RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) …

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
dan Pemulihan Ekonomi Daerah
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR ?7 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,
bahw a u n tu k m elaksanakan keten tuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Perencanaan Pem bangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem erintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pem erintah Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pem bangunan Daerah, Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pem bangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pem bangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pem bangunan Jangka Menegah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pem bangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu m enetapkan Peraturan Bupati ten tang Rencana Kerja Pem erintah Daerah Tahun 2021 ;
: 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pem bentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaim ana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000
ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pem bentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pem bangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perim bangan Keuangan an ta ra Pem erintah Pusat dan Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, T am bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. U ndang-U ndang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pem bangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaim ana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pem erintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pem erintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pem erintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pem bangunan D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pem erintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang S tandar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pem erintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 T ahun 2020 tentang Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pem bangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pem bangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pem bangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pem erintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan S tandar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pem erintahan D aerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nom enklatur Perencanaan Pem bangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pem erintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sum atera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pem bangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sum atera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sum atera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tam bahan Lem baran Daerah Provinsi Sum atera Barat Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Propinsi Sum atera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Propinsi Sum atera Barat Tahun 2016- 2021 sebagaim ana telah diubah dengan Peraturan D aerah Propinsi Sum atera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sum atera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sum atera B arat Tahun 2018 Nomor 144);
19. Peraturan G ubernur Provinsi Sum atera Barat Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Pem erintah Daerah Provinsi Sum atera Barat Tahun 2 0 2 1 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2012 Nomor 2, Tam bahan Lem baran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015 Nomor 3, Tam bahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pem bentukan dan S usunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah K abupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tam bahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2017-2022 (Lembaran Daerah K abupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017 Nomor 12) ;
MEMUTUSKAN :
M enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021.
Pasal 1
(1) Rencana Kerja Pem erintah Daerah Kabupaten Kepulauan mentawai Tahun 2021 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2021 m erupakan dokumen perencanaan Daerah u n tu k periode 1 (satu) tahun.
(2) RKPD sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) m erupakan : a. acuan bagi seluruh stakeholder pelaku
pem bangunan dalam penyelenggaraan pem bangunan daerah, term asuk Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
b. acuan dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.
Pasal 2
Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam m erencanakan program dan kegiatan Tahun 2021, m engacu pada dokum en RKPD Tahun 2021 yang d ituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.
Pasal 3
RKPD Tahun 2021 dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sem entara Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021.
Pasal 4
(1) RKPD Tahun 2021 sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 3 d isusun dengan sistem atika sebagai berikut:
a. BAB I : Pendahuluan b. BAB II : G am baran Umum dan Kondisi
Daerah c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan
Keuangan Daerah d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas
Pem bangunan Daerah e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan
Daerah f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan
Pem erintahan Daerah
g- BAB VII : Penutup
(2) Rincian uraian RKPD Tahun 2021 sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini m erupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal d iundangkan.
Agar setiap orang m engetahuinya, m em erintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penem patannya dalam Berita Daerah Kabupaten K epulauan Mentawai.
Pasal 5
BUPATI KE1 ENTAWAI,
SEKRETARIS DAERAH KA UAN MENTAWAI,
MARTINUS D
i
ekonomi diseluruh daerah dan berpotensi terjadinya resesi
ekonomi global terkhususnya secara Nasional. Dampak yang
dirasakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai juga cukup besar
sebagai daerah yang menerapkan ptrotokol kesehatan dan PSBB,
terganggunya mobilitas masyarakat dan terhentinya ekonomi
khususnya pada sektor pariwisata yang berdampak pada
meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta
pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan
ekonomi daerah. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka
menjadi keharusan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Mentawai untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan
pembangunan tahun 2021.
mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025,
serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 serta proyeksi
kondisi ekonomi Nasional dan Propinsi Sumatera Barat pasca
pandemI COVID-19. Pembangunan Pariwisata tetap sebagai
sektor prioritas dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat dan
ii
pada pasal 4 dijelaskan bahwa kepariwisataan bertujuan untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan
pengangguran. Dengan demikian, pembangunan pariwisata
diharapkan memberikan dampak yang baik pada sektor lainnya.
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini,
Pimpinan dan Anggota DPRD Kepulauan Mentawai, Instansi
Vertikal, jajaran perangkat OPD di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, masyarakat dan para pemangku
kepentingan yang telah mendukung penyusunan dokumen RKPD
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021. Semoga apa yang
dirumuskan dalam dokumen perencanaan ini dapat dijadikan
pedoman dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan
pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di Kepulauan Mentawai.
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... 1 1.1 Latar Belakang............................................................................... 1
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ............................... 13
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah ............................................... 13
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis ......................................... 13
2.1.1.1 Aspek Geografis ...................................................... 13
2.1.1.2 Aspek Demografis ................................................... 75
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..... 85
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial .................................. 106
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga......................... 132
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ................................................... 133
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib............................... 133
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan ............................ 158
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ................................................ 169
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ................... 169
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ................. 171
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi ...................................... 175
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia ............................... 177
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai
Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ...................................... 181
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ........................................ 224
Lampiran Tanggal
: Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
: 3 Juli 2020
DAN KEUANGAN DAERAH ................................................. 228 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ............................................... 229
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan
Tahun 2021 ...................................................................... 230
3.1.1.2 Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat ....... 233
3.1.1.3 Kebijakan Ekonomi Daerah.................................. 236
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020
dan Tahun 2021 ............................................................... 245
3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah .......................................... 250
3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah ................................................. 257
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaaan Daerah ................................ 265
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... 270
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ........................................... 274
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 .............................. 283
4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional ...................................... 284
4.2.2 Prioritas Pembangunan Propinsi Sumatera Barat .............. 303
4.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2021 ...................... 309
4.3 Inovasi Pembangunan Daerah .................................................... 376
4.3.1 Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah ................... 377
4.3.2 Pembangunan Energi Listrik Baru Terbarukan PLTBm
Siberut.............................................................................. 393
5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 .... 399
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ............................................... 658
BAB VII PENUTUP.......................................................................... 667
di Kabupaten Kepulauan Mentawai ............................ 15 Tabel 2.2 Kelerengan Tanah Kabupaten Kepulauan Mentawai ..... 17
Tabel 2.3 Kecenderungan Kejadian Bencana Di Kabupaten
Kepulauan Mentawai ................................................... 27 Tabel 2.4 Tingkat Bahaya Bencana di Kabupaten Kepulauan
Mentawai ..................................................................... 28
Tabel 2.5 Potensi Luas Bahaya Terpapar Bencana di Kabupaten
Kepulauan Mentawai ................................................... 31 Tabel 2.6 Potensi Luas Terpapar Bahaya Gelombang Ekstrim dan
Abrasi Per Kecamatan .................................................. 32
Tabel 2.7 Potensi Luas Terpapar Bahaya Tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai .................................................. 35
Tabel 2.8 Rekapitulasi Dusun Tepi Pantai/Zona Merah/Rawan
Bencana Tsunami ........................................................ 36 Tabel 2.9 Luas Terpapar Bahaya Banjir di Kabupaten Kepulauan
Mentawai ..................................................................... 40 Tabel 2.10 Luas Tutupan Lahan Mangrove di Kabupaten Kepulauan
Mentawai ........................................................................ 52
Tabel 2.12 Luas Tutupan Terumbu Karang ...................................... 54
Tabel 2.13 Kondisi Persentase Tutupan Terumbu Karang Hidup dan
Kondisi Kesehatan .......................................................... 56
Mentawai ....................................................................... 58
Tabel 2.16 Keadaan Jumlah Penduduk, Luas Daerah, Kepadatan
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di
Kabupaten Kepulauan Mentawai ..................................... 76
Kelamin Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019 ............. 77
Tabel 2.18 Rasio Ketergantungan Kepulauan Mentawai Berdasarkan
Jenis Kelamin, 2019 ....................................................... 80
Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2019
....................................................................................... 81
Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin,
2019… ............................................................................ 82
Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama, 2019 .............. 83
Tabel 2.22 Tipologi Sektor PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai,
2019 ............................................................................... 88
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2015-2019 .................. 90
Tabel 2.24 Indikator Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai,
2015-2019 ...................................................................... 95
Mentawai, 2018-2019.................................................... 102
Menurut Kelompok Komoditas (Rupiah), 2015-2018 ...... 104
Tabel 2.27 Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Karakteristik dan
Kemampuan Membaca dan Menulis (Persen), 2019 ....... 110
Tabel 2.28 Indikator Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai,
2015-2019 .................................................................... 115
Pernah Mendapat Imunisasi (Persen), 2019 ................... 120
Tabel 2.31 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Merokok dan Rata-
Rata Batang Rokok yang dihisap per Minggu (Persen), 2019
..................................................................................... 121
Berobat Jalan (Persen), 2019 ........................................ 122
Tabel 2.33 Indikator Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai,
2015-2019 .................................................................... 123
Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan, 2019
..................................................................................... 128
Pekerjaan dan Jenis Kelamin, 2019 .............................. 130
Tabel 2.36 Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Berdasarkan
Lapangan Pekerjaan Utama, 2019 ................................ 130
Tabel 2.37 Perkembangan Seni, Budaya, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2015-2019 ............... 132
Tabel 2.38 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2015-2019 ............... 134
Tabel 2.39 Perkembangan Angka PArtisipasi Sekolah (APS) Kabupaten
Kepulauan Mentawai, 2015-2019 .................................. 136
Mentawai, 2015-2019.................................................... 137
Mentawai, 2015-2019 ................................................... 139
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2015-2019 ................ 140
Tabel 2.43 Jumlah Bayi yang Diberi Imunisasi Kabupaten Kepulauan
Mentawai, 2014-2018 ................................................... 140
2019 ............................................................................. 141
Tabel 2.47 Perkembangan Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum,
dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan
Mentawai, 2015-2019 ................................................... 148
Mentawai, 2015-2019 ................................................... 149
Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2015-
2019 ............................................................................. 150
Tabel 2.52 Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten
Kepulauan Mentawai, 2015-2019 .................................. 151 Tabel 2.53 Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-
2016 ............................................................................ 152
Desa Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2015-2019
..................................................................................... 152 Tabel 2.55 Perkembangan Indikator Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2015-2019 153
Tabel 2.56 Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2015-2019 ................ 154 Tabel 2.57 Perkembangan Indikator Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2015-2019
..................................................................................... 154 Tabel 2.58 Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olah Raga
Tabel 2.59 Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2015-2019 ................................................... 155
viii
Tabel 2.61 Perkembangan Indikator Perpustakaan Kabupaten
Tabel 2.63 Produksi Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016-2019.................................................... 160
Tabel 2.64 Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kabupaten
Mentawai, 2016-2019.................................................... 162
Tabel 2.66 Jumlah Nelayan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016- 2019 ............................................................................ 162
Tabel 2.67 Jumlah Pelanggan Listrik dan Daya Tersambung, 2015-
2019 ............................................................................ 164 Tabel 2.68 Banyaknya dan jenis Objek Wisata Kabupaten Kepulauan
Mentawai, 2015-2019................................................... 167
Kepulauan Mentawai, 2015-2019 ................................. 168 Tabel 2.70 Angka Konsumsi RT Kabupaten Kepulauan Mentawai (juta
rupiah), 2014-2018 ...................................................... 169
Tabel 2.71 Rasio Angka Konsumsi RT Non Pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai (juta rupiah), 2014-2018 ............. 170
Tabel 2.72 Angka Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan
Mentawai (juta rupiah), 2014-2018 .............................. 171 Tabel 2.73 Angka Kriminalitas Kabupaten Kepulauan Mentawai,
2010-2014 ................................................................... 176
Tabel 2.75 Jumlah Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Kepulauan
Mentawai, 2016-2019................................................... 179
Tabel 2.76 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2019 ............................................................. 182
Tabel 2.77 Capaian Kinerja Setiap Sasaran Kinerja ...................... 220
Tabel 3.1 Indikator sasaran Pembangunan Nasional, 2021 ........... 232 Tabel 3.2 Indikator Sasaran Pembangunan Propinsi Sumatera Barat,
2021 ............................................................................. 235
Tabel 3.4 Derajat Otonomi Fiskal Daerah, 2017-2019 .................. 248
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah, 2017-2019 .... 251 Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2019.......................................... 258
Tabel 3.8 Kontribusi Komponen Realisasi
Belanja Daerah, 2017-2019 ........................................... 259
Tabel 3.9 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah, 2017-2019 .................................................................... 259
Tabel 3.10 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja,
2017-2019 .................................................................... 260 Tabel 3.11 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah
Tabel 3.12 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah,
2017-2019 .................................................................... 265 Tabel 3.13 Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten
Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2019 ........................ 267
Tabel 3.14 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ................ 268
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Kepulauan Mentawai,
2021 ............................................................................. 277 Tabel 4.2 Sasaran Pembangunan Nasional, Propinsi Sumatera Barat
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 ............... 283
Tabel 4.3 Persandingan Tema Pembangunan Tahun 2021 ............ 284 Tabel 4.4 Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan
Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi ...................... 319
Tabel 4.5 Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Propinsi
Sumatera Barat dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 ...................................................... 361
Tabel 4.6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan
Program Pembangunan Daerah (RPJMD), 2021 ............. 362 Tabel 4.7 Tabel Kerja Perencanaan Terintegrasi Hulu-Hilir ........... 385
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama ................................................ 658
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Daerah, 2021 ..................................... 661
x
Gambar 1.1 Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya......................... 7
Gambar 2.1 Manfaat Green Belt pada Bencana Tsunami ................. 45
Gambar 2.2 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019 ........................ 78 Gambar 2.3 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
Rentang 14 Tahun Kabupaten Kepulauan Mentawai,
2019 ............................................................................ 79 Gambar 2.4 Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama, 2019 ........... 84
Gambar 2.5 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2015-2019................................. 86
Gambar 2.6 Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Kepulauan
Mentawai, 2019 ........................................................... 87 Gambar 2.7 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Kepulauan Mentawai,
2015-2019 ................................................................... 91
Gambar 2.9 Rasio Gini Kabupaten Kepulauan Mentawai,
2015-2019 ................................................................... 97
Gambar 2.11 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten
Kepulauan Mentawai, 2015-2019............................... 100 Gambar 2.12 Pengeluaran Perkapita Kabupaten Kepulauan Mentawai,
2015-2019 ................................................................. 101
Gambar 2.14 Harapan Lama Sekolah(Tahun) Kabupaten Kepulauan
Mentawai, 2015-2019 ................................................ 109 Gambar 2.15 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten
Kepulauan Mentawai, 2015-2019............................... 111
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2015-2019 ............. 112 Gambar 2.17 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2015-2019 ............. 113
Gambar 2.18 Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2015-2019 ................................................ 117
Gambar 2.19 Penduduk Berusia 15+ Tahun Brdasarkan Jenis Kelamin
(Jiwa), 2019 ............................................................... 126 Gambar 2.20 Jenis Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin (jiwa),
2019 .......................................................................... 127
Gambar 2.21 Jenis Bukan Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin
(jiwa), 2019 ................................................................ 128 Gambar 2.22 Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Berdasarkan Lapangan Kerja Utama, 2019 ................ 131
Gambar 2.23 Perkembangan Rasio Ketergantungan Kepulauan
Mentawai, 2015-2019 ................................................ 180 Gambar 3.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Kepulauan Mentawai, 2015-2021 .............................. 237
Gambar 3.2 Perkembangan dan Proyeksi Pendapatan Per Kapita Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016-2021 ............. 239
Gambar 4.1 Tema dan Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2021 ... 285
Gambar 4.2 Tampilan Pengusulan program/kegiatan terintegrasi . 383
1
proses perencanaan yang berkualitas. Sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap daerah
berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah.
Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), yang merupakan
dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD).
partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan
teknokratis dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan
menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan
partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku
kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan
menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam
dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang
2
diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang
dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota,
provinsi hingga nasional. Selain itu, perencanaan pembangunan
daerah yang berorientasi pada subtansi, menggunakan
pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan
holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan
faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang
saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif
dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam
satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian
tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial
dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan
dalam perencanaan.
disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional
dan daerah sebagai dampak pandemi COVID-19 dengan
mempertimbangkan dokumen perencanaan RKP Tahun 2021 dan
RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021, selain itu
sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun
2017, bahwa penyusunan RKPD didasarkan atas hasil evaluasi
pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya dan
3
Provinsi Sumatera Barat maupun Pemerintah Pusat. Penyusunan
RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 ini, mengacu
pada Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang
mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu:
persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD,
penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD,
perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD. Sebagai
catatan, tahun 2021 merupakan tahun ke 4 (empat) dari
pelaksanaan periodisasi RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2017-2022.
Mentawai tahun 2021, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan;
Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Perangkat Daerah;
Pengelolaan Keuangan Daerah;
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender
di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
5
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6
Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3
Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035.
6
Perangkat Daerah.
Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2017-2022.
1.3 Hubungan Antar Dokumen
RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021 merupakan
satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai khususnya dalam
menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan
rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
Hubungan antara RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun
2021 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai
berikut:
memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan pembangunan
yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.
7
mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan daerah
yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032
dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor
3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035.
3. RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021 menjadi
pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam
menyempurnakan dokumen Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah Tahun 2021.
pedoman/dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan penentuan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara sebagai acuan dalam penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021.
8
Gambar 1.1 Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.4 Maksud dan Tujuan
Kepulauan Mentawai Tahun 2021 dimaksudkan agar terwujudnya
kesinambungan pelaksanaan pembangunan, sinergitas dan
sinkronisasi pembangunan antar wilayah dan antar sektor serta
terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam
pembangunan daerah.
1.4.2 Tujuan
antara lain:
pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun
perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah
tahun 2021.
tingkat pemerintahan.
4. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021.
1.5. Sistematika Penyusunan RKPD
berikut:
penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan
tujuan serta sistematika dokumen RKPD;
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah; berisi terkait
evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan
tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga
memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD
10
kondisi Umum Kondisi Daerah yang meliputi aspek
geografi dan demografi, aspek kesejahteraan
masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya
saing daerah; Evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi
RPJMD; Permasalahan pembangunan daerah yang
meliputi permasalahan daerah yang berhubungan
dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah
dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah.
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu
dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain
mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah,
sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah
daerah yang diperlukan dalam pembangunan
perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah,
belanja daerah dan pembiayaan daerah. Bab ini
berisikan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah
kebijakan keuangan daerah, menguraikan kebijakan
pembangunan nasional yang diselaraskan dengan
kebijakan pembangunan daerah, kemampuan
selama 2 (dua) tahun sebelumnya (2018-2019), dan
perkiraan untuk tahun 2022.
mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas
dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil
analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD
tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan
dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat
daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi
daerah beserta kerangka pendanaan.
mengemukakan secara eksplisit rencana program dan
kegiatan prioritas daerah
tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan
capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
Rencana program dan kegiatan prioritas harus
mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
berisi Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi
panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang
12
maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir
tahun perencanaan.
pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam
menjabarkan rencana kerja melalui program/kegiatan
yang akan dilaksanakan tahun 2021.
13
2.1.1.1 Aspek Geografis
Secara geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai terletak
pada posisi 0055’00’’–3021’00’’ Lintang Selatan dan 98035’00’’-
100032’00’’ Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai
secara geografis berbatasan dengan:
- sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
- sebelah Timur berbatasan dengan Selat Mentawai;
- sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan satu-satunya
kabupaten yang wilayah administrasinya terpisah oleh laut dengan
Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah sekitar luas wilayah
6.011,35 km2 dan panjang garis pantai 1.402,66 km.
Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Kepulauan
Mentawai terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 49
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2000 yang terdiri atas 10 kecamatan, 43 desa dan
341 dusun, dengan Kecamatan Siberut Barat memiliki luas
14
dengan luas wilayah terkecil yaitu 278,45 km2.
15
Kepulauan Mentawai setiap kecamatanya disajikan dalam bentuk
tabel berikut.
Kabupaten Kepulauan Mentawai
Lintang Selatan
Bujur Timur
1 Pagai Selatan Bulasat 901,08 2049’04”-3021’00” 100007’01”-100032’00”
2 Sikakap Taikako 278,45 2037’12”-3055’04” 100000’00”-100016’12”
3 Pagai Utara Saumanganya 342,02 2030’00”-2051’36” 99057’00”-100009’36”
4 Sipora Selatan Sioban 268,47 2006’00”-2024’36” 99036’00”-99052’12”
5 Sipora Utara Sido Makmur 383,08 1057’00”-2018’00” 98030’00”-99042’00”
6 Siberut Selatan Muara Siberut 508,33 1019’48”-1042’00” 98048’00”-99018’00”
7 Siberut Barat Daya Pei-Pei 649,08 1027’36”-1057’00” 98045’00”-99019’48”
8 Siberut Tengah Saibi Samukop 739,87 1015’00”-1033’00” 98054’00”-99012’00”
9 Siberut Utara Muara Sikabaluan 816,11 0054’00”-1027’00” 98040’48”-99006’00”
10 Siberut Barat Betaet 1.124,86 0055’00”-1034’12” 98035’00”-98059’24” Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2020
Sebagai daerah kepulauan akses transportasi yang dominan
dipergunakan masyarakat secara luas adalah transportasi laut.
Untuk transportasi laut, akses kapal ASDP dari Padang-Tuapejat
telah melayani 2 kali seminggu (Minggu dan Kamis), untuk kapal
cepat (Mentawai Fast) melayani 4 kali seminggu (Minggu, Senin,
Rabu, dan Jumat), sedangkan untuk transportasi antar pulau di
Kepulauan Mentawai dilayari oleh kapal antar pulau yang rute
pelayarannya sudah terjadwal. Akses transportasi melalui udara
juga tersedia dengan jadwal yang sudah ditentukan, dengan
menggunakan pesawat perintis dengan kapasitas sekitar 10-15
orang.
16
ketinggian lahan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai
cukup bervariasi, mulai dataran rendah yang berawal dari jenis
pasang surut (0-2 meter dpl) sampai dengan ketinggian 50 meter
hingga 270 meter dpl. Namun, secara umum, ketinggian lahan di
wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai didominasi ketinggian
lahan antara 100-150 m dpl.
Keadaan topografi Kabupaten Kepulauan Mentawai
berdasarkan kelerengan terbagi atas:
1. Coastal land/Flat Land, yaitu daerah yang bermula dari garis
pantai dan menaik menjadi zona kelerengan 0-3% menuju
daratan. Pada daerah sekitar pantai merupakan dataran
rendah dan rawa-rawa serta lumpur, pada saat pasang daerah
ini terendam air laut, seperti di Muara Siberut, Muara
Sikabaluan serta desa-desa lainnya di pinggir pantai.
2. Low Land, yaitu daerah yang memiliki topografi yang berombak
dengan kemiringan antara 3-8 % dan secara umum sudah
bebas dari pengaruh pasang surut.
3. Middle Land, yaitu daerah perbatasan dengan low land menuju
arah perbukitan dengan zona kemiringan 8-25 %. Pada daerah
ini sangat sesuai untuk pengembangan perkebunan atau
tanaman keras seperti karet, cengkeh, kalapa, nilam, manau,
coklat dan komoditas lainnya.
sungai baik yang bermuara ke pantai barat maupun pantai
timur pulau, dengan ketinggian antara 50-275 m dpl dan
dengan kelerengan > 25 %. Sebagian besar kawasan ini
merupakan kawasan lindung.
ketinggian lahan, dan peta kelas lereng dapat dilihat pada tabel
dan peta berikut.
No Kelas Lereng Luas (ha)
Persentase (%)
1 0% - 8% 237.756 39,55 2 8% - 14% 185.921 30,93 3 15% - 25% 158.726 26,40 4 25% - 40 % 18.362 3,05 5 > 40 % 370 0,05 Sumber : Intepretasi Data Peta Topografi JAN TOP-AD
18
19
20
wilayah yang berumur resen dan masih muda, Untuk Pulau Siberut
memiliki laju sedimentasi yang tinggi, sehingga pulau ini juga
merupakan pulau sedimentasi yang dipenuhi oleh lumpur, tanah liat
bercampur kapur yang masih muda. Selain itu, juga terdapat batuan
(schist) dan tanah kwarts dari masa pra-miocene, beberapa batu kapur
dari miocene, serta vulkanis yang tersebar menunjukkan asalnya dari
keadaan vulkasnis Sumatera dari masa miocene. Namun, sebagian
besar susunan geologis menunjukkan asal dari masa pliocene,
pleistocene dan zaman baru. Struktur geologi Kepulauan Mentawai
dibagi menjadi dua gugus kepulauan yaitu gugus geologi Pulau Siberut
dan gugus geologi Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Pagai
Selatan.
Formasi yang dibentuk Pulau Siberut adalah formasi Saibi dan
formasi Sagulubbeg. Formasi Saibi terdiri dari tufa, batu lempung,
batu lempung tufaan, napal, batu pasir tufaan, batu pasir
gampingan yang berumur miosen akhir-miosen awal.
Formasi Sagulubbeg terdiri dari batu pasir bermika, serpih batu
lempung tufaan, batu lanau, batu gamping, napal dengan lensa
batu pasir gampingan dan lapisan tipis lignit dan berumur miosen
akhir-pliosen akhir.
Kalen menjemari dengan formasi Sagulubbek yang terdiri dari
perselingan antara napal, batu pasir, batu lempung, batu
lempung tufaan, tufa yang mengandung konkreksi batu pasir
gampingan dan berumur miosen akhir - pleistosen awal. Satuan
termuda ialah batu gamping koral, endapan rawa dan aluvium
yang berumur holosen. Struktur geologi yang berkembang di
daerah ini adalah lipatan, patahan dan rekahan. Struktur-
struktur tersebut dikontrol oleh kegiatan tektonik yang sangat
kuat di daerah ini sejak intra miosen sampai plitosen. Kegiatan
tektonik berupa pengangkatan masih terus berlangsung hingga
sekarang ditandai dengan berkembangnya terumbu koral di
bagian barat kawasan Siberut.
Hindia yang bergerak ke arah utara jalur pelentukan condong ke
timur laut. Puslitbang Geologi (1990) telah membagi geologi
pulau-pulau ini ke dalam delapan tatanan stratigrafi/litologi,
yang menjadi batuan induk bagi pembentukan tanah di daerah
ini yakni: bongkah batuan ultramafik, batuan rancuh tak
terparakkan, formasi talopulai, formasi Maonai, formasi
Betumonga, formasi simatobat. Sedangkan struktur geologi yang
mengontrol Pulau Siberut secara regional terdiri atas: lipatan,
patahan dan rekahan. Jenis-jenis struktur geologi tersebut
dikontrol oleh suatu kegiatan tektonik yang sangat kuat didaerah
ini sejak jaman intramiosen dan plistosen.
22
b) Gugus Geologi Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai
Selatan.
merupakan tiga pulau utama pada gugusan kepulauan Mentawai
yang terbentuk puluhan juta tahun yang lalu sebagai hasil
pengangkutan akibat tumpukan lempeng samudera hindia
dengan daratan sunda. Puslitbang Geologi (1990) telah membagi
geologi pulau-pulau ini kedalam delapan tatanan
stratigrafi/litologi yang menjadi batuan induk pembentukan
tanah di daerah ini yaitu: bongkahan batuan
ultramafik/ultrabasah, bancuh/batuan rancuh tak terparakkan,
formasi talupulai, formasi maonai, formasi betumonga, formasi
Simatobat. Sedangkan struktur geologi yang mengontrol Pulau
Sipora secara regional terdiri atas lipatan, patahan dan
rekahan/kekar. Jenis-jenis struktur geologi tersebut dikontrol
oleh suatu kegiatan tektonik yang sangat kuat di daerah ini sejak
intramiosen dan plistosen. Pengangkatan Pulau Sipora masih
berlangsung dewasa ini sebagaimana ditunjukkan oleh
berkembangnya terumbu koral di bagian barat Pulau Sipora.
23
24
bervariasi, karena merupakan kepulauan, selain itu juga
tersusun oleh batuan yang bervariasi mulai dari batuan yang
sangat lunak seperti endapan aluvial yang terdapat pada
daerah dataran rendah yang dekat dengan pantai, hingga
batuan keras seperti marmer dan gamping yang terdapat pada
daerah dataran hingga pegunungan. Sebagian besar pesisir
Kepulauan Mentawai berupa dataran rendah berpasir yang
banyak ditumbuhi pohon kelapa dan sebagian tanaman perdu.
Sedangkan perairannya dikelilingi terumbu karang kedalaman
0,5-15 meter. Untuk morfologi dasar laut di Kabupaten
Kepulauan Mentawai adalah perairan dengan bentuk landai
dengan kemiringan mencapai 10%.
Karakteristik pantai secara umum di Kepulauan Mentawai dari
survei lapangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1) Pantai berteras dan berpasir
Pantai berteras yang dicirikan oleh adanya teras-teras
karang resen dan pasir di depan pantai, sementara
pantainya tertutup oleh material pasir lepas berwarna
putih berukuran kasar yang terdiri atas rombakan koral
dan pecahan cangkang. Pantai ini mempunyai relief rendah
25
mendominasi hampir diseluruh Kepulauan Mentawai.
Pantai jenis ini biasanya memiliki kondisi perairan yang
cukup jernih dan tenang hingga terumbu karang dapat
berkembang dengan baik, demikian juga beberapa biota
laut lainnya (secara setempat dan dalam jumlah kecil)
terutama ikan dan rumput laut. Hal ini disebabkan oleh
adanya teras karang di depan pantai berfungsi sebagai
penghalang hempasan gelombang. Pada tipe pantai tidak
dijumpai muara sungai. Pantai tipe ini sangat cocok untuk
dikembangkan menjadi kawasan pariwisata.
2) Pantai berpasir hitam
hingga abu-abu kehitaman dan putih, relief rendah, bentuk
garis pantai lurus dan memanjang sebagian berbentuk
teluk dan tanjung. Geologi pantai tersebut tersusun oleh
aluvium yang merupakan hasil rombakan batuan yang
lebih tua berukuran pasir sangat halus hingga sangat
kasar. Pantai tipe ini dapat dijumpai di setiap muara
sungai.
batuan karbonat berwarna putih kotor hingga kehitaman
(warna lapuk). Pantai bertebing ini mempunyai sebaran
26
menghadap langsung ke Samudera Indonesia. Di beberapa
tempat dijumpai pula gua-gua pantai yang terbentuk oleh
proses abrasi akibat hempasan gelombang pada dinding
pantai.
dominasi oleh material non kohesif (pasir). Keberadaan
material kohesif (lempung dan lanau) hanya terdapat di
wilayah sekitar muara sungai yang merupakan material
terbawa dari hulu sungai.
5.400 meter di sebelah barat kepulauan (Samudera Hindia) dak
maksimum kedalaman 1.300 meter di perairan antara
Kepulauan Mentawai dan Pulau Sumatera.
d. Mitigasi Bencana
rawan bencana baik berupa gempa bumi (tektonik), gelombang
besar tsunami, abrasi pantai dan longsor. Dari 43 desa yang ada,
33 desa diantaranya merupakan desa pesisir, yang pada kondisi
saat ini kawasan pesisir merupakan kawasan rawan bencana
27
tanggal 25 Oktober 2010, bencana gempa bumi berkekuatan 7,2
SR (atau 7,5 SR menurut USGS) telah memicu terjadinya
gelombang tsunami.
yang terjadi di Kepulauan Mentawai, gempa bumi, tsunami, banjir,
cuaca ekstrem, dan abrasi memiliki kecenderungan peningkatan
intensitas.
No JENIS BENCANA KECENDERUNGAN
KEJADIAN 1 Gelombang Ekstrim dan Abrasi Meningkat 2 Gempa Bumi Meningkat 3 Tsunami Meningkat 4 Banjir Meningkat 5 Epidemi dan Wabah Penyakit Meningkat 6 Cuaca Ekstrim Tetap 7 Tanah Longsor Tetap 8 Kekeringan Tetap 9 Kebakaran Hutan dan Lahan Tetap
Sumber: BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Kecenderungan kejadian bencana yang meningkat di
Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi bencana gelombang
ekstrim dan abrasi, gempabumi, tsunami, banjir serta epidemi dan
wabah penyakit sedangkan kecenderungan kejadian bencana yang
tetap meliputi bencana cuaca ekstrim, tanah longsor, kekeringan,
serta kebakaran hutan dan lahan. Analisis kecenderungan ini
merupakan dasar dalam menentukan bencana prioritas yang akan
berpengaruh terhadap kebijakan penanggulangannya untuk
28
diperoleh berdasarkan luas terdampak bahaya (rendah, sedang
dan tinggi) yang memiliki persentase luas bahaya terdampak
paling besar. Skala indeks bahaya yang digunakan dibagi kedalam
beberapa 3 kategori yaitu rendah (0,0 - 0,33), sedang (>0,33 – 0,66)
dan tinggi (>0,66 – 1,00).
NO BENCANA TINGKAT BAHAYA
1 Gelombang Ekstrim dan Abrasi Tinggi 2 Gempa Bumi Sedang 3 Tsunami Tinggi 4 Cuaca Ekstrim Tinggi 5 Tanah Longsor Tinggi 6 Banjir Tinggi 7 Epidemi dan Wabah Penyakit Rendah 8 Kekeringan Tinggi 9 Kebakaran Hutan dan Lahan Sedang Sumber: BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tabel 2.4 memperlihatkan bahwa tingkat bahaya tinggi
berpotensi terjadi terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi,
tsunami, cuaca ekstrim, tanah longsor, banjir, dan kekeringan.
Tingkat bahaya sedang berpotensi terhadap bencana gempa bumi,
serta kebakaran hutan dan lahan sedangkan tingkat bahaya
rendah terhadap bencana epidemi dan wabah penyakit. Indeks
bahaya disesuaikan dengan standar parameter yang telah
ditentukan oleh BNPB dengan merujuk kepada peta bahaya setiap
bencana yang berpotensi di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
29
30
Gelombang ekstrim disebabkan karena naiknya air laut yang
disertai dengan ombak yang besar akibat adanya tarikan grafitasi
bulan. Jika gelombang pasang disertai dengan angin kencang,
maka gelombang laut pasang akan menghantam pantai dan
benda-benda lainnya yang ada di tepi pantai yang dapat
menimbulkan abrasi. Sedangkan abrasi disebabkan oleh
terkikisnya tanah atau pantai atau endapan bukit pasir oleh
gerakan gelombang, air pasang, arus ombak, atau pengaliran air.
Bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dihasilkan indeks dan peta
bahaya bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Dimana
pengkajian tersebut didasarkan pada 5 parameter bahaya yaitu:
1. Tinggi Gelombang dengan sumber data dari BMKG.
2. Arus dengan sumber data dari BMKG.
3. Tipologi Pantai dengan sumber data dari Kementrian
Kelautan dan Perikanan.
Informasi Geospasial).
Citra Satelit.
31
Tabel 2.5 Potensi Luas Bahaya Terpapar Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai
Bencana Luas Bahaya Terpapar (Ha) Bahaya
Rendah Sedang Tinggi Total Indeks Kelas
Gelombang Ekstrim dan Abrasi
Tsunami 6.094,35 14.430,06 62.660,70 83.185,11 0,987 Tinggi
Cuaca Ekstrim 7,47 54.702,45 542.338,83 597.048,75 0,887 Tinggi
Tanah Longsor - 122.273,91 17.186,40 139.460,31 0,599 Sedang
Banjir - 11.619,99 177.075,63 188.695,62 0,746 Tinggi
Epidemi dan Wabah Penyakit
599.777,10 - - 599.777,10 0,253 Rendah
Kebakaran Hutan dan Lahan
Berdasarkan Tabel 2.5 tampak bahwa bencana gelombang
ekstrim dan abrasi memiliki potensi yang kejadian yang tinggi dan
kelas bahaya dalam kelompok tinggi, hal ini sesuai dengan kondisi
geografis Kepulauan Mentawai yang berbatasan langsung dengan
laut lepas Samudera Hindia sehingga rawan terhadap dampak dari
siklon tropik.
dan abrasi dengan kategori tinggi terutama didaerah pesisir pantai.
Hampir seluruh desa pesisir di wilayah ini mengalami dampak
abrasi pantai. Sesuai dengan teori perubahan garis pantai yang
dikemukakan oleh Sylvester, pantai-pantai yang diapit head land
32
setimbangnya.
Tabel 2.6 Potensi Luas Terpapar Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Per
Kecamatan
Seberut Barat Daya - 237,06 3.225,87 3.462,93 0,761 Tinggi
Siberut Barat - 159,84 2.207,16 2.367,00 0,761 Tinggi
Siberut Selatan - 48,60 951,75 1.000,35 0,783 Tinggi
Siberut Tengah - 608,76 921,87 1.530,63 0,722 Tinggi
Siberut Utara - - 1.364,04 1.364,04 0,749 Tinggi
Sikakap - - 1.564,47 1.564,47 0,866 Tinggi
Sipora Selatan - - 1.998,90 1.998,90 0,889 Tinggi
Sipora Utara - - 2.464,74 2.464,74 0,883 Tinggi
Kabupaten kepulauan Mentawai
b. Gempa Bumi
sesar di permukaan bumi, atau pergerakan geomorfologi secara
lokal. Skala yang digunakan untuk menentukan besarnya
gempabumi biasanya dengan skala richter (SR). Sedangkan untuk
mengukur intensitas atau getarannya dengan menggunakan skala
MMI (Modified Mercalli Intensity).
tsunami diakibatkan oleh kedalaman gempa bumi yang cukup
dangkal dan terletak pada zona subduksi di bawah dasar laut
yang memicu terjadinya gelombang tsunami. Guncangan gempa
dan gelombang tsunami yang terjadi pada tahun 2010 telah
menyebabkan kerusakan dan kerugian di 4 (empat) wilayah
kecamatan di Kepulauan Mentawai, yaitu Kecamatan Sipora
Selatan, Pagai Utara, Pagai Selatan dan Sikakap. Wilayah
Kecamatan Pagai Selatan dan Pagai Utara merupakan daerah yang
paling parah terkena dampak bencana yang mengakibatkan
banyak korban jiwa dan kerusakan bangunan rumah serta sarana
dan prasarana. Hal ini juga turut dipengaruhi oleh letak geografis
wilayah Kecamatan Pagai Selatan yang berada dekat dengan pusat
kejadian gempa dan terletak di pesisir pantai barat. Dengan
kejadian tersebut di atas, mengakibatkan beberapa diantara 33
desa pesisir di wilayah ini terkena tsunami dan harus direlokasi ke
tempat yang lebih aman. Untuk kondisi kawasan rawan gempa,
Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan kategori VIII. Gempa
jenis ini berpotensi menimbulkan kerusakan yang cukup parah
bagi bangunan dan juga dapat memakan korban jiwa yang cukup
banyak.
34
dengan kecepatan tinggi. Sebagian besar tsunami disebabkan oleh
gempa bumi di dasar laut dengan kedalaman kurang dari 60 Km
dan magnitude lebih dari 6 SR. Tsunami juga dapat diakibatkan
oleh longsor dasar laut, letusan gunung berapi dasar laut, atau
jatuhnya meteor ke laut. Jika dilihat dari luasan daerah terpapar
akibat tsunami, bahwa seluruh kecamatan ataupun lebih spesifik
desa yang berada diwilayah pesisir pantai memiki potensi terkena
tsunami. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.
35
Tabel 2.7 Potensi Luas Terpapar Bahaya Tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai
KECAMATAN LUAS TERPAPAR BAHAYA (Ha) BAHAYA
Rendah Sedang Tinggi Total Indeks Kelas
Pagai Selatan 826,29 1.776,42 16.250,76 18.853,47 1,000 Tinggi
Pagai Utara 647,28 1.482,39 4.347,09 6.476,76 1,000 Tinggi
Seberut Barat Daya 735,39 1.788,66 8.129,16 10.653,21 1,000 Tinggi
Siberut Barat 1.296,00 2.800,80 6.492,06 10.588,86 1,000 Tinggi
Siberut Selatan 202,32 553,59 2.769,30 3.525,21 1,000 Tinggi
Siberut Tengah 319,41 816,66 4.526,28 5.662,35 1,000 Tinggi
Siberut Utara 733,68 2.003,22 5.946,12 8.683,02 1,000 Tinggi
Sikakap 446,04 871,20 2.987,73 4.304,97 1,000 Tinggi
Sipora Selatan 382,41 1.018,80 6.339,60 7.740,81 1,000 Tinggi
Sipora Utara 505,53 1.318,32 4.872,60 6.696,45 0,867 Tinggi
Kabupaten Kepulauan Mentawai
36
yang rawan terkena tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai
dapat dilihat pada Tabel 2.8.
Tabel 2.8 Rekapitulasi Dusun Tepi Pantai/Zona Merah/Rawan Bencana Tsunami
No Kecamatan Desa/ Dusun KK
1 PAGAI SELATAN
SINAKA Mabolak Selatan 68 Mangka Ulu 52 Mangka Baga 26 Matotonan 36 Sinaka 67 Bagat Sagai 58 Kosai baru 15 Bungo Rayo (matobat) 92 Bubuget 43 Aban Baga 87 MAKALO Makalo 101 Talopulei 95 Parak Batu 141 MALAKOPA Malakopa Tirik 168 Malakopa Muara 110
2 SIKAKAP
TAIKAKO Muara Taikako 50 Bosua Girau 21 Kaute 61 Pumagirat 89 Pasibbuat 88 SIKAKAP Sibaibai 115 Masabuk/Sikakap Barat 163 Sikakap Tengah 165 Sikakap Timur 13 Seay Baru (Polaga) 114 Berkat 107 MATOBEK Bubuakat 63 Mangau-ngau' 33 Polaga 39
3 PAGAI UTARA SAUMANGANYA
Pasapuat 145 Mabulau Buggei 57 Beubukku 23 Pinairuk 38
Mapinang Utara 59
4 SIPORA SELATAN
NEMNEM LELEU Nemnem Leleu Utara 85 Nemnemleleu Selatan 83 Sagitci Timur 51 MARA Mongan Utara 46 Mongan Selatan 30 SIOBAN Bagan Lelet 66 Malabbaet 86 Paddarai 138 Takkuman 49 Teitei Pabokbokat 67 Tektek Bukkuk 68 MATOBE Gegetaet/Rokot 108 Maosa 40 Panepuat 46 Sosoroat 46 Tunang Kaliou Usut Ngaik 36
5 SIPORA UTARA
BETUMONGA Betu Monga 121 Maileppet 13 Taraet 56 Matuptuman 81 GOISO OINAN Adduru 54 Goiso Oinan 114 Kaliou 67 Paalei Kai 48 Pogari 49 TUAPEIJAT Berkat 32 Camp 67 Jati 61 Kampung 102
38
Mapadegat 132 Pukarayat 88 Tuapeijat 107
6 SIBERUT SELATAN
MUARA SIBERUT Muara Siberut 242 Peigu 191 Puro I 165 MAILEPPET Pasakiat 52 Teitei Sinabak 66 Maileppet 122 MUNTEI Muntei 124 Puro II 108
7 SEBERUT BARAT DAYA
PASAKIAT TAILELEU Kirip 127 Maonai 132 Saumanuk/Peipei 127 Tolomo 121 KATUREI Tolou Laggo 105 Malilimok 125 Sarausau 129 Tiop 142 SAGALUBBEK Kaleak 76 Pupailiat 65 Pasaregat 62 Siribakbak 13 Tepuk 25
8 SIBERUT TENGAH SALIGUMA
132Malibakbak Matoimiang 133 Sikebbukat 122 SAIBI SAMUKOP Masuggunei 86 Pangasaat 78 Saibi Muara 129 Sibudda Oinan 53 Sua 37 Totoet 31 CIMPUNGAN Subelen (Masigem, Purotdotan, Simaingak Bebegen) 98
9 SIBERUT UTARA SIRILOGUI
No Kecamatan Desa/ Dusun KK
Sirilogui Muara 118 MUARA SIKABALUAN Muara Sikabaluan 173 Bose 72 Puran 38 Nangnang 165 Pokai 171
10 SIBERUT BARAT SIMATALU SIPOKA Bojo 32 Limu 79 Saikoat 48 Muntei 83 Simalibbeg 48 SIMALEGI TENGAH Betaet Selatan 50 Betaet Utara 79 Simalegi Muara (Selatan + Utara) 106 Sakaladat 42 Sutek Uleu 46 SIGAPOKNA Sigapokna 112 Labuan Bajau 103 Tiniti 55
Prinsip-prinsip Penataan Ruang untuk Mitigasi Bencana
Tsunami, antara lain sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi batas jangkauan kawasan bencana tsunami;
2. Mengenali morfologi (bentuk dan tipe) wilayah dan kaitannya
dengan jangkauan limpasan tsunami dan gelombang pasang;
3. Menetapkan kawasan konservasi pada daerah rawan bencana
tsunami;
meminimalisasi korban manusia dan kelumpuhan fungsi
wilayah; dan
risiko bencana tsunami.
volume air akibat hujan deras, luapan air sungai atau pecahnya
bendungan. Banjir bisa disebabkan karena penyumbatan saluran
air akibat sampah yang dibuang oleh manusia disembarang
tempat. Banjir juga dapat terjadi di daerah yang gersang dengan
daya serap tanah terhadap air yang buruk atau jumlah curah
hujan melebihi kapasitas serapan air. Selain itu, banjir dapat
terjadi akibat kurangnya daya serap air karena pengalihan
penggunaan lahan. Luas terpapar bahaya banjir per desa akan
menghasilkan rekapan luas bahaya terpapar per kecamatan di
Kabupaten Kepulauan Mentawai, seperti terlihat pada tabel
berikut.
Tabel 2.9 Luas Terpapar Bahaya Banjir di Kabupaten Kepulauan Mentawai
Kecamatan Luas Terpapar Bahaya (Ha) Bahaya
Rendah Sedang Tinggi Total Indeks Kelas Pagai Selatan - 3.604,41 31.710,42 35.314,83 0,733 Tinggi Pagai Utara - 121,05 13.849,74 13.970,79 0,805 Tinggi Seberut Barat Daya - 1.317,87 20.724,21 22.042,08 0,710 Tinggi Siberut Barat - 1.433,07 28.870,11 30.303,18 0,682 Tinggi Siberut Selatan - 1.415,61 17.515,71 18.931,32 0,715 Tinggi Siberut Tengah - 408,78 13.767,66 14.176,44 0,766 Tinggi Siberut Utara - 999,63 20.230,02 21.229,65 0,749 Tinggi Sikakap - 1.114,92 11.404,89 12.519,81 0,738 Tinggi Sipora Selatan - 519,21 9.217,08 9.736,29 0,782 Tinggi Sipora Utara - 685,44 9.785,79 10.471,23 0,780 Tinggi
TOTAL - 11.619,99 177.075,63 188.695,62 0,746 Tinggi Sumber: BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai
41
dengan tingkat paparan bahaya banjir tertinggi di Kepulauan
Mentawai (hasil studi BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai), ini
dapat terlihat dari kategori indeks bahayanya pada level tinggi,
disusul Kecamatan Siberut Barat, Siberut Barat Daya dan Siberut
Utara.
42
Pada tanggal 30 April- 1 Mei 2020 telah tejadi bencana banjir
di wilayah Pulau Siberut. Ada sekitar 12 desa, 5 kecamatan atau
ada 1.796 rumah yang terendam banjir.
e. Kekeringan
yang panjang, bulan atau tahun, dimana suatu daerah mengalami
kekurangan air. Pada umumnya, hal ini terjadi ketika daerah
tersebut secara terus-menerus mengalami hujan di bawah rata-
rata. Hal ini bisa mengakibatkan dampak substansial terhadap
ekosistem dan pertanian dari daerah yang terkena bencana
kekeringan. Rawan kekeringan adalah kurun waktu kekeringan
yang relatif lebih lama dari biasanya, atau kurang dari 50% curah
hujan lebih sedikit dari rata-rata dalam kurun waktu tiga bulan.
Kekeringan menyangkut neraca air antara presipitasi dan
evapotranspirasi. Kekeringan tak hanya dilihat sebagai fenomena
43
fisik cuaca saja, tapi juga sebagai fenomena yang terkait dengan
tingkat kebutuhan masyarakat terhadap air.
Kekeringan di Kepulauan Mentawai (Juli-November 2019)
Terkait aspek kebencanaan, lebih lanjut memuat arahan
kebijakan dan kriteria pola pengelolaan kawasan, terutama
kawasan rawan bencana alam perlu dirumuskan strategi penataan
ruang untuk dapat mengantisipasi berbagai kerusakan lingkungan
yang mungkin terjadi. Selain antisipasi yang bersifat makro-
strategis seperti diatas, diperlukan pula antisipasi dampak
bencana tsunami dan gempa yang lebih bersifat mikro-operasional.
Pada tataran mikro, maka intervensi spasial terhadap kawasan
pesisir yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana
tsunami dan gempa selayaknya dilakukan dengan
mempertimbangkan beberapa alternatif penanganan yang
direkomendasikan sebagai berikut:
ekonomi dan lingkungan akibat bencana tsunami dan gempa
sangat besar sehingga kawasan budidaya perlu dialihkan lebih
menjauh dari garis pantai. Dalam kondisi ekstrim, bahkan,
44
2. Akomodasi ; alternatif ini bersifat penyesuaian terhadap
perubahan alam atau resiko dampak yang mungkin terjadi
seperti reklamasi, peninggian bangunan atau perubahan
agriculture menjadi budidaya air payau (aquaculture); area-area
yang tergenangi tidak terhindarkan, namun diharapkan tidak
menimbulkan ancaman yang serius bagi keselamatan jiwa,
asset dan aktivitas sosial-ekonomi serta lingkungan sekitar.
3. Proteksi ; alternatif ini memiliki dua kemungkinan, yakni yang
bersifat hard structure seperti pembangunan penahan
gelombang (breakwater) atau tanggul banjir (seawalls) dan
yang bersifat soft structure seperti revegetasi mangrove atau
penimbunan pasir (beach nourishment). Walaupun cenderung
defensif terhadap perubahan alam, alternatif ini perlu
dilakukan secara hati-hati dengan tetap mempertimbangkan
proses alam yang terjadi sesuai dengan prinsip (working with
nature).Salah satu visualisasi manfaat dari adanya penahan
gelombang alami (green Belt) dapat dilihat pada Gambar 2.1
45
4. Pengembangan Zonasi Kawasan Aman Tsunami
Konsep Pengembangan Zonasi Kawasan Aman Tsunami,
dengan membagi kawasan pada 3 Zona, seperti dibawah ini :
a. Zona I: Zona Konservasi
1) Fungsi kegiatan langsung berhubungan dengan laut
dan ekosistem pesisir dan laut, seperti hutan mangrove,
pertambakan, prasarana kelautan dan perikanan.
2) Kegiatan tidak menciptakan perkembangan penduduk
secara besar, seperti tempat latihan militer, pos
keamanan, jalan dan perkebunan.
luas.
1) Fungsi kegiatan tidak secara langsung berhubungan
dengan laut, tetapi berkaitan dengan produksi hasil
laut dan perikanan seperti permukiman nelayan,
46
2) Tidak menciptakan kegiatan penduduk secara besar-
besaran selama 24 jam, contoh perhotelan, pasar ikan,
fasilitas lingkungan.
luas.
1) Fungsi kegiatan tidak berhubungan langsung dengan
laut, seperti perkotaan, perindustrian, pemerintahan,
perdagangan dan jasa.
penduduk.
kelistrikan, telekomunikasi, pemerintahan, logistik, dan
lain-lain.
Mengingat daerah kabupaten Kepulauan Mantawai merupakan
daerah dengan kemungkinan kejadian bencana gempa dan
tsunami yang cukup besar. Maka sistem peringatan dini atau
early warning system merupakan kebutuhan bagi Kabupaten
Kepulauan Mentawai. Early warning system adalah sebuah
sistem yang dirancang untuk mendeteksi tsunami, bencana
tanah longsor, dsb, kemudian memberikan peringatan untuk
mencegah jatuhnya korban. Selain ditempatkan pada lokasi-
47
ditempatkan pada lokasi- lokasi wisata.
6. Rencana Jalur Evakuasi dan Daerah Pengungsian
Rencana jalur evakuasi bencana yang direncanakan di wilayah
ini adalah jalur evakuasi bencana untuk daerah rawan gempa,
bahaya tsunami dan bahaya bencana lainnya. Terdapat
beberapa kriteria dasar yang diperlukan dalam penentuan
jalur evakuasi, yaitu:
ke tempat yang lebih aman.
b. Jalur evakuasi merupakan jalur-jalur yang dirancang
untuk memudahkan penduduk menuju lokasi-lokasi yang
telah ditetapkan sebagai lokasi ruang evakuasi bencana.
c. Jalur evakuasi ini adalah jalan-jalan formal dengan rumija
yang besar untuk mengantisipasi terjadinya pergerakan
penduduk dalam jumlah besar.
dampak lanjutan dari bencana.
dari dampak lanjutan dari bencana.
Berdasarkan gambaran kondisi kebencanaan di wilayah
Kabupaten Kepulauan Mentawai yang telah diuraikan di atas,
maka dapat terlihat bahwa wilayah ini memiliki tingkat
kerentanan cukup tinggi terhadap bahaya bencana alam. Dalam
48
mitigasi bencana. Mitigasi sendiri merupakan proses
mengupayakan berbagai tindakan preventif untuk meminimalisasi
dampak negatif bencana yang akan terjadi. Untuk
mengembangkan kawasan-kawasan yang memiliki tingkat
kerentanan tinggi terhadap bencana alam, pengembangan
kawasan perlu disertai dengan konsep Mitigasi Bencana, sehingga
dampak-dampak akibat terjadinya bencana alam dapat
diminimalisasi meskipun bencana tersebut tidak dapat
dihindari/dicegah untuk masa yang akan datang. Dengan
demikian, kerugian ataupun jumlah korban akibat bencana dapat
dikurangi (risk reduction).
dan menjadi dasar guideline development pembangunan
berkelanjutan. Dengan melihat fakta bahwa negara Indonesia
adalah negara yang memiliki tingkat potensi tinggi terjadi bencana
alam, maka rencana tata ruang harusnya telah memuat substansi
terkait arahan mitigasi kebencanaan.
Mentawai adalah berasal dari sungai. Adapun sungai yang
49
Simalegi panjangnya mencapai 40 km dan sungai yang paling
pendek yaitu Sungai Makalo terdapat di Kecamatan Pagai Selatan
panjang sungai hanya 5 km. Potensi hidrogeologi yang ada di
Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi sedang
menempati zona cekungan pada daerah perbukitan. Perolehan air
tanah tertekan atau lapisan pembawa air (akuifer) dibatasi bidang
tidak tembus air (akunlited), sehingga diharapkan potensi air
tanah daratan ini.
selang cekung batu pasir gamingan, batu lempung, tufa pasiran.
Perolehan air tanah dangkal terbatas pada zona lembah dan zona
pelapukan dengan muka air tanah dalam dari pada tanah
setempat.
Kepulauan Mentawai merupakan satu sistem arus untuk satu
gugus Kepulauan Mentawai. Pada kawasan perairan yang terletak
di Samudera Hindia, pola arus laut lebih dipengaruhi oleh arus
pasang surut dan arus musim. Arus ini dipengaruhi oleh gaya
pembangkit angin yang bersifat mempercepat atau memperlambat
arus. Banyaknya selat, baik selat besar yang berada diantara
Pulau Siberut, Pulau Sipora, dan Pulau Pagai maupun selat kecil
diantara pulau-pulau kecil berpotensi menyumbangkan kecepatan
arus yang besar. Pola pasang yang terjadi di Kabupaten Kepulauan
50
Mentawai adalah tipe diural, yaitu dalam satu hari terjadi dua kali
pasang naik dan pasang surut. Pada analisa pasang surut satu
siklus dalam 30 hari didapatkan elevasi muka air pada pasang
purnama ialah sebesar 0,62 meter dan pada pasang surut
purnama didapat -0,43 meter. Titik luaran simulasi arus
ditempatkan pada 8 lokasi observasi arus. Simulasi arus
dijalankan dalam satu periode pasang surut normal 1 bulan
(Agustus) dan luaran di observasi dalam bentuk arus skalar pada
tiap-tiap titik observasi. Hasil yang didapatkan ialah kondisi arus
yang kecil terjadi di perairan sekitar Muara Siberut (0.01 m/s) dan
Tuapejat (0.088 m/s) dan arus yang besar terjadi di perairan selat
Bunga Laut (0.478 m/s) dan Selat Sipora (0.422 m/s).
Berdasarkan data tinggi gelombang signifikan, kecepatan
angin bulanan, beserta informasi sea dan swell yang diperoleh
dari satelit, dapat disimpulkan untuk kondisi gelombang di
perairan Kepulauan Mentawai sebagai berikut :
a. Pada musim barat, kondisi gelombang laut adalah terendah
dibandingkan dengan pada musim lainnnya, yaitu dengan
ketinggian rata-rata 1,74 m.
adalah tertinggi dibandingkan dengan pada musim lainnnya,
yaitu dengan ketinggian rata-rata 2,32 m.
c. Pada masa peralihan I dan II kondisi gelombang laut adalah
rendah, dengan ketinggian rata-rata pada masa peralihan I dan
51
Arus laut, terutama yang mengalir di sepanjang (sejajar)
pantai (longshore current) atau arus litoral merupakan penyebab
utama lainnya dalam pembentukan morfologi pantai. Arus laut
terbentuk oleh angin yang bertiup dalam selang waktu yang lama,
sedang longshore current dapat pula terjadi karena gelombang
yang membentur pantai dalam arah miring. Gelombang dapat
menyebabkan angkutan sedimen pada arah tegak lurus pantai
dan longshore current dapat membawa sedimen sejajar garis pantai.
Bentuk morfologi seperti spits, tombolo, beach ridges, atau
akumulasi sedimen di sekitar jetty dan tanggul pantai
menunjukkan adanya longshore current. Dari jarak pembentukan
gelombang di pesisir barat Kepulauan Mentawai yang menghadap
ke samudera Hindia, bisa terjadi ketinggian gelombang di laut
lepas yang mencapai > 5 meter. Dari propagasi gelombang ke arah
pesisir, dan kondisi dasar laut yang semakin dangkal ke arah
pantai, gelombang tersebut bisa membentuk gelombang pecah
yang dimanfaatkan untuk olahraga surfing.
Kondisi hidrooseanografi lainnya yaitu pasang surut. Analisa
terhadap pasang surut, didapat bahwa tunggang pasang surut di
kepulauan Mentawai tidak terlalu besar (< 2 meter). Kondisi ini
menguntungkan bagi pertumbuhan terumbu karang. Kondisi
surut yang sangat rendah dan lama bisa menyebabkan adanya
terumbu karang yang terungkap di atas muka air sehingga bisa
52
dimanfaatkan dalam pengaturan alur pelayaran di pelabuhan
untuk kapal masuk dan kapal keluar mengikuti kondisi pasang
atau surut, sehingga kapal tidak kandas ketika harus berangkat.
f. Ekosistem Pesisir
tidak terlalu tebal, Komunitas mangrove berkisar antara 100
m – 200 m dari batas laut ke arah darat. Komunitas mangrove
di kepulauan Mentawai melalui pengamatan lapangan ketika
survey dilakukan secara umum dalam kondisi baik. Terdapat
15 jenis mangrove yang teridentifikasi di Kepulauan Mentawai.
Jenis dominan ialah Rhizopora, Ceriops dan Bruguiera. Jenis
mangrove yang terdapat di Kepulauan Mentawai disajikan
pada Tabel 2.9.
Tabel 2.10 Luas Tutupan Lahan Mangrove Di Kabupaten Kepulauan Mentawai
No Kecamatan Luas Tutupan (Ha)
1 Pagai Selatan 1.500,64
2 Pagai Utara 609,48
4 Siberut Barat 1.782,89
5 Siberut Selatan 834,62
6 Siberut Tengah 2.420,85
7 Siberut Utara 469,55
8 Sipora Utara 352,21
9 Sipora Selatan 209,88
Jenis Lokasi Penyebaran
- Avicenia Saibi Samukop, Sikakap
- Sonneratia alba Saibi Samukop
- Sonneratia alba Saibi Samukop
- Lumnitzera litorrea Saliguma
- Bruguieraparviflora Katurei
pembukaan lahan baru di daerah pesisir. Luas tutupan
mangrove terbesar ialah di Kecamatan Siberut Barat yaitu
sebesar 9.531 hektar dan luas tutupan mangrove terkecil
berada di Kecamatan Sipora Selatan.
2) Terumbu Karang
dijumpai sebaran terumbu karang. Pada perairan pantai timur
Mentawai umumnya dijumpai terumbu karang tepi (freengings
reefs) yang tidak merata. Sementara di beberapa desa juga
54
Pada sisi barat perairan kepulauan Mentawai dijumpai
terumbu karang tepi (freenging reefs) yang relatif merata.
Berdasarkan hasil intrepretasi citra satelit yang telah di
verifikasi dengan data COREMAP didapatkan luas tutupan
terumbu karang di tiap kecamatan pada Kabupaten Kepulauan
Mentawai adalah seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.12
Tabel 2.12 Luas Tutupan Terumbu Karang
No Pulau Luas Tutupan
tidak begitu lebar, dilanjutkan dengan rataan terumbu karang
yang semakin jauh dari pantai (50-100 m) semakin curam
dengan sudut kemiringan 400 - 600. Karang yang tumbuh
pada kedalaman 1 – 5 m didominasi oleh suku Pocilloporidae
dari marga pocillopora, stylophora dan Seriatopora, suku
Faviidae dari marga Favia dan Favites dan suku Poritidae dari
marga Porites. Karang Pocillopora verrucosa merupakan jenis
yang paling dominan, diikuti oleh karang dari marga Porites
dan Favia. Pertumbuhan Acropora umumnya dengan koloni
55
10 meter bentuk pertumbuhan karang lebih bervariasi, tetapi
lebih didominasi oleh karang yang mempunyai bentuk
pertumbuhan massif dan merayap (encrusting). Pada
kedalaman 10 – 20 meter pertumbuhan karang sudah jarang
dijumpai dan pasir terlihat lebih mendominasi. Pada Pulau
Siberut bagian selatan dan pulau-pulau kecil di sekitarnya,
pada umumnya memiliki pantai yang sempit dan ditumbuhi
oleh mangrove dari marga Rhizopora. Lebar rataan terumbu
berkisar antara 50 – 100 meter dengan dasar berupa karang
mati dan pasir kasar yang ditumbuhi oleh turf algae. Udut
kemiringan dasar antara 400 – 600. Karang yang tumbuh
umumnya memiliki pertumbuhan merayap (encrusting) dan
masif, antara lain Mantpora informis, Echinopora mamiformis
dan Favia speciosa. Pada kedalaman 2 – 7 meter, lereng
terumbu didominasi oleh pertumbuhan Porites dengan bentuk
pertumbuhan masif dan bercabang dengan diselingi oleh
pertumbuhan Acropora palifera. Biota lain yang cukup
menonjol adalah hydroid, karang lunak (soft coral) dan sponge.
Pada kedalaman lebih dari 10 meter, karang sudah jarang
dijumpai, yang terlihat hanya hamparan pasir yang luas. Baik
dan rusaknya tingkat kesehatan/ kondisi terumbu karang
ditentukan berdasarkan persentase tutupan karang hidup
(Hard Living Coral Cover/HLCC). HLCC merupakan
56
corals) dari jenis Acropora dan Non-Acropora. Acropora dapat
dibedakan atas jenis Encrusting, Branching, Submassive,
Digitate dan Tabulate. Sedangkan non Acropora terdiri dari
Branching, Encrusting, Foliose, Massive, Submassive,
Mushroom, Miliopora dan Heliopora. Persentase tutupan karang
hidup (HLCC) dapat menggambarkan kondisi terumbu karang
di daerah pengamatan, dimana makin besar persentase
tutupan karang hidup di daerah tersebut maka makin baik
kondisi terumbu karangnya. Dari studi yang dilakukan
COREMAP dan PKPSPL Universitas RIAU didapatkan
persentase tutupan karang hidup pada masing-masing desa.
Tujuannya untuk menggambarkan kondisi dan kualitas
terumbu karang yang bisa secara umum menggambarkan
kondisi terumbu karang di Kepulauan Mentawai. Untuk
mengetahui lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.13.
Tabel 2.13 Kondisi Persentase Tutupan Terumbu Karang Hidup dan Kondisi Kesehatan
Desa/Pulau Pulau Kondisi kesehatan
Saibi Samukop Siberut Sedang 17.66 - 46.84
Saliguma Siberut Buruk – sedang 19.6 - 32.25
Pulau Tiga Siberut Baik 50.5
Katurei Siberut Rusak – Sedang 1.4 - 42.45
Pulau Masilo Siberut Baik 50.05
Tuapejat Sipora Rusak – Sedang 21.65 - 43.5
Pulau Patotogat Sipora Baik 51.5
57
Sikakap Pagai Utara Buruk – sedang 6.33 - 32.5
Makalo Pagai Selatan Buruk – sedang 20.99 - 44.83
Sinaka Pagai Selatan Sedang – baik 23.67 - 55.33
3) Lamun Laut
tumbuh dan berkembang dengan baik di lingkungan perairan
pesisir. Jumlah jenis lamun di dunia berjumlah 58 yang
dikelompokan ke dalam 12 marga dan dua ordo. Di perairan
Indonesia tercatat sebanyak 12 jenis lamun. Padang lamun
mempunyai beberapa fungsi ekologis yaitu sebagai produser
primer, dauran ulang unsur hara, stabilisasi substrat dan
perangkap sedimen, sebagai habitat dan makanan ikan,
tempat pemijahan dan berlindung bagi organisme laut. Padang
lamun secara fisik juga membantu mengurangi tenaga
gelombang dan arus yang menuju ke pantai. Tingkat
produktivitas primer yang tinggi dari padang lamun erat
hubungannya dengan tingkat produksi perikanan yang tinggi.
Selain itu, ekosistem padang lamun berhubungan erat dengan
ekosistim terumbu karang dan ekosistem mangrove, sehingga
penting artinya bagi pengelolaan perairan pantai secara
terpadu. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Mentawai dan Studi COREMAP 2005 pada dusun Labuan
58
Desa Sikakap dan beberapa pulau di sekitar Pulau Pagai,
menunjukkan bahwa ekosistem padang lamun yang terdapat
di perairan Kepulauan Mentawai didominasi oleh jenis thallasia
hemprichii, cymodocea rotundata dan syringodium isoetifolium.
Sebaran padang lamun disajikan pada Tabel 2.14.
Tabel 2.14 Sebaran Padang Lamun di Kabupaten Kepulauan Mentawai
No. Lokasi sebaran padang lamun
Pulau Jenis
2 Pulau Siopa besar Pagai Selatan Thallasia hemprichii 2.5
3 Pulau Lumut Pagai Selatan Thallasia hemprichii 1
4 Dusun Labuanbajau Siberut Cymodocea rotundata 29.1
5 Desa Malancan Siberut Cymodocea rotundata 24.67
6 Desa Malancan Siberut Syringodium isoetifolium 27.39
7 Saibi Samukop Siberut Cymodocea rotundata 22.95
8 Saibi Samukop Siberut Syringodium isoetifolium 26.23
9 Sikakap Pagai Utara Cymodocea rotundata 15.86
10 Sinaka Pagai Selatan Syringodium isoetifolium 16.125
4) Rumput Laut
hasil wawancara dengan Dinas Kelautan Kab. Kepulauan
Mentawai, saat ini sedang dicoba dibudidayakan rumput laut
di pesisir sebelah timur pulau Pagai Selatan. Jenis rumput laut
yang bisa dibudidayakan di kepulauan Mentawai diantaranya
berbagai jenis Euchema, Gelidium, Grasilaria, Hipnea dan
59
Sargasum.
Estuari atau biasa disebut muara sungai adalah suatu daerah
dimana air tawar dari sungai dan air asin dari laut bertemu
dan sebagai perairan semi tertutup yang mempunyai
hubungan bebas dengan laut. Di estuari pasut (pasang surut)
sangat dominan pengaruhnya dibandingkan dengan arus yg
ditimbulkan oleh angin dan gelombang. Sehingga perilaku
estuari sangat tergantung pada aksi pasut dan aliran sungai,
dimana keduanya merupakan perubahan yang bebas. Menurut
Dyer, K.R (1973) estuari dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu
estuari positif dan estuari negatif. Estuari positif adalah suatu
estuari dimana air tawar yang masuk dari sungai dan hujan
lebih banyak dibandingkan dengan penguapan, sehingga
salinitas permukaan lebih rendah daripada laut terbuka.
Estuari negatif adalah kebalikannya, yaitu dimana penguapan
lebih besar daripada aliran sungai dan hujan, karena itu akan
terjadi keadaan hypersaline (asin berlebih). Proses
pencampuran dari massa air dengan densitas yang berbeda,
pasang dan surut dari air laut, masukan arus sungai
dikombinasikan dengan karakteristik alam seperti angin,
temperature, presipitasi, dan arus menghasilkan pola sirkulasi
air yang sangat kompleks. Pola sirkulasi air ini yang
berpengaruh sangat besar pada produktivitas biologi dan
60
arus dari salinitas tinggi dan salinitas rendah akan
menyebabkan terbentuknya arus muara (saline wedge). Arus
ini yang akan mengendapkan sedimen dari hulu di muara
sungai yang menyebabkan terjadinya delta. Daerah estuari
ditemukan diseluruh muara sungai di Kepulauan Mentawai.
6) Gemuk Pasir (Gosong)
luas < 500 m2 diantaranya ditemukan di sekitar pulau Pagai
Utara dan Pagai Selatan. Bentuk gosong yang menyerupai
pulau atau atol, menyebabkan kesalahan dalam interperetasi
citra. Penamaan pulau yang ada di Kepulauan Mentawai telah
di verifikasi dengan hasil survey lapangan untuk tidak
mengikutsertakan gosong dalam daftar pulau.
7) Ikan Hias
yang merupakan endemik Mentawai. Jenis ikan tersebut
menjadi target pengambilan karena ikan hias ini khas
samudera Hindia dari perairan Sumatera Barat diantaranya
Botana biru (Acanthurus leucosternoon), Balong padang
(Premnas Epigramma), sadar cecet (Siganus Magnificus), Naso
61
dan Keranjang padang (Zebrasoma desjardini). Ikan hias yang
tersedia di Kepulauan Mentawai merupakan ikan hias
tangkapan lestari dimana jenis-jenis ikan hias tersebut baru
mencapai 5 – 25% tangkapan dari total up limit ikan hias di
Indonesia. Potensi ikan hias secara umum tersebar di seluruh
terumbu karang.
suatu wilayah. Secara umum pola tutupan lahan dapat diperinci
dalam beberapa jenis tutupan yaitu permukiman, sawah, tegalan,
kebun, hutan, dan belukar.
No. Jenis Tutupan Lahan Luas (Ha) Prosentase (%)
1 Permukiman 2.092,90 0,34
2 Hutan 427.689,57 71,15
3 Tegalan/Ladang 123.351,59 20,52
4 Belukar/Semak 6.784,76 1,13
5 Rawa 40.879,34 6,80
Total 601.135 100,00
terbangun. Tutupan lahan juga seringkali dipengaruhi oleh faktor
lingkungan fisik yang ada pada wilayah tersebut seperti ketinggian
62
lahan, kemiringan lereng, jenis tanah dan curah hujan yang ada.
Secara umum, tutupan lahan di Kabupaten Kepulauan
Mentawai sebagian besar masih didominasi oleh lahan hutan yaitu
sekitar 71,15 % dari total luas wilayah atau sekitar 427.689,57 Ha.
Sedangkan lahan lainnya dimanfaatkan untuk mendukung
berbagai kegiatan perekonomian dan tempat tinggal, seperti
pertanian, perdagangan, permukiman maupun untuk
pembangunan fasilitas pelayanan di Kabupaten Kepulauan
Mentawai.
wilayah dan kebutuhan ruang di Kabupaten Kepulauan Mentawai,
maka dilakukan peninjauan kembali terhadap luasan hutan
berdasarkan fungsi kawasan hutan yang dilakukan oleh tim
terpadu kehutanan. Adapun perubahan fungsi kawasan hutan di
wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi perubahan
peruntukan seluas 23.297 Ha, perubahan fungsi seluas 26.961 Ha
dan perubahan APL menjadi kawasan hutan seluas 185 Ha.
Keberadaan kawasan Hutan Suaka Alam dan Wisata (HSAW)
yang sebagian besar telah ditunjuk sebagai Taman Nasional
Siberut sampai saat ini belum dikelola secara terpadu antara
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan
Pemerintah Pusat (Kementerian Kehutanan) sehingga belum
63
kesejahteraan masyarakat yang hidup di dalam kawasan itu
sendiri. Hal yang berbeda dengan keberadaan Kawasan Hutan
Produksi Tetap (HP) yang mendominasi luas kawasan hutan yang
ada telah dikelola dan dimanfaatkan potensinya secara optimal
dalam bentuk Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada
Hutan Alam (IUPHHK- HA) dan mampu memberikan konstribusi
positif bagi penambahan pendapatan masyarakat dan peningkatan
kesejahteraannya.
rendah dengan curah hujan yang tinggi dimana tidak dijumpai
adanya pegunungan (gunung). Topografi wilayah yang datar,
bergelombang sa

Documents

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) …