.0 184.9 202.8

R,S,T,U Jasa lainnya 245.8 268.3 282.2 297.2 330.5 366.9 16,213.9 18,013.4 19,868.5 21,760.5 24,125.7 26,790.3 16,213.9 18,013.4 19,868.5 21,760.5 24,125.7 26,790.3

2014 2015

PDRB DENGAN MIGAS PDRB TANPA MIGAS

Kategori Uraian 2010 2011 2012 2013



Tabel 2.3

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Kategori Lapangan Usaha,

Tahun 2010 – 2015 (Miliar Rupiah)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,721.1 5,899.3 6,204.7 6,354.7 6,552.4 6,811.9

B Pertambangan dan Penggalian

744.6 800.8 811.0 845.2 872.5 901.4

C Industri Pengolahan 2,206.6 2,282.5 2,318.2 2,431.6 2,595.9 2,761.3

D Pengadaan Listrik dan Gas

12.6 13.6 15.0 15.3 15.6 15.6

E

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

6.9 6.9 7.0 7.2 7.4 7.6

F Konstruksi 1,409.2 1,480.7 1,576.7 1,709.4 1,815.5 1,871.9

G

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

2,628.6 2,834.3 3,098.8 3,324.7 3,531.6 3,773.5

H Transportasi dan Pergudangan

196.0 205.9 214.7 227.1 243.8 258.9

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

134.0 144.8 162.3 169.1 179.1 189.8

J Informasi dan Komunikasi

878.1 954.4 1,032.4 1,144.1 1,215.1 1,293.4

K Jasa Keuangan dan 267.8 343.5 391.0 422.8 451.1 470.7 L Real Estate 307.7 328.8 344.6 362.7 387.2 409.8

M,N Jasa Perusahaan 59.6 62.4 65.2 67.7 70.6 73.9

O

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

635.6 666.6 685.5 693.3 695.8 726.7

P Jasa Pendidikan 648.8 680.9 715.3 757.1 821.6 872.2

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

110.9 125.5 136.2 146.4 158.6 168.7

R,S,T,U Jasa lainnya 245.8 263.1 275.9 287.0 301.5 315.1 16,213.9 17,093.9 18,054.5 18,965.2 19,915.3 20,922.3 16,213.9 17,093.9 18,054.5 18,965.2 19,915.3 20,922.3

PDRB DENGAN MIGAS PDRB TANPA MIGAS

2013 2014 2015 2012 Kategori Uraian 2010 2011



B. Laju Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus. Tingkat

keparahan inflasi terbagi atas Inflasi ringan (<10% setahun); Inflasi sedang (10%-30%

setahun); Inflasi berat (30%-100% setahun); dan Hiperinflasi ( >100% setahun). Inflasi tahun

ke tahun (yoy) Kabupaten Blitar pada tahun 2011 tercatat sebesar 5,06 persen. Sampai tahun

2015, inflasi Kabupaten Blitar relatif fluktuatif. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu

7,03%.

Grafik 2.5

Perkembangan Inflasi Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2015


C. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita dihitung dengan pendekatan nilai PDRB ADHB dibagi jumlah penduduk,

meskipun pendekatan tersebut memiliki kelemahan namun telah dianggap dapat memberikan

gambaran tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu atau

perbandingannya dengan daerah lain.

2011 2012 2013 2014 2015

Series1 3,62 4,63 8,05 7,49 1,71

3,62

4,63

8,057,49

1,71



Grafik 2.6

PDRB Perkapita Kabupaten Blitar (Juta Rupiah)

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2016 (diolah)

PDRB per kapita masyarakat Kabupaten Blitar tahun 2011 mencapai 16 juta rupiah

dan meningkat menjadi 23,39 juta rupiah pada tahun 2015 atau meningkat rata-rata 10% per

tahun.

D. Indeks Gini

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan

adalah dengan menghitung nilai koefisien gini (Gini Ratio). Ketimpangan distribusi

pendapatan yang dihitung berdasarkan nilai gini ratio ini didasarkan pada kriteria: a) Jika nilai

koefisien gini ……< 0,4, maka dinyatakan tingkat ketimpangan rendah, b)Jika nilai koefisien

gini 0,4 < 0,5, maka dinyatakan tingkat ketimpangannya sedang, dan 3) jika nilai koefisien gini

……> 0,5, maka tingkat ketimpangan distribusi pendapatannya tinggi. Posisi terakhir Gini

Ratio tahun 2013 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur, Kabupaten

Blitar berada di angka 0,33. Angka tersebut dapat diartikan bahwa ketimpangan yang terjadi

di Kabupaten Blitar tergolong rendah dikarenakan nilai koefisien gininya di bawah 0,4.Berikut

adalah gambar indeks gini Kabupaten Blitar.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PDRB per kapita (jutarupiah)

14,49 16,02 17,58 19,14 21,15 23,39

14,4916,02

17,5819,14

21,15

23,39

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00



Grafik 2.7

Indeks Gini Kabupaten Blitar Tahun 2008 - 2013


E. Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan (GK). Garis kemiskinan

adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum

kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk

hidup layak.

Mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan

dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan

makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Head

Count Index (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Data persentase penduduk Kabupaten Blitar di atas garis kemiskinan disajikan pada

tabel berikut.

Tabel 2.5

Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan

Indikator 2011 2012 2013 2014

Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan 88,71 89,29 89,47 89,78


2008 2009 2010 2011 2012 2013

Series1 0,28 0,30 0,27 0,33 0,36 0,33

0,28 0,30

0,27

0,33

0,36

0,33

-

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40



2.1.5.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.5.2.1 Pendidikan

A. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang

dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. AMH dapat digunakan untuk:

1. Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di

daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak

pernah bersekolah atau tidak tamat SD.

2. Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari

berbagai media.

3. Menunjukkan kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga

angka melek huruf dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus

kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Capaian kinerja angka melek huruf didukung dengan program seperti

penyelenggaraan kejar paket A, B dan C serta melalui keaksaraan fungsional, pelaksanaan

beberapa pelatihan kecakapan hidup serta peningkatan kualitas pendidikan informal seperti

pelatihan pengelolaan kursus-kursus yang ada di Kabupaten Blitar. Berikut adalah grafik

angka melek huruf Kabupaten Blitar.

Grafik 2.8

Angka Melek Huruf Kabupaten Blitar (%)

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ)

Bupati Blitar Tahun 2011-2016

B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk

menghitung angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan adanya metode baru dalam

penghitungan angka IPM, angka rata-rata lama sekolah kabupaten Blitar pada awal periode

tahun 2011 adalah 6,52 tahun. Indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan

kondisi sampai dengan akhir tahun 2014 mencapai 6,82 tahun.

91,9591,96

91,9791,98 91,98

91,92

91,94

91,96

91,98

92

2011 2012 2013 2014 2015

2011 2012 2013 2014 2015



Capaian kinerja tersebut didukung dengan program seperti pelatihan kecakapan

hidup, penyelenggaraan kegiatan kejar paket B dan C, serta rintisan wajib belajar pendidikan

menengah 12 tahun. Berikut adalah grafik angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Blitar.

Grafik 2.9

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)


C. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkkan partisipasi penduduk yang sedang

mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase

jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun

usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan

tersebut.

Tabel 2.5

Angka Partisipasi Kasar (%)

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

APK SD/MI 104 97 99 99 123

APK SMP/MTs 101 95 97 98 108

APK SMA/SMK/MA 35 40 49 52 41,25


APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan

yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk

mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur

daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

6,52

6,59

6,67

6,82

6,35

6,40

6,45

6,50

6,55

6,60

6,65

6,70

6,75

6,80

6,85

2011 2012 2013 2014

2011 2012 2013 2014



Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang

bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia diluar batas usia sekolah

pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas

12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia

7 tahun tetapi telah masuk SD.

Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan

tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah.

Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang

pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda atau mungkin

bisa jg akibat adanya sistem akselerasi. Pada kondisi APK ini dapat terlihat semakin tinggi

tingkat pendidikan, nilai realisasinya semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor

seperti masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat yang apada khirnya mengalami

kesulitan biaya untuk menlanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, masih rendahnya

kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin.

D. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia

sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan

usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila

APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah

dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat

berapa usianya, maka APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Tabel 2.6

Angka Partisipasi Murni (%)

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

APM SD/MI 95 96 92 90,31 91

APM SMP/MTs 83 78 80 80,68 71,22

APM SMA/SMK/MA 28 31 36 40 32,01


Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan

mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai

APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih

antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat

bersekolah.



2.1.5.2.2 Kesehatan

A. Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran

Angka kematian bayi (AKB) ini menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun

pada setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai

probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu

kelahiran hidup). Berikut ini disajikan AKB di Kabupaten Blitar Tahun 2011 sampai dengan

2015 yang menunjukkan hal menggembirakan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun AKB

mengalami penurunan dari 14,09 pada Tahun 2011 menjadi 10,5 pada Tahun 2015.

Grafik 2.10

Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran


B. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup (AHH) merupakan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh

bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup bermanfaat untuk

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada

umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup dapat

diketahui dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

14,09 14,313,4

10,64 10,5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2011 2012 2013 2014 2015

2011 2012 2013 2014 2015



Grafik 2.11

Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)


Peningkatan AHH dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan derajat kesehatan

masyarakat.

C. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk

terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur.

Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO.

Pada tahun 1999, WHO mengelompokkan wilayah berdasarkan kecamatan untuk

level kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk level provinsi berdasarkan prevalensi gizi

kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu:

a. rendah = di bawah 10 %

b. sedang = 10-19 %

c. tinggi = 20-29 %

d. sangat tinggi = 30 %

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun.

Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat

badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang

telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi

baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar

dikatakan gizi buruk.

72,36

72,42

72,47

72,50

72,25

72,30

72,35

72,40

72,45

72,50

72,55

2011 2012 2013 2014



Indikator prevalensi balita gizi buruk pada awal periode tahun 2011 mencapai 0,1

persen mengalami keadaan yang hampir sama pada setiap tahunnya, dengan kondisi sampai

dengan tahun 2015 dengan angka yang sama yaitu 0,1 persen. Capaian tersebut selalu

mencapai target <1 per 1000 balita. Angka disini berarti Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil

menjaga Angka Prevalensi Balita Gizi Buruk tetap di bawah <1 per 1000 balita, sehingga

target nasional telah terpenuhi.

Tabel 2.7

Persentase Balita Gizi Buruk (%)

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

Persentase Balita Gizi Buruk 0,1 0,04 0,11 0,13 0,1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2016

2.1.5.2.3 Ketenagakerjaan

A. Jumlah Angkatan Kerja

Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization) tenaga kerja atau

disebut juga dengan penduduk usia kerja merupakan penduduk usia 15 tahun atau lebih.

Penduduk usia kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja

merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat

dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut.

Tabel 2.8

Jumlah Angkatan Kerja (Orang)

Indikator 2011 2012 2013 2014

Jumlah Angkatan Kerja 590.838 593.469 616.259 606.076

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016

B. Pencari Kerja Yang Ditempatkan

Di tahun 2015, jumlah pencari kerja yang ditempatkan mengalami penurunan. Berikut

adalah tabel pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Blitar.



Tabel 2.9

Pencari Kerja Yang Ditempatkan (Orang)

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

Pencari Kerja Yang Ditempatkan 4.511 4.223 4.124 4.106 2.437


C. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama

sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu atau seseorang

yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya

disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau pun pencari kerja tidak sebanding dengan

jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerap. Pengangguran terbuka merupakan

bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi

mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah penah berkerja), atau

sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa

tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan

tetapi belum mulai bekerja.

Tabel 2.10

Tingkat Pengguran Terbuka (%)

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) 2,19 2,01 1,97 1,90 1,85


D. Keselamatan dan Perlindungan

Keselamatan dan perlindungan Kabupaten Blitar ditunjukkan melalui tabel berikut.

Tabel 2.11

Keselamatan dan Perlindungan (%)

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja 100 100 100 100 75




2.1.5.4 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

A. Jumlah Klub Olahraga

Pada tahun 2011 tercatat hanya terdapat 4 klub olahraga yang mengalami sedikit

peningkatan hingga tahun 2015 menjadi 7 klub olahraga. Jumlah klub olahragapun perlu terus

ditingkatkan sebagai sarana pengembangan diri pemuda yang merupakan tulang punggung

serta penerus cita-cita bangsa.

Grafik 2.12

Jumlah Klub Olahraga (Klub)

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016

B. Jumlah Gedung Olahraga

Hanya terdapat sebuah gedung olah raga di Kabupaten Blitar hingga tahun 2015.

Senada dengan indikator sebelumnya, sarana berupa gedung olah raga perlu terus

dikembangkan sebagai sarana pengembangan diri pemuda yang merupakan tulang

punggung serta penerus cita-cita bangsa.

Tabel 2.12

Jumlah Gedung Olahraga (Unit)

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah Gedung Olahraga 1 13 2 1 1


4 4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2011 2012 2013 2014 2015

2011 2012 2013 2014 2015



2.1.6 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan aspek kedua dari tiga aspek pada indikator

kinerja kunci yang tercantum pada Permendagri No 54 Tahun 2010. Aspek pelayanan umum

memberikan gambaran kinerja pemerintah dalam melayani penduduknya. Aspek pelayanan

umum dibagi menjadi dua yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, keduanya akan dijabarkan

sebagai berikut.

2.1.6.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.1.6.1.1 Pelayanan Pendidikan

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan mempunyai nilai strategis berupa

kontribusi terhadap pertumbuhan IPM. Keberhasilan di bidang pendidikan dapat diukur dari

pemerataan dan perluasan pendidikan serta peningkatan efisiensi dan kualitas manajemen

pendidikan yang berupa Angka Partisipasi Murni, Angka Buta Huruf, angka putus sekolah,

Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi kasar (APK) SMP/MTS.

A. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu

kelompok umur. APS SD/MI tahun 2014 dengan kelompok umur 7-12 tahun sebesar 93,95

persen, dan APS SMP/MTs dengan kelompok umur 13-15 tahun sebesar 96,45 persen. Hal

ini menunjukkan bahwa masih ada 6,05 persen anak umur Sekolah Dasar di Kabupaten Blitar

saat ini sedang tidak aktif bersekolah. Selanjutnya, anak umur Sekolah Menengah Pertama

yang sedang tidak aktif bersekolah sebanyak 23,55 persen. Hal ini memberikan gambaran

bahwa tugas pemerintah masih cukup berat untuk mensukseskan program wajib belajar 9

tahun dimasa datang. Berikut adalah tabel Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Blitar untuk

usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun.

Tabel 2.13

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Indikator 2011 2012 2013 2014

Usia 7 – 12 tahun 91.31 91.55 93.42 93.95

Usia 13 -15 tahun 69 70 72.33 76.45




B. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per

10.000 jumlah penduduk usia sekolah dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk

menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Kondisi rasio ketersediaan sekolah

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.14

Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Dasar

Indikator 2011 2012 2013 2014

Pendidikan Dasar 0.126389 0.126389 0.125694 0.126389


C. Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid dihitung melalui perbandingan antara jumlah guru tingkat

pendidikan dasar per 1000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan

ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk setiap

guru agar tercapai standar kualitas mutu pengajaran yang baik. Berikut adalah tabel rasio

guru terhadap murid untuk pendidikan dasar pada Kabupaten Blitar dengan periode 2011-

2014.

Tabel 2.15

Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs

Indikator 2011 2012 2013 2014

- SD/MI 1:16 1:16 1:15 1:11

- SMP/MTs 1:11 1:11 1:10 1:10


D. Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Pemerintah berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui

berbagai cara, selain pendidikan formal terdapat beberapa langkah, salah satunya adalah

dengan cara pemberantasaan buta aksara.Pada tahun 2015, hampir seluruh penduduk usia

15 tahun ke atas (98%) mampu membaca dan menulis. Data dari Dinas Pendidikan

menyebutkan bahwa masih terdapat 14.207 dari 858.986 jiwa yang tidak dapat baca tulis.

Angka tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya serta melampaui target yang

ditetapkan, sebagaimana tabel dibawah ini.



Tabel 2.16 Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf

(Tidak Buta Aksara)

Indikator 2012 2013 2014 2015

Penduduk >15 tahun melek huruf (buta aksara) 87,68 87,21 85,92 98

Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar

E. Sekolah Pendidikan SD, SLTP & SLTA Kondisi Bangunan Baik

Selain rasio ketersediaan sekolah dan rasio guru, mutu pendidikan juga dapat dinilai

melalui kondisi bangunan yang baik. Di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah, kondisi

bangunan mengalami peningkatan positif setiap tahunnya.

Tabel 2.17 Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (%)

Indikator 2011 2012 2013 2014

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi

bangunan baik 0.33 0.66 0.67 0,71


Tabel 2.18 Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA

Kondisi Bangunan Baik (%)

Indikator 2011 2012 2013 2014

Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik 85 85 86 87


F. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang

pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak

lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur

formal, nonformal, dan informal.



Tabel 2.19 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)

Indikator 2011 2012 2013 2014

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

62,37 60 61 62


G. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada

setiap jenjang pendidikan. Angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan

kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan

dengan pendidikan daerah. Berikut adalah tabel angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan

SMA/SMK/MA pada Kabupaten Blitar.

Tabel 2.20 Angka Kelulusan (%)

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

Angka Kelulusan SD/MI 100 100 100 100 100

Angka Kelulusan SMP/MTs 100 100 100 100 100

Angka Kelulusan SMA/SMK/MA 100 100 100 100 100


Dari tabel tersebut tercatat bahwa dari tahun 2011 hingga tahun 2015, Kabupaten

Blitar tercatat bahwa seluruh siswa SD/MI hingga SMA/SMK/MA lulus dengan angka 100

persen. Hal ini menggambarkan bahwa tigkat penddidikan di Kabupaten Blitar baik siswa dan

tenaga pengajar memiliki kualitas yang baik, hal ini diharapkan akan tetap berjalan dengan

sangat baik hingga tahun mendatang.

2.1.6.1.2 Pelayanan Kesehatan

A. Angka Usia Harapan Hidup

Tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai akan berdampak pada membaiknya

tingkat kesehatan penduduk. Ketersediaan tenaga kesehatan juga sangat berpengaruh

dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Disadari bahwa pembangunan kesehatan

merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan

ekonomi sehingga pembangunan kesehatan dapat dianggap sebagai investasi bagi

pembangunan masyarakat di masa yang akan datang. Oleh sebab itu peningkatan



pelayanan di bidang kesehatan dan akses masyarakat terhadap sektor kesehatan perlu

mendapatkan perhatian utama. Indikator utama tingkat kesehatan masyarakat di suatu

daerah adalah Umur Harapan Hidup.

Grafik 2.13 Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)


B. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu bermanfaat untuk mengetahui cakupan

pelayanan fasilitas kesehatan tersebut dalam memenuhi pelayanannya kepada penduduk

agar pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan.

Tabel 2.21

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

Rasio Puskesmas,

Pustu, poliklinik 1:38.703 1 : 11.262 1:12.300 1 : 33.563 1:10.908


Semakin tinggi nilai rasio fasilitas kesehatan maka semakin banyak penduduk yang

dilayani oleh puskesmas ataupun pustu. Sedangkan semakin rendah nilai rasio fasilitas

kesehatan maka semakin sedikit penduduk yang dilayani oleh puskesmas ataupun pustu.

Penambahan jumlah fasilitas kesehatan seperti pustu dan dan puskesmas perlu ditingkatkan

seiiring dengan perkembangan jumlah penduduk sehingga penduduk di Blitar memperoleh

pelayanan kesehatan yang optimal.

72,36

72,42

72,47

72,50

72,25

72,30

72,35

72,40

72,45

72,50

72,55

2011 2012 2013 2014

2011

2012

2013

2014



C. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000

penduduk. Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang

terorganisasi serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan

kesehatan, asuhan keperawatan yang bekesinambungan, diagnosis serta pengobatan

penyakit yang diderita oleh pasien.

Nilai rasio rumah sakit menunjukkan perbaikan setiap tahunnya namun angka

tersebut masih tercatat relatif kecil sehingga diperlukan penambahan jumlah rumah sakit

dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sejauh ini, kurangnya jumlah

rumah sakit diimbangi dengan jumlah puskesmas beserta jaringannya. Berikut adalah tabel

rasio rumah sakit per satuan penduduk.

Tabel 2.22

Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

Rasio Rumah

Sakit 1:2.851 1:2.371 1:2.400 1:1.300 1 : 1.517


D. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat

diberikan oleh dokter dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Tabel berikut adalah

perkembangan rasio dokter baik umum maupun spesialis per satuan penduduk di Kabupaten

Blitar dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

Tabel 2.23

Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

Rasio dokter 1:28.221 1:23.969 1:25.260 1:6.750 1 : 11.184

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2016.

E. Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis per satuan penduduk tercatat mengalami peningkatan hingga

tahun 2015.

Tabel 2.24 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

Rasio tenaga para Medis

1:3.010 1:3.284 1:1.939 1:1.940 1 : 1.476

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2016.



2.1.6.1.3 Ketenagakerjaan

Angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)atau tuna karya adalah istilah untuk

orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari

selama seminggu atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang

layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau pun pencari

kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerap.

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang

mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang

sudah penah berkerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari

pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang

sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tabel 2.25 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2,19 2,01 1,97 1,90 1,85


2.1.6.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Fokus layanan urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan

oleh pemerintah daerah. Urusan pilihan membahas mengenai pertanian, kehutanan, energi

dan sumber daya, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan dan perindustrian.

2.1.6.2.1 Pertanian

Produksi padi tahun 2015 di Kabupaten Blitar mengalami peningkatan dibanding tahun

sebelumnya. Secara detail hal tersebut ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 2.26

Produksi Padi Kabupaten Blitar (Ton)

Indikator 2012 2013 2014 2015

Produksi Padi 308.256 318.154 329.798 351.348


Peningkatan tersebut sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan UPSUS padi

yang bekerjasama dengan TNI AD dalam Program Swasembada Beras 2017 serta

peningkatan dukungan sarana dan prasarana pertanian yang dilakukan.



2.1.6.2.2 Kehutanan

Kontribusi sub sektor kehutanan pada PDRB relatif kecil, yakni sebesar 1,11 persen

pada tahun 2015. Berikut adalah tabel kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB pada

Kabupaten Blitar.

Tabel 2.27

Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

Kontribusi Sektor

Kehutanan

Terhadap PDRB

0,62 0,63 0,62 0,61 1,11


2.1.6.2.3 Industri dan Perdagangan

Kontribusi sub sektor industri pada PDRB relatif kecil, yakni sebesar 12,86 persen

pada tahun 2015. Berikut adalah tabel kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan

ADHB dan ADHK.

Tabel 2.28

Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

Kontribusi Sektor Industri terhadap

PDRB

2,44 2,40 2,40 2,39 12,86


Dari sisi perdagangan,capaian cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

Pada tahun 2011 Kabupaten Blitar tercatat 5 persen lalu hingga tahun 2015 tercatat 6%, hal

ini masih jauh dari target pada Tahun 2015 yaitu 11%. Maka dengan ini pemerintah daerah

perlu membuat program agar kelompok pedagang atau usaha informal dapat lebih maju lagi

di Kabupaten Blitar. Berikut adalah tabel cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal.

Tabel 2.29

Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

Cakupan bina kelompok

pedagang/usaha informal 5 7 9 9 6

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ)

Bupati Blitar Tahun 2011-2016



2.1.6.2.4 Pariwisata

Pada tahun 2015, laporan dari Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata

(Disporbudpar) Kab. Blitar menunjukkan terjadinya kenaikan jumlah kunjungan wisata dari

1.495.999 kunjungan di tahun 2014 menjadi 1.560.015 kunjungan di tahun 2015.

Grafik 2.14

Kunjungan Wisata (Kunjungan)


2.1.6.2.5 Kelautan dan Perikanan

Perikanan tangkap bersumber dari hasil tangkapan di laut maupun di perairan umum

darat (PUD). Perikanan budidaya memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap

produksi perikanan di Kabupaten Blitar. Berikut adalah tabel produksi perikanan di Kabupaten

Blitar dari tahun 2011 hingga tahun 2015.

Tabel 2.30

Produksi Perikanan

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

Produksi

Perikanan

Tangkap

12,92 15,76 16,77 12,46 13,2

Produksi

Perikanan

Budidaya

87,08 84,24 83,23 87,54 86,8




2.1.7 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari empat fokus penilaian yakni fokus kemampuan

ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastuktur, fokus iklim berinvestasi dan fokus sumber

daya manusia. Aspek daya saing daerah menjelaskan mengenai kesiapan suatu daerah untuk

maju dan berkembang. Data yang tersedia untuk menjelaskkan sub bab ini tidak cukup

banyak, serta data untuk mengetahui capaian sumber daya manusia tidak tersedia sehingga

tidak dapat diketahui capaiannya. Capaian dari aspek daya saing daerah dapat diketahui dari

ketiga fokus berikut ini.

2.1.7.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Indikator ini merupakan fokus pertama yang dinilai untuk melihat capaian daya saing

daerah. Fokus kemampuan ekonomi daerah melihat kesiapan suatu daerah dari sesi ekonomi

dalam rangka mendukung investasi yang masuk ke daerah tersebut. Dari data yang tersedia

fokus kemampuan ekonomi daerah dapat diketahui dari sub fokus otonomi daerah,

pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan

persandian yang didetailkan pada pembahasan pengeluaran konsumsi rumah tangga per

kapita.

Konsumsi rumah tangga perKapita adalah pengeluaran rumah tangga yang digunakan

untuk keperluan makan dan bukan makan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

dapat menggambarkan pendapatan suatu rumah tangga, sehingga dengan kata lain

pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat digunakan untuk mengetahui kesejahteraan

suatu rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga di negara berkembang seperti

Indonesia banyak digunakan untuk kategori makanan, berbeda dengan di negara maju yang

pengeluaran untuk makanan lebih sedikit.

Capaian pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita pada tahun 2011 tercatat Rp

646.740 lalu hingga tahun 2015 tercatat Rp. 660.250. Berikut adalah tabel pengeluaran

konsumsi rumah tangga per kapita pada Kabupaten Blitar.

Tabel 2.31

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Ribu Rupiah)

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

Pengeluaran konsumsi

rumah tangga per kapita per

bulan

646,74 657,23 659,12 660,03 660,25




B. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan PerKapita

Capaian kinerja Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita pada tahun 2015

tercatat Rp. 310.110, lalu tahun 2012 tercatat Rp. 316.460, lalu pada tahun 2015 tercatat Rp.

323.790. Berikut adalah tabel pengeluaran konsumsi non pangan per Kapita dari tahun 2011

hingga tahun 2015.

Tabel 2.32

Pengeluaran Konsumsi Non Pangan PerKapita(Ribu Rupiah)

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

Pengeluaran konsumsi non pangan

perkapita per bulan (Ribu Rupiah) 310,11 316,46 321,32 322,42 323,79


C. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir walaupun

peningkatannya tidak terlalu pesat.NTP pada Tahun 2013 sebesar 104,59 sedangkan Tahun

2014 mencapai 104,75.

Tabel 2.33

Nilai Tukar Petani

Indikator 2012 2013 2014

Nilai Tukar Petani 103,83 104,59 104,75


2.1.7.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrasttuktur

2.1.7.2.1 Fasilitas Wilayah/infrastruktur

A. Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik digunakan untuk mengidentifikasi kualitas

jalan dari keseluruhan panjang jalan. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik adalah

panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik

nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Hingga tahun 2015, panjang jalan kabupaten dalam keadaan baik hanya sebesar 34,4

persen. Dengan melihat data tersebut, program pemerintah daerah yang akan datang perlu

difokuskan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur sebagai salah satu sarana penunjang

perekonomian Kabupaten Blitar.



Tabel 2.34

Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (%)

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

Persentase panjang jalan Kabupaten yang

kondisinya baik (%)

43,54 46,65 49,76 47,14 34,4

Persentase panjang jalan lingkungan yang

kondisinya baik

62 63 71 73 66


Disamping itu, melalui program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang berada di

bawah Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar, di tahun 2015, 66% atau

2.891 km jalan lingkungan berada pada kondisi baik dari total 4.400 km jalan lingkungan di

seluruh wilayah Kabupaten Blitar.

B. Jaringan Irigasi

Data panjang jaringan irigasi di Kabupaten Blitar dari tahun 2011 hingga tahun 2015

ditunjukkan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2.35

Jaringan Irigasi (Km)

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

Jaringan Irigasi 14.7 Km 20 km 43 Km 65 km

65

km


C. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk dihitung dengan cara menjumlahkan

masing-masing tempat ibadah yang ada di Kabupaten Blitar, dibagi dengan jumlah penduduk

sesuai agama yang dianut dikali dengan 1000. Angka tersebut di Kabupaten Blitar

menunjukkan bahwa penambahan tempat ibadah berjalan seiring dengan pertumbuhan

penduduk dengan angka yang berada di kisaran 1.

Tabel 2.36

Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Indikator 2011 2012 2013 2014

Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk 1,01 0,93 1,16 1,19

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka Tahun 2015 (Data Diolah)



D. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk

Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas dan fungsinya

melakukan penanganan terhadap sampah domestik. Kegiatan penanganan sampah tersebut

dilakukan melalui penyediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di 4 lokasi yaitu; Tegalasri,

Kesamben, Sutojayan dan Srengat. Dari empat lokasi tersebut TPA Tegalasri menggunakan

sistem control landfill, sedangkan lokasi yang lain masih menggunakan sistem open dumping.

Hingga saat ini di Kabupaten Blitar terdapat 21 lokasi Tempat Penampungan Sementara

(TPS) dan 3 lokasi TPS 3R. Volume sampah domestik yang dapat ditangani oleh Dinas PU

Cipta Karya berkisar 30,61% atau 156,259 m3 per hari sedangkan sisanya sebesar 354,279

m3 belum dapat ditangani.

E. Rumah Tidak Layak Huni

Berdasarkan pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilaksanakan pada

tahun 2012 diketahui terdapat 11.408 unit RTLH di Kabupaten Blitar dengan jumlah terbesar

berlokasi di Kecamatan Bakung sebanyak 1.032 unit. Pemerintah Kabupaten Blitar

selanjutnya menindaklanjuti pengentasan RTLH yang dilakukan melalui beberapa cara

dengan mengacu pada ketentuan rehab RTLH dari Kemenpera, diantaranya penganggaran

melalui Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, bedah rumah yang dilaksanakan Bank Jatim

dalam program CSR, serta penganggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang

dikerjakan oleh Kodim 0808.

2.1.7.2.2 Penataan Ruang

Dalam hal penataan ruang, Pemerintah Kabupaten Blitar saat ini tengah merevisi

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Blitar Tahun 2008-2028 menjadi Peraturan Daerah Tentang RTRW Kabupaten

Blitar tahun 2011-2031. Berdasarkan analisis terhadap pola ruang wilayah Kabupaten Blitar

terdiri dari Kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan Lindung terdiri atas : (a)

Kawasan hutan lindung, (b) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawahannya, (c) Kawasan perlindungan setempat, (d) Kawasan suaka alam, pelestarian

alam dan cagar budaya, (e) Kawasan rawan bencana alam, dan (f) Kawasan lindung lainnya.

Sedangkan untuk kawasan budidaya terdiri dari: (a) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi,

(b) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat, (c) Kawasan Peruntukan Pertanian, (d) Kawasan

peruntukan perikanan dan kelautan, (e) Kawasan Peruntukan Pertambangan, (f) Kawasan

Peruntukan industri, (g) Kawasan Peruntukan pariwisata, (h) kawasan peruntukan

pemukiman dan (i) Kawasan peruntukan lainnya. Didalam kawasan peruntukan pertanian

terdapat kawasan yang digunakan untuk kawasan pertanian tanaman pangan yang terdiri



dari ; (a) pertanian tanaman pangan lahan basah yang meliputi sawah irigasi dan sawah

bukan irigasi seluas 31.725 hektar, (b) pertanian tanaman pangan lahan kering seluas 44.968

hektar dan (c) pertanian tanaman pangan berkelanjutan (LP2B) dengan luas kurang lebih

28.403,32 hektar.

Kawasan Perhutani terdiri dari 8 kecamatan yang meliputi kecamatan Campurdarat,

Kalidawir, Rejotangan, Lodoyo Barat, Lodoyo Timur, Kesamben, SumberPucung dan Wlingi

yang tercatat pada tahun 2013 memiliki kawasan hutan baik terbagi atas hutan produksi dan

hutan lindung sebagai salah satu aset daerah.

Tabel 2.37

Luas hutan Produksi, Hutan Lindung dan luas Tanah Kosong

BKPH

Hutan

Produksi

(Ha)

Hutan

Lindung

(Ha)

Luas Tanah Kosong

2009 2010 2011 2012 2013

CampurDarat - - 1369,7 92,3 417,5 124,3 210,7

Kalidawir - - 375,5 4,9 91,6 57,4 46,9

Rejotangan 4917,5 81,5 612,7 51,2 246,1 649,3 175,8

LodoyoBarat 7968,4 15,4 344,2 1,1 32,6 169,4 69,2

LodoyoTImur 4579,3 1239,8 420,5 2,0 197,5 186,5 324,9

Kesamben 3236,6 1000,7 260,4 6,3 46,8 66,6 10,6

Sumberpucung - - 115,7 50 28 - 162,4

Wlingi 2811,9 9568,2 40 11,1 10,8 23,5 16,6

Sumber : Perum Perhutani KPH Blitar dalam Blitar 2014 data diolah 2015

Untuk kawasan strategis yang terdapat di Kabupaten Blitar meliputi: (a) Kawasan

strategis propinsi dan (b) kawasan strategis kabupaten. Yang termasuk dalam kawasan

strategis propinsi adalah Kawasan Candi Penataran yang merupakan kawasan strategis dari

sudut kepentingan sosial budaya, dan Daerah Aliran sungai Brantas sebagai daya dukung

lingkungan hidup. Sedangkan kawasan strategis Kabupaten dibagi menurut sudut

kepentingan ekonomi, sosial budaya serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.



2.1.7.2.3 Sarana Transportasi

A. Ijin Trayek

Ijin trayek di Kabupaten Blitar tahun 2015 tercatat sejumlah 11 trayek, diantaranya

yaitu trayek Blitar-Nglegok-Penataran-Dayu-Blitar PP dengan kode trayek BB. Trayek kode

BW melintasi Brongkos-Binangun-Wates PP serta kode BG dengan trayek Blitar-

Kademangan-Gawang PP.

Tabel 2.38

Angkutan Trayek di Kabupaten Blitar Tahun 2015

NO KODE

TRAYEK URAIAN TRAYEK

1. BB Blitar-Nglegok-Penataran-Dayu-Blitar PP

2. BW Brongkos- Binangun- Wates PP

3. WPT Wlingi-Kanigoro-Terminal Patria PP

4. WK Wlingi-Semen-Krisik PP

5. WKn Wlingi-Selopuro-Bendosewu-Kanigoro PP

6. WR Wlingi-Doko-Resapombo PP

7. KBK Kademangan-Lodoyo-Birowo-Ngadri-Kesamben PP

8. LS Lodoyo-Panggungrejo-Serang PP

9. SAR Sumberagung-Ngrendeng-Banjarsari-Resapombo PP

10. BL Blitar-Lodoyo PP

11. BG Blitar-Kademangan-Gawang PP


B. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan

menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi

serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Indikator ini dihitung

dengan menjumlahkan terminal bus di Kabupaten Blitar.

Tabel 2.39

Jumlah Terminal Bis

Indikator 2011 2012 2013 2014

Jumlah Terminal Bis 8 7 8 8

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka Tahun 2015



C. Pemasangan Rambu-Rambu

Rambu-rambu sangat penting untuk meningkatkan keselamatan tansportasi karena

rambu-rambu berfungsi memberikan informasi terhadap apa saja yang terdapat dalam setiap

perjalanan darat, air maupun udara bagi pengendara. Secara lengkap rambu-rambu di

Kabupaten Blitar ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 2.40

Pemasangan Rambu-rambu

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

Bertambahnya prasarana dan fasilitas perhubungan (rata-rata pengadaan rambu-rambu lalu lintas)

-189 bh rambu lalin ukuran sedang

-306 bh rambu lalin uk. Sedang

- 513 bh rambu lalin ukuran sedang

- 497 bh rambu lalin uk. Sedang

- 270 bh rambu lailn uk. Sedang

-56 m Guadril

- 140 m guadril

- 1.408m2marka jalan

- 80 M guadril

-462 m2 Marka Jalan

- 527 m marka jalan

-144 m Guadril

- 2 unit traffic light

3 bh RPPJ -70 m2 Marka Jalan

- 6 unit lampu kedip

1.155 M2 marka jln


2.1.7.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melalui roda

pemerintahan dan pembangunan maka diperlukan sebuah campur tangan dan bantuan dari

pihak-pihak non-pemerintahan yang turut membantu dalam mensejahterakan kehidupan

masyarakat. Bentuk dari upaya tersebut dapat berwujud sebuah investasi jasa-jasa, pendirian

sarana wisata, rumah makan, perhotelan dan lain sebagainya. Sarana akomodasi selalu

berkaitan dengan nilai-potensi-potensi wisata karena bagaimanapun visitor/pengunjung yang

hadir di obyek wisata biasanya menggunakan sarana perhotelan untuk menginap.

Berdasarkan data Blitar dalam angka tahun 2015 Kabupaten Blitar memiliki 15 tempat wisata

dengan 14 diantaranya adalah wisata alam. Sementara jumlah hotel yang ada di kabupaten

malang masih berjumlah 8 tempat penginapan dengan jumlah kamar sebanyak 185 kamar

saja. Kabupaten Blitar memilki potensi alam yang masih besar dan belum tereksplor maka

merupakan sebuah kesempatan tersendiri bagi pembangunan pariwisata dan perhotelan

untuk berinvestasi.



A. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan

dalam periode 1 (satu) tahun. Angka kriminalitas juga dapat diartikan rata-rata kejadian

kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Kegiatan yang termasuk tindak kriminal

adalah curanmor (pencurian motor), pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan lain

sebagainya. Angka kriminalitas bermanfaat untuk menilai tingkat keamanan di Kabupaten

Blitar, karena semakin tinggi angka kriminalitas maka Kabupaten Blitar semakin tidak aman,

dandemikian sebaliknya. Angka kriminalitas yang telah tertangani dari tahun 2011 hingga

tahun 2014 tercatat 80%, lalu tahun 2015 tercatat menurun dengan tercatat hanya 40%.

Angka kriminalitas ini harus diperhatikan dengan baik oleh pemerintah daerah, karena ini akan

berdampak besar kepada masyarakat dan bahkan pembangunan ekonomi di Kabupaten

Blitar. Berikut adalah tabel angka kriminalitas di Kabupaten Blitar.

Tabel 2.41

Angka Kriminalitas (%)

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

Angka kriminalitas 50 80 40 80 40


B. Perijinan

Iklim persaingan dalam sektor perdagangan juga merupakan salah satu upaya

pembangunan daerah yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kabupaten

Blitar yang terkonsentrasi pada sektor sekunder memang merupakan fokus utama pemerintah

dalam mengembangkan potensi daerah. Selain itu perusahaan dan perdagangan juga perlu

diperbanyak selain memberikan nilai terhadap pendapatan daerah juga dapat menyerap

jumlah tenaga kerja. Indikasi jumlah perusahaan di Kabupaten Blitar memiliki angka naik yang

signifikan sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut tentang perkembangan pemegang

tanda daftar perusahaan (TDP).

Tabel 2.42

Perkembangan Pemegang Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

No Badan Usaha

Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

1. Perseroan terbatas 143 172 205 229 253

2. Koperasi 213 234 252 257 262

3. Persekutuan komanditer 955 1107 1195 1229 1263



4. Firma - - - - -

5. Perusahaan perseorangan 8460 9072 9791 10170 10549

6. Bentuk usaha lain 11 12 18 343 668

Sumber : Blitar dalam angka, 2015

Berdasakan data tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2010-2014 pemegang

tanda daftar perusahaan (TDP) semakin meningkat dari tahun ke tahun dari berbagai bentuk

badan usaha. Artinya semankin banyak badan usaha yang didirikan berarti semakin banyak

pula jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh perusahaan dana salah satu tugas

pemerintah adalah menyediakan lapangan pekerjaan. Sementara di tahun yang sama 22

kecamatan dikabupaten blitar masih memiliki 25 Stasiun Pompa Bahan Bakar Umum (SPBU).

Jumlah ini tidak berubah dimana tahun 2013 lalu jumlah statisun pompa bahan bakar

berjumlah 24 SPBU. Dimana 6 kecamatan tidak memiliki stasiun pompa bahan bakar umum.

Pada tahun 2013 Industri pembuatan dan penjualan makanan yang diawasi terdapat

sebanyak 38 industri rumahan katering, 416 produksi makanan dan 44 restoran. Profil industri

pengolahan di Kabupaten Blitar apabila dilihat lebih lanjut cenderung didominasi oleh

industri kecil. Walaupun porsi jumlah perusahaan industri besar dan sedang di

Kabupaten Blitar lebih sedikit, namun demikian apabila dilihat dari kemampuannya dalam

penyerapan tenaga kerja peranan kelompok industri besar dan sedang tidak dapat

diabaikan.

C. Komunikasi dan Informatika

Pelayanan listrik di Kabupaten Blitar yang dikelola oleh PLN didominasi oleh

penggunaan rumah tangga dengan jumlah pelanggan mencapai 158.000 dan untuk

komersial serta industri sebanyak 2254 dan 126 pelanggan. Pelayanan telekomunikasi

khususnya telepon untuk wilayah Blitar telah menjangkau diseluruh wilayah kecamatan

melalui 5 (lima) unit pelayanan telekomunikasi yang berada di Binangun, Kesamben, Lodoyo,

Penataran, Srengat dan Wlingi. Jumlah satuan sambungan telepon dari kelima unit

pelayanan telepon tersebut adalah sebagaimana tabel berikut;

Tabel 2.43

Perkembangan Jumlah Satuan Sambungan Telepon di

Kabupaten Blitar Tahun 2008-2011

No UnitPelayanan

Komunikasi 2008 2009 2010 2011 2012

1 Binangun 428 444 407 385 400



2 Kesamben 2056 3039 1954 1961 2019

3 Lodoyo 3431 3406 3423 3144 3275

4 Penataran 2933 2900 2972 2796 2809

5 Srengat 4398 4407 4242 3963 4029

6 Wlingi 5648 5648 5532 5113 5312

Jumlah 18.969 19.844 18.530 17.362 17.844

Sumber : BPS Kab. Blitar Tahun 2015

Dalam urusan akomodasi komunikasi dan informatika pemerintah kabupaten Blitar

memberikan kewenangan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infrmatika untuk

melaksanakan kegiatan komunikasi. Program dan kegiatan berkaitan dengan urusan

informasi dan informatika pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp

1.517.897.950,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 1.197.051.762,- atau sebesar 78,86%

dari angggaran yang dialokasikan telah terserap.

2.1.7.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Blitar adalah untuk membentuk

sumber daya manusia yang berkualitas dalam kesehatan, pendidikan dan kompetensi kerja

sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan diarahkan melalui serangkaian

kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan usia harapan hidup dan menurunkan pravalensi balita kurang gizi. Dimana

indikator paling penting adalah indeks pembangunan manusia

2. Peningkatan angka melek huruf, membentuk kepribadian insan pendidikan yang

mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, menguasai penetahuan, teknologi, budaya dan

bertaqwa kepada Tuhan YME serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam

pembangunan pendidikan

3. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta menurunkan angka

pengangguran

4. Peningkatan peran pemuda dan prestasi olah raga

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan

pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai

subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM

diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif,

disiplin dan profesional. Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam

meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas



sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas

tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban

ketergantungan penduduk.

Tingkat Ketergantungan

Secara konseptual rasio ketergantungan (dependency ratio) digunakan untuk mengukur

besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap

penduduk yang tidak produktif. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan

semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai

hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dependency ratio Kabupaten Blitar pada Tahun 2014 adalah 50,10. Nilai ini

menunjukkan bahwa dari 100 orang usia kerja (dianggap produktif) menanggung kurang lebih

sebanyak 50 orang yang belum atau dianggap sudah tidak produktif lagi.

Tabel 2.44

Dependency Ratio di Kabupaten BlitarTahun 2012-2014

Indikator Tahun

2012 2013 2014

Dependency

Ratio 51,82 50,09 50,10

Sumber: Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan 2016



BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH

Ekonomi merupakan salah satu sektor yang menjadi indikator penting dalam

keberhasilan pembangunan. Hal ini karena ekonomi memiliki pengaruh yang besar terhadap

taraf kehidupan yang lebih baik terutama dalam modal dan kekayaan dalam suatu Negara.

Kondisi ekonomi suatu Negara dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan ekonomi dapat menggambarkan dinamika perekonomian di suatu wilayah.

Perwujudan kesejahteraan sosial dapat dicapai melalui pembangunan ekonomi yang

berkelanjutan dan berkeadilan sesuai dengan tata kelola, kepastian hukum, dan stabilitas

politik. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) baik di pusat maupun daerah. PDRB digunakan untuk mengetahui keberhasilan

pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunan di

masa yang akan datang.

Pentingnya sektor perekonomian mengharuskan adanya perencanaan atau kerangka

pembangunan ekonomi yang sesuai baik pusat ataupun daerah. Terdapat Rancangan

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah yang merupakan suatu bagian

yang penting dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P)

untuk dapat melihat kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan pemerintah dalam

menjalankan program-program yang dirancang. Secara umum, kondisi perekonomian

Kabupaten Blitar dalam waktu lima tahun terakhir (dapat dikatakan cukup baik). Berdasarkan

LKPJ Akhir Masa Jabatan Blitar Periode 2011-2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar

selama periode 2010-2015 berturut-turut sebesar 5,33%; 5,43%; 5,62%; 5,04%; 5,01%, dan

5,06%*). Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar sedikit melambat pada tahun 2014 yaitu

mencapai 5,01 % dan berdasarkan proyeksi pada tahun 2015 akan meningkat menjadi 5,06%.

Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah penghitungan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan

PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan

masyarakat. Sektor-sektor yang dimaksud dalam PDRB adalah sektor pertanian, kehutanan

dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan

gas; pengadaan Air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; konstruksi; perdagangan

besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan;

penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan

asuransi; real esatate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan

sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya. Indikator



lain yang tidak kalah penting yaitu tingkat pengangguran, kemiskinan, investasi, inflasi dan

lain-lain. Perkembangan ekonomi Kabupaten Blitar dari tahun 2011-2015 cenderung

meningkat sesuai dengan kontribusi setiap sektor pada PDRB. Berikut ini merupakan

perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten Blitar yang akan disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Blitar

No Indikator Makro Satuan

Realisasi Proyeksi

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 7 8

1. PDRB (Harga

Berlaku) Miliar (Rp)

24.125,7 26.790,3 28.240,0 30.800,0

2. PDRB (Harga

Konstan) Miliar (Rp)

19.915,3 20.922,3 20.280,0 21..350,0

3. Pertumbuhan

Ekonomi % 5,01% 5,06%* 5,36% 5,40%

4. LajuInflasi % 7,49% 1,71% 7,22% 7,54%

5. Jumlah

Penduduk Miskin Orang 119.000 117.700 116.400 115.100

6. Tingkat

Pengangguran Terbuka

% 1,90% 1,85% 1,76% 1,10%

Sumber: LKPJ AMJ Bupati Blitar,Ranwal RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021, BPS Provinsi Jawa Timur (Data Diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa PDRB ADHB dan PDRB ADHK

mengalami peningkatan pada tahun 2014 ke 2015 dan mengalami peningkatan pada proyeksi

tahun 2016-2017. Pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun diproyeksikan

mengalamikenaikan, demikian halnya dengan angka inflasi di Kabupaten Blitar. Jumlah

penduduk miskin pada tahun 2014 sebesar 119.000 menurun menjadi 117.700 pada tahun

2015, proyeksi jumlah penduduk miskin pada tahun 2016 menurun menjadi 116.400 orang

dan proyeksi tahun 2017 mengalami penurunan kembali menjadi 115.100 orang. Tingkat

pengangguran terbuka di Kabupaten Blitar pada tahun 2014 sebesar 1,90% menurun pada

tahun 2015 sebesar 1,85%, proyeksi tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2016 sebesar

1,76% dan pada tahun 2016 sebesar 1,10%.

3.1 Strategi dan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional adalah mewujudkan kemandirian

ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Sektor-sektor

unggulan yang akan dikembangkan adalah kedaulatan pangan, kemaritiman dan kelautan

serta pariwisata dan industri. Dilihat dari sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014

sebesar 5,1% dan pada tahun 2015 sebesar 5,02%.



Penurunan inflasi nasional diharapkan berpengaruh pada menurunnya tingkat suku

bunga sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi di sektor riil, baik kegiatan investasi

maupun produksi. Pada tahun 2010, laju inflasi nasional sebesar 5,1%, pada tahun 2011

sebesar 5,4%, pada tahun 2012 turun menjadi 4,3%, pada tahun 2013 menjadi 8,4%, pada

tahun 2014 sebesar 8,4%, dan proyeksi jangka menengah yang menjadi sasaran nasional

pada tahun 2015 sebesar 5,0%, dan pada tahun 2016 sebesar 4,0% dan pada tahun 2017

sebesar 4,0%. Dengan adanya strategi dan arah kebijakan nasional, dalam periode 2015-

2019 laju inflasi akan dapat dikendalikan rata-rata sekitar 3,5-5%.

Dilihat dari arah kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Timur 2009-2014 yaitu keseimbangan

pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan

agroindustry/agrobisnis. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011

sebesar 7,22%, pada tahun 2012 sebesar 7,27%,pada tahun 2013 sebesar 6,55%, pada

tahun 2014 sebesar 6,55%, dan pada tahun 2015 diperkirakan sebesar 6,55%. Sedangkan

laju inflasi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 sebesar 4,09%, pada tahun 2012 sebesar

4,5%, pada tahun 2013 sebesar 7,59%, pada tahun 2014 sebesar 6,55%, dan pada tahun

2015 sebesar 5,9%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar pada tahunpada tahun 2011 sebesar 5,43%,

pada tahun 2012 sebesar 5,62%, pada tahun 2013 sebesar 5,04%, pada tahun 2014 sebesar

5,01%, dan pada tahun 2015 dperkirakan sebesar 5,06%. Tingkat inflasi di Kabupaten Blitar

pada tahun 2011 sebesar 3,62%, pada tahun 2012 sebesar 4,63%, pada tahun 2013 sebesar

8,05%, pada tahun 2014 sebesar 7,49%, dan pada tahun 2015 sebesar 1,71%.Tren

pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012

mengalami kenaikan tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan dan tahun 2013 sampai

2015 diperkirakan memiliki angka yang sama. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Blitar pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 mengalam kenaikan akan

tetapi mengalami penurunan mulai tahun 2012 sampai 2015.

Strategi dan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Blitar diharapkan mampu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pada sektor primer Kabupaten Blitar dan

untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, dapat

dilakukan melalui :

a. Strategi Kesatu, meningkatkan daya saing usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan

menengah.

Arah kebijakan:

(1) Peningkatan kualitas produk koperasi dan UMKM.

(2) Peningkatan peran koperasi, UMKM dalam perekonomian masyarakat.



b. Strategi Kedua, Meningkatkan pengembangan industri kecil menengah, dan sentra

industri potensial.

Arah Kebijakan:

(1) Peningkatan jumlah industri kecil dan menengah, serta industri potensial

(2) Peningkatan penggunaan iptek dalam industri kecil dan menengah.

c. Strategi Ketiga, mengembangkan destinasi pariwisata

Arah Kebijakan:

(1) Pengembangan destinasi kawasan wisata Penataran, wisata agro dan edukasi, serta

wisata alam.

(2) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata.

(3) Pengembangan industri penunjang kepariwisataan dan desa wisata.

d. Strategi Keempat, menyederhanakan prosedur pelayanan perijinan.

Arah kebijakan: penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan perijinan.

e. Strategi Kelima, meningkatkan pengendalian ruang dan lingkungan.

Arah Kebijakan: peningkatan pengawasan tata ruang dan lingkungan

f. Strategi Keenam, meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan

hidup.

Arah Kebijakan: peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola kelestarian

lingkungan hidup.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017

Kondisi ekonomi daerah Kabupaten Blitar tahun 2015 dibandingkan dengan tahun

2014 mengalami pertumbuhan di sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; persewaan

dan jasa perusahaan. Sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Blitar

walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hal ini dikarenakan faktor cuaca

maupun terus berkurangnya luas lahan budidaya. Penurunan pertumbuhan sektor pertanian

(primer) tidak berarti produksi sektor tersebut turun, namun pertumbuhannya kalah cepat

dengan sektor yang lain. Secara umum pertumbuhan ekonomi daerah sangat dipengaruhi

kondisi perekonomian regional dan ekonomi domestik nasional yang relatif tidak terpangaruh

oleh krisis ekonomi yang melanda di Kabupaten Blitar. Penyerapan anggaran pemerintah

serta pembangunan infrastruktur juga berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan

ekonomi daerah. Pendapatan Regional dapat digunakan sebagai alat ukur minimal sebagai

indikator terhadap hasil upaya pembangunan beserta dampaknya secara sektoral.

PRDB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Blitar dari tahun 2011-2015 rata-rata

meningkat pada setiap sektornya. Pendapatan produk sektor pertanian setiap tahunnya



menduduki posisi pertama sektor yang banyak berkontribusi di dalam PDRB. Pendapatan

sektoral setiap tahun pasti dipengaruhi oleh adanya inflasi di Kabupaten Blitar. Sebagai

indikator keberhasilan pembangunan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar menunjukkan

adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang

dilaksanakan berhasil membawa perubahan yang diinginkan. Pembangunan ekonomi daerah

merupakan salah satu kunci keberhasilan sekaligus strategi bagi pembangunan sektor-sektor

lainnya. Hal ini mengingat bahwa pembangunan di bidang ekonomi merupakan urat nadi

keberhasilan pembangunan bidang-bidang lainnya. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan

pembangunan bidang ekonomi dapat dilihat dari berbagai indikator. Salah satu indikator

keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat pertumbuhan Produk Domestik Regional

Bruto atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi dalam tahun tertentu.

Pada tahun 2015 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang

memiliki kontribusi atau peran PDRB paling tinggi yaitu sebesar 35,89% disusul sektor

perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 17,01% dan

kemudian sektor industri pengolah sebesar 12,86%. Kontribusi sektor usaha di Kabupaten

Blitar paling banyak ada di sektor pertanian. Dari 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar

hanya ada 2 kecamatan yang mempunyai komposisi perekonomian bertumpu pada sektor

perdagangan, hotel dan restoran yaitu Kecamatan Sutojayan dan Kecamatan Wlingi dengan

persaingan masing-masing 41% dan 49,89%. Sedangkan 20 kecamatan lainnya

perekonomiannya bertumpu pada sektor pertanian.

Tingginya peranan sektor pertanian ini karena pemanfaatan sumber daya alam yang

intensif untuk kegiatan usaha pertanian dan penggunaan sistem pengairannya. Melalui upaya

diversifikasi dan intensifikasi pertanian memungkinkan berbagai macam komoditas pertanian

di masing-masing kecamatan dapat dihasilkan melalui kegiatan usaha tani rakyat baik dari

usaha komoditas tanaman musiman maupun komoditas tanaman tahunan dengan volume

produksi yang cukup besar. Hal ini memposisikan masing-masing kecamatan sebagai salah

satu daerah pensuplai bahan baku produk pertanian skala regional maupun nasional.

Jenis industri yang didirikan akan berpengaruh erat terhadap besarnya nilai investasi

yang ditanam. Jumlah investasi industri kecil di Kabupaten Blitar pada tahun 2013 sebesar

Rp 117 milyar yang terbagi menjadi Rp 70 milyar untuk kelompok industri kecil formal dan Rp

47 milyar untuk kelompok industri kecil non formal. Di Kabupaten Blitar pada tahun 2013

tercatat sebanyak 1 industri besar dan 77 industri sedang. Industri besar yang ada bergerak

di sektor makanan dan terletak di Kecamatan Sanankulon. Nilai produksi industri kecil

menurut kategori pada tahun 2013 lebih dominan adalah industri hasil pertanian dan



kehutanan sebesar 81,63% kemudian industri aneka sebesar 13,18% dan industri logam,

mesin dan kimia 5,19%.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018

Potensi daerah Kabupaten Blitar adalah sektor pertanian yang banyak tersebar di

seluruh kecamatan. Kabupaten Blitar dengan luas 158.897 Ha apabila dilihat dari penggunaan

lahannya tampak bahwa 19,95% dari luas wilayah merupakan persawahan,sehingga dapat

menopang pasokan bahan pangan masyarakat khususnya Kabupaten Blitar. Setiap tahun

konversi lahan sawah untuk bangunan terus mengalami peningkatan. Hal ini perlu diimbangi

dengan membuka lahan baru untuk pertanian sehingga terus menambah pemanfaatan

luasan lahan kering untuk lahan sawah. Untuk menghindari cepatnya konversi lahan pertanian

ke lahan kering harus ada kebijakan pembangunan yang berpihak pada sektor pertanian

berkelanjutan.

Unggulan bidang pertanian adalah tanaman pangan yang terdiri atas padi, jagung dan

ketela pohon. Disusul oleh sub sektor peternakan dalam hal ini ayam petelur dan hasil

peternakan sapi yaitu susu. Kedua komoditi ini menjadi produk andalan Kabupaten Blitar.

Selain itu Kabupaten Blitar merupakan sentra pengembangan dan budidaya perikanan darat

(ikan hias) terutama koi unggulan yang telah diakui secara nasional. Di sektor perkebunan,

komoditas khas yang sangat menonjol adalah rambutan dan nanas, kemudian tanaman

tahunan perkebunan rakyat yang terbanyak adalah petani kelapa yaitu 34.438 orang,

menyusul kakao 7.461 orang, kopi 3,880 orang, cengkeh 3.576 orang dan kenanga 994 orang.

Potensi ternak yang mendominasi di Kabupaten Blitar adalah sapi potong dan produksi telur

ayam ras. Potensi alam yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata sangat berpotensi

mengundang wisatawan domestik atau luar negeri, seperti pantai yang tersebar di sepanjang

pantai selatan, air terjun, pengembangan desa wisata. Pengembangan usaha mikro di setiap

desa juga dapat berperan untuk meningkatkan prospek perekonomian daerah yang

berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selama kurun waktu tahun 2011-2015, semua sektor ekonomi yang ada di Kabupaten

Blitar mengalami pertumbuhan yang positif, meskipun ada beberapa yang mengalami

perlambatan. Dengan kata lain, aktivitas produksi barang dan jasa di daerah ini semakin

berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan diperkirakan dalam beberapa tahun

mendatang, perekonomian Kabupaten Blitar mampu tumbuh semakin pesat. Terlebih dengan

adanya upaya-upaya yang ditempuh pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan

ekonomi masyarakat.

Dilihat secara topografis, Kabupaten Blitar memiliki potensi bencana gunung merapi.

Lokasi rawan bencana gunung Kelud meliputi Kecamatan Gandusari, Kecamatan Nglegok,



Kecamatan Ponggok dan Kecamatan Srengat. Selain bencana gunung merapi, antisipasi

bencana lainnya juga perlu diperhatikan. Daerah rawan tsunami di sepanjang pesisir pantai

selatan, daerah rawan banjir di daerah aliran sungai brantas dan daerah rawan angin putting

beliung di Kecamatan Srengat, Kecamatan Wonodadi dan Kecamatan Udanawu.

Dari sisi demografis, potensi sumber daya manusia masih perlu diberdayakan untuk

meningkatkan kemakmuran melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam

memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Peningkatan dan pengembangan potensi

sumber daya manusia dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) mulai umur 7-12

tahun rata-rata 99,01%, umur 13-15 tahun rata-rata 89,05% dan umur 16-18 tahun 59,09%.

Dan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 terus menunjukkan peningkatan meskipun

relatif kecil. Namun demikian, masih banyak sekali upaya yang harus dilaksanakan agar APK

pendidikan utamanya pendidikan menengah (SMP-SMA) semakin tinggi, bahkan bila

mungkin justru dapat menarik lulusan dari daerah lain untuk bersekolah di Kabupaten Blitar.

Kemakmuran masyarakat juga dapat dilihat dari pelayanan kepada masyarakat miskin

diberikan dalam bentuk jaminan sosial meskipun masih dalam skala terbatas.

Aktivitas ekonomi tidak terlepas dari sarana dan prasana perhubungan dalam hal ini

adalah jalan dan jembatan merupakan bidang yang amat vital sebagai pendukung aktivitas

perekonomian tak pelak juga harus mendapatkan perhatian serius. Aktivitas perekonomian

tidak hanya berlangsung di daerah Kabupaten Blitar saja tetapi dapat berlangsung antar

daerah sekitar Kabupaten Blitar seperti Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kabupaten Kediri dan

Kabupaten Tulungagung. Guna meningkatkan kelancaran arus lalu lintas kendaraan dan

barang khususnya pada jalur Blitar-Malang, kondisi saat ini terdapat kondisi jalan yang

mengganggu kelancaran arus lalu lintas dimana kondisi jalan berkelok-kelok kemudian

menurun atau menanjak cukup tajam. Terus diupayakan mencari terobosan untuk meluruskan

jalan tersebut dan membangun jembatan di empat titik yaitu Jembatan Kali Bambang,

jembatan sungai Tuwuh, Jembatan Kalilegi, dan perbatasan antara Blitar-Malang. Selain itu,

akses jalan desa yang merupakan akses utama kegiatan ekonomi dan mengangkut hasil bumi

sangat perlu diperhatikan.

Kabupaten Blitar merupakan daerah yang memiliki keunggulan di sektor pertanian

sehingga akses penghubung dengan desa-desa penghasil pertanian harus menjadi prioritas

utama. Akses jalan antara daerah produksi pertanian dengan pasar, jalan usaha tani, irigasi

dan pengelolaan sumber air harus benar-benar diperhatikan. Tantangan di bidang

infrastruktur adalah bagaimana membentuk konektivitas wilayah secara merata dan mampu

menjadi penggerak pertumbuhan termasuk membentuk sinkronasi dengan daerah yang

berbatasandengan Kabupaten Blitar. Potensi wilayah Blitar timur dan utara perlu



dikembangkan dengan meningkatkan kualitas jalan yang menghubungkan dengan Kota Batu

dan Kabupaten Malang. Tersedianya infrstruktur transportasi desa, jalan desa dan jembatan

juga sangat diperlukan sebagai sarana dan prasarana dasar pemukiman agar akses

masyarakat meningkat. Peningkatan kualitas prasarana pasar tradisional sebagai sarana

distribusi produk dan kegiatan jual beli masyarakat sangat dibutuhkan. Selain itu peningkatan

infrastruktur sumber daya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan

sumber daya air untuk memperlancar kegiatan produksi pertanian juga sangat penting.

Tantangan perekonomian daerah sangat tergantung dari kondisi perekonomian nasional

dan gejolak pasar globalyang mengakibatkan pelemahan terhadap permintaan ekspor. Selain

itu masalah penyerapan anggaran pemerintah yang mengalami keterlambatan turut

memperlambat masuknya investasi dan menurunkan daya saing. Hal tersebut dapat

mempengaruhi perekonomian daerah Kabupaten Blitar khususnya investasi dan

pengembangan usaha berbasis lokal dan ketahanan pangan. Berdasarkan perkembangan

ketenagakerjaan Kabupaten Blitar tahun 2013mencapai 21.688 orang pencari kerja 11.923

diantaranya perempuan, sementara jumlah lowongan kerja yang tersedia hanya untuk 5.454

orang. Dari jumlah data tersebut yang sudah mendapat penempatan kerja sebanyak 4.124

orang. Hal ini disebabkan ketidakseimbangan antara perkembangan jumlah pencari kerja

dengan perkembangan lowongan kerja yang tersedia, apalagi jumlah angka penghapusan

lowongan kerja yang cukup tinggi yaitu sebesar 1.287 lowongan. Tingkat pengangguran

terbuka pada tahun 2014 sebesar 1,90% dan pada tahun 2015 sebesar 1,85%.

Tantangan lainnya yang menyangkut globalisasi dan perdagangan bebas adalah

masuknya budaya asing yang bersifat negatif yang dapat mempengaruhi budaya lokal

Kabupaten Blitar yang menjunjung tinggi adat jawa. Disparitas antar wilayah juga menjadi

perhatian yang dapat berakibat pada disharmonisasi masyarakat. Dilihat dari laju

pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, dapat berpengaruh pada kualitas keluarga,

kesehatan masyarakat, penyediaan fasilitas pendidikan, lapangan pekerjaan dan fasilitas

lainnya. Banyaknya angka pengangguran dan rendahnya kualitas ekonomi dapat berdampak

pada angka kriminalitas, gangguan keamanan dan ketertiban yang tidak segera teratasi

berpengaruh pada stabilitas wilayah dan ketenteraman masyarakat. Sedangkan masalah

lingkungan hidup yang tidak dikelola dengan baik, perubahan iklim dan bencana alam yang

belum diantisipasi dapat berpengaruh pada berbagai aktivitas masyarakat. Antisipasi bencana

khususnya Gunung Kelud perlu ditingkatkan guna memenuhi pelayanan masyarakat dalam

hal rasa aman.



Masalah sosial khususnya masyarakat miskin, tantangan yang dihadapi adalah

bagaimana memberdayakan rumah tangga miskin dan hampir miskin agar memiliki

ketahanan terhadap peningkatan harga-harga serta gejolak sosial lainnya. Saat ini konsep

terhadap pemberdayaan rumah tangga miskin perlu dipertegas lagi dengan penjabaran

rencana aksi yang lebih konkrit dan terkoordinasi lintas sektor. Tantangan peningkatan

kualitas pendidikan Kabupaten Blitar tahun 2016 yaitu meningkatkan kualitas Sumber Daya

Pendidik, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, dan meningkatkan

prosentase wajib belajar 12 tahun. Sedangkan untuk bidang kesehatan, tantangan yang

dihadapi pemerintah Kabupaten Blitar yaitu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana

kesehatan dari tingkat daerah (rumah sakit umum daerah) sampai tingkat desa (puskesdes).

Selain itu peningkatan kualitas tenaga kesehatan juga sangat dibutuhkan hingga level desa.

Sumber daya aparatur sangat penting sebagai aktor pemerintah daerah yang mampu

mengayomi masyarakat secara keseluruhan. Permasalahan di dalam kegiatan aparatur

pemerintah sangat bervariasi, salah satunya adalah persoalan budaya kerja. Salah satu

aspek yang bisa dipergunakan untuk melihat budaya kerja aparat pemerintah daerah adalah

disiplin kerja. Disiplin kerja merupakan ketaatan pada peraturan-peraturan yang berlaku di

dalam proses pelaksanaan pekerjaan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Tertuang dalam RPJM Nasional tahun 2015-2019, dalam hal peningkatan kemampuan

fiskal dan kinerja keuangan daerah, strategi untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut

adalah:

a. Meningkatkan kemampuan fiskal daerah;

b. Meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah

daerah; dan

c. Meningkatkan keterkaitan alokasi dana transfer dan pelayanan publik.

Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi,

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah,

penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada

kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan SKPD. Untuk

itu, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah diharapkan

dapat meningkatkan IPM, memberi kepuasan kepada masyarakat, membuka kesempatan

lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta utamanya UMKM diberbagai

bidang.



Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom, berhak, berwenang, dan berkewajiban

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan memanfaatkan sumber-sumber

keuangan yang dimilikinya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan

publik dan pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan

selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

sehingga tidak terjadi tumpang tindih untuk membangun kebersamaan dalam meningkatkan

kesejahteraan. Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Blitar tahun 2017 di bidang

keuangan daerah secara umum diarahkan dalam rangka mendukung terwujudnya good

governance melalui pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka, dan

bertanggungjawab sesuai dengan perudang-undangan yang berlaku. Dengan adanya arah

kebijakan ini, maka anggaran berbasis kinerja diharapkan dapat mencerminkan efisiensi dan

efektivitas pelayanan publik.

Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah

untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga kemampuan

pendanaan pembangunan daerah pada tahun 2017 dapat diketahui. Perhitungan kapasitas

keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis

sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan

dapat diimplementasikan pada tahun 2017. Perhitungan kapasitas keuangan daerah beserta

kerangka pendanaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD-P Tahun 2017

Sebagaimana amanat undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-

undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,

serta Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

yang antara lain menyebutkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat

pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk

masyarakat, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran

yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan

dipakai sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan dan

pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan

pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu prinsip pengelolaan ini

akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan

struktur belanja daerah.



Dari sisi keuangan negara dan fiskal, selama kurun waktu 2010-2014, APBN

menunjukkan pendapatan negara dan hibah meningkat rata-rata 13,2% per tahun atau naik

dari Rp. 995,3 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp. 1.438,9 triliun pada tahun 2013 dan

diperkirakan mencapai Rp. 1.635,4 triliun pada tahun 2014. Peningkatan pendapatan

negara tersebut utamanya didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan yang

meningkat rata-rata sebesar 14,6% per tahun dan menyumbang lebih dari 70% dari total

penerimaan dalam negeri.

Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur di tahun 2009-

2013 adalah sebesar 22,40% dengan rincian PAD sebesar 19,57%, dana perimbangan

sebesar 10,59%, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1,03%. Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Jawa Timur tahun 2009-2013 masih didominasi oleh sumbangan dari

pajak daerah (sekitar 82,56%). Urutan kedua adalah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

sah (sekitar 30,61%), berikutnya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan (BUMD) (sekitar 13,74%), terakhir adalah retribusi daerah (sekitar 3,52%).

Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Blitar Tahun 2006-2010 diarahkan

pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas

Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber-

sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber PAD berasal dari Pajak Daerah, retribusi

daerah, bagiian laba usaha perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah. Dana perimbangan berasal dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, subsidi

daerah otonom, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan

pembangunan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian lain-lain penerimaan berasal dari

lain-lain penerimaan yang sah dan lain-lain penerimaan dari propinsi.

Tabel 3.2 Proyeksi Pendapatan Daerah padaRKPD-P Tahun 2017

No Uraian

Proyeksi

Tahun 2017

(Juta Rp)

Catatan

(1) (2) (3) (4)

1 PENDAPATAN

1.1. Pendapatan Asli Daerah 210,135

Pajak Daerah 58,006

Retribusi Daerah 22,771

Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang

Dipisahkan

2,246

Lain-Lain PAD yang sah 127,113



No Uraian

Proyeksi

Tahun 2017

(Juta Rp)

Catatan

(1) (2) (3) (4)

1.2. Dana Perimbangan 1,850,657

Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan

Pajak

84,187

Dana Alokasi Umum 1,184,937

Dana Alokasi Khusus 581,533

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 427,827

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya

131,582

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 195,355

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah Lainnya

100,890

Total Pendapatan 2,488,619

2 Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SILPA) 199,448

Jumlah 2,688,067

Jumlah Proyeksi Penerimaan Riil 2,688,067

Sumber: Ranwal RPJMD 2016-2021

2. Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah

Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi

upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk

meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan

daerah. Kapasitas keuangan daerah dapat dilihat dari peningkatan intensifikasi

pendapatan daerah, peningkatan ekstensifikasi pendapatan daerah, jumlah penerimaan

pajak, penerimaan pajak di banding target, peningkatan pengelolaan keuangan daerah,

penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, pengadaan sarana

dan prasarana keuangan daerah dan penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan

daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk

menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam

mendanai penyelengggaraan pembangunan daerah. Kebijakan keuangan daerah juga

diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan aset-aset daerah. Terbatasnya sumber-



sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset-aset daerah pada posisi

yang sangat penting untuk menunjang penerimaan daerah. Perhitungan kapasitas

keuangan daerah dapat di analisis melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

A. Tahap I: Analisis dan Perhitungan Penerimaan Daerah

1) Menghitung rata-rata pertumbuhan pendapatan, belanja tidak langsung,

pembiayaan dan neraca daerah.

a) Menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah

Dilihat dari tren pendapatan dari tahun 2013 ke 2015 mengalami kenaikan.

Gambaran perkembangan pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tahun

2013–2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah

Kabupaten Blitar

No. Uraian (2014)

(Rp)

(2015)

(Rp)

(2016) (Rp)

1 PENDAPATAN

1.1. Pendapatan Asli Daerah

108,595,573,621 133,852,719,732.00 195.222.122.211,07

1.1.1. Pajak Daerah 34,432,450,580 34,967,180,207.00 52.292.316.145,00

1.1.2. Retribusi Daerah 21,554,402,083 28,169,721,950.50 19.251.121.300,07

1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan

2,694,048,967 3,416,404,530.00 1.952.683.601,00

1.1.4. Lain-Lain PAD yang sah

49,914,671,991 67,299,413,044.50 121.726.001.165,00

1.2. Dana Perimbangan

1,145,025,514,589 1,258,190,425,008.50 1.742.874.830.000,00

1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

35,975,658,389 35,647,652,308.50 73.613.373.000,00

1.2.2. Dana Alokasi Umum

1,038,727,296,200 1,162,051,182,700.00 1.128.511.321.000,00

1.2.3. Dana Alokasi Khusus

70,322,560,000 60,491,590,000.00 540.750.136.000,00

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

403,330,111,981.67 398,813,422,201.17 386.438.753.946,00

1.3.1 Hibah

1.3.2 Dana Darurat

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

65,254,227,215 64,633,737,254.50 114.419.248.946,00



No. Uraian (2014)

(Rp)

(2015)

(Rp)

(2016) (Rp)

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

292,315,909,100 286,353,533,780.00 175.933.652.000,00

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

45,759,975,666.67 47,826,151,166.67 96.085.853.000,00

Sumber: APBD Kabupaten Blitar 2016

b) Menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung daerah

Untuk mengetahui rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung

daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah

Kabupaten Blitar

No. Uraian (2014)

(%) (2015)

(%)

Rata-rata Pertumbuhan

(%)

1. Belanja Pegawai 72,2% 84,2% 83,1%

2. Belanja Bunga 0,0% - 0%

3. Belanja Subsidi - - -

4. Belanja Hibah 8,5% 3,9% 4,5%

5. Belanja Bantuan Sosial 0,2% 0,2% 0,2%

6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa - 0,17% 0,8%

7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa 3,2% 10,7% 6,1%

8. Belanja Tidak Terduga - 0,3% 0,2%

9. Belanja Barang dan Jasa 15,7% - 15,7%

Jumlah Belanja Tidak Langsung 100% 100% 100%

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2015 (2015:75) dan Lampiran I Peraturan Daerah

Kabupaten Blitar tentang APBD Tahun Anggaran 2014 dan 2015

c) Menghitung rata-rata pertumbuhan harta dan kewajiban daerah

Untuk mengetahui rata-rata pertumbuhan harta dan kewajiban daerah, dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah

No. Uraian (2013)

(Rp)

(2014)

(Rp)

Rata-rata Pertumb

(%)

1. ASET



No. Uraian (2013)

(Rp)

(2014)

(Rp)

Rata-rata Pertumb

(%)

1.1. ASET LANCAR

1.1.1. Kas di Kas Daerah 101.268.449.646,35 207.621.272.403,80 154.444.861.025,08

1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

14.407.352,00 11.040.026,00 12.723.689,00

1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

672.808.472,31 16.507.000,00 344.657.736,16

1.1.4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah

6.668.013.080,66 12.445.604.344,66 9.556.808.712,66

1.1.5. Kas di Bendahara Kapitasi JKN

0,00 5.088.932.980,00 2.544.466.490,00

1.1.6. Investasi Jangka Pendek

0,00 0,00 0,00

1.1.7. Piutang Pajak 1.678.056.966,00 10.069.244.643,15 5.873.650.804,58

1.1.8. Piutang Retribusi 153,698.062,00 244.089.463,30 198.893.762,65

1.1.9. Piutang Dana Bagi Hasil

71.471.610.804,00 21.756.376.477,46 46.613.993.640,73

1.1.10. Putang Dana Alokasi Umum

944.297.542.000,00 929.040.709.916,00 936.669.125.958,00

1.1.11. Piutang Dana Alokasi Khusus

70.322.560.000,00 1.021.944.780.907,60 546.133.670.453,80

1.1.12 Piutang Lain-Lain 70.033.346.408,17 45.926.145.366,22 5.797.9745.887,20

1.1.13. Persediaan 61.390.138.354,67 58.124.127.963,39 59.757.133.159,03

1.1.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

(2.004.233.035,40) 6.858.413,70 -998.687.310,85

JUMLAH ASET LANCAR

239.874.685.306,76 339.546.964.190,52 289.710.824.748,64

1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

1.2.1. Investasi Non Permanen

0,00 0,00 0,00

1.2.1.1. Pinjaman Kepada Perusahaan Negara

0,00 0,00 0,00

1.2.1.2. Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah

0,00 0,00 0,00

1.2.1.3. Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya

0,00 0,00 0,00

1.2.1.4. Investasi dalam Surat Utang Negara

0,00 0,00 0,00

1.2.1.5. Investasi Non Permanen Lainnya

15.178.000,00 700.000,00 7.939.000,00

1.2.1.6. Jumlah Investasi Non Permanen

15.178.000,00 700.000,00 7.939.000,00

1.2.2. Investasi Permanen

1.2.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

17.994.810.515,70 17.801.909.419,70 17.898.359.967,70

1.2.2.2. Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan

0,00 0,00 0,00

1.2.2.3. Penyertaan Modal Perusahaan Patungan

0,00 0,00 0,00

1.2.2.4. Investasi Permanen Lainnya

0,00 0,00 0,00



No. Uraian (2013)

(Rp)

(2014)

(Rp)

Rata-rata Pertumb

(%)

1.2.2.5. Jumlah Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih

17.994.810.515,70 17.801.909.419,70 17.898.359.967,70

1.2.3. Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih

1.2.3.1. Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih

(7.589.000,00) (700.000,00) -700.000,00

JUMLAH Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih

(7.589.000,00) (700.000,00) -700.000,00

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG

18.002.399.515,70 17.802.609.419,70 17.902.504.467,70

1.3. ASET TETAP

1.3.1. Tanah 587.193.642.601,76 586.656.201.004,76 586.924.921.803,26

1.3.2. Peralatan dan Mesin 301.302.044.101,70 350.571.473.844,30 325.936.758.973,00

1.3.3. Gedung dan Bangunan

690.057.828.950,92 741.201.304.154,92 715.629.566.552,92

1.3.4. Jalan, irigasi, dan Jaringan

934.725.451.506,62 1.170.889.657.457,12 1.052.807.554.481,87

1.3.5. Aset Tetap Lainnya 28.234.620.837,00 32.039.809.800,00 30.137.215.318,50

1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

14.467.524.050,00 70.467.299.457,00 42.467.411.753,50

1.3.7. Akumulasi Penyusutan

0,00 0,00 0,00

JUMLAH ASET TETAP

2.555.981.072.048,00 2.951.825.745.718,10 2.753.903.408.883,05

DANA CADANGAN

Dana Cadangan 2.000.000.000,00 10.173.792.210,00 6.086.896.105,00

JUMLAH DANA CADANGAN

2.000.000.000,00 10.173.792.210,00 6.086.896.105,00

1.4. ASET LAINNYA

1.4.1. Tagihan Penjualan Angsuran

0,00 0,00 0,00

1.4.2. Tagihan tuntutan Ganti Kerugian Daerah

0,00 348.445.570,00 174.222.785,00

1.4.3. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

0,00 0,00 0,00

1.4.4. Aset Tak Berwujud 2.107.548.832,64 3.247.540.832,64 2.677.544.832,64

1.4.5. Aset lain-lain 56.190.718.020,00 56.381.351.154,71 56.286.034.587,36

JUMLAH ASET LAINNYA

58.298.266.852,64 59.977.337.557,35 59.137.802.205,00

JUMLAH ASET DAERAH

2.874.156.423.723,10 3.379.326.449.095,67 3.126.741.436.409,38



No. Uraian (2013)

(Rp)

(2014)

(Rp)

Rata-rata Pertumb

(%)

2. KEWAJIBAN

2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

22.162.372,46 136.262,46 11.149.317,46

2.1.2. Utang Bunga 0,00 0,00 0,00

2.1.3. Utang Pajak 0,00 0,00 0,00

2.1.4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Utang Bank

0,00 0,00 0,00

2.1.5. Uang Muka Dari Kas Daerah

0,00 0,00 0,00

2.1.6. Pendapatan Diterima Dimuka

0,00 0,00 0,00

2.1.7. Utang Jangka Pendek Lainnya

1.684.568.273,00 4.963.958.584,00 3.324.263.428,50

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

1.706.730.645,46 4.964.094.846,46 3.335.412.745,96

JUMLAH KEWAJIBAN

1.706.730.645,46 4.964.094.846,46 3.335.412.745,96

3. EKUITAS DANA

3.1. EKUITAS DANA LANCAR

3.1.1. SILPA (57.435.037,00) 225.172.180.466,00 112.557.372.714,50

3.1.2. Cadangan Piutang 69.873.951.800,77 56.239.479.472,67 63.056.715.636,72

3.1.3. Cadangan Persediaan

61.390.138.354,67 58.124.127.963,39 59.757.133.159,03

3.1.4. Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

(1.684.568.273,00) (4.963.958.584,00) -3.324.263.428,50

3.1.5. Pendapatan yang ditangguhkan

14.671.224,31 11.040.026,00 12.855.625,16

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

129.536.758.069,75 334.582.869.344,06 232.059.813.706,91

3.2. EKUITAS DANA INVESTASI

3.2.1. Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang

18.002.399.515,70 17.802.609.419,70 17.902.504.467,70

3.2.2. Diinvestasikan Dalam Aset tetap

2.555.981.072.048,00 2.951.825.745.718,10 2.753.903.408.883,05

3.2.3. Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

58.298.266.852,64 59.977.337.557,35 59.137.802.205,00

JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI

2.632.281.738.416,34 3.029.605.692.695,15 2.830.943.715.555,75

EKUITAS DANA CADANGAN

2.000.000.000,00 10.173.792.210,00 6.086.896.105,00

JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN

2.000.000.000,00 10.173.792.210,00 6.086.896.105,00

JUMLAH EKUITAS DANA

2.763.818.496.486,09 3.374.362.354.249,21 3.069.090.425.367,65

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

2.765.525.227.131,55 3.379.326.449.095,67 3.072.425.838.113,61

Sumber: Neraca Lajur Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2013 dan 2014



2) Analisis Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2016

a) Analisis Sumber Pendapatan Daerah

Analisis sumber pendapatan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran

proporsi dari setiap sumber pendapatan daerah yang paling dominan

kontribusinya.

Tabel 3.6 Prosentase Sumber Pendapatan Daerah

Kabupaten Blitar

No Uraian

Tahun

(2014)

(%)

(2015)

(%)

(2016)

(%)

1 PENDAPATAN


1.1.1. Pajak Daerah 11,1% 2,2% 2,21%

1.1.2. Retribusi Daerah 9,6% 1,0% 0,97%

1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan -1,1% 0,1% 0,13%

1.1.4. Lain-Lain PAD yang sah 30,8% 5,6% 5,62%

1.2. Dana Perimbangan

1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak -3,9% 6,0% 6,02%

1.2.2. Dana Alokasi Umum - 52,3% 52,30%

1.2.3. Dana Alokasi Khusus - 3,7% 3,71%

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - -

1.3.1 Hibah - -

1.3.2 Dana Darurat - -

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya -9,8% 5,2% 5,21%

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 2,6% 19,9% 19,91%

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 60,5% 3,9% 3,94%

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 100% 100%

Sumber: Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dan Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015dan 2016

b) Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

Untuk mengetahui perkembangan realisasi setiap objek pendapatan

daerah yaitu dengan membandingkan antara yang dianggarkan dalam

perubahan APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun

anggaran berkenaan.



Tabel 3.7Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

No

Uraian

Kinerja (%)

(2014) (%)

(2015) (%)

1 PENDAPATAN


1.1.1. Pajak Daerah 11,1% 2,3%

1.1.2. Retribusi Daerah 9,6% 1,0%

1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan 1,1% 0,2%

1.1.4. Lain-Lain PAD yang sah 30,8% 5,4%

1.2. Dana Perimbangan - -

1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak -3,9% 6,9%

1.2.2. Dana Alokasi Umum - 48,2%

1.2.3. Dana Alokasi Khususinflas - 3,6%

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - -

1.3.1 Hibah - -

1.3.2 Dana Darurat - -

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya -9,8% 7,2%

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 2,6% 20,0%

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 60,5% 5,4%

Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 dan Data Diolah dari Laporan

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan revisi dari UU Nomor 34 Tahun

2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pendapatan asli daerah (PAD)

terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak Kabupaten/Kota menjadi 11 jenis meliputi:

a) Pajak hotel;

b) Pajak restoran;

c) Pajak hiburan;

d) Pajak reklame;

e) Pajak penerangan jalan;

f) Pajak mineral bukan logam dan batuan;

g) Pajak parkir;

h) Pajak air tanah;

i) Pajak sarang burung walet;

j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan

k) Pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan.



Jenis retribusi daerah yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan

masih memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan.

Obyek retribusi daerah tersebut meliputi:

a) Retribusi jasa umum;

b) Retribusi jasa usaha;

c) Retribusi perizinan tertentu.

Pendapatan Asli Daerah akan tetap diupayakan menjadi sumber utama pendapatan,

untuk itu kebijakan Pendapatan Daerah lebih difokuskan pada upaya untuk meningkatkan

setiapkomponen PAD. Oleh sebab itu, harus tetap diupayakan intensifikasi maupun

ekstensifikasi sumber-sumber PAD lain, antara lain melalui pajak hotel dan restoran,

peningkatan kinerja retribusi rumah sakit umum daerah dan retribusi pasar, pajak reklame dan

lain-lain. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan aset-aset

daerah yang memiliki makna bahwa:

1. Arah belanja APBD Kabupaten Blitar digunakan sepenuhnya untuk mendukung

kebijakan dan prioritas startegis;

2. Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk

mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang sustain dan dengan jumlah yang

memadai.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sumber-sumber keuangan daerah secara proporsional diwujudkan dengan

pengaturan, pembagian, penggalian sumber-sumber potensi baru untuk menambah

pendapatan asli daerah (PAD), serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan

pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi,

dekonsentrasi dan tugas pembantuan.Dalam rangka otonomi daerah, maka pengalokasian

anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah sangat bergantung kepada

kreativitas dan kemauan dalam mengelolaanggaran daerah agar mencapai hasil maksimal

yang direncanakan termasuk menghasilkan peningkatan kesejahateraan masyarakat secara

lebih merata.

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai

kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut

terdiri dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, penurunan jumlah pengangguran

dan pengentasan kemiskinan. Indikator umum lainnya yang juga digunakan adalah indek

pembangunan manusia (Human Development Index) yang digunakan oleh United Nation

Development Program (UNDP) sebagai indikator komposit bidang ekonomi dan sosial.



Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin

kesinambungan pembangunan untuk menggerakkan roda pembangunan. Tanpa

pertumbuhan ekonomi, maka kegiatan program pembangunan akan mengalami stagnasi

berujung pada peningkatan jumlah pengangguran dan peningkatan jumlah kemiskinan.

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mengalami kenaikan pada

tahun 2016 dengan asumsi perubahan pengelolaan pajak dan retribusi sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta

memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah. Sesuai dengan proyeksi potensi

ekonomi daerah Kabupaten Blitar dari lima tahun terakhir (2009-2014), potensi Kabupaten

Blitar adalah sektor pertanian yang merupakan sektor primer yang dapat menunjang

perekonomian daerah. Sedangkan sektor yang paling berkompetitif dibandingkan dengan

daerah sekitar Kabupaten Blitar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Diharapkan

selain potensi unggulan, potensi daya saing juga dapat dikembangankan sebagai sumber

pendapatan daerah. Pada sisi Dana Perimbangan diproyeksikan mengalami kenaikan seiring

dengan membaiknya perekonomian nasional yang memberi pengaruh postif terhadap APBN

sehingga pada giliranya memberikan tambahan porsi dana perimbangan. Semakin

diperketatnya pembentukan daerah pemerintahan baru menjadi hal penting atas tambahan

dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi

Hasil Pajak/Bukan Pajak diharapkan mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya

ekonomi nasional walaupun ada beberapa jenis pajak yang dilimpahkan kepada daerah.

Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan rata-rata mengalami

kenaikan per tahun dimana komponen utama yang diprediksi naik adalah Dana Penyesuaian

serta Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Propinsi. Dana Penyesuaian lainnya yang digunakan

untuk biasanya dialokasikan untuk infrastruktur serta Bantuan Keuangan dari Propinsi

sehingga sulit untuk diproyeksikan.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah

melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi

daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah;

(3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil

dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) Peningkatan kesadaran

masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Kapasitas kemampuan keuangan daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk 5 Tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku

RPJMD 2014-2019, Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan meningkat rata-rata 9,73% per

tahun, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,75–7,59 persen per tahun, inflasi



rata–rata 4,5–6 % per tahun. Dengan meningkatnya perekonomian yang diindikasikan dengan

pertumbuhan ekonomi, maka potensi obyek pajak dan retribusi akan meningkat.

Tingkat Provinsi Jawa Timur, untuk mencapai pendapatan daerah, kebijakan pengelolaan

pendapatan daerah diarahkan pada:

a. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.

b. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum,

karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-

prinsip akuntabilitas dan transparansi.

c. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan

Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten dan Kota, serta POLRI.

d. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi

secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.

e. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan

kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.

f. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan

dan pendapatan.

g. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

h. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi

dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

i. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja,

pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta

pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk

peningkatan pelayanan masyarakat.

Pengalokasian dana secara vertical fiscal imbalance dan horizontal fiscal imbalance,

pemerintah melakukan reformulasi dana perimbangan. DAU yang diberikan oleh pemerintah

pusat ke daerah bertujuan untuk menghindari kesenjangan fiskal (fiscal gap) antar daerah

yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan

keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dari Perkembangan

tahun 2011 hingga tahun 2015 alokasi DAU Kabupaten Blitar mengalami peningkatan. Pada

tahun 2011 Kabupaten Blitar mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.

698.002.036.000,00 dan meningkat pada tahun 2012 sebesar Rp. 767.802.239.600,00. Pada

tahun 2013 DAU sebesar Rp. 844.582.463.560,00 meningkat pada tahun 2014 menjadi Rp.

929.040.709.916,00 dan pada tahun 2015 meningkat lagi menjadi 1.037.911.125.468,00 dan



tahun pada 2016 diprediksi akan mengalami peningkatan kembali yang menunjukkan

konsistensi peningkatan DAU.

Selain itu, dana dari pemerintah pusat adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mana

dana DAK bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah

dan sesuai dengan prioritas nasional. Reformulasi DAK dilakukan dengan: (i) penajaman dan

perluasan kriteria DAK agar dapat mewujudkan tujuan DAK, yaitu untuk membantu daerah

dalam upaya perbaikan dan penyediaan infrastruktur dasar; serta (ii) mendorong pengalihan

secara bertahap anggaran Kementerian/Lembaga (dana dekonsentrasi dan dana tugas

pembantuan), yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah ke DAK. Pada tahun 2011

Kabupaten Blitar mendapatkan Alokasi DAK sebesar Rp. 89,984,500,000 dan meningkat

pada tahun 2012 sebesar Rp.98.982.950.000,00. Pada tahun 2013 DAK sebesar Rp

108.881.245.000,00 dan meningkat pada tahun 2014 menjadi Rp. 119.769.369.500,00 namun

pada tahun 2015 menurun menjadi Rp. 131.746.306.450,00 dan pada tahun 2016

diperkirakan mengalami kenaikan sebesar Rp 144.920.937.095,00. Penerimaan Dana Alokasi

Khusus yang diperoleh Kabupaten Blitar, diharapkan mampu mendorong peningkatan

kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar

daerah. Untuk itu DAK diarahkan dengan mempertajam indikator yang diperlukan dalam

penyusunan kriteria dan penggunaan DAK. Alokasi DAK diarahkan untuk mendanai bidang-

bidang yang menunjang pelayanan dasar masyarakat, seperti peningkatan kualitas

infrastruktur, aksesibilitas kualitas pendidikan, dan kesehatan.

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka prosentase untuk mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan

sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari: a). Pajak

penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan b). PPh

pasal 21. Sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari:

a). kehutanan; b). pertambangan umum; c). perikanan; d). pertambangan minyak bumi;

e).pertambangan gas bumi; f). pertambangan panas bumi. Dana Bagi Hasil pada tahun tahun

2011sebesar 52.126.688.176,00 meningkat pada tahun 2012 sebesar 54.733.022.584,80

meningkat kembali pada tahun 2013 sebesar 58.017.003.939,89. Pada tahun 2014

mengalami penurunan nilai dana menjadi 21.756.376.477,46 namun mulai terjadi kenaikan

pada tahun 2015 sebesar 23.061.759.066,11 dan pada tahun 2016 diperkirakan akan

mengalami kenaikan kembali sebesar 24.445.464.610,07.



3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah,

efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun

anggaran 2014-2019 sebagai berikut :

a. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance

based) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam

RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dengan menganut prinsip akuntabilitas,

efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;

b. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi

Jawa Timur yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan

dalam ketentuan perundang-undangan;

c. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja

yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada

kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip

efisien dan efektif;

d. Stimulus belanja untuk pengembangan infrastruktur pedesaan;

e. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan

Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun

belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan

pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan

bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang

ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja

yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip

kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai

dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu

mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas

anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan

skala prioritas. Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas

kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam

bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas

umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Sesuai dengan peraturan yang ada, belanja daerah diprioritaskan pada pos belanja

yang wajib dikeluarkan diantaranya, belanja pegawai, belanja bunga dan belanja pembayaran



pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil serta belanja barang dan jasa yang wajib

dikeluarkan pada tahun bersangkutan. Arah kebijakan umum belanja Kabupaten Blitar tahun

2017 adalah sebagai berikut:

1. Mencukupi belanja pegawai (Gaji PNS)

2. Mencukupi belanja rutin kantor

3. Belanja pelayanan fungsi pendidikan

4. Belanja urusan kesehatan, termasuk dukungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

6. Peningkatan belanja modal

7. Alokasi dana pembangunan pusat pemerintahan, stadion dan wisata

8. Alokasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi

9. Belanja lainnya (hibah, bansos, bantuan keuangan)

10. Dukungan program pemerintahan pusat dan propinsi

11. Belanja antisipasi kegiatan mendesak melalui belanja tidak terduga

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk

meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran

sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan

penerimaan piutang daerah. SiLPA tahun 2015-2019 diproyeksikan sebesar tumbuh rata-rata

per tahun sebesar 3% dengan tahun dasar 2014, namun demikian tahun-tahun mendatang

proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SilPA harus

mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% dari total APBD.

Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi

pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah

satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat

pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun

demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan

pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan

biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian

(prudential management), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman

daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.



Mengingat pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan

atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, maka dengan kemampuan keuangan daerah

yang sangat terbatas kebijakan pembiayaan masih akan diorientasikan pada hal-hal yang

bersifat realistis sesuai dengan cash flow pendapatan dan flow pengeluaran belanja serta

kegiatan lain yang memiliki tingkat resiko sangat rendah.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima

kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya, akan mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi)

pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu

kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi:

a. Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD

dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi

pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD, dan

b. Dana Bergulir (Kredit Program) untuk pengembangan usaha kecil menengah.



BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Platform Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2016-2021

Periode perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2017 merupakan

tahun kedua setelah penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Blitar

periode tahun 2016-2021. Prioritas perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Blitar

tahun 2017 memfokuskan berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan tahun 2016, proyeksi

pencapaian kinerja tahun 2017, program indikatif di tahun 2016 yang bersifat lintas wilayah

dan strategis dari RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016, serta dokumen Rancangan Awal

RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021. Telaah RPJPD Kabupaten Blitar periode tahun 2005-

2025, memberi arahan strategis berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai

keberlanjutan RPJMD ke-2 (periode tahun 2011-2016) dengan memperhatikan dan mengacu

pada RPJM Provinsi Jawa Timur 2014-2019 dan telaah prioritas RPJMN 2015-2019 dan isu-

isu kebijakan nasional.

Isu-isu strategis yang menjadi pertimbangan pembangunan Kabupaten Blitar

diantaranya adalah: 1) kesiapan masyarakat menghadapi era perdagangan bebas dalam

masyarakat ekonomi asean (MEA); 2) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,

bersih, bebas dari KKN sebagai implementasi UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara; 3) implementasi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam hal penguatan

penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;

4) implementasi UU Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana yang terakhir kali telah diubah

dengan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua UU No 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah; 5) kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah; 6) kesinambungan

pembangunan dengan visi dan misi sebelumnya; 7) keberadaan RPJPD Kabupaten Blitar

tahun 2005-2025.

Arah pembangunan Kabupaten Blitar dalam kurun waktu lima tahun (tahun 2016-

2021) pada dasarnya adalah proses perubahan sosial ekonomi masyarakat menuju ke arah

yang lebih sejahtera, maju dan berdaya saing dalam bidang ekonomi, baik domestik maupun

regional, Asean maupun internasional. Pembangunan Kabupaten Blitar ke depan, diharapkan

proses perubahan yang terjadi di masyarakat diharapkan tidak hanya terjadi pada aspek fisik,

mental dan ekonomi saja, tetapi juga perubahan pada taraf kehidupan masyarakat, kondisi

sosial, budaya, kesehatan, pendidikan peningkatan budi pekerti yang luhur, wawasan

kebangsaan, ketenagakerjaan, kependudukan, ketertiban, ketaatan pada norma-norma

agama dan derajat partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam menyelenggarakan



pembangunan. Rencana pembangunan daerah dapat dilihat dari cita-cita Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Cita-cita tersebut

dapat dituangkan ke dalam visi yang kemudian dijabarkan ke dalam misi sebagai cara untuk

mewujudkan visi tersebut. Visi Kabupaten Blitar periode tahun 2016-2021 yaitu:

“MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING”.

Penjelasan dari visi Kabupaten Blitar adalah, Lebih Sejahtera, berarti meningkatnya

kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Secara lahir adalah pemenuhan

kebutuhan dasar masyarakat secara baik, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan

pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, kemudahan akses masyarakat

terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan secara batin

diwujudkan dalam penciptaan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif, serta

adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai

dengan agama dan kepercayaannya.

Maju, dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek

kehidupan masyarakat terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas sumber daya

manusia (SDM), tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Berdaya Saing, yaitu

terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Blitar untuk memanfaatkan keunggulan

komparatif dan kompetitif yang dimiliki sehingga mampu bersaing secara regional,

nasional bahkan internasional.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Blitar tersebut maka Misi Pembangunan

Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan

kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan

kemasyarakatan yang tepat sasaran ;

2. Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius),

kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial,

serta penerapan peraturan perundang-undangan ;

3. Meningkatkan kualitas Sumer Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan

mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi

pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh

pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai ;

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta

pelayanan publik berbasis teknologi informasi ;

5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki

daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi



kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi

lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam

dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;

6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi

penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan

pemberdayaan masyarakat desa.

Visi dan Misi Kabupaten Blitar periode tahun 2016-2021,dirumuskan dan dijabarkan

ke dalam beberapa program aksi sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur

tingkat keberhasilannya. Berikut ini merupakan penjabaran misi dari pembangunan

Kabupaten Blitar tahun 2016-2021:

Misi I:Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program

pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan

dan kemasyarakatan yang tepat sasaran. Tujuan dari misi ini adalah pemenuhan

kebutuhan dasar masyarakat secara proporsional, pengurangan angka kemiskinan,

peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja,

menumbuhkembangkan jiwa wirausaha dan penyediaan infrastruktur yang memadai.

Program Aksi yang disusun adalah sebagai berikut:

1) Menjaga kestabilan ketersediaan pangan;

2) Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;

3) Subsidi dan bantuan untuk masyarakat miskin, termasuk disabilitas (cacat);

4) Perluasan kesempatan kerja serta pembinaan untuk menumbuhkembangkan jiwa

kewirausahaan;

5) Peningkatan penyediaan infrastruktur dasar pada semua bidang.

Misi II :Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai

keagamaan (religius), kearifan lokal, dan hukum melalui optimalisasi kehidupan

beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari misi ini adalah penciptaan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif

serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai

dengan agama dan kepercayaannya. Program Aksi yang disusun adalah sebagai berikut:

1) Fasilitasi kegiatan keagamaan masyarakat;

2) Meningkatkan komunikasi serta memantapkan keharmonisan antar umat beragama;

3) Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat agar mampu mengantisipasi ancaman

dan gangguan kamtibmas;

4) Memberdayakan kearifan lokal untuk menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis;



5) Meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga dan

menciptakan ketertiban dan keamanan.

Misi III :Meningkatkan kualitas Sumer Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui

peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan

kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses

memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai. Tujuan dari misi ini

adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Blitar,

meningkatkan kualitas pendidikan yang religius, meningkatkan kualitas kesehatan

masyarakat, memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pendidikan

serta pelayanan kesehatan yang memadai. Program Aksi yang disusun adalah sebagai

berikut:

1) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;

2) Pelaksanaan pendidikan berbasis pengembangan karakter (termasuk di dalamnya

adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti dan praktek keagamaan);

3) Penataan manajemen pendidikan yang profesional dan efisien dengan menggunakan

sistem database pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang berbasis IT;

4) Peningkatan akses atas pendidikan dan pemerataan layanan pendidikan yang

berkualitas bagi masyarakat, baik formal maupun non formal, termasuk yang

berkebutuhan khusus (disabilitas) serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan

yang memadai;

5) Peningkatan kualitas/kompetensi dan kuantitas tenaga kesehatan;

6) Peningkatan akses atas kesehatan yang memadai serta pemenuhan sarana dan

prasarana pelayanan kesehatan (kesehatan dasar dan rujukan);

7) Peningkatan peranserta dan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan Hidup Bersih

dan Sehat.

Misi IV :Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi

birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Tujuan misi ini adalah

penataan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien, memantapkan

pelaksanaan sistem dan prosedur perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan

pembangunan daerah, meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia

aparatur Pemerintah Kabupaten Blitar yang profesional, berintegritas dan berdaya saing,

meningkatkan kualitas manajemen keuangan pemerintah daerah, meningkatkan kualitas

pelayanan publik yang prima di segala bidang dan berorientasi pada kebutuhan dan

kepuasan masyarakat, dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah berbasis

teknologi informasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan



akuntabel serta mempermudah akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Program Aksi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Penataan serta peningkatan peran kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan

efisien berdasarkan peraturan perundang-undangan;

2) Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur Pemerintah

Kabupaten Blitar;

3) Memaksimalkan fungsi dan kinerja kelembagaan pemerintah daerah melalui

penerapan prinsip “the right man on the right place”;

4) Pengembangan sistem manajemen pemerintahan daerah berbasis teknologi informasi;

5) Peningkatan kualitas manajemen keuangan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan

keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan

profesionalisme;

6) Pemantapan pelaksanaan sistem dan prosedur perencanaan, pengendalian, evaluasi

dan pengawasan pembangunan daerah;

7) Mewujudkan konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

melalui perencanaan dan penganggaran terpadu;

8) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima di segala bidang dan berorientasi

pada kepuasan masyarakat.

Misi V :Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat

yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian,

pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif,

jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta

pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

hidup.Tujuan misi ini adalah : Meningkatkan keberdayaan masyarakat sehingga mampu

mandiri dan memiliki daya saing, meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja

Kabupaten Blitar menuju persaingan global, mendorong pengembangan standarisasi

produk barang dan jasa untuk meningkatkan daya saing, menumbuhkembangkan dan

meningkatkan daya saing sektor pertanian, koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah

(KUMKM) yang ada di Kabupaten Blitar, mengembangkan ekonomi kreatif,

menumbuhkembangkan jiwa wirausaha, penguatan sektor pariwisata yang sesuai dengan

potensi lokal Kabupaten Blitar, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Program Aksi yang dilakukan adalah

sebagai berikut:

1) Peningkatan kapasitas kelompok ekonomi masyarakat melalui pelatihan ketrampilan

berkelanjutan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha;



2) Penyediaan tenaga kerja terampil dan profesional melalui penyetaraan kualitas standar

kompetensi tenaga kerja untuk memenuhi standar sertifikasi internasional dalam era

global;

3) Pengembangan iklim usaha secara sehat serta melindungi konsumen;

4) Pengembangan sektor pertanian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah

(KUMKM) diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan

berdaya saing;

5) Mengembangkan pariwisata daerah yang berbasis pada seni dan budaya lokal serta

potensi sumber daya alam;

6) Pengembangan ekonomi kreatif yang sesuai dengan potensi lokal untuk menunjang

kepariwisataan daerah;

7) Pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dengan tetap memperhatikan

kelestarian lingkungan hidup.

Misi VI : Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan

melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.Tujuan misi ini adalah

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas

aparatur desa dan kelembagaan masyarakat desa, meningkatkan kuantitas dan kualitas

pembangunan, baik fisik maupun non fisik yang berbasis pendekatan desa dan kawasan

perdesaan, mengembangkan peran aktif lembaga kemasyarakatan desa dalam

pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan

pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan pembangunan desa secara partisipatif.

Program Aksi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan;

2) Penyusunan regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa;

3) Pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan yang berorientasi pada kesejahteraan

masyarakat untuk meminimalisasi disparitas antar wilayah;

4) Fasilitasi pengembangan manajemen pemerintahan desa didukung dengan sistem

informasi desa;

5) Optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa sebagai bentuk nyata partisipasi aktif

masyarakat dalam pembangunan desa.



Berikut adalah gambar hubungan antara visi dan misi Kabupaten Blitar periode 2016-

2021:

Gambar Hubungan Visi dan Misi Kabupaten Blitar 2016-2021

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat hubungan antara visi dan misi dari

Kabupaten Blitar. Visi Kabupaten Blitar apabila di rinci yaitu:

1. Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera

Visi ini dapat diwujudkan melalui misi Kabupaten Blitar ke I dan ke II yaitu

Mewujudkan Kabupaten Blitar yang lebih sejahtera dengan meningkatkan taraf hidup

masyarakat dan dengan membangun nilai religius, kearifan lokal, dan menegakkan

hukum.

Lebih Maju

Lebih Sejahtera

Lebih Berdaya

Saing



2. Menuju Kabupaten Blitar Lebih Maju

Visi ini dapat diwujudkan melalui misi Kabupaten Blitar ke III dan IV yaitu

mewujudkan Kabupaten Blitar yang maju melalui tata kelola pemerintahan yang baik,

dan melalui Kualitas SDM Aparatur yang baik.

3. Menuju Kabupaten Blitar Lebih Berdaya Saing

Visi ini dapat diwujudkan melalui misi Kabupaten Blitar ke V dan VI yaitu mewujudkan

Kabupaten Blitar yang berdaya saing dengan menciptakan keberdayaan pada

masyarakat, perdesaan, dan UMKM serta dengan mengembangkan potensi

unggulan pariwisata dan pertanian.

4.2 Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun

2017

Penekanan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional terhadap keberadaan

Kabupaten Blitar didasarkan pada karakteristik sekaligus potensi yang dapat dikembangkan

Kabupaten Blitar dalam kerangka sebuah sistem pembangunan nasional. Selain arah

kebijakan dan strategi nasional, perlu ditelaah penetapan prioritas pembangunan Kabupaten

Blitar tahun 2017 dalam cakupan rencana pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Strategi umum pembangunan Jawa Timur 2014-2019 secara lebih tegas menyatakan

keberpihakannya (affirmative) kepada rakyat miskin melalui strategi pertumbuhan ekonomi

yang berpihak kepada rakyat miskin, atau disebut pro-poor growth, yang dilandasi pemikiran

bahwa pertumbuhan dan pemerataan harus berjalan serempak, dan bukan pilihan prioritas

(trade-off) satu terhadap lainnya.Penegasan keberpihakan ini sejalan dengan label misi

“Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik”, di mana wong cilik atau rakyat miskin

tidak boleh tertinggal atau ditinggalkan dalam memperoleh manfaat dari pertumbuhan

ekonomi.

Berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur periode tahun 2014-2019

disebutkan bahwa Kabupaten Blitar merupakan ruang pembangunan yang dikelompokkan

dalam cluster pengembangan regional Kelud.Cluster Regional Kelud berfungsi sebagai

pemerataan aktifitas pusat pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur yang terdiri dari :

1. Kabupaten/Kota yang termasuk dalam Wilayah Pengembangan Kediri: Kota Kediri,

Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten

Tulungagung;

2. Kabupaten/Kota yang termasuk dalam Wilayah Pengembangan Blitar yaitu Kota Blitar

dan Kabupaten Blitar.



Berdasarkan arahan wilayah pengembangan, maka Cluster Regional Kelud ditetapkan

pada Kabupaten Jombang, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten

Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar dengan arahan

strategi sebagai berikut:

1. Target tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2017 adalah 7,5%-8,00% ;

2. Target tingkat kemiskinan tahun 2017 adlah 11,95-10,98% ;

3. Target Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2017 adalah 3,97-3,86% ;

4. Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2017 adalah 75,53-76,65% ;

5. Peningkatan pusat-pusat pertumbuhan baru;

6. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;

7. Pembangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan;

8. Pemertahanan kawasan pertanian;

9. Pengembangan energi baru terbarukan;

10. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;

11. Pembangunan infrastruktur transportasi;

12. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;

13. Peningkatan kegiatan yang diarahkan pada perkebunan, pertanian, pertambangan,

pariwisata pantai dan perikanan;

14. Pengembangan potensi sumber daya alam unggulan lokal dalam pengembangan industri

kecil dan menengah sebagai pemasok utama pasar regional.

4.3 Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2017

Dilihat dari kacamata nasional, dengan berbagai kebijakan, pertumbuhan ekonomi

diperkirakan meningkat tajam sejak tahun 2016, menjadi 7,1 persen pada tahun 2017, dan

terus meningkat pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 7,5 persen dan 8,0

persen. Dengan tingkat pertumbuhan ini, pendapatan perkapita naik dari Rp. 47,8 Juta

(USD3.918,3) pada tahun 2015 hingga mencapai Rp. 72,2 Juta (USD 6.018,1) pada tahun

2019. Dari sisi pengeluaran, investasi didorong dan mencapai sekitar 10,4 persen pada tahun

2017, dan 12,1 persen pada tahun 2019. Dorongan kuat dari investasi akan meningkatkan

kontribusi ekspor barang dan jasa, serta konsumsi. Ekspor diperkirakan tumbuh 8,8 persen

pada tahun 2017, dan mencapai 12,2 persen pada tahun 2019. Konsumsi masyarakat dan

konsumsi pemerintah tumbuh secara bertahap dan masing-masing mencapai 6,1 persen dan

2,5 persen pada tahun 2019.Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan

meningkat tajam mulai tahun 2017, neraca pembayaran yang sebelumnya menghadapi

tekanan akibat krisis ekonomi, kinerjanya akan membaik. Prediksi akan terjadinya perbaikan



lingkungan global dan membaiknya harga komoditas dunia turut mendorong membaiknya

kinerja neraca pembayaran.

Secara nasional hal yang perlu diperhatikan dari arah kebijakan pemerintah pusat

adalah:

1. Pemerintah Daerah harus mengusung Program Prioritas Nasional untuk masuk kedalam

RPJM Daerah;

2. Menggunakan pendekatan Perencananaan Terintegrasi terhadap Program Prioritas

Pembangunan Nasional;

3. Berorientasi pada “money follow program” daripada “money follow functions” artinya

review atas Kapasitas Kelembagaan menjadi penting;

4. Nomeklatur Program hanya sebagai ‘rumah’ dan dokumen penganggaran (karena

melekat kode rekening anggaran), yang terpenting adalah definisi dari program tersebut

dan kegiatan prioritas di dalam program tersebut;

5. Fokus terhadap pelaksanaan program yang langsung kepada rakyat dan dapat diukur;

6. Urusan tata kelola birokrasi dan kelembagaan diharapkan selesai pada tahun 2016, bagi

daerah yang baru menyelenggarakan PILKADA.

Dalam rangka penetapan prioritas pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2017 perlu

ditinjau perspektif dan sudut pandang pembangunan Nasional terhadap Kabupaten Blitar.

Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Pulau Jawa

dan Bali dalam dokumen RPJMN 2015-2019 menyebutkan bahwa:

1. Kabupaten Blitar ditetapkan sebagai wilayah pengembangan dengan strategi

peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui penyediaan

sistem pemantauan gunung api.

2. Kabupaten Blitar ditetapkan sebagai Prioritas Lokasi Pengembangan Pusat Kegiatan

Pulau Jawa-Bali Periode 2015-2019, dimana Blitar sebagai Pusat kegiatan Wilayah

(II/C/2).

4.4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Blitar 2017

Berdasarkan pada evaluasi capaian kinerja pembangunan Kabupaten Blitar tahun lalu

beserta proyeksi pencapaian kinerja tahun 2016, program indikatif di tahun 2017 yang bersifat

lintas wilayah dan strategis dari RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016, telaah tujuan dan

tahapan pembangunan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Blitar 2005-2025, telaah arahan

strategis pengembangan kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, telaah

prioritas RPJMN 2015-2019, analisis isu-isu kebijakan nasional, platform kepala daerah

terpilih dan dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016-2021 maka tema



RKPD-P Kabupaten Blitar tahun 2017 adalah “Percepatan Kecukupan Sarana Prasarana,

Sistem dan Infrastruktur Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Kab. Blitar (Pariwisata

dan Pertanian)” dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Blitar tahun 2017

ditetapkan sebagai berikut:

1. Penataan Sarana Aparatur dan Sistem Pendukung Pemerintahan.

Penataan sarana aparatur dan sistem pendukung pemerintahan ditetapkan sebagai

prioritas dengan mempertimbangkan bahwa sumber daya aparatur memiliki peran yang

sangat penting sebagai aktor pemerintah daerah yang nantinya akan mengayomi

masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya penataan sarana dan

sistem pendukung yang dibutuhkan oleh sumber daya aparatur sebagai penunjang

pelaksanaan pemerintahan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Sumber daya

aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari KKN

sebagaimana implementasi UU no. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Adapun

prioritas penataan sarana aparatur dan sistem pendukung pemerintahan dapat diarahkan

dengan prioritas pembangunan, antara lain:

a. Penataan Organisasi dan Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur ;

b. Bimbingan Teknis dalam Rangka Implementasi UU Desadan UU ASN;

c. Pengembangan Sistem Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, Pelaporan, Layanan

Perijinan dan Layanan Lainnya Berbasis Teknologi Informasi ;

d. Fasilitasi Penyusunan Peraturan-Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Pendukung Sistem Pemerintahan.

2. Infrastruktur Perekonomian yang Berpihak terhadap Pertanian dan Pariwisata.

Pembangunan ekonomi dan infrastruktur secara garis besar ditempatkan dalam posisi

yang sangat strategis. Pembangunan ekonomi dalam prioritas ini disandingkan dengan

pembangunan infrastruktur dengan logika berpikir bahwa pembangunan ekonomi baik

dengan orientasi pertumbuhan maupun pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan

masyarakat Blitar membutuhkan dukungan infrastruktur. Dengan demikian jenis

infrastruktur yang dimaksud dalam prioritas ini adalah pembangunan infrastruktur yang

mampu digunakan untuk akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kabupaten

Blitar. Infrastruktur perekonomian lebih ditekankan terhadap sektor pertanian dan

pariwisata Kabupaten Blitar. Hal ini karena kondisi geografis Kabupaten Blitar yang

sebagian besar adalah lahan pertanian dan potensi alam yang dapat dikembangkan

menjadi obyek wisata. Berdasarkan hal ini, maka prioritas pembangunan infrastruktur

perekonomian yang berpihak terhadap pertanian dan pariwisata dapat dilaksanakan

dengan prioritas pembangunan, sebagai berikut:



a. Pembangunan Saluran Irigasi ;

b. Pelestarian Sumber Mata Air dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan ;

c. Pembangunan Destinasi Wisata Kabupaten Blitar ;

d. Pembangunan Pasar Kabupaten dan Ruang Terbuka Hijau.

3. Pembangunan Infrastruktur berbasis Kawasan dan Pusat Pertumbuhan Baru.

Infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses

pembangunan Kabupaten Blitar. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai

salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengingat bahwa gerak laju

dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur di kawasan dan pusat pertumbuhan baru menjadi hal yang

penting karena kawasan dan pusat pertumbuhan baru menjadi titik-titik strategis dalam

pengembangan ekonomi di Kabupaten Blitar. Adapun prioritas pembangunan

infrastruktur besar berbasis kawasan dan pusat pertumbuhan baru dilaksanakan dengan

prioritas pembangunan, antara lain:

a. Pembangunan Infrastruktur Pendukung Pusat Pemerintahan Kabupaten Blitar di

Kanigoro ;

b. Pembangunan Kawasan Stadion Nglegok ;

c. Fasilitasi Percepatan Realisasi Pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) ;

d. Rehabilitasi Kawasan Rawan Bencana ;

e. Pembangunan Kawasan Pariwisata Strategis ;

f. Pembangunan dan Pelebaran Jalan Aspal dan Jembatan ;

g. Pembangunan Drainase dan Pengaman Badan Jalan ;

h. Perawatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ;

4. Pemantapan Pemberian Layanan Dasar Umum dan Pemerintahan.

Keberadaan pemerintah dengan semua penyelenggaraan urusan pemerintahan pada

dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan Publik

dalam hal ini didefinisikan sebagai aktivitas pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan

masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa. Proses penyelenggaraan pelayanan

publik merupakan ranah kebijakan, program, dan kegiatan yang menginteraksikan

pemerintah dengan masyarakat. Alokasi dana pemerintah dipergunakan untuk

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi

kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,

pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta

mengembangkan sistem jaminan sosial. Prioritas pemantapan pemberian layanan dasar

umum dan pemerintahan diarahkan pada prioritas pembangunan sebagai berikut:



a. Pelayanan Berbasis Online (Online Based Service) ;

b. Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Sekolah ;

c. Pelatihan Keterampilan dan Kejar Paket Bagi Anak Putus Sekolah ;

d. Pendidikan Non Formal ;

e. Pembangunan RSUD Srengat ;

f. Verifikasi PBDT / PPLS 2015 Pendukung Program Penanggulangan Kemiskinan dan

Perlindungan Sosial Lainnya ;

g. Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ;

h. Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ;

i. Pembangunan Sanitasi dan Sarana Air Bersih ;

5. Intensifikasi Potensi Pariwisata Unggulan dan Penggunaan Teknologi Pertanian.

Prioritas intensifikasi potensi pariwisata unggulan dan penggunaan teknologi pertanian

diarahkan pada prioritas pembangunan sebagai berikut:

a. Pengadaan Sarana Produksi Sektor Pertanian ;

b. Pengadaan Sarana Prasarana Industri Kreatif Pendukung Pariwisata;

c. Pelatihan Budidaya, Pengolahan Pasca Panen dan Pengemasan Produk-Produk Hasil

Pertanian ;

d. Pameran dan Promosi Produk-Produk Unggulan Daerah ;

e. Pelatihan Kewirausahaan dan Pengembangan Kelompok Tani, Kelompok Sadar

Wisata / Desa Wisata, Industri Kreatif dan Stakeholder Pariwisata di Kabupaten Blitar;

f. Pengembangan Koperasi, Bumdes, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan

Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Blitar.



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

Dalam bab ini memuat urusan-urusan dan bidang yang dilaksanakan oleh Unit Satuan

Kerja Perangkat Daerah. Termasuk didalamnya urusan wajib dan pilihan serta bentuk

program kerja setiap urusan serta program prioritas tiap perangkat sesuai dengan kebutuhan

dan guna bagi masyarakat. Capaian program kerja nantinya menjadi parameter yang

dipaparkan dalam indikator program kerja yang menjadi tolak ukur keberhasilah program.

Anggaran juga dipaparkan dalam bab ini yang memuat perencanaan anggaran pada tahun

2017 serta prakiraan kebutuhan dana pagu di tahun 2018 mendatang. Rekapitulasi kegiatan

dan Kebutuhan dana pagu setiap SKPD terlampir pada halaman akhir laporan ini.



BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Blitar Tahun

2017 merupakan perencanaan pembangunan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021.

Sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa RKPD merupakan pedoman

untuk penyusunan APBD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan disusun

berdasarkan pemberlakuan peraturan dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, untuk

implementasinya diperlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Blitar dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (stakeholder) melalui

Forum SKPD dan Focus Group Discussion (FGD) serta musyawarah perencanaan

pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan

terutama sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Kabupaten Blitar tahun

2017 dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen

Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUPA) dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan

(PPAS-P) Tahun 2017. Dokumen RKPD-P menjadi landasan dalam melaksanakan kewajiban

pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya,

serta untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan pembangunan

selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kabupaten Blitar juga ditentukan oleh dukungan

masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga

cita-cita masyarakat Kabupaten Blitar sesuai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen

perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Kabupaten Blitar tahun 2017

disusun dalam upaya meningkatkan sinergitas pusat dengan daerah, antar daerah, dan antar

satuan kerja dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi

mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan

wilayah. Oleh karenanya, diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh stakeholder

Kabupaten Blitar untuk dapat mewujudkan berbagai substansi rencana pembangunan daerah

Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan.

Berikut dilampirkan Program Kerja beserta urusan-urusan dan bidang yang

dilaksanakan oleh Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah. Termasuk didalamnya urusan wajib

dan pilihan serta bentuk program kerja setiap urusan. Capaian program kerja nantinya

menjadi parameter yang dipaparkan dalam indikator program kerja yang menjadi tolak



ukur keberhasilah program. Anggaran juga dipaparkan dalam bab ini yang memuat

perencanaan anggaran pada tahun 2017 beserta rencana penyerapan serta prakiraan

kebutuhan dana pagu di tahun 2018 mendatang. Rekapitulasi kegiatan dan Kebutuhan dana

pagu setiap SKPD terlampir pada halaman akhir laporan ini.

Demikian dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P)

Kabupaten Blitar tahun 2017 ini disusun untuk menjadi dasar dalam proses perencanaan

pembangunan tahap selanjutnya di Kabupaten Blitar Tahun 2017.

BUPATI BLITAR,

RIJANTO

Documents

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan … Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Blitar Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perencanaan pembangunan