Upload
lamkhanh
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KERJADINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANAH BUMBUTAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS KESEHATANJL. DHARMA PRAJA NO. 07 KOMP. PERKANTORAN
GUNUNG TINGGI TELP. 0518-7709024
BATULICIN
DAFTAR ISI
Hal.
KATA PENGANTAR …………………………………………………. i
DAFTAR ISI …………………………………………………………….ii
DAFTAR TABEL ………………………………………………………iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang…………………………………………………………1
1.2 Landasan Hukum…………………………………………………….. 2
1.3 Maksud dan Tujuan……………………………………………………3
1.4 Sistematika Penulisan ………………………………………………...4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun lalu dan2.1
Capaian Renstra Dinas Kesehatan…………………………………6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan ………….………….6
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas2.3
Kesehatan …………………………….……………………………... 7
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD……………..………….16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…………17
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional …………………………...18
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja …………………………………………19
BAB IV PENUTUP
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat
dan Karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Bumbu 2018 dapat diselesaikan.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018,
akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan
kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2018 yang telah ditetapkan Prioritas
Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran
pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan
kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.
Diharapkan Renja ini dapat dijadikan sarana peningkatan kinerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. dan juga dapat memberikan umpan balik
yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana
di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas
Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu sehingga akan diperoleh peningkatan
kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih terdapat
kekurangan-kekurangan. Untuk itu kritik dan saran serta masukan sangat
diharapkan guna penyempurnaan Renja ini.
Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu
hingga Renja ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga dapat bermanfaat bagi
kemajuan pembangunan khususnya Bidang Kesehatan di Kabupaten Tanah
Bumbu.
Batulicin, Januari 2018Kepala Dinas KesehatanKabupaten Tanah Bumbu
Dr.H. M Damrah, S.Sos.,M.SiPEMBINA Tk. INIP. 19690101 199101 1 006
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya. Penyelenggaraannya didasarkan pada perikemanusiaan,
pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, dengan
perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi,
anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin. Pelaksanaannya
dilakukan melalui peningkatan: 1) Upaya kesehatan, 2)
Pembiayaan kesehatan, 3) Sumber daya manusia kesehatan, 4)
Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, 5) Manajemen dan
informasi kesehatan, 6) Pemberdayaan masyarakat.
Upaya - upaya tersebut diatas dilakukan dengan
memperhatikan dinamika perubahan demografi, epidemiologi
penyakit, perubahan lingkungan. kemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan
semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral serta penekanan
pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat melalui
upaya promotif dan preventif.
Pembangunan kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu
menghadapi berbagai perubahan dan tantangan, baik external
maupun internal yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan
pembangunan kesehatan kedepan. Pada lingkungan internal,
Otonomi Daerah telah memberikan kewenangan yang luas kepada
Dinas Kesehatan untuk merencanakan sendiri pembangunan
kesehatan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang
kesehatan. Sementara itu Reformasi birokrasi yang sedang
berlangsung menuntut adanya peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur.
Pada lingkungan external, “Globalisasi” yang ditandai
dengan persaingan bebas, perkembangan teknologi, kemajuan
bidang transportasi dan telekomunikasi informasi yang pesat telah
mengarah kepada terbentuknya dunia tanpa batas. Disamping itu,
demokratisasi, hak azasi manusia dan pelestarian lingkungan hidup
telah menjadi tuntutan masyarakat yang semakin mendesak. Keikut
sertaan Indonesia dalam pelaksanaan komitmen Internasional
seperti Suistanable Development Goals (SDG’s) turut
mempengaruhi perencanaan pembangunan kesehatan di
Kabupaten Tanah Bumbu.
Dalam merencanakan pembangunan kesehatan kedepannya
perlu dituangkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan
untuk Tahun Anggaran 2018. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten
Tanah Bumbu merupakan dokumen perencanaan yang bersifat
indikatif yang memuat program – program pembangunan kesehatan
di Kabupaten Tanah Bumbu yang akan dilaksanakan langsung oleh
Dinas Kesehatan dengan mendorong peran aktif lintas sektor dan
masyarakat selama kurun waktu setahun.
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten tanah Bumbu merupakan
penjabaran Visi dan Misi Dinas Kesehatan kedepan yang
memberikan penekanan pada dukungan Visi dan Misi Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
Penyusunan Renja ini didasarkan pada tugas pokok dan
fungsi Dinas Kesehatan dengan tetap memperhatikan Rencana
Strategis Dinas Kesehatan tahun 2016 – 2020, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Tanah Bumbu tahun 2016 – 2020, Renstra Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 – 2020 dan Renstra
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016 – 2020
serta SDGs
1.2. Landasan Hukum
o Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
o Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
o Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2016;
o Perda Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja dinas – dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Tanah Bumbu.
o Keputusan Menteri Kesehatan RI No.
1202/Menkes/SK/VIII/2003 tentang indicator Indonesia Sehat
2010.
o Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.03.01/160/I/2010
tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010
- 2016.
o Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Selatan No.050/4245 – Sek/Dinkes tentang Penetapan
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2016 – 2020 .
o Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
tahun 2016 – 2020
o Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu 2006 – 2025.
o Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu 2016 – 2020
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Untuk menyesuaikan berbagai perubahan dan tantangan
baik eksternal maupun internal tentang bentuk dan cara
penyelenggaraan pembangunan kesehatan baik oleh
masyarakat, dunia usaha, maupun oleh pemerintah.
1.3.2. Tujuan
Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara
berhasil-guna dan berdaya-guna secara merata di Wilayah
Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka mencapai derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
1.4. Sistematikan Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
B
1.1Latar
Belakang
1.2Landa
san Hukum
1.3Maksu
d dan Tujuan
1.4Sistem
atika
Penulisan
E
V
A
L
U
A
S
I
P
E
L
A
K
S
A
N
A
A
N
R
E
N
J
A
S
K
P
D
T
A
H
UN LALU
Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan
2.1Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DinasKesehatan
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas danFungsi
2.3Dinas Kesehatan
2.4 Review terhadap Rancangan AwalRKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
BAB IV PENUTUP
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2017
sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Dinas
Kesehatan
Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2017
sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan
dapat di lihat pada lampiran.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
No Standar Pelayanan MinimalTarget Realisasi
2017 Semester I
1 2 3 4
1Persentase Ibu hamil mendapatkan
100 33,3pelayanan Ibu Hamil
2Persentase Ibu bersalin mendapatkan
100 34,5pelayanan persalinan
3Persentase bayi baru lahir mendapatkan
100 39,8pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Persentase anak usia 0-59 bulan yang4 mendapatkan pelayanan kesehatan balita 100 58,5
sesuai standar
Persentase anak usia pendidikan dasar5 yang mendapatkan skrining kesehatan 100 64,29
sesuai standar
Persentase warga negara usia 15-596 tahun mendapatkan skrining kesehatan 100 21,47
sesuai standar
7 Persentase warga negara usia 60 tahun 100 25,26keatas mendapatkan skrining kesehatan
sesuai standar
Persentase penderita hipertensi8 mendapat pelayanan kesehatan sesuai 100 13,05
standar
Persentase penyandang DM yang9 mendapatkan pelayanan kesehatan 100 29,67
sesuai standar
Persentase ODGJ berat yang10 mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa 100 55,15
sesuai standar
Persentase orang dengan TB11 mendapatkan pelayanan TB sesuai 100 57.14
standar
Persentase orang berisiko terinfeksi HIV12 mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai 100 86.67
standar
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Kesehatan
2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Kesehatan
Permasalahan-permasalahan pelayanan pada Dinas Kesehatan
beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
1. Minimnya tenaga teknis di Dinas Kesehatan dan di Puskesmas
untuk menunjang perbaikan kinerja terhadap pelayanan publik
dan penyediaan tenaga Kesehatan yang minim menjadi faktor
yang menentukan sehingga di perlukan tambahan tenaga untuk
menunjang pelayanan Publik. Masih banyak Tenaga teknis yang
masih belum ada di Puskesmas. Seperti tenaga Analis
Laboratorium yang hanya di miliki oleh 6 Puskesmas sementara
8 Puskesmas yang belum tersedia tenaga Analis Laboratorium.
Tenaga Gizi yang tersedia hanya beberapa masih diperlukan
Puskesmas jumlah Bidan Desa sebanyak 294 orang.
2. Dalam pemberian Pelayanan sangat di perlukan koordinasi
antara Program dan Lintas Sektor baik di Lingkungan Dinas
Kesehatan maupun di luar lingkup Dinas Kesehatan sehingga di
perlukan rapat-rapat Koordinasi agar pelayanan jadi lebih baik,
peningkatan Sumber Daya Manusia sangat di perlukan yang
dapat di lakukan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis,
Konsultasi, mengikuti peretemuan baik di Dalam Daerah
maupun di Luar Daerah.
3. Fasilitas perkantoran untuk aparatur masih kurang. Sejatinya
setiap pegawai memiliki sebuah komputer untuk memudahkan
pekerjaan mereka. Setiap pejabat struktural seharusnya
memiliki sebuah laptop agar memudahkan mereka dalam
mempersiapkan presentasi/expose ketika mereka diminta untuk
menjadi narasumber/pembicara pada waktu melakukan
bimbingan teknis dan pelatihan bagi Puskesmas.
4. Sistem informasi kesehatan berbasis Informasi Teknologi
(internet online) dari seluruh Puskesmas dan Dinas Kesehatan
belum berjalan karena tidak adanya alokasi dana yang
memadai. Dari 14 Puskesmas di Kabupaten Tanah Bumbu yang
memiliki Sistem Informasi Kesehatan hanya ada 4 Puskesmas
yaitu Puskesmas Perawatan Simpang Empat, Puskesmas
Perawatan Pagatan, Puskesmas Perawatan Satui dan
Puskesmas Batulicin.
5. Belum tersosialisasinya dengan baik Program Pelayanan
Jamkesda sehingga masih ada masyarakat yang belum
mengetahui prosedur pelayanan Jamkesda hal ini dipengaruhi
oleh faktor tidak tersedianya dana sosialisasi. Disamping itu
alokasi dana untuk promosi kesehatan sangat terbatas untuk
pembuatan media informasi.
6. Masih ada Polindes/poskesdes yang belum berfungsi secara
optimal karena faktor masih kurangnya tenaga bidan dan
peralatan kesehatan .
7. Kualitas Pelayanan Kesehatan masih rendah. Diagnosa
penyakit belum didukung oleh pemeriksaan penunjang karena
belum semua Puskesmas memiliki sarana laboratorium yang
memadai. Puskesmas belum membuat Standard Pelayanan
Medis, Standard Formularium obat dan Standard Operation
Procedures. Hanya ada 2 (dua) Puskesmas yang memiliki
setifikat ISO yaitu Puskesmas Perawatan Pagatan dan
Puskesmas Perawatan Simpang Empat.
2.3.1 Penentuan Isu-Isu Strategis Gambaran
pelayanan Dinas Kesehatan
1. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
Sebelum diluncurkannya program sectio caesar
gratis dan pelayanan berobat gratis secara penuh
khususnya bagi penduduk miskin dan kurang mampu di
Kabupaten Tanah Bumbu akses terhadap Pelayanan
Kesehatan Rujukan untuk kasus – kasus yang
memerlukan tindakan operatif masih belum mencapai
angka 100%. Namun pada tahun 2016 setelah
dialokasikannya dana sebesar Rp. 44.872.758.500.,-
melalui Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan bagi pasien kurang mampu yang didalamnya
terdapat kegiatan operasi sectio caesar dan pelayanan
tindakan operasi kebidanan / kandungan gratis maka
100% penduduk miskin dan masyarakat yang tidak
mampu telah mendapat Jaminan pelayanan
kesehatan cuma – cuma dari pemerintah kabupaten
Tanah Bumbu dengan persyaratan administrasi yang
sederhana, transparan dan akuntabel. Kegiatan ini
adalah produk unggulan Dinas Kesehatan yang sangat
didukung oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Diharapkan kedepan program ini menjadi “sustainaible”
sehingga memudahkan terwujudnya jaminan kesehatan
yang bersifat menyeluruh (Universal Coverage) karena
menunjang program Jaminan Kesehatan Provinsi
Kalimantan Selatan (Jamkesprov) yang sumber
dananya dari APBD I
Memang jumlah tenaga strategis seperti dokter
dan bidan belum memenuhi rasio keperluan tenaga
namun hal itu diatasi dengan semakin membaiknya
infrastruktur jalan pedesaan ke kota yang memberikan
kontribusi kepada akses pelayanan kesehatan karena
memudahkan transportasi ke sarana kesehatan yang
terdekat.
2. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan
anak.
Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga
kurang mampu memperlihatkan gambaran yang sangat
menggembirakan terlihat dari capaian kinerja pada
tahun 2016 yaitu sebesar 58.93% sedang target untuk
tahun 2018 adalah 95%.
Disamping itu pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan profesional juga cukup
menggembirakan karena telah mencapai target 47.18%
dari target 90% pada tahun 2016.
3. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
Ketersediaan jenis obat esensial generik
disarana pelayanan kesehatan pada saat ini telah
mencapai 100% dari target 100%. Namun ketersediaan
volume jenis obat essensial generic masih pada kisaran
40%. Hal ini disebabkan karena Anggaran Obat dari
APBD Kabupaten Tanah Bumbu untuk Pelayanan
Kesehatan Dasar baru mencapai Rp.7.853.- perkapita
pada tahun 2016, dengan target berdasarkan rujukan
dari WHO setara dengan US $ 2.- perkapita atau
Rp.18.000.-/kapita pada tahun 2016.
Karena belum terpenuhinya obat perkapita,
maka distribusi obat ke Puskesmas belum
menggembirakan sehingga masyarakat perlu secara
mandiri bagi yang mampu untuk membeli sendiri
obatnya, berdasarkan hal ini maka Dinas Kesehatan
perlu melakukan pengawasan obat pada Apotek dan
Toko Obat untuk melindungi konsumen dan menjamin
adanya peningkatan mutu penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan.
Pengadaan Obat Generic, Obat Essensial dan
Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan
Dasar, Obat Program dan Bahan Alat Kesehatan Habis
Pakai secara bertahap akan ditingkatkan sampai
mencapai target Rp.18.000.- per kapita.
4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
Saat ini Jumlah Puskesmas Perawatan ada
sebanyak 4 buah yaitu Puskesmas Pagatan, Lasung,
Puskesmas Satui dan Simpang Empat. Yang
melaksanakan Pelayanan Obstetric Neonatal
Emergency Dasar (PONED) baru 3 buah yaitu
Puskesmas Pagatan, Satui dan Simpang Empat Target
untuk tahun 2018 adalah 4 buah atau sebesar 75% dari
target 70% pada tahun 2018. Untuk mencapai angka
100% maka perlu dilakukan pelatihan teknis untuk
dokter umum dan Bidan Desa tentang PONED
sedangkan untuk tenaga bidan yang telah dilatih sudah
tersedia di Puskesmas Lasung.
Jumlah Poskesdes yang berada di wilayah
kerja Kabupaten Tanah Bumbu yaitu 189 Poskesdes
dan masing-masing poskesdes memiliki tenaga bidan
maupun perawat. Seluruh Poskesdes aktif dalam
mendukung pelaksanaan Desa Siaga.
Posyandu yang ada pada tahun 2016
sebanyak 189 Posyandu yang ada tersebar di seluruh
wilayah Kabupaten Tanah Bumbu sehingga upaya
peningkatan kualitas Posyandu menjadi Posyandu
Mandiri perlu lebih digiatkan. Peningkatan Posyandu
menjadi mandiri tidak lepas dari adanya ketersediaan
dana dan tenaga bidan. Pada tahun 2016 Penyediaan
Biaya operasional dan pemeliharaan untuk kegiatan
posyandu, lokakarya mini dan cakupan immunisasi di
Puskesmas masih dirasakan belum mencukupi.
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Saat ini masih ada tenaga yang belum pernah
dilatih khususnya untuk Perencanaan sehingga
dirasakan hubungan antar sekuen perencanaan belum
berjalan optimal sehingga terjadi pemborosan waktu
ketika dilakukan proses penyusunan perencanaan
seperti pada saat pembuatan RKA.
6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
Pada Tahun 2016 ditemukan Gizi Buruk
sebanyak 5 orang dan Tahun 2013 Gizi Buruk Masih
ditemukan sebanyak 2 orang dan pada tahun 2016
tidak terdapat kasus gizi buruk. Pada Umumnya Gizi
buruk dan Gizi Kurang ditemukan pada keluarga Miskin
dan Kurang Mampu. Pemberian Vit A pada tahun 2013
sebesar 77% masih belum mencapai target sebesar
80% pada anak balita usia 6 – 59 bulan. Pemberian Fe
tablet besi kepada ibu hamil sudah memenuhi target
sebesar 91,19% dari target 90%. Keadaan Gizi pada
ibu hamil masih perlu terus ditingkatkan karena masih
tingginya bayi yang lahir dengan berat badan lahir
rendah (BBLR) sebanyak 119 bayi tahun 2016 di
Kabupaten Tanah Bumbu. Kedepan perbaikan gizi
perlu difokuskan pada kelompok sasaran ibu hamil dan
anak usia 2 tahun mengingat dampaknya terhadap
tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktivitas
generasi yang akan datang (Bank Dunia, 2006) .
7. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat dikalangan masyarakat. Perilaku merokok yang
semakin memburuk dengan makin mudanya usia awal
merokok. Semakin menurunnya pemberian ASI
eksklusif yang disebabkan oleh pemberian susu
formula gratis pada saat ibu melahirkan. Masih
rendahnya akses masyarakat terhadap informasi
kesehatan baik melalui, brosur, leaflet, banner, baliho
dan media informasi lainnya.
8. Program Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit
Menular,
Kabupaten Tanah Bumbu adalah daerah
endemis untuk penyakit yang bersumber binatang
(Nyamuk) antara lain, malaria, DBD, dan Filariasis
sehingga diperlukan kegiatan Penyemprotan Sarang
Nyamuk. Angka Kesakitan malaria untuk setiap 1000
penduduk cukup tinggi yaitu 8 orang sedang target
untuk 2016 adalah 5 per 1000 penduduk
Saat ini tercatat sebanyak 30 kasus HIV/AIDS
di Kabupaten Tanah Bumbu. Prevalensi ini merupakan
angka yang tertinggi untuk Provinsi Kalimantan
Selatan. 100% dari mereka telah diobati dengan ART
dari target 100% tahun 2016.
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah
Bumbu menempati gedung yang masih digabung
dengan Dinas Pertanian dan Peternakan sehingga
terkesan ruangannya sempit dan tidak adanya ruang
rapat/aula yang memadai.
Kendaraan Dinas Roda 4 sebagian besar
sudah rusak berat sedang biaya pemeliharaan tidak
mencukupi. 4 buah mobil Puskesmas Keliling sudah
tidak layak pakai, sementara 3 buah lainnya sering
mengalami kerusakan yang menghambat tugas – tugas
pelayanan.
10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas.
Sebagian besar gedung Puskesmas dan
Jaringannya dalam keadaan rusak sedang sampai
berat yang memerlukan perbaikan. 10 buah
Puskesmas yang memerlukan rehabilitasi sedang
masing – masing Puskesmas Perawatan Satui,
Puskesmas Lasung, Puskesmas perawatan Simpang
Empat, Puskesmas perawatan Pagatan, Puskesmas
Sebamban II, Puskesmas Darul Azhar, Puskesmas Giri
Mulia, Puskesmas Sebamban I, Puskesmas Pulau
Tanjung, Puskesmas Teluk Kepayang, dan Puskesmas
Batulicin I.
Mobil Puskesmas Keliling sebagian dalam
keadaan rusak. Ada beberapa buah mobil Puskesmas
Keliling yang memerlukan perbaikan berat, dan
memerlukan perbaikan sedang.
Alat Kesehatan yang ada di Puskesmas juga
belum memadai. 14 Puskesmas belum memiliki sarana
laboratorium yang lengkap. 3 buah Puskesmas
Perawatan belum memiliki EKG, Alat kesehatan untuk
perawatan dan alat kesehatan Gawat Darurat.
11. Program Pelayanan Kesehatan Anak Balita.
Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
masih jauh dari yang diharapkan hanya sebesar
46%.Target tahun 2016 adalah 85%. Hal ini disebabkan
karena anggaran kesehatan untuk menangani kegiatan
Pelayanan Kesehatan Anak Balita belum teralokasi
dengan memadai.
12. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
Di kabupaten ini masih sering terjadi wabah
diare akibat meminum air yang tidak memenuhi syarat
– syarat kesehatan. Pada tahun 2016 persentase
keluarga yang menggunakan air bersih mencapai
80,28% dari target pada tahun 2016 adalah sebesar
80%.
Dari persentase yang dicapai, masih ada
rumah tangga yang tidak mempunyai sarana air bersih.
Karena masih terdapat rumah tangga yang memelihara
unggas atau ternak dalam lingkungan rumah yang tidak
terpisah menyebabkan mudahnya timbul penyakit
karena lingkungan rumah yang tidak sehat. Banyak
penyakit menular yang timbul akibat factor lingkungan
yang tidak sehat, seperti Demam Berdarah, Malaria,
Infeksi Saluran Pernafasan dan Filariasis.
13. Program Pengawasan Kesehatan Makanan
Masih ditemukan adanya makanan yang dijual
terutama makanan jajanan yang mengandung Zat
Pewarna dan Bahan Pengawet yang membahayakan
kesehatan. Banyaknya usaha industri rumah tangga
yang bergerak dibidang makanan pangan yang belum
mempunyai Sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan. Hal
ini memerlukan adanya peningkatan pengawasan dari
Dinas kesehatan.
14. Program Pelayanan Kesehatan Lansia.
Salah satu fokus program kesehatan
kementerian adalah penanganan lanjut usia.
Pelaksanaan Program ini pada Dinas Kesehatan
kabupaten Tanah Bumbu belum optimal karena
minimnya dana untuk kegiatan ini.
15. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
Program standarisasi pelayanan kesehatan
pada tahun 2016 telah dilaksanakan. Pada program ini
terdapat beberapa kegiatan yaitu pembangunan dan
pemuktahiran data dasar standar pelayanan kesehatan,
monitoring evaluasi, peningkatan mutu pelayanan
kesehatan dan akreditasi registrasi tenaga dan sarana
pelayanan kesehatan serta pembangunan dan
pengembangan sistem informasi kesehatan.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Dari review rancangan awal RKPD ( Rencana Kerja
Pemerintah Daerah ) kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten dalam
melaksanakan kegiatan untuk mencapai Visi, Misi Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu terdapat dalam Rencana Kerja pada
tahun 2018. Masih banyak kegiatan – kegiatan potensial yang tidak
dapat tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
sehingga ada beberapa program kegiatan yang tidak dapat
terlaksana di tahun 2016. Untuk kegiatan perencanaan tahun 2018
ini akan berdasarkan hasil Revisi Renstra SKPD Dinas Kesehatan.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan berprioritas pada Program
Kegiatan Pembangunan dibidang kesehatan sehingga capaian
indikator kinerja bidang kesehatan akan tercapai. Pada akhir
periode pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021 dapat
terlaksana dengan lebih baik lagi.
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat
disampaikan dalam bentuk tabel, dapat dilihat pada lampiran.
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.1.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan
VISI
“Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Menuju
Masyarakat Tanah Bumbu Sehat”.
MISI
Untuk mencapai masyarakat sehat yang Merata dan
Berkeadilan ditempuh melalui misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan tata kelola manajemen kesehatan yang baik,
bersih dan akuntabel serta peningkatan kualitas sumber daya
manusia kesehatan yang lebih bermutu, relevansi serta daya
saing kesehatan.
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan
kesehatan yang merata, terjangkau, berkualitas, bermutu dan
berkeadilan, serta dengan pemberdayaan masyarakat, termasuk
swasta serta pengutamaan pada upaya promotif-preventif.
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama
untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan.
4. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan
obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat,
kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan
makanan.
3.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan
Untuk merealisasikan visi dan misi Dinas Kesehatan, perlu
dirumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis tahun 2016-2021
yang lebih jelas menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi
dan tercapainya visi. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan SKPD adalah sebagai berikut.
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja
NO. TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
2016 2017 2018 2019 2020 2021(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Rasio Dokter per Satuan0,016 0,22 0,27 0,34 0,40 0,46
1 Penduduk (Per 1000 )1.Meningkatnya mutu dan
pemerataan sumber daya Persentase Kecamatan yang
2manusia, sarana dan memiliki Puskesmas yang 14,28 57,14 71,42 100 100 100prasarana kesehatan bersertifikasi Akreditasi
2.Meningkatnya pelayananPrevalensi AKI per 100.000
kesehatan keluarga dan 102 101 99 97 95 93kelahiran hidup
kesehatan ibu dan anak
3.Meningkatnya status gizi Prevalensi AKN per 1000Meningkatkan derajat 7,15 7 6.75 6.5 6.25 6masyarakat kelahiran hidupkesehatan masyarakat
Prevalensi AKI per 100.000kabupaten tanah 4.Meningkatnya pelayananbumbu, melalui layanan Kelahiran Hidup dan AKB kesehatan remaja Persentase AKB per 1000
9,72 9.7 9.6 9.5 9.4 9kesehatan yang per 1000 Kelahiran Hidup3 kelahiran hidupberkualitas, merata,
5.Meningkatnya pelayananterjangkau, bermutuLansia
Persentase AKBa per 1000dan berkeadilan 10,54 10.5 10.44 10.2 10 9.8
4 kelahiran hidup
6.Meningkatnya promosi
5 kesehatan dan upaya Pesentase KB aktif 100 100 100 100 100 100
kesehatan bersumberdaya
6 kesehatan Persentase bumil KEK 6.1 6.0 5.8 5.6 5.3 5.0
7.Meningkatnya kualitas Persentase puskesmas yang 100 100 100 100 100 1007 lingkungan dan pemukiman melaksanakan kelas ibu hamil
Persentase puskesmas yang100 100 100 100 100 100
8 melaksanakan orientasi P4K
NO. TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)Persentase pelayanan ibu
9hamil mendapatkan antenatal 64 64 70 80 82 85minimal 4 kali
Persentase persalinan di50 60 65 70 85 87
10 fasiltas kesehatan
Persentase Kunjungan74 74.5 75 80 82.5 85
11 Neonatal 1 ( KN 1)
12Persentase BBLR 2.66 2.50 2.29 2.09 1.90 1.70
Persentase balita yang77.5 78.0 79.0 80.0 81.0 83.0
13 mempunyai buku KIA
14Persentase D/S Balita 56,4 57 57.4 58 60 62
Persentasi Balita Gizi Buruk100 100 100 100 100 100
15 Mendapat Perawatan
Persentase Balita < 6 bulan48,17 48.18 48.24 49.49 50.75 53
16 Mendapat ASI Eksklusif
Persentase Rumah Tangga
17yang mengkosumsi garam 93,85 94 94.3 94.5 94,75 95beryodium
Persentase Anak Balita dapat78,85 75 7530 75,70 76,70 77,50
18 Vit. A ( Proyeksi)
Persentase Bumil dapat TTD67.6 68.0 72.0 76.0 80.0 85.0
19 minimal 90 tablet
NO. TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)Persentase Bumil KEK dapat
23 25 55 75 90 9520 PMT
Persentase Balita Kurus yang14.2 14.3 15.0 25.0 35.0 55.0
21 mendapat makanan tambahan
Prevalensi wasting ( kurus)15.2 14.5 13.0 11.0 9.0 8.0
22 anak balita ( persen)
Persentase remaja putri yang21 22 27 30 35 40
23 mendapat tablet tambah darah
Persentase ibu nifas68.50 69.0 70.0 75.0 80.0 85.0
24 mendapatkan vit A
Pesentase bayi baru lahir21.00 25.00 30.00 45.00 50.00 55.0
25 mendapat IMD
Persentase balita ditimbang83.9 84.0 84.1 84.2 84.5 85.0
26 naik BB nya
Persentase balita ditimbang6.90 6.80 6.30 5.80 5.50 5.00
27 tidak naik BB nya
28Persentase balita 2T 0.98 0.95 0.80 0.78 0.73 0.70
29Persentase balita BGM 0.98 0.95 0.80 0.78 0.73 0.70
30Persentase ibu hamil anemia 38 35 33 31 30 28
Prevalensi Kekurangan gizi (
31underweight) pada anak balita 19,3 19 18.5 17.5 17 16( persen)
NO. TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)Prevalensi sunting ( pendekdan sangat pendek) pada
1526 1840 2234 3394 3281 374432 anak baduta ( bawah dua
tahun)( persen)
Persentase puskesmas yang
33menyelenggarakan kegiatan 35.71 42.86 50.00 57.14 64.29 71.43kesehatan remaja
Persentase puskesmas yangmelakukan penjaringan
78.6 85.7 92.9 100 100 10034 kesehatan untuk peserta didik
kelas I
Persentase puskesmas yangmelakukan penjaringan
50 57.1 64.3 78.6 92.9 10035 kesehatan untuk peserta didik
kelas VII dan X
persentase desa yang64 65 67 70 75 80
36 memiliki posyandu lansia
Persentase Strata Desa Siaga14,93 32,09 48,51 64,93 83,09 100
37 Aktif Purnama & Mandiri
Persentase Posyandu39,79 47,64 55,50 63,35 71,20 79,06
38 Purnama & Mandiri ( % )
Rasio Posyandu Per Satuan4,9 4,99 5,04 5,09 5,14 5,22
39 Balita (per 1000 )
Persentase Sekolah yang6,18 12,15 18,12 24,09 30,06 36,03
40 mendapat Promosi Kesehatan
NO. TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)Persentase desa yang
24 27 28 30 34 3441 melakukan STBM
Persentase Tempat-Tempat
42Umum (TTU) yang memenuhi 52 55 58 64 70 70syarat kesehatan
Persentase TempatPengolahan Makanan(TPM)
15 17 20 22 25 2543 yang memenuhi Syarat
Kesehatan
Persentase RS yang
44melakukan pengelolaan 40 60 80 100 60 60Limbah medis sesuai Standar
Persentase cakupan daerahpotensial yg melakas strategi
10 13 80 100 27 2745 adaptasi dampak kesehatan
akibat perubahan iklim
persentase Kab/Kota yg
46menyelenggarakan tatanan 20 30 40 50 60 60kawasan sehat
Frekuensi pembinaan
47penyehatan lingkungan ke 100 100 100 100 100 100Puskesmas
Persentase Sarana Air bersih39 59 67 70 100 100
48 yang dilakukan pengawasan
49Persentase Sarana Air minum 24 27 31 35 40 40dan yang dilakukan
NO. TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)pengawasan
Menurunnya angka kesakitan
50malaria ( API ) /1000 0,7 0,6 0,5 0,4 <1 <1penduduk
Menurunnya kesakitan filaria (0,8 0,7 0,6 0,5 <1 <1
51 MF Rate )< 1%
Insiden Rate DBD/100.00070 60 55 50 <49 <49
52 penduduk
presentase cakupan
53penemuan kasus baru kusta 100 100 100 100 100 100tanpa cacat
Keberhasilan pengobatan TB83 84 85 87 88 88
54 BTA + ( Sukses Rate)
55Presetase kaus HIV yg diobati 25 35 45 50 55 55
Presentase puskesmasmelaksanakan pemeriksaan
87 90 93 96 100 10056 dan tatalaksana pnemonia
melalui program MTBS
Presentase anak usia 0-11
57bulan mendapat imunisasi 87 88 89 90 93 93dasar lengkap
Presentase sinyal
58kewaspadaan dini yang 85 86 87 89 90 90direspon
NO. TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)Presentase Puskesmas yang
59melaksanakan pengendalian 20 30 40 50 60 60PTM terpadu
Presentase kebijakan
60Kawasan Tanpa Asap Rokok 10 20 30 40 50 50di sekolah
Presentase desa yang
61melaksanakan pelayanan 10 20 30 40 50 50Posbindu PTM
Presentase perempuan 30-50
62tahun yg dideteksi kanker 5 15 30 45 50 50servik dan payudara
Presentase anak usia 0-11
63bulan mendapat imunisasi 87 88 89 90 93 93dasar lengkap
Presentase sinyal
64kewaspadaan dini yang 85 86 87 89 90 90direspon
Persentase Pelayanan
65Kesehatan Rujukan Pasien 100 100 100 100 100 100Masyarakat Miskin
Persentase pangan Industri
66Rumah Tangga (PIRT) yang 42,86 47,06 51,26 55,46 59,66 63,87memiliki Registrasi
Mewujudkan Persentase Pelayanan Kesehatan Terlayaninya masyarakat yang67 pembiayaan kesehatan mendapatkan pembiayaanRujukan Pasien Masyarakat
yang merata dan
NO. TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)menyeluruh melalui Miskin kesehatan secara menyeluruhjaminan sosialkesehatanMeningkatnya
Persentase Pangan IndustriPengawasan keamanan terhadap
pengawasan keamanan kemanfaatan dan mutu sediaan/ khasiat kemanfaatan Rumah Tangga (PIRT) yang
68 farmasi alat kesehatan dandan mutu sediaan memiliki Registrasi
makananfarmasi alat kesehatandan makanan
3.1.3. Tugas Pokok
Berdasarkan peraturan Daerah (perda) Nomor: 14 Tahun
2007 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu,
Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan
kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas
desentralisasi dibidangnya (kesehatan),
3.1.2 Fungsi
Fungsi dari Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:
a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
b) Pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta evaluasi di
bidang kesekretariatan dan ketata usahaan di bidang
kesehatan;
c) Pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta evaluasi
program-program di bidang pelayanan kesehatan;
d) Pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta evaluasi
program-program di bidang pengendalian masalah kesehatan;
e) Pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta evaluasi
program-program di bidang pengembangan sumberdaya
manusia dan promosi kesehatan;
f) Pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta evaluasi
program-program di bidang jaminan dan sarana kesehatan;
g) Pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta evaluasi
pemberian akreditasi jabatan fungsional tenaga kesehatan;
h) Pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta evaluasi
pemberian perizinan dan sertifikasi bidang kesehatan;
i) Pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta evaluasi
terhadap unit pelaksana teknis dinas kesehatan.
3.1.4. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya
tersebut diatas dibentuklah struktur organisasi, dimana susunan
organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari:
a). Kepala Dinas
b). Sekretaris Dinas, terdiri dari:
(1). Sub bagian perencanaan dan keuangan
(2). Sub bagian Umum dan kepegawaian
(3). Sub bagian Evaluasi Dokumentasi dan Pelaporan
c). Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
(1). Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
(2). Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat .
(3). Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja & Olahraga
d). Bidang Pencegahan & Penanggulanan Penyakit, terdiri dari:
(1). Seksi Surveilans & Imunisasi
(2). Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular
(3). Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular
& Kesehatan Jiwa.
e). Bidang Pelayanan Kesehatan, Terdiri dari:
(1).Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
(2). Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
(3). Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional f).
Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
(1). Seksi Kefarmasian
(2). Seksi Alat Kesehatan
(3). Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
g). Kelompok Jabatan Fungsional.
h). Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :
(1). Gudang Farmasi Kabupaten
(2). Pusat Kesehatan Masyarakat.
DINAS KESEHATAN
KELOMPOK JABATAN SEKRETARIATFUNGSIONAL
SUB BAGIAN UMUMDAN SUB BAGIAN PERENCANAAN
SUB BAGIANEVALUASI,
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DOKUMENTASI DANPELAPORAN
BIDANG KESEHATAN BIDANG PENCEGAHAN & BIDANG PELAYANAN BIDANG SUMBER DAYAMASYARAKAT PENGENDALIAN PENYAKIT KESEHATAN KESEHATAN
SEKSI KESEHATAN KELUARGA & SEKSI SURVEILANS & IMUNISASIGIZI
SEKSI KESEHATAN PRIMER SEKSI KEFARMASIAN
SEKSI PROMOSI & PEMBERDAYAAN SEKSI PENCEGAHAN &
MASYARAKAT PENGENDALIAN PENYAKIRMENULAR SEKSI KESEHATAN RUJUKAN SEKSI ALAT KESEHATAN
SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, SEKSI PENCEGAHAN DANKESEHATAN KERJA & OLAHRAGA PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN SEKSI SUMBER DAYA MANUSIAMENULAR & KESEHATAN JIWA TRADISIONAL KESEHATAN
UPTD
3.1.5 Sumber Daya Dinas Kesehatan
1. Ketersediaan tenaga kesehatan
Kuantitas tenaga kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu belum memadai
jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani.
Pada tahun 2016 dokter umum yang bertugas di Kabupaten Tanah Bumbu
ada sebanyak 40 orang. 1 orang bekerja di Dinas Kesehatan; 34 orang
ditempatkan pada Puskesmas dan 13 orang bertugas di Rumah Sakit Umum
Daerah. Kebutuhan terhadap dokter umum dihitung dengan menggunakan rasio
setiap 40 dokter umum melayani 100.000 penduduk. Berdasarkan data BPS
Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2013 adalah 301,401 jiwa
sehingga kebutuhan tenaga dokter umum berdasarkan rasio tersebut adalah 120
orang. Ini berarti Kabupaten Tanah Bumbu masih kekurangan tenaga dokter umum
sebanyak 72 orang.
Pada tahun 2016 Dokter Spesialis yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten
Tanah Bumbu sebanyak 14 orang dokter spesialis 14 orang bertugas di Rumah
Sakit Umum Daerah. Berdasarkan rasio kebutuhan dokter spesialis (6 orang dokter
spesialis per 100.000 penduduk), maka Kabupaten Tanah Bumbu masih
memerlukan 4 orang dokter spesialis dari berbagai disiplin keahlian.
Jumlah bidan pada tahun 2016 adalah 266 orang. Mereka tersebar di Dinas
Kesehatan sebanyak 5 orang, di Puskesmas sebanyak 261 orang. Menurut rasio
keperluan bidan (100 per 100.000 penduduk) maka Kabupaten Tanah Bumbu
masih membutuhkan bidan sebanyak 35 orang dari total yang diperlukan sebanyak
301 bidan.
Pada tahun tersebut jumlah perawat di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak
231 orang. yang bertugas di Dinas Kesehatan sebanyak 12 orang, dan di
Puskesmas sebanyak 191 orang. Bila perhitungan rasio keperluan perawat 117
per 100.000 penduduk maka jumlah perawat yang seharusnya direkrut adalah
352, dengan demikian masih perlu pengangkatan perawat sebanyak 149 orang.
Apoteker yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2016 berjumlah
5 orang. 1 orang bekerja di Dinas Kesehatan, yang bekerja di Puskesmas
sebanyak 4 orang. Berdasarkan rasio Apoteker per 100.000 penduduk, maka
setiap 10 Apoteker melayani 100.000 penduduk jadi masih kekurangan sebanyak
25 Apoteker.
Sementara itu Asisten Apoteker yang ada baru sebanyak 21 orang (18
orang di Puskesmas dan 3 orang bekerja di Dinas Kesehatan). Berdasarkan rasio
kebutuhan Asisten Apoteker yaitu 30 per 100.000 penduduk maka Kabupaten
Tanah Bumbu masih memerlukan 74 Asisten Apoteker.
Pada tahun yang sama jumlah Ahli sanitasi yang ada di Kabupaten ini ada
sebanyak 19 orang. Persebarannya, 2 orang pada Dinas Kesehatan, yang
mengabdikan diri di Puskesmas sebanyak 17 orang. Diantara mereka dengan
kualifikasi D3 Kesehatan Lingkungan dan yang berpendidikan SPPH. Rasio
kebutuhan tenaga ini adalah 17 per 100.000 penduduk. Dengan demikian Tanah
Bumbu masih kekurangan 30 Ahli Sanitasi.
Pada saat yang sama Ahli Kesehatan Masyarakat yang ada baru sebanyak
17 orang. Mereka mengabdikan diri pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah
Bumbu dan Puskesmas. Berdasarkan rasio perhitungan Ahli Kesehatan
Masyarakat (17 per 100.000 penduduk) maka masih dibutuhkan 5 Ahli Kesehatan
Masyarakat.
Nutrisionis yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun yang sama
sebanyak 28 orang, mereka tersebar di Dinas Kesehatan sebanyak 3 orang, di
Puskesmas dan Rumah Sakit sebanyak 25 orang. Jika rasio kebutuhan nutrisionis
adalah 22 per 100.000 penduduk maka Kabupaten Tanah Bumbu masih
kekurangan nutrisionis sebanyak 41 orang.
Jumlah Pejabat Struktural yang ada di Dinas Kesehatan sebanyak 51 orang,
terdiri dari Eselon II : I orang, Eselon III : 5 Orang, Eselon IVa : 30 Orang (15
orang di Dinas Kesehatan, 14 orang di Puskesmas dan 1 orang di Instalasi
farmasi Kabupaten) , Eselon IVb : 15 orang dengan jumlah staf yaitu 81 orang di
Dinas Kesehatan.
Jumlah Tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Tanah Bumbu Tahun
2016 adalah sebagai berikut :
Dokter Umum : 40 Orang
Dokter Spesialis : 0 Orang
Dokter gigi : 10 Orang
Perawat : 231 Orang
Sanitarian : 21 Orang
Bidan : 294 Orang
Nutrisionis : 28 Orang
Apoteker : 5 Orang
Asisten apoteker : 21 Orang
Analis Kesehatan : 16 Orang
SKM : 17 Orang
Perawat gigi : 24 Orang
Perawat anestesi : 1 Orang
Pekarya kesehatan : 3 Orang
Kesehatan kerja : 2 Orang
Tenaga Non teknis : 114 Orang
Jumlah Total : 827 Orang
2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Sarana kesehatan yang ada di Kabupten Tanah Bumbu dari tahun
2005 sampai dengan tahun 2016 terus bertambah dengan adanya
pembangunan gedung Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes, Rumah Dinas
Dokter, dan Rumah Paramedis. Disamping itu sarana transport seperti
Puskesmas Keliling dan kendaraan roda 2 dengan sumber pembiayaan APBD
dan Dana Alokasi Khusus, juga terus bertambah namun sebagian besar
keadaannya sangat memprihatinkan. Beberapa Puskesmas dalam kondisi
rusak sedang sampai rusak berat sementara biaya pemeliharaan yang tersedia
tidak mencukupi. Gedung Puskesmas Perawatan Pagatan, Satui, dan
Lasung memerlukan rehabilitasi sedang dan berat bahkan perlu dilakukan
renovasi agar penampilan fisiknya menarik bagi para pengunjung.
No Sarana KesehatanJumlah
2011 2012 2013 2014 2015
1 Kantor Dinas Kesehatan 1 1 1 1 1
2 Gudang Farmasi 1 1 1 1 1
3 Puskesmas perawatan 4 4 4 4 4
4 Puskesmas non perawatan 10 10 10 10 10
5 Puskesmas pembantu 9 9
6 Rumah Dinas Medis 21 21 21 24 29
7 Rumah Dinas Paramedis 33 33 33 40 45
8 Poskesdes 71 78 97 108 123
9 Polindes 11 11 11 11 12
10 Posyandu balita 176 179 183 187 187
11 Posyandu lansia 33 33 33 97 97
12 Pusling roda 4 13 14 21 24 24
13 Mobil dinas/ operasional 2 2 3 4 4
14 Kendaraan roda 2 (dua) 80 80 80 93 93
15 Pusling perahu bermotor 1 1 1 1 1
3. Ketersediaan Dana
Anggaran Pembangunan Kesehatan pada Dinas Kesehatan sejak tahun
2004 sampai dengan tahun 2009 memperlihatkan trend yang meningkat
kemudian menurun pada tahun 2010, kemudian meningkat lagi pada tahun
2011, 2012, 2013, 2015 dan 2016.
Pada tahun 2004 Alokasi dana untuk pembangunan kesehatan padaDinas Kesehatan baru pada kisaran 2,4% dengan total anggaran sebesar Rp.1.950.864.000 dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Pada tahun berikutnyaanggaran untuk Dinas Kesehatan meningkat menjadi Rp. 6.405.058.250.-atau2,8% dari Total APBD II, selanjutnya pada tahun 2006 Dinas Kesehatan
mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 11.035.058.250.- atau 3,3% dariAPBD Kabupaten Tanah Bumbu. Pada tahun 2007 alokasi anggarankesehatan ini mengalami peningkatan menjadi Rp. 13.151.194.362.- atausebesar 6,95% dari total APBD II, pada tahun berikutnya mengalami kenaikanlagi menjadi Rp. 17.359.785.741.- atau 2,74% dari total APBD KabupatenTanah Bumbu. Selanjutnya pada tahun 2009 dana untuk Dinas Kesehatanmasih meningkat menjadi Rp. 23.291.806.650 atau 3,25% dari Total APBDKabupaten kemudian mengalami penurunan yang dramatis pada tahun 2010menjadi hanya Rp. 16.667.245.963.- selanjutnya pada tahun 2011 terjadikenaikan anggaran menjadi Rp. 24.010.591.319.- dan pada tahun 2012menjadi Rp. 47.446.908.709.- , untuk anggaran tahun 2013 adalah Rp.75.698.080.791,- anggaran tahun 2014 adalah Rp. 93.995.466,- dan Tahun2016 adalah Rp. 105,101,616,301.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
3.2.1 Tujuan
Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan
berdaya-guna secara merata di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
3.2.2 Sasaran Strategis
Kebijakan pembangunan kesehatan periode 5 tahun ke depan (2016-2020)
diarahkan pada tersedianya akses kesehatan dasar yang terjangkau terutama
pada kelompok menengah ke bawah guna mendukung Visi dan Misi Bupati yang
tertuang dalam Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu. Sasaran Strategies ini juga
selaras dengan Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Selatan serta Visi dan Misi
Kementerian Kesehatan terutama dalam pencapaian SDG’s pada tahun 2020.
Titik berat pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu 5
tahun kedepan dilakukan melalui pendekatan promotif dan preventif, peningkatan
kesehatan masyarakat dan lingkungan di antaranya dengan perluasan penyediaan
air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat
meningkatkan angka harapan hidup menjadi 72,7 pada tahun 2018, dan
pencapaian keseluruhan sasaran Sustainable Development Goals (SDG’s) tahun
2018.
3.2.3 . Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan
Reformasi birokrasi yang sedang berlangsung memberi peluang
kepada Dinas Kesehatan untuk meningkatkan professionalisme dan
kapasitas Sumber Daya Aparaturnya baik didalam pemberian pelayanan
administrasi kesehatan maupun dalam pemberian pelayanan teknis
kesehatan. Gonjang ganjing pentas politik saat ini merupakan suatu
tantangan tersendiri yang perlu disikapi agar aparatur tidak terseret ke
politik praktis dengan cara tetap memegang teguh dan meningkatkan
professionalisme sebagaimana yang selalu diikrarkan setiap hari senin
pada apel gabungan di halaman kantor Bupati Tanah Bumbu. Banyaknya
sorotan yang berkaitan dengan penegakan hukum yang didengar setiap
hari melalui media Televisi dan dibaca melalui surat kabar dan majalah
merupakan sebuah tantangan yang harus di jawab dengan pelaksanaan
“Good Governance”. Pelaksanaan pelayanan kesehatan harus
bertdasarkan peraturan, transparan dan akuntabel
Transisi Epidemiologi yang sementara terjadi yang ditandai dengan
munculnya berbagai penyakit degenerative akan memperngaruhi
peningkatan biaya kesehatan karena terjadinya “double burden”. Kedepan
ini merupakan suatu tantangan dalam merencanakan kegiatan
pembangunan kesehatan agar lebih effisien dan effective.
Perkembangan bidang Telekomunikasi Informasi yang sangat pesat
memberi tantangan sekaligus peluang kepada Dinas Kesehatan Kabupaten
Tanah Bumbu untuk menerapkan Sistim Informasi Kesehatan (SIK) yang belum
terlaksana. SIK adalah program yang direkomendasikan oleh kementerian
kesehatan secara nasional untuk dilaksanakan oleh setiap kabupaten/kota
dengan maksud memudahkan pertukaran data lewat internet online secara real
time.
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah dengan sistim “managed care”
memberi peluang terjadinya peningkatan jangkauan pelayanan karena
masyarakat tidak lagi terbebani dengan masalah dana, semua pembiayan
pelayanan kesehatan telah dijamin, disamping itu kualitas pelayanan juga akan
meningkat sebab “health provider” wajib membuat standard pelayanan
kesehatan (kendali mutu), efisiensi pembiayaan juga akan terwujud karena
dengan kendali biaya Jamkesda hanya akan membayar sesuai dengan standard
yang ditentukan dan tercapainya efektifitas pelayanan kesehatan karena adanya
kendali mutu dan kendali biaya.
Kendali mutu memberi peluang terlaksananya program standarisasi
pelayanan kesehatan dan peluang peningkatan sistim rujukan berjenjang.
Komitmen Bupati yang tinggi untuk pemberian pelayanan gratis bagi seluruh
masyarakat miskin/kurang mampu membuka peluang yang besar bagi
terwujudnya “Universal Coverage”, Adanya alokasi dana sebesar 10 M pada
tahun Anggaran 2011-2012 untuk Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan bagi penduduk tidak mampu yang salah satu kegiatannya adalah
program Caesar gratis memberi peluang kepada Dinas Kesehatan Kabupaten
Tanah Bumbu kedepan untuk mengembangkan program jaminan kesehatan
yang menyeluruh bagi semua penduduk Kabupaten Tanah bumbu (Universal
Coverage).
Adanya dukungan Bupati untuk memberikan beasiswa bagi warga desa
terpencil yang berminat menjadi bidan desa memberi peluang yang besar dalam
mengatasi kekurangan bidan.
Gambaran mengenai Rencana Program dan Kegiatan, Indikator
Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk tahun 2018
disampaikan dalam bentuk Tabel sebagai berikut:
BAB IVPENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018,
akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan
kegiatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018 yang telah
ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian
sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan
program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu selain menjadi
pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan
kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. Sebagai bahan pelaksanaan
kegiatan selama Tahun 2018, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk
melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas
Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. Renja juga memberikan umpan balik yang
sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa
mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah
Bumbu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa
mendatang.
\
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS KESEHATANJl. Dharma Praja No. 7 Komplek Perkantoran Gunung Tinggi Batulicin
Telp. (0518) 7709024 Kabupaten Tanah Bumbu KP. 72171
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR : /SK/DINKES
TENTANGPENETAPAN RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBUTAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) Tahun 2014;
b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dipandang perlu menetapkan Renja-SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baikyang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala DinasKesehatan Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang PembentukanKabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di PropinsiKalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4265) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2005, tentang PembentukanPertaturan Perundang-undangan ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004, tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4614);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 40, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 9826 );
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang tahapan,
tatacara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencanapembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentangJenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentangProsedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan SusunanOrganisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten TanahBumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas PeraturanDaerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentangPembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan OrganisasiLembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi KewenanganPemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah KabupatenTanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah KabupatenTanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten TanahBumbu Tahun 2011 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 (Lembaran DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 17);
19. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545 Tahun 2011 tentangPengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat DaerahPemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015.
MEMUTUSKAN :Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PENETAPANRENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2015.
KESATU: Rencana Kerja Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Renja- Dinas
Kesehatan adalah dokumen Dinas Kesehatan untuk periode satu (1) tahun, yangmemuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakanlangsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorongpartisipasi masyarakat
KEDUA: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015
sebagaimanadimaksud dalam Diktum KESATU berisi:
Bab I Pendahuluan
Bab IIEvaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab IV Penutup.
KETIGA :Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 adalah sebagaimana dinyatakandalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Keputusan ini
KEENAM :Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabiladikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan inii akandiperbaiki sebagaimana mestinya.
Di tetapkan : di Batulicin
Pada tanggal : 01 Juli 2014
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANAH BUMBU,
H. M. DAMRAH, S. Sos. M. Si
NIP. 19690101 199101 1 006
Tembusan disampaikan kepada yth :
1. Bapak Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi 2. Pertinggal.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019(Rancangan Awal)
KABUPATEN TANAH BUMBU
Rencana Tahun 2018 (N) Pra
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Lokasi Indikator Kinerja Catatan
TargetDaerah dan Program/Kegiatan Detail Program /Kegiatan PentingKebutuhan Dana/ Sumber TarCapaian Pagu Indikatif Dana
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
0 Non Urusan
0 0 -
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Ketersediaan 100%Layanan AdministrasiPerkantoran
0 0 1 2 Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air Karang Terbayarnya rekening12 Bulan
Pendapatandan listrik Bintang Kantor 700,000,000 Daerah
0 0 1 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan SKPD Jumlah Kendaraan 120 Unit 483,850,000 PendapatanKendaraan Dinas Operasional Dinas Operasional Daerah
yang terpelihara
0 0 1 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SKPD JumlahPeralatan Kerja 116 Unit 45,000,000 Pendapatanyang mendapat Daerahperbaikan
0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD Tersedianya Alat Tulis 12 Bulan 150,824,100 PendapatanKantor Daerah
0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD Tersedianya Barang 12 Bulan 368,287,500 PendapatanCetakan dan DaerahPenggandaan
0 0 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD Tersedianya Makanan OK 207,900,000 Pendapatandan Minuman untuk DaerahRapat Koordinasi
0 0 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar SKPD Jumlah Rapat- rapat OK 380,690,000 Pendapatan
0 0 1 22 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam SKPD Jumlah Rapat- rapat OK 405,450,000 Pendapatandaerah Koordinasi dan Daerah
Konsultasi DalamDaerah
0 0 1 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SKPD Jumlah Peralatan dan Unit 160,000,000 PendapatanPerlengkapan Kantor Daerahyang tersedia
0 0 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD Tersediannya Jasa 12 Bulan 2,679,990,000 PendapatanAdministrasi Keuangan Daerah
0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi SKPD Tersediannya Alat 12 Bulan 250,000,000 Pendapatanlistrik/penerangan bangunan kantor Listrik Kantor Daerah
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tingkat Kelengkapan 100%Aparatur Sarana dan Prasarana
Aparatur
0 0 2 02 Pembangunan rumah Dinas SKPD Jumlah Rumah Dinas 4 unit 91,514,876,000 Pendapatanyang dibangun Daerah
0 0 2 03 Pembangunan Gedung Kantor SKPD Jumlah Gedung Kantor 2 unit 1,905,976,000 PendapatanYang Terbangun Daerah
0 0 2 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional SKPD Jumlah Kendaraan 4 unit 1,480,000,000 PendapatanDinas/Operasional Daerah
0 0 2 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor SKPD Jumlah Peralatan 109 unit 564,860,000 PendapatanGedung Kantor Daerah
0 0 2 22 Pemelihaaraan Rutin / Berkala Gedung Kantor SKPD Jumlah Gedung Kantor 2 unit 45,000,000 Pendapatanyang terpelihara Daerah
0 0 2 xx Rehabilitasi Total Rumah Dinas Dokter Pasar Baru Jumlah Rumah Dinas unit 400,000,000 Pendapatan TerlaksananyaDokter yang direhab Daerah Rehab total
rumah dinasdokter 1 Buah
0 0 3 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Tententu SKPD Jumlah Pakaian 1.161 pcs 464,400,000 PendapatanKhusus Hari Tertentu Daerah
0 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pesentase 61.18%Aparatur Peningkatan Kapasitas
Aparatur
0 0 5 1 Pendidikan dan Pelatihan formal SKPD Jumlah Tenaga 50 orang 547,400,000 PendapatanKesehatan yang DaerahMengikuti Diklat
0 0 5 4 Penilaian Jabatan Fungsional SKPD Jumlah Tim Penilai 39 org 44,000,000 PendapatanJabatan Fungsional Daerahyang tersedia
1 Wajib
1 2 Kesehatan
1 2 34 Program Pencegahan dan Penanggulangan 2,8 %Penyakit Tidak Menular Presentase penurunan
kesakitan penyakitTidak Menular
1 2 34 Peningkatan komunitas edukasi dan informasi SKPD Jumlah Kader PTM 109 orang 62,375,000 Pendapatan 2(KIE) penyakit tidak menular yang terlatih Daerah
1 2 34 Peningkatan Kemitraan dan Jejaring PTM SKPD Jumlah Orang yang 0 125,000,000 Pendapatanmendapatkan DaerahSosialisasi PTM
1 2 15 Program Obat dan Pembekalan Kesehatan Persentase 100%Ketersediaan Obat danPerbekalan Kesehatan
1 2 15 2 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan SKPD Distribusi Obat dan 14 141,850,000 Pendapatan 0Kesehatan Perbekalan Kesehatan Puskesmas Daerah
di Puskesmas danJaringannya.
1 2 15 5 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan SKPD Jumlah Tenaga ..Orang 290,730,000 Pendapatan 0Perbekalan Kesehatan Kesehatan yang Daerah
terlatih penggunaanObat secara Rasional
1 2 16 2 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan SKPD Jumlah Nakes yang …..Orang 142,640,000 Pendapatan 14mengikuti Pelatihan Daerahkesehatan jiwa dankesehatan olahraga
1 2 16 15 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan SKPD Jumlah Dokumen hasil 1 Dokumen 42,215,000 Pendapatan 4monitoring dan DaerahEvaluasi
1 2 16 16 Upaya Kesehatan Kerja SKPD Jumlah nakes yang …..orang 77,250,000 Pendapatan 14dilatih melaksanakan Daerahupaya kesehatan kerja
1 2 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan Persentase 100%Pengawasan Obat danMakanan
1 2 17 1 Peningkatan pemberdayaan SKPD Jumlah Masyarakat .orang 74,930,000 Pendapatankonsumen/masyarakat di bidang obat dan yang di Latih tentang Daerahmakanan Obat dan Makanan
1 2 17 2 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan SKPD Jumlah Sarana Yang ……. sarana 59,640,000 Pendapatanbahan berbahaya Mendapatkan Daerah
PengawasanKeamanan Pangan danBahan Berbahaya(TokoKecantikan,Salon,JamuGendung, Apotik, TokoObat, Jajanan AnakSekolah)
1 2 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Persentase PHBS di 60,18 %masyarakat Tatanan Rumah
Tangga
1 2 19 Penerapan Kawasan Tanpa Rokok SKPD Jumlah SOPD yang ……...SOPD 778,252,000 Pendapatanmelaksanakan KTR Daerah
1 2 19 4 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SKPD Jumlah Dokumen 1 Dokumen 23,867,000 PendapatanDaerah
1 2 19 12 Akselerasi Usaha Kesehatan Sekolah SKPD Jumlah Peserta 28 Sekolah 50,160,000 Pendapatan 2Pelatihan TP UKS Daerah
1 2 19 18 Shaka Bakti Husada SKPD Jumlah PAMONG SAKA ...Orang 280,990,000 Pendapatan 2 Syang terlatih Daerah Bh
1 2 19 19 Lomba-lomba Bidang Kesehatan SKPD Jumlah Lomba Bidang ….Lomba 184,070,000 Pendapatan 14Kesehatan Daerah
1 2 19 10 Pemetaan PHBS SKPD Jumlah Dokumen 5 Dokumen 46,750,000 PendapatanDaerah
1 2 19 2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat SKPD Jumlah peserta 9.000 Rumah 213,408,000 Pendapatan 9.Sosialisasi/Penyuluhan Tangga DaerahKesehatan
1 2 19 3 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan SKPD Jumlah Puskesmas Puskesmas 65,515,000 Pendapatan 0yang melakukan DaerahPengawasan Posyandu
1 2 19 4 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh SKPD Jumlah Tenaga 34 Org 250,154,000 -Kesehatan Promosi / Penyuluh
Kesehatan YangTerlatih
1 2 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Stunted 31,5 %pada anak dibawah 2tahun (Baduta)
1 2 20 2 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Kabupaten Jumlah Siswi dan 2.400 Siswi 27,882,600 Pendapatan 0Caten yang Mendapat DaerahTTD
1 2 20 3 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), Jumlah BUMIL KEK 113 dan 80,739,000 Pendapatan 0anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium dan Balita yang 13….BUMIL Daerah(GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mendapat PMTmikro lainnya
1 2 20 4 Peningkatan Pendidikan Tenaga Pelaksana Gizi Jumlah Tenaga Gizi 14 org 162,890,000 Pendapatanyang mendapat DaerahPelatihan
1 2 21 1 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat SKPD Jumlah Sampel 230 Sampel 147,213,000 Pendapatan 2Daerah
1 2 21 2 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat SKPD Jumlah Peserta ……Orang 105,537,500 PendapatanPenyuluhan Tentang Daerah org/Lingkungan Sehat
1 2 21 3 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat SKPD Jumlah Peserta Peserta 30,682,000 PendapatanSosialisasi lingkungan Daerahsehat
1 2 21 4 Koordinasi Pengembangan Kawasan Kota Sehat Dokumen Kecamatan 2 Dokumen 433,900,000 - 0Sehat
1 2 21 6 Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman SKPD Jumlah Desa yang 80 Desa 146,013,000 PendapatanMelaksanakan STBM Daerah
1 2 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Presentase penurunan 6,6 %Penyakit Menular kesakitan penyakit
Menular
1 2 22 1 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk SKPD Jumlah Focus Foging 25 Fokus 82,350,000 Pendapatansarang nyamuk sesuai DaerahSOP
1 2 22 4 Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak SKPD jumlah siswa kelas 1,2 25.850 148,200,000 Pendapatansekolah dan 3 yang mendapat siswa/anak Daerah si
imunisasi
1 2 22 9 Peningkatan Survelance Epidemiologi dan SKPD Jumlah Dokumen 1 Dokumen 49,080,000 PendapatanPenaggulangan Wabah Surveillance dan Daerah
PenanggulanganWabah
1 2 22 10 Peningkatan Komunikasi,informasi dan Edukasi SKPD Jumlah Peserta Orang 90,000,000 Pendapatan(KIE) Pencegahan dan pemberantasan penyakit Penyuluhan KIE Daerah
1 2 22 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Jumlah Dokumen Dokumen 18,135,000 PendapatanDaerah
1 2 22 8 Peningkatan Imunisasi SKPD Jumlah Bayi mendapat 5.615 Bayi 699,250,000 Pendapatan 5Imunisasi Dasar DaerahLengkap
1 2 22 4 Pelayanan pencegahan dan Penanggulangan SKPD Jumlah Kontak Survey 150 Penderita 69,850,000 Pendapatan 0penyakit TBC Penyakit TBC Daerah
1 2 22 5 Pencegahan Penularan Penyakit SKPD Jumlah sasaran yang 210.479 Org 1,309,830,000 PendapatanEndemik/Epidemik (Filariasis) mendapat Pengobatan Daerah
Filaria
1 2 22 6 Pencegahan Penyakit Endemik Malaria SKPD Jumlah Desa yang 7 Desa 40,100,000 Pendapatanmendapat intervensi DaerahEndemik Malaria
1 2 22 8 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen 5 Dokumen 15,000,000 - 0
1 2 22 9 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Jumlah Siswa Sekolah 25.850 Siswa 134,032,761 -Dasar Kelas 1, 2 dan 3yang mendapatimunisasi
1 2 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas 8 Puskesmasyang terakreditasi
1 2 23 Pembangunan dan pengembangan sistem SKPD Jumlah Jaringan unit 698,500,000 Pendapataninformasi kesehatan Sistem Inofrmasi yang Daerah
tersedia
1 2 23 Peningkatan mutu pelayanan kesehatan SKPD Jumlah Peserta orang 71,040,000 Pendapatan 14Pelatihan SIK Daerah
1 2 23 1 Akreditasi dan Registrasi Tenaga dan Sarana SKPD Jumlah 4 Puskesmas 696,130,000 Pendapatan 4Pelayanan Kesehatan Akreditasi/sertifikasi Daerah
Puskesmas
1 2 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 100Persentase masyarakatmiskin yangmendapatkanpelayanan kesehatan
1 2 24 4 Sunatan Masal SKPD Jumlah Anak yang 700 Anak 250,000,000 Pendapatandisunat Daerah
1 2 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Persentase 60%Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas PemenuhanPembantu dan Jaringannya Perlengkapan Sarana
Puskesmas dan
1 2 25 6 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Jumlah Sarana dan 225 Unit 90,000,000 -prasarana puskesmas Prasarana Puskesmas
yang terpelihara secaraRutin / Berkala
1 2 25 8 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan SKPD Jumlah PUSLING yang 30 Unit 447,750,000 PendapatanPrasarana Puskesmas Keliling terpelihara Daerah
1 2 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana danPrasarana Rumah Sakit/Rumah SakitJiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1 2 26 01 Pembangunan Rumah Sakit SKPD Terbangunnya Rumah 1 unit 58,865,321,000 PendapatanSakit Pratama Daerah
1 2 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kemitraan 100%Kesehatan Pengobatan Lanjutan
Bagi Pasien Rujukan
1 2 28 6 Kemitraan Pengobatan LAnjutan BAgi PAsien SKPD Jumlah rujukan pasien orang 3,000,000,000 PendapatanRujukan kurang mampu Daerah
1 2 28 7 Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang SKPD Jumlah masyarakat 44.851 Jiwa 77,811,580,000 PendapatanMampu Miskin/Kurang Mampu Daerah
yang mendapatkanPelayanan danPembiayaanKesehatan
1 2 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Persentase Desa yang 67%Lansia Memilki Posyandu
Lansia
1 2 30 3 Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan Jumlah Peserta Orang 67,990,000 Pendapatan 0Pelatihan Daerah
1 2 30 7 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 17,303,000 Pendapatan 0Daerah
1 2 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Prevalensi AKBa per 10,44 %Balita 100 KH
1 2 31 1 Pengawasan Keamanan dan kesehatan SKPD Jumlah Produsen …..Produsen 86,000,000 Pendapatanmakanan hasil industri industri makanan yang Daerah
diawasi
1 2 31 2 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Jumlah Industri Rumah 50 IRTP 126,550,000 PendapatanKesehatan Makanan Tangga yang dibina Daerah
dan diawasi
1 2 31 3 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Jumlah Penjamah 50 30,000,000 Pendapatan 0 OrKesehatan Makanan Restaurant Makanan yang Org/Penjamah Daerah
bersertifikat
1 2 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Prevalensi AKI ; 99 dan 9,6 9Melahirkan dan Anak Prevalensi AKB
1 2 32 3 Pertolongan Persalinan bagi Ibu dari Keluarga SKPD Jumlah Persalinan Bagi 2.700 3,012,550,000 Pendapatan 0Kurang Mampu Ibu Hamil dari Persalinan Daerah
Keluarga KurangMampu
1 2 32 3 Peningkatan Kapasitas Bidan SKPD Jumlah Nakes yang di ……orang 278,850,000 Pendapatandilatih /yang mengikuti Daerahpelatihan
1 2 32 4 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak SKPD jumlah bumil yang 5.733 Jumlah 186,545,000 Pendapatan 6.diperiksa dan Bumil Daerahmendaptkanpelayanan
1 2 32 5 Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) SKPD Jumlah nakes yang ……Nakes 58,090,000 Pendapatan 0 Judilatih Daerah dan
1 2 32 6 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan SKPD Jumlah Dokumen hasil 1 Dokumen 20,100,000 Pendapatan 0monitoring dan DaerahEvaluasi
TOTAL 300,294,957,211