RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN ANGGARAN 2020 · tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan

RENJA Kec Nguntoronadi 2020

RENCANA KERJA ( RENJA )

TAHUN ANGGARAN 2020

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN NGUNTORONADI

DISUSUN OLEH

PEMERINTAH KECAMATAN NGUNTORONADI

KABUPATEN WONOGIRI

2019


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan

rahmatNya sehingga Rencana Kerja Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri Tahun

2020 ini dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa

penyusunan rencana kerja pemerintah daerah dan penganggaran tahun berikutnya

dilaksanakan pada awal tahun berjalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

pada pasal 126 ayat 1 menyatakan bahwa kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota

dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah, ayat 2, Kecamatan sebagaimana

dimaksud ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh

pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan

Otonomi Daerah, Kecamatan bukan sebagai wilayah administrasi dan Camat Bukan sebagai

Kepala Wilayah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Camat mempunyai suatu kewenangan

dalam menyusun program maupun kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat di Kecamatan,

perubahan ini mengakibatkan tidak hanya perubahan pola hubungan antara pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Kecamatan, tetapi juga hubungan antara Kecamatan dan

Pemerintahan Desa.

Akhirnya atas perhatian dan kerja sama dari semua pihak sehingga selesainya

penyusunan Renja ini diucapkan terima kasih dan untuk menjadi acuan dalam penyusunan

Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020.

Nguntoronadi, 2019


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah

dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun,

yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja

Kecamatan Nguntoronadi mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan

program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi,

misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana

Strategis (Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA

dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /

kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum

dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal

tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan

alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu

RKPD tahun berkenaan.

2. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan

kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum

Musrenbang.

3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil

(outcome) , indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan

yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus

dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.


Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka

arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan

rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan

rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi

eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi

kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Penyusunan Renja SKPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian

proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Renja SKPD

Perumusan rancangan Renja SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai

berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;

2. Analisis gambaran pelayanan SKPD;

3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan

Renstra SKPD;

4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;

5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

6. Perumusan tujuan dan sasaran;

7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

8. Perumusan kegiatan prioritas;

9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;

10. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD;

11. Pembahasan forum SKPD; dan

12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan

sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan

kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

Tahap Penyajian rancangan Renja SKPD merupakan sistematika penyajian

Rancangan Renja yang disiapkan dan tetapkan untuk menguraikan perencanaan

SKPD untuk periode satu (1) tahun dan merupakan penjabaran dari Renstra SKPD

yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat beserta pagu indikatifnya.

Proses penyusunan Renja SKPD pada tingkatan SKPD secara garis besar meliputi:

(1) SKPD menyusun Renja-SKPD.

(2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal

RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta

kegiatan yang berasal dari masyarakat.

(3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan


pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program

dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator

kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta

menunjukkan prakiraan maju.

(5) Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan

bersama antarpemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan

pembangunan.

Keterkaitan antar dokumen-dokumen perencanaan:

Gambar 1.1. Skema Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Tahapan Perencanaan Pembangunan diawali dengan penyusunan rencana, pada

tingkat pemerintah pusat dimulai dengan penyusunan RPJP Nasional dan

dengan mempedomani RPJP Nasional kemudian disusun RPJM Nasional dan

selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan dalam bentuk

RKP yang mana Rancangan RKP diserasikan melalui MUSRENBANG. Dari

hasil MUSRENBANG maka Menteri menyusun Rancangan Akhir RKP dan

atas dasar RKP tersebut menjadi pedoman penyusunan RAPBN. Pada tingkat

Kementerian/Lembaga penyusunan RENSTRA K/L mempedomani RPJM

Nasional yang selanjutnya dijabarkan kedalam RENJA K/L dan penyusunan

RENJA K/L diturunkan dari RKP yang merupakan penjabaran dari RPJM

Nasional.

Keterkaitan penyusunan rencana pembangunan daerah dengan dokumen-

dokumen perencanaan pemerintah pusat dan K/L sangat erat kaitannya yaitu

penyusunan RPJP Daerah harus mengacu kepada RPJP Nasional dan dari RPJP

Daerah kemudian diturunkan kedalam RPJM Daerah dengan tetap

memperhatikan RPJM Nasional dan selanjutnya RPJM Daerah dijabarkan

kedalam RKPD dan seperti halnya RKP maka RKPD juga harus melalui proses

MUSRENBANGDA. RPJMD dijabarkan kedalam RKPD yang merupakan

dijabarkan

dijabarkan

pedoma

n RENJA K/L RENSTRA K/L

PEMERINTAH

pedoma

n

pedoma

n

RKP RPJP

NASIONAL

RPJP

NASIONAL diacu diperhatikan Diserasikan melalui

MUSRENBANGDA

PEMERINTAH DAERAH

RPJP DAERAH RKPD RPJM DAERAH

pedoma

n

RENJA SKPD RENSTRA SKPD pedoma

n


penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan

kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan

pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan seterusnya diturunkan

ke RENJA SKPD.

Dengan telah tersusunnya RPJMD, maka seluruh SKPD harus menyusun

RENSTRA SKPD dengan berpedoman pada RPJMD tersebut dan selanjutnya

disusun RENJA SKPD yang merupakan pelaksanaan dari RENSTRA SKPD

untuk diteruskan dalam rangkaian proses seterusnya sampai dengan

penyusunan RKA

untuk ditetapkan menjadi DPA-SKPD. Dalam proses yang sama Pemerintah

Daerah menyusun RKPD

Proses penyusunan Rencana Kerja ini telah melalui proses pembahasan

di internal SKPD maupun eksternal yang melibatkan instansi terkait yang

dalam hal ini Bappeda dan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri yangg kemudian ditindaklanjuti dan

dituangkan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2020.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri dalam

menyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian

dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No 13 Tahun 2016 TENTANG Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah 22, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156 Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja SKPD disusun dengan maksud dapt menjadi pedoman dalam

pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan terjaminnya konsistensi pelaksanaan

Rencan Pembangunan Jangka Menengah daerah atau dokumen yang dipersamakan

dengan itu.

1.3.2 Tujuan

Tersusunnya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan

tetap menjaga konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya serta dengan

dokumen anggarannya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri Tahun 2020,

meliputi :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Landasan Hukum,

Maksud dan Tujuan serta sistematika penulisan;

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu yang meliputi Evaluasi

Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis

Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD, Review terhadap rancangan awal SKPD serta Penelaahan usulan

program dan kegiatan Masyarakat;

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan; memuat Telaahan terhadap kebijakan

Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, serta merumuskan

Program dan Kegiatan yang didalamnya dirumuskan Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran, Lokasi Kegiatan,target kinerja, Kebutuhan Dana Indikatif


dan Sumber Dana dari Program dan Kegiatan SKPD yang dituangkan dalam

tabel rekapitulasi program dan kegiatan;

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran yang memuat catatan penting yang

perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak

lanjut;


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program

dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten

Wonogori, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program

dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Turunan Renja SKPD Tahun 2018 yang terealisasi dalam Dokumen Rencana

Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), capaian

Program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung untuk Tahun 2018 teranggarkan melalui Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri yakni atas Gaji

dan Tunjangan PNS serta Tambahan Penghasilan PNS melalui Kecamatan

Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri. Dengan rincian sebagai berikut :

No Kegiatan

Anggaran

( Rp)

Realisasi

Keuangan

Sisa Dana

(Rp)

Realisas

i %

1. Gaji dan Tunjangan

PNS 1.650.365.000 1.544.768.912 105.596.088 93,60

2. Tambahan

Penghasilan PNS 507.908.000 473.911.327 33.996.673 93,31

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung untuk Tahun 2018 terdiri atas 10 Program dan 42 kegiatan,

dengan realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 279.991.600 187.716.777 92.274.823 67,04

1

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 1,000,000 999.000 241.000 99,90

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumberdaya Air dan Listrik 16.800.000 12.716.567 4.083.433 75,69

3 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor 13.900.000 13.900.000 0 100,00


4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.000.000 7.980.000 20.000 99,75

5 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 5,000,000 4.332.350 667.650 86,65

6

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan

kantor

1.000.000 1.000.000 - 100,00

7 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 1.500.000 1.475.000 25.000 98,33

8 Penyediaan Makanan dan

Minuman 8,500,000 7.430.000 1.070.000 87,41

9 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Luar Daerah 15,000,000 6.700.000 8.300.000 44,67

10 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah 26,000,000 12.775.000 13.225.000 49,13

11 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja

Non Pegawai 183.291.600 118.408.860 64.882.740 64,60

Secara umum realisasi atau serapan anggaran pada program pelayanan

administrasi perkantoran sangat baik. Titik Realisasi terendah adalah pada

kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yaitu sebesar

44,67 %. Dan untuk realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran secara

keseluruhan mencapai 67,04 %.

Capaian kinerja /output yang dihasilkan dari Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran :


Tabel 2.1.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Target dan Realisasi Hasil dan Output Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (n-2)

Target dan Realisasi Anggaran Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Kinerja Program

(outcomes)/ Kegiatan

(output)

Target Realisasi

Tingkat

Capaian

(%)

Rencana Realisasi Tingkat

Capaian Keterangan

(Rp) (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=8/7 10

001. Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Jumlah materai dan

benda pos lainnya

93 lembar materai 3000

dan 120 lembar materai

6000

93 lembar materai 3000

dan 120 lembar materai

6000 100 1,000,000 999.000 99,90

002.

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Tebayarnya Air,Telepon

dan Listrik selama 1

tahun

12 bulan 12 bulan 100 16.800.000 12.716.567 75,69

008. Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah barang dan alat

kebersihan kantor

17 jenis barang

kebersihan kantor

17 jenis barang

kebersihan kantor 100 13.900.000 13.900.000 100,00

010. Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah Jenis Alat Tulis

Kantor 25 jenis ATK 25 jenis ATK 100 8.000.000 7.980.000 99,75

011. Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetak dan

penggandaan

5 jenis barang cetakan

dan 15.000 lembar

penggandaan

5 jenis barang cetakan

dan 9.330 lembar

penggandaan 100 5,000,000 4.332.350 86,65

012.

Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah alat/kelengkapan

listrik yang disediakan

6 jenis komponen

instalasi

listrik/penerangan

6 jenis komponen

instalasi

listrik/penerangan 100 1.000.000 1.000.000 100


014. Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah dan jenis

peralatan kantor

5 Jenis peralatan dan

perlengkapan kantor

5 Jenis peralatan dan

perlengkapan kantor 100 1.500.000 1.475.000 98,33

017. Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah bulan dalam

penyediaan makanan

dan minuman rapat

12 bulan 12 bulan 100 8,500,000 7.430.000 87,41

018.

Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas

Luar Daerah

1 kali perjalanan dinas

luar daerah

1 kali perjalanan dinas

luar daerah 100 15,000,000 6.700.000 44,67

019. Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas

Dalam Daerah

perjalanan dinas dalam

daerah eselon III 24

kali, eselon IV 36 kali

dan staf 54 kali

perjalanan dinas dalam

daerah eselon III 24 kali,

eselon IV 32 kali dan staf

18 kali

100 26,000,000 12.775.000 49,13

020. Penyediaan Jasa Tenaga

Kerja Non Pegawai

Jumlah bulan dalam

penyediaan tenaga

honorer

12 bulan 12 bulan 100 183.291.600 118.408.860 64,60

JUMLAH

279.991.600 187.716.777 67,04


2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa Dana %

1

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Rumah Dinas 8.300.000 8.300.000 0 100,00

2


Berkala Gedung Kantor 4.000.000 4.000.000 0 100,00

3


Berkala Kendaraan Dinas

/ Operasional

10.000.000 7.013.750 2.986.250 70.14

4

Pemeliharaan Rutin/

Berkala Peralatan

Gedung Kantor

1.000.000 1.000.000 0 100,00

JUMLAH 23.300.000 20.313.750 2.986.250 87.18

Secara umum realisasi atau serapan anggaran pada Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur sangat baik mencapai 87,18 %. Titik Realisasi terendah

adalah pada kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional hal ini dikarenakan efisiensi belanja BBM dan sisa anggaran

pembayaran STNK sehingga dalam satu tahun hanya bisa terserap sebesar

70,14%. Capaian kinerja /output yang dihasilkan dari Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur sebagai berikut :


Tabel 2.1.2


Kode



Program/Kegiatan

Indikator Target dan Realisasi Hasil dan Output Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (n-2)

Target dan Realisasi Anggaran Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Kinerja Program


(output)

Target Realisasi

Tingkat

Capaian

(%)


Capaian Keterangan

(Rp) (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=8/7 10

014. Pemeliharaan Rutin / Berkala

Rumah Dinas

Jumlah rumah dinas

yang dirawat 1 Unit 1 Unit

100,00 8.300.000 8.300.000 100,00

015. Pemeliharaan Rutin / Berkala

Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor

yang dirawat 1 Unit 1 Unit

100,00 4.000.000 4.000.000 100,00

017.

Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kendaraan Dinas /

Operasional

Jumlah kendaraan

dinas yang dirawat 6 Unit 6 Unit

100,00 10.000.000 7.013.750 70.14

021. Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan

gedung kantor yang

dirawat

4 Unit 4 Unit

100,00 1.000.000 1.000.000 100,00

JUMLAH 23.300.000 20.313.750 87,18


3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur


1 Penyusunan Data

Kepegawaian 1,750,000 1,660,000 90.000 94.86

JUMLAH 1.300.000 1.300.000 90.000 94.86

Realisasi Program Peningkatan Disiplin Aparatur melalui kegiatan Penyusunan

data mencapai 94,86%. Pemanfaatan anggaran untuk program peningkatan

disiplin aparatur sangat diperlukan sebagai dasar penyusunan data pegawai dan

kebutuhan pegawai.

Capaian kinerja /output yang dihasilkan dari Program Peningkatan Disiplin

Aparatur sebagai berikut :


Tabel 2.1.3


Kode



Program/Kegiatan

Indikator Target dan Realisasi Hasil dan Output Program dan




Kinerja Program (outcomes)/

Kegiatan (output) Target Realisasi

Tingkat

Capaian

(%)


Capaian Keterangan

(Rp) (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=8/7 10

006. Penyusunan file Kepegawaian Jumlah laporan data

kepegawaian 2 dokumen 2 dokumen 100 1,750,000 1,660,000 94.86

JUMLAH

1,750,000 1,660,000 94.86


4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


019. Peningkatan SDM 5.000.000 3.440.000 1.560.000 68,80

JUMLAH 5.000.000 3.440.000 1.560.000 68,.80

Realisasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui kegiatan Penyusunan data dan penyusunan bezeting mencapai

68,80 %. Pemanfaatan anggaran untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sangat diperlukan untuk meningkatkan

kemampuan dan kapasitas Sumber Daya Manusia di SKPD.

Capaian kinerja /output yang dihasilkan dari Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebagai berikut :

Tabel 2.1.4


Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Target dan Realisasi Hasil dan Output Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target dan Realisasi Anggaran

Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(n-2)

Kinerja Program


(output)

Target Realisasi

Tingkat

Capaian

(%)


Capaian Keterangan

(Rp) (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=8/7 10

019. Peningkatan

SDM

Jumlah SDM yang

mengikuti diklat 1 orang 1 orang 100% 5.000.000 3.440.000 68,80

JUMLAH

5.000.000 3.440.000 68,80



5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan


001.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.000.000 976.000 24.000 97,60

004.

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1,000,000 976.000 24.000 97,60

005. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1,500,000 1.498.500 1.500 99,90

013.

Penyusunan Lkj Ip 1,000,000 1,000,000 - 100,00

JUMLAH 4.500.000 4.450.500 49.500 98,90

Realisasi Anggaran pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan terealisasi diatas rata-rata mencapai 98,90 %.

Capaian kinerja /output yang dihasilkan dari Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebagai berikut

:


Tabel 2.1.5


Kode Urusan/Bidang Urusan


Program/Kegiatan

Indikator

Target dan Realisasi Hasil dan Output Program dan




Kinerja Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Realisasi

Tingkat

Capaian

(%)

Rencana Realisasi

Tingkat

Capaian

Keterangan

(Rp) (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=8/7 10

001.

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah laporan realisasi

anggaran dan capaian kinerja 4 laporan 4 Laporan 100% 1.000.000 976.000 97,60

004.

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan

akhir tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1,000,000 976.000 97,60

005. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah penyusunan renja 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1,500,000 1.498.500 99,90

013.

Penyusunan Lkj Ip Jumlah dokumen LAKIP 1 dokumen 1 dokumen 100%

1,000,000 1,000,000 100,00

JUMLAH 4.500.000 4.450.500 98,90


6. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

No Kegiatan

Anggaran Realisasi Sisa Dana %

001. Pembangunan Infrastruktru Kelurahan 680,000,000 680,000,000 - 100,00

JUMLAH 680,000,000 680,000,000 - 100,00

Realisasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan melalui kegiatan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan mencapai 100%.

Pemanfaatan anggaran untuk Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan sangat diperlukan untuk meningkatkan sarana prasarana di

lingkungan kelurahan.

Capaian kinerja /output yang dihasilkan dari Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan sebagai berikut :

Tabel 2.1.6


Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Target dan Realisasi Hasil dan Output Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(n-2)



Kinerja Program


(output)

Target Realisasi Tingkat

Capaian (%)


Capaian

Keteranga

n

(Rp) (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=8/7 10

001.

Pembangunan

Infrastruktru

Kelurahan

Terlaksananya

Pembangunan

Infrastruktru

Kelurahan

Terlaksananya

Pembangunan

Infrastruktru Kelurahan

Terlaksananya

Pembangunan Infrastruktru

Kelurahan 100

680,000,000

680,000,000 100%

JUMLAH 680,000,000

680,000,000 100%


7. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

No

Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa Dana

%

005. Penataan Lingkungan Kota Kecamatan 30,000,000 30,000,000 0 100,00

JUMLAH 30,000,000 30,000,000 0 100,00

Realisasi Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui kegiatan Penataan Lingkungan Kota Kecamatan mencapai 100%.

Pemanfaatan anggaran untuk Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang sangat diperlukan untuk meningkatkan sarana prasarana di

lingkungan Kecamatan.

Capaian kinerja /output yang dihasilkan dari Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagai berikut :

Tabel 2.1.7


Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Target dan Realisasi Hasil dan Output Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(n-2)



Kinerja Program


(output)

Target Realisasi Tingkat

Capaian (%)


Capaian

Keteranga

n

(Rp) (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=8/7 10

021 Penataan Lingkungan Kota Kecamatan

Terlaksananya

Penataan Lingkungan Kota Kecamatan

Terlaksananya

Penataan Lingkungan

Kota Kecamatan

Terlaksananya Penataan

Lingkungan Kota Kecamatan 100% 30,000,000 30,000,000 100,00

JUMLAH

30,000,000 30,000,000 100,00


8. Program Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan

kecamatan


002 Pembinaan Desa / Kelurahan 59,450,000 23,514,000 35.936.000 39,55

003 Penyusunan Profil Kecamatan 1,000,000 886,000 114.000 88,60

008 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan 13,200,000 13,139,000 61.000 99,54

020 Biaya Penyelenggaraan

Pemerintah Kelurahan Kedungrejo 169,200,000 166,715,000 2.485.000 98,53

021 Biaya Penyelenggaraan

Pemerintah Kelurahan Beji 151,200,000 150,456,498 743.502 99,51

058

Fasilitasi Pemberdayaan dan

Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan

RI

8,000,000 7,876,000 124.000 98,45

059

Fasilitasi Pemberdayaan dan

Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan

Raden Mas Sahid

6,000,000 3,262,000 2.738.000 54,37

061 Fasilitasi Penyusunan Profil

desa/keluraha 1,000,000 819,000 181.000 81,90

062 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 8,700,000 8,444,000 256.000 97,06

066 Pembinaan Keamanan dan

Ketertiban Umum 1,500,000 1,467,000 33.000 97,80

067 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam 17,808,000 0 17,808,000 0

069 Pembinaan TP PKK Kecamatan 5,500,000 5,444,000 56.000 98,98

116 Operasional Paten 26,892,000 26,762,000 130.000 99,52

125 Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah

1,300,000 1,276,000 24.000 98,15

126 Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan

1,200,000 939,000 261.000 78,25

183

Penguatan Koordinasi

Penyelenggaraan Pemerintahan di

Kecamatan

20,000,000 19,969,000 31.000 99,85

195 Operasional Pelaksanaan Sewa

Tanah Eks Bondo Desa 16,000,000 15,160,000 840.000 94,75

Jumlah 507,950,000 446,128,498 61.821.502 87,83


Secara umum realisasi atau serapan anggaran pada Meningkatnya kapasitas

kelembagaan dan ketatalaksanaan kecamatan baik yakni mencapai 87,83 %. Titik

Realisasi terendah adalah pada kegiatan Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam / yaitu

0 %. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kejadian bencana alam yang terjadi di

wilayah Kecamatan Nguntoronadi.

Capaian kinerja /output yang dihasilkan dari Meningkatnya kapasitas

kelembagaan dan ketatalaksanaan kecamatan :


Tabel 2.1.8


Kode Urusan/Bidang Urusan


Program/Kegiatan



Target dan Realisasi Anggaran

Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-

2)

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output) Target Realisasi

Tingkat

Capaian

(%)


Capaian Keterangan

(Rp) (Rp) (%)

1 2 3

4 5 6=(5/4) 7 8

9=8/7 10

002 Pembinaan Desa / Kelurahan

Jumlah Desa/kelurahan yang dibina

11 desa/kel 11 desa/kel 100,00 59,450,000 23,514,000 39,55

003 Penyusunan Profil Kecamatan

Jumlah dokumen yang tersusun

1 dokumen 1 dokumen 100,00 1,000,000 886,000 88,60

008 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan musrenbang kecamatan

1 kegiatan 1 kegiatan 100,00 13,200,000 13,139,000 100,00

020 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan

Kedungrejo

Jumlah bulan dalam pelayanan masyarakat

12 bulan 12 bulan 100,00 169,200,000 166,715,000 98,53

021 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Beji

Jumlah bulan dalam pelayanan masyarakat

12 bulan 12 bulan 100,00 151,200,000 150,456,498 99,51

058 Fasilitasi Pemberdayaan dan

Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI

Jumlah kegiatan dalam melestarikan nilai-nilai kemerdekaan RI



059 Fasilitasi Pemberdayaan dan

Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan Raden Mas Sahid

Jumlah kegiatan dalam melestarikan nilai-nilai RM Said


061 Fasilitasi Penyusunan Profil desa/keluraha

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan


062 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan


3 kegiatan 3 kegiatan 100,00 8,444,000 256.000 97,06

066 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum

Jumlah pembinaan Trantibum

1 kali 1 kali 100,00 1,467,000 33.000 97,80

067 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam

Jumlah pembinaan mitigasi bencana alam

1 kali 1 kali 100,00 0 17,808,000 0

069 Pembinaan TP PKK Kecamatan

Jumlah bulan dalam pembinaan TP PKK

4 bulan 4 bulan 100,00 5,444,000 56.000 98,98

116 Operasional Paten

Jumlah bulan dalam pelayanan PATEN

12 bulan 12 bulan 100,00 3,000,000 3,000,000 100,00




126 Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan



183 Penguatan Koordinasi

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan

Jumlah sarpras kecamatan

12 bulan 12 bulan 100,00 20,000,000 19,969,000 99,85

195 Operasional Pelaksanaan Sewa Tanah Eks Bondo Desa

Jumlah sarpras kelurahan

2 kelurahan 2 kelurahan 100,00 16,000,000 15,160,000 94,75

JUMLAH

507,950,000 446,128,498 87,83


9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


005 Bantuan Posyandu 7,500,000 7,498,000 2.000 99,97

JUMLAH 7,500,000 7,498,000 2.000 99,97

Secara umum realisasi atau serapan anggaran pada Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan kecamatan baik yakni

mencapai 87,83 %.

Tabel 2.1.9


Kode



Program/Kegiatan





Kinerja Program


(output)

Target Realisasi Tingkat Capaian

(%)


Capaian Keterangan

(Rp) (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=8/7 10

005. Bantuan Posyandu Jumlah posyandu 9 posyandu 9 posyandu 100% 7,500,000 7,498,000 99,97

JUMLAH 7,500,000 7,498,000 99,97


10. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan


020 BOP PMT Balita Gizi Kurang 1,915,000 1,915,000 0 100,00

JUMLAH 1,915,000 1,915,000 0 100,00

Secara umum realisasi atau serapan anggaran pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan sangat baik yakni

mencapai 100 %. Kegiatan ini diperlukan untuk meningkatkan Gizi pada Balita yang masih masuk dalam kategori Kurang Gizi

dengan cara memberikan tambahan makanan untuk Balita.

Tabel 2.1.9


Kode



Program/Kegiatan





Kinerja Program


(output)

Target Realisasi Tingkat Capaian

(%)


Capaian Keterangan

(Rp) (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=8/7 10

020 BOP PMT Balita Gizi Kurang Jumlah posyandu 90 hari 90 hari 100% 7,500,000 7,498,000 99,97

JUMLAH 7,500,000 7,498,000 99,97


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan fungsi pelayanan Kecamatan

Nguntoronadi melaksanakan program dan kegiatan rutin.sedangkan jumlah pegawai

yang mendukung pelaksanaan kegiatan dan fungsi kecamatan Nguntoronadi

Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

1. Jumlah PNS yang menduduki Jabatan Struktural dan Non Stuktural:

Tahun 2018 Tahun 2019

Eselon III 2 Orang Eselon III 2 Orang

Eselon IV 13 Orang Eselon IV 12 Orang

PNS Staf 10 Orang PNS Staf 9 Orang

Jumlah 25 Orang Jumlah 23 Orang

2. Jumlah Pegawai TKK Per 31 Desember 2018 :

S1 : 1 Orang

SLTA : 8 Orang

SLTP : - Orang

SD : - orang

(Total 9 Orang)

3. Wilayah Kecamatan Nguntoronadi meliputi 9 ( Lima ) Desa dan 2 (dua )

Kelurahan yaitu :

a. Desa Kulurejo

b. Desa Bulurejo

c. Desa Semin

d. Desa Wonoharjo

e. Desa Bumiharjo

f. Desa Gebang

g. Desa Pondoksari

h. Desa Ngadiroyo


i. Desa Ngadipiro

j. Kelurahan Beji

k. Kelurahan Kedungrejo

Kegiatan-kegiatan Tahun 2018 yang bermasalah dan belum mencapai target antara lain:

1. Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang telah direncanakan melalui Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA ) Tahun 2018 berjalan baik dengan realisasi kinerja

keuangan mencapai 91,94% .

2. Kegiatan yang mengalami hambatan dalam pelaksanaannya adalah :

2.1 Kurangnya Staf Pendukung di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan

Nguntoronadi.

2.2 Kurangnya Sumber Daya Manusia / staf pendukung yang Profesional, dan handal

dalam membantu pelaksanaan kegiatan

2.3 Secara umum kegiatan lainnya yang tidak terserap dikarenakan kurangnya

koordinasi antara Pejabat Perencanaan dan Keuangan yang lama dengan pejabat

yang baru sehingga penyerapan anggaran menjadi tidak maksimal.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Menjelaskan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi dan

analisis kinerja pelayanan Kecamatan Nguntoronadi tahun 2018, maka dapat disikapi

beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan hal ini berdasarkan evaluasi,

analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pelayanan berdasarkan hambatan-

hambatan/permasalahan dan solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Masih terbatasnya tenaga yang profesional baik dibidang perencanaan dan

keuangan sehingga menghambat proses kelancaran keuangan

c. Kurang optimalnya informasi pelayanan Kecamatan kepada masyarakat melalui

desa/kelurahan

d. Kurangnya Staf Pendukung Sub Bagian Perencanaan Keuangan Kecamatan

Nguntoronadi pada saat penginputan anggaran.

Dari beberapa hambatan/permasalahan diatas maka ditemukan solusi yang harus dicapai

yaitu :


a. Mengikutsertakan pejabat/staf pada pendidikan dan pelatihan teknis sesuai

bidang tugas masing – masing dalam rangka memenuhi tenaga Perencanaan dan

keuangan yang profeesional

b. mengoptimalkan pelayanan dan informasi terkini kepada Desa/Kelurahan untuk

dapat diteruskan kepada masyarakat desa/kelurahan

c. Menambah staf pendukung di sub bagian perencanaan dan keuangan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Wonogiri tidak dilaksanakan disebabkan dokumen dimaksud terbatas

sebagai bahan kerja oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan tidak di distribusikan

ke SKPD-SKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri serta

isu-isu strategis yang dihadapi tersebut diatas, Kecamatan Nguntoronadi mempunyai

kapasitas untuk mengakomodir Program dan Kegiatan Masyarakat untuk dimasukan

kedalam Rencana Kerja .


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dikaitkan

dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri selaku

Instansi Pelayanan ,

2.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.

Penyusunan Renja Kecamatan Nguntoronadi dimaksud untuk menyediakan tolok

ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan

Nguntoronadi untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai

dengan fungsi dan peran yang diemban, Sedangkan tujuan Penyusunan Renja

Kecamatan Nguntoronadi bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan

yang mengutamakan skala prioritas di Kecamatan Nguntoronadi dalam upaya turut

mendukung susksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapakan

dalam RPJM Daerah Kabupaten Wonogiri 2016-2021.

Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

pemerintahan di Daerah dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di

bidang pengawasan pembangunan di daerah diharapkan mampu mengawal setiap

regulasi dan kebijakan yang ditetapkan Bupati supaya berjalan sesuai aturan yang telah

ditetapkan.

3.3. Program dan Kegiatan

Adapun Program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2018 terdiri dari

10 ( sepuluh) Program dan 42 (empat puluh dua) kegiatan yakni :

1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut

1 Bantuan Posyandu

1. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur Kelurahan

2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagai berikut :


1. Penataan Lingkungan Kota Kecamatan

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan

sebagai berikut :

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8 Penyediaan Makanan dan Minuman

9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

11 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan

sebagai berikut :

1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan

kegiatan sebagai berikut :

1 Peningkatan Sumber Daya Manusia

7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Penyusunan Data Kepegawaian

8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja

dan Keuangan , dengan kegiatan sebagai berikut :

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD


2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

3 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

4 Penyusunan Lkj Ip

9. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Kecamatan dengan kegiatan sebagai berikut :

1 Kegiatan Pembinaan Desa / Kelurahan

2 Penyusunan Profil Kecamatan

3 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

4 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kedungrejo

5 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Beji

6 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI

7 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian nilai-nilai perjuangan Raden Mas

said

8 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

9 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

10 Pembinaan keamanan dan ketertiban umum

11 Fasilitasi mitigasi bencana alam

12 Pembinaan TP PKK Kecamatan


14 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan

15 Operasional Pelaksanaan Sewa Tanah Eks Bondo Desa

16 Fasilitasi PATEN

17 Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan

10. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan

kegiatan sebagai berikut :

1 BOP PMT Balita Gizi Kurang

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - PD)

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

TAHUN ANGGARAN 2020

3 4 6

Halaman 1 dari 6

21

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

7 8

Urusan / Bidang Urusan pemerintahan

Daerah dan Program Kegiatan

Prangkat Daerah: 4.10.04. -KECAMATAN NGUNTORONADI

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah KegiatanHasil ProgramLokasi

Pagu

Indikatif

APBD Kab.

(Rp.)

Prakiraan

Maju

APBD Kab.

(Rp.)

9 10

Tolok Ukur Target

Tolok Ukur Target

4.10. FUNGSI LAINNYA OTONOMI DAERAH 3.146.331.000 2.847.131.000

Tercapainya kinerja

administrasi

perkantoran

4.10.4.10.04.01. PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Peningkatan kinerja

birokrasi dalam rangka

pemantapan pelayanan

publik

99.80 % 266.590.000 270.590.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat4.10.4.10.04.01.001. Terbelinya perangko,

materai dan benda

pos lainnya

Persentase

kegiatan yang

dilaksanakan

100 %Kec. Nguntoronadi 1.000.000 1.000.000 213 lembar

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

4.10.4.10.04.01.002. Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Persentase

kegiatan yang

dilaksanakan

100 %Kec. Nguntoronadi 17.500.000 18.500.000 12 bulan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor4.10.4.10.04.01.008. Jumlah dan macam

peralatan kebersihan

kantor

Persentase

kegiatan yang

dilaksanakan

100 %Kec. Nguntoronadi 2.000.000 2.000.000 18 Jenis

Penyediaan Alat Tulis Kantor4.10.4.10.04.01.010. Jumlah dan jenis alat

tulis kantor

Persentase

kegiatan yang

dilaksanakan

100 %Kec. Nguntoronadi 18.000.000 18.000.000 25 jenis

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

4.10.4.10.04.01.011. Jumlah dan jenis

barang cetakan &

penggandaan

Persentase

kegiatan yang

dilaksanakan

100 %Kec. Nguntoronadi 5.000.000 5.000.000 5 jenis dan

12.000 lembar

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

4.10.4.10.04.01.012. Jumlah dan jenis

komponen listrik

Persentase

kegiatan yang

dilaksanakan


Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

4.10.4.10.04.01.013. Jumlah dan jenis

peralatan kantor

Persentase

kegiatan yang

dilaksanakan


3 4 6

Halaman 2 dari 6

21

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

7 8




Prioritas

Daerah

Sasaran


Pagu

Indikatif

APBD Kab.

(Rp.)

Prakiraan

Maju

APBD Kab.

(Rp.)

9 10

Tolok Ukur Target

Tolok Ukur Target

Penyediaan Makanan dan Minuman4.10.4.10.04.01.017. Jumlah bulan dalam

penyediaan makanan

dan minuman rapat

dan tamu

Persentase

kegiatan yang

dilaksanakan


Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

4.10.4.10.04.01.018. Jumlah perjalanan

dinas ke luar daerah

Persentase

kegiatan yang

dilaksanakan

100 %Kec. Nguntoronadi 12.000.000 15.000.000 1 paket

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

4.10.4.10.04.01.019. Jumlah perjalanan

dinas dalam daerah

Persentase

kegiatan yang

dilaksanakan

100 %`Kec. Nguntoronadi 13.000.000 13.000.000 1 paket

Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non

Pegawai

4.10.4.10.04.01.020. Jumlah bulan dalam

penyediaan tenaga

honorer

Persentase

kegiatan yang

dilaksanakan


Persentase kenaikan

nilai aset peralatan

dan mesin tahun ini

4.10.4.10.04.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR

Peningkatan kinerja



publik

2 % 319.400.000 21.400.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

4.10.4.10.04.02.002. Jumlah kendaraan

dinas yang dirawat

Persentase

kenaikan nilai aset

peralatan dan

mesin

2 %Kec. Nguntoronadi 10.000.000 10.000.000 6 buah

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

4.10.4.10.04.02.005. Jumlah peralatan

gedung kantor yang

dirawat

Persentase

kenaikan nilai aset

peralatan dan

mesin

2 %Kec. Nguntoronadi 2.400.000 2.400.000 8 unit

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.10.4.10.04.02.010. Gedung kantor yang

terbangun

Persentase

kenaikan nilai aset

peralatan dan

mesin

2 %Kec. Nguntoronadi 150.000.000 - 1 unit

Rehabilitasi Gedung/Aula4.10.4.10.04.02.013. Gedung/Aula yang

terbangun

Persentase

kenaikan nilai aset

peralatan dan

mesin

2 %Kec. Nguntoronadi 150.000.000 - 1 unit

3 4 6

Halaman 3 dari 6

21

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

7 8




Prioritas

Daerah

Sasaran


Pagu

Indikatif

APBD Kab.

(Rp.)

Prakiraan

Maju

APBD Kab.

(Rp.)

9 10

Tolok Ukur Target

Tolok Ukur Target

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor4.10.4.10.04.02.060. Jumlah dan jenis

perlengkapan kantor

Persentase

kenaikan nilai aset

peralatan dan

mesin

2 %Kec. Nguntoronadi 3.000.000 5.000.000 1 paket

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas4.10.4.10.04.02.066. Jumlah ruangan

gedung kantor yang

dipelihara/dirawat

Persentase

kenaikan nilai aset

peralatan dan

mesin

2 %Kec. Nguntoronadi 4.000.000 4.000.000 1 unit

Meningkatnya

kualitas SDM

4.10.4.10.04.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

Peningkatan kinerja



publik

100 % 5.000.000 5.000.000

Peningkatan SDM4.10.4.10.04.05.019. jumlah aparatur yang

mengikuti Bimbingan

Teknis /kursus

singkat

/pelatihan/sodsialisasi

/bintek

Kec. Nguntoronadi 5.000.000 5.000.000 1 orang

Meningkatnya

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

4.10.4.10.04.06. PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Peningkatan kinerja



publik

100 % 2.000.000 2.000.000

Peningkatan Kinerja Perencanaan, Pelaporan

dan Monitoring Evaluasi

4.10.4.10.04.06.028. Jumlah pelaporan

perencanaan dan

monitoring evaluasi

Persentase

Jumlah laporan

dan dokumen

100 %Kec. Nguntoronadi 1.000.000 1.000.000 10 dokumen

Peningkatan Kinerja Keuangan4.10.4.10.04.06.029. Jumlah laporan

keuangan akhir tahun

Persentase

Jumlah laporan

dan dokumen

100 %Kec. Nguntoronadi 1.000.000 1.000.000 5 laporan

Tercapainya

koordinasi,

fasilitasi, pembinaan

masyarakat, desa

dan kelurahan

4.10.4.10.04.29. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN KECAMATAN

Peningkatan kinerja



publik

100 % 2.553.341.000 2.548.141.000

3 4 6

Halaman 4 dari 6

21

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

7 8




Prioritas

Daerah

Sasaran


Pagu

Indikatif

APBD Kab.

(Rp.)

Prakiraan

Maju

APBD Kab.

(Rp.)

9 10

Tolok Ukur Target

Tolok Ukur Target

Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan

Pemerintahan Kecamatan


pelaksanaan

koordinasi

forkompincam

Persentase

kegiatan

pembinaan,

fasilitasi,

koordinasi yang

dilaksanakan


Alokasi Dana Kelurahan dan Biaya

Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan

Kedungrejo


pelayanan

masyarakat

Jumlah bulan

dalam pelayanan

masyarakat

100 %Kec. Nguntoronadi 1.226.483.000 1.226.483.000 12 bulan

Alokasi Dana Kelurahan dan Biaya

Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Beji

4.10.4.10.04.29.021. Meningkatnya

pelayanan

masyarakat

Kelurahan Kedungrejo

Persentase

kegiatan

pembinaan,

fasilitasi,

koordinasi yang

dilaksanakan

100 %Kec. Nguntoronadi 1.221.683.000 1.221.683.000 12 bulan

Fasilitasi Kegiatan Keagamaan4.10.4.10.04.29.062. Jumlah kegiatan yang

dilaksanakan

Persentase

kegiatan

pembinaan,

fasilitasi,

koordinasi yang

dilaksanakan

100 %Kec. Nguntoronadi 11.210.000 11.210.000 3 kegiatan

Fasilitasi Mitigasi dan Penanganan Awal

Bencana Alam

4.10.4.10.04.29.067. Jumlah pembinaan

mitigasi bencana alam

Persentase

kegiatan

pembinaan,

fasilitasi,

koordinasi yang

dilaksanakan

100 %Kec. Nguntoronadi 5.000.000 5.000.000 1 kali

Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Kecamatan


pembinaan TP PKK

Persentase

kegiatan

pembinaan,

fasilitasi,

koordinasi yang

dilaksanakan

100 %Kecamatan Nguntoronadi 5.040.000 5.040.000 4 bulan

Fasilitasi PATEN4.10.4.10.04.29.198. Jumlah bulan dalam

pelayanan PATEN

Persentase

jumlah pelayanan

yang terlayani


3 4 6

Halaman 5 dari 6

21

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

7 8




Prioritas

Daerah

Sasaran


Pagu

Indikatif

APBD Kab.

(Rp.)

Prakiraan

Maju

APBD Kab.

(Rp.)

9 10

Tolok Ukur Target

Tolok Ukur Target

Fasilitasi Pemilu/Pilkada di Kecamatan4.10.4.10.04.29.202. terfasilitasinya

kegiatan pilkada

terpilihnya kepala

daerah

1 kepala daerahKec. Nguntoronadi 5.200.000 - 1 kegiatan

Kegiatan Pembinaan Desa4.10.4.10.04.29.203. Jumlah

Desa/kelurahan yang

dibina

Persentase

kegiatan

pembinaan,

fasilitasi,

koordinasi yang

dilaksanakan

100 %Kec. Nguntoronadi 19.000.000 19.000.000 11 desa/kel

Biaya Operasional Pelaksanaan Sewa

Tanah Eks. Bondo Desa

4.10.4.10.04.29.206. jumlah kelurahan

melaksanakan lelang

tanah eks bondo desa

Persentase

kegiatan

pembinaan,

fasilitasi,

koordinasi yang

dilaksanakan

100 %Kec. Nguntoronadi 16.000.000 16.000.000 2 kelurahan

Penyelenggaraan Musrenbang4.10.4.10.04.29.207. Jumlah kegiatan

dalam

penyelenggaraan

musrenbang

kecamatan

Persentase

kegiatan

pembinaan,

fasilitasi,

koordinasi yang

dilaksanakan

100 %Kecamatan Nguntoronadi 6.500.000 6.500.000 2 kegiatan

Pemberdayaan Dan Pelestarian Nilai-nilai

Perjuangan

4.10.4.10.04.29.208. Jumlah kegiatan

dalam melestarikan

nilai-nilai perjuangan

Persentase

kegiatan

pembinaan,

fasilitasi,

koordinasi yang

dilaksanakan

100 %Kec. Nguntoronadi 13.525.000 13.525.000 2 kegiatan

TOTAL 3.146.331.000 8.541.393.000

WONOGIRI, 01 Mei 2019


BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah mempedomani

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 merupakan dokumen yang

secara substansial adalah penerjemahan dari tugas pokok dan fungsi Kecamatan

dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan. Disamping itu, Renja merupakan

acuan SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS serta

perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) tahun 2020.

Rencana Kerja (Renja SKPD) ini merupakan gambaran program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 untuk mendukung program pembangunan

daerah dan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten

Wonogiri dibuat sebagai pedoman pelaksanaan tugas di tahun 2020, sehingga kedepan

diharapkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan menjadi optimal dengan

ditunjang oleh pendanaan yang memadai.

Atas perhatian dan dukungan semua pihak diucapkan terima kasih.

Nguntoronadi , 2019

Documents

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN ANGGARAN 2020 · tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan