Upload
phamkhue
View
247
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
DAFTAR ISI
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .................................................................................. 1
B. Maksud dan Tujuan ........................................................................... 1
C. Dasar Hukum .................................................................................... 2
D. Sistematika Penyusunan .................................................................... 2
II. KONDISI UMUM DAN POTENSI STRATEGIS KOTA SALATIGA
A. Kondisi Umum ................................................................................... 3
1. Kondisi Geografi ........................................................................... 3
2. Kondisi Sosial Budaya ................................................................... 6
3. Kondisi Ekonomi ........................................................................... 10
4. Kondisi Politik ............................................................................... 12
5. Kondisi Kelembagaan Aparatur dan Pelayanan Publik ...................... 13
6. Kondisi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ....................................... 14
7. Kondisi Pembangunan Bidang Hukum ............................................ 15
8. Ketentraman dan Ketertiban .......................................................... 15
9. Kondisi Struktur Ruang kota .......................................................... 16
10. Kondisi Lingkungan Hidup ........................................................... 23
B. Potensi Strategis ................................................................................ 25
III. VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA TAHUN 2006-
2026
A. Visi ................................................................................................... 28
B. Misi ................................................................................................... 29
C. Arah Pembangunan ........................................................................... 30
IV. PENUTUP ............................................................................................. 35
i
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2005-2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SALATIGA,
Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan
sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka
panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan
tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan nasional dan provinsi
Jawa Tengah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Jangka Panjang Nasional, Rencana Jangka Panjang Daerah
merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20
(dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai Tahun 2025 yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
ii
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);
iii
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan
Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 1996 tentang Rencana Umum
Tata Ruang Kota Salatiga .
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2002 tentang Renstra Kota
Salatiga Tahun 2002 – 2006.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
Dan
WALIKOTA SALATIGA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA SALATIGA TAHUN 2005-
2025.
iv
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Walikota adalah Walikota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut
RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh)
tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah perencanaan
pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung
sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 yang
selanjutnya disebut RPJP Daerah Kota Salatiga adalah perencanaan pembangunan daerah
Kota Salatiga untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan
tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga yang selanjutnya disebut
RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Salatiga untuk
periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota
Salatiga dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Kota Salatiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen
perencanaan periode 1 (satu) tahun
BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2
(1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025
disusun dengan sistematika sebagai berikut :
v
BAB I PENDAHULUAN
BAB II KONDISI UMUM DAERAH
BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA TAHUN 2005-2025
BAB IV SASARAN, ARAH DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG TAHUN 2005-2025
BAB V PENUTUP
(2) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 3
RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan
pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun
terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 dalam bentuk visi, misi dan arah
pembangunan.
Pasal 4
RPJP Daerah Kota Salatiga mengacu pada RPJ P Daerah Provinsi Jawa Tengah dan RPJP
Nasional.
Pasal 5
(1) RPJP Daerah Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman
penyusunan RPJM Daerah Kota Salatiga yang memuat visi, misi dan program Walikota
Salatiga.
(2) Penyusunan RPJM Daerah Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya
dijabarkan dalam RKPD Kota Salatiga.
(3) RKPD Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk
menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6
(1) Walikota Kota Salatiga melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah
Kota Salatiga.
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah Kota Salatiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yan berlaku.
vi
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7
Dengan berlakuya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan mengenai Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah tahun 2007 – 2012 masih tetap berlaku sejak tanggal diundangkannya
Peraturan Daerah ini .
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.
Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 29 Oktober 2010
WALIKOTA SALATIGA,
Cap ttd
JOHN MANUEL MANOPPO
Diundangkan di Salatiga
Pada tanggal 29 Oktober 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,
Cap ttd
AGUS RUDIANTO
LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2010 NOMOR 6
vii
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2005-2025
I. UMUM
Pembangunan Nasional adalah rangakaian upaya pembangunan yang berkesinambungan
yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan
tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu 1945. Rangkaian upaya pembangunan
tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan
tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.
Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka
pendek, oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi
dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.
Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan juga menjadi
pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang
berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka
panjang, serta memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, maka Kota
Salatiga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk kurun
waktu 20 Tahun (2005-2025).
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Salatiga adalah dokumen
Perencanaan Pembangunan Kota Salatiga yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya
Kota Salatiga dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke
depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahu 2005 hingga tahun 2025. Pelaksanaan
RPJP Daerah 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam
periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.
viii
RPJP Daerah Kota Salatiga digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah
Kota Salatiga pada masing-masing tahapan dan periode RPJM Daerah Kota Salatiga sesuai
dengan visi, misi dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat.
RPJM Daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas
pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran
perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Salatiga.
Tujuan yang ingin dicapai dengan ditteapkannya Peraturan Daearah tentang RPJP
Daerah Tahun 2005-2025 adalah untuk (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan
dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi
baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan
Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi
masyarakat.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu menetapkan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah
berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan
sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan tersebut harus
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (untuk jangka waktu 20
tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (untuk jangka waktu 5 tahun)
dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (untuk jangka waktu 1 tahun). Rencana
jangka panjang pembangunan ditetapkan mulai tahun 2005 sampai 2025.
Sesuai dengan amanat tersebut Pemerintah Kota Salatiga menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025, sebagai bentuk
perencanaan pembangunan yang menjadi penjabaran dan pelaksanaan rencana
pembangunan Jawa Tengah dan Nasional yang direncakanan sesuai dengan situasi dan
kondisi Kota Salatiga. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Salatiga 2005-2025 adalah suatu perencanaan pembangunan yang substansinya memuat
visi, misi dan arah pembangunan daerah dan merupakan satu kesatuan dalam Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Sesuai dengan amanat dalam UU Nomor 25 Tahun
2004 tersebut, RPJPD ini disusun untuk kurun waktu 2005 sampai 2025. Selain mengikuti
amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, penyusunan RPJPD ini juga dilakukan
sesudah RPJP Nasional tersusun pada tahun 2007 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah
tersusun pada tahun 2008. RPJPD Kota Salatiga ini disusun sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan pembangunan di Kota Salatiga dengan mengacu RPJP Nasional dan RPJPD
Provinsi Jawa Tengah.
Penyusunan RPJPD Kota Salatiga dimaksudkan agar Pembangunan Kota Salatiga
dalam kurun waktu 20 tahun mendatang dapat terarah, berkesinambungan, dan efisien.
RPJPD Kota Salatiga memiliki karakteristik, pertama memfokuskan pada identifikasi
kondisi, tantangan dan modal dasar, berarti perencanaan tersebut disusun berdasarkan
keadaan, kemampuan dan situasi saat ini. Bersifat antisipatif dan proyektif artinya
perencanaan tersebut disusun dengan memperhatikan kecenderungan yang akan terjadi di
2
masa mendatang, sekaligus dengan mempertimbangkan hasil proyeksi kondisi yang
diperkirakan akan terjadi di masa mendatang. Berkaitan dengan hal tersebut, perencanaan
yang dibuat adalah bersifat indikatif dan tidak kaku.
RPJPD Kota Salatiga dalam proses penyusunannya juga memperhatikan dinamika
dan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan partisipatif sehingga perencanaan ini
merupakan komitmen dan acuan semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan Kota
Salatiga yang berkesinambungan. RPJPD ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman
yang strategis bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun program
kerja, Rencana Strategis (Renstra) dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kota
Salatiga dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 2005-2025.
Impelementasi RPJPD dalam waktu yang lebih pendek harus diwujudkan dalam bentuk
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Pembangunan
Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
1.2. PENGERTIAN
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga adalah
dokumen perencanaan pembangunan Kota Salatiga yang merupakan penjabaran dari tujuan
dibentuknya Pemerintahan Daerah Kota Salatiga dalam bentuk visi, misi, dan arah
pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai
tahun 2005 sampai tahun 2025.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah suatu dokumen perencanaan
pembangunan daerah periode 20 tahun ke depan yang ditetapkan dengan maksud untuk
memberikan arah dan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaksana
pembangunan di Kota Salatiga, meliputi pemerintah, dunia usaha/swasta, dan masyarakat,
berdasarkan kondisi riil saat ini, dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan
pembangunan daerah yang integral dengan tujuan pembangunan Jawa Tengah dan
Nasional, sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang sudah disepakati
bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap komponen pelaku
pembangunan akan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling
melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.
Adapun tujuan penyusunan RPJPD ini adalah untuk memberikan pedoman bagi
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat
visi, misi, arah, dan program Kepala Daerah terpilih.
3
1.4. LANDASAN HUKUM
Landasan Hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota
Salatiga Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan;
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2008;
6. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
10. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
11. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah Daerah, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
4
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata
Ruang Kota Salatiga;
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2002 tentang Renstra Kota Salatiga
Tahun 2002 – 2006.
1.5. HUBUNGAN RPJPD KOTA SALATIGA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN
LAINNYA
1. Perencanaan pembangunan Kota Salatiga tidak terlepas dari sistem perencanaan
pembangunan nasional, perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah, dengan
merujuk pada Undang-Unadang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut pemerintah daerah baik
Provinsi maupun Kabupaten/Kota diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan
untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan
pembangunan tersebut, penyusunan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 mengacu
pada arah pembangunan RPJP Nasional Tahun 2005-2025 dan RPJPD Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2005-2025.
2. RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025, akan digunakan sebagai pedoman dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga
pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan.
3. RPJPD Kota Salatiga merupakan perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi,
misi, arah, tantangan, dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah. Dalam proses
penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan pembangunan.
4. Rencana Strategis (Renstra) Kota Salatiga Tahun 2002-2006 sesuai Peraturan Daerah
Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2002, berlaku sampai dengan bulan Desember Tahun
2006. Renstra tersebut dipakai sebagai dasar penyusunan RKPD dan RAPBD Kota
Salatiga tahun 2005 dan 2006. Pada tahun 2007-2012, penyusunan RKPD dan RAPBD
mengacu pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2007-2012.
Renstra dan RPJMD tersebut secara substansial menjadi bagian dari RPJPD Kota
Salatiga tahun 2005-2025.
5
1.6. TATA URUT
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025
disusun dengan tata urut sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
BAB II. KONDISI UMUM DAERAH
BAB III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA 2005-2025
BAB IV. SASARAN, ARAH, TAHAPAN PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA
TAHUN 2005-2025
BAB V. PENUTUP
6
BAB II
KONDISI UMUM DAERAH
2.1. KONDISI SAAT INI
Pembangunan Kota Salatiga yang telah dilaksanakan selama ini dalam kerangka
pembangunan daerah dan nasional, telah menunjukkan capaian diberbagai bidang
kehidupan masyarakat. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kemajuan
kesejahteraan Kota Salatiga adalah melalui perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) yang sekaligus menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan.
Berdasarkan perhitungan IPM oleh BPS tahun 2002, nilai Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) tercatat 72,80. Capaian komponen pembentukan IPM tersebut adalah Usia
Harapan Hidup 70,2 tahun, Angka Melek Huruf 93,3 %, rata- rata lama sekolah 9,5
tahun, pengeluaran riil perkapita Rp.617.900.
Sedangkan pada tahun 2005, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat
meningkat menjadi 74,80. Capaian komponen pembentukan IPM tersebut adalah Usia
Harapan Hidup 70,3 tahun, Angka Melek Huruf 95,2%, rata- rata lama sekolah 9,5 tahun,
pengeluaran riil perkapita Rp.638.000. Dengan nilai tersebut Kota Salatiga menduduki
urutan 3 (ketiga) pada tingkat Jawa Tengah . Kondisi tersebut merupakan salah satu
indikator terhadap kualitas pembangunan manusia di Kota Salatiga. Tingginya usia
harapan hidup karena membaiknya pelayanan medis, sedangkan capaian angka melek
huruf karena keberhasilan program-program pembangunan yang mendorong meningkatnya
angka melek seperti penyediaan fasilitas belajar, guru dan peningkatan kesadaran
masyarakat untuk mengikuti wajib belajar sembilan tahun.
2.1.1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
2.1.1.1. Kependudukan
Jumlah penduduk Kota Salatiga pada tahun 2001 sebesar 145.301 jiwa
dan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pada tahun 2005 terjadi penambahan
jumlah Penduduk sebesar 30.882 jiwa atau naik 21 % menjadi sebesar
176.183 jiwa dengan perincian 87.109 jiwa adalah pria, dan 89.074 jiwa
adalah wanita.
Kota Salatiga dengan luas wilayah 56,78 km2
terbagi atas 4 (empat)
kecamatan dan 22 (dua puluh dua) Kelurahan, dengan kepadatan penduduk
rata-rata sebanyak 2.578 jiwa per km2. Ditinjau dari segi persebaran
7
penduduk belum merata, pada umumnya masih terkonsentrasi di daerah
perkotaan. Pada tahun 2005 rata-rata penduduk per rumah tangga tercatat
sebanyak 4,35 jiwa, jumlah penduduk usia produktif Kota Salatiga adalah
36.303 orang, diperkirakan pada tahun 2025 jumlah usia produktif ± 42.194
orang. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW Kota Salatiga
Tahun 2004-2013, diperkirakan angka ketergantungan penduduk dalam
rumah tangga, 1 (satu) orang menanggung 4 (empat) orang dalam 1 (satu)
keluarga.
Peserta Keluarga Berencana aktif pada tahun 2001 sebesar 9.340 orang
dengan rincian yang menggunakan IUD 3.990 orang, MOP 394 orang,
MOW 2.235 orang dan susuk 2.721 orang. Peserta Keluarga Berencana aktif
pada tahun 2005 sebesar 11.156 orang dengan rincian yang menggunakan
IUD 4.100 orang, MOP 344 orang, MOW 2.205 orang dan susuk 4.506
orang. Rendahnya peserta KB pria antara lain disebabkan oleh rendahnya
pilihan alat kontrasepsi, terbatasnya layanan KB pria, dan masih ada
anggapan dalam masyarakat bahwa masalah KB merupakan urusan wanita.
2.1.1.2. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Jumlah Angkatan Kerja Kota Salatiga tahun 2001 berdasarkan
kelompok umur (15-59) berjumlah 100.391 orang dan pada tahun 2005
Jumlah Angkatan Kerja turun 32.639 orang menjadi 67.752 orang atau
38,45% dari jumlah penduduk sebesar 176.183 orang. Selama 5 tahun
terakhir rata-rata jumlah angkatan kerja sebesar 55.039 orang atau 31,24%.
Jika memperhatikan dari data lapangan kerja utama baik sektor formal
maupun non formal diharapkan pada tahun-tahun mendatang angkatan kerja
yang terserap diharapakan meningkat sehingga diperlukan terobosan-
terobosan untuk penyediaan lapangan kerja yang baru. Terobosan tersebut
diantaranya adalah program transmigrasi.
Transmigrasi merupakan program nasional yang alokasinya
diprioritaskan untuk daerah yang potensi alamnya kurang subur dan padat
penduduknya. Pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 kota Salatiga
belum memberangkatkan peserta untuk bertransmigrasi.
2.1.1.3. Pendidikan
Pendidikan mempunyai peranan yang menentukan bagi masa depan
bangsa dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas.
8
Berdasarkan data tahun 2001 fasilitas pendidikan negeri maupun swasta
yang tersedia di Kota Salatiga sebagai berikut: SD sebanyak 96 sekolah
dengan jumlah siswa SD negeri dan swasta sebanyak 16.366, SMP sebanyak
20 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 9.166. SMU/SMK sebanyak 23
sekolah dengan jumlah murid SMU negeri dan swasta sebanyak 13.729.
Pada tahun 2005, fasilitas pendidikan negeri maupun swasta yang
tersedia di Kota Salatiga sebagai berikut: SD sebanyak 92 sekolah yang
terdiri dari 82 SD Negeri dan 10 SD swasta, dengan jumlah siswa SD negeri
dan swasta sebanyak 16.513, SMP sebanyak 21 sekolah yang terdiri dari 10
SMP negeri, 10 SMP swasta dan 1 SMP terbuka, , dengan jumlah siswa
sebanyak 8.999. SMU/SMK sebanyak 22 sekolah, terdiri dari 3 SMU negeri
dan 7 SMU swasta, dengan jumlah murid SMU negeri dan swasta sebanyak
5.380, serta 2 SMK negeri dan 10 SMK swasta, dengan jumlah murid SMK
negeri dan swasta sebanyak 7.572.
Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta sangat
membantu Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan baik pada tingkat
dasar hingga perguruan tinggi dalam hal penyediaan SDM. Angka
Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada masing-
masing jenjang kondisi tahun 2003/2004 adalah sebagai berikut: APK untuk
SD/MI sebesar 125,97% dan APM 108,35%, APK SLTP/MTs sebesar
134,76% dan APM sebesar 102,19%, untuk APK SLTA sebesar 134,63%
dan APM 102,68%. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa penduduk
usia sekolah untuk SD, SLTP dan SLA telah dapat tertampung dan perlu
dipertahankan kedepan. Kinerja pendidikan ini belum sepenuhnya mampu
memberikan layanan pendidikan secara maksimai pada setiap jenjang.
Sementara dari sisi tenaga pendidik masih diperlukan peningkatan kualitas.
2.1.1.4. Perpustakaan
Mencerdaskan kehidupan masyarakat juga dilakukan melalui
penyediaan layanan perpustakaan dan peningkatan minat baca masyarakat.
Sampai akhir tahun 2004 jumlah perpustakaan umum 1 buah. Pada tahun
2005 perpustakaaan di Kelurahan yang aktif ada 4 buah, perpustakaan
Kelurahan lainnya sedang dalam rintisan. Sementara itu perpustakaan SLTP
22 buah, SLTA 22 buah dan PTN/PTS 6 buah. Jumlah pengunjung
perpustakaan umum pada tahun 2005 sebesar 15.750 orang dengan koleksi
9
buku sebanyak 8000 buku yang dapat dijadikan referensi pelajar, mahasiswa
dan masyarakat.
2.1.1.5. Pemuda dan Olah Raga
Pada tahun 2005 jumlah pemuda sebesar 78.829 jiwa atau sekitar
52,05% dari keseluruhan jumlah penduduk. Hal ini mencerminkan jumlah
penduduk pada usia produktif sebagai potensi SDM yang cukup besar dalam
pembangunan Kota Salatiga. Namun sekaligus membutuhkan keseriusan
dalam hal pembinaan dan penyediaan lapangan kerja. Sementara itu, jumlah
organisasi kepemudaan pada tahun 2005 sebanyak 42 buah. Pada umumnya
organisasi kepemudaan ini belum berperan secara maksimal dalam
pembangunan Kota Salatiga.
Peran serta olah raga di Kota Salatiga nampak pada kegiatan PON XVI
yang berlangsung pada bulan September 2004 di Palembang yang
menampilkan 19 atlit dengan prestasi yang cukup membanggakan dalam
menyumbangkan perolehan medali Provinsi Jawa Tengah. Demikian pula
dalam PORDA Jateng tahun 2005, atlit Kota Salatiga dari 19 cabang olah
raga mampu menduduki peringkat 11 dari 35 Kabupaten/Kota se Jawa
Tengah dengan perolehan 35 medali. Tersedianya fasilitas olah raga seperti
stadion terbuka, GOR, pusat latihan, seperti Karate, Atletik, Sekolah Sepak
Bola, Bulu Tangkis, mendukung munculnya atlit-atlit berprestasi di tingkat
nasional dan internasional. Kondisi ini merupakan kekuatan yang dimiliki
oleh masyarakat Kota Salatiga. Walaupun dari jumlah penduduknya kecil,
namun prestasi olah raganya sangat bagus dilevel nasional bahkan
internasional.
2.1.1.6. Kesehatan
Perkembangan kondisi kesehatan masyarakat menunjukkan perubahan
yang positif, keberhasilan ini dapat dilihat dari beberapa indikator umum
antara lain: 1) Angka kematian bayi tahun 2001 sebesar 10,19 per 1.000
kelahiran hidup, tahun 2004 sebesar 11,72 per 1.000 kelahiran hidup,
sedangkan angka kematian ibu melahirkan 102,88 per 100.000 kelahiran
hidup pada tahun 2001 dan menurun menjadi 65,10 per 100.000 lahir hidup
pada tahun 2004, usia harapan hidup 71,4 tahun pada tahun 2004. Faktor
penentu derajat kesehatan mengindikasikan berbagai masalah kesehatan
masyarakat yang harus memperoleh prioritas yaitu kondisi status gizi
10
masayarakat, pola penyakit dan perilaku hidup sehat serta kemandirian
dalam upaya kesehatan. Sampai saat ini prevalensi balita Kurang Energi
Protein (KEP) 16,6%, prevalensi HIV 3,8% pada kelompok resiko tinggi
dan masih rendahnya kemandirian masyarakat berperilaku hidup bersih dan
sehat. Banyaknya pendatang yang masuk ke Kota Salatiga juga perlu
mendapat perhatian dari pemerintah dalam hal pencegahan penyakit
menular.
Jaminan pelayanan kesehatan di Kota Salatiga dilaksanakan melalui
program kegiatan ODHA sebagai berikut; tahun 2002 jumlah sasaran 86
orang, tahun 2003 meningkat menjadi 147 orang sedangkan tahun 2004
menurun menjadi sejumlah 83 orang sasaran dan naik lagi menjadi 159
orang pada tahun 2005.
Pada tahun 2001 fasilitas kesehatan yang tersedia di Kota Salatiga
adalah: Rumah Sakit Umum sebanyak 2 buah yaitu 1 buah Rumah Sakit
Umum Daerah dan 1 buah Rumah Sakit milik TNI Angkatan Darat. Rumah
Sakit Paru 1 buah, Rumah Sakit Bersalin 3 buah, Balai Pengobatan 3 buah,
Balai Pengobatan Swasta 4 buah, Puskesmas 6 buah, Puskesmas Pembantu
15 buah, Posyandu 271 buah, Apotek 15 buah, jumlah dokter sebanyak 80
orang.
Pada Tahun 2005 fasilitas kesehatan yang tersedia di Kota Salatiga
adalah: Rumah Sakit Umum sebanyak 2 buah, Rumah Sakit Tubercolusa
Paru 1 buah, Rumah Sakit Swasta 2 buah, Rumah Sakit THT 1 buah, Rumah
Bersalin 1 buah, Puskesmas 6 buah, Puskesmas Pembantu 16 buah, Apotek
20 buah, jumlah Dokter sebanyak 105 orang. Jika dibandingkan dengan
target indikator Indonesia Sehat maka rasio tenaga medis di Kota Salatiga
cukup tinggi. Peningkatan derajat kesehatan telah menyebabkan perubahan
pola hidup sebagian masyarakat.
2.1.1.7. Kesejahteraan sosial
Berdasarkan data yang ada, dalam hal kesejahteraan masyarakat, di
Kota Salatiga masih banyak ditemui permasalahan kesejahteraan sosial.
Walaupun upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS) terus dilakukan tetapi belum berhasil mengurangi jumlah PMKS
secara signifikan. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya jumlah
penduduk miskin (seperti gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan anak
11
terlantar), tindak kekerasan, korban bencana alam, dan penyandang masalah
kesejahteraan sosial lainnya.
Pada tahun 2005 terdapat anak balita terlantar sejumlah 33 orang, anak
terlantar 287 orang, anak nakal 5 orang, anak jalanan 98 orang, anak cacat
56 orang, wanita rawan sosial ekonomi 158 orang, lanjut usia terlantar 225
orang, penyandang cacat 72 orang, pengemis 87 orang, korban
penyalahgunaan NAPZA 12 orang. Untuk penanganan PMKS, di Kota
Salatiga terdapat 12 panti sosial untuk anak terlantar, 1 buah panti sosial
lanjut usia terlantar, 1 buah panti karya dan 3 buah panti sosial penyandang
cacat.
2.1.1.8. Kemiskinan
Berdasarkan data tahun 2001 jumlah rumah tangga Pra Sejahtera
sebanyak 7.528 rumah tangga (20,9 %) dari 36.012 rumah tangga. Merujuk
hasil pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2005
jumlah rumah tangga miskin (RTM) di Salatiga sebanyak 9.128 RTM atau
19,68%, mengalami kenaikan sejumlah 1.400 RTM. Penanggulangan
kemiskinan telah menjadi agenda dan prioritas pembangunan serta telah
dilaksanakan dalam kurun waktu yang panjang. Berbagai strategi, kebijakan
program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan baik yang bersifat
langsung (program khusus) maupun yang tidak langsung telah
diimplementasikan. Namun demikian hasilnya belum optimal, salah satunya
ditandai dengan masih banyak penduduk miskin di Salatiga.
Penanggulangan kemiskinan bukanlah hal yang mudah diatasi mengingat
kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional. Meskipun
demikian, Pemerintah Kota Salatiga perlu terus melakukan strategi, program
dan kegiatan untuk menanggulangi masalah kemisikinan ini, baik melalui
peningkatan kualitas SDMnya maupun mendorong dan menciptakan
lingkungan yang kondusif bagi peningkatan perekonomian masyarakat.
Upaya riil yang telah ditempuh sebagai upaya penanggulangan
kemiskinan di Salatiga adalah melalui 2 (dua) grand design yaitu
mengurangi beban pengeluaran orang miskin dan meningkatkan pendapatan
orang miskin. 2 (dua) grand design tersebut kemudian ditopang dengan 4
(empat) pilar utama kebijakan yaitu: perluasan kesempatan kerja dan
berusaha, peningkatan kapasitas SDM, penguatan kelembagaan masyarakat,
12
pemenuhan jaminan sosial. Bentuk nyata dari pelaksanaan strategi tersebut
adalah dengan dilaksanakannya berbagai program antara lain Program
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), pelatihan dan
peningkatan ketrampilan, pendampingan dan bantuan modal bergulir.
Upaya-upaya ini perlu diteruskan untuk mengentaskan kemiskinan yang ada
di Kota Salatiga.
2.1.1.9. Kebudayaan
Kota Salatiga yang lahir tepatnya pada Hari Jum'at tanggal 24 Juli 750
Masehi, memiliki beberapa jenis budaya yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat. Budaya tersebut lahir dari proses akulturasi budaya asli dengan
budaya yang dibawa para pendatang. Peninggalan dalam bentuk Prasasti
PLUMPUNGAN sebagai salah satu benda purbakala, tradisi/upacara adat,
kesenian seperti Tari Krida Tamtama yang muncul pada tahun 1757 di
Salatiga bersamaan dengan terjadinya Perjanjian Salatiga, merupakan obyek
wisata yang menarik. Beberapa bangunan kuno yang mempunyai nilai
sejarah juga merupakan obyek wisata yang bisa dinikmati oleh masyarakat
dan dimasa mendatang perlu dipertahankan.
Adanya berbagai lembaga masyarakat, nilai-nilai budaya yang tumbuh
dan berkembang di masyarakat seperti gotong royong, kerukunan antar umat
beragama, antar etnis, keanekaragaman seni dan budaya merupakan
kekayaan Kota Salatiga dan dimasa yang akan datang perlu dilestarikan.
Upaya pelestarian ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai sosial dan
budaya yang baik agar supaya nilai-nilai ini tidak tergerus oleh masuknya
budaya asing yang tidak baik, yang belum tentu sesuai dengan masyarakat
kita.
2.1.1.10. Agama
Kehidupan beragama di Kota Salatiga selama ini berlangsung dalam
toleransi yang cukup tinggi dan harmonis. Keharmonisan salah satunya
dapat dilihat dari banyaknya tempat ibadah yang ada di sekitar warga yang
majemuk, seperti Masjid, Gereja, Vihara dan Pura. Jumlah tempat ibadah
pada tahun 2001 Masjid 167 buah, Musholla 290 buah, Gereja 61 buah,
Gereja Katholik 2 buah, Vihara/klenteng 5 buah, Pura 1 buah dan tahun
2005 mencapai 179 buah Masjid, Musholla 291 buah, Gereja 61 buah,
Gereja Katholik 2 buah, Vihara/klenteng 6 buah dan Pura 1 buah. Jumlah
13
Pondok Pesantren tahun 2005 tercatat sebanyak 31 buah dengan jumlah
santri 284 orang.
2.1.1.11. Perempuan dan Anak
Pemberdayaan perempuan dan anak, telah menunjukkan peningkatan
yang tercermin dari peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, tetapi
belum di semua bidang pembangunan. Kondisi anak dan remaja di Kota
Salatiga masih perlu mendapat perhatian serius. Sampai Tahun 2005 masih
terdapat 33 orang balita dan 287 orang terlantar.
2.1.2. Ekonomi
2.1.2.1. Kondisi dan Struktur Ekonomi
Kondisi makro perekonomian Kota Salatiga semakin membaik. Produk
Domestic Regional Bruto tahun 2004 atas dasar harga konstan tahun 2000
menjadi sebesar Rp. 693.287.410.000 dan pada tahun 2005 menjadi
Rp. 722.063.940.000. Ini berarti PDRB Kota Salatiga telah meningkat rata-
rata sebesar 4,15% per tahun. Pada lima tahun pertama pertumbuhannya
relatif kecil hanya sebesar 3,06% per tahun. Hal ini terjadi karena pada
waktu itu terjadi krisis ekonomi sejak medio tahun 1997, yang
mengakibatkan kemerosotan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,51% pada
tahun 1998. Kemerosotan ini mengurangi rata-rata laju pertumbuhan
ekonomi yang cukup memprihatinkan, yang pada tahun sebelumnya bisa
mencapai rata-rata 5,38%, tertekan selama 1995-1997. Namun, kemudian
telah terjadi pemulihan, dimana sampai dengan tahun 2000 rata-rata laju
pertumbuhan ekonomi dipertahankan 3,57%.
Selama tahun 1998-2004 telah terjadi perubahan struktur ekonomi
akibat perbedaan laju pertumbuhan ekonomi. Kontribusi PDRB Kota
Salatiga lebih dominan pada sektor sekunder dan tersier, sektor primer yang
terdiri sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian sangat
kecil sumbangannya. Pada tahun 2005, struktur perekonomian masih
didominasi oleh empat sektor yang menonjol yaitu sektor jasa-jasa, industri
pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan
komunikasi.
Sektor tersier yang terdiri dari sektor perdagangan, hotel dan restoran,
14
sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor lembaga keuangan, persewaan
dan jasa usaha serta sektor jasa-jasa lain merupakan penyumbang terbesar.
Dalam kurun lima tahun terakhir, sektor jasa-jasa masih merupakan sektor
yang menjadi andalan terbesar di Kota Salatiga yang ditandai dengan
sumbangannya terhadap total PDRB yaitu berkisar diatas 27%, paling tinggi
dibanding sektor lain. Dibandingkan dengan keadaan tahun 2003,
sumbangan sektor jasa-jasa ini mengalami penurunan, dimana pada tahun
2004 sumbangan sektor ini terhadap pembentukan PDRB sebesar 27,18%.
2.1.2.2. Industri
Industri merupakan salah satu sektor andalan Kota Salatiga dalam
menunjang pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Jumlah
industri kecil tahun 2001 ada 1.780 unit, industri besar dengan investasi
Rp. 415.609.000.000,- dan penyerapan tenaga kerja 10.736 orang dan tahun
2005 ada 1.873 unit terdiri dari 16 unit industri besar dan sedang, 1857
industri kecil dengan total investasi Rp. 992.314.300.000, dan menyerap
tenaga kerja sebesar 13.784 orang. Kinerja sektor industri dalam penyerapan
tenaga kerja di Salatiga pada peringkat 20 dari seluruh Kota /Kabupaten di
Jawa Tengah.
2.1.2.3. Koperasi dan UMKM
Jumlah Koperasi di Salatiga tahun 2001 sebanyak 125 buah dengan
jumlah anggota sebanyak 24.950 orang dan jumlah KUD 1 buah dengan
jumlah anggota sebanyak 792 orang.
Jumlah Koperasi di Salatiga sampai tahun 2005 Koperasi Primer
sebanyak 139 buah, Koperasi sekunder 1 buah dan jumlah KUD 1 buah.
Jumlah UMKM tahun 2005 sebesar 481 buah, meningkat menjadi 119 dari
tahun 2004. Banyaknya tenaga kerja yang terserap disektor UMKM
memperlihatkan bahwa sektor UMKM sangat berpotensi dalam penciptaan
lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam
rangka mengatasi kemiskinan. Sementara itu, perkembangan Koperasi di
Kota Salatiga juga cukup menggembirakan. Besar modal dan aset Koperasi
pada tahun 2004 sebesar Rp.51.505.059.000 dan pada tahun 2005 meningkat
menjadi Rp.59.699.528.000.
15
Dari jumlah koperasi primer yang tersebut diatas, koperasi yang tidak
aktif sebagai berikut : 13 koperasi karyawan, 1 koperasi pasar, 1 koperasi
simpan pinjam, 7 koperasi serba usaha, 1 koperasi wanita, 3 koperasi
pemuda dan 9 koperasi lain-lain.
Permasalahan mendasar yang terjadi adalah masih lemahnya akses
UMKM terhadap pembiayaan untuk peningkatan modal usaha, khususnya
akses pada perbankan/lembaga keuangan dan lemahnya inovasi produk.
Selain itu, sektor UMKM masih terkendala dibidang pemasaran, sementara
itu, untuk Koperasi masih terkendala kualitas sumberdaya pengelola
Koperasi dan penguatan organisasinya.
2.1.2.4. Pertanian
Sebagai satu wilayah perkotaan, peranan sektor pertanian di Kota
Salatiga tidak terlalu dominan. Secara keseluruhan luas lahan pertanian
terdiri dari sawah 878,27 hektar, tegalan 1.254,41 hektar, kebun campur
716,68 hektar, dan perkebunan 181,92 hektar. Produksi padi pada tahun
2001 mencapai 652.10 ton dengan luas panen 1.304 Ha. Produksi padi pada
tahun 2005 mencapai 665.80 ton dengan luas panen 1.340 Ha. Ketersediaan
beras 27.795 ton, sementara itu kebutuhan 16.353 ton sehingga terdapat
surplus sebanyak 9.093 ton.
Pada sektor peternakan, produksi daging Kota Salatiga 1.610.093,70 kg
dan konsumsinya 7,95 kg/kapita/tahun. Sementara untuk telur, produksinya
mencapai 1.069.253,53 kg dengan konsumsi 3,85 kg/kapita/tahun. Produksi
susu Kota Salatiga 5.523.861.00 liter dan konsumsi susunya 8,70
liter/kapita/tahun. Dari hasil analisis komoditas unggulan pertanian, sektor
peternakan yaitu pemerahan susu sapi merupakan subsektor unggulan sektor
pertanian Kota Salatiga.
Pada sektor perikanan darat tahun 2001 terdapat kolam dengan luas
22.740 m2 dengan hasil produksi 25.970 kilo dan jumlah petani ikan 386
orang. Sedangkan pada tahun 2005 luas kolam meningkat menjadi 30.575
m2 dengan hasil produksi 36.323 kilo dan jumlah petani ikan 308 orang.
Ketahanan pangan di Kota Salatiga secara umum baik aspek produksi,
distribusi, dan konsumsi masuk dalam kategori mantap. Sedangkan
permasalahan konversi/alih fungsi lahan pertanian pada tahun 2005
mencapai 66.738 hektar dengan kecenderungan makin meningkat pada 5
16
(lima) tahun terakhir. Sementara itu produktivitas lahan cenderung menurun
sebagai akibat perubahan kejenuhan tanah, menurunnya tingkat kesuburan
tanah, rendahnya penguasaan teknologi pertanian.
Meskipun produksi sektor pertanian di Kota Salatiga untuk sebagian
besar komoditas meningkat, namun masih belum berdampak signifikan
terhadap tingkat kesejahteraan petani.
2.1.2.5. Perdagangan
Pembangunan perdagangan di Kota Salatiga selama kurun waktu
5 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Berbagai
fasilitas pendukung pengembangan perdagangan di Kota Salatiga telah
tersedia dengan memadai dan terus berkembang lebih baik. Hal ini
mengindikasikan kegiatan usaha di Kota Salatiga cukup meningkat.
Keberhasilan perdagangan di Kota Salatiga salah satunya dapat dilihat dari
indikator kinerja perdagangannya. Jumlah pasar tradisional tahun 2001
sebanyak 13 pasar terdiri dari 1.853 pedagang los , 596 pedagang kios, dan
759 PKL. Jumlah pasar tradisional tahun 2005 sebanyak 13 pasar terdiri dari
2.460 pedagang los , 820 pedagang kios, dan 1.882 PKL.
Pada tahun 2001 nilai ekspor Rp. 21.466.339.660 ,- untuk lima jenis
barang komoditi yaitu mebel, laminating board, benang, kain grey dan kain
jadi. Pada tahun 2005 realisasi ekspor sebesar Rp. 171.773.957,26 untuk
satu jenis barang komoditi (mebel).
Perkembangan penerbitan SIUP tahun 2004 sebanyak 263 buah dan
tahun 2005 meningkat 282 buah, sedangkan TDP tahun 2004 sebanyak 179
buah dan tahun 2005 meningkat menjadi 185 buah.
2.1.2.6. Pariwisata
Kota Salatiga merupakan salah satu kota yang memiliki karakteristik
khusus di Jawa Tengah sehingga sudah menjadi ‘kota peristirahatan’ sejak
jaman Belanda karena udaranya yang dingin dan suasananya yang nyaman.
Meskipun tidak memiliki obyek wisata khusus, Salatiga merupakan satu
tujuan wisata sebagai ‘kota transit’. Meskipun sumbangannya terhadap PAD
relatif kecil, tetapi senantiasa meningkat secara signifikan dari tahun ke
tahun.
Keberhasilan sektor pariwisata, untuk menjadikan Kota Salatiga
sebagai satu tujuan wisata baru, dapat dilihat pula dari multiplier effect serta
17
meningkatnya kesejahteraan masyarakat sebagai akibat perkembangan
pariwisata. Persoalan yang dihadapi berkaitan dengan promosi dan
penyediaan infrastruktur pendukung pariwisata serta persaingan antar daerah
dari obyek wisata dan daerah tujuan wisata lainnya. Pada tahun 2001 di Kota
Salatiga terdapat 8 Hotel, 51 buah Rumah Makan dan 41 buah Tempat
Hiburan dan rekreasi , sedangkan pada tahun 2005 di Kota Salatiga
terdapat 9 buah Hotel, 48 buah Rumah Makan dan 63 buah Tempat Hiburan
dan Rekreasi.
Jika melihat potensinya, kegiatan pariwisata bisa diarahkan untuk
memaksimalkan potensi yang ada seperti lembaga pendidikan, makanan
khas, meeting, incentive, conference dan exhibition.
2.1.3. Ilmu pengetahuan dan Teknologi
Perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi sejalan dengan perubahan
peradaban dan budaya manusia, yang berdampak positif dan negatif bagi kehidupan
manusia, termasuk bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, telah banyak diaplikasikan hasil-
hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, disertai dengan adanya
berbagai penelitian dan pengembangan untuk mengatasi berbagai permasalahan
strategis daerah secara terarah dan berkelanjutan.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi
informasi telah diterapkan di Kota Salatiga untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat. Di masa yang akan datang, Kota Salatiga perlu terus mengembangkan
infrastruktur teknologi ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi dan
produktivitas organisasi pemerintahan.
2.1.4. Sarana dan Prasarana
Kota Salatiga terletak di koridor Semarang-Surakarta yang dilalui jalan arteri
primer dan merupakan jalur ekonomi yang penting untuk Jawa Tengah. Pergerakan
barang dan jasa yang sedemikian besar mendorong laju perkembangan dan
pertumbuhan Kota Salatiga sehingga berdampak pada meningkatnya kebutuhan
infrastruktur kota. Pemerintah Kota Salatiga sudah mengantisipasi kebutuhan ini
dengan telah membangun Jalan Lingkar sehingga aksesibilitas dari dan ke Semarang
bisa lebih lancar dan tidak menimbulkan kemacetan jalan menuju kota.
Sarana dan prasarana kota lainnya sudah tersedia namun jumlah dan
kualitasnya masih belum memadai. Air bersih keberadaannya belum mencukupi
18
secara merata. Dimasa yang akan datang, persoalan sumber air akan menjadi
masalah mengingat kondisi sumber air di Kota Salatiga debitnya semakin berkurang.
Dalam satu tahun, debit air turun rata-rata 20 cm. Secara rinci, kondisi sarana dan
prasarana kota, dijelaskan sebagai berikut:
2.1.4.1. Perhubungan
Untuk jalan dengan tekanan gandar/muatan sumbu terberat ada dua
jenis yaitu MST 5 ton yang diatur dengan Peraturan Walikota No. 55.11-
184/2004 dan MST 7 ton yang diatur dengan Keputusan Menteri
Perhubungan No. 55 tahun 1999 tentang Penetapan Kelas Jalan. Jalan yang
ada di Kota Salatiga sepanjang 507.609,00 km terdiri dari jalan arteri
29.361 km (5,58%), jalan kolektor 76.912 km (38,19%), dan jalan lokal
206.095 km (56,24%).
Kondisi prasarana jalan yang ada di Kota Salatiga secara garis besar
sudah cukup baik dengan persentase jumlah perkerasan jalan aspal 75 %
(380.784 km) dari jumlah total jalan yang ada di Kota Salatiga. Ditinjau dari
kondisi jalannya adalah sebagai berikut kondisi baik 208.397 km (41%),
kondisi sedang 89.307 km (18 %), kondisi rusak ringan 174.546 km (34 %),
dan kondisi rusak berat 35.359 km (7 %). Jalan-jalan lokal yang kondisinya
kurang baik disebabkan oleh permukaan jalan yang memburuk akibat dari
kurangnya pemeliharaan dan sistem drainase yang kurang memadai.
Bagian yang tidak terpisahkan dengan prasarana jalan adalah bangunan
pelengkap jalan seperti trotoar, saluran air/ drainase, badan jalan, jembatan
dan lainnya. Kondisi jembatan di Kota Salatiga saat ini relatif baik.
Berdasarkan data tahun 2004, jumlah yang terbangun dan panjang jembatan
adalah sebagai berikut: Kecamatan Argomulyo 24 Buah dengan panjang
total jembatan 295,60 m; Kecamatan Tingkir 15 buah dengan panjang total
jembatan 131 m; Kecamatan Sidomukti 39 buah dengan panjang total 313,2
m; Kecamatan Sidorejo 40 buah dengan panjang total jembatan 295,60 m.
Secara umum ada 2 (dua) permasalahan transportasi di Salatiga yaitu
transportasi regional dan transportasi lokal. Permasalahan transportasi
regional adalah sering terjadi kemacetan pergerakan akibat jalan yang tidak
ideal ditambah ketidak-disiplinan pengguna lalu lintas dan perkembangan
kegiatan komersial di tepi jalur regional. Sedangkan permasalahan
transportasi lokal adalah pemusatan tujuan pergerakan ke kawasan pusat
19
kota, sehingga ruas-ruas jalan yang menuju atau di dalam pusat kota menjadi
sangat tinggi. Terlebih pada beban puncak yaitu sekitar jam 06.30 s/d 07.30
dan pada sore hari jam 15.30 s/d jam 18.00 baik pada ruas jalan lokal
maupun jalan regional.
Hal tersebut diperberat kondisi lebar jalan yang tidak ideal dan tidak
sebanding dengan perkembangan jumlah pertumbuhan otomotif. Besarnya
tuntutan masyarakat akan pembangunan tidak sebanding dengan
kemampuan anggaran untuk peningkatan jalan, selanjutnya rendahnya
partisipasi masyarakat dalam pembangunan prasarana jalan serta
peningkatan jumlah kendaraan dan pengguna jalan yang melewati Kota
Salatiga mengakibatkan ketidaklancaran lalu lintas seperti: kemacetan,
kecelakaan, peningkatan polusi udara yang berdampak pada terjadinya
ekonomi biaya tinggi.
Rencana pembangunan jalan tol Semarang-Solo yang melewati wilayah
administrasi Kota Salatiga diharapkan mampu mengatasi gangguan
kelancaran Lalu lintas yang berdampak pada akselerasi pertumbuhan
ekonomi dan perkembangan wilayah. Selanjutnya rencana pembangunan
lokasi Gate Jalan Tol (pintu tol) di daerah Barukan diharapkan bukan satu-
satunya Gate di wilayah Salatiga. Perlu mempertimbangkan lokasi Gate
strategis yang kedua yaitu dari arah Bawen ke Salatiga. Rencana ini sangat
strategis dan memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi yakni akses ke jalan
alternatif (jalan lingkar) dan Rawapening sebagai obyek wisata alam.
Adapun rute pembangunan jalan alternatif antara jalan Sukarno Hatta
wilayah Kelurahan Cebongan melingkar ke arah utara barat sampai dengan
jalan Fatmawati tepatnya wilayah Kelurahan Blotongan sepanjang ± 12 km
diharapkan akan mampu mengatasi kemacetan lalu lintas, mendorong
pengembangan wilayah, pemerataan pertumbuhan yang selama ini tersentral
di pusat kota dan sekaligus mendorong perkembangan industri di wilayah
BWK IV sesuai dengan arahan pengembangan kebijakan Tata Ruang Kota
Salatiga. Adapun jalan alternatif dibagi menjadi 3 ruas:
Ruas I Jalan Sukarno Hatta s/d Jalan Hasanudin;
Ruas II Jalan Hasanudin s/d Jalan Imam Bonjol;
Ruas III Jalan Imam Bonjol s/d Jalan Fatmawati.
20
Kepadatan arus lalu lintas Semarang-Solo dan sebaliknya memiliki
kerawanan kecelakaan lalu-lintas, kepadatan lalu-lintas, dan kemacetan Ialu
lintas. Sementara sepanjang jalur tersebut belum memiliki bus bay di setiap
titik pemberhentian bus yakni di titik lokasi yang dipilih dimana
penumpang/pengguna angkutan khususnya bis regional / lintas
Kabupaten/Kota berkumpul (titik bangkitan penumpang). Adapun titik
bangkitan penumpang yang tidak memenuhi persyaratan lebar jalan sebagai
berikut:
Arah Semarang : ABC, Pasar Rejosari, Klaseman, Pasar Jetis, Kauman
(depan Denpom)
Arah Solo (Surakarta) : Depan Poltas, Pertigaan Kalinongko, Pasar
Rejosari.
Pada titik-titik bangkitan penumpang tersebut sangat mendesak dan penting
dibangun dan disediakan busway, sehingga bus-bus yang berhenti
menurunkan/menaikkan penumpang tidak berada pada badan jalan, sehingga
tidak mengganggu kendaraan lain yang melintas pada jalur yang sudah
ditentukan.
Tidak kalah pentingnya penataan parkir sangat berpengaruh terhadap
kondisi ketertiban lalu lintas di perkotaan, Saat ini pelayanan parkir di
Kota Salatiga sebagian besar masih menggunakan badan jalan (on street)
sehingga mengurangi fungsi jalan dan berakibat tidak tertibnya lalu-lintas ,
sedangkan parkir off street hanya sebagian kecil saja terutama perkantoran .
2.1.4.2. Telekomunikasi
Prasarana Telekomunikasi yang ada pada tahun 2001 kapasitas terpasang
sebesar 11.993 SST terdiri dari 9.828 SST Rumah Tangga , 1021 SST bisnis
dan 1144 pemerintahan, umum, sosial, dan peribadatan .
Sedangkan pada tahun 2004 mengalami kenaikan menjadi 15.499 SST
dengan perincian 13.954 Rumah Tangga , 1.173 SST bisnis dan 3.72 SST
pemerintahan, umum, sosial, dan peribadatan .
2.1.4.3. Terminal
Jenis prasarana transportasi Kota Salatiga berupa terminal saat ini
adalah terminal Tingkir Tipe B yang posisi tepatnya di Kelurahan Tingkir
Tengah dan berada di jalur utama regional Semarang - Solo (Surakarta).
Posisi terminal memiliki potensi strategis dengan adanya rencana
21
pembangunan jalan tol Semarang - Solo, dengan akses interchange atau gate
jalan tol ke terminal Tingkir. Terminal Tingkir memiliki aksesibilitas ke rute
jalan aiternatif yang berada ditengah BWK IV sebagai wilayah industri
sesuai kebijakan Tata Ruang Kota Salatiga. Diperkirakan pada terminal
Tingkir menjadi tempat pertemuan arus laiu lintas jalan ke Suruh, ke
Semarang, ke Solo yang melalui Jalan Tol maupun Jalan alternatif. Guna
mengantisipasi akumulasi lalu lintas di titik tersebut perlu penataan dan
pengelolaan managemen transportasi yang memadai seperti pemasangan
trafic light, pembangunan busway di titik keramaian.
Terminal Tipe C di Kota Salatiga seperti terminal Pasar Rejosari dan
Terminal Tamansari tidak difungsikan lagi karena sudah tidak memenuhi
persyaratan dan mengakibatkan ketidaknyamanan lalu lintas Kota Salatiga.
Permasalahan transportasi di Kota Salatiga sebagaimana tersebut diatas
memerlukan perhatian serius. Meningkatnya mobilitas penduduk di Kota
Salatiga menuntut peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi.
Sementara Kota Salatiga belum memiliki sarana dan prasarana transportasi
yang memadai seperti terminal type C, car parking/tempat parkir off site,
traffic light dalam jumlah yang memadai, busway atau tempat berhentinya
angkutan kota atau penumpang yang aman dan nyaman, halte atau bus stop
yang tertata dan bersih, modal angkutan yang layak, sistim tranportasi yang
sustainable seperti Mass Rapid Transport (MRT) dan lainnya.
2.1.4.4 Perumahan dan Permukiman
Masih ada perumahan dan permukiman kondisinya belum memadai
sebagai sarana dan prasarana dasar yang sangat berpengaruh terhadap
kelangsungan dan kualitas kehidupan manusia. Ketersediaaan sumber
dayanya erat keterkaitannya dengan pertumbuhan penduduk, kesehatan,
pendidikan, lingkungan hidup, dan kemiskinan.
Pada tahun 2004 terdapat 32.259 unit rumah sedangkan jumlah KK
yang ada 37.342 maka selisih antara jumlah rumah dan jumlah KK terdaftar
ada kesenjangan kebutuhan rumah (back log) sebesar 5.083 unit rumah.
Kondisi perumahan pada tahun 2005 terjadi penurunan kesenjangan
kebutuhan rumah (back log) sebesar 3.043 unit rumah dengan laju
22
pertumbuhan rata-rata sebesar 982 unit rumah/tahun.
Sampai dengan tahun 2005 terdapat 34.920 unit terdiri dari tipe A
sebanyak 17.055 unit (49%), tipe B 10.677 unit (30%), tipe C 7.368 unit
(4%). Kepadatan bangunan tertinggi ada di wilayah Kelurahan
Kutowinangun yaitu 57,3 %, kemudian Kelurahan Kalicacing yaitu 21,1 %,
Kelurahan Salatiga 11,6 %, Kelurahan Sidorejo Lor yaitu 10,5 % dan
Kelurahan Mangunsari yaitu 9,9 %.
Terjadinya pemusatan kegiatan perekonomian kota menyebabkan
terjadinya konsentrasi permukiman di pusat kota dan terjadinya kawasan
permukiman kumuh. Di Kota Salatiga ada beberapa kawasan yang
diindentifikasikan sebagai kawasan kumuh antara lain: Kelurahan
Kalicacing RW IV, Kelurahan Dukuh di Dukuh Warak, Lingkungan
Krasak/Juranggunting Kelurahan Ledok, Kampung Jangkungan Kelurahan
Mangunsari, Kampung Margosari Kelurahan Salatiga, dan Kampung
Mrican Kelurahan Gendongan. Berdasarkan pada kenampakan fisik
perumahan dan permukiman di Kota Salatiga, dapat dilihat bahwa pola
pemukiman Kota Salatiga memiliki kecenderungan lebih terpusat di pusat
kota (BWK I).
2.1.4.5. Pengelolaan Air Minum
Pola jaringan drainase/irigasi yang ada di Kota Salatiga lebih banyak
mengikuti pola jaringan jalan yang ada. Dalam perkembangan terakhir
kondisi drainase pembilas/pengglontoran kota tidak berfungsi lagi akibat
kerusakan saluran penghantar yang hulunya di daerah Senjoyo.
Daerah-daerah dengan ketinggian diatas 600 dpal antara lain di wilayah
Kecamatan Argomulyo, Tegalrejo bagian atas, Cebongan, Noborejo,
Randuacir, Kumpulrejo, merupakan daerah rawan air. Pelayanan air minum
oleh PDAM belum mencakup seluruh wilayah Kota Salatiga. Sistim
jaringan air minum di Kota Salatiga mengikuti jaringan jalan yang ada.
Debit penyaluran air bersih rumah tangga di Kota Salatiga cenderung
meningkat pada tahun 1995 sebesar 3.133.309 m3, pada tahun 2026
diprediksi sebesar 13.282.423 m3.
Bertambahnya penduduk Kota Salatiga menyebabkan semakin
tingginya kebutuhan air bersih, dan penurunan kualitas sanitasi lingkungan.
Sementara itu kebutuhan air bersih dan sanitasi lingkungan saat ini telah
23
menjadi isu internasional (Millenium Development Goal 2015) dimana
kebutuhan terhadap pemenuhan air bersih menjadi hal yang sangat penting
dan menjadi prioritas utama. Oleh karena itu kondisi sanitasi di Kota
Salatiga perlu perbaikan dan penataan di lokasi tertentu seperti daerah pasar
dan permukiman yang padat. Perbaikan dan penataan sanitasi perlu
pemberdayaan masyarakat, pemerintah dan swasta seperti yang telah
dilaksanakan yakni pembangunan sanitasi yang berbasis masyarakat
(SANIMAS) Kalitaman Kelurahan Salatiga.
Kebutuhan air bersih masyarakat Salatiga, selain dipenuhi dari air
permukaan seperti tersebut diatas juga memanfaatkan air bawah tanah.
Litologi kota Salatiga yang tersusun dari batuan breksi volkanik
mempengaruhi pola alir air bawah tanahnya. Selama ini belum ada
penelitian tentang potensi air bawah tanah Kota Salatiga tetapi melihat
litologi penyusunnya diperkirakan potensi air bawah tanah cukup besar.
Sebaran kedalamannya tidak merata. Untuk kecamatan Tingkir, Sidorejo,
wilayah Sidomukti bagian barat laut relatif dangkal air bawah tanahnya,
kontras dengan wilayah kecamatan Sidomukti bagian barat daya dan
kecamatan Argomulyo air bawah tanahnya sangat dalam.
Pemanfaatan air bawah tanah untuk industri pada tahun 2001 sebesar
350 m3/hari, meningkat 400 m3/hari pada tahun 2002 dan pemakaian terus
meningkat pada tahun 2005 menjadi 450 m3/hari.
2.1.5. Politik dan Tata Pemerintahan
Meningkatnya tarap hidup dan derajat pendidikan masyarakat serta terbukanya
informasi, menimbulkan tuntutan yang lebih besar dan meningkatnya partisipasi
politik, namun saluran yang tersedia tidak memadai.
Tingginya dinamika politik dan perlunya kondisi dan sinkronisasi ketentuan
normatif maka lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah untuk mengganti undang-undang sebelumnya.
Partisipasi dan kesadaran politik masyarakat cukup tinggi ditunjukkan dengan
keikutsertaan masyarakat mempergunakan hak suaranya ± 80 % pada pemilu 2004.
Dari hasil Pemilihan Legislatif Jumlah dan komposisi perolehan kursi legislatif
masing-masing parpol di Kota Salatiga terinci sebagai berikut : Partai Golkar = 6
orang, PDIP = 4 0rang, PKPI = 4 Orang, PKS = 4 Orang, PKB = 2 0rang, PDS = 1
Orang, Partai Demokrat = 2 Orang, dan PAN = 1 Orang
24
2.1.6. Keamanan dan Ketertiban
Keamanan dan ketentraman sebagai salah satu prasyarat utama untuk
keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Pada era reformasi tidak terjadi
peningkatan gangguan kriminalitas walaupun tingkat pengangguran, kemiskinan dan
faktor ekonomi lainnya cukup tinggi. Perkembangan kasus pelanggaran hukum yang
dilaporkan dan pada tahun 2004 ada 5006 perkara dan pada tahun 2005 meningkat
10.176 perkara. Pelanggaran yang sering terjadi dan meningkat pada pelanggaran
lalu lintas. Kondisi Kota Salatiga masih tampak semrawut dan kusam khususnya
pada bagian kota tertentu yang disebabkan oleh kurang tertibnya pedagang kaki lima,
periklanan, pemanfaatan trotoar, keindahan taman-taman kota.
2.1.7. Hukum dan Aparatur
2.1.7.1. Hukum
Pembangunan bidang hukum telah menunjukkan perkembangan sesuai
dinamika penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik. Selama lima
tahun terakhir telah dibentuk 40 buah Peraturan Daerah yang berupa Perda
baru maupun revisi atas Perda lama yang tidak sesuai dengan kondisi
dinamika penyelenggaraan pemerintahan.Tindak pidana pada tahun 2003
sejumlah 805 kasus , tahun 2004 sejumlah 425 kasus dan pada tahun 2005
turun jadi 202 kasus. Sementara untuk kasus perdata tahun 2003 sejumlah
46 kasus , tahun 2004 sebanyak 32 kasus dan pada tahun 2005 sebanyak 31
kasus. Berbagai permasalahan yang ditemukan selama ini terkait dengan
aspek hukum adalah masih lemahnya kinerja penegakan hukum daerah
terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi, masih perlu ditingkatkannya
kualitas produk hukum daerah, perlu dikembangkannya budaya/kesadaran
hukum masyarakat.
2.1.7.2. Aparatur
Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah terdapat pelimpahan
pegawai dari instansi vertikal (pegawai pusat) sehingga sampai dengan
akhir tahun 2005 jumlah pegawai sebanyak 3.804 Pegawai Negeri Sipil dan
730 orang Tenaga Kontrak. Pada satu sisi jumlah pegawai yang cukup besar
merupakan aset daerah, namun yang penting adalah optimalisasi dan
profesionalisasi sumberdaya.
2.1.8. Wilayah, Tata Ruang dan Pertanahan
2.1.8.1. Wilayah
25
Kota Salatiga dalam konteks kota-kota di Jawa Tengah sebagai kota
yang mempunyai herarki (ordo III) sebagai sub pembangunan wilayah WP I,
serta dalam lingkup Kabupaten Semarang, Kota Salatiga difungsikan
sebagai kota hirarki-2 bersama Kota Ungaran dan Kota Ambarawa. Kota-
kota hirarki-2 di Kabupaten Semarang difungsikan sebagai Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW). Wilayah Kabupaten Semarang memiliki 3 Wilayah
Pembangunan (WP), yaitu WP memiliki wilayah Kota Ungaran dan
sekitarnya, WP II meliputi Kota Ambarawa dan sekitarnya dan WP III
meliputi wilayah Kota Salatiga dan sekitarnya. Wilayah Pembangunan III
(Wilayah Salatiga dan sekitarnya) Kota Salatiga sebagai pusat pelayanan.
Kondisi ini menjadikan fungsi Kota Salatiga sebagai distribusi pariwisata
( transit ), pusat perdagangan dan jasa ( pengembangan ekonomi wilayah
dan daerah penyangga, pusat pendidikan dan olah raga bagi daerah
penyanggga ).
2.1.8.2. Tata Ruang
Luas Kota Salatiga adalah 5.678,11 Ha, dari luas tersebut penggunaan
lahan dirinci menurut luasannya adalah sebagai berikut: pekarangan
52,84%; tegalan 29,41%; sawah 14,3%; lain-lain 3,45%.
Bila dilihat lagi untuk luasan kawasan tidak terbangun adalah seluas
3000,253 ha atau sebesar 53,38%, sedangkan kawasan terbangun yang
tersisa yang masih bisa disediakan adalah sebesar 45,42% diluar kawasan
konservasi dan daerah tangkapan air 1,20%. Sedangkan kondisi saat ini
kawasan terbangun ada pada Kecamatan Argomulyo (17,01%), Kecamatan
Sidorejo (15,49%), Kecamatan Sidomukti (11,18%), dan Kecamatan Tingkir
(9,17%) secara keseluruhan dibandingkan dengan luas lahan yang ada.
Sedangkan wilayah yang mampu memberikan peluang untuk dikembangkan
menjadi kawasan terbangun yang terbesar adalah di Kecamatan Argomulyo
(14,33%), yang dimungkinkan dibangun Desa Noborejo (4,01%), Desa
Randuacir (93,93%), dan Desa Kumpulrejo (3,71%). Untuk Kecamatan
Sidorejo (12,13%), yang dimungkinkan dibangun adalah di Desa Blotongan
(4,34%).
Penggunaan tanah di suatu daerah merupakan cerminan/perwujudan
interaksi antara manusia dengan tingkat teknologi yang dimiliki, jenis usaha,
kondisi fisik dan jumlah penduduk yang ada dalam wilayah tersebut. Pada
26
tahun 2004 kondisi penggunaan tanahnya dapat digambarkan sebagai
berikut:
1) Wilayah terbangun seluas 2579,06 ha atau 45,42 % dari luas kota yang
terdiri: perumahan: 2.307,80 ha; jasa 183,72 ha;
perusahaan/perdagangan 33,32 ha; perindustrian 54,22 ha.
2) Wilayah belum terbangun seluas 3.031,28 ha atau seluas 53,38%
dari luas Kota yang terdiri dari: sawah 878,27 ha; tegalan 1.254,41 ha;
kebun campur 716,68 ha; perkebunan 181,92 ha.
3) Penggunaan lain-lain, yang meliputi antara lain jalan, sungai seluas
67,97 ha atau 1,20 % dari luas kota.
Secara existing pola struktur ruang adalah konsentris dengan masih
terpusatnya kegiatan utama pada pusat kota disertai pola jaringan jalan yang
linier, seperti sumbu dengan jalur-jalur jalan yang bermuara di jalan
utama/arteri primer, dan struktur ruang berpusat pada daerah Central
Busines District (CBD) sebagai down town/pusat kegiatan utama kota
(terdapat fasilitas perdagangan, jasa, dan permukiman dengan kepadatan
tinggi), yaitu pada kawasan Jalan Diponegoro dan Jalan Jendral Sudirman.
Hal ini menandakan belum terdistribusinya persebaran penduduk dengan
baik. Struktur ruang kota dilayani oleh sistem jaringan jalan utama arteri
primer yang linier dari arah utara - selatan. Jalan utama di Salatiga yang
merupakan jalan nasional menjadi prasarana transportasi Jawa Tengah jalur
selatan ke arah Semarang, Surakarta, Surabaya dan ke Yogyakarta.
Perkembangan permukiman terpola sesuai alur prasarana transportasi
perhubungan jalan yang ada. Dengan direalisasinya jalan alternatif
diharapkan mendorong bagi penyebaran dan pengembangan kegiatan ke
arah selatan dan barat. Pengembangan wilayah ke arah selatan dan barat
(barat daya) bisa terbangun suatu percepatan jika magnit-magnit
pengembangan ke arah barat daya dibangun. Oleh sebab itu ruang yang
terbentuk antara jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan
Veteran merupakan ruang yang sangat strategis untuk menarik kegiatan
yang terpusat di daerah Pasar Raya I ke arah selatan dan barat, karena
dengan kegiatan ekonomi di lokasi tersebut akan mampu mempengaruhi
kegiatan ekonomi daerah selatan dan barat. Ruang yang terbentuk antara
Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ahmad Yani dan Jalan Veteran dapat
27
dipandang sebagai kawasan segitiga emas Salatiga.
Daerah tersebut merupakan peluang untuk pengembangan wilayah
sekaligus pengembangan ekonomi Kota Salatiga. Adapun kondisi
perkembangan Kota Salatiga sebagai berikut: Kota Salatiga berada pada
koridor utama jalur Semarang-Surakarta menyebabkan perkembangan fisik
kota ke arah perkembangan dan pertumbuhan yang cenderung berkembang
secara linear memanfaatkan kegiatan pada jaringan jalan utama kota/arteri
primer.
2.1.8.3. Pertanahan
Kota Salatiga yang terletak di kaki gunung Merbabu tersusun dari
empat macam jenis tanah berupa aluvial coklat kelabu dengan lokasi di
sebagian kecamatan Sidomukti, kecamatan Tingkir, kecamatan Sidorejo dan
sebagian kecil di kecamatan Argomulyo dengan luas sebesar 10% dari luas
wilayah Kota Salatiga. Andosol coklat terdapat di barat daya wilayah
kecamatan Sidomukti. Luas andosol coklat meliputi 1 % dari wilayah Kota
Salatiga. Latosal coklat kemerahan menyusun sebagian kecil wilayah
kecamatan Sidomukti dengan luasan sebesar 14% dari luas wilayah Kota
Salatiga. Latosol coklat merupakan jenis tanah yang paling dominan
penyusun Kota Salatiga menempati 75 % dari seluruh wilayah meliputi
kecamatan Sidomukti, kecamatan Tingkir, kecamatan Sidorejo dan
kecamatan Argomulyo
Berdasarkan aspek penguasaan tanah, status penguasaan tanah di
wilayah Kota Salatiga secara garis besar pada tahun 2001 dapat
diklasifikasikan sebagai berikut : tanah bersertifikat 1.756,77 ha dan tanah
belum bersertifikat 3.921,34 ha. Pada tahun 2004 tanah bersertifikat
1.955,45 ha dan tanah belum bersertifikat 3.722,66 ha
2.1.9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2.1.9.1. Sumber Daya Alam
a. Air
Kota Salatiga dilalui oleh 4 (empat) sungai utama yaitu Ngawen,
Ngaglik, Senjoyo dan sungai Bendo. Sistem Drainase di Kota Salatiga
terbagi atas dua sistem, yaitu drainase basah dan kering.
Drainase kering merupakan saluran yang mengalirkan air pada
musim hujan, sedangkan drainase basah merupakan saluran yang
28
mengalir setiap tahun, disamping itu juga digunakan sebagai saluran
pembilas dalam kota. Namun yang terletak di luar pusat kota, jaringan
drainase/irigasi masih berupa saluran tanah, sedangkan di pusat kota
jaringan drainase sudah menggunakan kontruksi permanen.
Terdapat 4 (empat) potensi mata air yang ada di Kota Salatiga
antara lain: mata air Kalitaman, mata air Kalisombo, mata air Benoyo dan
mata air Senjoyo. Pelayanan air bersih di Kota Salatiga dilayani oleh
PDAM. Ketersediaan air bersih di Kota Salatiga dari berbagai sumber
baik perpipaan dan non perpipaan sebagai berikut: PDAM Kota Salatiga,
PDAM Kabupaten Semarang, Artetis (sumur dalam), dan sumur dangkal.
Pemenuhan kebutuhan air bersih (PDAM) Kota Salatiga untuk saat
ini dilayani oleh PDAM Salatiga dan sebagian dilayani oleh PDAM Kab.
Semarang. Sebagian besar daerah ketinggian dengan sumur dangkal/gali
pada saat kemarau tidak berfungsi karena tidak ada air dangkal/kering.
b. Energi
Data jumlah SPBU pada tahun 2001 sebanyak 3 unit, agen minyak
tanah 2 unit dan agen LPG 1 unit. Pada Tahun 2005 jumlah SPBU
sebanyak 4 unit, agen minyak tanah 2 unit dan agen LPG 2 unit
c. Pertambangan dan Penggalian.
Di Kota Salatiga potensi yang ada berupa bahan galian golongan C,
yang di prediksi sejumlah 837,25 juta m3 yang tersebar di 4 (empat)
kecamatan sampai dengan tahun 2005 belum dimanfaatkan secara
optimal.
2.1.9.2. Lingkungan Hidup
Menurunnya kualitas lingkungan hidup seperti: pencemaran
lingkungan, penebangan pohon-pohon besar, menurunnya debit air pada
sumber mata air, pencemaran sungai karena pembuangan sampah-sampah
sembarangan, banjir di beberapa tempat merusak prasarana fisik kota yang
ada. Kota Salatiga memiliki lahan sawah yang harus dipertahankan guna
menjaga keseimbangan ekosistem dan ketahanan pangan nasional, sesuai
dengan Perda Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana
Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah bahwa ada kesepakatan antara
Bupati/Walikota se Jawa Tengah untuk mempertahankan lahan sawah yang
produktif dari alih fungsi lahan.
29
Pengolahan persampahan di Kota Salatiga dilakukan melalui dua
sistem. Sistem pertama adalah sistem tradisional dengan cara menimbun
atau membakar dan dengan sistem pengelolaan melalui lembaga yang ada di
DPLH.
Volume sampah di Kota Salatiga dari tahun 2001 - 2004 adalah sebagai
berikut:
1. Tahun 2001 Produksi 371,37 M3 - Terangkut 354,15 M3;
2. Tahun 2002 Produksi 363,25 M3 - Terangkut 327,40 M3;
3. Tahun 2003 Produksi 363,98 M3 - Terangkut 328,06 M3;
4. Tahun 2004 Produksi 367,40 M3 - Terangkut 334,00 M3;
Sarana dan prasarana persampahan Pemerintah Kota Salatiga terbatas
sehingga belum semua sampah dapat terangkut dan dikelola dengan optimal
padahal jumlah sampah rumah tangga yang ada di Kota Salatiga pada tahun
2025 diperkirakan 287,12 m3/hari.
2.2. TANTANGAN
Banyak kemajuan yang telah dicapai tetapi banyak pula tantangan atau masalah
kedepan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Perlu upaya-upaya penanganan dalam
pembangunan daerah 20 tahun kedepan, baik bidang sosial budaya dan kehidupan
beragama, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, keamanan dan ketertiban, hukum dan
aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta
pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup.
2.2.1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
Tantangan pembangunan dan sumber daya manusia dalam kurun waktu 20
tahun kedepan adanya tuntutan kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana
permukiman, pendidikan, utilitas perkotaan.
Dalam bidang ketenagakerjaan tantangan kedepan adalah perlunya pembukaan
lapangan kerja baru guna menampung angkatan kerja secara bertahap dan
memberikan peluang usaha bagi masyarakat luas. Kualitas SDM dan ketrampilannya
perlu terus menerus ditingkatkan agar siap pakai dan memiliki daya saing tinggi.
Penduduk atau sumber daya manusia merupakan salah satu penentu
keberhasilan pembangunan. Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas
sumberdaya antara lain mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang
memenuhi syarat, pemerataan persebarannya, menyediakan pelayanan pendidikan
30
dengan biaya terjangkau, kualitas mutu tenaga pendidik, kualitas/mutu lulusan yang
mengarah kepada kebutuhan/bursa tenaga kerja dimasa mendatang baik untuk dalam
negeri maupun luar negeri.
Tantangan kedepan dibidang kesehatan yang harus di antisipasi adalah
beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh perubahan pola hidup dan perubahan
lingkungan, disamping tuntutan akan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan,
profesionalisme aparatur kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, dan
mewujudkan budaya perilaku sehat masyarakat Kota Salatiga.
Di bidang kebudayaan tantangan yang dihadapi dimasa mendatang adalah
besarnya pengaruh luar/globalisasi informasi yang dapat dengan mudah diperoleh
melalui media cetak, elektronik dan visual (TV dll), sehingga perlu pelestarian
kearifan lokal dan dituntut pribadi yang kuat agar tidak kehilangan indentitas bangsa
dan tidak terjadi degradasi moral dikalangan generasi muda.
2.2.2. Ekonomi
Pembangunan ekonomi Kota Salatiga sampai saat ini telah menunjukkan
adanya peningkatan yang cukup signifikan, namun masihbelum dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan secara memadai.
Oleh karena itu, tantangan pembangunan ekonomi pada dua puluh tahun ke depan
adalah meningkatkan pendapatan perkapita serta pemerataan sehingga secara
bertahap kesejahteraan masyarakat pada akhir periode pembangunan dapat mencapai
tingkat kesejahteraan minimal setara dengan kota-kota lainnya yang lebih maju.
Tantangan kedepan dibidang keuangan daerah adalah masih besarnya
ketergantungan dari penerimaan keuangan dari sumber dana perimbangan dan belum
seimbangnya proporsi pengeluaran daerah. Angka ketergantungan penerimaan
keuangan dari sumber dana perimbangan menurun dari 87,21% pada tahun 2004
menjadi 85,48% pada tahun 2005. Kondisi demikian menuntut intensifikasi dan
ekstensiflkasi PADS dan program-program pengembangan investasi.
Meningkatnya jumlah penduduk, tingginya alih fungsi lahan dapat
mengganggu ketahanan pangan wilayah dan masyarakat. Tantangan kedepan adalah
mengantisipasi, mengendalikan, dan mengurangi secara bertahap permasalahan-
permasalahan tersebut di atas, serta terus berupaya meningkatkan produktivitas hasil-
hasil pertanian secara berkelanjutan.
2.2.3. Ilmu pengetahuan dan Teknologi
Tantangan utama yang dihadapi adalah semakin derasnya pengaruh
31
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut perubahan sikap dan
perilaku agar tidak menjadi korban perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
seperti memunculkan kesenjangan arus globalisasi yang berdampak pada
perubahan paradigma sistem dan mekanisme pemerintahan. Institusi dan aparatur
harus semakin tanggap dan mampu dalam menyiapkan dan mengaplikasikan
berbagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan
sumber daya dan membudayakan IPTEK pada masyarakat serta hasil-hasil
peneiitian demi menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
2.2.4. Sarana dan Prasarana
Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya di bidang sosial
budaya dan perekonomian pada waktu dua puluh tahun ke depan akan membawa
konsekwensi terhadap ketersediaan sarana prasarana wilayah yang memadai.
Apabila dilihat kondisi sarana dan prasarana saat ini untuk dapat memenuhi cakupan
layanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang berkualitas, maka hal tersebut
menjadi tantangan yang cukup berat pada masa datang. Pembangunan di bidang
perhubungan, seiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat serta
perkembangan perekonomian wilayah memiliki banyak tantangan. Meningkatnya
mobilitas penduduk di Kota Salatiga menuntut peningkatan kebutuhan sarana dan
prasarana transportasi.
Tantangan ke depan perlunya pembangunan dan penataan sub terminal guna
menata sarana transportasi dari luar kota non bus, agar terbangun sinergisitas antara
kepentingan pengguna jalan dengan pembangunan di bidang transportasi oleh
Pemerintah. Permasalahan transportasi di Kota Salatiga sebagaimana tersebut diatas
memerlukan perhatian serius. Sementara Kota Salatiga belum memiliki sarana dan
prasarana transportasi yang memadai seperti terminal type C, car parking/tempat
parkir off site, traffic light dalam jumlah yang memadai, busway atau tempat
berhentinya angkutan kota atau penumpang yang aman dan nyaman, halte atau bus
stop yang tertata dan bersih, modal angkutan yang layak, sistim tranportasi yang
sustainable seperti Mass Rapid Transport (MRT) dan lainnya. Ketersediaan lahan
parkir yang semakin terbatas sehingga perlu penyediaan dan pembangunan parkir off
street dengan pengembangan vertikal ke atas ataupun ke bawah seperti
pembangunan basemen dan perlu adanya regulasi tentang fasilitas parkir.
2.2.5. Politik dan Tata Pemerintahan
Perkembangan dalam bidang politik dan tata pemerintahan seiring dengan
32
semakin meningkatnya kesadaran politik dan implementasi kebijakan desentralisasi
menjadi fokus perhatian bagi pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu,
tantangan yang dihadapi dalam bidang politik dalam pelaksanaan desentralisasi di
berbagai bidang adalah peningkatan kedewasan politik bagi masyarakat dan
pengembangan budaya politik, sehingga mampu mendorong demokratisasi yang
lebih transparan dan lebih bertanggung jawab, non diskriminatif serta mampu
menciptakan iklim kondusif yang didukung oleh tata pemerintahan yang baik.
Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan menguatnya pelaksanaan
desentralisasi, tantangan utama yang dihadapi dimasa mendatang di bidang
pelayanan publik adalah semakin meningkatnya tuntutan publik akan sistem
pelayanan publik yang bermutu, transparan, akuntabel,mudah, murah, cepat, patut
dan adil kepada seluruh masyarakat serta pelaksanaan prinsip-prinsip tata
kepemerintahan yang baik guna menunjang kepentingan masyarakat dan dunia
usaha, serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
2.2.6. Keamanan dan Ketertiban
Tantangan yang dihadapi dalam bidang keamanan dan ketertiban pada masa
yang akan datang adalah peningkatan gangguan keamanan, ketertiban yang
disebabkan dampak permasalahan ekonomi, kependudukan, ketenagakerjaan
maupun faktor lainnya, misalnya ketertiban berlalu-lintas, pedakang kaki lima,
kebersihan, dan masalah tata ruang. Kesadaran masyarakat yang tanggap terhadap
berbagai potensi ancaman dan gangguan kamtibmas perlu ditingkatkan bersama
dengan peningkatan sistem pengelolaan keamanan dan ketertiban yang komprehensif
dan partisipatif, khususnya dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat
untuk mengelola keamanan dan ketertiban tanpa terlalu bergantung kepada peran
pemerintah.
2.2.7. Hukum dan Aparatur
Tantangan pembangunan hukum pada masa yang akan datang adalah jaminan
akan kepastian, rasa keadilan dan perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan
semakin besarnya tuntutan untuk membentuk tata peraturan daerah yang baik disertai
dengan peningkatan kinerja lembaga aparatur hukum serta peningkatan kesadaran
hukum masyarakat dan HAM
Tantangan kedepan terkait dengan aspek kelembagaan adalah tuntutan institusi
pemerintah untuk dapat memberikan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, mampu mengatasi dan
33
mengakomodasi dampak positif perubahan lingkungan eksternal maupun internal
dari berbagai aspek, seperti desentralisasi, demokratisasi, regulasi, globalisasi
maupun perkembangan teknologi dan informasi.
Tantangan di bidang aparatur adalah terciptanya peningkatan kapasitas dan
budaya kerja aparatur yang bermoral,profesional, produktif dan bertanggung jawab
agar aparatur mampu mewujudkan tata pemerintahan dan pelayanan yang baik
sesuai dengan tuntutan masyarakat.
2.2.8. Wilayah dan Tata Ruang
Meningkatnya dinamika dan aktivitas penduduk sejalan dengan semakin
mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, pengaruh arus perdagangan bebas, dan
penurunan kualitas sumber daya alam. Dalam kondisi seperti ini ruang akan menjadi
komoditi yang sangat strategis. Untuk itu pelaksanaan penataan ruang yang aman,
nyaman, produktif dan berkelanjutan merupakan tantangan ke depan yang harus
dihadapi dan dipersiapkan bersama dengan seluruh stakeholders. Seiring dengan
meningkatnya kebutuhan ruang, maka kebutuhan akan lahan juga meningkat pula,
sehingga tantangan yang dihadapi pada bidang pertanahan adalah peningkatan
pelayanan administrasi pertanahan yang berpihak pada kepentingan masyarakat yang
telah mulai dirintis saat ini melalui sistem manajemen pertanahan berbasis
masyarakat.
2.2.9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Laju pembangunan selain berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan
rakyat juga berdampak negatif terhadap fungsi lingkungan hidup.
Tantangan 20 tahun ke depan adalah ketersediaan bahan pangan makin
terbatas disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan produktif
lainnya menjadi kawasan terbangun, buruknya kondisi jaringan irigasi dan
prasarananya, rendahnya produktifitas pertanian/perkebunan.
Kondisi kemiskinan dan terbatasnya pilihan lapangan kerja, berakibat pada
tidak pedulinya sebagian masyarakat akan pentingnya kelestarian alam. Hal ini
berdampak pada penurunan sumber daya dan semakin memperparah daerah aliran
sungai, sehingga berdampak terhadap ketersediaan sumber daya air. Pengeboran dan
pemakaian air bawah tanah /eksploitasi air tanah secara besar-besarn oleh industri
dan hotel akan menyebabkan penurunan air tanah. Selain itu akibat paling nyata dari
eksploitasi air tanah secara berlebihan adalah penurunan permukaan air tanah.
Tantangan ke depan adalah perlunya penyediaan air bersih secara inovatif,
34
peningkatan cakupan layanan air bersih, mewujudkan regulasi dan pengawasan
pengambilan air tanah.
Peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat
berpengaruh terhadap perkembangan produksi sampah per hari baik langsung
maupun tidak langsung, sehingga tantangan ke depan dituntut untuk pengelolaan
sampah yang ramah lingkungan dan inovatif.
2.3. MODAL DASAR
Modal Dasar pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan daerah, baik
yang berskala lokal, regional, maupun nasional yang secara riil maupun potensial dimiliki
dan dapat digunakan untuk pembangunan Kota Salatiga yang merupakan bagian integral
dari pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1. Secara geografis terletak berdekatan dengan ibukota Provinsi Jawa Tengah, Kota
Semarang yang merupakan pusat kegiatan perekonomian, pemerintahan, sosial dan
budaya bagi daerah-daerah di Jawa Tengah dan berada pada jalur utama Provinsi Jawa
Tengah, yaitu jalur Semarang-Surakarta, dan juga jalur alternatif menuju Ambarawa-
Magelang-Yogyakarta. Jalur ini merupakan jalur yang menghubungkan Jawa Tengah
bagian utara dan bagian selatan. Keberadaan jalur-jalur tersebut dan intensitas lalu
lintas yang melewati Kota Salatiga akan menimbulkan peluang perkembangan pada
kegiatan perdagangan, jasa, pariwisata atau kegiatan lain.
2. Kota Salatiga telah berhasil mewujudkan jatidirinya sebagai satu kota yang maju dan
modern, dan dengan semakin berkembangnya sarana perhotelan dan pertemuan yang
dikemas dalam konsep MICE (Meeting, incentives, conference dan exhibition) dengan
didukung dengan cuaca yang sejuk dan tatakota yang bersih telah menjadikan Kota
Salatiga menjadi salah satu kota tujuan wisata/meeting di Jawa Tengah.
3. Pusat Pelayanan Kegiatan Wilayah dengan fungsi sebagai Kota Pendidikan dan olah
raga, Keberadaan fasilitas pendidikan yang tersedia dari pendidikan Dasar sampai
pendidikan Tinggi, serta pusat pendidikan dan latihan Sepak Bola dan Atletik Kota
Salatiga mampu memberikan fasilitas pelayanan pendidikan dan olah raga dalam
skala Regional maupun Nasional. Sebagai fungsi Kota Perdagangan dan Jasa, Kota
Salatiga berperan penting sebagai titik simpul penyebar bagi produk-produk dari dan
ke daerah sekitarnya.
4. Pusat Pelayanan Kegiatan Wilayah dengan fungsi sebagai Jasa Wisata. Kondisi
topografi yang bergelombang dan berbukit serta iklim yang sejuk, hijau dan asri
merupakan modal sebagai daya tarik untuk jasa wisata. Kota Salatiga merupakan
35
bagian pengembangan Wilayah segitiga Joglosemar (Yogyakarta - Solo - Semarang),
yang memiliki kompleksitas peran strategis, karena berada pada koridor utama jalur
Semarang - Surakarta dan berpotensi sebagai tempat transit, kondisi ini menjadikan
potensi Kota Salatiga sebagai kota tujuan wisata.
5. Potensi Sumber Daya Manusia yang ada merupakan modal dasar pembangunan yang
sangat penting, tersedia angkatan kerja produktif, memiliki institusi pemerintah yang
didukung oleh kualitas aparatur yang cukup baik yang didukung pula oleh banyaknya
lembaga pendidikan baik swasta maupun negeri yang mampu mencetak dan
menyediakan SDM yang dapat didaya gunakan bagi pembangunan daerah.
6. Tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai dari tingkat TK hingga Perguruan
Tinggi baik yang bersifat umum, kejuruan ,keagamaan, adanya sekolah internasional,
tempat pendidikan non formal, sekolah berbasis komunitas serta beaya hidup yang
relatif murah membawa nama Kota Salatiga semakin dikenal dan menarik minat
masyarakat luas baik dalam maupun luar negeri untuk belajar di Kota Salatiga. Hal
tersebut dapat mendorong sektor-sektor jasa penunjang kependidikan yang dapat
memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian Kota Salatiga.
7. Potensi penunjang bagi pembangunan daerah yaitu situasi lingkungan yang kondusif,
yang didukung oleh beberapa lembaga kemasyarakatan yang ada di Salatiga seperti :
Majelis Puasa, Forum Hati Beriman dan sebagainya. Keberagaman masyarakat
Salatiga dapat terlihat dengan adanya keberagaman suku, ras, budaya dan agama
namun sangat religius, humanis, berperilaku sesuai dengan norma agama yang dianut,
berbudaya dan berbudi luhur, serta selalu menjunjung tinggi solidaritas dan toleransi.
Kota Salatiga dikenal dengan Kota yang aman, tenteram dan nyaman. Hal tersebut
tampak dengan tidak berkembangnya konflik baik antar etnis maupun agama.
Lingkungan budaya masyarakat juga mendukung, selama ini Salatiga terkenal dengan
istilah Indonesia Mini karena terdapat mahasiswa yang belajar dari seluruh pelosok
tanah air, ternyata mereka dapat hidup berdampingan dan berinteraksi dengan
masyarakat Salatiga. Oleh karena itu mendukung Salatiga menjadi Kota yang nyaman
untuk belajar dan berusaha.
36
BAB III
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA
TAHUN 2005 - 2025
Berdasarkan kondisi Kota Salatiga saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 (dua puluh)
tahun mendatang dan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki Kota Salatiga maka
keberagaman di masyarakat yang religius merupakan anugerah dan menjadi nilai dalam
merumuskan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Kota Salatiga tahun 2005-2025 sebagai
berikut:
3.1. VISI
"SALATIGA YANG MAJU, DEMOKRATIS DAN NYAMAN "
Visi tersebut di atas mengamanahkan kepada Pemerintah Kota Salatiga, masyarakat,
swasta dan segenap pemangku kepentingan yang bersatu dalam keberagaman suku,
budaya dan agama untuk mewujudkan Kota Salatiga menjadi Kota yang Maju, Demokratis
dan Nyaman. Adapun makna visi tersebut adalah :
Maju, bermakna bahwa Kota Salatiga sebagai kota yang semakin mempunyai
keunggulan komparatif dan kompetitif serta didukung oleh kualitas sumber daya manusia
yang semakin baik. Kemajuan tersebut dapat diukur dari beberapa indikator. Pertama,
kemajuan masyarakat Kota Salatiga diukur dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi,
peningkatan pendapatan perkapita dan pemerataan distribusinya, berkembangnya sektor
jasa perdagangan dan industri, iklim usaha dan penanaman modal yang semakin kondusif,
produktif dan berkembang, dengan memperhatikan potensi lokal, sumber daya manusia
lebih berkualitas dan produktif, tingkat pendidikan masyarakat lebih baik, penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang semakin tinggi dan mampu mengadaptasi perkembangan
global, kesempatan memperoleh pendidikan yang semakin merata, meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat, laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, meningkatnya peran
serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan, masyarakat Kota Salatiga mampu
memenuhi tuntutan kebutuhan dan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat,
mempunyai semangat dan lebih mampu menghadapi tantangan, serta dapat diukur dari
peningkatan kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan pembangunan, peningkatan
kemampuan keuangan daerah, ketergantungan dari pihak lain secara bertahap semakin
berkurang, peran serta masyarakat yang semakin meningkat dalam proses perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah, ketersediaan SDM
pemerintahan yang semakin berkualitas, tata kelola pemerintahan yang lebih baik,
37
terjalinnya kerjasama regional dan internasional yang lebih baik, kehidupan masyarakat
baik sosial, politik, yang lebih bermoral, beretika, dan berbudaya.
Demokratis, bermakna bahwa Kota Salatiga melaksanakan demokrasi berlandaskan
hukum, etika, moral, kesantunan, memperkuat kelembagaan politik, kelembagaan
masyarakat sipil, peran serta masyarakat, menjunjung tinggi hak dan kewajiban pihak lain,
memperkuat kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan mengedepankan supremasi hukum
dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban.
Nyaman, bermakna bahwa terciptanya suasana dan kondisi kehidupan masyarakat
Kota Salatiga yang sehat, tertib, bersih indah dan aman. Warga Kota Salatiga merupakan
insan yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME menurut agama dan keimanan
masing-masing dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Adanya kondisi
yang harmonis, senantiasa memperhatikan keseimbangan material maupun spiritual
sehingga terjalin hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara segenap pemangku
kepentingan, dengan memperhatikan kondisi lingkungan, fasilitas dan utilitas kota yang
semakin baik, hasil-hasil pembangunan yang lebih merata dan berwawasan lingkungan,
serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan
melestarikan fungsi lingkungan hidup.
3.2. MISI
Untuk mewujudkan visi Kota Salatiga diatas, maka ditetapkan misi sebagai berikut:
1. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM yang ditandai peningkatan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan
tetap berlandaskan pada norma, nilai-nilai luhur masyarakat, iman dan takwa agar dapat
menarik minat masyarakat luas baik dari dalam maupun luar negeri untuk belajar di Kota
Salatiga, sehingga dapat mendorong tumbuhnya sektor-sektor lain yang
menghasilkan berbagai jasa. Indikator yang akan digunakan untuk mewujud misi ini
adalah adanya peningkatan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan
kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, berkembangnya lembaga-lembaga
pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas akademik dan profesionalisme SDM
pendidikan, peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan,
berkembangnya seni budaya dan prestasi olah raga, meningkatnya kualitas tenaga kerja
yang mempunyai daya saing tinggi, meningkatnya kesejahteraan, perlindungan serta
kemandirian tenaga, meningkatnya kesejahteraan, perlindungan serta kemandirian
tenaga kerja, terciptanya lapangan kerja baru dan perluasan lapangan kerja dan
meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Disamping
38
penguasaan seperti tersebut diatas, pembangunan SDM Kota Salatiga juga diarahkan untuk
mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius berdasar agama yang dianutnya,
bermoral, beretika dan berbudaya ditandai dengan semakin meningkatnya toleransi,
solidaritas, rasa kebangsaan, beretika, bermoral, santun dan beradab dalam kehidupan
sosial politik yang berbudaya, berwawasan kebangsaan dalam bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang
berorientasi pada ekonomi kerakyataan, hal ini ditandai dengan meningkatnya
PDRB Kota, kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi lokal, pemberdayaan
usaha UMKM, serta terciptanya iklim usaha yang kondusif, meningkatnya pendapatan
perkapita masyarakat, meningkatnya nilai tambah yang berorientasi pada
peningkatan produktifitas, kesejahteraan petani baik pertanian pangan, hortikultura,
perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, berkembangnya pertanian
perkotaan, dengan konsep pengembangan agribisnis, agar mampu bersaing dipasar
lokal maupun regional, serta mendukung ketahanan pangan nasional, meningkatnya
potensi sumberdaya secara terpadu, akses dan perluasan pasar ekspor bagi komoditas
unggulan daerah, optimalnya kegiatan ekonomi lokal, sistem distribusi yang efektif
dan efisien dan terjaminnya kepastian berusaha, meningkatnya peran koperasi, UMKM
sebagai pelaku ekonomi yang semakin berbasis IPTEK, berdaya saing, mandiri, dan
berakar pada masyarakat, menguatnya kewirausahaan, kelembagaan, dan produktifitas
yang didukung oleh peningkatan adaptasi kebutuhan pasar dan pemanfaatan hasil
inovasi dalam iklim usaha yang sehat, serta memberikan kontribusi yang signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja baru untuk
mengurangi pengangguran dan kemiskinan sehingga meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, meningkatkan penanaman modal, pengembangan usaha daerah, dan
perluasan kesempatan kerja yang ditandai meningkatnya nilai investasi dalam negeri
maupun asing, guna mendukung pertumbuhan ekonomi, secara berkelanjutan dan
berkualitas, meningkatnya iklim usaha yang kondusif dengan dukungan perijinan yang
mudah, cepat, dan transparan, terpenuhinya sarana dan prasarana investasi yang
memadai dan terjaminnya kepastian hukum, dengan harapan akan dapat
menyerap/membuka lapangan kerja baru serta mewujudkan keunggulan komparatif dan
kompetitif yang ditandai dengan pengelolaan pembangunan Kota Salatiga yang efektif,
efisien, produktif dan berlanjut serta mengembangkan potensi daerah secara kreatif dan
inovatif didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan menguasai ilmu
39
pengetahuan yang tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat. Di
era globalisasi, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif merupakan faktor
utama daya saing dalam memproduksi suatu barang maupun jasa agar dapat bersaing
baik pada pasar domestik maupun pasar luar negeri.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan
meningkatnya kinerja pelayanan publik yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat,
meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kemandirian keuangan daerah dalam
rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung- jawab,
meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya penyandang masalah
kesejahteraan sosial serta penduduk miskin, terkendalinya pertumbuhan penduduk,
meningkatnya kesejahteraan keluarga, tersedianya sistem administrasi kependudukan
yang terpadu, meningkatnya peran serta kelembagaan masyarakat dalam setiap proses
pembangunan, meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender, dan terjaminnya hak-hak
tumbuh kembang anak, meningkatnya keimanan dan ketaqwaan, kerukunan antar umat
beragama, interen umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah, meningkatnya
derajat kesehatan masyarakat serta mewujudkan perilaku lingkungan yang sehat di
dukung oleh profesionalisme aparatur kesehatan, meningkatnya Sistem Informasi
Manajemen Pemerintahan Daerah (SIMDA) dalam upaya memberikan layanan terpadu
pada masyarakat didukung oleh sarana, prasarana dan teknologi yang semakin memadai
serta mewujudkan kerjasama regional dan internasional yang ditandai dengan
meningkatnya kontak dagang dengan investor asing, meningkatnya kerjasama
pengembangan pendidikan, kesehatan, ekonomi, pengembangan ekonomi, budaya dan
kerjasama bidang pembangunan sarana dan prasarana serta penguatan hukum dan HAM.
Kerjasama regional dan internasional merupakan langkah strategis dalam rangka
meningkatkan kemandirian, diarahkan pada peningkatan kerjasama yang saling
menguntungkan dengan daerah lain baik dalam negeri maupun luar negeri guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan demokrasi berdasarkan hukum yang ditandai meningkatnya jaminan
kepastian hukum, meningkatnya rasa keadilan untuk semua warga masyarakat tanpa
membedakan kelas sosial, ras, etnis, maupun agama, meningkatnya perlindungan
hukum bagi masyarakat, menjunjung tinggi HAM, meningkatnya kesetaraan gender,
meningkatnya integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, meningkatnya
kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat pada peraturan dan hukum serta berupaya
mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ditandai semakin
40
bertumbuhnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban
umum.
5. Mewujudkan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan yang ditandai
dengan pembangunan dilaksanakan sesuai tata ruang kota yang berkelanjutan, wawasan
lingkungan dan berorientasi pada keindahan, lestari dan kenyamanan kota serta
didukung partisipasi masyarakat yang tinggi, meningkatnya sistem manajemen
transportasi kota yang efektif, efisien dan berlanjut (sustainable) untuk menciptakan
kondisi tertib, aman, nyaman, lancar pada tingkat pelayanan transportasi kota, lintas
Kabupaten/Kota dan lintas Provinsi, meningkatnya efektifitas dan efisiensi sistem
manajemen irigasi dan drainase, agar tercipta kenyamanan dan kesehatan lingkungan
perkotaan, terpenuhinya kebutuhan perumahan, sarana dan prasarana pendukung,
lingkungan yang sehat, nyaman, terjangkau semua lapisan masyarakat, peningkatan
efektifitas dan efisiensi sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan agar
tercipta kenyamanan dan kesehatan lingkungan hidup manusia, terpenuhinya kebutuhan
air bersih dan perbaikan sanitasi yang memadai, guna terciptanya kesehatan
lingkungan permukiman perkotaan, terpenuhinya kebutuhan fasilitas umum dan
fasilitas kota yang berkualitas untuk masyarakat dan menarik bagi wisatawan.
6. Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai yang
ditandai dengan semakin meningkatnya aksesibilitas masyarakat, melalui peningkatan
kualitas jalan, jembatan, sarana dan sistem transportasi, meningkatkan penerangan jalan,
meningkatnya fasilitas air minum, energi listrik, sarana komunikasi dan sarana
perekonomian masyarakat serta sarana sosial, taman kota, sport zone dan peribadatan
masyarakat.
41
BAB IV
SASARAN, ARAH DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
TAHUN 2005-2025
4.1. SASARAN POKOK PEMBANGUNAN
Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kota Salatiga tahun 2005-2025 adalah
mewujudkan Salatiga yang maju, demokratis dan nyaman, sebagai landasan bagi tahap
pembangunan berikutnya menuju masyarakat yang adil dan makmur dalam wilayah Provinsi
Jawa Tengah yang bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sebagai ukuran tercapainya Kota Salatiga yang maju, demokratis dan nyaman,
pembangunan daerah dalam dua puluh tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-
sasaran pokok sebagai berikut:
4.1.1. Terwujudnya SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global
dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat, yang
ditandai dengan:
1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan
meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan berorientasi Iptek.
2. Meningkatnya pribadi dan karakter masyarakat yang berakhlak mulia,
bermoral,beriman bertaqwa dan berbudi luhur.
3. Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.
4. Meningkatnya kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.
5. Berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan.
4.1.2. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal
yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan., yang ditandai dengan :
1. Meningkatnya PDRB Kota, kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi
lokal, pemberdayaan UMKM, serta terciptanya iklim usaha yang kondusif.
2. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat.
3. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan
kompetitif.
42
4. Meningkatnya perkembangan perindustrian,perdagangan, pariwisata, agrobisnis
serta jasa dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing global serta
menjadi motor penggerak perekonomian.
5. Meningkatnya produksi,produktivitas dan nilai tambah hasil-hasil potensi daerah
yang berkelanjutan.
4.1.3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan :
1. Meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut
hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam
kegiatan politik.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
3. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata
pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab,
serta mampu mendukung pembangunan yang bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN).
4. Meningkatnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang
bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.
5. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya dan organisasi yang efektif dan efisien.
6. Meningkatnya peran kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan
perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.
4.1.4. Terwujudnya demokrasi berdasarkan hukum, yang ditandai dengan :
1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang selalu mendasarkan diri pada
ketentuan perundangan yang berlaku dalam setiap pengambilan keputusan.
2. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan
jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada
hak-hak asasi manusia.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan
publik.
4. Meningkatnya kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya,
berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya
pemerintahan.
5. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik.
6. Meningkatnya sikap dan perilaku, toleransi , solidaritas antar agama, antar suku,
ras, budaya, kepercayaan, meningkatnya keharmonisan hubungan antara anggota
masyarakat dengan segala macam perbedaan yang ada.
43
4.1.5. Terwujudnya penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang
ditandai dengan:
1. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan
Hidup dengan penerapan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan.
2. Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara, dan tanah sesuai baku mutu dan
terlindunginya kesehatan masyarakat dari dampak akibat pencemaran.
3. Meningkatnya kesadaran , sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak
bencana alam.
4. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan sesuai tata ruang kota.
5. Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan yang sesuai dengan kehidupan yang
baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
4.1.6. Terwujudnya fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai, yang
ditandai dengan :
1. Meningkatnya infrastruktur wilayah sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas
dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi.
2. Meningkatnya perumahan layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas
pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh.
3. Meningkatnya keterpenuhan dan pemeratan kebutuhan prasarana dan sarana
pelayanan dasar dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan
masyarakat.
4.2. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005 -2025 diarahkan
untuk mencapai "SALATIGA YANG MAJU, DEMOKRATIS DAN NYAMAN". Untuk
mencapai Visi dan Misi Kota Salatiga, maka ditetapkan arah pembangunan sebagai
berikut:
4.2.1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui Peningkatan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global
dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.
1. Peningkatan penguasaan ilmu dan teknologi
44
2. Peningkatan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.
3. Peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.
4. Peningkatan dan pengembangan sekolah-sekolah kejuruan serta lembaga-lembaga
pendidikan dan pelatihan.
5. Peningkatan kualitas akademik dan profesionalisme SDM pendidikan.
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
7. Peningkatan masyarakat berpengetahuan (The knowledge society)
8. Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peningkatan pengarusutamaan gender bidang pendidikan
10.Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses,
pemerataan, dan mutu tenaga pelayanan kesehatan.
11.Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penanganan masalah gizi, mutu
tenaga kesehatan dan perbaikan manajemen tenaga kesehatan
12.Peningkatan Kualitas Usia Lanjut
13.Pembinaan olah raga berprestasi.
14.Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.
15.Peningkatan kualitas tenaga kerja yang mempunyai daya saing tinggi.
16.Peningkatan kesejahteraan, perlindungan tenaga kerja.
17.Peningkatan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
18.Peningkatan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertakwa, bermoral,
beretika dan berbudaya.
19.Peningkatan sikap saling menghormati, berpikir dan bersikap positif, saling
mengakui eksistensi keberagaman, peningkatan keimanan , peningkatan sikap
inklusif dalam kehidupan beragama.
20.Pengembangan seni budaya.
4.2.2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal
yang berorientasi pada ekonomi kerakyataan.
1. Peningkatan pengelolaan pembangunan Kota Salatiga yang efektif, efisien dan
produktif serta mengembangkan potensi daerah secara kreatif dan inovatif.
2. Peningkatan investasi pemerintah dan swasta, guna mendukung pertumbuhan
ekonomi, secara berkelanjutan dan berkualitas, mengembangkan iklim usaha
yang kondusif dengan dukungan perijinan yang mudah, cepat, dan transparan,
terpenuhinya sarana dan prasarana investasi yang memadai dan terjaminnya
kepastian hukum, dengan harapan akan dapat menyerap/membuka lapangan
45
kerja baru
3. Peningkatan potensi sumberdaya secara terpadu, akses dan perluasan pasar ekspor
bagi komoditas unggulan daerah, optimalnya kegiatan ekonomi lokal, sistem
distribusi yang efektif dan efisien dan terjaminnya kepastian berusaha.
4. Peningkatan PDRB, kesempatan kerja dan berusaha, optimalisasi potensi
ekonomi lokal, pemberdayaan usaha UMKM, serta terciptanya iklim usaha yang
kondusif.
5. Peningkatan peran Koperasi, UMKM sebagai pelaku ekonomi yang semakin
berbasis IPTEK, berdaya saing, dan berakar pada masyarakat, menguatnya
kewirausahaan, kelembagaan, dan produktifitas yang didukung oleh peningkatan
adaptasi kebutuhan pasar dan pemanfatan hasil inovasi dalam iklim usaha yang
sehat, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja baru untuk mengurangi
pengangguran dan kemiskinan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Peningkatan nilai tambah yang berorientasi pada meningkatnya
produktifitas, kesejahteraan petani baik pertanian pangan, hortikultura, perikanan,
peternakan, perkebunan, berkembangnya pertanian perkotaan, dengan konsep
pengembangan agribisnis, agar mampu bersaing dipasar lokal maupun regional,
serta mendukung ketahanan pangan nasional.
4.2.3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola
Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas,
profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan
fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju.
1. Peningkatan kinerja pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan
yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan
otonomi daerah yang nyata dan bertanggung-jawab.
3. Peningkatan profesionalisme aparatur daerah yang bersih berwibawa, beretika
dan bertanggung jawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
4. Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah (SIMDA)
dalam upaya memberikan layanan terpadu pada masyarakat didukung oleh
sarana, prasarana dan teknologi yang semakin memadai.
5. Peningkatan kerjasama regional dan internasional. Kerjasama regional dan
46
internasional merupakan langkah strategis dalam rangka meningkatkan
kemandirian, diarahkan pada peningkatan kerjasama yang saling menguntungkan
dengan daerah lain baik dalam negeri maupun negeri guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
6. Pengembangan kebijakan pemerintah yang disusun berdasarkan kajian dan
analisis disertai dukungan data dan informasi yang mutakhir, valid dan
terpercaya.
7. Peningkatan penataan kelembagaan daerah sesuai dengan kewenangan yang
dimiliki daerah.
8. Peningkatan peran serta kelembagaan masyarakat dalam setiap proses
pembangunan.
4.2.4. Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat,
bertanggungjawab dan berkeadilan.
1. Peningkatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum
2. Peningkatan disiplin dan kepatuhan masyarakat pada peraturan dan hukum serta
terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat, merupakan
faktor penunjang utama terlaksananya pembangunan fisik, ekonomi.
4. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga keamanan dan
ketertiban umum.
5. Peningkatan pemahaman paradigma politik yang desentralisasi, dan pendidikan
politik.
6. Peningkatan profesionalitas dan kemandirian masyarakat politik dan masyarakat
sipil
7. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap nilai dan etika
demokrasi, menghargai kesetaraan derajat individu sebagai manusia yang sama
tanpa membedakan jenjang sosial.
4.2.5. Mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan LH dengan penerapan prinsip
pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang, dengan
penegakan hukum yang tidak diskriminatif.
2. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, dunai usaha dan industri
dalam memelihara lingkungan.
3. Peningkatan pelaksanaan pembangunan sesuai tata ruang kota yang
47
berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berorientasi pada keindahan,
lestari dan kenyamanan kota.
4. Peningkatan pelaksanaan pembangunan sesuai tata ruang kota yang
berkelanjutan, dengan menjaga potensi sumber daya alam.
5. Peningkatan pemahaman rencana tata ruang sebagai acuan kebijakan spasial bagi
pembangunan di setiap sektor.
4.2.6. Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota.
1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem pengelolaan sampah yang ramah
lingkungan agar tercipta kenyamanan dan kesehatan lingkungan hidup manusia.
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat, melalui peningkatan kualitas jalan,
jembatan, sarana dan sistem transportasi.
3. Peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem manajemen irigasi dan drainase, agar
tercipta kenyamanan dan kesehatan lingkungan perkotaan.
4. Pengembangan penyusunan RTRW dalam rangka mengoptimalkan struktur dan
pola pemanfaatan ruang.
5. Peningkatan penerangan jalan, peningkatan fasilitas air minum, energi listrik,
sarana komunikasi dan sarana perekonomian masyarakat serta sarana sosial,
taman kota, sport zone dan tempat peribadatan masyarakat.
6. Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih dan perbaikan sanitasi yang
memadai, guna terciptanya kesehatan lingkungan permukiman perkotaan.
7. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan, sarana dan prasarana pendukung,
lingkungan yang sehat, nyaman, terjangkau semua lapisan masyarakat.
8. Peningkatan sistem manajemen transportasi kota yang efektif, efisien dan
sustainable untuk menciptakan kondisi tertib, aman, nyaman, lancar pada tingkat
pelayanan transportasi kota, lintas Kabupaten/Kota dan lintas Provinsi.
4.3. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN
4.3.1. RPJMD I (2005-2009)
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005 -2025
diarahkan untuk mencapai "SALATIGA YANG MAJU, DEMOKRATIS DAN
NYAMAN". Untuk mencapai visi dan misi Kota Salatiga, maka ditetapkan
arah pembangunan jangka menengah I sebagai berikut:
4.3.1.1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan
48
ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi
perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan
nilai-nilai luhur masyarakat, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut:
1. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya diarahkan pada
pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar serta peningkatan
relevansi dan daya saing pendidikan dengan perkembangan IPTEK,
peningkatan tata kelola , akuntabilitas dan pencitraan publik
pendidikan.
2. Pengembangan kesempatan memperoleh pendidikan dasar yang
bermutu.
3. Pengembangan peran lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan untuk
menyiapkan SDM siap pakai dan langsung bisa bekerja dan berusaha
melalui bengkel latihan kerja dan berusaha.
4. Pengembangan kualitas akademik dan profesionalisme SDM pendidikan
melalui pencapaian sertifikasi guru.
5. Pengembangan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan di
Kelurahan masing-masing dalam pembangunan.
6. Pengembangan peran seni budaya lokal dan prestasi olah raga dalam
pembangunan.
7. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang mempunyai daya saing tinggi.
8. Pengembangan kesejahteraan, perlindungan serta kemandirian tenaga
kerja.
9. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan.
10. Pengembangan kepedulian terhadap etika dan moral, nilai-nilai
keagamaan dan budaya lokal.
11. Pengembangan perpustakaan sebagai sarana penyebaran informasi,
ilmu pengetahuan, hasil penelitian dan penemuan lainnya kepada
masyarakat.
12. Peningkatan pemerataan, jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan
masyarakat, pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan yang didukung
oleh persebaran sarana prasarana, tenaga kesehatan yang memadai dan
berkualitas serta mampu menjangkau masyarakat miskin.
13. Peningkatan pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan
49
persebarannya melalui peningkatan, peningkatan fasilitas program KB
dan transmigrasi.
14. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan IPTEK yang mampu
mendorong berkembangnya teknologi tepat guna.
15. Peningkatan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
4.3.1.2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah yang tinggi, merata,
berkeadilan dan berkelanjutan, serta berdaya saing tinggi, dengan
fokus:
1. Pengembangan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar lokal,
regional dan berorientasi ekspor serta pengembangan kewirausahaan
untuk mendorong daya saing.
2. Pengurangan peran pemerintah dalam berbisnis manakala masyarakat
telah mampu menjalankan usahanya secara mandiri
3. Peningkatan nilai tambah barang dan jasa yang berorientasi pada
peningkatan produktifitas, kesejahteraan petani baik pertanian pangan,
hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, berkembangnya
pertanian perkotaan, dengan konsep pengembangan agribisnis, agar
mampu bersaing dipasar lokal maupun regional, serta mendukung
ketahanan pangan nasional.
4. Peningkatan kualitas produk sektor pendidikan, perindustrian,
perdagangan, dan pariwisata melalui pemanfaatan teknologi,
kelembagaan dan sarana dan prasarana pendukung.
5. Penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk masuknya investor dalam
rangka menanamkan modalnya dengan dukungan perijinan yang mudah,
cepat, dan transparan, terpenuhinya sarana dan prasarana investasi yang
memadai dan terjaminnya kepastian hukum, dengan harapan akan
dapat menyerap/membuka lapangan kerja baru.
6. Peningkatan pengelolaan pembangunan Kota Salatiga yang efektif,
efisien dan produktif serta mengembangkan potensi daerah secara
kreatif dan inovatif.
7. Peningkatan Struktur perekonomian daerah melalui pengembangan
potensi dan produk unggulan daerah yang memiliki daya saing.
4.3.1.3. Mewujudkan pengembangan aparatur yang semakin berkualitas,
profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya
50
peran dan fungsi pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju,
dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut:
1. Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan
efisien dengan menerapkan prinsip good governance melalui
peningkatan akuntabilitas, transparansi, keadilan, serta partisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Peningkatan kualitas aparatur melalui peningkatan kesadaran akan
budaya kerja yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa.
3 Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan kemandirian keuangan
daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan
bertanggung-jawab.
4. Pengembangan sistem pelayanan publik melalui peningkatan
kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan standar pelayanan minimal
pada bidang pelayanan dasar.
5. Pengembangan sistem perencanaan yang berorientasi pada potensi
sumberdaya dan urgensi kebutuhan masyarakat dengan melibatkan
partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan.
6. Pengembangan kerjasama dan kemitraan strategis antar pelaku
pembangunan.
4.3.1.4. Mewujudkan demokrasi berdasarkan hukum dengan cara
dilaksanakannya sistem hukum yang mampu memberikan jaminan
kepastian hukum, rasa keadilan, dan perlindungan hukum bagi
masyarakat dan menjunjung tinggi HAM.
Upaya ini bisa dicapai dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut:
1. Peningkatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum.
2. Peningkatan kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat pada peraturan dan
hukum serta terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat.
4. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga keamanan
dan ketertiban umum.
5. Pengembangan demokrasi politik, penegakan hukum dan HAM melalui
peningkatan partisipasi dan pendidikan politik rakyat serta
profesionalisme aparat dan penegak hukum.
51
6. Pengembangan tata nilai kehidupan masyarakat dengan menjunjung
tinggi kesejajaran, keharmonisan, saling percaya, toleransi, kooperatif
dan solidaritas dalam keberagaman.
7. Peningkatan perlakuan dan pelayanan yang sama pada seluruh lapisan
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan , kemasyarakatan dan
pembangunan
4.3.1.5. Mewujudkan penataan pembangunan sesuai Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) berwawasan lingkungan, dengan pengelolaan SDA
dan LH yang optimal, didukung penegakan hukum yang tidak
diskriminatif serta partisipasi masyarakat, dunia usaha dan industri,
dengan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:
1. Peningkatan Inventarisasi dan identifikasi kuantitas dan kualitas
sumberdaya alam (in situ) dalam rangka menerapkan pembangunan
berkelanjutan dengan perspektif lingkungan.
2. Pengembangan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan sesuai
tata ruang kota yang berkelanjutan, wawasan lingkungan dan
berorientasi pada keindahan, lestari dan kenyamanan kota.
3. Pengembangan pemahaman aparatur penyelenggara pemerintahan dan
masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan.
4. Pengembangan sistem pengendalian kerusakan dan pencemaran
lingkungan .
5. Peningkatan pembangunan perumahan, sarana dan prasarana
pendukung, lingkungan yang sehat, nyaman, terjangkau semua lapisan
masyarakat.
6. Peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem pengelolaan sampah yang
ramah lingkungan agar tercipta kenyamanan dan kesehatan lingkungan.
4.3.1.6. Mewujudkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan utilitas yang sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dengan fokus pada hal-
hal sebagai berikut:
1. Peningkatan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan masyarakat akan
infrastruktur dan utilitas
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat, melalui pemeliharaan dan
peningkatan kualitas jalan, jembatan, sarana dan sistem transportasi,
meningkatkan penerangan jalan, meningkatnya fasilitas air minum,
52
energi listrik, perumahan, sarana komunikasi dan sarana perekonomian
masyarakat serta sarana sosial, taman kota, sport zone, dan tempat
peribadatan masyarakat serta sarana pembuangan sampah.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih dan perbaikan
sanitasi yang memadai, guna terciptanya kesehatan lingkungan
permukiman perkotaan.
4. Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas umum dan fasilitas
kota yang berkualitas untuk masyarakat dan menarik bagi wisatawan.
5. Peningkatan pembangunan dan penerapan penatagunaan pertanahan
mendasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan peningkatan
cakupan pelayanan administrasi pertanahan.
4.3.2. RPJMD II (2010-2014)
Pada RPJMD II ini dilaksanakan berdasarkan pada pencapaian RPJMD I,
pembangunan Kota Salatiga diarahkan dengan tahapan sebagai berikut:
4.3.2.1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui Peningkatan penguasaan
ilmu pengetahuan dan teknologi agar mabempu mengadaptasi
perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan
nilai-nilai luhur masyarakat, yang difokuskan pada:
1. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya diarahkan pada
pemerataan akses dan mutu pendidikan menengah serta peningkatan
relevansi kurikulum pendidikan dengan perkembangan iptek
2. Peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan dasar yang bermutu
3. Peningkatan peran lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan untuk
menyiapkan SDM siap pakai dan langsung bisa bekerja dan berusaha
melalui bengkel latihan kerja dan berusaha
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
5. Peningkatan jangkauan kualitas akademik dan profesionalisme SDM
pendidikan melalui pencapaian sertifikasi guru
6. Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan di
Kelurahan Masing-masing dalam pembangunan.
7. Peningkatan pemerataan, jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan
masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan yang
didukung oleh persebaran sarana prasarana, tenaga kesehatan yang
53
memadai dan berkualitas serta mampu menjangkau masyarakat Miskin
serta terwujudnya sitem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
8. Pengembangan sistem Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan
pengaturan persebarannya melalui peningkatan, peningkatan fasilitas
program KB dan transmigrasi
9. Peningkatan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
10. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang mempunyai daya saing tinggi.
11. Peningkatan kesejahteraan, perlindungan serta kemandirian tenaga
kerja.
12. Peningkatan peran seni budaya dan prestasi olah raga dalam
pembangunan.
13. Peningkatan kepedulian terhadap etika dan moral, nilai-nilai keagamaan
dan budaya lokal.
14. Peningkatan pelayanan Perpustakaan sebagai sarana penyebaran
informasi, ilmu pengetahuan, hasil penelitian dan penemuan lainnya
kepada masyarakat
15. Peningkatan dan penerapan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK
yang mampu mendorong berkembangnya teknologi tepat guna
4.3.2.2. Mendorong peningkatan perekonomian daerah yang tinggi, merata,
berkeadilan dan berkelanjutan, serta berdaya saing tinggi.
Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita diarahkan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata, berkeadilan dan
berkelanjutan, serta berdaya saing tinggi, dengan fokus:
1. Peningkatan kualitas produk sektor pendidikan dengan tetap
mempertikan pengembangan sektor lain seperti perindustrian,
perdagangan, dan pariwisata melalui pemanfaatan teknologi,
kelembagaan dan sarana dan prasarana pendukung.
2. Peningkatan situasi iklim usaha yang kondusif untuk masuknya
investor dalam rangka menanamkan modalnya dengan dukungan
perijinan yang mudah, cepat, dan transparan, terpenuhinya sarana dan
prasarana investasi yang memadai dan terjaminnya kepastian hukum,
dengan harapan akan dapat menyerap/membuka lapangan kerja baru.
3. Pengembangan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar
domestik dan berorientasi ekspor serta pengembangan kewirausahaan
54
untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan Pengurangan distorsi pasar dan pengurangan peran
pemerintah dalam berbisnis
5. Peningkatan nilai tambah barang dan jasa yang berorientasi pada
pengembangan produk, kesejahteraan petani baik pertanian pangan,
hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan,
berkembangnya pertanian perkotaan, dengan konsep pengembangan
agribisnis, agar mampu bersaing dipasar lokal maupun regional,
serta mendukung ketahanan pangan nasional.
6. Peningkatan pengelolaan pembangunan Kota Salatiga yang efektif,
efisien dan produktif serta peningkatan potensi daerah secara kreatif
dan inovatif
7. Pengembangan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan
potensi dan produk unggulan daerah yang memiliki daya saing.
4.3.2.3. Mewujudkan peningkatan aparatur yang semakin berkualitas,
profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya
peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju, dengan
fokus pada hal-hal sebagai berikut:
1. Peningkatan sistem perencanaan yang berorientasi pada potensi
sumberdaya dan urgensi kebutuhan masyarakat dengan melibatkan
partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan.
2. Peningkatan sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan
efisien dengan menerapkan prinsip good governance melalui
peningkatan akuntabilitas, transparansi, keadilan, serta partisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Peningkatan kualitas aparatur melalui peningkatan kesadaran akan
budaya kerja yang profesional, bersih, beretika, dan
berwibawaMeningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan
kemandirian keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi
daerah yang nyata dan bertanggung-jawab.
4. Peningkatan sistem pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi
sesuai kewenangan berdasarkan standar pelayanan minimal pada
bidang pelayanan dasar.
55
5. Peningkatan kerjasama dan kemitraan strategis antar pelaku
pembangunan.
4.3.2.4. Mewujudkan peningkatan kehidupan politik dan demokrasi yang
beretika dan berbudaya serta bertanggung jawab didukung oleh sistem
hukum yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum, rasa
keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan menjunjung
tinggi HAM, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut:
1. Peningkatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum.
2. Peningkatan kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat pada peraturan
dan hukum serta terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat.
4. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga keamanan
dan ketertiban umum.
5. Peningkatan proses demokrasi politik, penegakan hukum dan HAM
melalui peningkatan partisipasi dan pendidikan politik rakyat serta
profesionalisme aparat dan penegak hukum.
6. Peningkatan tata nilai kehidupan masyarakat dengan menjunjung
tinggi kesejajaran, keharmonisan, saling percaya, toleransi, kooperatif
dan solidaritas dalam keberagaman.
7. Peningkatan perlakuan dan pelayanan yang sama pada seluruh lapisan
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan , kemasyarakatan
dan pembangunan
4.3.2.5. Mewujudkan peningkatan penataan pembangunan sesuai Rencana
Tata Ruang Wilayah berwawasan lingkungan, dengan pengelolaan SDA
dan LH yang optimal, didukung penegakan hukum yang tidak
diskriminatif serta partisipasi masyarakat, dunia usaha dan industri,
dengan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:
1. Peningkatan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan sesuai tata
ruang kota yang berkelanjutan, wawasan lingkungan dan berorientasi
pada keindahan, lestari dan kenyamanan kota serta didukung
partisipasi masyarakat yang tinggi.
2. Peningkatan pemahaman aparatur penyelenggara pemerintahan akan
pembangunan berkelanjutan.
3. Peningkatan kualitas pengelolaan SDA dan LH melalui penguatan
56
kelembagaan.
4. Peningkatan sistem pengendalian kerusakan dan pencemaran
lingkungan
5. Peningkatan pemahaman masyarakat akan pembangunan berkelanjutan
4.3.2.6. Mewujudkan peningkatan fasilitas dan utilitas Kota bagi masyarakat.
Pembangunan fasilitas dan utilitas Kota diarahkan pada pembangunan
infrastruktur yang semakin memadai, sesuai kebutuhan, dengan fokus pada
hal-hal sebagai berikut:
1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat, melalui pemeliharaan dan
peningkatan kualitas jalan, jembatan, sarana dan sistem transportasi,
meningkatkan penerangan jalan, meningkatnya fasilitas air minum,
energi listrik, perumahan, sarana komunikasi dan sarana perekonomian
masyarakat serta sarana sosial, taman kota, sport zone, dan tempat
peribadatan masyarakat serta sarana pembuangan sampah
2. Pengembangan infrastruktur dan utilitas baru yang dibutuhkan
masyarakat
3. Peningkatan kualitas layanan air bersih dan perbaikan sanitasi
yang memadai, guna terciptanya kesehatan lingkungan
permukiman perkotaan.
4. Peningkatan kualitas layanan fasilitas umum dan fasilitas kota yang
berkualitas untuk masyarakat dan menarik bagi wisatawan.
5. Pengembangan cakupan dan penerapan penatagunaan pertanahan
berdasarkan RTRW dan peningkatan cakupan serta kualitas pelayanan
administrasi pertanahan yang sesuai dengan SPM serta pemanfaatan
dan pengendalian pertanahan secara merata dan berkeadilan.
6. Peningkatan kualitas penataan ruang melalui peningkatan penerapan
RTRW dalam pembangunan daerah.
4.3.3. RPJMD III (2015-2019)
Berdasarkan pada pelaksanaan, pencapaian dan rencana keberlanjutan program
pembangunan, pada tahap pembangunan ketiga ini diarahkan untuk pemantapan
program yang telah dilaksanakan pada dua tahapan sebelumnya, sebagai berikut:
4.3.3.1. Penguatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu
mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada
57
norma dan nilai-nilai luhur masyarakat
Peningkatan kualitas SDM diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap
berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat dengan didukung
kondisi yang nyaman agar dapat menarik minat masyarakat luas baik dari
dalam maupun luar negeri untuk belajar di Kota Salatiga, sehingga dapat
mendorong tumbuhnya sektor-sektor lain yang menghasilkan berbagai
jasa, yang difokuskan pada:
1. Peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu didukung oleh tenaga
pendidik yang kompeten dibidangnya, serta serta peningkatan relevansi
kurikulum pendidikan dasar dan menengah dengan disesuiakan dengan
perkembangan iptek, serta kebutuhan pasar.
2. Peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan dasar dan menengah
yang bermutu.
3. Penguatan peran lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan untuk
menyiapkan SDM siap pakai dan langsung bisa bekerja dan berusaha
melalui bengkel latihan kerja dan berusaha.
4. Peningkatan jangkauan kualitas akademik dan profesionalisme SDM
pendidikan melalui pencapaian sertifikasi guru.
5. Penguatan peran partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan dan kegiatan sosial.
6. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta terwujudnya sistem
jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
7. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat Dan pelayanan
kesehatan perseorangan/rujukan melalui penguatan profesionalisme
dan kompetensi tenaga kesehatan serta terwujudnya sistem jaminan
pemeliharaan kesehatan masyarakat.
8. Penguatan peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan di
Kelurahan Masing-masing dalam pembangunan.
9. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang mempunyai daya saing tinggi.
10. Peningkatan kesejahteraan, perlindungan serta kemandirian tenaga
kerja.
11. Penguatan sistem Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan
pengaturan persebarannya melalui peningkatan Peningkatan Fasilitas
58
program KB dan transmigrasi mandiri.
12. Penguatan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
13. Penguatan dan penerapan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK
yang mampu mendorong berkembangnya teknologi tepat guna.
14. Penguatan peran seni budaya dan prestasi olah raga dalam
pembangunan.
15. Penguatan kepedulian terhadap etika dan moral, nilai-nilai keagamaan
dan budaya lokal.
16. Peningkatan pelayanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi
sebagai sarana penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, hasil
penelitian dan penemuan lainnya kepada masyarakat.
4.3.3.2. Mendorong penguatan perekonomian daerah yang tinggi, merata,
berkeadilan dan berkelanjutan, serta berdaya saing tinggi.
Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita diarahkan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata, berkeadilan dan
berkelanjutan, serta berdaya saing tinggi, dengan fokus:
1. Penguatan peran sektor sektor pendidikan dalam pembanguna ekonomi
dengan tetap mempertikan penguatan peran sektor lain seperti
perindustrian, perdagangan, dan pariwisata melalui pemanfaatan
teknologi, kelembagaan dan sarana dan prasarana pendukung.
2. Penguatan UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan
berorientasi ekspor serta pengembangan kewirausahaan untuk
mendorong daya saing.
3. Peningkatan Pengurangan distorsi pasar dan pengurangan peran
pemerintah dalam berbisnis
4. Peningkatan nilai tambah barang dan jasa yang berorientasi pada
peningkatan produktifitas, kesejahteraan petani baik pertanian pangan,
hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan,
berkembangnya pertanian perkotaan, dengan konsep pengembangan
agribisnis, agar mampu bersaing dipasar lokal maupun regional,
serta mendukung ketahanan pangan nasional.
5. Peningkatan situasi iklim usaha yang kondusif untuk masuknya
investor dalam rangka menanamkan modalnya dengan dukungan
perijinan yang mudah, cepat, dan transparan, terpenuhinya sarana dan
59
prasarana investasi yang memadai dan terjaminnya kepastian hukum,
dengan harapan akan dapat menyerap/membuka lapangan kerja baru.
6. Peningkatan pengelolaan pembangunan Kota Salatiga yang efektif,
efisien dan produktif serta peningkatan potensi daerah secara kreatif
dan inovatif
7. Penguatan struktur perekonomian daerah yang berbasis produk
unggulan yang komparatif dan kompetitif dalam rangka mendorong
peningkatankualitas produk melalui pemanfaatan kemajuan IPTEK.
4.3.3.3. Mewujudkan penguatan aparatur yang semakin berkualitas,
profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya
peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju, dengan
fokus pada hal-hal sebagai berikut:
1. Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang
efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip good governance
melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, keadilan, serta
partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Penguatan budaya kerja yang profesional, bersih, beretika, dan
berwibawa.
3. Penguatan pengelolaan keuangan dan kemandirian keuangan daerah
dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan
bertanggung-jawab.
4. Penguatan sistem pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi
sesuai kewenangan berdasarkan standar pelayanan minimal pada
bidang pelayanan dasar.
5. Penguatan sistem perencanaan yang berorientasi pada potensi
sumberdaya dan urgensi kebutuhan masyarakat dengan melibatkan
partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan.
6. Penguatan kerjasama dan kemitraan strategis antar pelaku
pembangunan.
4.3.3.4. Mewujudkan penguatan kehidupan politik dan demokratis, dan
bertanggung jawab didukung oleh sistem hukum yang mampu
memberikan jaminan kepastian hukum, rasa keadilan, dan
perlindungan hukum bagi masyarakat dan menjunjung tinggi HAM,
60
dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut:
1. Penguatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum.
2. Penguatan kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat pada peraturan dan
hukum serta terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3. Penguatan Ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat.
4. Penguatan peran serta masyarakat untuk ikut serta menjaga keamanan
dan ketertiban umum.
5. Penguatan demokrasi politik, penegakan hukum dan HAM melalui
peningkatan partisipasi dan pendidikan politik rakyat serta
profesionalisme aparat dan penegak hukum.
6. Penguatan tata nilai kehidupan masyarakat dengan menjunjung tinggi
kesejajaran, keharmonisan, saling percaya, toleransi, kooperatif dan
solidaritas dalam keberagaman.
7. Penguatan perlakuan dan pelayanan yang sama pada seluruh lapisan
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan , kemasyarakatan
dan pembangunan
4.3.3.5. Mewujudkan penguatan penataan pembangunan sesuai RTRW
berwawasan lingkungan, dengan pengelolaan SDA dan LH yang
optimal, didukung penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta
partisipasi masyarakat, dunia usaha dan industri, dengan difokuskan
pada hal-hal sebagai berikut:
1. Penguatan pengelolaan SDA dan LH dalam rangka menjaga
keberlanjutan fungsi sumber daya
2. Penguatan sistem pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
3. Penguatan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan sesuai tata
ruang kota yang berkelanjutan, wawasan lingkungan dan berorientasi
pada keindahan, lestari dan kenyamanan kota serta didukung
partisipasi masyarakat yang tinggi.
4. Penguatan pemahaman aparatur penyelenggara pemerintahan akan
pembangunan berkelanjutan.
5. Penguatan Perilaku masyarakat akan pembangunan berkelanjutan
4.3.3.6. Mewujudkan penguatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan utilitas
yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan fokus pada
hal-hal sebagai berikut:
61
1. Penguatan aksesibilitas masyarakat, melalui pemeliharaan dan
peningkatan kualitas jalan, jembatan, sarana dan manajemen
transportasi, meningkatkan penerangan jalan, meningkatnya fasilitas air
minum, energi listrik, perumahan, sarana komunikasi dan sarana
perekonomian masyarakat serta sarana sosial, taman kota, sport zone,
dan tempat peribadatan masyarakat serta sarana pembuangan sampah.
2. Peningkatan infrastruktur dan utilitas yang dibutuhkan masyarakat dan
pengembangan infrastruktur baru.
3. Penguatan kualitas layanan air bersih dan perbaikan sanitasi yang
memadai, guna terciptanya kesehatan lingkungan permukiman
perkotaan.
4. Penguatan kualitas layanan fasilitas umum dan fasilitas kota yang
berkualitas untuk masyarakat dan menarik bagi wisatawan.
5. Pengembangan cakupan dan penerapan penatagunaan pertanahan
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan peningkatan cakupan
serta kualitas pelayanan administrasi pertanahan yang berbasis
Kelurahan serta pemanfaatan dan pengendalian pertanahan secara
merata dan berkeadilan.
6. Penguatan kualitas penataan ruang melalui pengembangan penerapan
perencanaan Tata Ruang, percepatan dan pengembangan pemanfaatan
ruang dan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang.
4.3.4. RPJMD IV (2020-2024)
Berdasarkan pada pelaksanaan, pencapaian dan rencana keberlanjutan program
pembangunan, pada tahap pembangunan keempat ini dengan berusaha untuk mencapai
visi dan misi dari Kota Salatiga. Pada tahap ini diarahkan untuk pemantapan program
yang telah dilaksanakan pada tiga tahapan sebelumnya, sebagai berikut:
4.3.4.1. Pemantapan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu
mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada
norma dan nilai-nilai luhur masyarakat, yang difokuskan pada:
1. Pemantapan pelayanan pendidikan yang bermutu didukung oleh tenaga
pendidik yang kompeten dibidangnya, serta serta peningkatan relevansi
kurikulum pendidikan dasar dan menengah dengan disesuaikan dengan
perkembangan iptek, serta kebutuhan pasar
62
2. Pemantapan kesempatan memperoleh pendidikan dasar dan menengah
yang bermutu
3. Pemantapan peran lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan untuk
menyiapkan SDM siap pakai dan langsung bisa bekerja dan berusaha
melalui bengkel latihan kerja dan berusaha
4. Pemantapan jangkauan kualitas akademik dan profesionalisme SDM
pendidikan melalui pencapaian sertifikasi guru
5. Pemantapan mutu pelayanan kesehatan serta terwujudnya sistem
jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
6. Pemantapan kesejahteraan, perlindungan serta kemandirian tenaga
kerja.
7. Pemantapan peran dan partisipasi Pemuda dalam pembangunan di
Kelurahan Masing-masing dalam pembangunan.
8. Pemantapan sistem Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan
pengaturan persebarannya melalui peningkatan, peningkatan fasilitas
program KB dan transmigrasi mandiri.
9. Pemantapan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
10. Pemantapan kepedulian terhadap etika dan moral, nilai-nilai
keagamaan dan budaya lokal.
11. Pemantapan dan penerapan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK
yang mampu mendorong berkembangnya teknologi madya
12. Pemantapan pelayanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi
sebagai sarana penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, hasil penelitian
dan penemuan lainnya kepada masyarakat
4.3.4.2. Mendorong pemantapan perekonomian daerah yang tinggi, merata,
berkeadilan dan berkelanjutan, serta berdaya saing tinggi, dengan
fokus:
1. Pemantapan peran sektor sektor pendidikan dalam pembanguna
ekonomi dengan tetap mempertikan penguatan peran sektor lain seperti
perindustrian, perdagangan, dan pariwisata melalui pemanfaatan
teknologi, kelembagaan dan sarana dan prasarana pendukung.
2. Pemantapan situasi iklim usaha yang kondusif untuk masuknya
investor dalam rangka menanamkan modalnya dengan dukungan
perijinan yang mudah, cepat, dan transparan, terpenuhinya sarana dan
63
prasarana investasi yang memadai dan terjaminnya kepastian hukum,
dengan harapan akan dapat menyerap/membuka lapangan kerja baru.
3. Pemantapan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar
domestik dan berorientasi ekspor serta pengembangan kewirausahaan
untuk mendorong daya saing.
4. Pengurangan distorsi pasar dan mengembalikan peran pemerintah
sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator.
5. Pemantapan nilai tambah barang dan jasa yang berorientasi pada
peningkatan produktifitas, kesejahteraan petani baik pertanian pangan,
hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan,
berkembangnya pertanian perkotaan, dengan konsep pengembangan
agribisnis, agar mampu bersaing dipasar lokal maupun regional,
serta mendukung ketahanan pangan nasional.
6. Pemantapan pengelolaan pembangunan Kota Salatiga yang efektif,
efisien dan produktif serta peningkatan potensi daerah secara kreatif
dan inovatif
7. Pemantapan struktur perekonomian yang didukung oleh produk-produk
unggulan yang mempunyai nilai ekonomis strategis, berkualitas serta
mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif.
4.3.4.3. pemantapan aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih
dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi
pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju, dengan fokus pada hal-
hal sebagai berikut:
1. Pemantapan sistem perencanaan yang berorientasi pada potensi
sumberdaya dan urgensi kebutuhan masyarakat dengan melibatkan
partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan.
2. Pemantapan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang
efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip good governance
melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, keadilan, serta
partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pemantapan budaya kerja yang profesional, bersih, beretika, dan
berwibawa
4. Peningkatan pengelolaan keuangan dan kemandirian keuangan daerah
64
dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan
bertanggung-jawab.
5. Pemantapan sistem pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi
sesuai kewenangan berdasarkan standar pelayanan minimal pada
bidang pelayanan dasar.
6. Pemantapan kerjasama dan kemitraan strategis antar pelaku
pembangunan.
4.3.4.4. Mewujudkan demokrasi berdasarkan hukum dengan cara
dilaksanakannya sistem hukum yang mampu memberikan jaminan
kepastian hukum, rasa keadilan, dan perlindungan hukum bagi
masyarakat dan menjunjung tinggi HAM. Upaya ini bisa dicapai dengan
fokus pada hal-hal sebagai berikut:
1. Pemantapan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum.
2. Pemantapan kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat pada peraturan
dan hukum serta terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3. Pemantapan Ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat.
4. Pemantapan peran serta masyarakat untuk ikut serta menjaga keamanan
dan ketertiban umum.
5. Pemantapan demokrasi politik, penegakan hukum dan HAM melalui
peningkatan partisipasi dan pendidikan politik rakyat serta
profesionalisme aparat dan penegak hukum.
6. Pemantapan tata nilai kehidupan masyarakat dengan menjunjung tinggi
kesejajaran, keharmonisan, saling percaya, toleransi, kooperatif dan
solidaritas dalam keberagaman.
7. Pemantapan perlakuan dan pelayanan yang sama pada seluruh lapisan
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan , kemasyarakatan dan
pembangunan
4.3.4.5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berwawasan lingkungan:
Pembangunan dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah
kota, diarahkan pada dilaksanakannya tata ruang kota yang
berwawasan lingkungan, dengan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:
1. Pemantapan pengelolaan SDA dan LH dalam rangka menjaga
keberlanjutan fungsi sumber daya
2. Pemantapan sistem pengendalian kerusakan dan pencemaran
65
lingkungan
3. Pemantapan pemahaman aparatur penyelenggara pemerintahan akan
pembangunan berkelanjutan.
4. Pemantapan Perilaku masyarakat akan pembangunan berkelanjutan.
5. Pemantapan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan sesuai tata
ruang kota yang berkelanjutan, wawasan lingkungan dan berorientasi
pada keindahan, lestari dan kenyamanan kota serta didukung
partisipasi masyarakat yang tinggi.
4.3.4.6. Mewujudkan pemantapan kualitas dan kuantitas fasilitas dan utilitas
yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, dengan fokus pada
hal-hal sebagai berikut:
1. Pemantapan aksesibilitas masyarakat, melalui pemeliharaan dan
peningkatan kualitas jalan, jembatan, sarana dan sistem transportasi
yang berorientasi pada keamanan dan kenyamanan, meningkatkan
penerangan jalan, meningkatnya fasilitas air minum, energi listrik,
perumahan, sarana komunikasi dan sarana perekonomian masyarakat
serta sarana sosial, taman kota, sport zone, dan tempat peribadatan
masyarakat serta sarana pembuangan sampah
2. Peningkatan infrastruktur dan utilitas yang dibutuhkan masyarakat dan
pengembangan infrastruktur baru
3. Peningkatan kualitas layanan air bersih dan perbaikan sanitasi
yang memadai, guna terciptanya kesehatan lingkungan
permukiman perkotaan.
4. Peningkatan kualitas layanan fasilitas umum dan fasilitas kota yang
berkualitas untuk masyarakat dan menarik bagi wisatawan.
5. Pemantapan penatagunaan pertanahan, administrasi dan hukum,
pemanfaatan dan pengendalian pertanahan untuk menunjang
perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
6. Pemantapan sistem penataan ruang yang nyaman, produktif dan
berkelanjutan melalui pemantapan penerapan perencanaan tata ruang,
pengembangan pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan
ruang.
66
BAB V
PENUTUP
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005 -
2025 merupakan dokumen perencanaan makro, disusun sebagai satu acuan resmi bagi jajaran
Pemerintah Daerah dan DPRD serta seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kota Salatiga.
Dalam pelaksanaannya diwajibkan menerapkan 3 pilar dari Good Governance yang meliputi
transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam
rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota
Salatiga 2005-2025.
Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap
setiap informasi terkait seperii berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan
pemerintah dengan biaya minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (reliable).
Transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk
dipahami dan dapat dipantau.
Akuntabilitas atau accountability adalah kapasitas suatu instansi pemerintanan untuk
bertanggung gugat atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah
mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian organisasinya dalam
pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan,
iimpiementasi, sampai pada pemantauan dan evaluasi.
Akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan
dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Untuk itu, akuntabilitas mensyaratkan
kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab, kepada siapa dan apa yang dipertanggung
jawabkan. Akuntabilitas bisa berarti pula penetapan sejumlah kriteria dan indikator untuk
mengukur kinerja instansi pemerintah, serta mekanisme yang dapat mengontrol dan memastikan
tercapainya berbagai standar tersebut.
Akuntabilitas menuntut adanya kepastian hukum yang merupakan resultan dari hukum
dan perundang-undangan yang jelas, tegas, diketahui publik di satu pihak, serta upaya penegakan
hukum yang efektif, konsisten dan tanpa pandang bulu di pihak lain. Kepastian hukum juga
merupakan indikator penting dalam menimbang tingkat kewibawaan suatu pemerintahan,
legitimasinya di hadapan rakyatnya dan dunia internasional.
67
Partisipasi merupakan perwujudan dari berubahnya paradigma mengenai peran
masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat
atau objek belaka, melainkan agen pembangunan (subjek) yang mempunyai porsi
penting.
Agar Dokumen RPJPD mempunyai makna yang berarti maka bagi segenap penangku
kepentingan mempedomani secara konsisten dalam merencanakan, melaksanakan serta
mengevaluasi pembangunan di Kota Salatiga.
WALIKOTA SALATIGA
JOHN M. MANOPPO