Upload
phamthuan
View
234
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RENCANA KERJA(RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2017
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017
i
DAFTAR ISI RENCANA KERJA
Hal
DAFTAR ISI i
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Landasan Hukum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Maksud dan Tujuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.4 Sistematika Penulisan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD
selaku SKPD maupun SKPKD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 41
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 42
3.3 Program dan Kegiatan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN 40
4.1 Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.2 Pagu Indikatif Program Kegiatan Tahun Anggaran 2017 dan
Prakiraan Maju Tahun Anggaran 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
BAB V PENUTUP 64
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017
BAB IPENDAHULUAN
1. 1. Latar Belakang
Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, terdapat beberapa perubahan cukup
mendasar terhadap pengalihan sebagian kewenangan urusan Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Provinsi yang selama ini menjadi urusan Pemerintah
Kabupaten/Kota. Pengalihan sebagian kewenangan tersebut, antara lain urusanpendidikan Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan
(SMU/SMK), Energi dan Sumber Daya Mineral, Kehutanan serta Perikanan.
Perubahan kebijakan ini, merupakan bagian dari implementasi pelaksanaan
otonomi daerah dengan memberikan wewenang lebih kepada pemerintah
daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah
diarahkan untuk mendorong distribusi pemerataan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang
dilaksanakan secara terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah serta pertumbuhan dan stabilitas perekonomian daerah melalui
pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam rangka mendukung pemerintahan
yang lebih tanggap dan berkinerja baik.
Terlaksananya asas desentralisasi ini, diharapkan mampu mempercepat
terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan melalui
pemberdayaan potensi masyarakat serta meningkatkan daya saing sebagai
salah satu upaya menghadapi era globalisasi dan Masyarakat Ekonomi Asean
(MEA) yang telah diterapkan pada pertengahan Tahun 2015 dengan tetap
memperhatikan budaya, kemampuan daya beli, protektif selektif dan
keberpihakan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu
bentuk persiapan menghadapi MEA, pemerintah telah menerbitkan beberapa
kebijakan diantaranya dengan membentuk lembaga baru, Badan Ekonomi
Kreatif (BEK) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2015 yang diharapkan dapat menjadi wadah dan memfasilitasi
kebutuhan bagi para pelaku ekonomi yang berbasis ide-ide kreatif yang dapat
menjadi inspirator dan penggerak perekonomian rakyat. Lembaga ini, secara
struktural mempunyai tugas, antara lain :
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 2
1. Perancangan dan pelaksanaan program di bidang ekonomi kreatif ;
2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan program di
bidang ekonomi kreatif ;
3. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua
pemangku kepentingan di bidang ekonomi kreatif.
Selain itu, BEK juga mempunyai fungsi untuk memperkuat sektor ekonomi
kreatif seperti aplikasi, permainan, arsitektur, desain interior, desain komunikasi
visual, fashion, kuliner, film, video, musik, fotografi, seni pertunjukan danperlindungan karya kreatif lainnya. Untuk menunjang penyelenggaraan tugas
dan fungsi pemerintahan daerah sebagai penjabaran atas diterbitkannya
kebijakan dan sebagai bukti konkret keberpihakan Pemerintah kepada
perekonomian rakyat, maka perlu disusun dokumen perencanaan
pembangunan mulai dari Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintahan di
Daerah, terdiri dari :
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangkawaktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arahpembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional ;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangkawaktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran visi, misi dan program kepaladaerah terpilih yang penyusunannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejakdilantik dengan berpedoman kepada RPJP daerah yang memuat arahkebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakanumum dan program SKPD, lintas SKPD, program kewilayahan disertaidengan rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif ;
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMD diantaranya memuatrancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerjadan pendanaannya.
Dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah danuntuk menjabarkan rencana detail teknis pelaksanaan program kegiatan,Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategisyang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatansesuai tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifatindikatif yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) yang memuatkebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakanlangsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorongpartisipasi masyarakat.
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 3
Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan
Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangungan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 dan
sebagai upaya untuk mewujudkan sinergitas yang berkesinambungan antara
perencanaan pembangunan, program, penganggaran, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban, perlu disusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah-BPKAD (Renja-BPKAD). Renja-BPKAD merupakan dokumen
perencanaan tahunan yang merupakan tahun kedua implementasi dokumen
kebijakan perencanaan yang mempunyai kedudukan dan fungsi strategis
dalam sistem perencanaan daerah. Selain itu, Renja-BPKAD juga merupakan
perencanaan pada sampai dengan unit kerja terkecil yang dijabarkan dalam
bentuk kerangka anggaran guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan daerah yang lebih transparan, akuntabel, efisien dan
efektif.
Renja-BPKAD disusun dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, Rencana
Strategis (Renstra)-BPKAD Tahun 2014 - 2019, hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika pengelolaan
keuangan dan aset daerah yang berkembang dan kebutuhan masyarakat.
Dalam menyusun Renja-BPKAD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran,
indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program
dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan
pencapaian sasaran dan target Renstra BPKAD dan RPJMD Provinsi Jawa
Timur Tahun 2014 - 2019. Renja-BPKAD mempunyai fungsi penting dalam
sistem perencanaan daerah, karena Renja merupakan implementasi
perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam
program dan penganggaran yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian
dokumen rencana kerja dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Sebagai ilustrasi, untuk mengetahui secara singkat alur dan mekanisme
penetapan rencana kerja dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 4
Selain itu, penyusunan Renja-BPKAD juga merupakan salah satu
langkah percepatan implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis
Akrual. Hal ini, harus dilakukan karena prinsip penerapan akuntansi berbasis
akrual akan berhasil apabila didukung dengan perencanaan program,
kegiatan dan anggaran secara baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya reformasi
bidang akuntansi ini, mengharuskan setiap Instansi Pemerintahan untuk
menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai wujud reformasi akuntansi
penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Tolok ukur
telah dilakukannya reformasi ini, adalah Pemerintahan Daerah telah
melakukan perubahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) yang semula berbasis kas menjadi berbasis akrual. Secara konseptual
penerapan akuntansi berbasis akrual diharapkan dapat menghasilkan
informasi yang lebih transparan dan akuntabel serta mampu mendukung
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 5
terlaksananya perhitungan biaya pelayanan publik secara wajar dan tepat
waktu atas semua beban baik yang sudah dibayar maupun yang belum
dibayar. Penerapan akuntansi berbasis akrual juga diharapkan mampu
membawa manfaat :
a. Mendukung manajemen kinerja ;
b. Memfasilitasi manajemen keuangan yang lebih baik ;
c. Memperbaiki pengertian biaya program ;
d. Meningkatkan informasi alokasi sumber daya ;
e. Meningkatkan pelaporan keuangan ;
f. Memfasilitasi dan meningkatkan manajemen aset.
Untuk mendukung keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual
diperlukan adanya strategi yang direncanakan dengan baik, komitmen,
Sumber Daya Manusia yang andal serta sistem informasi yang sesuai
kebutuhan dan aplikatif.
1. 2. Landasan HukumBahwa penyusunan Renja-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Timur, mengacu :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4287 ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4421) ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 6
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraNomor 5679); ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4817) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor4614) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan BerbasisAkrual ;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang PedomanPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja PembangunanDaerah Tahun 2015 ;
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 -2025 ;
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur ;
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi JawaTimur Tahun 2014 - 2109 ;
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 7
14.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang UraianTugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur ;
15.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang RencanaKerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.
1. 3. Maksud dan TujuanMaksud disusunnya Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Timur, antara lain :a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan, perencanaan, target capaian
dengan pelaksanaannya ;b. Meningkatkan peran partisipasi aktif pemangku kepentingan dan stake
holder dalam proses penyusunan program kegiatan dan perencanaananggaran ;
c. Menyelaraskan program, kegiatan dengan anggaran ;d. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pemanfaatan sumber
daya ;e. Meningkatkan kinerja SKPD yang terukur sesuai dengan Renstra SKPD.
Sedangkan, tujuannya adalah :a. Sinkronisasi dan menjabarkan Rencana Strategis - SKPD kedalam program
dan kegiatan pada 1 (satu) tahun anggaran ;b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD
Provinsi Jawa Timur ;c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas perencanaan program kegiatan dan
anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD.
1. 4. Sistematika PenulisanBab I : PendahuluanBab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun LaluBab III : Tujuan, Sasaran, Program dan KegiatanBab IV : Indikator Kinerja dan Kelompok SasaranBab V : Penutup
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun Lalu dan CapaianRenstra SKPD
Untuk menjaga konsistensi terhadap capaian target kinerja antara
perencanaan dengan pelaksanaan dan untuk mengambil langkah-langkah
penyempurnaan perlu dilakukan review terhadap Renja SKPD tahun lalu yang
bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana
realisasi program dan kegiatan bila dibandingkan dengan Renstra dan
prakiraan capaian kinerja pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan. Berkenaan
dengan hal tersebut, untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas
anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran terlebih dahulu
perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta
indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan salah satu
sarana untuk mengukur pengeluaran belanja dengan kinerja yang dihasilkan
atau yang disebut dengan metode penganggaran berbasis kinerja
(performance based budgetting). Penganggaran berbasis kinerja merupakan
suatu pendekatan sistematis dan terukur dalam penyusunan anggaran yang
dilakukan oleh suatu organisasi sektor publik dengan menggunakan indikator
kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun program
kegiatan.
BPKAD Provinsi Jawa Timur, sebagai unsur penunjang
penyelenggaraan pemerintahan selain mempunyai tugas pokok dan fungsi
koordinator juga melakukan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah
sebagai bagian dari SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal
ini, sesuai dengan amanah pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa SKPKD selaku PPKD
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 9
(dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan
APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Berdasarkan ketentuan tersebut, nampak bahwa BPKAD selain sebagai
unsur penunjang juga mendukung capaian kinerja 8 (delapan) Indikator
Kinerja Utama (IKU) yang merupakan representasi 12 (duabelas) agenda
utama pembangunan yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan
sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) 2014 - 2019, yaitu :
1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%) ;
2. Indeks Gini ;
3. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia (% Proporsi Kelompok 40%
bawah) ;
4. Tingkat Kemiskinan (%) ;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) ;
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ;
7. Indeks Pembangunan Gender (IPG) ;
8. Kualitas Air Sungai :
a. BOD (mg/l)
b. COD (mg/l)
Selanjutnya, terkait dengan tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja program
kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa
Timur dapat dilihat pada Tabel 2.1 :
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 10
Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra BPKAD s/d Tahun 2016 Provinsi Jawa Timur
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcomes)/Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraSKPD)Tahun2017
RealisasiTargetKinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatan
s/d denganTahun (n-
3)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu (2015)
Targetprogram
dankegiatan
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun berjalan(2016)
TargetRenjaSKPD
RealisasiRenjaSKPD
TingkatRealisasi
(%)
(RenjaSKPDTahun2016)
RealisasiCapaianProgram
danKegiatan s/d
Tahunberjalan(2016)
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 Urusan Wajib
1 20 Otonomi Daerah,PemerintahanUmum, AdministrasiKeuangan Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian danPersandian
1 20 01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Indeks kepuasanmasyarakat/aparaturterhadap pelayananadministrasiperkantoran dankenyamanan kantor
100Persen
72 SKPD 100% 100% 100 100% 100% 100
1 20 01 019 PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
Persentase aparaturyang terfasilitasidalam pelayanan
100Persen
72 SKPD 100% 100% 100 100% 100% 100
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 11
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcomes)/Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraSKPD)Tahun2017
RealisasiTargetKinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatan
s/d denganTahun (n-
3)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu (2015)
Targetprogram
dankegiatan
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun berjalan(2016)
TargetRenjaSKPD
RealisasiRenjaSKPD
TingkatRealisasi
(%)
(RenjaSKPDTahun2016)
RealisasiCapaianProgram
danKegiatan s/d
Tahunberjalan(2016)
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)administrasiperkantoran
1 20 02 ProgramPeningkatan SaranaPrasarana Aparatur
Persentase saranadan prasaranaaparatur yang layakfungsi
100Persen
7 bidang 100% 100% 100 100% 100% 100
1 20 02 012 PenyediaanPeralatan danKelengkapan Saranadan Prasarana
Persentaseketersediaanperalatan dankelengkapan saranapenunjangoperasional kantor
100Persen
- 100% 100% 100 100 % 100 % 100
1 20 02 031 PemeliharaanPeralatan danKelengkapan Saranadan Prasarana
Persentase peralatansarana kantor yangterpelihara
100Persen
7 bidang 100% 100% 100 100 % 100 % 100
PenyediaanPeralatan danKelengkapanPrasarana
1. Jumlah kantoryang terbangun(gedung)
1 1 1 1 1 - - -
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 12
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcomes)/Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraSKPD)Tahun2017
RealisasiTargetKinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatan
s/d denganTahun (n-
3)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu (2015)
Targetprogram
dankegiatan
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun berjalan(2016)
TargetRenjaSKPD
RealisasiRenjaSKPD
TingkatRealisasi
(%)
(RenjaSKPDTahun2016)
RealisasiCapaianProgram
danKegiatan s/d
Tahunberjalan(2016)
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)2. Persentase
ketersediaanperalatan dankelengkapanprasaranagedung kantor
100Persen
7 bidang 100% 100% 100 100% 100% 100
Pemeliharaanperalatan dankelengkapanprasarana
Persentase peralatandan kelengkapanprasarana yangterpelihara
- 7 bidang 100% 100% 100 100% 100% 100
1 20 07 ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
Persentasekelembagaan yangtepat fungsi
100Persen
6 bidang 100% 100% 100 100 % 100 % 100
1 20 07 002 PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Persentase SumberDaya AparaturBPKAD yang terlatihdan terdidik dalambidang pengelolaankeuangan dan asetdaerah
100Persen
6 bidang 100% 100% 100 100 % 100 % 100
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 13
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcomes)/Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraSKPD)Tahun2017
RealisasiTargetKinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatan
s/d denganTahun (n-
3)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu (2015)
Targetprogram
dankegiatan
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun berjalan(2016)
TargetRenjaSKPD
RealisasiRenjaSKPD
TingkatRealisasi
(%)
(RenjaSKPDTahun2016)
RealisasiCapaianProgram
danKegiatan s/d
Tahunberjalan(2016)
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1 20 07 004 Fasilitasi
LaboratoriumKeuangan Daerah
Jumlah SumberDaya Aparatur padaSKPD yangmemahamipengelolaankeuangan daerah
100Persen
- 100% 100% 100 100 % 100 % 100
1 20 08 ProgramPenyusunan,Pengendalian danEvaluasi DokumenPenyelenggaraanPemerintahan
Persentase dokumenpenyelenggaraanpemerintahan yangdisusun tepat waktu
100Persen
- 100 % 100 % 100 100 % 100 % 100
1 20 08 001 PenyusunanDokumenPerencanaan
Jumlah dokumenperencanaanprogram, kegiatandan anggaran yangtersusun tepatwaktu
100Persen
- 100 % 100 % 100 100 % 100 % 100
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 14
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcomes)/Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraSKPD)Tahun2017
RealisasiTargetKinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatan
s/d denganTahun (n-
3)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu (2015)
Targetprogram
dankegiatan
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun berjalan(2016)
TargetRenjaSKPD
RealisasiRenjaSKPD
TingkatRealisasi
(%)
(RenjaSKPDTahun2016)
RealisasiCapaianProgram
danKegiatan s/d
Tahunberjalan(2016)
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1 20 08 002 Penyusunan Laporan
Hasil PelaksanaanRencana Programdan Anggaran
Persentase dokumenlaporan kinerja sertarealisasi program,kegiatand ananggaran yangtersusun tepatwaktu
100Persen
- 100 % 100 % 100 100 % 100 % 100
1 20 17 ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan Daerah
Raperda tentangAPBD, P.APBD danPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
3Raperda
3Raperda
3Raperda
3Raperda
100 3Raperda
3Raperda
100
Rapergub tentangPenjabaran APBD,P.APBD danPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
3Rapergub
3Rapergub
3Rapergub
3Rapergub
100 3Rapergub
3Rapergub
100
Jumlah SertifikatAset Tetap Tanah
100Sertifikat
445bidang
150Sertifikat
341Sertifikat
227,34 100Sertifikat
100Sertifikat
100
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 15
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcomes)/Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraSKPD)Tahun2017
RealisasiTargetKinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatan
s/d denganTahun (n-
3)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu (2015)
Targetprogram
dankegiatan
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun berjalan(2016)
TargetRenjaSKPD
RealisasiRenjaSKPD
TingkatRealisasi
(%)
(RenjaSKPDTahun2016)
RealisasiCapaianProgram
danKegiatan s/d
Tahunberjalan(2016)
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1 20 17 003 Penyusunan
kebijakan akuntansipemerintah daerah
Jumlah rumusankebijakan akuntansi
1Rumusan
5Rumusan
1Rumusan
1Rumusan
100 1Rumusan
2Rumusan
100
1 20 17 006 Penyusunanrancangan peraturandaerah tentangAPBD
Perda tentang APBDdan Pergub tentangPenjabaran APBD
1 Perdadan
1 Pergub
1 Perdadan
1 Pergub
1 Perdadan
1 Pergub
1 Perdadan
1 Pergub
100 1 Perdadan
1 Pergub
1 Perdadan
1 Pergub
100
1 20 17 008 Penyusunanrancangan peraturandaerah tentangPerubahan APBD
Perda tentangPerubahan APBDdan Pergub tentangPenjabaran PAPBD
1 Perdadan
1 Pergub
1 Perdadan
1 Pergub
1 Perdadan
1 Pergub
1 Perdadan
1 Pergub
100 1 Perdadan
1 Pergub
1 Perdadan
1 Pergub
100
1 20 17 010 Penyusunanrancangan peraturandaerah tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD
Perda tentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBDdan Pergub tentangPenjabaranPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
1 Perdadan
1 Pergub
1 Perdadan
1 Pergub
1 Perdadan
1 Pergub
1 Perdadan
1 Pergub
100 1 Perdadan
1 Pergub
1 Perdadan
1 Pergub
100
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 16
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcomes)/Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraSKPD)Tahun2017
RealisasiTargetKinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatan
s/d denganTahun (n-
3)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu (2015)
Targetprogram
dankegiatan
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun berjalan(2016)
TargetRenjaSKPD
RealisasiRenjaSKPD
TingkatRealisasi
(%)
(RenjaSKPDTahun2016)
RealisasiCapaianProgram
danKegiatan s/d
Tahunberjalan(2016)
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1 20 17 016 Peningkatan
manajemenaset/barang daerah
Data Barang MilikDaerah Yang AkuratUntuk PenyusunanNeraca
72 SKPD 69 SKPD 72 SKPD 72 SKPD 100 72 SKPD 72 SKPD 100
1 20 17 043 PeningkatanKapasitas KeuanganPemerintah Daerah
SPP Gaji SKPD dilingkungan PemprovJatim yangdisampaikan tepatwaktu
63 SKPD 63 SKPD 63 SKPD 63 SKPD 100 63 SKPD 63 SKPD 100
1 20 17 250 Penataan,PengembanganSistem danPengelolaanKeuangan Daerah
KonsistensiPembebanan BelanjaSKPD sesuai DenganPagu Anggaran danKas Belanja
74 SKPD 74 SKPD 74 SKPD 74 SKPD 100 74 SKPD 74 SKPD 100
1 20 17 069 Pemantapan SistemInformasi KeuanganDaerah
Jumlah SKPD yangTerfasilitasi SistemInformasi Keuangandan Aset Daerah
74 SKPD 7 bidang 74 SKPD 74 SKPD 100 74 SKPD 74 SKPD 100
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 17
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcomes)/Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraSKPD)Tahun2017
RealisasiTargetKinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatan
s/d denganTahun (n-
3)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu (2015)
Targetprogram
dankegiatan
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun berjalan(2016)
TargetRenjaSKPD
RealisasiRenjaSKPD
TingkatRealisasi
(%)
(RenjaSKPDTahun2016)
RealisasiCapaianProgram
danKegiatan s/d
Tahunberjalan(2016)
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1 20 17 253 Optimalisasi
Pengelolaan AsetJumlah DokumenPerikatan SewaMenyewa dan ProsesPenghapusan BarangMilik Daerah
19Dokumen
132berkas
20 berkas 111berkas
20berkas
23 berkas 23berkas
100
1 20 17 254 PercepatanSertifikasi AsetDaerah
Jumlah Sertifikataset tetap tanah
100bidang
250bidang
150bidang
341 150bidang
100bidang
100bidang
100
PemberdayaanKapasitasLaboratoriumKeuangan Daerah
Jumlah SumberDaya Aparatur padaSKPD yangmemahamipengelolaankeuangan dan asetdaerah
1080orang
- - - - 720orang
720orang
100
1 20 18 Program Pembinaandan FasilitasiPengelolaanKeuanganKabupaten/Kota
Keputusan Gubernurtentang EvaluasiRaperda tentangAPBD, P.APBD danPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKab/Kota Se Jawa
38Kab/Kota
38Kab/Kota
38Kab/Kota
38Kab/Kota
100 38Kab/Kota
38Kab/Kota
100
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 18
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcomes)/Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraSKPD)Tahun2017
RealisasiTargetKinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatan
s/d denganTahun (n-
3)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu (2015)
Targetprogram
dankegiatan
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun berjalan(2016)
TargetRenjaSKPD
RealisasiRenjaSKPD
TingkatRealisasi
(%)
(RenjaSKPDTahun2016)
RealisasiCapaianProgram
danKegiatan s/d
Tahunberjalan(2016)
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)Timur
1 20 18 105 Analisa Dan EvaluasiRancanganPeraturan DaerahtentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKabupaten/Kota DanRancanganPeraturan KdhTentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKabupaten/Kota
Evaluasi RancanganPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKab/Kota se Jatim
38Kab/Kota
38Kab/Kota
38Kab/Kota
38Kab/Kota
100 38Kab/Kota
38Kab/Kota
100
1 20 18 106 Analisa dan EvaluasiRaperdaKabupaten/Kota
Evaluasi Raperdadan Raper KDHKab/Kota se Jatim
38Kab/Kota
38Kab/Kota
38Kab/Kota
38Kab/Kota
100 38Kab/Kota
38Kab/Kota
100
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 19
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD
Untuk melakukan penilaian dan analisa terhadap kondisi lingkungan
baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan target
dan capaian kinerja organisasi BPKAD Provinsi Jawa Timur dapat diketahui
dengan menggunakan analisa Strength, Weaknes, Opportunity dan Treath
(SWOT), sebagai berikut :
2.2.1. Strength (kekuatan),
Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa Badan Pengelola Keuangan Daerah
(BPKAD) Provinsi Jawa Timur selain melakukan fungsi sebagai SKPD
juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
Mendasari ketentuan tersebut nampak bahwa BPKAD, mempunyai :
1. Posisi strategis sebagai koordinator pengelolaan keuangan dan aset
daerah Provinsi Jawa Timur dan sebagai wakil Pemerintah Pusat
yang melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang
APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota serta Raper KDH tentang Pejabaran APBD/
Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota ;
2. Posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
3. Fungsi mediator dan distribusi antara Pemerintah Provinsi dengan
Kabupaten/Kota terkait dengan belanja bagi hasil Pajak dan
Retribusi Daerah.
2.2.2. Weaknes (kelemahan),
1. Masih adanya peraturan/kebijakan antar kementerian/lembaga
yang tidak saling menunjang, sehingga menyulitkan dan
memerlukan waktu dalam pelaksanaannya ;
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 20
20
2. Masih adanya lembaga/instansi yang memiliki persepsi dan pola
pikir sektoral untuk menjadi arus utama dalam suatu program dan
kegiatan tanpa memperhatikan sektor-sektor yang ada ;
3. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/
informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan
aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi ;
4. Kondisi sarana dan prasarana kantor yang kurang memadai untuk
mendukung kinerja dan percepatan pelayanan kepada SKPD di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar
belakang pendidikan keuangan dan akuntansi serta rendahnya
tingkat kemauan pegawai untuk meningkatkan keahlian,
kemampuan dan wawasan, utamanya di bidang pengelolaan
keuangan dan aset daerah.
2.2.3. Opportunity (peluang),
Seusai Pasal 7 ayat (2), Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah
serta Pasal 305 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa PPKD (dalam
hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan
APBD/Rancangan Perubahan APBD, mengesahkan DPA-SKPD,
menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan melakukan
pembayaran berdasarkan permintaan pengguna anggaran atas beban
rekening kas umum daerah. Untuk itu, BPKAD mempunyai fungsi
strategis dan peluang untuk :
1. Memfasilitasi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
untuk melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pelaporan
sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
2. Melakukan penempatan, penyimpanan dan distribusi uang daerah
serta mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD ;
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 21
21
3. Menunjang kelancaran, konsistensi dan sinkronisasi penyusunan
APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota serta kepatuhan dan ketaatan terhadap
peraturan yang lebih tinggi, masing-masing Raperda Kab./Kota
disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi ;
4. Mengatur realokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
terkonsentrasi pada Kabupaten/Kota tertentu untuk
keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna
kesejahteraan masyarakat ;
5. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada SKPD
dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan
perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.
2.2.4. Treath (ancaman),
Dengan ditebitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
yang sampai saat ini masih belum didukung dengan petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak dan Juknis) dalam bentuk
Peraturan Pemerintah dan/atau bentuk lainnya akan berpengaruh
terhadap ketidakpastian dan ketidaktepatan pengambilan kebijakan
sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dampak yang mungkin akan
terjadi akibat belum adanya juklak dan juknis juga menjadi ancaman,
apabila tidak ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret dan
stratejik, antara lain :
1. Penguatan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai wakil
Pemerintah Pusat, BPKAD harus mengantisipasi dengan
mempersiapkan instrumen dan menambah pegawai yang memiliki
dedikasi, loyalitas, kualitas dan kompetensi sesuai latar belakang
pendidikannya dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi
BPKAD ;
2. Pelimpahan wewenang terhadap beberapa urusan yang semula
menjadi urusan dan tanggung jawab kabupaten/kota kepada ke
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 22
22
Pemerintah Provinsi. Sebelum dilakukannya pelimpahan, BPKAD
harus melakukan inventarisasi dan identifikasi utamanya terhadap
dokumen dan status kepemilikan aset daerah baik aset bergerak
maupun tidak bergerak dengan dilampiri Berita Acara Serah
Terima (BAST) sebagai dasar penyusunan neraca aset daerah dan
kebijakan pengelolaan aset daerah ;
3. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP), sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan yang menegaskan bahwa dalam menyajikan
laporan keuangan daerah terdapat perubahan penyusunan
laporan keuangan Pemerintah Daerah yang semula berbasis kas
berubah menjadi berbasis kas akrual. Terkait hal ini, untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan akuntansi berbasis akrual
pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
diperlukan :
a. Identifikasi sumber daya, sarana dan prasarana penunjang
seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
b. Strategi yang tepat dan komitmen dari para pihak
penyelenggara pemerintahan ;
c. Penambahan pegawai baru maupun mutasi masuk yang
memiliki skill dan kemampuan di bidang akuntansi ;
d. Peningkatan kualitas dan mind set pegawai terhadap
perubahan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah
dengan mewajibkan pegawai mengikuti bimbingan teknis,
pelatihan dan work shop ;
e. Pendampingan kepada SKPD dan para pengelola keuangan
secara rutin dan bertahap serta memfasilitasi pengembangan
kebutuhan teknologi informasi dengan membangun aplikasi
penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 23
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Jawa Timur
NO Indikator SPM IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
CatatanAnalisisTahun
2015Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2015
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
(thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thnn+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
1Persentase aparatur yangterfasilitasi dalampelayanan administrasi
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
2
Persentase ketersediaanperalatan dankelengkapan saranapenunjang oprasionalkantor
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
3Persentase peralatan dankelengkapan prasaranayang terpelihara
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
4
Persentase Sumber DayaAparatur BPKAD yangterlatih dan terdidik dalambidang pengelolaankeuangan dan aset daerah
20 Persen 40 Persen 60 Persen 100Persen 20 Persen 40 Persen 60 Persen 100
Persen
5
Persentase kecukupankebutuhan belanjaoprasional danpemeliharaan saranaprasarana
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 24
NO Indikator SPM IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
CatatanAnalisisTahun
2015Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2015
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
(thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thnn+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
6Jumlah dokumenperencanaan program,kegiatan dan anggaran
5Dokumen
5Dokumen
5Dokumen
5Dokumen
5Dokumen
5Dokumen
5Dokumen
5Dokumen
7
Jumlah dokumen laporankinerja serta realisasiprogram, kegiatan dananggaran
7Dokumen
7Dokumen
7Dokumen
7Dokumen
7Dokumen
7Dokumen
7Dokumen
7Dokumen
8 RumusanJumlahrumusan yangditetapkan
1Rumusan
1Rumusan
1Rumusan
1Rumusan
1Rumusan
1Rumusan
1Rumusan
1Rumusan
9 Perda dan Pergub APBD
Jumlah perdadan pergub ttgAPBD yangditetapkan
1 Perdadan
1 Pergub
1 Perdadan
1 Pergub
1 Perdadan
1 Pergub
1 Perdadan
1 Pergub
1 Perdadan
1 Pergub
1 Perdadan
1 Pergub
1 Perdadan
1 Pergub
1 Perdadan
1 Pergub
10 Perda dan Pergub PAPBD
Jumlah perdadan pergub ttgPAPBD ygditetapkan
1 Perdadan
1 Pergub
1 Perdadan
1 Pergub
1 PerdaDan
1 Pergub
1 PerdaDan
1 Pergub
1 Perdadan
1 Pergub
1 Perdadan
1 Pergub
1 Perdadan
1 Pergub
1 Perdadan
1 Pergub
11Perda dan PergubpertanggungjawabanPelaksanaan APBD
Jumlah perdadan pergub ttgPertanggungjawabanPelaksanaanAPBD ygditetapkan
1 Perdadan
1 Pergub
1 Perdadan
1 Pergub
1 Perdadan
1 Pergub
1 Perdadan
1 Pergub
1 Perdadan
1 Pergub1
1 Perdadan
1 Pergub
1 Perdadan
1 Pergub
1 Perdadan
1 Pergub
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 25
NO Indikator SPM IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
CatatanAnalisisTahun
2015Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2015
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
(thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thnn+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
12Data Barang Milik Daerahyang akurat untukpenyusunan neraca
Jumlah berkasyangdihasilkan
72 SKPD 72 SKPD 72 SKPD 72 SKPD 72 SKPD 72 SKPD 72 SKPD 72 SKPD
13
SPP Gaji SKPD dilingkungan Pemprov Jatimyang disampaikan tepatwaktu
KetepatanwaktupenyampaianSPM dan datapendukungpencairan gaji
63 SKPD 63 SKPD 63 SKPD 63 SKPD 63 SKPD 63 SKPD 63 SKPD 63 SKPD
14
Konsistensi PembebananBelanja SKPD sesuaiDengan Pagu Anggarandan Kas Belanja
Jumlah SKPDyangmenyampaikanrekap SPJ danSPM
74 SKPD 74 SKPD 74 SKPD 74 SKPD 74 SKPD 74 SKPD 74 SKPD 74 SKPD
15
Jumlah SKPD yangTerfasilitasi SistemInformasi Keuangan danAset Daerah
SKPD ygterfasilitasi 7 bidang 74 SKPD 74 SKPD 74 SKPD 7 bidang 74 SKPD 74 SKPD 74 SKPD
16
Jumlah DokumenPerikatan Sewa Menyewadan Proses PenghapusanBarang Milik Daerah
Jumlahdokumenpengelolaanaset
20Dokumen
23Dokumen
19Dokumen
17Dokumen
20Dokumen
23Dokumen
19Dokumen
17Dokumen
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 26
NO Indikator SPM IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
CatatanAnalisisTahun
2015Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2015
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
(thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thnn+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
17 Jumlah Sertifikat asettetap tanah
Jumlah asettetap tanah ygdptdisertifikatkan
150bidang
100bidang
100bidang
100bidang
150bidang
100bidang
100bidang
100bidang
18
Jumlah Sumber DayaAparatur pada SKPD yangmemahami pengelolaankeuangan dan aset daerah
720orang
1080orang
1440orang
1800orang
720orang
1080orang
1440orang
1800orang
19
Evaluasi RancanganPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKab/Kota se Jatim
JumlahRaperda ttgPertanggungjawabanPelaksanaanAPBD ygdievaluasitepat waktu
38Kab/Kota
38Kab/Kota
38Kab/Kota
38Kab/Kota
38Kab/Kota
38Kab/Kota
38Kab/Kota
38Kab/Kota
20Evaluasi Raperda danRaper KDH Kab/Kota seJatim
JumlahRaperda ttgAPBD danPAPBD ygdievaluasitepat waktu
38Kab/Kota
38Kab/Kota
38Kab/Kota
38Kab/Kota
38Kab/Kota
38Kab/Kota
38Kab/Kota
38Kab/Kota
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 27
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD selakuSKPD maupun SKPKD
Sesuai Pasal 280 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Pasal 7, Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan sebagian
Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara
Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan
daerah secara transparan, efektif, efisien, akuntabel dan sinkron capaian
sasaran program daerah yang tercantum dalam APBD dengan program
Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan oleh
Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota dilaksanakan oleh
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini BPKAD Provinsi Jawa Timur, yang
mempunyai tugas koordinasi antara lain :
a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD ;
b. Penyusunan Rancangan APBD/Perubahan APBD ;c. Penyusunan Raperda APBD/Perubahan APBD dan Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ;
d. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah ;
e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kedua ketentuan tersebut, serta
menyikapi dinamika kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan
pemerintahan, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD/
Perubahan APBD, diarahkan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan
pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi utamanya ekonomi berbasis
kreatifitas (ekonomi kreatif), lingkungan hidup, kemiskinan serta
pengangguran dan isu-isu strategis lainnya, yang dijabarkan dalam program
kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai bidang
urusan, kebutuhan dan karakter daerah masing-masing dengan
mempertimbangkan isu-isu strategis, antara lain :
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 28
28
I. Isu Regional,
1. Daya saing dalam Asean Economic Comunity (AEC),
Sehubungan dengan telah diberlakukannya AEC pada Tahun 2015,
semakin terbuka kesempatan untuk melakukan hubungan kerjasama
dan persaingan baik B to B maupun G to G antar negara di berbagai
bidang. Posisi geografis Indonesia yang sangat strategis melalui jalur
laut, utamanya Provinsi Jawa Timur sebagai pintu utama distribusi
barang/jasa untuk Indonesia bagian timur menuntut adanya rencana
aksi yang dibarengi dengan penerbitan kebijakan yang berfungsi
sebagai barriers terhadap aliran bebas barang, jasa, investasi, modal
dan tenaga kerja terlatih. Untuk mengantisipasi hal ini, Pemerintah
Provinsi Jawa Timur harus mengambil langkah cepat dan tepat
dengan menerbitkan kebijakan kompetitif, antara lain :
a. Membangun Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) ;
b. Membangun dan memberdayakan koperasi serta Usaha
Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) ;
c. Proteksi Konsumen dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) ;
d. Mempercepat jalur distribusi barang ;
e. Mengurangi dan/atau menekan biaya-biaya di luar Harga Pokok
Penjualan (HPP).
2. Transportasi,
Bahwa untuk meningkatkan daya saing dan mendukung percepatan
distribusi barang ke seluruh wilayah Indonesia, utamanya di wilayah
Indonesia Bagian Timur antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kab/Kota harus bersinergi membangun infrastruktur jalur
transportasi baik darat, laut maupun udara dengan pola :
a. Interkoneksi jaringan jalan dan moda transportasi dengan
mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ;
b. Membangun jalur transportasi dan menjaga ketersediaan moda
transportasi perintis untuk daerah terpencil dan kawasan
perbatasan ;
c. Keberlanjutan, kecepatan, keamanan, kenyamanan, ketepatan
waktu dan keselamatan transportasi.
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 29
29
II. Isu Nasional dan Jawa Timur,
1. Stabilitas Harga Komoditi,
Sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku salah satu peran pemerintah dalam
menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat adalah menjalankan fungsi regulator untuk
menjaga stabilitas ekonomi dan harga beberapa komoditi khususnya 9
(sembilan) kebutuhan bahan pokok. Oleh karena itu, diperlukanlangkah strategis dan upaya nyata untuk menjaga stabilitas sosial
ekonomi karena kondisi ini secara langsung akan berdampak terhadap
kualitas hidup, kesejahteraan, ketahanan fiskal dan pertumbuhan
ekonomi kedepan.
2. Kedaulatan Pangan Nasional,
Sebagai upaya mengembalikan posisi dan kedudukan Indonesia sebagainegara agraris, kepulauan dan wilayah pantai terpanjang ketiga di dunia
serta posisi strategis sebagai salah satu jalur distribusi barang, utamanya
melalui laut membuat Indonesia memiliki nilai tawar yang tinggi
terhadap permintaan kebutuhan barang di dunia. Dengan adanya
kondisi, peluang dan tantangan seperti ini, Pemerintah telah
berkomitmen untuk mewujudkan “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil
dan Makmur” sebagaimana yang tertuang dalam rancangan awal
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Untuk membangun kedaulatan pangan dan menjaga stabilitas stok
pangan Nasional yang sampai saat ini masih belum stabil dan masih
bergantung kepada impor, utamanya 5 (lima) komoditas kebutuhan
bahan pokok. Hal ini, merupakan pengalaman berharga danpembelajaran bersama untuk bangkit membangun kemandirian ekonomi
yang berkelanjutan melalui langkah-langkah dan kebijakan strategis,
antara lain :
a. Mendorong adanya penanaman modal dan investasi dan
meningkatkan eksport ;
b. Mengurangi ketergantungan kebutuhan bahan pokok dari luar
negeri (impor) ;
c. Memberdayakan potensi perekonomian kerakyatan, baik sektor
pertanian, pertambangan dan perikanan ;
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 30
30
d. Memberi subsidi atau stimulan yang tepat sasaran kepada para
pelaku ekonomi ;
e Menjaga stabilitas harga pasar dan ketersediaan pangan.
3. Infrastruktur,
Untuk meningkatkan daya saing Indonesia, khususnya Jawa Timur di
era perdagangan bebas ASEAN atau yang lebih dikenal dengan
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) perlu dipersiapkan dan didukung
dengan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan,
transportasi, irigasi, pelabuhan, bandara maupun stasiun kereta api.
Infrastruktur sebagai bagian dari pendukung pemerataan
pembangunan dan distribusi kebutuhan barang dan jasa merupakan
salah satu isu strategis yang menjadi program prioritas baik
Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu,
untuk mensinergikan isu tersebut, perlu dilakukan identifikasi dan
pemetaan infrastruktur, antara lain :
a. Penyediaan kebutuhan rumah layak huni melalui Pembangunan
Rumah Susun Sewa (Rusunawa) ;
b. Pembangunan jaringan irigasi, waduk dan embung ;
c. Peningkatan kualitas pelayanan dan daya dukung prasarana
transportasi interkoneksi baik darat, laut maupun udara ;
d. Pengembangan kapasitas pelabuhan dan sarana prasarana
bandara perintis serta percepatan pelaksanaan pembebasan lahan
yang diperlukan untuk pembangunan Jalan Lintas Selatan ;
e. Percepatan pembangunan kawasan pelabuhan bebas dan
perdagangan bebas serta peningkatan kerjasama pemanfaatan
dan pemberdayaan Barang Milik Negara maupun barang milik
daerah.
4. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian,
Untuk memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan
setiap daerah secara tidak langsung berdampak pada penyediaan
kebutuhan lahan untuk industri. Keterbatasan penyediaan lahan
untuk industri ini, perlu diantisipasi secara bijak, konsisten,
berkomitmen dan langkah nyata dari semua pihak untuk menjaga
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 31
31
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, sebagai bentuk
upaya meminimalisir dan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan
pertanian yang produktif menjadi lahan non pertanian, utamanya
lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (LP2B), Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota harus bersinergi dengan membangun kawasan-
kawasan industri terpadu pada lahan-lahan kurang produktif. Adapun
isu strategis pertanian di Jawa Timur, antara lain :
a. Fenomena perubahan perilaku yang cenderung konsumtif di
masyarakat, sebagai dampak semakin tingginya nilai tanah
sehingga dapat mendorong untuk menjual lahan pertanian ;
b. Petani semakin sulit untuk mengembangkan potensi lahan
pertaniannya sebagai dampak mahal dan langkanya pupuk serta
obat-obatan pertanian ;
c. Kurangnya akses petani untuk mendapatkan modal ke perbankan
atau lembaga keuangan lainnya ;
d. Sulitnya petani menjual langsung hasil pertanian ke perusahaan,
karena tidak memiliki akses ;
e. Kurangnya jaringan irigasi untuk lahan pertanian tadah hujan.
5. Lingkungan Hidup dan Energi,
Sebagai upaya untuk mewujudkan keseimbangan antara pengelolaan
dan pemanfaatan sumber daya alam, mencegah terjadinya perusakan
dan perambahan kawasan hutan dan hutan lindung, pengendalian
pencemaran lingkungan (air dan udara), pengendalian Limbah B3 dan
memulihkan kondisi sumber daya alam yang rusak serta untuk
mendukung ketersediaan energi listrik, mengurangi kesenjangan
sosial dan ekonomi khususnya di daerah terpencil serta mendukung
percepatan pemanfaatan informasi melalui media elektronik, maka
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah harus bersinergi dan
bersama-sama mengembangkan manajemen dan mekanisme
penanggulangan kerusakan lingkungan, mewujudkan keserasian
pengendalian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah melalui
peningkatan partisipasi aktif masyarakat (rumah tangga, pelaku
industri dan pengusaha), kelompok masyarakat pemerhati lingkungan
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 32
32
untuk mendukung program rehabilitasi dan pemulihan cadangan
sumber daya alam dan Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas
Rumah Kaca (RAN - GRK) (juta ton eq CO2) serta pengembangan
energi alternatif yang terbarukan, misal mikro-hidro, panas bumi dan
panas matahari.
6. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif,
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
menunjukkan kinerja yang relatif tinggi rata-rata melebihi
pertumbuhan ekonomi Nasional. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur
ini, antara lain disebabkan kondisi sosial politik yang kondusif dan
letak geografis Provinsi Jawa Timur yang strategis sebagai pintu
masuk jalur distribusi barang dan jasa Indonesia Bagian Timur baik
melalui darat, laut dan udara serta sebagai provinsi yang memiliki
potensi dan sumber daya lengkap mulai dari pertanian, industri dan
maritim. Namun, kinerja perekonomian yang bagus dengan katagori
memuaskan ini secara keseluruhan belum menggambarkan kualitas
pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini, disebabkan pertumbuhan
ekonomi belum diikuti atau tidak berbanding lurus terhadap IndeksPembangunan Manusia (IPM), penurunan kemiskinan, penurunan
tingkat pengangguran terbuka, dan disparitas wilayah. Oleh karena
itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif yang
melibatkan peran aktif masyarakat dan berdampak langsung
terhadap 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah
Provinsi Jawa Timur, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai unsur staf dan
unsur penunjang gubernur harus bersinergi membangun suatu
perencanaan program, kegiatan dan anggaran yang terintegrasi
saling support lintas sektor untuk mendukung capaian keberhasilan
kinerja yang membawa dampak lebih baik dan lebih luas untukkepentingan masyarakat Jawa Timur.
7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
Meningkatnya kualitas masyarakat Jawa Timur selama 1 (satu)
dasawarsa ini menunjukkan adanya konsistensi antara perencanaan
program dengan pelaksanaan sehingga target untuk melakukan
perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 33
33
memiliki peran penting walaupun secara bertahap dan terus menerus
masih perlu ditingkatkan mengingat dampak pendidikan sangat
mempengaruhi perilaku, pola pikir, pola hidup dan cara pandang
masyarakat dalam menghadapi persaingan dan tantangan kedepan
yang semakin kompleks.
IPM di Jawa Timur, merupakan target jangka panjang yang diarahkan
untuk investasi jangka panjang pembangunan manusia yang hasilnya
akan dirasakan pada beberapa tahun mendatang, misal peningkatan
status program wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) 9 tahun
menjadi wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
8. Peningkatan Kemampuan dan Daya Saing Koperasi dan UMKM,
Koperasi sebagai salah satu penggerak perekonomian di Jawa Timur
memiliki peran penting dalam mendukung penciptaan lapangan
pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan
penduduk miskin. Hal ini, ditandai dengan kontribusi UKM Jawa Timur
terhadap Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) yang selalu naik
dari tahun ke tahun. Oleh karen itu, untuk meningkatkan daya saing
koperasi dan UMKM di era perdagangan bebas melalui peningkatan
skala usaha unggulan pada masing-masing wilayah/daerah, perlu
dilakukan upaya-upaya, antara lain :
a. Penguatan kelembagaan usaha Koperasi dan UMKM ;
b. Peningkatan kualitas SDM dan produktifitas Koperasi dan UMKM ;
c. Melakukan pelatihan kepada pelaku usaha koperasi tentang cara
membuat produk inovasi yang terstandarisasi ;
d. Penguatan jaringan distribusi dan pemasaran melalui kerjasama
dengan pengusaha ritel serta pelaku usaha lainnya ;
e. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan anggota untuk
membangun image koperasi dengan tata kelola yang lebih
modern, transparan dan akuntabel.
9. Pengangguran,
Masih adanya pemasalahan pengangguran di Jawa Timur menyimpan
pertanyaan besar yang cukup serius. Hal ini, berbanding terbalik
dengan kondisi Jawa Timur sebagai salah satu Provinsi yang
merupakan tujuan investasi tertinggi di Indonesia. Dari beberapa
referensi, masih adanya masalah pengangguran ini, disebabkan
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 34
34
antara lain rendahnya kualitas, ketrampilan/keahlian dan kesiapan
tenaga kerja menghadapi tantangan serta kebutuhan yang
diperlukan oleh beberapa perusahaan. Oleh karena itu, untuk
mendukung percepatan penyelesaian tenaga kerja kebijakan yang
diarahkan, antara lain :
a. Mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja di sektor
informal maupun formal berbasis padat karya ;
b. Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui
pelatihan ketrampilan dan etos kerja ;
c. Mempromosikan usaha non-tani sebagai produk unggulan
wilayah, seperti industri pedesaan skala kecil ;
d. Memperbanyak dan meningkatkan kualitas Balai Latihan Kerja
(BLK) dan lembaga-lembaga pelatihan terapan yang
menghasilkan tenaga kerja siap kerja ;
e. Memperluas jaringan kerja dan informasi tentang lapangan kerjaserta ketersediaan tenaga kerja, bekerjasama dengan perguruan
tinggi dan lembaga-lembaga penyedia tenaga kerja.
10. Kemiskinan,
Dari hasil laporan Biro Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur Tahun 2013
di Jawa Timur masih terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang tingkat
kemiskinannya masih tinggi. Untuk mengurangi kemiskinan dankesenjangan sosial di masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur
mengarahkan program, kegiatan dan anggarannya yang terintegrasi
dengan program Pemerintah pusat, antara lain untuk meningkatkan,
mengembangkan peran masyarakat dan fungsi lembaga-lembaga
desa untuk lebih memilik peran aktif mendorong kesadaran
masyarakat dalam memperbaiki kualitas hidup, melindungi dan
memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin, melalui :
a. Mengurangi beban biaya bagi Rumah Tangga Sangat Miskin
(RTSM), misal biaya pendidikan, kesehatan, air bersih dan jalan
desa ;
b. Meningkatkan pendapatan RTSM dan hampir miskin, misalpelatihan ekonomi produktif, usaha ekonomi, stimulan modal
kerja, pasar desa dan pemberdayaan ekonomi lokal ;
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 35
35
c. Mengembangkan program Jalan Lain Menuju Masyarakat
Sejahtera (Jalin Matra) dengan mensinergikan program kegiatan
antar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
11. Kerjasama Daerah,
Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 yang diantaranya mengamanatkan kebijakan
desentralisasi dan otonomi daerah serta kewenangan yang lebih luas
kepada Pemerintah Provinsi, membuka peluang, tantangan dan
kesempatan untuk melakukan kerjasama saling menguntungkan
dalam mengembangkan potensi daerah untuk mensejahterakan
rakyat. Selain itu, kerjasama juga diharapkan dapat meminimalisir
terjadinya kesenjangan antar wilayah baik sosial ekonomi maupun
pembangunan serta untuk menghindari terjadinya konflik
kepentingan antar daerah.
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 36
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Provinsi Jawa Timur
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Pagu indikatifProgram/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Urusan Wajib Urusan Wajib
Otonomi Daerah,PemerintahanUmum, AdministrasiKeuangan Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian danPersandian
Otonomi Daerah,PemerintahanUmum, AdministrasiKeuangan Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian danPersandian
IProgram PelayananAdministrasiPerkantoran
Indeks kepuasanmasyarakat/aparaturterhadap pelayananadministrasiperkantoran dankenyamanan kantor
100 13.041.888.400Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Indeks kepuasanmasyarakat/aparaturterhadap pelayananadministrasiperkantoran dankenyamanan kantor
10010.565.699.845
1PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
Prov.
Persentase aparaturyang terfasilitasidalam pelayananadm. perkantoran
100 13.041.888.400 1PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
Prov.
Persentase aparaturyang terfasilitasidalam pelayananadm. perkantoran
10010.565.699.845
II
ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaAparatur
Prov.
Persentase saranadan prasaranaaparaturperkantoran
100 7.658.488.500
ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaAparatur
Prov.
Persentase saranadan prasaranaaparatur yang layakfungsi
10015.783.686.824
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 37
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Pagu indikatifProgram/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1PenyediaanPeralatan danKelengkapan Sarana
Prov.
Persentaseketersediaanperalatan dankelengkapan saranapenunjangoperasional kantor
100 2.202.747.100 1
PenyediaanPeralatan danKelengkapan Saranadan Prasarana
Prov.
Persentaseketersediaanperalatan dankelengkapan saranapenunjangoperasional kantor
10010.766.756.680
2PemeliharaanPeralatan danKelengkapan sarana
Prov. Persentase peralatansarana kantor yangterpelihara
100 2.037.355.200 2PemeliharaanPeralatan danKelengkapan Sarana
Prov.Persentase peralatansarana kantor yangterpelihara
1005.016.930.144
III
ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
Prov.Persentasekelembagaan yangtepat fungsi
100 9.910.501.200
ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
Prov.Persentasekelembagaan yangtepat fungsi
100 6.143.353.995
1PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Prov.
Persentase SumberDaya AparaturBPKAD yang terlatihdan terdidik dalambidang pengelolaankeuangan dan asetdaerah
100 4.308.725.400 1PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Prov.
Persentase SumberDaya AparaturBPKAD yang terlatihdan terdidik dalambidang pengelolaankeuangan dan asetdaerah
1003.754.755.059
2FasilitasiLaboratoriumKeuangan Daerah
Prov.
Persentasekecukupankebutuhan belanjaoperasional danpemeliharaan saranaprasarana
100 1.536.636.487 2FasilitasiLaboratoriumKeuangan Daerah
Prov.
Persentasekecukupankebutuhan belanjaoperasional danpemeliharaan saranaprasarana
1002.388.598.936
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 38
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Pagu indikatifProgram/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
IV
ProgramPenyusunan,Pengendalian, danEvaluasi DokumenPenyelenggaraanPemerintahan
Prov.
Persentase dokumenpenyelenggaraanpemerintahan yangdisusun tepat waktu
1008.341.784.700
ProgramPenyusunan,Pengendalian, danEvaluasi DokumenPenyelenggaraanPemerintahan
Prov.
Persentase dokumenpenyelenggaraanpemerintahan yangdisusun tepat waktu
1005.238.946.189
1PenyusunanDokumenPerencanaan
Prov.
Jumlah dokumenperencanaanprogram, kegiatandan anggaran
5 4.330.035.000 1PenyusunanDokumenPerencanaan
Prov.
Jumlah dokumenperencanaanprogram, kegiatandan anggaran
52.869.166.017
2
Penyusunan LaporanHasil PelaksanaanRencana Programdan Anggaran
Prov.
Jumlah dokumenlaporan kinerja sertarealisasi program,kegiatan dananggaran
7 4.011.749.700, 2
Penyusunan LaporanHasil PelaksanaanRencana Programdan Anggaran
Prov.
Jumlah dokumenlaporan kinerja sertarealisasi program,kegiatan dananggaran
72.369.780.172
V
ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan Daerah
Prov.
Raperda tentangAPBD, PerubahanAPBD danPertanggung-jawaban Pelaksa-naan APBD
3 37.296.079.200
ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan Daerah
Prov.
Raperda tentangAPBD, PerubahanAPBD danPertanggung-jawaban Pelaksa-naan APBD
3 39.226.760.566
Rapergub tentangPenjabaran APBD,Perubahan APBDdanPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
3
Rapergub tentangPenjabaran APBD,Perubahan APBDdanPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
3
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 39
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Pagu indikatifProgram/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Jumlah sertifikataset tetap tanah 100 Jumlah sertifikat
aset tetap tanah 100
1Penyusunankebijakan akuntansipemerintah daerah
Prov. Jumlah rumusankebijakan akuntansi 1 4.888.123.100 1
Penyusunankebijakan akuntansipemerintah daerah
Prov. Jumlah rumusankebijakan akuntansi 1
4.724.943.760
2
Penyusunanrancangan peraturandaerah tentangAPBD
Prov.Perda tentang APBDdan Pergub tentangPenjabaran APBD
1 Perdadan
1 Pergub5.220.323.700 2
Penyusunanrancangan peraturandaerah tentangAPBD
Prov.Perda tentang APBDdan Pergub tentangPenjabaran APBD
1 Perdadan
1 Pergub
4.776.631.678
3
Penyusunanrancangan peraturandaerah tentangPerubahan APBD
Prov.
Perda tentangP.APBD dan Pergubtentang PenjabaranPAPBD
1 Perdadan
1 Pergub4.088.299.500 3
Penyusunanrancangan peraturandaerah tentangPerubahan APBD
Prov.
Perda tentangP.APBD dan Pergubtentang PenjabaranPAPBD
1 Perdadan
1 Pergub
3.740.821.491
4
Penyusunanrancangan peraturandaerah tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD
Provinsi
Perda tentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBDdan Pergub tentangPenjabaranPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
1 Perdadan
1 Pergub3.645.831.300 4
Penyusunanrancangan peraturandaerah tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD
Provinsi
Perda tentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBDdan Pergub tentangPenjabaranPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
1 Perdadan
1 Pergub
3.083.682.219
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 40
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Pagu indikatifProgram/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
5Peningkatanmanajemenaset/barang daerah
Provinsi
Data Barang MilikDaerah yang akuratuntuk penyusunanneraca
72 SKPD 2.556.959.300 5Peningkatanmanajemenaset/barang daerah
Provinsi
Data Barang MilikDaerah yang akuratuntuk penyusunanneraca
72 SKPD1.728.436.641
6PeningkatanKapasitas KeuanganPemerintah Daerah
Prov.
SPP gaji SKPD dilingkunganPemerintahProvinsi JawaTimur yangdisampaikan tepatwaktu
63 SKPD 2.922.327.900 6PeningkatanKapasitas KeuanganPemerintah Daerah
Prov.
SPP gaji SKPD dilingkunganPemerintahProvinsi JawaTimur yangdisampaikan tepatwaktu
63 SKPD2.673.950.193
7Pemantapan SistemInformasi KeuanganDaerah
Provinsi
Jumlah SKPD yangterfasilitasi sisteminformasi keuangandan aset daerah
74 SKPD 2.722.550.400 7Pemantapan SistemInformasi KeuanganDaerah
Prov.
Jumlah SKPD yangterfasilitasi sisteminformasi keuangandan aset daerah
74 SKPD4.075.480.906
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 41
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Pagu indikatifProgram/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
8
Penataan,PengembanganSistem danPengelolaanKeuangan Daerah
Provinsi
Konsistensipembebanan belanjaSKPD sesuai denganpagu anggaran dankas belanja
74 SKPD 4.658.806.800 7
Penataan,PengembanganSistem danPengelolaanKeuangan Daerah
Prov.
Konsistensipembebanan belanjaSKPD sesuai denganpagu anggaran dankas belanja
74 SKPD4.115.878.311
9 OptimalisasiPengelolaan Aset Provinsi
Jumlah dokumenperikatan sewamenyewa danproses penghapusanbarang milik daerah
19 dok 2.766.618.400 9 OptimalisasiPengelolaan Aset Provinsi
Jumlah dokumenperikatan sewamenyewa danproses penghapusanbarang milik daerah
19 dok 2.664.797.539
10PercepatanSertifikasi AsetDaerah
Provinsi Jumlah sertifikataset tetap tanah
100bidang 3.826.238.800 10
PercepatanSertifikasi AsetDaerah
Provinsi Jumlah sertifikataset tetap tanah
100bidang
3.343.435.299
11
PemberdayaanKapasitasLaboratoriumKeuangan Daerah
Provinsi
Jumlah SumberDaya Aparatur padaSKPD yangmemahamipengelolaankeuangan daerah
1800orang
3.993.139.313 11
PemberdayaanKapasitasLaboratoriumKeuangan Daerah
Provinsi
Jumlah SumberDaya Aparatur padaSKPD yangmemahamipengelolaankeuangan daerah
1800orang
4.298.702.528
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 42
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Pagu indikatifProgram/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
VI
Program Pembinaandan FasilitasiPengelolaanKeuanganKabupaten/Kota
JawaTimur
KeputusanGubernur tentangevaluasi rancanganAPBD, P.APBD danPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKab/Kota se Jatim
38Kab/Kota 6.207.736.000
Program Pembinaandan FasilitasiPengelolaanKeuanganKabupaten/Kota
JawaTimur
KeputusanGubernur tentangevaluasi rancanganAPBD, P.APBD danPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKab/Kota se Jatim
38Kab/Kota
5.498.030.582
1
Analisa Dan EvaluasiRancanganPeraturan DaerahtentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKabupaten/Kota DanRancanganPeraturan KdhTentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKabupaten/Kota
JawaTimur
Evaluasi RancanganPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKab/Kota se Jatim
38Kab/Kota 2.910.738.200 1
Analisa Dan EvaluasiRancanganPeraturan DaerahtentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKabupaten/Kota DanRancanganPeraturan KdhTentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKabupaten/Kota
JawaTimur
Evaluasi RancanganPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKab/Kota se Jatim
38Kab/Kota
2.488.421.376
2Analisa dan EvaluasiRaperdaKabupaten/Kota
JawaTimur
Evaluasi Raperdadan Raper KDHKab/Kota se Jatim
38Kab/Kota 3.296.997.800 2
Analisa dan EvaluasiRaperdaKabupaten/Kota
JawaTimur
Evaluasi Raperdadan Raper KDHKab/Kota se Jatim
38Kab/Kota
3.009.609.206
82.456.478.000 82.456.478.000
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 43
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Tabel 2.4Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017 Provinsi Jawa Timur
No Urusan/Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Catatan
1 2 3 4 5 6
Urusan Wajib
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandian
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Provinsi
Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayananadministrasi perkantoran dankenyamanan kantor
100 persen
1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran ProvinsiPersentase aparatur yangterfasilitasi dalam pelayananadministrasi perkantoran
100 persen
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ProvinsiPersentase sarana danprasarana aparatur yang layakfungsi
100 persen
1 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana danPrasarana Provinsi
Persentase ketersediaanperalatan dan kelengkapansarana penunjang operasionalkantor
100 Persen
2 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana danPrasarana Provinsi
Persentase peralatan dankelengkapan prasarana yangterpelihara
100 persen
III Program Peningkatan Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah Provinsi Persentase kelembagaan yang
tepat fungsi 100 Persen
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 44
No Urusan/Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Catatan
1 2 3 4 5 6
1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Provinsi
Persentase Sumber DayaAparatur BPKAD yang terlatihdan terdidik dalam bidangpengelolaan keuangan danaset daerah
100 Persen
2 Fasilitasi Laboratorium Keuangan Daerah Provinsi
Persentase kecukupankebutuhan belanja operasionaldan pemeliharaan saranaprasarana
100 persen
IV Program Penyusunan Pengendalian dan EvaluasiDokumen Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi
Persentase dokumenpenyelenggaraanpemerintahan yang disusuntepat waktu
100 persen
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan ProvinsiJumlah dokumen perencanaanprogram, kegiatan dananggaran
5 dokumen
2 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan RencanaProgram dan Anggaran Provinsi
Jumlah dokumen laporankinerja serta realisasi program,kegiatan dan anggaran
7 dokumen
V Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah Provinsi
Raperda tentang APBD,Perubahan APBD danPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
3 perda
Rapergub tentang PenjabaranAPBD, Perubahan APBD danPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
3 pergub
Jumlah sertifikat aset tetaptanah 100 Sertifikat
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 45
No Urusan/Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Catatan
1 2 3 4 5 6
1 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah Provinsi Jumlah rumusan kebijakanakuntansi 1 Rumusan
2 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD ProvinsiPerda tentang APBD danPergub tentang PenjabaranAPBD
1 Perda dan1 Pergub
3 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentangPerubahan APBD Provinsi
Perda tentang PerubahanAPBD dan Pergub tentangPenjabaran Perubahan APBD
1 Perda dan1 Pergub
4 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi
Perda tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBDdan Pergub tentangPenjabaran Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD
1 Perda dan1 Pergub
5 Peningkatan manajemen aset/barang daerah ProvinsiData Barang Milik Daerah yangakurat untuk penyusunanneraca
72 SKPD
6 Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi
SPP gaji SKPD di lingkunganPemerintah Provinsi JawaTimur yang disampaikan tepatwaktu
63 SKPD
7 Penataan, Pengembangan Sistem dan PengelolaanKeuangan Daerah Provinsi
Konsistensi pembebananbelanja SKPD sesuai denganpagu anggaran dan kasbelanja
74 SKPD
8 Pemantapan Sistem Informasi Keuangan Daerah ProvinsiJumlah SKPD yang terfasilitasisistem informasi keuangan danaset daerah
74 SKPD
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 46
No Urusan/Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Catatan
1 2 3 4 5 6
9 Optimalisasi Pengelolaan Aset Provinsi
Jumlah dokumen perikatansewa menyewa dan prosespenghapusan barang milikdaerah
19 dokumen
10 Percepatan Sertifikasi Aset Daerah Provinsi Jumlah sertifikat aset tetaptanah 100 bidang
11 Pemberdayaan Kapasitas Laboratorium Keuangan Daerah ProvinsiJumlah Sumber Daya Aparaturyang memahami pengelolaankeuangan daerah
1440 Orang
V Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KeuanganKabupaten/Kota
Keputusan Gubernur tentangEvaluasi Raperda tentangAPBD, Perubahan APBD, danPertanggungjawabanPelaksanaan APBD Kab/Kota
38 Kab/Kota
1
Analisa Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerahtentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDKabupaten/Kota Dan Rancangan Peraturan KDH TentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Jawa TimurEvaluasi RancanganPertanggungjawaban Pelaksa-naan APBD Kab/Kota se Jatim
38 Kab/Kota
2 Analisa dan Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota Jawa Timur Evaluasi Raperda dan RaperKDH Kab/Kota se Jatim 38 Kab/Kota
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 47
47
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Untuk meningkatkan kualitas manusia dan taraf hidup masyarakatIndonesia diberbagai bidang dan sektor secara berkelanjutan dengan tetapmempertimbangkan kemampuan Nasional dan sumber daya yang ada, makaperlu disusun Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagaimana yangtercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Propenas merupakanrencana induk dan acuan perencanaan nasional hasil konsensus sertakomitmen bersama masyarakat Indonesia, yang memuat target pencapaianvisi dan misi bangsa. Propenas juga merupakan sarana untuk menyatukanpersepsi, pandangan dan langkah pemerintahan daerah di seluruh Indonesiasesuai karakteristik, adat istiadat dan budaya dalam menyusun danmelaksanakan prioritas pembangunan ke depan.
Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut, perlu adanya tindaklanjut pelaksanaan desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerahdapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitasekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat,utamanya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayananpendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar masyarakat lainnya. Sebagaipenjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikanpelaksanaan program pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timurmenyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN). Berdasarkan kedua dokumen perencanaan tersebut, untukmewujudkan keselarasan antara kebijakan Pemerintah Pusat denganPemerintahan Daerah dan sebagai acuan rencana tindak, setiap tahunPemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) yang dijabarkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan menyusun RencanaKerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sehingga terjalinhubungan keselarasan yang saling melengkapi mulai dari proses perencanaanprogram kegiatan dan perencanaan anggaran sampai denganpertanggungjawaban dan pelaporan dengan tetap berpedoman kepadaKebijakan Nasional, dengan rincian sebagai berikut :
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 48
48
Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional
No. Kebijakan Nasional Sumber Keterangan
1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
APBN
2 Peningkatan Profesionalisme
Aparatur Pemerintah Daerah
APBN
3 Kapasitas Keuangan Daerah APBN
4 Peningkatan Kerjasama Antar Daerah APBN
Berdasarkan keempat Kebijakan Nasional tersebut, dan sesuai Pasal
26A Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur dan
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas
Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang, maka penyusunan program
dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi
Jawa Timur mengacu kepada “Kapasitas Keuangan Daerah”, sebagaimana
yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan
Rencana Kerja-BPKAD tahun-tahun sebelumnya.
3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Tujuan, adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan
memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang
berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan
logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan,
sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin
terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 49
49
Memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan
akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan
daerah, maka perlu ditetapkan tujuan Rencana Kerja-BPKAD yang bersinergi
dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, antara lain :
a. Memanfaatkan alokasi anggaran yang tersedia secara maksimal dalam
rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat ;
b. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, program dan kegiatan
prioritas sesuai dinamika dan kebutuhan yang berkembang ;
c. Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi serta sinergitas antar
SKPD, Pemerintahan Daerah maupun Pemerintah Pusat ;
d. Meningkatkan komunikasi dan pengembangan data serta sistem informasi
pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
e. Inventarisasi jumlah dan jenis pembiayaan yang didanai dari DAU, Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Sasaran, adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan
capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka
waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang
ditetapkan dalam Renstra. Untuk mewujudkan adanya sinkronisasi kebijakan
pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan sasaran organisasi,
yaitu :
a. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan anggaran, program
kegiatan dan pengelolaan APBD ;
b. Meningkatnya aspek transparansi, partisipatif, responsibilitas dan
akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.
c. Meningkatnya jumlah dan jenis sumber-sumber pembiayaan alternatif
yang berkelanjutan dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan
daerah.
3. 3. Program dan Kegiatan
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan
difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan daerah. Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 50
50
Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Program kerja BPKAD Provinsi Jawa
Timur SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai
tugas, antara lain menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD, Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut,
maka BPKAD Provinsi Jawa Timur dalam menyusun programnya bersifat
reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi SKPD di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah, meliputi :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran ;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ;
3. Program perningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
4. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota.
Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan
oleh SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa
personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 51
BAB IVINDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN
Tabel 4.1Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)
dan Kegiatan(Output)
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Optimalisasipengelolaankeuangan dan asetdaerah
Meningkatnyakualitaspengelolaankeuangan dan asetdaerah ProvinsiJawa Timur
Indekskepuasanmasyarakat/aparaturterhadappelayananadministrasiperkantorandankenyamanankantor
1 20 0800 Program
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Indeks kepuasanmasyarakat/aparaturterhadap pelayananadministrasiperkantoran dankenyamanan kantor
1
Kegiatan
PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
Persentase aparaturyang terfasilitasi dalampelayanan administrasiperkantoran
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 52
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)
dan Kegiatan(Output)
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Persentasesarana danprasaranaaparatur yanglayak fungsi
Program
PeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Persentase sarana danprasarana aparaturyang layak fungsi
1
Kegiatan
PenyediaanPeralatan danKelengkapanSarana danPrasarana
Persentaseketersediaan peralatandan kelengkapansarana penunjangoperasional kantor
2 PemeliharaanPeralatan danKelengkapanSarana danPrasarana
Persentase peralatandan kelengkapanprasarana yangterpelihara
Persentasekelembagaanyang tepatfungsi
Program
ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintahDaerah
Persentasekelembagaan yangtepat fungsi
BPKAD
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 53
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)
dan Kegiatan(Output)
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1
Kegiatan
PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Persentase sumberdaya aparatur BPKADyang terlatih danterdidik dalam bidangpengelolaan keuangandan aset daerah
2 FasilitasiLaboratoriumKeuangan Daerah
Jumlah Sumber DayaAparatur pada SKPDyang memahamipengelolaan keuangandaerah
Persentasedokumenpenyelenggaraan pemerintahanyang disusuntepat waktu
Program
ProgramPenyusunan,Pengendalian danEvaluasiDokumenPenyelenggaraanPemerintahan
Persentase dokumenpenyelenggaraanpemerintahan yangdisusun tepat waktu
BPKAD
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 54
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)
dan Kegiatan(Output)
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Kegiatan
PenyusunanDokumenPerencanaan
Jumlah dokumenperencanaan program,kegiatan dan anggaran
PenyusunanLaporan HasilPelaksanaanRencana Programdan Anggaran
Jumlah dokumenlaporan kinerja sertarealisasi program,kegiatan dan anggaran
Raperdatentang APBD,PAPBD,PertanggungjawabanPelaksanaanAPBD
Program
Peningkatan danpengembanganpengelolaankeuangan daerah
Raperda tentang APBD,PAPBD,PertanggungjawabanPelaksanaan APBD
BPKAD
RapergubtentangPenjabaranAPBD, PAPBD,PertanggungjawabanPelaksanaanAPBD
Rapergub tentangPenjabaran APBD,PAPBD,PertanggungjawabanPelaksanaan APBD
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 55
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)
dan Kegiatan(Output)
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah sertifikataset tetap tanah
Jumlah sertifikat asettetap tanah
Kegiatan
1 Penyusunankebijakanakuntansi
Jumlah rumusankebijakan akuntansi
2 PenyusunanRaperda tentangAPBD
Perda tentang APBD
Pergubtentang PenjabaranAPBD
3 PenyusunanRaperda tentangPerubahan APBD
Perda tentangPerubahan APBD
Pergubtentang PenjabaranPerubahan APBD
4 PenyusunanRaperda tentangPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD
Perda tentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
Pergubtentang PenjabaranPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 56
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)
dan Kegiatan(Output)
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
5 Peningkatanmanajemenaset/barangdaerah
Data BMD yang akuratuntuk penyusunanneraca
6 Peningkatankapasitaskeuanganpemerintahdaerah
SPP Gaji SKPDdilingkunganPemerintah ProvinsiJawa Timur yangdisampaikan tepatwaktu
7 Penataan,pengembagansistem danpengelolaankeuangan daerah
Konsistensipembebanan belanjaSKPD sesuai denganpagu anggaran dan kasbelanja
8 PemantapanSistem InformasiKeuangan Daerah
Jumlah SKPD yangterfasilitasi sisteminformasi keuangan danaset daerah
9 Optimalisasipengelolaan aset
Jumlah dokumenperikatan sewamenyewa dan prosespenghapusan barangmilik daerah
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 57
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)
dan Kegiatan(Output)
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 Percepatan
sertifikasi aset
daerah
Jumlah sertipikat asettetap tanah
11 PemberdayaanLaboratoriumKeuangan Daerah
Jumlah Sumber Daya
Aparatur pada SKPD
yang memahami
pengelolaan keuangan
dan aset daerah
Optimalisasipengelolaankeuangan daerahKab./Kota
Meningkatnyapengelolaankeuangan dan asetdaerahKabupaten/kota seJawa Timur
Keputusan
gubernur
tentang evaluasi
rancangan
perda tentang
APBD, PAPBD
dan
Pertanggungjaw
aban
pelaksanaan
APBD kab/kota
se Jatim
Program
Pembinaan danfasilitasipengelolaankeuangankab./kota
Keputusan gubernur
tentang evaluasi
rancangan perda
tentang APBD, PAPBD
dan
Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
kab/kota se Jatim
Kegiatan
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 58
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)
dan Kegiatan(Output)
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Analisa danevaluasi RaperdatentangPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD kab./kotadan Raper KDHtentangPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD kab/kota
Evaluasi rancanganpertanggungjawabanpelaksanaan APBDkab/kota se Jatim
2 Analisa danevaluasi raperdakab.kota
Evaluasi reperda danraper KDH kab./kota seJatim
Optimalisasipengelolaankeuangan dan asetdaerah
Meningkatnya kualitaspengelolaankeuangan dan asetdaerah Provinsi JawaTimur
Indekskepuasanmasyarakat/aparatur terhadappelayananadministrasiperkantorandankenyamanankantor
1 020 0800 Program
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Indeks kepuasanmasyarakat/aparaturterhadap pelayananadministrasiperkantoran dankenyamanan kantor
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 59
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)
dan Kegiatan(Output)
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1
Kegiatan
PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
Persentase aparaturyang terfasilitasi dalampelayanan administrasiperkantoran
Persentasesarana danprasaranaaparatur yanglayak fungsi
Program
PeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Persentase sarana danprasarana aparaturyang layak fungsi
1
Kegiatan
PenyediaanPeralatan danKelengkapanSarana danPrasarana
Persentaseketersediaan peralatandan kelengkapansarana penunjangoperasional kantor
2 PemeliharaanPeralatan danKelengkapanSarana danPrasarana
Persentase peralatandan kelengkapanprasarana yangterpelihara
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 60
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)
dan Kegiatan(Output)
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Persentasekelembagaanyang tepatfungsi
Program
ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintahDaerah
Persentasekelembagaan yangtepat fungsi
BPKAD
1
Kegiatan
PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Persentase sumberdaya aparatur BPKADyang terlatih danterdidik dalam bidangpengelolaan keuangandan aset daerah
2 FasilitasiLaboratoriumKeuangan Daerah
Jumlah Sumber DayaAparatur pada SKPDyang memahamipengelolaan keuangandaerah
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 61
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)
dan Kegiatan(Output)
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Persentasedokumenpenyelenggaraan pemerintahanyang disusuntepat waktu
Program
'ProgramPenyusunan,Pengendalian danEvaluasiDokumenPenyelenggaraanPemerintahan
Persentase dokumenpenyelenggaraanpemerintahan yangdisusun tepat waktu
BPKAD
Kegiatan
PenyusunanDokumenPerencanaan
Jumlah dokumenperencanaan program,kegiatan dan anggaran
PenyusunanLaporan HasilPelaksanaanRencana Programdan Anggaran
Jumlah dokumenlaporan kinerja sertarealisasi program,kegiatan dan anggaran
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 62
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)
dan Kegiatan(Output)
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Raperdatentang APBD,PAPBD,PertanggungjawabanPelaksanaanAPBD
Program
Peningkatan danpengembanganpengelolaankeuangan daerah
Raperda tentang APBD,PAPBD,PertanggungjawabanPelaksanaan APBD
BPKAD
RapergubtentangPenjabaranAPBD, PAPBD,PertanggungjawabanPelaksanaanAPBD
Rapergub tentangPenjabaran APBD,PAPBD,PertanggungjawabanPelaksanaan APBD
Jumlah sertifikataset tetap tanah
Jumlah sertifikat asettetap tanah
Kegiatan
1 Penyusunankebijakanakuntansi
Jumlah rumusankebijakan akuntansi
2 PenyusunanRaperda tentangAPBD
Perda tentang APBDPergubtentang PenjabaranAPBD
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 63
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)
dan Kegiatan(Output)
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
3 PenyusunanRaperda tentangPerubahan APBD
Perda tentangPerubahan APBD
Pergubtentang PenjabaranPerubahan APBD
4 PenyusunanRaperda tentangPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD
Perda tentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
Pergubtentang PenjabaranPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
5 Peningkatanmanajemenaset/barangdaerah
Data BMD yang akuratuntuk penyusunanneraca
6 Peningkatankapasitaskeuanganpemerintahdaerah
SPP Gaji SKPDdilingkunganPemerintah ProvinsiJawa Timur yangdisampaikan tepatwaktu
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 64
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)
dan Kegiatan(Output)
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
7 Penataan,pengembagansistem danpengelolaankeuangan daerah
Konsistensipembebanan belanjaSKPD sesuai denganpagu anggaran dan kasbelanja
8 PemantapanSistem InformasiKeuangan Daerah
Jumlah SKPD yangterfasilitasi sisteminformasi keuangan danaset daerah
9 Optimalisasipengelolaan aset
Jumlah dokumenperikatan sewamenyewa dan prosespenghapusan barangmilik daerah
10 Percepatansertifikasi asaetdaerah
Jumlah sertipikat asettetap tanah
11 PemberdayaanLaboratoriumKeuangan Daerah
Jumlah Sumber DayaAparatur pada SKPDyang memahamipengelolaan keuangandan aset daerah
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 65
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)
dan Kegiatan(Output)
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Optimalisasipengelolaankeuangan daerahKab./Kota
Meningkatnyapengelolaankeuangan dan asetdaerahKabupaten/kota seJawa Timur
Keputusangubernurtentang evaluasirancanganperda tentangAPBD, PAPBDdanPertanggungjawabanpelaksanaanAPBD kab/kotase Jatim
Program
Pembinaan danfasilitasipengelolaankeuangankab./kota
Keputusan gubernurtentang evaluasirancangan perdatentang APBD, PAPBDdanPertanggungjawabanpelaksanaan APBDkab/kota se Jatim
1
Kegiatan
Analisa danevaluasi RaperdatentangPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD kab./kotadan Raper KDHtentangPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD kab/kota
Evaluasi rancanganpertanggungjawabanpelaksanaan APBDkab/kota se Jatim
2 Analisa danevaluasi raperdakab.kota
Evaluasi reperda danraper KDH kab./kota seJatim
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 66
Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk program kegiatan BPKAD Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2017
mengajukan usulan anggaran sebesar Rp. 211.527.694.500,00, terdiri dari :
1. Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp. 129.071.216.500,00, dipergunakan untuk belanja gaji dan tunjangan PNS BPKAD, tunjangan
daerah, uang makan dan iuran BPJS (iuran kesehatan, kecelakaan kerja dan tunjangan kematian)
2. Belanja Langsung, sebesar Rp. 82.456.478.000,00.
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 67
Tabel 4.2.Pagu Indikatif dan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2016 serta Prakiraan Maju Tahun Anggaran 2017
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
Indikator Tahun Anggaran 2017 Prakiraan Maju Rencana TahunAnggaran 2018
Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
IndikatifSumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib
Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,AdministrasiKeuangan Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian danPersandian
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Indeks kepuasanmasyarakat/aparaturterhadap pelayananadministrasiperkantoran dankenyamanan kantor
Provinsi 10010.565.699.845 APBD
Prov. 100 14.248.263.200
PelaksanaanAdministrasi Perkantoran
Persentase aparaturyang terfasilitasidalam pelayananadministrasiperkantoran
Provinsi 100 10.565.699.845 APBDProv. 100 14.248.263.200
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentase saranadan prasaranaaparatur yang layakfungsi
Provinsi 100 15.783.686.824APBDProv. 100 8.366.898.900
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 68
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
Indikator Tahun Anggaran 2017 Prakiraan Maju Rencana TahunAnggaran 2018
Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
IndikatifSumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penyediaan Peralatandan KelengkapanSarana dan Prasarana
Persentaseketersediaanperalatan dankelengkapan saranapenunjangoperasional kantor
Provinsi 100 10.766.756.680 APBDProv. 100 2.406.501.300
PemeliharaanPeralatan danKelengkapanPrasarana
Persentase peralatandan kelengkapanprasarana yangterpelihara
Provinsi 100 5.016.930.144 APBDProv. 100 2.225.810.600
Program PeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
Persentasekelembagaan yangtepat fungsi
Provinsi 100 6.143.353.995 APBDProv. 100 10.827.222.600
Peningkatan KapasitasSumber DayaAparatur
Persentase sumberdaya aparatur BPKADyang terlatih danterdidik dalam bidangpengelolaankeuangan dan asetdaerah
Provinsi 100 3.754.755.059 APBDProv. 100 4.785.942.500
FasilitasiLaboratoriumKeuangan Daerah
Jumlah Sumber DayaAparatur pada SKPDyang memahamipengelolaankeuangan daerah(cek)
Provinsi 100 2.388.598.936 APBDProv. 100 1.678.775.732
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 69
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
Indikator Tahun Anggaran 2017 Prakiraan Maju Rencana TahunAnggaran 2018
Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
IndikatifSumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Penyusunan,Pengendalian danEvaluasi DokumenPenyelenggaraanPemerintahan
Persentasedokumenpenyelenggaraanpemerintahan yangdisusun tepatwaktu
Provinsi 1005.238.946.189 APBD
Prov. 100 9.113.407.600
PenyusunanDokumenPerencanaan
Jumlah dokumenperencanaanprogram, kegiatandan anggaran
Provinsi 52.869.166.017 APBD
Prov. 5 4.730.571.000
Penyusunan LaporanHasil PelaksanaanRencana Program danAnggaran
Jumlah dokumenlaporan kinerja sertarealisasi program,kegiatan dananggaran
Provinsi 72.369.780.172 APBD
Prov. 7 4.382.836.600
1 20 17
Program Peningkatandan PengembanganPengelolaanKeuangan Daerah
Raperda tentangAPBD, PerubahanAPBD, Pertanggung-jawaban Pelaksa-naan APBD
Provinsi 3 39.226.760.566APBDProv. 3 40.745.967.100
Rapergub tentangPenjabaran APBD,PAPBD,PertanggungjawabanPelaksanaan APBD
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 70
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
Indikator Tahun Anggaran 2017 Prakiraan Maju Rencana TahunAnggaran 2018
Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
IndikatifSumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah sertifikataset tetap tanah
1 20 17 003Penyusunan KebijakanAkuntansi PemerintahDaerah
Rumusan Provinsi 14.724.943.760 APBD
Prov. 1 5..340.274.500
1 20 17 006PenyusunanRancangan PeraturanDaerah tentang APBD
Peraturan Daerahtentang APBD danPeraturan Gubernurttg PenjabaranAPBD
Provinsi1 Perdadan 1Pergub
4.776.631.678 APBDProv.
1 Perda dan1 Pergub
5.703.203.700
1 20 17 008
PenyusunanRancangan PeraturanDaerah tentangPerubahan APBD
Peraturan Daerahtentang PerubahanAPBD dan PeraturanGubernur tentangPenjabaranPerubahan APBD
Provinsi1 Perdadan 1Pergub
3.740.821.491 APBDProv.
1 Perda1 Pergub
4.466.467.300
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 71
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
Indikator Tahun Anggaran 2017 Prakiraan Maju Rencana TahunAnggaran 2018
Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
IndikatifSumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20 17 010
PenyusunanRancangan PeraturanDaerah tentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
Perda tentangPertanggungjawabanPelak-sanaan APBDdan Pergub tentangPenjabaran Pertang-gungjawaban Pelak-sanaan APBD
Provinsi1 Perdadan 1Pergub
3.083.682.219 APBDProv.
1 Perda dan1 Pergub
3.983.070.700
1 20 17 016PeningkatanManajemenAset/Barang Daerah
Data Barang MilikDaerah yangakurat untukpenyusunan neraca
Provinsi 72 SKPD 1.728.436.641 APBDProv. 72 SKPD 2.793.478.100
1 20 17 043Peningkatan KapasitasKeuangan PemerintahDaerah
SPP Gaji SKPDdilingkunganPemerintah ProvinsiJawa Timur yangdisampaikan tepatwaktu
Provinsi 63 SKPD 2.673.950.193APBDProv. 63 SKPD 3.192.643.300
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 72
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
Indikator Tahun Anggaran 2017 Prakiraan Maju Rencana TahunAnggaran 2018
Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
IndikatifSumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20 17 250
Penataan,PengembanganSistem danPengelolaanKeuangan Daerah
Konsistensipembebanan belanjaSKPD sesuai denganpagu anggaran dankas belanja
Provinsi 74 SKPD4.115.878.311 APBD
Prov. 74 SKPD 5.089.746.500
1 20 17 251Pemantapan SistemInformasi KeuanganDaerah
Jumlah SKPD yangterfasilitasi sisteminformasi keuangandan aset daerah
Provinsi 744.075.480.906 APBD
Prov. 74 2.974.386.400
1 20 17 253 OptimalisasiPengelolaan Aset
Jumlah dokumenperikatan sewamenyewa dan prosespenghapusan barangmilik daerah
Provinsi 192.664.797.539 APBD
Prov. 17 3.022.530.700
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 73
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
Indikator Tahun Anggaran 2017 Prakiraan Maju Rencana TahunAnggaran 2018
Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
IndikatifSumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20 17 254 Percepatan SertifikasiAset Daerah
Jumlah Sertipikataset tetap tanah Provinsi 100
bidang3.343.435.299 APBD
Prov. 100 bidang 4.180.165.900
PemberdayaanKapasitasLaboratoriumKeuangan Daerah
Jumlah Sumber DayaAparatur pada SKPDyang memahamipengelolaankeuangan daerah(cek)
Provinsi 1440orang
4.298.702.528 APBDProv.
1800orang
4.362.504.728
1 20 18
Program Pembinaandan FasilitasiPengelolaanKeuangan Kabupaten/Kota
Keputusan gubernurtentang evaluasirancangan perda ttgAPBD, PAPBD danPertanggungjawabanpelaksanaan APBDkab/kota se Jatim
JawaTimur 38 5.498.030.582 APBD
Prov. 38 6.781.951.600
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 74
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
Indikator Tahun Anggaran 2017 Prakiraan Maju Rencana TahunAnggaran 2018
Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
IndikatifSumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20 18 105
Analisa dan EvaluasiRancangan PeraturanDaerah tentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKabupaten/Kota sertaRancangan PeraturanKdh Tentang Pertang-gungjawabanPelaksanaan APBDKabupaten/Kota
EvaluasiRancangan Perdattg Pertanggung-jawaban Pelaksa-naan APBD Kab/Kota se Jatim
JawaTimur 38
2.488.421.376 APBDProv. 38 3.179.981.500
1 20 18 106Analisa dan EvaluasiRaperda Kabupaten/Kota
Evaluasi Raperdadan Raper KDHKab/Kota se Jatim
JawaTimur 38
3.009.609.206 APBDProv. 38 3.601.970.100
82.456.478.000 90.083.711.000
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 75
Dari keseluruhan alokasi anggaran Belanja Langsung tersebut, dibagi menjadi
2 (dua) katagori belanja, yaitu :
A. Program dan Kegiatan Prioritas, dialokasikan anggaran sebesar
Rp. 35.169.185.398,00, sebagaimana tabel 4.3
Tabel 4.3Program dan Kegiatan Prioritas
PROG. NAMA KEGIATAN PAGUINDIKATIF
1 2 3
A Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
32.159.576.192
1 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah
daerah
4.724.943.760
2 Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang APBD
4.776.631.678
3 Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang Perubahan APBD
3.740.821.491
4 Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
3.083.682.219
5 Pemantapan Sistem Informasi Keuangan
Daerah
4.075.480.906
6 Penataan, Pengembangan Sistem dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
4.115.878.311
7 Percepatan sertifikasi aset daerah 3.343.435.299
8 Pemberdayaan Kapasitas Laboratorium
Keuangan Daerah
4.298.702.528
B Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KeuanganKabupaten/Kota
3.009.609.206
1 Analisa dan Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota 3.009.609.206
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 76
76
B. Program dan Kegiatan Yang Bersifat Reguler, dialokasikan anggaransebesar Rp. 47.287.292.602,00, sebagaimana tabel 4.4
Tabel 4.4Program dan Kegiatan Reguler
PROG. NAMA KEGIATAN PAGU INDIKATIF
1 2 3
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.565.699.845
1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 10.565.699.845
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.783.686.824
1 Penyediaan Peralatan dan KelengkapanSarana dan Prasarana
10.766.756.680
2 Pemeliharaan Peralatan dan KelengkapanSarana dan Prasarana
5.016.930.144
B Program Peningkatan Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah
6.143.353.995
1 Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
3.754.755.059
2 Fasilitasi Laboratorium Keuangan Daerah 2.388.598.936
C Program Penyusunan, Pengendalian, dan EvaluasiDokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
5.238.946.189
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 2.869.166.017
2 Penyusunan Laporan Hasil PelaksanaanRencana Program dan Anggaran
2.369.780.172
D Program Peningkatan, dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
7.067.184.373
1 Peningkatan Manajemen Aset/BarangDaerah
1.728.436.641
2 Peningkatan kapasitas keuanganpemerintah daerah
2.673.950.193
3 Optimalisasi Pengelolaan Aset 2.664.797.539
E Program Pembinaan dan Fasilitasi PengelolaanKeuangan Kabupaten/Kota
2.488.421.376
1 Analisa dan Evaluasi Rancangan PeraturanDaerah tentang PertanggungjawabanPelaksanaan APBD Kabupaten/Kota danrancangan Peraturan Kdh tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBDKabupaten/Kota
2.488.421.376
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 77
BAB IVP E N U T U P
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, merupakan rencana kerja tahunan yang disusununtuk menjabarkan Rencana Strategis BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019,dan dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah, target dansasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana PembangunanJangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 -2019. Selain itu, Renja - BPKAD Provinsi Jawa Timur juga merupakan dokumenperencanaan tahunan yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menentukan arahdan rencana ke depan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan sertakemampuan sumber daya dan pembiayaan yang berasal dari APBD Provinsi Jawa TimurTahun Anggaran 2017.
Rencana Kerja BPKAD, sebagai salah satu sarana tata kelola organisasi yang dapatdipergunakan, untuk :a. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan dan anggaran
dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan ;b. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang
telah ditetapkan ;c. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan
merencanakan alternatif sumber pembiayaan ;d. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program dan
kegiatan yang telah disusun ;e. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.
Dengan tersusunnya Renja-BPKAD ini, penetapan prioritas pembangunanyang merupakan penjabaran visi misi instansi diharapkan akan lebih terintegrasi,sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatan sebelumnya sertaterwujudnya komunikasi dan koordinasi antar SKPD di lingkungan PemerintahProvinsi Jawa Timur maupun dengan instansi/lembaga terkait yang membidangifungsi lain.
Surabaya, Maret 2016
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DANASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
Dr . Ir. BUDI SETIAWAN, M.MT.Pembina Utama Madya
NIP. 19580720 198903 1 005