RENCANA KINERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1582.pdf · Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

RENCANA KINERJA TAHUN 2016

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA BLITAR

RENCANA KERJA TAHUN 2016

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KOTA BLITAR | i

1. DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI -i- DAFTAR TABEL -ii- BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2. Landasan Hukum 2 1.3. Maksud dan Tujuan 4 1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Tahun Lalu

6

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 10

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

13

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 13

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 21

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN 22 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 22

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

23

3.3. Program dan Kegiatan 25 BAB IV PENUTUP 34


DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KOTA BLITAR | ii

2. DAFTAR TABEL Halaman

Tabel.2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Daerah Kota Blitar sampai dengan 2014

8

Tabel.2.2. Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

Kota Blitar

12

Tabel.2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun

2015 Kota Blitar

17

Tabel.2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para

Pemangku Kepentingan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar Tahun

2015

21

Tabel.3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Daerah Tahun 2015 Dan Prakiraan Maju

Tahun 2016 Kota Blitar

30

3.


DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KOTA BLITAR | 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2

ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun

rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah,

terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan

jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang,

perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Sejalan dengan ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk

operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun

2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 137 dijelaskan

bahwa SKPD menyusun Renja SKPD.

Sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka Renja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar 2016

mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2016, hasil evaluasi

pelaksanaan progam dan kegiatan periode sebelumnya, masalah

yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal

dari masyarakat. Dengan demikian, Renja mempunyai fungsi

sebagai berikut :

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana

operasional

2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan

perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan

perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota

Blitar

3. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur

Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib

Daerah



4. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan

penyusunan LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada

DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

Kota Blitar tahun 2016 berdasarkan pada :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 104Tahun 2004, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, , Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4548);


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;




Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;


Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana

Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana dirubah dalam Peraturan Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2013 tentang

Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah ;

11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

050/200/II/BANGDA/2008; perihal Pedoman Penyusunan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);

12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 06 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi Inspektorat, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah dan Lembaga

Teknis Daerah ;

13. Peraturan Daerah Blitar Nomor tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Blitar Tahun 2013 – 2015 ;

14. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2008 tentang

Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Daerah Kota Blitar Tahun 2008 ;

15. Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 tahun 2014 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2015;

16. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Daerah Kota Blitar nomor 188/ 156 /410.103/2011



Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2011 – 2015.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar untuk

periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk

mensinergikan program regional dan sektoral, memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

· Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Daerah Kota Blitar yang dianggarkan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016;

· Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat

sasaran;

· Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan

tahun anggaran 2017.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Daerah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang,

maksud dan tujuan, landasan hukum, hukuman

dengan dokumen perencanaan lainnya serta

sistematika.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Daerah Tahun lalu, berisikan

evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Daerah Tahun lalu dan capaian

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Daerah , Analisis Kenerja Pelayanan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah , Isu-isu



penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah , review

terhadap rancangan awal Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Daerah , dan penelaahan usulan

program masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran dan Kegiatan, menguraikan

mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan

dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Daerah , program dan kegiatan dari

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah.

BAB IV Penutup, menguraikan kesimpulan dari tujuan

penyusunan rencana kerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Daerah tahun 2016



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL DAERAH TAHUN 2015

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Daerah Tahun 2015 Dan Capaian Renstra

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau

program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan

Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar

yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian

kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan

dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan

keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan

kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan

menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep

dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

· Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah

sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan,

material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu

kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di

analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah

sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.

· Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang

diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik

berupa fisik maupun berupa non fisik.

· Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang

menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari

kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau

indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada

jangka menengah.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan

pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi

anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan



keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan

tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan.



Tabel. 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar

sampai dengan Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2011 s/d

Tahun 2015

Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD sampai dengan Renja

SKPD Tahun lalu

Target Kinerja dan Anggaran Renja

SKPD Tahun Berjalan (Tahun

2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2015) Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja yang

dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2015

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (%)

SKPD Penanggung Jawab I II III IV

3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 = 10/5 x 100 12 = 4 + 10 13 = 12/3 x

100%

17 1 2 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp K Rp K Rp K Rp. K Rp. K Rp.

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

'Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya penyediaan sarana surat menyurat

5 keg 14.130.000 4

keg 7.677.000 1 keg

4.275.000 1 keg

750.000 1 keg - 1 keg 750.000 17,54% 4

keg 8.427.000 59,64%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi,air dan listrik

5 keg 524.364.000 4

keg 266.164.553 1 keg

187.084.000 1 keg

21.991.008 1 keg 22.590.962 1

keg 44.581.970 23,83% 4 keg 310.746.523 59,26

%

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

5 keg

111.708.825

4 keg 69.570.825 1

keg

23.906.300 1 keg 5.269.350 1 keg

14.370.400 1 keg 19.639.750 82,15% 4

keg 89.210.575 79,86%

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5 keg 82.391.600 4

keg 55.210.400 1 keg

17.137.425 1 keg

6.282.500 1 keg 2.000.000 1

keg 8.282.500 48,33% 4 keg 63.492.900 77,06

%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik

5 keg 12.407.500 4

keg 8.167.950 1 keg

2.566.500 1 keg - 1 keg

2.566.500 1 keg 2.566.500 100,00% 4

keg 10.734.450 86,52%

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga

5 keg 17.700.500 4

keg 10.513.500 1 keg

4.097.800 1 keg

300.000 1 keg 922.500 1

keg 1.222.500 29,83% 4 keg 11.736.000 66,30

%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan

5 keg 30.200.000 4

keg 9.840.000 1 keg

10.800.000 1 keg

1.800.000 1 keg 1.800.000 1

keg 3.600.000 33,33% 4 keg 13.440.000 44,50

%

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makan minum rapat rutin

5 keg 40.956.000 4

keg 13.867.500 1 keg

5.758.000 1 keg

660.000 1 keg 660.000 1

keg 1.320.000 22,92% 4 keg 15.187.500 37,08

%

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Terlaksananya koordinasi ke dalam dan luar daerah

5 keg 472.914.251 4

keg 280.669.530 1 keg

97.896.500 1 keg

1.986.048 1 keg 65.763.314 1

keg 67.749.362 69,21% 4 keg 348.418.892 73,67

%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

5 keg 532.946.700 4

keg 456.358.950 1 keg

74.396.296 1 keg

4.211.500

-notebook - printer

48.313.393 1

keg 52.524.893 70,60% 4 keg 508.883.843 95,48

%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

5 keg 216.659.550 4

keg 123.815.550 1 keg

59.884.000 1 keg - 1 keg

55.088.000 1 keg 55.088.000 91,99% 4

keg 178.903.550 82,57%

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ops

5 keg 271.278.700 4

keg 141.018.350 1 keg

95.923.100 1 keg

3.079.304 1 keg 13.082.712 1

keg 16.162.016 16,85% 4 keg 157.180.366 57,94

%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

5 keg 170.074.000 4

keg 102.402.000 1 keg

31.456.000 1 keg - 1 keg - 1

keg 0 0,00% 4 keg 102.402.000 60,21

%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

Terlaksananya pemeliharaan mebelair

5 keg 33.154.950 4

keg 26.257.950 1 keg

5.952.000 1 keg - 1 keg - 1

keg 0 0,00% 4 keg 26.257.950 79,20

%



Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3 keg 481.414.170 2

keg 469.888.321 1 keg - 1 keg - 1 keg - 1

keg 0 4 keg 469.888.321 97,61

%

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDK

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5 keg 97.169.400 4

keg 48.209.550 1 keg

29.736.550 1 keg

6.300.000 1 keg 3.121.000 1

keg 9.421.000 31,68% 4 keg 57.630.550 59,31

%

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

Terlaksananya pengoperasian SIAK

5 keg 3.650.459.730 4

keg 3.116.441.940 1 keg

150.000.000 1 keg

10.888.250 1 keg 74.258.450 1

keg 85.146.700 56,76% 4 keg 3.201.588.640 87,70

%

Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

Terlaksananya penyediaan Blangko administrasi kependudukan

4 keg 809.589.075 4

keg 458.907.300 1 keg

209.933.725

- alamari arsip

6.205.000

-server -printer -UPS/stabilizer

74.989.000 1

keg 81.194.000 38,68% 4 keg 540.101.300 66,71

%

Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan

Koordinasi perpindahan penduduk (WNI dan WNA)

5 keg 91.914.925 4

keg 54.742.475 1 keg

15.687.300 1 keg - 1 keg

1.425.000 1 keg 1.425.000 9,08% 4

keg 56.167.475 61,11%

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

Buku profil kependudukan,Buku NIK

5 keg 764.635.650 4

keg 394.961.650 1 keg

293.784.500 1 keg

17.291.300 1 keg 86.391.027 1

keg 103.682.327 35,29% 4 keg 498.643.977 65,21

%

Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

Pakaian seragam pelayanan

3 keg 254.135.000 2

keg 78.026.850 1 keg

79.050.000 1 keg - 1 keg

21.093.000 1 keg 21.093.000 26,68% 4

keg 99.119.850 39,00%

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Sosialisasi kebijakan kependudukan

5 keg 1.839.914.388 4

keg 1.311.342.250 1 keg

502.038.644 1 keg

70.665.200 1 keg 186.939.000 1

keg 257.604.200 51,31% 4 keg 1.568.946.450 85,27

%

Implementasi E-KTP Injeksi Data ke kecamatan, Printer E-KTP dan Hardisk

2 keg 436.961.200 1

keg 188.002.500 1 keg

259.202.700 1 keg

53.900.000 1 keg 104.107.500 1

keg 158.007.500 60,96% 4 keg 346.010.000 79,19

%

Penyediaan Informasi Kependudukan yang dapat diakses masyarakat

Liflet Pendaftaran Penduduk,Liflet Pencatatan Sipil

3 keg 156.391.932 2

keg 152.715.150 1 keg - 1 keg - 1 keg - 1

keg 0 4 keg 152.715.150 97,65

%

Pengembangan database pencatatan sipil

Terlaksananya pengembangan database pencatatan sipil

4 keg 470.263.250 3

keg 339.313.350 1 keg

101.655.350 1 keg

27.500.000 1 keg 7.509.450 1

keg 35.009.450 34,44% 4 keg 374.322.800 79,60

%

Sosialisasi Administrasi Kependudukan

Terlaksananya Sosialisasi Administrasi Kependudukan

2 keg 66.633.924 1

keg 18.955.000 1 keg - 1 keg - 1 keg - 1

keg 0 4 keg 18.955.000 28,45

%

Peningkatan pelayanan public dalam bidang pencatatan sipil

Buku register kelahiran, kematian dan perceraian, penulisan buku register akta pencatatan sipil, surat keterangan kelahiran

4 keg 770.325.400 3

keg 741.608.050 1 keg - 1 keg - 1 keg - 1

keg 0 4 keg 741.608.050 96,27

%

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah Dan Hari Besar Nasional

Terlaksananya keikutsertaan dalam event daerah dan nasional, pakaian olahraga

3 keg 108.550.900 2

keg 48.209.550 1 keg

48.400.900 1 keg - 1 keg

19.534.900 1 keg 19.534.900 40,36% 4

keg 67.744.450 62,41%



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Daerah

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong

keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala

dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi.

Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :

a. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Daerah yang telah sesuai dengan Peraturan Walikota

Blitar Nomor 28 Tahun 2008 sehingga menjadi lebih

ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang

mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

b. Mekanisme kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Daerah yang berorientasi kepada pencapaian kinerja

dari pada pembangunan sektoral.

c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang

kuat antara pimpinan dan staf Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Daerah, dalam menciptakan suasana

kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja

yang tinggi.

d. Adanya dukungan SKPD terhadap upaya peningkatan

kualitas perencanaan pembangunan.

e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga dapat

memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien

2. Faktor Penghambat :

a. Secara kuantitatif aparat pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar belum memadai,

namun secara kualitati masih perlu terus ditingkatkan,

terutama kemampuan teknis masing - masing staf,

utamanya kemampuan dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat.



b. Dalam rangka penentuan kebijakan pelaksanaan tugas

sangat diperlukan dukungan akurasi data yang memadai.

Disisi lain akurasi data serta kelengkapan data / informasi

masih banyak kekurangan.

c. Sistem monitoring dan evalusi program dan kegiatan baik

rutin maupun proyek belum berjalan secara optimal.

d. Perencanaan kegiatan dalam rangka penyusunan program

kegiatan yang mencerminkan kondisi, potensi serta

kebutuhan masyarakat berdasarkan system dan proses

perencanaan yang muncul dari bawah belum optimal.

e. Masih terdapatnya kebijakan pembangunan daerah yang

seringkali tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara

keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan

dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun

2016 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih

banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan

tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu

ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih

baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam

tabel 2.2. sebagai berikut :



Tabel. 2.2. Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

Kota Blitar

NO Indikator IKK (PP-6/2008)

Target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Daerah

Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Standar IPM (PP

6/2008)

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1 Pertumbuhan PDRB - 6,64 6,79 6,93 7,03 6,93 7,03 2 PDRB per kapita - 17,5 jt 18,5 jt 20 jt >20 jt 17,13 jt 20 jt >20 jt 2. Aspek Pelayanan

Umum

1 Rasio penduduk wajib KTP yang ber KTP

Ada 95% 98% 98% 100% 86,81% 87,93%

2 Pertumbuhan penduduk Ada 0,63% 0,60% 0,60% 0,60% 1,37% 1,36% 3 Cakupan akta kelahiran

terhadap jumlah kelahiran

Ada 100% 100% 100% 100% 100% 88,29%



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis

yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain :

1. Sumberdaya manusia yang terbatas, yang belum sepenuhnya diarahkan pada

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sehingga belum optimal;

2. Pengelolaan anggaran dari Pemerintah pusat yang memerlukan penanganan

cepat di akhir tahun;

3. Perubahan regulasi administrasi kependudukan yang mengarah kepada

stelsel aktif bagi instansi pelaksana belum didukung dengan kuantitas aparat

pelaksana dan sarana dan prasarana yang memadai.

4. Masih terdapat data ganda kependudukan yang membuat data

kependudukan belum tersusun secara akurat sehingga menimbulkan kendala

dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;

5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program

pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen kependudukan;

6. Belum meratanya kualitas SDM pengelola database SIAK dan SDM perencana;

7. Penduduk Kota Blitar yang berjumlah 145.111 (data s.d. 31 Desember 2014)

jiwa sedangkan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjumlah

27 Pegawai Negeri Sipil sehingga menyebabkan kurang optimalnya pelayanan

administrasi kependudukan.



2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 telah menentukan 13 (tiga

belas) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu :

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan dalam mewujudkan penguatan jatidiri

dan identitas Kota Blitar, Peningkatan pemahaman dan pengamalan

wawasan kebangsaan, nilai-nilai sejarah, budaya serta kearifan lokal dalam

kehidupan sehari-hari

2. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan melalui

Peningkatan fasilitasi sarana ibadah dan kegiatan keagamaan

3. Memantapkan penyediaan layanan pendidikan berkualitas dan daya saing

lulusan, peningkatan aksesbilitas wajar 12 tahun yang disertai perwujudan

lingkungan berwawasan pendidikan

4. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat untuk ketersediaan Sumber

Daya Manusia berkualitas dan berkompetensi tinggi

5. Memantapkan layanan kesehatan, kompetensi dan profesionalisme tenaga

kesehatan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dasar

dan lanjutan, peningkatan gizi masyarakat dan sanitasi sehat kota,

penerapan pola hidup bersih dan sehat serta pelestarian lingkungan;

6. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk peningkatan pendapatan

masyarakat

7. Perluasan akses ekonomi dan fasilitasi permodalan untuk pengembangan

sektor koperasi, UKM serta pelaku usaha informal

8. Mendukung penguatan lumbung pangan nasional dalam mencapai

kedaulatan pangan melalui Pengembangan infrastruktur jaringan irigasi,

pengendalian banjir, bantaran sungai, jaringan jalan, embung, pengendalian

tata ruang, sarana dan prasarana lingkungan untuk tumbuh dan

berkembangnya lingkungan yang kondusif.

9. Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi daya dukung

pengetahuan, perkembangan kreativitas-keinovasian dan daya saing melalui

pengembangan klaster industri unggulan daerah, dan penguatan



pembangunan ekonomi kreatif berbasis pengembangan industri pariwisata

dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, transportasi.

10. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dan, pemerataan layanan

serta bantuan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

11. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan

12. Mengembangkan birokrasi pemerintahan yang berkompetensi tinggi,

tansparansi dan menjamin kepastian hukum,

13. Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan

pengarusutamaan gender dalam pembangunan

Dari 13 (tiga belas) prioritas pembangunan dimaksud, Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil ditunjuk sebagai penanggung jawab atau pelaksana 1

(Satu) prioritas yang dijabarkan dalam 1 (satu) Program kegiatan yaitu Program

Penataan Administrasi Kependudukan. Disamping itu, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Daerah Daerah juga berkewajiban mendukung pelaksanaan

RPJMD Kota Blitar 2011 – 2015. Dukungan tersebut, harus tercermin dari

kontribusi atau nilai pemanfaatan produk – produk Bappeda, diantaranya : 1)

Produk – produk perencanaan pembangunan (RPJMD, RKPD) yang lebih

berkualitas; 2) Hasil – hasil pemantauan, evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan dan evaluasi kebijakan yang menjadi masukan bagi tindak lanjut

perbaikan, proses perencanaan pembangunan dan masukan bagi perumusan

kebijakan pembangunan daerah.



Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas

perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah dilaksanakan penyesuaian

sebagaimana dalam tabel dibawah ;



Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2016

Kota Blitar

NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program /

Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

Program / Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja Target

Capaian Kebutuhan Dana

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Jenis kegiatan pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Jenis kegiatan pelayanan administrasi perkantoran

1:09

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

dispenduk capil

- materai 100% 5.557.500 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

dispenduk capil

- materai 100% 5.557.500


dispenduk capil

terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100% 243.209.200 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

dispenduk capil

terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100% 243.209.200


dispenduk capil


100% 31.078.150 Penyediaan Alat Tulis Kantor

dispenduk capil


100% 31.078.150


dispenduk capil

- amplop dinas - map dinas - Blangko SPMU

100% 22.278.650 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

dispenduk capil

- amplop dinas - map dinas - Blangko SPMU

100% 22.278.650

Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

dispenduk capil

tersediaanya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

100% 3.336.450 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

dispenduk capil

tersediaanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100% 3.336.450


dispenduk capil

tersedianya peralatan rumah tangga

100% 5.327.100 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

dispenduk capil

tersedianya peralatan rumah tangga

100% 5.327.100


dispenduk capil

- media cetak koran

100% 14.040.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

dispenduk capil

- media cetak koran

100% 14.040.000




dispenduk capil

Terlaksananya penyediaan air minum untuk pencari dokumen kependudukan

100% 7.485.400 Penyediaan Makanan dan Minuman

dispenduk capil


100% 7.485.400


dispenduk capil

Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

100% 127.265.450 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

dispenduk capil


100% 127.265.450

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

Jenis kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1:05 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

Jenis kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1:05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

dispenduk capil

- mobil keliling ktp-el - motor dinas

100% 542.000.000 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

dispenduk capil

- mobil keliling ktp-el - motor dinas

100% 542.000.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

dispenduk capil

- Filling Cabinet - meja dan kursi kerja - rak arsip - korden - sound system

100% 363.000.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

dispenduk capil

- Filling Cabinet - meja dan kursi kerja - rak arsip - korden - sound system – speaker informasi

100% 368.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

dispenduk capil

- genset - AC - printer - alat mobiling KTP-el

100% 245.000.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

dispenduk capil

- genset - AC - printer - alat mobiling KTP-el – penghancur kertas

100% 250.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

dispenduk capil

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100% 77.849.200 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

dispenduk capil


100% 77.849.200

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

dispenduk capil

- pemeliharaan 4 unit mobil dinas

100% 124.700.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

dispenduk capil

- pemeliharaan 4 unit mobil dinas

100% 124.700.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

dispenduk capil

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

100% 40.892.800 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

dispenduk capil

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

100% 40.892.800

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

dispenduk capil

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebelair

100% 7.737.600 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

dispenduk capil


100% 7.737.600



PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase penyusunan laporan capian kinerja dan keuangan

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase penyusunan laporan capian kinerja dan keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

dispenduk capil

- Lakip - Renja - RKA dan PRKA - DPA dan DPPA - SPM

100% 38.657.500 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

dispenduk capil

- Lakip - Renja - RKA dan PRKA - DPA dan DPPA - SPM

100% 38.657.500


Jenis kegiatan penataan administrasi kependudukan

1:11 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Jenis kegiatan penataan administrasi kependudukan

1:11 2.108.878.500

Pembangunan dan pengoperasian SIAKsecara terpadu

dispenduk capil

Terlaksananya pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

100% 195.000.000 Pembangunan dan pengoperasian SIAKsecara terpadu

dispenduk capil


100% 195.000.000

Implementasi sistem administrari kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

dispenduk capil

Terlaksananya sistem administrasikependudukan

100% 622.913.800 Implementasi sistem administrari kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

dispenduk capil

Terlaksananya sistem administrasi kependudukan

100% 622.913.800


dispenduk capil

Terlaksananya pelaksanaan kebijakan kependudukan

100% 35.000.000 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan

dispenduk capil


100% 35.000.000


dispenduk capil

Terlaksananya pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

100% 350.000.000 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

dispenduk capil


100% 350.000.000

Pengembangan database kependudukan

dispenduk capil

Terlaksananya pengembangan database kependudukan

100% 175.000.000 Pengembangan database kependudukan

dispenduk capil


100% 175.000.000




dispenduk capil

Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat dispenduk capil

100% 102.765.000 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

dispenduk capil


100% 102.765.000


- instansi terkait - kecamatan - kelurahan

100% 450.000.000 Sosialisasi kebijakan kependudukan

- instansi terkait - kecamatan - kelurahan

100% 450.000.000

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil

- PC komputer - printer - laptop

100% 450.000.000 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil

- PC komputer - printer - laptop

100% 450.000.000

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBAGAN WAWASAN KEBANGSAAN

Jenis kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan

1:01 35.175.000 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBAGAN WAWASAN KEBANGSAAN

Jenis kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan

1:01 35.175.000

Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

kota blitar

Terlaksananya keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

100% 65.500.000 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

kota blitar Terlaksananya keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

100% 65.500.000



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil juga berasal dari para pemangku kepentingan baik dari

kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun SKPD dalam hal

penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan

integrasi program. Rumusan usulan program dan kegiatan dimaksud dijabarkan

dalam tabel 2.5. sebagai berikut :

Tabel. 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar

Tahun 2016 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/

Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- - - - - -



BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara

nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya

berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan

status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan

Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia

yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan Administrasi

Kependudukan yang sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi

Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi,

dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan

minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi

permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka pada tanggal 24 Desember 2013

telah ditetapkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Yang menarik dan perlu dicermat oleh seluruh lapisan masyarakat adalah

dicantumkannya pasal 79 A yang menentukan:

“Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya”.

Berdasarkan pasal di atas maka semua pengurusan dokumen pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil gratis asalkan tidak melebihi batas waktu

maksimal yang telah ditentukan oleh Undang – Undang. Apabilan pengurusan

dokumen kependudukan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan Undang –

Undang maka masyarakat dikenakan denda retribusi pengurusan akta

kependudukan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah no. 8 Tahun 2010

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah



Kota Blitar No. 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP

dan Akta Catatan Sipil . Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat semakin

sadar akan pentingnya dokumen kependudukan sehingga tertib administrasi

kependudukan terwujud di wilayah Kota Blitar

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL DAERAH

1. Sasaran dan Indikator Sasaran.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam

rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh

indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan

rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan

anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan

melaksanakannya dalam tahun tertentu.

a. Sasaran :

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan

Indikator Sasaran :

· Jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan

· Tercatatnya jumlah data penduduk pindah datang,lahir dan mati

· Terlaksananya pencetakan KTP-el di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar

b. Sasaran :

Terwujudnya pengembangan database SIAK yang berkelanjutan

· Indikator sasaran : Terlaksananya pengembangan database SIAK yang

berkelanjutan.

c. Sasaran :

Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur yang

profesional dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang memadai



Indikator sasaran :

· Jumlah petugas pelayanan yang mengikuti bimtek dan pelatihan.

d. Sasaran :

Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan yang disertai komponen

pendukung operasional.

Indikator Sasaran :

· Jumlah blangko – blangko administrasi kependudukan

· Jumlah printer untuk pencetakan KTP-el

e. Sasaran :

Meningkatnya sarana prasarana perkantoran

Indikator sasaran : Tersedianya ruang pelayanan yang aman dan nyaman

f. Sasaran :

Terwujudnya pengembangan menu statistic database SIAK yang

berkelanjutan

Indikator sasaran :

· Tersedianya Buku NIK,Buku profil,Buku Laporan Kependudukan

g. Sasaran :

Terwujudnya database SIAK yang valid dan akurat

Indikator Sasaran :

· Kesesuaian database dengan kondisi penduduk yang sebenarnya

· Penurunan jumlah anomali data penduduk

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak

dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik

dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap

perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung

aspek – aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator Kinerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar berdasarkan kelompok

sasaran sebagai berikut :



Sasaran 1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi

kependudukan

PROGRAM

KEGIATAN

KET URAIAN

INDIKATOR

KINERJA SAT TARGET




prosentase 100%


-instansi terkait -kecamatan -kelurahan

prosentase 100%



prosentase 100%

Peningkatan pelayanan publik dalam bidng pencatatan sipil

- PC komputer - Printer - Laptop

prosentase 100%



Sasaran 2. Terwujudnya pengembangan database SIAK yang berkelanjutan

PROGRAM

KEGIATAN

KET URAIAN

INDIKATOR

KINERJA SAT TARGET




prosentase 100%

Pengembangan database kependudukan


prosentase 100%

Sasaran 3. Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur yang

professional dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang memadai

PROGRAM

KEGIATAN

KET URAIAN

INDIKATOR

KINERJA SAT

TARGE

T

PROGRAM

PENATAAN

ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN


Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

prosentase 100%



Sasaran 4. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan yang disertai komponen

pendukung operasional

PROGRAM

KEGIATAN

KET URAIAN

INDIKATOR

KINERJA SAT TARGET

PROGRAM

PENATAAN

ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN



prosentase 100%



prosentase 100%

Sasaran 5. Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran

PROGRAM

KEGIATAN

KET URAIAN

INDIKATOR

KINERJA SAT TARGET


Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Materai prosentase 100%


Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

prosentase 100%


Terlaksananya penyediaan alat Tulis Kantor

prosentase 100%


Amplop Dinas,Map Dinas,Blangko SPMU

prosentase 100%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

prosentase 100%



Bangunan Kantor

kantor


Tersedianya peralatan rumah tangga

prosentase 100%


-media cetak koran

prosentase 100%



prosentase 100%



prosentase 100%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

-mobil keliling ktp-el –motor dinas

prosentase 100%

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

-filling cabinet –meja dan kursi kerja –rak arsip –korden – sound system –speaker informasi

prosentase 100%

Pengadaan peralatan gedung kantor

-genset –ac –printer –alat mibiling KTP-EL

prosentase 100%

Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor


prosentase 100%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan 4unit mobil dinas

prosentase 100%

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala

prosentase 100%



gedung kantor

peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mebleur


prosentase 100%

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBAGAN WAWASAN KEBANGSAAN

Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional

Terlaksananya keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional

prosentase 100%

Sasaran 6. Terwujudnya pengembangan menu statistic database SIAK yang

berkelanjutan

PROGRAM

KEGIATAN

KET URAIAN

INDIKATOR

KINERJA SAT TARGET

PROGRAM

PENATAAN

ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN



prosentase 100%

Sasaran 7. Terwujudnya database SIAK yang valid dan akurat.

PROGRAM

KEGIATAN

KET URAIAN

INDIKATOR

KINERJA SAT TARGET

PROGRAM

PENATAAN

ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN



prosentase 100%

Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta

kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3.1 berikut :



Tabel. 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Blitar

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2016

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

SKPD Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 1.10.01 1 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran

0

1 10 1.10.01 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jenis transaksi perbankan yang dilakukan

dispenduk capil

2 jenis 5.557.500 1 7.224.750

1 10 1.10.01 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA, dan listrik yang terbayar

dispenduk capil

5 rekening 243.209.200 1 316.171.960

1 10 1.10.01 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor dispenduk capil

34 paket 31.078.150 1 40.401.595

1 10 1.10.01 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

dispenduk capil

5 jenis 22.278.650 1 28.962.245

1 10 1.10.01 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pengadaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor

dispenduk capil

1 paket 3.336.450 1 4.337.385

1 10 1.10.01 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia

dispenduk capil

25 jenis 5.327.100 1 6.925.230

1 10 1.10.01 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dalam 1 hari

dispenduk capil

3 eksemplar 14.040.000 1 18.252.000

1 10 1.10.01 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman untuk tamu dan pencari dokumen kependudukan

dispenduk capil

100% 7.485.400 1 9.731.020

1 10 1.10.01 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Luar kota Blitar

2 jenis 127.265.450 1 165.445.085



1 10 1.10.01 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

Prosentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik

1 10 1.10.01 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang tersedia

dispenduk capil

3 unit 542.000.000 1 704.600.000

1 10 1.10.01 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

dispenduk capil

1 paket 363.000.000 1 471.900.000

1 10 1.10.01 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

dispenduk capil

1 paket 245.000.000 1 318.500.000

1 10 1.10.01 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

dispenduk capil

2 gedung 77.849.200 1 101.203.960

1 10 1.10.01 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah mobil dinas yang terpelihara

dispenduk capil

3 unit 124.700.000 1 162.110.000

1 10 1.10.01 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor

dispenduk capil

6 jenis 40.892.800 1 53.160.640

1 10 1.10.01 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Jenis pemeliharaan rutin/berkala mebelair

dispenduk capil

5 jenis 7.737.600 1 10.058.880

1 10 1.10.01 5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas

100%

1 10 1.10.01 5 11 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti

kota blitar 6 even 65.500.000 1 85.150.000

1 10 1.10.01 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

1 10 1.10.01 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya - Lakip - Renja - RKA dan PRKA - DPA dan DPPA – SPM

dispenduk capil

6 laporan 38.657.500 1 50.254.750

1 10 1.10.01 15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Prosentase penduduk wajib KTP ber NIK



1 10 1.10.01 15 1 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu


dispenduk capil

1 paket 195.000.000 1 253.500.000

1 10 1.10.01 15 3 Implementasi sistem administrari kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)


dispenduk capil

1 paket 622.913.800 1 809.787.940

1 10 1.10.01 15 5 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan


dispenduk capil

1 paket 35.000.000 1 45.500.000

1 10 1.10.01 15 6 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

Tersusunnya informasi data kependudukan

dispenduk capil

2 paket 350.000.000 1 455.000.000

1 10 1.10.01 15 9 Pengembangan database kependudukan

Data dokumen akte pencatatan sipil yang ter-entry

dispenduk capil

40.000 dokumen

175.000.000 1 227.500.000

1 10 1.10.01 15 11 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil


dispenduk capil

1 paket 102.765.000 1 133.594.500

1 10 1.10.01 15 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan

Jumlah instansi terkait yang menerima sosialisasi kebijakan kependudukan

dispenduk capil

28 kegiatan 450.000.000 1 585.000.000

1 10 1.10.01 15 16 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil

Pengadaan laptop, scanner, dan belanja cetak

dispenduk capil

3 paket 250.000.000 1 325.000.000



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota

Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah tahun 2016 sebagai penjabaran Renstra

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2016. Rencana ini disusun setelah

mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

tahun 2016.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks,

pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2016 ini,

dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian

seperlunya.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Daerah Kota Blitar tahun 2016. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh

dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Daerah Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi

positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan good governance

melalui perencanaan pembangunan yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

Blitar, 30 Juni 2015 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL DAERAH KOTA BLITAR

Drs. GATUT HARISIWANTO,M,Si Pembina Utama Muda

NIP. 19611103 199203 1 004

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 188/ 259 /410.103/2014

TENTANG

RENCANA KERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan

Kepala Daerah Kota Blitar Nomor 40 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar tahun 2015 perlu menyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar Tahun 2015 ;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah tentang Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar Tahun 2015 ;

Mengingat : a. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;

b. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005 – 2025 ;

c. Peraturan Daerah Blitar Nomor Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2011 – 2015 ;

d. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar Tahun 2008 ;

e. Peraturan Walikota Blitar Nomor : 17 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2014.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar Tahun 2015.

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Tahun Lalu

Bab III : Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Bab IV : Penutup

KETIGA : Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEEMPAT : 1) Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar wajib dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar dalam rangka penyelenggaraan program kegiatan tahun 2015 ;

2) Penjabaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar setiap tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar Pada tanggal 30 Juni 2014

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KOTA BLITAR

Drs. GATUT HARISISWANTO,M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19611103 199203 1 004

Documents

RENCANA KINERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1582.pdf · Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional