RENCANA STRATEGISdinkes.kolakakab.go.id/wp-content/uploads/2020/05/... · pembangunan kesehatan dan program-program pembangunan kesehatan, lintas satuan kerja perangkat daerah dan

RENCANA STRATEGISRENCANA STRATEGISDINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA

TAHUN 2019-2024

Jl. Pancasila No. 12 KolakaEmail : [email protected] Website : http://dinkes.kolakakab.go.id/

Rencana Strategis Dinkes Kabupaten Kolaka 2019-2024 Hal. i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan

karunia-Nya semata, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Tahun

2019-2024 dapat diselesaikan. Substansi Renstra adalah untuk memberikan arah

bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang Kesehatan Kabupaten

Kolaka sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian tujuan pembangunan daerah

yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kolaka periode 2019-2024

sebagai janji politik, yakni terwujudnya Kabupaten Kolaka yang Semakin Maju,

Berkeadilan dan Sejahtera.

Dinas Kesehatan kabupaten Kolaka merupakan penanggung jawab

penyelenggaraan otonomi daerah bidang kesehatan dan sekaligus sebagai

penanggung jawab pembangunan daerah bidang kesehatan. Dalam pelaksanaannya,

Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka didukung oleh Rumah Sakit, puskesmas, OPD

lain yang terkait, pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian, selain sebagai pelaksana, Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka

juga berperan sebagai fasilitator dan motivator bagi terselenggaranya aspek-aspek

pembangunan daerah bidang kesehatan oleh pelaksana-pelaksana lain. Oleh karena

itu, sebagai acuan bagi pelaksanaan peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka

dalam pembangunan daerah jangka menengah bidang kesehatan tahun 2019-2024,

perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka

Tahun 2019-2024 yang juga merupakan turunan dari RPJMD Kabupaten Kolaka.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024

merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai

program pembangunan bidang kesehatan yang direncanakan untuk dilaksanakan

oleh Dinas Kesehatan selama kurun periode dimaksud guna mendorong pencapaian

visi dan misi Kepala Daerah.

Rencana Strategis Dinkes Kabupaten Kolaka 2019-2024 Hal. iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ...................................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum .................................................................................. 3

1.3 Maksud & Tujuan .................................................................................. 5

1.4 Sistematika Penulisan ........................................................................... 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN

KOLAKA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka

2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.............. 8

2.1.2 SOTK SKPD ( Struktur Organisasi dan Tata Kerja SKPD ) ......... 15

2.2 Sumber Daya Kesehatan

2.2.1 Sumber Daya Manusia Kesehatan .............................................. 18

2.2.2 Sarana / Prasarana Kesehatan ................................................... 20

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kab. Kolaka

2.3.1 Perkembangan IPM Kabupaten Kolaka ...................................... 25

2.3.2 Capaian Kinerja Pelayanan Bidang Kesehatan ........................... 32

2.3.3 Analisis Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan ............................ 57

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan ................................................................................... 60

2.4.2 Peluang....................................................................................... 62

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Dinas

Kesehatan Kabupaten Kolaka .......................................................... 63

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Daerah .................. 66

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi ...... 68

3.4 Telahaan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis ........................................................................................... 70

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ............................................................. 71

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KESEHATAN

4.1 Tujuan .............................................................................................. 80

4.2 Sasaran ........................................................................................... 80

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ............................................... 83

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program Kesehatan Masyarakat.................................................... 89

6.2 Program Pencegahan & Pengendalian Penyakit ........................... 90

Rencana Strategis Dinkes Kabupaten Kolaka 2019-2024 Hal. iv

6.3 Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan ........................ 91

6.4 Program Sistem Informasi Kesehatan ........................................... 92

6.5 Program Pelayanan Kesehatan Sekunder .................................... 92

6.6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran............................... 92

6.7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ................. 92

6.8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur .............. 92

6.9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan ................................................................... 92

6.10 Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah ........... 92

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ................... 109

BAB VIII PENUTUP .................................................................................... 112

Rencana Strategis Dinkes Kabupaten Kolaka 2019-2024 Hal. 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat setinggi-tingginya yang dilaksanakan dengan sasaran

meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mulai

dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara berkesinambungan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku

pembangunan kesehatan di daerah yang merupakan bagian dari pembangunan

nasional, Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka menyusun Rencana Strategis

(RENSTRA) Tahun 2019-2024.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka

Tahun 2019-2024 didasarkan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024, juga merupakan sinergisme Perencanaan

Pembangunan Kesehatan Nasional dan Renstra Kementrian Kesehatan 2015-

2019.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Tahun

2019-2024 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang bersifat indikatif,

memuat Program-Program Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Kolaka

yang akan dilaksanakan pada kurun waktu Tahun 2019-2024. Rencana

Strategis ini disusun sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi

seluruh komponen Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka dalam mewujudkan

cita-cita dan tujuan sesuai visi, misi dan arah kebijakan pembangunan

kesehatan yang disepakati bersama sebagai bentuk penjabaran visi, misi

Bupati terpilih dan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Kolaka Tahun

2019-2024. Rencana Strategis ini juga digunakan dalam penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka. Usaha mewujudkan

visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen Renstra ini perlu


didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam

program-program pembangunan kesehatan dan selanjutnya diuraikan kedalam

kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

Penyusunan Rencana Strategis ini dilakukan dengan mengacu pada

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Renstra Kementerian

Kesehatan RI dan merupakan satu kesatuan dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Kabupaten Kolaka. Dengan demikian Rencana Strategis

Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka mensinergikan perencanaan

pembangunan nasional dan daerah di bidang kesehatan melalui pelaksanaan

Program-Program Kesehatan di Kabupaten Kolaka. Selain itu urgensi

penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka ini adalah:

1. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan

(RENJA);

2. Dasar penilaian kinerja Kepala Perangakat Daerah;

3. Menjadi acuan penyusunan LAKIP.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka juga dapat dijadikan

bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih

sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah

mendasar yang dihadapi Kabupaten Kolaka, khususnya di bidang kesehatan.

Gambar 1 Alur Penyusunan Rencana Strategis


1.2 Landasan Hukum

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 disusun

berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -

daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor : 746 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:

1022);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor

4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);


9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5889);

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun

2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Permenkes No 4 Th 2019, Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan

Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;


17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

Sulawesi Tenggara 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi

Tengara Tahun 2012 Nomor 4);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Tahun 2012-2032

(Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2012 Nomor 16);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka

(Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2019 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka

Tahun 2019-2024;

21. Peraturran Bupati Kolaka Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Kolaka;

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan agar seluruh program dan

kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka dan UPT-

nya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat terarah dan fokus

sehingga tujuan pembangunan kesehatan Kabupaten Kolaka dan Propinsi

Sulawesi Tenggara dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka dan UPT-nya

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah:

a. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan

kebutuhan daerah dibidang kesehatan.

b. Penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dengan merumuskan

program kegiatan dan pembangunan sebagai langkah dan strategi untuk

mencapai visi, misi serta tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.

c. Sebagai upaya sinergisme dan sinkronisasi segala upaya-upaya

pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPT-nya.


d. Sebagai arahan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait

berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.

e. Memberikan arah terhadap kebijakan keuangan Dinas Kesehatan, strategi

pembangunan kesehatan dan program-program pembangunan kesehatan,

lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai

rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang

bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun ke depan.

f. Sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang

tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024

secara garis besar disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan Renstra Dinas Kesehatan

sebagai penjabaran RPJMD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan

fungsi Dinas Kesehatan, landasan hukum yang merupakan dasar

penyusunan Renstra, maksud dan tujuan Renstra disusun serta Alur

Mekanisme penyusunan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Dinas Kesehatan

Kabupaten Kolaka dan UPTD-nya dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan

Kabupaten Kolaka serta pencapaian indikator melalui pelaksanaan

rencana strategis periode sebelumnya, mengemukakan capaian

program RPJMD sebelumnya. Dan juga mengulas hambatan-hambatan

utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Rencana

Strategis ini.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka, telaahan visi, misi dan


program Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana Strategis

Kementerian Lembaga dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan

Provinsi Sulawesi Tenggara dan isu-isu strategis nasional maupun

internasional.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Kesehatan

selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2019-2024.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah kebijakan yang akan dilakukan Dinas Kesehatan.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran, pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA

Memuat indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka yang

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas

Kesehatan Kabupaten Kolaka dalam lima tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Kabupaten Kolaka 2019-2024.

BAB VIII : PENUTUP


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten

Kolaka

2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka

Dinas Kesehatan Dipimpin oleh Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu

Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang kesehatan yang

menjadi kewenangan daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas

dan fungsi. Adapun fungsi Dinas antara lain sebagai berikut :

a. Perumusan sasaran program Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan dan

petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

b. Perumusan kebijakan daerah di bidang Kesehatan Masyarakat, pencegahan

dan pengendalian penyakit, pelayanan Kesehatan Kefarmasian alat

kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;.

c. penyelenggaraan kebijakan daerah di bidang Kesehatan masyarakat,

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan,

Kefarmasian, AIat Kesehatan dan PKRT serta Sumber Daya Kesehatan;

d. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja internal

maupun external yang bersifat menyeluruh/komprehensif dan integral untuk

pengambilan keputusan;

e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Kesehatan Masyarakat,

Pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan Kesehatan,

Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT serta Sumber Daya Kesehatan;

f. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di

bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian penyakit,

Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT serta Sumber

Daya Kesehatan;

g. Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.


Adapun uraian Tugas pokok dan fungsi organisasi tata kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Kolaka sebagai berikut:

2.1.1.1 SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan

administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha,

perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di

lingkungan Dinas Kesehatan yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1) Perencanaan operasional program kegiatan Sekretariat berdasarkan

perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

2) Pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan ;

3) Pelaksanan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran Dinas

Kesehatan;

4) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja

sarna, hubungan masyarakat, arsip, informasi dan dokumentasi;

5) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

6) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

7) Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara;

8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas:

1) Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat;

2) Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum.

Uraian masing-masing sub bagian adalah:

1) Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan

program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat

yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan;


2) Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan

keuangan dan pengelolaan aset, penatalaksanaan hukum,

kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi

tanggungiawab Dinas Kesehatan.

2.1.1.2 Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di

bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat

menyelenggarakan fungsi:

1) Perencaan operasional program kegiatan Bidang Kesehatan

Masyarakat berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk

digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;

3) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan

keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, Perberdayaan

masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;

4) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan

keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan


5) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan

keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan


6) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi

masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat,

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan


fungsinya.

Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:

1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;


2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyanakat;

3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.

Seksi-seksi tersebut dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan

bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Uraian

masing-masing Seksi adalah:

1) Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas melaksanakn

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,

bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan

pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;

2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan

pemberdayaan masyarakat;

3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

mempuyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi,

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan

lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

2.1.1.3 Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan

evaluasi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian

penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Yang dipimpin oleh Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit menyelenggarakan fungsi:

1) Perencanaan operasional program kegiatan Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit berdasarkan perencanaan strategis

(RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



3) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan

imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan

kesehatan jiwa;

4) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan


kesehatan jiwa;

5) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan


kesehatan jiwa;

6) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan


kesehatan jiwa; dan


fungsinya.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas:

1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;

2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Serta

Kesehatan Jiwa.

Seksi–seksi tersebut dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit.

Uraian masing-masing Seksi adalah :

1) Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas melasanakan


bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan

pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi;

2) Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaa

kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta


pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan

pengendalian penyakit menular;

3) Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit tidak Menular serta

Kesehatan Jiwa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis,

dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan

jiwa.

2.1.1.4 Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan

Bidang Pelayanan dan sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional program bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan

kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan

tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya

manusia kesehatan. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan dan sumber Daya

Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1) Perencanaan operasional program kegiatan Bidang Pelayanan dan

Sumber Daya Kesehatan berdasarkan perencanaan strategis

(RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;


3) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan

kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk

peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian

alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;

4) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan


peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian



5) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan


peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian,


6) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan

primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan

mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan

dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan


fungsinya.

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:

1) Seksi Pelayanan Kesehatan;

2) Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT;

3) Seksi Sumber daya Manusia Kesehatan.

Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan

Sumber Daya Kesehatan. Uraian masing-masing Seksi adalah:

1) Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan


bimbingan teknis, dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan

primer dan pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kesehatan

tradisional;

2) Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT mempunyai tugas melaksanakan


bimbingan teknis, dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan

pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT;

3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan operasional, bimbingan: teknis, dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sumber Daya Manusia

Kesehatan.


2.1.1.5 Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD yang terbentuk dengan

Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum

Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai

dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi

serta Tugas dan Fungsi UPTD yang baru diundangkan.

1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas

secara operasional di lapangan;

2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas;

3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan

Jabatan fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;

4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas

dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Adapun UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka terdiri atas:

1) UPTD RSUD Kolaka

2) UPTD IFK

3) UPTD Labroratorium Kesehatan Daerah

4) UPTD Puskesmas

2.1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja SKPD

Dinas Kesehatan sebagai salah satu unsur Pelaksana pemerintah

Kabupaten Kolaka dalam penyelenggaraan sebagaian urusan rumah tangga

daerah dalam bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab dan tugas

pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk

melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kesehatan kabupaten

kolaka mempunyai susunan organisasi sesuai dengan peraturan Bupati nomor

62 tahun 2016 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah

Kabuapten Kolaka, sebagai berikut : Kepala Dinas, Sekretaris, bidang-bidang,

UPTD dan Kelompok fungsional, sedangkan Peraturan Bupati Kolaka No. 62


Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

Kab. Kolaka. Untuk pelaksanaan kegiatan sekretaris dan bidang-bidang

dilengkapi dengan Sub, Bagian dan Seksi-Seksi yaitu :

a. Sekretaris terdiri

1) Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat;

2) Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum.

b. Bidang Kesehatan Masyarakat

1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;

3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas:

1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;

2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Serta

Kesehatan Jiwa.

d. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:

1) Seksi Pelayanan Kesehatan;

2) Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT;

3) Seksi Sumber daya Manusia Kesehatan;

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri atas:

1) Puskesmas;

2) Instalasi Farmasi Kesehatan;

3) RSUD;

4) Laboratorium Dinas Kesehatan;

f. Kelompok Jabatan Fungsional


PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR : 62 TAHUN 2016 TANGGAL : 29 DESEMBER 2016 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA


2.2 Sumber Daya Kesehatan

2.2.1 Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber Daya Manusia Kesehatan merupakan tatanan yang menghimpun

berbagai upaya perencanaan, Pendidikan, dan pelatihan, serta pendayagunaan

tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai derajat

kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Tenaga kesehatan adalah semua

orang yang bekerja secara aktif dan profesional di bidang kesehatan,

berpendidikan formal kesehatan atau tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan

upaya kesehatan. Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kolaka pada akhir tahun 2018

berjumlah 1.290 orang yang terdiri dari 776 Orang PNS, 2 orang PTT, 245 orang

tenaga yang tercakup dalam Program pendayagunaan tenaga kesehatan, 55

orang PHTT pada kantor Dinas Kesehatan, dan 212 orang tenaga Non PNS di

RS Benyamin Guluh. Program pendayagunaan tenaga kesehatan di Kabupaten

Kolaka merupakan program Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dalam rangka

menyediakan lapangan kerja bagi putra putri daerah. Program ini berupa

pemberian insentif bagi tenaga kesehatan18 yang ditugaskan di tingkat

desa/kelurahan serta di tingkat puskesmas. Melalui Program Pendayagunaan

Tenaga Kesehatan ini, pemerintah daerah mengharapkan dapat semakin

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat hingga ke tingkat desa/kelurahan

sehingga permasalahan kesehatan yang ada di desa/kelurahan dapat segera

terdeteksi dan tertangani secara dini. Sebagai pemberi pelayanan kesehatan

disetiap unit-unit pelayanan, jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten

Kolaka sebanyak 1.358 orang terdiri dari 801 PNS Non PNS 557 dengan latar

belakang pendidikan terakhir secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Tabel 1 Daftar Komposisi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kabupaten Kolaka Tahun 2018

Dari segi kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan non medis di Kabupaten Kolaka secara umum sudah cukup, namun dari

segi status kepegawaian masih banyak diisi oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dan untuk tenaga PNS/ASN belum

terdistribusi dengan merata.

Dan untuk mengatasi masalah diatas perlu dilakukan Redistribusi tenaga kesehatan yang berstatus PNS agar tidak terjadi

penumpukan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan daerah perkotaan, kemudian untuk pemenuhan tenaga PNS perlu

adanya pengangkatan pegawai Tenaga Harian Lepas menjadi PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(PPPK)

Eselon

BERDASAR GOL BERDASAR PENDIDIKAN DIKLAT YG DIIKUTI

IV III II I NON PNS

JML S2 S1 D3 SMA SMP JML STRUK TURAL

FUNG SIONAL

JML

ESELON II 1 1 1 1 1 1

ESLON III 8 1 - - - 9 2 7 - - - 9 1 1 2

ESELON IV 10 40 - - 50 12 35 2 1 - 50 2 14 16

STAF 41 495 206 - - 742 68 240 341 93 - 742 - 37 37

Tenga Harian Lepas

- - - - 557 557 - 90 376 91 - 557 - - -

JUMLAH 60 536 206 - 557 1,359 83 372 719 185 - 1.359 4 52 56

% DARI JML PEG

4.3 39.5 15.2 - 41.0 100.0 6.0 27.4 52.9 13.6 - 100.0 5.5 94.5 100.0


2.2.2 Sarana / Prasarana Kesehatan

Sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Kolaka pada tahun 2018 meliputi puskesmas dan jaringannya, rumah sakit

pemerintah dan swasta, serta sarana lain yang diperuntukkan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara

umum dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2 Data Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan


JENIS SARPRAS

KONDISI

KEBUTUHAN JANGKA 5

TAHUN

PERLU PENAMBAHAN

PERLU PEMELIHA

RAAN BAIK RUSAK RINGAN

RUSAK BERAT

JUMLAH

Gedung Puskesmas 11 3 - 14 16 2 16

Gedung Puskesmas Pembantu 7 13 17 37 43 6 43

Gedung Instalasi Farmasi Kabupaten 1 - - 1 1 - 1

Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah 1 - - 1 1 - 1

Gedung Dinas Kesehatan 1 - - 1 1 - 1

Kendaraan Puskesmas Keliling Roda 4 11 - 3 14 20 6 20

Ambulans - - - - 16 16 16

Mobil Operasional kantor 2 2 2 6 11 5 11

Sepeda motor 126 3 1 130 178 48 178


a. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang ada di Kabupaten Kolaka yaitu

Puskesmas, Klinik, Dokter Praktek, Bidan Praktek, dan sebagainya yang

memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat.

Puskesmas di Kabupaten Kolaka pada tahun 2018 sebanyak 14 unit yang

berdasarkan status pelayanannya terdiri dari 5 puskesmas rawat inap dan

9 Puskesmas non rawat inap yang tersebar di 12 kecamatan. Hal ini berarti

ada 1 kecamatan yang memiliki 2 puskesmas yaitu Kecamatan

Watubangga terdiri dari puskesmas Watubangga dan Puskesmas Kukutio,

Kecamatan Latambaga terdiri dari Puskesmas Latambaga dan Puskesmas

Kolakaasi. Persebaran puskesmas di Kabupaten Kolaka dapat dilihat pada

gambar 3. Selain puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang

ada di Kabupaten Kolaka yang terdaftar di Dinas Kesehatan antara lain

klinik pratama sebanyak 5 unit, praktek dokter bersama sebanyak 1 unit,

praktek dokter umum perorangan sebanyak 8 unit, praktek dokter gigi

perorangan sebanyak 4 unit, dan praktek dokter spesialis perorangan

sebanyak 3 unit.

b. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)

Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang ada di Kabupaten Kolaka berupa

Rumah Sakit baik itu rumah sakit umum maupun rumah sakit khusus.

Rumah sakit yang ada di Kabupaten Kolaka sebanyak 3 unit yaitu Rumah

Sakit Benyamin Guluh, Rumah Sakit Antam Pomalaa, dan Rumah Sakit

Bersalin Harifah. Rumah Sakit Benyamin Guluh merupakan rumah sakit

pemerintah yang saat ini sedang dalam proses pembangunan gedung baru

yang cukup besar dimana rencananya terdiri dari 3 Tower Utama.

Dengan pembangunan ini Pemerintah Kabupaten Kolaka mengharapkan

nantinya dapat semakin mendekatkan pelayanan yang bermutu kepada

masyarakat, memperluas lapangan kerja bagi putra putri daerah, serta

dapat berdampak pada peningkatan perputaran ekonomi masyarakat.

Selain itu, terdapat rumah sakit umum swasta yaitu RS Antam Pomalaa

yang merupakan rumah sakit milik perusahaan pertambangan nikel PT.

Aneka Tambang Tbk Persero UPBN Sultra yang berlokasi di Kecamatan

Pomalaa. Rumah sakit ini selain diperuntukkan bagi karyawan perusahaan,


juga melayani pasien umum dan rujukan. Berdasarkan kemampuan

pelayanan Gawat Darurat Level 1, rumah sakit yang mampu saat ini adalah

RS Benyamin Guluh Kolaka.

c. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat bukan hanya tugas

pemerintah saja tetapi diperlukan juga partisipasi masyarakat dengan

memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya

untuk memampukan masyarakat sehingga mampu mengenali dan

menyelesaikan permasalahan termasuk dalam sektor kesehatan yang

disebut dengan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) merupakan bentuk

fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola oleh masyarakat. Beberapa

bentuk UKBM yang dikenal adalah Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) dan

Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu).

Di Kabupaten Kolaka pada Tahun 2018, Posyandu aktif baru mencapai 31%

dari total posyandu 191 unit. Dengan jumlah posyandu tersebut maka dapat

dihitung rasio posyandu di Kabupaten Kolaka sebesar 65 posyandu per

10.000 balita. Secara lebih detail cakupan posyandu dan posbindu pada

tabel berikut.


Tabel 3 Cakupan Posyandu Aktif dan Posbindu PTM

Di Kabupaten Kolaka Tahun 2018

NO PUSKESMAS STRATA POSYANDU

POSYANDU AKTIF (PURI)

JUMLAH POSBINDU

PTM** PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI JML JML %

1 Iwoimendaa - 4 7 - 11 7 64 -

2 Wolo 3 12 2 - 17 2 12 14

3 Tosiba 2 15 6 - 23 6 26 -

4 Latambaga 6 5 - - 11 - - 3

5 Kolakaasi 7 4 - - 11 - - 2

6 Kolaka - 11 9 - 20 9 45 7

7 Wundulako - 17 1 - 18 1 6 -

8 Baula - 3 7 2 12 9 75 6

9 Pomalaa - 10 6 4 20 10 50 12

10 Tanggetada 2 4 10 - 16 10 63 -

11 Polinggona 2 4 2 - 8 2 25 -

12 Watubangga - 4 3 - 7 3 43 -

13 Kukutio - 7 - - 7 - - 7

14 Toari 2 7 1 - 10 1 10 1

JUMLAH (KABUPATEN)

24 107 54 6 191 60 31 52

RASIO POSYANDU PER 10.000 BALITA

65

Sumber : Seksi Promosi & Pemberdayaan Masyarakat


2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kab. Kolaka

Pengukuran kinerja pelayanan kesehatan SKPD Dinas Kesehatan

Kabupaten Kolaka selain mengacu pada SKN, juga disesuaikan dengan

sasaran umum pembangunan kesehatan Kabupaten Kolaka yang telah

sejalan dengan sasaran pembangunan kesehatan nasional sebagaimana

tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2000-2025, dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / RPJMN pada

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, dan dan disesuaikan pula dengan

Visi dan Misi Kabupaten Kolaka, maupun Visi Misi Dinas Kesehatan

Kabupaten Kolaka

Pencapaian kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka

disesuaikan pula dengan tugas dan fungsi SKPD pada Peraturan Daerah

Kabupaten Kolaka No 41 tahun 2007 dan dibandingkan dengan target SPM

(Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/2009 tentang Standar

Pelayanan Minimal) dan target Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan indikator

lainnya.

Populasi penduduk Kabupaten Kolaka tahun 2018 berjumlah 257.470 jiwa.

Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, penduduk berjenis kelamin laki- laki

berjumlah 132.025 jiwa atau sekitar 51,28 %, sedangkan penduduk berjenis

kelamin perempuan berjumlah 125.455 jiwa atau sekitar 48,72%.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, populasi penduduk Kabupaten

Kolaka tahun 2018 meningkat 1,8 %.

Angka beban ketergantungan (dependency ratio) berdasarkan jumlah

penduduk di Kabupaten Kolaka sebesar 59 % pada tahun 2018 yang berarti

setiap 100 penduduk produktif harus menanggung sekitar 59 orang penduduk

tidak produktif. Angka ini menunjukkan peningkatan jumlah penduduk usia

non produktif yang harus ditanggung dibandingkan tahun sebelumnya yang

memiliki angka ketergantungan sebesar 58 %.

Angka kepadatan penduduk lima tahun terakhir tampak terjadi peningkatan

kepadatan penduduk di Kabupaten Kolaka. Luas wilayah Kabupaten Kolaka

mencapai 3.283,64 KM2 dengan kepadatan penduduk Kabupaten Kolaka

tahun 2018 yaitu sekitar 73 jiwa/Km2.


Persebaran penduduk per kecamatan di Kabupaten Kolaka sebagaimana

umumnya terbanyak pada wilayah perkotaan yaitu Kecamatan Kolaka yang

merupakan ibukota Kabupaten Kolaka sebanyak 44.569 jiwa atau sekitar

17% dari total penduduk Kabupaten Kolaka. Sedangkan wilayah kecamatan

yang jumlah penduduknya paling sedikit yaitu Kecamatan Polinggona

sebanyak 8.011 jiwa atau hanya berkisar 3% dari total jumlah penduduk

Kabupaten Kolaka.

2.3.1 Perkembangan IPM Kabupaten Kolaka

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan

penduduk daerahnya. IPM ini meliputi tiga komponen dasar yang digunakan

untuk merefleksikan upaya pembangunan manusia yaitu pengetahuan

(pendidikan), peluang hidup (kesehatan), dan hidup layak kemampuan daya beli

(purchasing power parity). Kesehatan dan kemampuan daya beli dapat

mencerminkan kondisi fisik manusia, sedangkan pendidikan dapat

mencerminkan kondisi non fisik manusia. Nilai IPM ditentukan dengan

menggunakan indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks daya beli.

Tahun 2018 IPM Kabupaten Kolaka mencapai 71.46 lebih tinggi 1,26 poin dari

tahun 2014 yang mencapai 70.20. Kenaikan nilai IPM Kabupaten Kolaka

terutama didukung oleh kenaikan nilai indeks pendidikan dan kesehatan. Berikut

gambaran Perkembangan IPM Kabupaten Kolaka 5 Tahun terakhir

Tabel 4 Tabel Perkembangan IPM Kabupaten Kolaka

Tahun 2014 - 2018

29


Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan dapat dilihat dari beberapa

indikator diantaranya angka harapan hidup saat dilahirkan (AHH), angka

kematian bayi (AKB), angka kematian kasar (AKK) dan status gizi. AHH

merupakan salah satu indikator kesehatan yang digunakan sebagai acuan

untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia (IPM). AHH berbanding

terbalik dengan angka kematian (bayi lahir mati, kematian bayi di bawah 1

tahun, kematian anak di bawah 5 tahun dan kematian ibu).

Dalam mengukur kinerja, Dinas Kesehatan menjelaskan dalam dua indikator

yaitu capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu capaian indikator impact dan

capaian Indikator Kinerja yaitu capaian indikator outcome dari upaya

pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka dan

UPTD nya. Capaian tersebut yang dilaporkan Kepala Dinas Kesehatan kepada

Bupati Kolaka. Capaian indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut :


TABEL 5

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA

NO Indikator Kinerja Dinas

Kesehatan

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Presentase sarana dan prasarana yang menunjang kualitas pelayanan RS

70

72

75

78

80

64

67

74

76

77

90.9

93.4

98.5

97.0

96.7

2 Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)

234

201

168

170

150

114

135

117

137

164

151.2

132.9

130.5

119.7

90.8

3 Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB)

23.0

20.1

20.0

19.0

18.0

11

13

14

13

13

151.4

136.3

132.3

134.1

129.8

4 Prevalensi gizi buruk pada balita 2

2

2

2

2

0.07

0.07

0.04

0.02

0.03

196.6

196.7

198.1

199.1

198.7

5 Prevalensi gizi kurang pada balita 5

5

5

5

5

0.90

0.89

1.18

1.85

1.04

182.0

182.1

176.4

163.0

179.2

6 Pelayanan kesehatan ibu hamil K4

73.4

78.9

82.0

84.0

86.0

80

75

81

84

82

109.0

94.4

99.1

100.0

95.3

7 Pelayanan kesehatan ibu bersalin Di Fasilaitas Pelayanan Kesehatan

70.0

73.0

76.0

79.0

82.0

90

89

98

91

90

128.0

121.4

128.4

115.2

109.8

8 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN1)

77.5

81.9

86.3

90.6

95.0

96.6

99.7

99.8

100.0

99.8

124.6

121.7

115.6

110.4

105.1

9 Pelayanan kesehatan balita 35

40

45

50

55

31.4

31.0

49.3

36.0

41.5

89.7

77.5

109.6

72.0

75.5

13 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

14 Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

15 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

16 Pelayanan kesehatan orang dengan TB

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0


17 Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV

100

100

100

100

100

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

18 Penderita Malaria Diobati 100

100

100

100

100

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

19 Penderita DBD Ditangani 100

100

100

100

100

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

20 Persentase Desa/Kelurahan UCI 85

86

87

88

90

91.80

89.60

86.70

86.70

94.10

108.0

104.2

99.7

98.5

104.6

21 Desa/Kelurahan mengalami KLB yang ditangani dengan PE < 24 jam

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

22 Cakupan Desa Kelurahan yang melaksanakan STBM

36

46

56

66

76

28.90

50.00

49.60

80.70

94.00

80.3

108.7

88.6

122.3

123.7

23 Persentase Penduduk yang memiliki Akses terhadap Air Minum yang berkualitas

82

84

86

88

90

49.00

92.00

72.00

88.00

91.00

59.8

109.5

83.7

100.0

101.1

24 Persentase Kualitas Tempat Tempat Umum Memenuhi Syarat

48

50

52

54

56

84.00

100.00

76.00

84.00

77.00

175.0

200.0

146.2

155.6

137.5

25 Persentase Kualitas Tempat Pengolahan Makanan Memenuhi Syarat

72.0

73.0

75.0

20.00

32.00

81.0

77.0

12.0

22.0

76.0

112.5

105.5

16.0

110.0

237.5


TABEL 6 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA

No Uraian

Anggaran pada tahun ke- (Juta) Realisasi Anggaran pada tahun ke- (Juta) Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun

ke - Rata-rata

Pertumbuhan

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggara

n Realis

asi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,659,3 4,028,6 2,481,8 6,543,9 8,001,8 2,509,5 3,661,9 2,078,3 6,254,8 7,707,3 1.06 1.10 1.19 1.05 1.04

3.64

3.77

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,399,6 4,404,4 11,814,3 3,003,5 4,995,5 2,348,3 3,694,8 9,937,6 2,917,9 4,785,4 1.02 1.19 1.19 1.03 1.04

7.98

7.81

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

45 24,3 175,8

- 437,3 45

-

164,4

- 432,3 1.00 - 1.07 - 1.01

20.00

20.00

4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis PNS)

169,05 283,9

-

125,97

- 108,4 219,3

-

125,8

- 1.56 1.29 - 1.00 -

8.09

10.11

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

43,7 46,2 14,8 32,7 79,2 43,7 46,2 14,8 32,7 79,04 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

11.73

1.08

6 Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah 15 60,5 25

-

-

15 60,5 25 1.00 1.00 1.00 - -

15.04

15.04

7 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2,680,8 2,242,5 4,114,7 2,605,1 4,578,2 2,578,97 1,540,02 3,876,6 2,442,8 4,215,6 1.04 1.46 1.06 1.07 1.09

8.62

8.41

8 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

9,515,6 9,941,8 21,654,3 21,448,8 22,560,8 7,474,5 8,974,3 18,022,4 17,568,1 19,970,8 1.27 1.11 1.20 1.22 1.13

0.99

2.41

9 Program Pengawasan Obat dan Makanan 33,9 64,7 37,7 55,4 76,3 33,9 45,4 32,7 50,4 72,99 1.00 1.43 1.15 1.10 1.05

5.46

6.19

10 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 6,7 4,2 5,2 2,7 4,2 6,7 3,4 4,9 2,7 4,2 1.00 1.24 1.06 1.00 1.00

7.07

7.07

11 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 184,4

248,45

165,9 529,8 420,7 179,97 184,8 154,3 491,9 394,8 1.02 1.34 1.07 1.08 1.07

4.12

3.95

12 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 34,5 125,5 25 234,8 131,6 34,07 116,4 9,7 203,8 113,8 1.01 1.08 2.58 1.15 1.16

8.78

8.83

13 Program Pengembangan Lingkungan sehat 376 346,6

113,05

326,3 208,5 374,3 266,02 89,9 266,6 207,6 1.00 1.30 1.26 1.22 1.00

2.57

5.76


14 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 200,9 279,3 308,6 458,5 870,5 180,85 225,6 239,1 348,2 756,2 1.11 1.24 1.29 1.32 1.15

9.47

10.79

15 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 39,6 82,1 97,2 909,5 1,090,3 37,35 68,1 96,8 852,5 1,010,2 1.06 1.20 1.00 1.07 1.08

3.32

3.12

16 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 2,264,8 2,205,1 146,5 6,032 6,000 2,002,5 2,074,4 135,5 3,900,3 5,992 1.13 1.06 1.08 1.55 1.00

0.11

6.98

17 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

2,769,02 5,320,5 19,134,9 10,119,7 7,396,7 2,726,9 4,470,8 14,835,2 10,080,2 6,989,7 1.02 1.19 1.29 1.00 1.06

9.42

6.41

18 Program kemitraan Peningkatan pelayanan Kesehatan

-

-

124,4

- 71

-

-

119,9

- 35,6 - - 1.04 - 1.99

20.00

20.00

19 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia / Balita 2,9 2,1 2,9 15,8 5,3 2,9 1,8 2,9 15,5 5,15 1.00 1.21 1.00 1.02 1.03

13.31

13.38

20 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 25,2 15,8 15,5 81,2 47,2 22,05 11,98 15,35 80,6 46,6 1.14 1.32 1.01 1.01 1.01

8.38

8.45

21 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 70,08 95,8 796,6 2,248,8 2,850,4 65,3 78,5

110,45

1,062,1 2,339,9 1.07 1.22 7.21 2.12 1.22

4.22

10.92

22 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1,814,4

- 1,895,4 47,050 93,144,9 1,803,2

-

-

17,903,9 88,362,1 1.01 - - 2.63 1.05

9.90

15.95

23 Program Akademi Keperawatan 250,9 480,1

-

50,5 475,6

-

-

- 4.96 1.01 - - -

9.55

17.88


Indikator Kinerja Utama Kesehatan diwakili dengan beberapa indicator yaitu

Umur Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi

dan Persalinan di fasilitas Kesehatan

Tabel 7

Capaian IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka

Tahun 2014-2018

INDIKATOR KINERJA RPJMD SATUAN CAPAIAN KINERJA

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 4 5 6 7 8

Meningkatnya angka usia harapan hidup

Tahun 69.80 69.90 69.97 70.05 70.13

Persentase sarana dan prasarana yang menunjang kualitas pelayanan RS

% 63.6 67.3 73.9 75.6 77.4

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran

per 100.000 kelahiran

hidup

114 135 117 137 164

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

% 90 89 98 91 86

Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran

per 1.000 kelahiran

hidup

11 13 14 13 13

Prevalensi gizi kurang pada balita % 0.90 0.89 1.18 1.85 1.04

Prevalensi gizi buruk pada balita % 0.07 0.07 0.04 0.02 0.03

Umur Harapan Hidup (UHH) capaian Kabupaten Kolaka pertahun meningkat

cukup baik, terbukti bahwa semakin tahun umur harapan hidup penduduk

Kabupaten Kolaka semakin panjang dibandingkan tahun sebelumnya.

Meningkatnya usia harapan hidup menandakan bahwa pelayanan kesehatan di

Kabupaten Kolaka semakin membaik. Selain itu kualitas hidup juga semakin baik.

Hanya saja ini menjadi tantangan juga, dimana dengan semakin banyaknya

penduduk usia lanjut, berarti risiko adanya perbaikan kualitas pelayanan kesehatan

bagi lansia untuk menciptakan generasi lansia yang sehat dan produktif.

Angka kematian ibu mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan

kehamilan, persalinan dan nifas. Angka kematian ibu sendiri adalah banyaknya

wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan


kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kasus kecelakaan atau

insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah

melahirkan) tanpa memperhitungkan usia kehamilan per 100.000 kelahiran

hidup.

Pelaksanaan program pembangunan kesehatan dalam kurun waktu beberapa

tahun ini, telah memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan derajat

kesehatan masyarakat Kabupaten Kolaka, walaupun belum mencapai titik

optimal sebagaimana yang diharapkan.

2.3.2 Capaian Kinerja Pelayanan Bidang Kesehatan

Pencapaian indikator derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kolaka sampai

dengan akhir tahun 2018, yaitu sebagai berikut :

2.3.2.1 Mortalitas

Angka Kematian (Mortalitas) merupakan salah satu Indikator untuk

mengukur derajat kesehatan masyarakat dan untuk melihat keberhasilan

upaya kesehatan yang telah dilaksanakan dalam program pembangunan

bidang kesehatan. Adapun mortalitas yang menjadi indikator adalah :

1) Angka Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita

Indikator angka kematian yang berhubungan dengan anak yakni Angka

Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka

Kematian Balita (AKABA). Perhatian terhadap upaya penurunan angka

kematian neonatal (umur 0-28 hari) menjadi penting karena kematian

neonatal memberi kontribusi terhadap kematian bayi. Di dalam angka

kematian bayi tercakup angka kematian neonatal, begitu pula angka

kematian balita tercakup angka kematian bayi tetapi tidak tercakup

neonatal.

Di Kabupaten Kolaka tahun 2018, Angka Kematian Neonatal sebesar

9.9 per 1.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Bayi sebesar 13.7 per

1.000 Kelahiran Hidup, dan Angka Kematian Balita sebesar 4.5 per

1.000 Kelahiran Hidup.

Trend AKN, AKB, dan AKABA dalam kurun waktu 5 tahun terakhir

dapat dilihat pada grafik berikut.


Grafik 1 Angka Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita per 1.000 KH

Di Kabupaten Kolaka Tahun 2014 s/d 2018

Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Grafik 20 menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) komponen angka kematian

anak, AKN dan AKB cenderung pada angka yang cukup konsisten,

hamper tidak ada perubahan yang signifikan setiap tahunnya, kecuali

AKABA terlihat sangat fluktuatif yaitu tahun 2014 berada pada angka

4/1.000 KH lalu naik signifikan di tahun 2015 menjadi 13/1.000 KH,

tahun 2016 turun drastic ke angka 5/1.000 KH kemudian tahun 2017

naik tinggi ke angka 14/1.000 KH, dan pada tahun 2018 kembali turun

drastis ke angka 4,5/1.000 KH. Tentunya AKABA ini perlu menjadi

perhatian khusus karena jika melihat trend 5 tahun terakhir, tidak

menutup kemungkinan akan ada peningkatan kembali tahun

berikutnya. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan upaya penanganan

kematian balita antara lain pada program MTBS dan DDTK.

2) Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 kelahiran hidup

Peran ibu sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Sosok

ibu-lah yang melahirkan dan mengantarkan generasi penerus menjadi

manusia yang lebih sehat dan kelak berguna bagi negara. Karena itu,

kesehatan ibu menjadi penting seperti pepatah “dalam tubuh yang

10 10 10 10 10

11.212.8 13.5 12.5

13.74

13

5

14

4.5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2014 2015 2016 2017 2018

AKN AKB AKABA


sehat terdapat jiwa yang kuat”. Ibu yang sehat lebih bisa menjalankan

fitrahnya untuk menghasilkan cikal bakal yang berkualitas. Dan

indikator kesehatan ibu yang utama bisa dilihat dari angka kematian ibu

(AKI) di suatu negara. Kematian Ibu menurut defenisi WHO adalah

kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah

berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau

diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan

disebabkan oleh kecelakaan/cedera.

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kolaka pada Tahun 2018 yaitu 165

per 100.000 Kelahiran Hidup. Angka ini masih jauh lebih rendah jika

dibandingkan dengan target Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan Tahun 2019 yakni sebesar 306 per 100.000 Kelahiran

Hidup. Trend Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kolaka pada 5 tahun

terakhir pada grafik 2.

Grafik 2 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH


Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi

Grafik 2 di atas menunjukkan angka kematian ibu yang sangat

fluktuatif, dimana ada kenaikan pada tahun 2015 yaitu dari 114 menjadi

135 per 100.000 KH, kemudian tahun 2016 kembali turun ke angka 117

per 100.000 KH. Pada tahun 2017 kembali naik signifikan ke angka 137

per 100.000 KH, dan pada tahun 2018 terus naik ke angka 165 per

114

135

117

137

165

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2014 2015 2016 2017 2018

AKI / 100.000 KH


100.000 KH yang merupakan angka kematian ibu tertinggi dalam kurun

waktu 5 tahun terakhir. Salah satu penyebab peningkatan AKI tahun

2018 ini bukan hanya jumlah absolut ibu yang meninggal meningkat

akan tetapi jumlah Lahir Hidup sebagai penyebut yang lebih rendah

dibandingkan tahun sebelumnya.

Kasus kematian ibu di Tahun 2018 ini secara absolut sebanyak 7

orang, terjadi karena dipicu beberapa penyebab yaitu 1 Kasus

perdarahan dan 3 kasus dengan kategori penyebab lain-lain

2.3.2.2 Morbiditas

Angka kesakitan penduduk didapat dari data yang berasal dari

masyarakat (Community Based Data) dan hasil pengumpulan data

bersumber dari puskesmas dan instansi terkait melalui sistem pencatatan

dan pelaporan.

1) Trend Angka Kesakitan Penyakit Menular Langsung

Penyakit menular yang disajikan dalam profil kesehatan Kabupaten

Kolaka tahun 2018 antara lain adalah penyakit TB Paru, HIV/AIDS,

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), Diare dan Kusta

a) Penyakit TB Paru

Tuberculosis atau TBC adalah suatu penyakit infeksi menular

yang disebabkan oleh Bakteri Mycobacterium Tuberculosis, yang

dapat menyerang berbagai organ, terutama paru-paru. Penyakit

ini bila tidak diobati atau pengobatannya tidak tuntas dapat

menimbulkan komplikasi berbahaya hingga kematian. Seseorang

terduga tuberkulosis adalah seseorang yang menunjukkan gejala

batuk >2 minggu disertai dengan panas badan. Orang terduga

tuberkulosis harus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai

standar dengan penegakan diagnose tuberculosis melalui

pemeriksaan bakteriologis dan klinis, dilakukan pemeriksaan

penunjang lainnya atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan

rujukan tingkat lanjut serta dilakukan pengobatan sesuai standar

jika dinyatakan tuberculosis. Di Kabupaten Kolaka Tahun 2018

jumlah terduga (Suspek) Tuberkulosis sebanyak 2.355 orang dan


seluruhnya mendapatkan pelayanan sesuai standar (100%). Dari

jumlah terduga tuberkulosis tersebut, 426 orang dinyatakan positif

atau sebesar 18.1%, sehingga dapat dihitung Angka Notifikasi

Semua Kasus Tuberkulosis/Case Notification Rate (CNR) adalah

165 per 100.000 penduduk dan cakupan pengobatan semua

kasus Tuberkulosis/Case Detection Rate (CDR) adalah 100%

dimana perkiraan insiden TB (Absolut) berdasarkan Modeling

pada Tahun 2018 sebesar 426 kasus. Sedangkan cakupan

penemuan kasus Tuberkulosis anak (0-14 Tahun) adalah 0%

karena tidak ditemukan sama sekali kasus TB pada anak. Untuk

melihat jumlah suspek dan positif Tuberkulosis di Kabupaten

Kolaka pada periode 5 tahun terakhir sebagaimana Grafik berikut:

Grafik 3 Jumlah Kasus Tuberkulosis


Sumber : Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular

b) Penyakit HIV AIDS

Seseorang dikatakan mengidap HIV (Human Immunodeficiency

Virus) adalah seseorang yang hasil pemeriksaannya HIV Positif

dengan pemeriksaan 3 reagen rapid test. Upaya untuk menekan

kasus orang terinfeksi HIV yaitu menjaring orang-orang dengan

risiko terinfeksi HIV untuk dilakukan pelayanan kesehatan sesuai

2,554

2,027 1,974 1,758

2,355

284 296 358 360 426

116 126

145 143

165

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2014 2015 2016 2017 2018

Suspek/Terduga TB Seluruh Kasus TB CNR


standar berupa edukasi perilaku berisiko dan pencegahan

penularan serta skrining minimal 1 kali setahun. Di Kabupaten

Kolaka pada tahun 2018, jumlah kasus baru HIV sebanyak 14

orang. Dari jumlah tersebut, 7% berada pada kelompok umur 20-

24 tahun, 79% pada kelompok umur 25-49 tahun, dan 14% pada

kelompok umur >50 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, 57%

penderita HIV tersebut adalah laki-laki dan 43% berjenis kelamin

perempuan. Sedangkan kasus baru AIDS pada tahun 2018 di

Kabupaten Kolaka sebanyak 7 kasus, dimana 14% terjadi pada

kelompok umur 15-19 tahun, 14% pada kelompok umur 20-29

tahun, 43% pada kelompok umur 30-39 tahun, dan 29% pada

kelompok umur 40-49 tahun. Untuk melihat trend penemuan

kasus baru HIV/AIDS di Kabupaten Kolaka dalam 5 tahun terakhir

sebagaimana grafik berikut:

Grafik 4 Penemuan Kasus Baru HIV/AIDS



Grafik diatas enunjukkan adanya trend peningkatan kasus

HIV/AIDS di Kabupaten Kolaka. Tentunya ini merupakan

ancaman yang perlu diwaspadai. Bukan semata tanggungjawab

petugas kesehatan akan tetapi merupakan tanggungjawab semua

unsur pemerintah dan masyarakat misalnya Dinas Sosial, tokoh

agama dan tokoh masyarakat.

02

1

6

14

9

4

7

19

7

-5

0

5

10

15

20

25

2014 2015 2016 2017 2018

HIV AIDS Trend (HIV) Trend (AIDS)


c) Penyakit Saluran Pernapasan Akut (ISPA) Penyakit Pneumonia

Pneumonia Balita adalah kondisi dimana balita mengalami batuk

dan atau kesukaran bernafas dan hasil perhitungan napas, usia

0-2 bulan >60 kali/menit, usia 2-12 bulan >50 kali/menit, usia 12-

59 bulan >40 kali/menit. Pada Tahun 2018, di Kabupaten Kolaka

diperkirakan penderita pneumonia balita sebanyak 11.524 balita

dimana total jumlah balita di Kabupaten Kolaka sebanyak 30.011

balita. Dari jumlah tersebut ditemukan penderita pneumonia balita

sebanyak 1.339 balita yang terbagi pada 2 kategori yaitu

pneumonia sebanyak 1.319 balita dan kategori pneumonia berat

sebanyak 20 balita. Prevalensi pneumonia pada balita di

Kabupaten Kolaka tahun 2018 sebesar 11,6% dimana semua

puskesmas yang ada sudah melaksanakan tatalaksana standar

minimal 60%.

Dari semua balita dengan keluhan batuk yang diperiksa, tidak

semua dinyatakan menderita pneumonia, sebanyak 9.647 balita

batuk tetapi bukan pneumonia. Untuk melihat trend cakupan

penanganan penderita pneumonia balita selama 5 tahun terakhir

sebagaimana grafik berikut :

Grafik 5 Jumlah Penderita Pneumonia Balita yang Ditangani



9,375 9,375 9,275 9,657

11,524

1,129 1,306 1,172 1,204 1,339

12

14

13 12

12

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2014 2015 2016 2017 2018

Perkiraan Pneumonia Balita Realisasi Penemuan Penderita %


Dari Grafik 5 menggambarkan bahwa cakupan realisasi

penemuan penderita Pneumonia Balita dibandingkan dengan

perkiraan penderita masih sangat rendah dimana dalam 5 tahun

terakhir konsisten berada di bawah 15%. Hal ini tentunya harus

menjadi dasar untuk lebih meningkatkan upaya peningkatan

realisasi penemuan penderita pneumonia Balita misalnya

menggiatkan kegiatan MTBS dan DDTK Balita.

d) Diare

Diare (bahasa Inggris: diarrhea) adalah sebuah penyakit di saat

tinja atau feses berubah menjadi lembek atau cair yang biasanya

terjadi paling sedikit tiga kali dalam 24 jam. Di negara

berkembang, diare adalah penyebab kematian paling umum

kematian balita, dan juga membunuh lebih dari 2,6 juta orang

setiap tahunnya. Kasus diare ini dibagi berdasarkan 2 kelompok

yaitu kasus diare pada semua umur dan kasus diare pada balita.

Pada tahun 2018 di Kabupaten Kolaka ditargetkan jumlah

penemuan kasus diare pada semua usia sebanyak 6.952 kasus

dan pada kelompok balita sebanyak 5.060 kasus. Pada kelompok

semua usia, kasus diare yang mendapat pelayanan sebanyak

5.199 kasus atau sebesar 74,8%. Dari jumlah tersebut, 2.195

kasus atau sebesar 42.2% diberikan oralit. Sedangkan pada

kelompok usia balita yang mendapat pelayanan kesehatan untuk

penanganan diare sebanyak 2.413 kasus atau sebesar 47.7%

dimana 1.611 kasus diantaranya atau sebesar 66,8% diberikan

oralit dan 2.022 kasus atau sebesar 83.8% diberikan Zinc. Adapun

cakupan penanganan kasus diare di Kabupaten Kolaka dari tahun

2014 s/d 2018 sebagaimana grafik berikut :


Grafik 6 Cakupan Penanganan Kasus Diare



e) Penyakit Kusta

Kusta, yang juga dikenal dengan nama Lepra atau penyakit

Hansen, adalah penyakit yang menyerang kulit, sistem saraf

perifer, selaput lendir pada saluran pernapasan atas, serta mata.

Kusta bisa menyebabkan luka pada kulit, kerusakan saraf,

melemahnya otot, dan mati rasa. Kusta disebabkan oleh

bakteri Mycobacterium leprae. Bakteri ini memerlukan waktu 6

bulan hingga 40 tahun untuk berkembang di dalam tubuh. Tanda

dan gejala kusta bisa saja muncul 1 hingga 20 tahun setelah

bakteri menginfeksi tubuh penderita. Penemuan kasus baru untuk

penyakit kusta di Indonesia tergolong tinggi. Indonesia menempati

uratan ketiga, setelah India dan Brasil. Di Kabupaten Kolaka pada

tahun 2018, penemuan kasus baru (PB + MB) kusta sebanyak 25

kasus sehingga dapat dihitung Angka Penemuan Kasus

Baru/New Case Detection Rate (NCDR) sebesar 9,7 per 100.000

Penduduk. Kasus baru kusta tersebut semuanya type Kusta

Basah/Multi Basiler (MB) dimana 84% diantaranya kondisi cacat

tingkat 0. Tahun 2018 ini terdapat 30 kasus kusta yang selesai

berobat/Release From Treatment (RFT) yang merupakan hasil

penemuan kasus tahun 2016 sebanyak 26 kasus dan tahun 2017

sebanyak 4 kasus. Adapun angka prevalensi kasus penyakit

5,2

25

5,0

43

5,2

18

6,7

90

6,9

52

4,4

26

5,3

27

4,6

12

4,4

47

5,1

99

85

106

88

6575

0

20

40

60

80

100

120

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2014 2015 2016 2017 2018Target Penemuan Kasus Dilayani % Dilayani


Kusta per 10.000 penduduk serta jumlah penemuan kasus baru

dalam 5 tahun terakhir sebagaimana pada grafik berikut :

Grafik 7 Prevalensi dan Penemuan Kasus Baru Penyakit Kusta



2) Penyakit Menular yang dapat dicegah dengan imunisasi

a) Acute Flaccid Paralysis (AFP) Non Polio

AFP merupakan kelumpuhan pada anak berusia <15 tahun yang

bersifat layuh (Flaccid) terjadi secara akut/mendadak (<14 hari) dan

bukan disebabkan oleh ruda paksa. Di Kabupaten Kolaka pada

tahun 2018 jumlah kasus AFP non polio sebanyak 1 kasus yang

terjadi di Wilayah Kerja Puskesmas Kukutio Kecamatan

Watubangga, sehingga dapat dihitung AFP Rate (non polio)

sebesar 1,7 per 100.000 penduduk usia <15 tahun.

Untuk melihat jumlah kasus AFP Non Polio selama 5 tahun terakhir

yakni pada grafik 8

2724 24

43

25

11.110.18 10

17

9.7

1.11 1.06 1.01 2.71

0

5

10

15

20

0

10

20

30

40

50

2014 2015 2016 2017 2018

Kasus Baru NCDR (Per 100.000 Pddk) Prevalensi (Per 10.000 Pddk)


Grafik 8 Jumlah Kasus AFP Non Polio



Penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi antara lain

Diteri, Pertusis, Tetanus Neonatrum, Hepatitis B, dan Campak. Di

Kabupaten Kolaka pada tahun 2018, kasus kejadian penyakit yang

masuk dalam golongan PD3I yaitu hanya Hepatitis B, sedangkan

yang lainnya tidak ada satupun kasus kejadian. Kasus Hepatitis B

tahun 2018 sebanyak 18 kasus dimana 1 kasus terjadi di

Kecamatan Pomalaa, 2 kasus di Kecamatan Polinggona, dan

terbanyak di Kecamatan Watubangga sebanyak 18 Kasus.

Melihat kembali data kasus penyakit yang tergolong dalam PD3I,

pada tahun 2014 terjadi kasus campak sebanyak 6 kasus, tahun

2015 terjadi lonjakan kasus campak menjadi 50 kasus, kemudian

pada tahun 2016 kasus campak kembali turun menjadi 11 kasus,

pada tahun 2017 kasus campak naik kembali menjadi 32 kasus, dan

pada tahun 2018 tidak ditemukan kasus campak sama sekali.

b) Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)

Penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi antara lain

Diteri, Pertusis, Tetanus Neonatrum, Hepatitis B, dan Campak. Di

Kabupaten Kolaka pada tahun 2018, kasus kejadian penyakit yang

masuk dalam golongan PD3I yaitu hanya Hepatitis B, sedangkan

1 1 2 2 1

1.171.3

2

2.4

1.7

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0

0.5

1

1.5

2

2.5

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Kasus AFP Non Polio AFP Rate Per 100.000 Pnddk <15 Thn


yang lainnya tidak ada satupun kasus kejadian. Kasus Hepatitis B

tahun 2018 sebanyak 18 kasus dimana 1 kasus terjadi di

Kecamatan Pomalaa, 2 kasus di Kecamatan Polinggona, dan

terbanyak di Kecamatan Watubangga sebanyak 18 Kasus. Melihat

kembali data kasus penyakit yang tergolong dalam PD3I, pada

tahun 2014 terjadi kasus campak sebanyak 6 kasus, tahun 2015

terjadi lonjakan kasus campak menjadi 50 kasus, kemudian pada

tahun 2016 kasus campak kembali turun menjadi 11 kasus, pada

tahun 2017 kasus campak naik kembali menjadi 32 kasus, dan pada

tahun 2018 tidak ditemukan kasus campak sama sekali.

3) Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

a) Demam Berdarah Dengue (DBD)

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan

oleh infeksi virus Dengue. Virus ini masuk ke dalam tubuh manusia

melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti dan Aedes Albopictus, yang

hidup di wilayah tropis dan subtropis. Kabupaten Kolaka merupakan

daerah endemis dimana kasusnya berfluktuasi setiap tahunnya.

Sebagaimana grafik 9 menggambarkan kasus Demam Berdarah

Dengue di Kabupaten Kolaka dalam 5 tahun terakhir.

Grafik 9 Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD)


Sumber : Seksi Surveilans dan Imunisasi

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Kasus 447 761 753 243 213

Meninggal 6 8 4 2 2

CFR (%) 1.3 1.1 0.5 0.8 0.9

447

761 753

243 213

6 8 4 2 2

1.3

1.1

0.5

0.8 0.9

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

0

100

200

300

400

500

600

700

800


Grafik 9 menunjukkan angka kasus demam berdarah dari tahun ke

tahun, dalam 5 tahun terakhir terlihat bahwa pada tahun 2015

merupakan kasus tertinggi kejadian DBD yaitu sebanyak 761 kasus

dengan korban meninggal 8 orang. Tahun 2015 ini memang

merupakan siklus 5 tahunan dimana pada setiap memasuki siklus

tersebut terjadi lonjakan kasus DBD dan ini hampir merata di

seluruh wilayah di Indonesia.

Pada tahun 2018 di Kabupaten Kolaka, jumlah kasus DBD

sebanyak 213 kasus dengan Incidence Rate sebesar 82.7 per

100.000 penduduk. Dari jumlah kasus tersebut, terjadi 2 kasus

meninggal dunia yaitu 1 orang di wilayah kerja Puskesmas

Latambaga dan 1 orang di wilayah kerja Puskesmas Polinggona.

b) Malaria

Malaria adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dari manusia

dan hewan lain yang disebabkan oleh protozoa parasite

(sekelompok mikroorganisme bersel tunggal) dalam tipe

Plasmodium.

Pada tahun 2018 di Kabupaten Kolaka terjaring 378 suspek malaria

yang semuanya dilakukan konformasi laboratorium berupa

pemeriksaan mikroskopis sebanyak 135 kasus dan Rapid

Diagnostic Test (RDT) sebanyak 243 kasus. Hal ini berarti

persentase konfirmasi laboratorium terhadap suspek Malaria di

Kabupaten Kolaka pada Tahun 2018 adalah 100%. Dari hasil

pemeriksaan laboratorium ditemukan 27 orang positif Malaria atau

sekitar 7% dari total suspek. Pada saat ditemukan kasus positif

malaria maka wajib dilakukan pengobatan malaria sesuai standar

pengobatan yang telah ditentukan. Dari 27 orang yang positif

malaria, seluruhnya mendapatkan pengobatan sesuai standar.

Tahun 2018 tidak ditemukan kasus meninggal akibat Malaria.

Angka Kesakitan Malaria (Annual Parasite Incidence) sebesar 0.10

per 1.000 penduduk, angka ini mencapai target API nasional yaitu

<1 per 1.000 penduduk.


Adapun trend angka kesakita/API di Kabupaten Kolaka selama 5

tahun terakhir sebagaimana digambarkan pada grafik 10.

Grafik 10 Angka Kesakitan/Annual Parasite Incidence (API)

Malaria/1.000 PendudukDi Kabupaten Kolaka Tahun 2014 s/d 2018


Berdasarkan grafik 10 terlihat bahwa Angka Kesakitan (API) di

Kabupaten Kolaka pada 5 tahun terakhir sudah mencapai target

nasional yaitu <1 per 1.000 penduduk beresiko. Pada Tahun 2014

Kabupaten Kolaka mendapatkan sertifikat Eliminasi Malaria dari

Kementerian Kesehatan RI.

c) Filariasis

Filariasis adalah infeksi yang disebabkan oleh cacing filaria.

Penyakit ini dapat menyerang hewan maupun manusia. Parasit

filaria masuk ke tubuh manusia melalui gigitan nyamuk yang sudah

terinfeksi. Di Kabupaten Kolaka, mulai tahun 2015 sampai sekarang

tidak pernah lagi ditemukan kasus baru Filariasis. Hal ini merupakan

hasil dari pelaksanaan Pemberian Obat Massal Pencegahan

(POMP) Filariasis yang telah dilaksanakan hingga tahun 2017 yang

lalu. Untuk melihat jumlah kasus Filariasis di Kabupaten Kolaka

selama 5 tahun terakhir sebagaimana digambarkan pada grafik 11.

291 565 333 331 3785 20 29 15 270.05

0.14

0.35

0.19

0.10

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0

100

200

300

400

500

600

2014 2015 2016 2017 2018

Suspek Positif API/1.000 Penduduk


Grafik 11 Jumlah Kasus Penyakit Filariasis



Kasus Filariasis pada tahun 2018 merupakan kumulatif dari tahun-

tahun sebelumnya, bahkan ada yang ditemukan sejak tahun 2006.

Adapun penderitanya berada pada rentang usia 35 s/d 78 tahun.

4) Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Indonesia menghadapi tantangan berupa perubahan pola gaya hidup

masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran pola penyakit

(transisi epidemiologi) dalam 30 tahun terakhir yang sebelumnya dari

penyakit menular namun saat ini cenderung ke penyakit tidak menular.

Pergeseran pola penyakit ini akan menjadi hambatan terhadap upaya

peningkatan derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat dan

semakin besarnya biaya pengobatan yang dibutuhkan. Berbagai jenis

penyakit tidak menular yang akhir-akhir ini semakin tinggi angka

penderitanya antara lain hipertensi, diabetes mellitus, Kanker Leher

Rahim dan payudara, serta gangguan jiwa. Berikut kita akan menelaah

lebih detail terkait fenomena penyakit tidak menular di Kabupaten

Kolaka.

a. Hipertensi

Definisi Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan

tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah

diastolik lebih dari 90 mmHg pada dua kali pengukuran dengan

19 19 19

18 18

15

16

17

18

19

20

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

Jumlah Kasus (Kumulatif)


selang waktu lima menit dalam keadaan cukup istirahat/tenang.

Peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka waktu

lama (persisten) dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal (gagal

ginjal), jantung (penyakit jantung koroner) dan otak (menyebabkan

stroke) bila tidak dideteksi secara dini dan mendapat pengobatan

yang memadai.

Secara umum Hipertensi diderita oleh seseorang pada usia 15

tahun ke atas sehingga pada usia ini seseorang harus senantiasa

diberi pelayanan kesehatan sesuai standar dalam upaya

pencegahan Hipertensi berupa pengukuran tekanan darah minimal

satu kali sebulan serta diberikan edukasi tentang perubahan gaya

hidup dan/atau kepatuhan minum obat.

Pada tahun 2018 di kabupaten Kolaka terdapat 41.553 penduduk

yang berumur 15 tahun ke atas yang diestimasikan menderita

hipertensi. Dari jumlah tersebut, 5.200 orang di antaranya atau

sekitar 12,5% telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai

standar. Puskesmas Watubangga merupakan puskesmas dengan

capaian tertinggi untuk pelayanan kesehatan penderita hipertensi

yaitu sebesar 45,1% sedangkan puskesmas yang terendah

cakupan pelayanan hipertensinya sesuai standar adalah

puskesmas Tanggetada yaitu hanya sebesar 2,5% dari jumlah

estimasi penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas.

Grafik 12 Jumlah Kasus Hipertensi


Sumber : Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular & Keswa

6,701

4,156

2,194 2,157

11,395

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

Jumlah Kasus


Grafik 12 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terjadi peningkatan

kasus yang sangat signifikan dan merupakan kasus tertinggi dalam

5 tahun terakhir. Terjadinya peningkatan kasus kejadian hipertensi

ini kemungkinan disebabkan oleh adanya perubahan defenisi

operasional dari Hipertensi ini yang semula cakupannya pada usia

18 tahun ke atas dan sekarang lebih luas menjadi usia 15 tahun ke

atas.

b. Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus (DM) atau disebut diabetes saja merupakan

penyakit gangguan metabolic menahun akibat pancreas tidak

memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan

insulin yang diproduksi secara efektif. Insulin adalah hormon yang

mengatur keseimbangan kadar gula darah. Akibatnya terjadi

peningkatan konsentrasi glukosa di dalam darah (hiperglikemia).

Penderita DM ini seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan

sesuai standar dalam upaya pencegahan berupa pengukuran gula

darah dilakukan minimal sekali sebulan di fasyankes, edukasi

perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi, serta melakukan rujukan

jika diperlukan.

Di Kabupaten Kolaka pada tahun 2018 jumlah penderita DM

sebanyak 17.317 penderita dimana 1.347 penderita diantaranya

telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Secara

lebih rinci pelayanan kesehatan penderita DM di Kabupaten Kolaka

tahun 2018 dapat dilihat pada grafik 46.


Grafik 13 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM)


Sumber : Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular & Keswa

c. Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara

Kanker payudara dan kanker serviks jadi momok terbesar. Kanker

payudara memiliki angka kejadian 42,1 per 100.000 penduduk dan

angka rata-rata kematian 17 per 100 ribu penduduk. Sedangkan

untuk kanker serviks atau leher rahim sebesar 23,4 per 100ribu

penduduk dan angka kematian sebesar 13,9 per 100.000

penduduk. Pada Riskesdas 2013 menunjukkan angka 1,4 per 1000

penduduk, sedangkan pada 2018 naik menjadi 1,79 per 1000

penduduk. Tren kanker payudara dan kanker serviks cukup menyita

perhatian sehingga pemerintah mengerahkan upaya untuk

mencegah peningkatan kasus kedua jenis kanker ini. Deteksi dini

kanker payudara untuk perempuan usia 30-50 tahun lewat metode

Pemeriksaan Payudara Klinis (SADANIS). Sedangkan untuk

deteksi dini kanker serviks dilakukan Inspeksi Visual dengan Asam

Asetat (IVA). Di Kabupaten Kolaka dalam kurun 5 tahun terakhir

terus melaksanakan kegiatan IVA Test dan SADANIS pada wanita

usia 30-50 tahun. Pada tahun 2014 dilaksanakan di Kecamatan

54

8

1,4

31 1,7

49

75

4

1,5

36

3,0

04

1,5

45

84

1

2,3

43

1,1

06

54

0 70

6

47

2

74

2

95

77

23

7

15

13

3

13

8

16

11

4

15 1

6 19 39

1

68 1

3

17.3 5.4 13.6 2.0 8.7 4.6 1.0 13.6 0.6 1.4 3.555.4 14.4 1.8

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Jumlah Penderita DM Dilayani Cakupan (%)


Latambaga sebanyak 9 orang dan hasilnya tidak ditemukan kasus

IVA Positif serta tidak ditemukan tumor/benjolan pada pemeriksaan

payudara. Pada tahun 2015 pemeriksaan IVA dan SADANIS

diperluas wilayah cakupannya yaitu pada 8 puskesmas dan

ditemukan 5 IVA positif serta 13 tumor/benjolan untuk pemeriksaan

payudara. Pada tahun 2016 dilakukan pemerikaan IVA dan

SADANIS pada 7 puskesmas dengan jumlah yang diperiksa

sebanyak 27 orang. Hasilnya ditemukan 1 orang IVA Positif yaitu di

wilayah kerja Puskesmas Kolaka dan 13 orang dengan

tumor/benjolan pada payudara. Pada tahun 2017 dilaksanakan

pemeriksaan pada 8 lokasi dengan jumlah yang diperiksa sebanyak

32 orang. Dalam pemeriksaan ini tidak ditemukan IVA Positif,

namun untuk SADANIS ditemukan 32 orang dengan

tumor/benjolan. Dan pada tahun 2018 dilakukan pemeriksaan pada

718 perempuan pada 13 lokasi puskesmas. Dari hasil pemeriksaan

ini ditemukan IVA Positif sebanyak 8 orang yang mana 2 kasus

diantaranya dicurigai kanker. Sedangkan untuk SADANIS

ditemukan 12 perempuan dengan tumor/benjolan.

d. Gangguan Jiwa Berat

Orang-orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) adalah istilah resmi

bagi penyandang gangguan jiwa berdasarkan undang-undang

kesehatan jiwa nomor 18 tahun 2014, ODGJ khususnya para

penderita gangguan jiwa berat skizofrenia dan posikosis belum

sepenuhnya mendapat perlakuan baik serta memenuhi hak asasi

manusia. Hasil survei kesehatan di Indonesia tahun 2013

menyebutkan terdapat 1,7 per 1000 penduduk Indonesia yang

menderita skizofrenia atau psikosis. Di antara para penderita

tersebut, kurang lebih 14,8% pernah dipasung dalam masa

hidupnya (Laporan Riskesdas, 2013). Secara khusus saat ini yang

menjadi perhatian utama pemerintah dalam hal ini kementerian

kesehatan adalah orang ODGJ Berat. Berdasarkan data yang

diperoleh dari puskesmas bahwa jumlah ODGJ Berat di Kabupaten


Kolaka pada tahun 2018 sebanyak 44 orang dan seluruhnya sudah

mendapatkan pelayanan kesehatan. Kecamatan Wolo merupakan

wilayah yang paling banyak terdapat ODGJ Berat yaitu 13 orang.

Perlu diketahui bahwa penetapan sasaran ODGJ berat ditetapkan

oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS

terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Grafik 14 Angka Kematian Ibu Tahun Tahun 2014-2018

Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi

Grafik di atas menunjukkan angka kematian ibu yang sangat

fluktuatif, dimana ada kenaikan pada tahun 2015 yaitu dari 114

menjadi 135 per 100.000 KH, kemudian tahun 2016 kembali turun

ke angka 117 per 100.000 KH. Pada tahun 2017 kembali naik

signifikan ke angka 137 per 100.000 KH, dan pada tahun 2018 terus

naik ke angka 165 per 100.000 KH yang merupakan angka

kematian ibu tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Salah

satu penyebab peningkatan AKI tahun 2018 ini bukan hanya jumlah

absolut ibu yang meninggal meningkat akan tetapi jumlah Lahir

Hidup sebagai penyebut yang lebih rendah dibandingkan tahun

sebelumnya.

114135

117137

165

2014 2015 2016 2017 2018

AKI / 100.000 KH


Grafik 15 Universal Child Imunization Tahun 2014-2018

Sumber : Seksi Surveilans dan Imunisasi

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi

dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia

subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap

pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis

Hepatitis B, 1 dosis Campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur

meliputi 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi 1

dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis TT. Sejak Tahun 2014,

Kementerian Kesehatan RI menargetkan cakupan Desa/Kelurahan

UCI adalah 100%. Di Kabupaten Kolaka Tahun 2018 jumlah

desa/Kelurahan UCI sebanyak 127 Desa/Kelurahan dari total 135

Desa/Kelurahan atau sekitar 94%. Jika diperkecil lingkupnya ke

tingkat puskesmas, 11 puskesmas dari 14 Puskesmas yang ada di

Kabupaten Kolaka sudah mencapai 100%. Sedangkan 3

diantaranya yang belum mencapai 100% adalah Puskesmas Tosiba

sebesar 79%, Puskesmas Wundulako 73%, dan Puskesmas Baula

90%.

2.3.2.3 Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

1) Akses ke pelayanan kesehatan

Akses ke pelayanan kesehatan merupakan pusat dari

penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan di seluruh dunia. Hal ini

penting karena pengukuran kegunaan dan akses dalam pemberian

13

5

13

5

13

5

13

5

13

5

12

4

12

1

11

7

11

7

12

7

92 90 87 8794

0

20

40

60

80

100

105

110

115

120

125

130

135

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Desa/Kel Desa/Kel UCI % UCI


pelayanan merupakan bagian dari sistem kebijakan kesehatan yang

ada. Salah satu upaya untuk mengukur akses masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan yaitu dengan melihat tingkat kunjungan

masyarakat ke fasilitas layanan kesehatan. Di Kabupaten Kolaka pada

tahun 2018, jumlah kunjungan masyarakat ke fasilitas pelayanan

kesehatan dapat dilihat pada grafik 16.

Grafik 16 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan, Rawat Inap, Gangguan Jiwa

pada Sarana Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Kolaka Tahun 2018

Sumber : Seksi Pelayanan Kesehatan

2) Kualitas Pelayanan Kesehatan

Upaya untuk menjamin kualitas sarana pelayanan kesehatan baik

sarana kesehatan tingkat dasar maupun lanjutan saat ini erat kaitannya

dengan akreditasi. Di Kabupaten Kolaka, kegiatan akreditasi sarana

pelayanan kesehatan dasar/Puskesmas sudah dimulai sejak tahun

2017.

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Puskesmas Praktek Dokter RSBG RS Antam

110,007

5,073

56,878

18,487

743 8,647 1,436 148

Rawat Jalan Rawat Inap Gangg. Jiwa


Tabel 8 Daftar Akreditasi Puskesmas


NO PUSKESMAS TAHUN

AKREDITASI NILAI

1 2 3 4

1 Wundulako 2017 Madya

2 Watubangga 2017 Dasar

3 Tanggetada 2017 Madya

4 Wolo 2017 Madya

5 Kolakaasi 2018 Madya

6 Tosiba 2018 Madya

7 Kolaka 2018 Madya

8 Baula 2018 Madya

9 Pomalaa 2018 Paripurna

Sumber : Seksi Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa dari 14 Puskesmas yang ada di

Kabupaten Kolaka, 9 di antaranya telah memperoleh sertifikat

akreditasi dengan rincian 1 puskesmas memperoleh predikat Dasar, 7

puskesmas memperoleh predikat Madya, dan 1 puskesmas

memperoleh predikat tertinggi yaitu Paripurna yaitu Puskesmas

Pomalaa. Tidak hanya di lingkup Kabupaten Kolaka akan tetapi

Puskesmas Pomalaa saat ini merupakan satu-satunya puskesmas di

Provinsi Sulawesi Tenggara yang memperoleh Predikat Paripurna.

Sementara Puskesmas di Kabupaten Kolaka yang belum terakreditasi

hingga tahun 2018 sebanyak 5 puskesmas, akan diajukan pada tahun

2019. Sedangkan Untuk rumah sakit, di Kabupaten Kolaka saat ini baru

RS Benyamin Guluh Kolaka yang telah memiliki sertifikat akreditasi

dimana nilai yang diperoleh yaitu tingkat Dasar. Selain puskesmas dan

rumah sakit, semua fasilitas kesehatan nantinya harus memiliki

sertifikat akreditasi, baik itu, klinik, dokter praktek, hingga laboratorium

dan Dinas Kesehatan.


3) Indikator Kinerja Pelayanan di Rumah Sakit

Angka kematian adalah indikator hasil kinerja dari sebuah proses

pelayanan kesehatan, di rumah sakit ada kematian di bawah 48 jam da

nada kematian di atas 48 jam, kematian yang terjadi di bawah 48 jam

diindikasikan jika terjadi adalah semata karena faktor tingkat

kegawatan yang berpihak atau berada pada pasien, artinya kondisi

pasien lebih menentukan kematiannya. Selanjutnya dapat dijelaskan

bahwa peran proses pelayanan kesehatan dengan berbagai sumber

dayanya dalam kematian di bawah 48 jam belum selesai dilaksanakan.

Berdasarkan data dari rumah sakit yang merupakan akumulasi data

dari semua rumah sakit yang ada di Kabupaten Kolaka, jumlah Pasien

Keluar Mati pada tahun 2018 sebanyak 316 kasus dimana 91 kasus di

antaranya terjadi setelah dirawat >48 Jam. Dari jumlah tersebut dapat

dihitung Gros Death Rate (GDR) dan Net Death Rate (NDR),

sebagaimana terlihat pada Grafik 7.

Grafik 7

Angka Kematian Pasien pada Rumah Sakit


Sumber : RSBG & RS Antam

Dari data kematian di rumah sakit pada Grafik 7 khususnya data GDR

(Angka Kematian Kasar), 29% Pasien Keluar Mati setelah dirawat <48

Jam yang artinya kebanyakan pasien mati di rumah sakit karena

kemungkinan besar kondisinya saat masuk sudah dalam keadaan

kritis, penyebab kematiannya kebanyakan dipengaruhi kondisi saat

pasien masuk. Hal ini juga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan

36.4

0.8

10.4

0.8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

RSBG RS Antam

GDR NDR


pasien di rumah sakit sudah lebih baik karena Pasien Keluar Mati >48

Jam Dirawat lebih sedikit presentasenya. Hal ini tentunya ditunjang

oleh sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit yang merupakan

indikator kinerja pelayanan yakni BOR (Bed Occupancy Rate), BTO

(Bed Turn Over), TOI (Turn Over Interval), dan ALOS (Average Length

of Staf) sebagaimana Grafik 8.

Grafik 8

Indikator Kinerja Pelayanan Pada Rumah Sakit


Sumber : RSBG & RS Antam

4) Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Vaksin

Ketersediaan obat dan vaksin adalah salah satu penunjang mutu

pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini tentunya dipengaruhi

oleh kondisi geografis suatu wilayah yang kaitannya dalam hal

distribusi obat dan vaksin.

Di Kabupaten Kolaka pada tahun 2018, presentase ketersediaan obat

dan vaksin di puskesmas sudah 100%. Artinya stok obat dan vaksin

yang sifatnya esensial sudah memenuhi secara keseluruhan.

67.2

25.5

53

20.7

2.3

13.2

4 5.3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

RSBG RS Antam

BOR (%) BTO (Kali) TOI (Hari) ALOS (Hari)


2.3.3 Analisis Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan

a. Cakupan kunjungan ibu hamil K-4

Antenatal Care atau kunjungan ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya

ke tenaga kesehatan merupakan point penting dalam keberhasilan melalui

masa kehamilan, persalinan dan pasca persalinan baik bagi ibu maupun

bayi. Pelayanan antenatal care dapat dipantau melalui pelayanan kunjungan

baru ibu hamil (K1) untuk melihat akses dan pelayanan kesehatan ibu hamil

sesuai standar paling sedikit empat kali (K4) dengan distribusi sekali pada

triwulan pertama, sekali pada triwulan kedua dan dua kali pada triwulan

ketiga. Pelayanan ANC yang dilakukan pada tenaga kesehatan meliputi

timbang berat badan dan ukur tinggi badan, ukur tekanan darah, nilai

status gizi, ukur tinggi fundus uteri, menentukan presentasi janin, skrining

status imunisasi TT, pemberian tablet tambah darah, periksa laboratorium,

tatalaksana/ penanganan kasus dan temu wicara (konseling).

Dalam ketentuannya diharapkan pencapaian K1 dan K4 seharusnya

seimbang atau kesenjangan cakupan pelayanan K1 dan K4 tidak boleh lebih

dari 5 % tetapi dalam pencapaiannya di lima tahun terakhir terhitung dari

tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 kesenjangan K1 dan K4 masih lebih

dari 5 %, pencapaian ini juga dikaitkan dengan rencana strategi Making

Pregnancy Safer dengan cakupan ibu hamil yang melakukan kunjungan

secara lengkap sesuai standar yang diharapkan ibu hamil mendapatkan

layanan tenaga kesehatan pada awal kehamilannya sebelum usia kehamilan

12 minggu dan datang ke tenaga kesehatan minimal 4 kali selama masa

kehamilannya hal ini berkaitan dengan pencapaian target K1 dan K4 selain

daripada itu diharapkan ibu hamil tidak terjadi komplikasi selama masa

kehamilan, persalinan maupun masa nifas jika komplikasi itu terjadi dapat

segera terdeteksi dan mendapatkan penanganan yang optimal sehingga

akan berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu.


b. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Penanganan masalah kesehatan ibu hamil merupakan prioritas yang tidak

dapat diabaikan begitu saja. Dalam memberikan pelayanan khusunya oleh

tenaga bidan di desa dan Puskesmas, beberapa ibu hamil yang memiliki

resiko tinggi dan memerlukan pelayanan kesehatan karena terbatasnya

dalam memberikan pelayanan, maka kasus tersebut perlu dilakukan upaya

rujukan ke unit pelayanan kesehatan yang memadai. Dengan penanganan

komplikasi kebidanan yang mengalami kenaikan, Diharapkan komplikasi

kebidanan yang ditangani harus mencapai 80%. Peningkatan akses

pelayanan kesehatan harus menjadi fokus utama dalam percepatan tujuan

global.

c. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan

Pertolongan merupakan persalinan oleh tenaga kesehatan terampil

(kompeten) rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO) Menurut data

penelitian di berbagai Negara tingginya cakupan pertolongan persalinan

Oleh tenaga kesehatan terampil di yakini dapat membantu menurunkan

angka kematian ibu dan komplikasi

d. Cakupan kunjungan bayi

Setiap bayi (usia 0-11 bulan) diharapkan mendapatkan pelayanan sesuai

standar oleh tenaga kesehatan yang kompeten minimal 4 kali. Pelayanan

kesehatan tersebut meliputi pemberian lima imunisasi dasar lengkap,

pemberian vitamin A (bayi diatas usia 6 bulan), Stimulasi Deteksi dan

Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) bayi, dan penyuluhan perawatan

kesehatan bayi di rumah yang sesuai dengan prosedur perawatan bayi yang

benar. Dengan program kunjungan bayi diharapakan setiap bayi hidup sehat,

tumbuh dan berkembang secara optimal. kualitas layanan terkait cakupan

kunjungan bayi paripurna, masyarakat juga turut berperan serta dalam

meningkatkan cakupan layanan melalui peran serta kader, tokoh agama

maupun tokoh masyarakat.


e. Cakupan pelayanan anak balita

Balita dan anak pra sekolah adalah harapan masa depan bangsa. Sehingga

perlu dilakukan perlindungan dan pemantauan secara intensif terhadap

perkembangannya. Pelayanan kesehatan pada kelompok balita dan anak

pra sekolah, dilakukan dengan pelaksanaan pemantauan dini terhadap

tumbuh kembang, deteksi dini masalah kesehatan anak menggunakan MTBS

dan penanganannya serta pelayanan rujukan ke fasilitas yang lebih mampu.

Pelayanan tersebut dilakukan di dalam gedung dan di luar gedung seperti

posyandu, Taman Kanak-Kanak, tempat penitipan anak, Panti Asuhan dan

sebagianya oleh dokter, bidan perawat yang memiliki kompetensi klinis anak,

DDTK,MTBM,MTBS

f. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Kurang Energi dan Protein (KEP) pada anak masih menjadi masalah gizi

dan kesehatan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan Riset Kesehatan

dasar tahun 2010, sebanyak 13% berstatus gizi kurang, diantaranya 4,9%

berstatus gizi buruk. Data yang sama menunjukkan 13,3% anak kurus,

diantaranya 6% anak sangat kurus dan 17,1 % anak memiliki kategori sangat

pendek. Keadaan ini berpengaruh pada masih tingginya angka kematian

bayi. Menurut WHO lebih dari 50% kematian bayi dan anak terkait dengan

gizi kurang dan gizi buruk, oleh karena itu masalah gizi perlu ditangani secara

cepat dan tepat.

Perawatan gizi buruk dilaksanakan melalui rawat inap dan rawat jalan. Anak

gizi buruk disertai komplikasi penyakit dirawat di Puskesmas Perawatan /

TFC (Therapeutic Feeding Center) atau Rumah Sakit Pemerintah atau

Rumah Sakit Swasta. Sedangkan anak gizi buruk tanpa komplikasi dapat

dirawat jalan. Perawatan anak gizi buruk dirumah

g. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

Penjaringan kesehatan merupakan salah satu bentuk dari pelayanan

kesehatan yang bertujuan untuk mendeteksi dini siswa yang memiliki

masalah kesehatan agar segera mendapatkan penanganan sedini mungkin.

Penjaringan kesehatan dilakukan pada peserta didik kelas 1 SD, kelas 7

SMP/MTs dan Kelas 10 SMA/SMK/MA yang meliputi pemeriksaan

kebersihan perorangan (rambut, kulit dan kuku) pemeriksaan status gizi


melalui pengukuran antropometri, pemeriksaan ketajaman indera

(penglihatan dan pendengaran), pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut,

pemeriksaan laboratorium untuk anemia dan kecacingan, dan pengukuran

kebugaran jasmani.

h. Cakupan peserta KB aktif

Tingkat pencapaian pelayanan keluarga berencana dapat digambarkan

melalui cakupan peserta KB yang ditunjukkan dengan kelompok sasaran

program yang sedang menggunakan alat kontrasepsi, tempat pelayanan serta

jenis kontrasepsi yang digunakan akseptor.

i. Cakupan desa siaga aktif

Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan salah satu indikator dalam

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di kabupaten dan Kota. Target

yang harus dicapai pada tahun 2015 adalah 80% desa dan kelurahan yang

ada di Indonesia telah menjadi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Capaian

kuantitas setiap tahunnya sudah melebihi target nasional, namun demikian

kualitas Desa Siaga aktifnya masih didominasi aktif pratama sehingga perlu

dilakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas Desa Siaga Aktifnya.

Untuk meningkatkan kualitas Desa Siaga Aktif ini, perlu dukungan dan peran

aktif dari berbagai lintas sektor, ormas, LSM maupun dunia usaha.

j. Pelayanan Pengelolaan Limbah pada tahun 2018 sebesar 64.29%

dikarenakan pengelolaan limbah padat infeksius masih belum sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan dalam pengembangan pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Kolaka dapat dipetakan sebagai berikut:

a. Pola hidup penularan penyakit yang dipengaruhi oleh globalisasi dan arus

informasi;

b. Adanya tuntutan masyarakat terhadap kemudahan akses pelayanan

kesehatan di puskesmas dan jaringannya;

c. Masih banyaknya perilaku masyarakat yang tidak sehat yang berpotensi

menyebarkan penyakit;


d. Belum optimalnya pemanfaatan posyandu oleh warga masyarakat;

e. Masih adanya kasus gizi buruk;

f. Masih ada persalinan ditolong oleh dukun bayi;

g. Perkembangan sistem informasi dan teknologi di bidang pelayanan

kesehatan;

h. Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan primer yang terakreditasi

i. Bangunan fisik puskesmas dan pustu masih ada yang belum memenuhi

standar;

j. Belum ada RSUD yang terakreditasi sesuai standar JCI

k. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap mutu pelayanan

kesehatan akan mengalihkan masyarakat mencari pelayanan ke Rumah sakit

lain yang memberikan pelayanan yang lebih baik.

l. Ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan baru

mencapai 95%. Selain itu juga masih belum optimalnya ketersediaan alat

kesehatan dan tingginya peredaran Jamu mengandung Bahan Kimia Obat

m. Proporsi SDM Kesehatan belum memenuhi target ideal, antara lain untuk

dokter umum rasio 9.16 (ideal 30 per 100.000 penduduk), dokter gigi rasio

3.76 (ideal 11 per 100.000 penduduk), perawat rasio 64.55 (ideal 158 per

100.000 penduduk. Selain tenaga medis tersebut, masih terdapat kekurangan

tenaga kesehatan non medis, antara lain Sarjana Kesehatan Masyarakat,

Sanitarian, tenaga gizi, tenaga teknis medis, dan tenaga fungsional bidang

kesehatan baik untuk kebutuhan di Dinas Kesehatan maupun untuk

kebutuhan di unit pelayanan primer

n. Adanya penambahan potensial permintaan masyarakat terhadap pelayanan,

hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang makin meningkat, pendidikan

masyarakat meningkat dan pergeseran pola penyakit/transisi epidemiologi.

Pola penyakit yang diderita sebagian besar masyarakat adalah penyakit

infeksi menular seperti Diare,Typhoid, TBC, ISPA, penyakit kulit, namun pada

saat bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular seperti jantung,

pembuluh darah, diabetes mellitus sehingga akan terjadi beban ganda/pada

waktu yang bersamaan (double burden).


2.4.2 Peluang

a. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Propinsi untuk

pembangunan kesehatan di daerah dengan disediakannya anggaran

kesehatan termasuk bagi masyarakat miskin

b. Komitmen pemerintah kabupaten yang tinggi dalam pembangunan

kesehatan dengan adanya pengorganisasian dan penggerakan Program-

Program Inovasi melalui SK Tim baik di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan

Desa / Kelurahan

c. Event program Kabupaten Sehat, Program Pencegahan dan Penurunan

Stunting, serta Program upaya kesehatan berbasis masyarakat sebagai

pendekatan mengatasi masalah melalui sinergisitas lintas sektor

d. Kerjasama antara pemerintah kabupaten Kolaka dengan institusi

pendidikan

e. Dukungan aktif lintas sektor dalam upaya kesehatan berbasis masyarakat

f. Kelompok pendukung ASI (KP-ASI) untuk mendukung akselerasi perbaikan

gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan

g. Dukungan Organisasi Profesi dan Asosiasi RS, Dinas Kesehatan dan Klinik

h. Tersedianya fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta dan mempunyai

tenaga yang professional di bidangnya.

i. Kebijakan Pelayanan Publik untuk melaksanakan survey Indeks Kepuasan

Masyarakat

j. Perkembangan Pariwisata Kabupaten Kolaka yang cukup berkembang.

k. Adanya good will dari Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk meningkatkan

mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang didukung sarana,

prasarana, dan dana.

l. Peningkatan permintaan layanan untuk kelas menengah ke atas, yang

mana ditunjukkan dari tingkat hunian (BOR) untuk kelas I dan kelas Utama

yang semakin meningkat.

m. Komitmen penambahan peralatan medik dari APBN maupun dari APBD

untuk menunjang kegiatan pelayanan spesialistik.

n. Kebijakan Pemerintah tentang integrasi masyarakat miskin menjadi peserta

JKN.

o. Angka kesakitan penduduk yang masih tinggi.


BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka

Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif dijalankan secara

sinergi dengan konsep kuratif dan rehabilitatif, sehingga derajat kesehatan

masyarakat dapat diwujudkan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas

Kesehatan Kabupaten Kolaka menghadapi beberapa permasalahan, yaitu :

1. Masih kurang optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dasar pada ibu

melahirkan dan bayi;

2. Masih belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan penyakit;

3. Masih belum optimalnya penanganan stunting;

4. Masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan kesehatan serta

SDM tenaga kesehatan;

5. Masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan sekunder.

Prioritas masalah kesehatan di Kabupaten Kolaka berdasarkan permasalahan

yang ada sebagai berikut:

1. Angka Kematian Ibu

2. Angka Kematian Bayi

3. Prevalensi Stunting

4. Akses dan keterjangkauan masyarakat

5. Penyakit menular dan tidak menular.

6. Pelayanan Kesehatan Sekunder


Tabel 9

Identifikasi Permasalahan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi

No. Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Satuan

Target 2018

Realisasi 2018

Interpretasi Belum Tercapai (<);Sesuai (=); Melampaui (>)

Permasalahan

1 Usia Harapan Hidup Tahun 71.00 70.72 Tidak mencapai Upaya hidup sehat pd kelompok usila masih rendah

2 Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 KLH 150.00 165.00 Tidak mencapai Adanya perubahan DO AKI

3 Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) /1000 KLH 18.00 13.70 Melampaui

4 Pelayanan kesehatan ibu hamil K4 % 86.00 82.00 Tidak mencapai Adanya ibu hamil dari luar wilayah

5 Pelayanan kesehatan ibu bersalin Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

% 82.00 86.00 Tidak mencapai Prasarana penunjang persalinan di fasyankes masih kurang

6 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN Lengkap)

% 95.00 101.00 Melampaui

7 Pelayanan kesehatan balita % 55.00 42.00 Tidak mencapai Kesadaran ibu terhadap pentingnya yankes balita belum optimal

8 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

% 95.00 84.40 Tidak mencapai Jumlah sasaran yang meningkat

9 Pelayanan kesehatan pada usia produktif % 59.00 13.00 Tidak mencapai Kurangnya kesadaran kelompok usia produktif utk ke faskes memeriksakan kesehatannya

10 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut % 45.00 16.00 Tidak mencapai Minat lansia untuk faskes ke masih rendah

11 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi % 100.00 100.00 Sesuai

12 Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus

% 100.00 100.00 Sesuai

13 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa

% 100.00 100.00 Sesuai

14 Pelayanan kesehatan orang dengan TB % 100.00 100.00 Sesuai

15 Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV

% 100.00 86.90 Tidak mencapai Masyarakat enggan melakukan skrining HIV karena menganggap dirinya tidak sakit

16 Penderita Malaria Diobati % 100.00 100.00 Sesuai

17 Penderita DBD Ditangani % 100.00 100.00 Sesuai

18 Persentase Desa/Kelurahan UCI % 90.00 94.10 Melampaui


19 Desa/Kelurahan mengalami KLB yang ditangani dengan PE < 24 jam

% 100.00 100.00 Sesuai

20 Cakupan Desa Kelurahan yang melaksanakan STBM

% 76.00 94.10 Melampaui

21 Persentase Penduduk yang memiliki Akses terhadap Air Minum yang berkualitas

% 90.00 91.30 Melampaui

22 Persentase Kualitas Tempat Tempat Umum Memenuhi Syarat

% 56.00 79.70 Melampaui

23 Persentase Kualitas Tempat Pengolahan Makanan Memenuhi Syarat

% 32.00 76.00 Melampaui

24 Persentase Pengawasan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan

% 55.00 66.70 Melampaui

25 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan layanan kesehatan kerja dasar dan Olah Raga

% 70.00 100.00 Melampaui

26 Cakupan Desa /Kelurahan Siaga Aktif % 76.00 43.70 Tidak mencapai Adanya Pengurus Desa Siaga yang pindah/ berhenti

27 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien masyarakat Miskin

% 100.00 100.00 Sesuai

28 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar yang terakreditasi

% 64.30 64.30 Sesuai

29 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan yang terakreditasi

% 50.00 50.00 Sesuai

30 Ketersediaan obat sesuai kebutuhan % 95.00 100.00 Melampaui

31 Penyelenggaraan Tatanan Kawasan Sehat Tatanan 2.00 - Tidak mencapai

32 Persentase Pemenuhan minimal 5 Jenis Tenaga Kesehatan di FKTP

% 90.00 85.70 Tidak mencapai Pemerataan Distribusi tenaga belum esuai kebutuhan

33 Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk 30.000 PDDK 1.00 1.60 Melampaui

34 Persentase Pengawasan Obat & Makanan di Sarana yankes dan disarana Distribusi Makmin

% 100.00 100.00 Sesuai

35 Rasio Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk 150.000 PDDK 1.00 1.20 Melampaui


3.2 Telaahan Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Visi

Visi Bupati dan wakil Bupati Kolaka menggambarkan arah pembangunan

atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan

selama 5 (lima) tahun. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Bupati dan wakil Bupati

Kolaka ini menjadi visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Kolaka Tahun 2019 – 2024 yaitu :

“ Kabupaten Kolaka yang Semakin Maju, Berkeadilan dan

Sejahtera ”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan

Masyarakat Kabupaten Kolaka yang :

a. Konsep Semakin maju yang dimaksudkan adalah pergerakan kondisi

perekonomian kearah yang lebih baik. Terjadinya peningkatan PDRB

(Produk Domestik Regional Bruto) dan PDRB per kapita Kabupaten

Kolaka, laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang dapat

menciptakan lapangan kerja. Maju juga berarti berkembangnya

infrastruktur wilayah, seperti jalan, jembatan, pelabuhan laut dan udara

yang mampu mendorong produktifitas tinggi, dengan berbasis pada

potensi ekonomi daerah

b. Kemajuan yang ingin dicapai ini diharapan dapat tersebar secara adil

dan merata. Tidak ada diskriminasi, baik antar individu, golongan

maupun antar wilayah, sehingga pelaksanaan dan hasil pembangunan

dapat masyarakat, yang terlihat dari aksesibilitas masyarakat terhadap

pelayanan pendidikan, kesehatan dan sumber perekonomian serta

kehidupan demokrasi yang semakin berkembang Sejahtera

c. Pada akhirnya kesejahteraan yang menjadi tujuan kemajuan dan

keadilan tersebut. Makna sejahtera dalam visi ini berarti semua

kebutuhan lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-

hak dasarnya, baik dari aspek sosial, ekonomi dan budaya. Yang paling

utama adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan


yang merata, serta berkurangnya pengangguran dan masalah sosial

lainnya

3.2.2 Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang

akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan

penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang

harus dilakukan. Misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan

sasaran serta arah kebijakan untuk mencapai visi. Misi merupakan

rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi. Misi dalam RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024

adalah:

Misi 1. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah.

Misi 2. Meningkatkan kinerja ekonomi melalui ekonomi kerakyatan.

Misi 3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta

penguatan sendi-sendi sosial budaya dan agama.

Misi 4. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, bersih

dan bermartabat.

Misi 5. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam dan

perlindungan lingkungan hidup

Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka yang terkait langsung

dengan Dinas Kesehatan adalah misi ke-3 (tiga) yaitu meningkatkan

Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan serta Penguatan sendi-sendi sosial

budaya dan agama.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Kesehatan

melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan yaitu:

a. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau

dan berkeadilan

b. Meningkatkan Kualitas dan Pengembangan Sumber Daya dan

Perbekalan Kesehatan

c. Meningkatkann Kualitas Lingkungan dan Gerakan Masyarakan Hidup

Sehat (Germas)

d. Meningkatkan Managemen, Pembiayaan dan Sistem Informasi

Kesehatan serta Perumusan Kebijakan Bidang Kesehatan


e. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekunder (Rujukan Rumah Sakit)

dan Jejaring Kemitraan Pelayan Kesehatan.

3.2.3 9 Prioritas Pembangunan Daerah 2019-2024

Untuk mewujudkan visi, misi, strategi pemerintah daerah, perlu ada fokus

arah pembangunan yang merupakan program unggulan selama 5 tahun ke

depan. Hal ini diwujudkan dengan menetapkan 9 prioritas pembangunan

daerah yaitu:

1. Peningkatan pendidikan, agama, budaya, dan paham kebangsaan

2. Pemenuhan layanan kesehatan masyarakat yang berkualitas

3. Penguatan struktur ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan

4. Peningkatan infrastruktur pertanian dalam arti luas

5. Penguatan konektivitas infrastruktur daerah

6. Pembukaan peluang kerja dan peningkatan keahlian tenaga kerja

7. Penataan kawasan perkantoran dan fasilitas publik

8. Pemantapan reformasi birokrasi yang berbasis elektronik serta

peningatan pelayanan pemerintahan lini depan

9. Perlindungan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup yang

berkelanjutan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI Dan Renstra Dims Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara

Secara umum tujuan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi

Tenggara adalah mewujudkan kesehatan masyarakat Sulawesi Tenggara

seperti yang telah dituangkan dalam Visi Dinas Kesehatan. Sehubungan

dengan hal tersebut, tujuan pembangunan kesehatan adalah:

Mewujudkan tatakelola administrasi perkantoran secara efektif;

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;

Meringankan beban pembiayaan kesehatan pada golongan masyarakat

tertentu;

Meningkatkan kesadaran kemauan dan kemandirian masyarakat untuk

hidup sehat;

Meningkatkan ketersediaan SDM Kesehatan sesuai dengan

kebutuhan;


3.3.1 Renstra Kementerian Kesehatan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan

tahun 2015-2019, Kementrian Kesehatan menetapkan dua tujuan

Kementrian Kesehatan yaitu: 1) meningkatnya status kesehatan

masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan

perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang

kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diuraikan dalam Program

Indonesia Sehat yang melingkupi:

a. Paradigma sehat

1) Pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan

2) Promotif preventif sebagai pilar utama upaya kesehatan

3) Pemberdayaan masyarakat

b. Penguatan Pelayanan Kesehatan

1) Peningkatan akses terutama pada Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama

2) Optimalisasi Sistem Rujukan

3) Peningkatan Mutu

4) Penerapan pendekatan Continuum of Care

5) Intervensi berbasis risiko kesehatan (health risk)

c. Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional

1) Sistem pembiayaan asuransi dengan azas gotong royong

2) Kendali mutu dan kendali biaya

3) Sasaran : Penerima Bantuan Iur (PBI) dan Non PBI

4) Tanda kepesertaan : Kartu Indonesia Sehat (KIS)

3.3.2 Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara

Secara umum tujuan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi

Tenggara adalah mewujudkan kesehatan masyarakat Sulawesi Tenggara

seperti yang telah dituangkan dalam Visi Dinas Kesehatan. Sehubungan

dengan hal tersebut, tujuan pembangunan kesehatan Provinsi Sulawesi

Tenggara dalam periode 2013-2018 adalah :

a. Mewujudkan tatakelola administrasi perkantoran secara efektif;

b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;


c. Meringankan beban pembiayaan kesehatan pada golongan masyarakat

tertentu;

d. Meningkatkan kesadaran kemauan dan kemandirian masyarakat untuk

hidup sehat;

e. Meningkatkan ketersediaan SDM Kesehatan sesuai dengan kebutuhan;

3.4 Telahaan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta

segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan

aspek administratif dan/atau aspek fungsional.Sedangkan kawasan adalah

wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi

implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan

SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka

SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan,

perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD

dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program

pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat

menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan

RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS

adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif

untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah

menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah

dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kabupaten Kolaka terletak di sebelah tenggara pulau Sulawesi yang

mencakup wilayah daratan dan kepulauan yang memiliki wilayah daratan

seluas 3.283,64 km² dan wilayah perairan/laut diperkirakan seluas

±15.000 km². Secara geografis terletak di bagian barat Provinsi Sulawesi

Tenggara, memanjang dari Utara ke Selatan diantara 30 36' – 40 35' Lintang

Selatan dan melintang dari Barat ke Timur di antara 1200 45' – 1210 52'

Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Kolaka Utara

Sebelah Timur : Kabupaten Kolaka Timur


Sebelah Selatan : Kabupaten Bombana

Sebelah Barat : Teluk Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Wilayah Kabupaten Kolaka terdiri dari 12 kecamatan yang terdiri dari 135

desa/kelurahan dengan rincian 100 desa dan 35 kelurahan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan

prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu

strategis diidentifikasi berdasarkan pemetaan perrmasalahan-

permasalahan yang ada serta hasil sinkronisasi dari isu-isu strategis di

tingkat nasional maupun provinsi. Adapun isu strategis di Kabupaten

Kolaka yaitu :

1. Penanggulangan Kemiskinan

2. Infrastruktur wilayah dan Kawasan Pemukiman

3. Daya saing ekonomi dan peningkatan produktivitas

4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

5. Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

6. Peluang Kerja

7. Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta

masalah pertanahan.

Memperhatikan isu globalisasi dan perkembangan mutakhir pada era

otonomi daerah dan transparansi informasi saat ini, serta isu-isu

lingkungan strategis baik nasional maupun lokal, mengidentifikasikan

semakin kompleksnya tantangan dan permasalahan pembangunan

dibidang kesehatan. Menyikapi hal tersebut, maka peran Dinas Kesehatan

sebagai penanggung jawab teknis dalam penyelenggaraan pembangunan

kesehatan di Kabupaten Kolaka, harus memperhatikan adanya

perkembangan beberapa isu strategis yang menjadi permasalahan

kesehatan di Kabupaten Kolaka, antara lain :

1. Angka Kematian Ibu dan Bayi ; Output dari upaya pelayanan

kesehatan ibu dan bayi adalah menurunnya Angka Kematian Ibu dan

Bayi dimana isu ini adalah isu utama program kesehatan di Indonesia

secara umum. Bukan semata peran petugas kesehatan dalam upaya


penuruan AKI dan AKB ini melainkan perlu upaya dari berbagai sektor

secara terpadu.

2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Transisi epidemiologi atau

pergeseran pola penyakit saat ini dari penyakit menular ke penyakit

tidak menular. Hal ini memicu perlu adanya perubahan kebijakan

sehingga penanganan masalah kesehatan dapat berjalan efektif.

Pemerintah sudah membuat berbagai program yang orientasinya pada

penanganan penyakit tidak menular misalnya Skrinng terhadap faktor

risiko Hipertensi, DM, dan lain sebagainya. Tentunya upaya ini perlu

didukung dengan upaya masyarakat itu sendiri secara mandiri untuk

berperilaku hidup sehat.

3. Prevalensi Stunting; Stunting merupakan isu yang sangat mencuat

saat ini, mengapa demikian? Perlu diketahui bahwa permasalahan

stunting ini bukan hanya merupakan urusan kesehatan semata,

melainkan menjadi urusan sektoral. Termasuk dalam intervensi

penanganannya terdapat 2 jenis intervensi yaitu intervensi Spesifik

merupakan urusan khusus penanganan stunting dari segi kesehatan,

kemudian intervensi sensitive merupakan urusan sektoral yang perlu

dilaksanakan oleh berbagai urusan. Intervensi stunting tidak hanya

terpaku pada balita penderita stunting saja melainkan lebih luas kepada

semua lini yang terkait dengan kesehatan balita tersebut misalnya

kesehatan ibu saat hamil, kondisi lingkungan (sanitasi), dan

sebagainya.

4. Distribusi dan Kualitas Sumber Daya manusia Kesehatan;

Penunjang pelayanan kesehatan salah satunya yang utama adalah

ketersediaan sumber daya manusia (Tenaga Kesehatan). Ketersediaan

tenaga belum mutlak mengatasi permasalahan kebutuhan tenaga di

suatu wilayah karena harus memperhitungkan kualitas dan profesi dari

SDM tersebut apakah sudah memenuhi kebutuhan pelayanan atau

tidak. Permasalahan yang sering ditemui terkait distribusi tenaga adalah

tidak meratanya persebaran tenaga dimana cenderung menumpuk

pada wilayah perkotaan dan jauh lebih sedikit pada daerah pedesaan.


5. Pelayanan Kesehatan Rujukan; Selain kebutuhan pelayanan

kesehatan di tingkat dasar, masyarakat juga membutuhkan pelayanan

kesehatan di tingkat lanjutan. Disini yang kadang menjadi

permasalahan adalah ketidak patuhan terhadap mekanisme rujukan

berjenjang. Masyarakat biasanya memilih sendiri dimana tempat

pelayanan kesehatan yang diinginkannya, menderita penyakit yang

seharusnya bisa ditangani di tingkat dasar tetapi menginginkan

pelayanan di tingkat rujukan, sehingga hal ini berefek pada

penumpukan klaim di rumah sakit yang akhirnya akan membebani

keuangan Negara.

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata

ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat

dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor

pembangunan. Untuk optimalisasi hasil kerja serta kontribusi positif

tersebut, “wawasan kesehatan” sebagai asas pokok program

pembangunan nasional perlu dijadikan sebagai asas pokok pembangunan

kesehatan di Kabupaten Kolaka, sehingga dalam pelaksanaannya seluruh

sektor dan pihak terkait (stakeholders) berperan sebagai penggerak utama

pembangunan daerah berwawasan kesehatan yang dijabarkan dalam

bentuk program-program prioritas dan kegiatan pokok dalam RPJMD

Kabupaten Kolaka dan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2019-2024.

Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang

tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan juga

tanggung jawab dari berbagai sektor terkait lainnya, disamping tanggung

jawab individu, keluarga dan masyarakat. Dalam penyelenggaraan

pembangunan kesehatan di Kabupaten Kolaka, Dinas kesehatan dapat

bersinergi secara dinamis dengan berbagai instansi terkait seperti Dinas

Pendidikan, Dinas Pertanian, Bappeda, BKD, BPM dan PD, BKKB dan PP,

serta instansi terkait lainnya.

Untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi dalam pembangunan

kesehatan, diperlukan pemikiran tidak konvensional mengenai kebijakan

program kesehatan masyarakat dan sektor kesehatan pada umumnya

untuk mencakup determinan kesehatan lainnya, terutama yang berada


diluar domain kesehatan. Reformasi kesehatan masyarakat yang meliputi

reformasi kebijakan SDM kesehatan, reformasi kebijakan pembiayaan

kesehatan, reformasi kebijakan pelayanan kesehatan, dan reformasi untuk

kebijakan yang terkait dengan terselenggaranya Good Governance sudah

harus dilakukan.

Selain itu, dibutuhkan pula perhatian pada akar masalah yang ada di

Kabupaten Kolaka, diantaranya faktor sosial ekonomi dimana masyarakat

tumbuh, belajar, hidup, bekerja dan terpapar, serta rentan terhadap

penyakit dan komplikasinya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat dan mencapai target RPJMD Kabupaten Kolaka tahun 2019-

2024 dan target nasional. Hubungan antara status sosial ekonomi dan

kesehatan berlaku secara universal bukan hanya di Kabupaten Kolaka.

Tingkat kematian dan tingkat kesakitan secara konsisten didapatkan lebih

tinggi pada kelompok dengan sosial ekonomi rendah. Untuk itu, perlu

upaya yang sungguh-sungguh dalam rangka mengurangi disparitas

masyarakat terhadap akses kesehatan, partisipasi sosial dan pelayanan

publik lainnya.

Isu strategis yang bersifat lokal yang harus diantisipasi dalam 5 (lima)

tahun diantaranya disparitas pelayanan kesehatan, pemilihan kepala

daerah, pembebasan biaya pengobatan Jamkesda, dinamika politik

daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka di bawah ini akan

disajikan matriks isu-isu global, nasional dan lokal eksternal seperti berikut.


Tabel 10 Isu-Isu Global, Nasional Dan Lokal Eksternal

No

Isu Strategis

Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika

Regional/Lokal Lain-Lain

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Implementasi WTO, APEC dan AFTA

Desentralisasi Disparitas pelayanan kesehatan

2 Pemanasan Global Penyakit New Emerging Deseases

Dinamika Politik Daerah

3 Biosecurity Reformasi dan Demokratisasi Dinamika penganggaran daerah

4 Bioterorisme Dinamika politik nasional Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten

5 Penggunaan teknologi yang High Cost

Krisis ekonomi dan keterbatasan dana pemerintah

Pembebasan Biaya Pengobatan

6 Global Epidemic Deseases

Dinamika penganggaran Mutasi dan Rekruitmen pegawai tidak berdasarkan pada kompetensi

7 Global strategy on diet Deregulasi berbagai perizinan Migrasi tenaga kerja akibat terbukanya lapangan kerja di Kabupaten Kolaka

8 Physical Activity Pengurangan beban pemerintah

Daerah sasaran wisatawan manca negara dan lokal

9 SDGs (Sustainable Development Goals)

Penyelarasan Rencana pembangunan Jangka Panjang dan Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Pemenuhan Komitmen Pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan

10 Krisis ekonomi global Pemberdayaan masyarakat

11 Krisis bahan pangan IPM dan kualitas SDM rendah

12 Terbukanya peluang lapangan kerja kesehatan secara global

Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup

13 Masuknya investasi dan tenaga kerja/kesehatan dari negara lain

Standar kompetensi tenaga

14 Komitmen ASEAN dan Internasional lainnya

Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)


Berdasarkan isu-isu dan dinamika tersebut di atas, maka dalam

rangka mengantisipasi dinamika pembangunan kesehatan di

Kabupaten Kolaka, dijabarkan isu pokok sebagai berikut:

a. Terbatasnya aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas

terutama pada kelompok rentan seperti penduduk miskin, daerah

terpencil, Sulit dan Rawan;

b. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih

terbatas;

c. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh;

d. Masih tingginya kematian akibat kesakitan penyakit menular dan

tidak menular;

e. Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban

pembiayaan;

f. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran

sumber daya manusia kesehatan dan belum optimalnya dukungan

kerangka regulasi ketenagaan kesehatan;

g. Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan

ketersediaan obat essensial, penggunaan obat yang tidak rasional

dan penyelenggaran pelayanan kefarmasian yang berkualitas;

h. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi

kesehatan meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan;

i. Belum optimalnya pelaksanaan manajerial dalam sinkroisasi

perencanaan kebijakan program dan anggaran serta masih

terbatasnya koordinasi.

Secara ringkas isu-isu pembangunan kesehatan di kabupaten Kolaka

seperti berikut.


ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KESEHATAN

ISU UTAMA

1. Masih kurang optimalnya

kualitas pelayanan

kesehatan dasar pada ibu

melahirkan dan bayi

2. Masih belum optimalnya

pencegahan dan

penanggulangan penyakit

3. Masih belum optimalnya

penanganan Stunting

4. Masih rendahnya kualitas,

pemerataan dan

keterjangkauan kesehatan

serta SDM tenaga

kesehatan.

5. Masih rendahnya cakupan

pelayanan kesehatan

sekunder

PERMASALAHAN

Supply : Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi Penyakit Menular dan

Tidak Menular Prevalensi Stunting Akses pelayanan

kesehatan Sumber Daya Manusia Pelayanan Kesehatan

rujukan

Demond : Kebutuhan masyarakat

akan pelayanan kesehatan meningkat (Pertumbuhan penduduk, Perubahan Iklim dan Transisi Epidemiologi)

Status Kesehatan Masyarakat Masih Rendah Cakupan pelayanan kesehatan baik preventif, promotif kuratif dan rehabilitative belum optimal

ISU STRATEGIS

FOKUS

Angka kematian ibu dan bayi

Pencegahan dan pengendalian penyakit

Prevalensi Stunting Distribusi dan kualtas SDM Pelayanan kesehatan

rujukan.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat


6. Kondisi yang ingin dicapai dan proyeksi ke depan

Adapun kondisi pembangunan kesehatan yang ingin dicapai 5

tahun kedepan diproyeksikan berdasarkan target SPM sesuai PP

Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan

Permenkes Nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis pelayanan

dasar pada SPM bidang Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 11 Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Tahun 2019 – 2024

No Indikator SPM Bidang

Kesehatan

Target SPM

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1

Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta

81.5% 86.9% 89.6% 92.6% 95% 100%

2

Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan

86.3% 87.44% 87.44% 89.72% 90.86% 92%

3

Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar

94.9% 95.52% 96.14% 96.72% 97.38% 98%

4

Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

41.5% 45.2% 48.9% 52.6% 56.3% 60%

5

Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar

79.92% 87.95% 91.97% 95.98% 100% 100%

6

Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

12.94% 22.35% 31.76% 41.18% 50.59% 60%

7

Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun

16.41% 41.84% 54.56% 67.28% 80% 80%

8 Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai

12.5% 22% 31.5% 41% 50.5% 60%


standar dalam kurun waktu satu tahun

9

Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

7.8% 14.04% 20.28% 26.52% 32.76% 39%

10

Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

100% 100% 100% 100% 100% 100%

11

Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

100% 100% 100% 100% 100% 100%

12

Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun

31% 44.8% 58.6% 72.4% 86.2% 100%


BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KESEHATAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis

yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis Dinas

Kesehatan yaitu “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat” yang menjadi dasar

penyusunan kinerja pembangunan kesehatan pada SKPD Dinas

Kesehatan Kabupaten Kolaka.

Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan yang hendak dicapai dalam kurun

waktu 5 tahun kedepan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta

didasarkan pada isu-isu analisis strategis yang tertuang dalam RPJMD

Kabupaten Kolaka dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.

4.1 TUJUAN

Tujuan adalah upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, misi,

memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi.

Tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka tahun 2019-

2024 yaitu “Meningkatkan Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan”.

4.2 SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun sasaran jangka menengah Dinas

Kesehatan Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 adalah “Meningatnya akses

pelayanan dasar dan rujukan

Tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Kolaka 2019-

2024 seperti pada tabel 12 berikut:


Tabel 12

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka

NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR TUJUAN/

SASARAN FORMULA

SATUAN TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN

PADA TAHUN KE -

I II III IV V

Meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan

1. Usia Harapan Hidup

Perhitungan BPS Tahun 70.3 70.7 71 71.2 71.5

2. Prevalensi Stunting

% 26.5 26.1 25.7 25.3 24.9

Meningkatnya akses pelayanan dasar dan rujukan

Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH

86.9% 89.6% 92.6% 95% 100%

Per 100.000

KH

Angka Kematian Bayi per 1.000 KH

Per 1.000 KH

87.44%

87.44% 89.72% 90.86

% 92%

Prevalensi DBD Per 100.000 Penduduk

Per 100.000

Pddk 94.9% 95.52% 96.14%

96.72%

97.38%

Prevalensi HIV/AIDS

% 45.2% 48.9% 52.6% 56.3% 60%

Jumlah Balita Stunting ditemukan dalam suatu wilayahkurun waktu 1 tahun ----------------------------------------------------- X 100% Sasaran Balita dalam wilayah dan waktu yang sama

Jumlah Kematian Ibu --------------------------------------------- X 100.000 Jumlah Kelahiran Hidup

Jumlah Kematian Bayi (Usia <1Tahun) ---------------------------------------------------- X 1.000 Jumlah Kelahiran Hidup

Jumlah Kasus DBD dalam 1 Tahun ---------------------------------------------------- X 100.000 Jumlah Penduduk pada Tahun yg Sama

Jumlah Kasus HIV/AIDS dlm 1 Tahun ----------------------------------------------------------------------- X 100% Jumlah Perkiraan Orang dgn Risiko Terinfeksi HIV/AIDS


Cakupan Sarana Kesehatan Terakreditasi

% 87.95

% 91.97% 95.98% 100% 100%

Jumlah Sarana Kesehatan Terakreditas ------------------------------------------------------- X 100% Jumlah Sarana Kesehatan pada waktu yang sama


BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra SKPD Dinas Kesehatan

Kabupaten Kolaka menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka

menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi

tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Strategi dan arah kebijakan SKPD Dinas

Kesehatan mengacu kepada strategi RPJMD Kabupaten Kolaka yang tertuang dalam

Misi 3 yaitu “Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan serta

Penguatan Sendi-Sendi Sosial, Budaya dan Agama“.


Tabel 13

Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan

Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka

VISI Kabupaten Kolaka yang Semakin Maju Berkeadilan dan Sejahtera

MISI Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan serta Penguatan Sendi-Sendi Sosial, Budaya dan

Agama

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Meningkatkan akses

dan pemerataan

layanan kesehatan

Meningkatnya

akses pelayanan

dasar dan rujukan

Peningkatan Derajat

Kesehatan Masyarakat

Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan

Pertolongan Persalinan bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu

Audit Maternal Perinatal

Peningkatan Keselamatan Anak

Pemantauan Tumbuh Kembang Anak Balita

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah

Penanggulangan KEP, Anemia Gizi, GAKY, Kurang ViT A. dan kekurangan Gizi

Mikro Lainnya

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

Peningkatan Pencapaian Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Peningkatan Pencapaian Pemberian ASI Eksklusif

Pengukuran Antropometri

Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

Bantuan Opersional Kesehatan Stunting

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Pelayanan kesehatan Reproduksi Remaja dan Calon Pengantin


Pemantauan dan Pembinaan Kelompok Lansia

Pemberian Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas

Pembiayaan Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten

Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Promosi Potensi Daerah dan Pelaksanaan Kegiatan Pramuka

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Kesehatan

Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Peningkatan Promosi Pola Hidup Sehat

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

Monitoring Pengawasan Kualitas Air Minum

Pengawasan TPM (Tempat Pengelolaan Makanan)

Pengawasan TFU (Tempat dan Fasilitas Umum)

Peningkatan Pengelolaan Limbah Medis di Fasyankes (Rumah Sakit & Puskesmas)

Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

Pembentukan Pos UKK (Usaha Kesehatan Kerja) di Wilayah Kerja Puskesmas

Pendataan Fasilitas Pemeriksaan TKI

Pembinaan Pelaksanaan Kesehatan Olahraga

Pengukuran Kebugaran Calon Jamaah Haji (CJH)

Peningkatan Upaya

pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Skrining Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular

Penanganan Deteksi Dini Kanker Payudara & Leher Rahim pada Perempuan Usia

30 s/d 50 Tahun

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


Skrining faktor resiko pada usia lanjut

Pengendalian Faktor Resiko Hipertensi

Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular

Deteksi dini dan Penatalaksanaan gangguan jiwa

Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Peningkatan Imunisasi

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB

Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tropis Terabaikan (Kusta)

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

Peningkatan Kualitas

Pelayanan dan

Sumber Daya

Kesehatan

Pengadaan Obat dan Perbekalan

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Peningkatan Ketersediaan dan kualitas pengelolaan obat & perbekalan kesehatan,

serta operasional sistem informasi elogistik obat dan BMHP

Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan

Peningkatan Pengawasan Keamanan pangan dan Bahan Berbahaya

Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan

Kalibrasi Peralatan Kesehatan

Pengawasan & Pengendalian Keamanan & Kesehatan Makanan Hasil Industri

Rumah Tangga

Sosialisasi Keamanan Pangan

Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit

Sosialisasi Peraturan/Perundang-undangan di Bidang Kefarmasian

Peningkatan Keterjangkauan Harga Obat dan Perbekalan Kesehatan Terutama

untuk Penduduk Miskin


Pemutakhiran Data Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan


Pengadaan Peralatan Kebidanan (Bidan Kit)

Pengadaan Peralatan Puskesmas Pembantu

Pembangunan Gedung Kantor

Pembangunan Puskesmas / Puskesmas Pembantu

Rehabilitasi Puskesmas / Puskesmas Pembantu

Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Kesehatan

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Rehabilitasi Sedang / Berat Perumahan Paramedis / Perumahan Dokter

Penambahan Ruangan Puskesmas

Relokasi Puskesmas

Pembangunan Gudang Obat Puskesmas

Pembuatan Tangga Evakuasi Pasien

Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Fasilitas Kesehatan

Pengadaan Genset

Pelayanan Kesehatan Dasar & Khusus

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS)

Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas

Penyelenggaraan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah

Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji

Pelayanan Kesehatan Bergerak

Pembentukan Puskesmas BLUD

Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan

Penyediaan Insentif Tenaga Kesehatan

Perencanaan dan analisis kebutuhan SDMK di fasyankes


Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pendidikan

vakasi (berkelanjutan), pelatihan dan sertifikasi tenaga kesehatan

Peningkatan Cakupan

Sistem Informasi

Kesehatan

Pembinaan Sistem Informasi Kesehatan Daerah

Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Kolaka


BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah

kebijakan yang telah dirumuskan maka Rencana Program dan Kegiatan Dinas

Kesehatan Kabupaten Kolaka tahun 2019-2024 dijabarkan sebagai berikut :

6.1 Program Kesehatan Masyarakat

1. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

2. Monitoring Pengawasan Kualitas Air Minum

3. Pengawasan TPM (Tempat Pengelolaan Makanan)

4. Pengawasan TFU (Tempat dan Fasilitas Umum)

5. Peningkatan Pengelolaan Limbah Medis di Fasyankes (Rumah Sakit &

Puskesmas)

6. Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

7. Pembentukan Pos UKK (Usaha Kesehatan Kerja) di Wilayah Kerja

Puskesmas

8. Pendataan Fasilitas Pemeriksaan TKI

9. Pembinaan Pelaksanaan Kesehatan Olahraga

10. Pengukuran Kebugaran Calon Jamaah Haji (CJH)

11. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

12. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

13. Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

14. Promosi Potensi Daerah dan Pelaksanaan Kegiatan Pramuka

15. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Kesehatan

16. Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

17. Peningkatan Promosi Pola Hidup Sehat

18. Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil

19. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan

20. Pertolongan Persalinan bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu

21. Audit Maternal Perinatal

22. Peningkatan Keselamatan Anak

23. Pemantauan Tumbuh Kembang Anak Balita


24. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah

25. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi, gangguan

Akibat Kurang Iodium (GAKY), Kurang ViT A. dan kekurangan Gizi Mikro

Lainnya

26. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

27. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

28. Peningkatan Pencapaian Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

29. Peningkatan Pencapaian Pemberian ASI Eksklusif

30. Pengukuran Antropometri

31. Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

32. Bantuan Opersional Kesehatan Stunting

33. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

34. Pemberian Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas

35. Pembiayaan Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten

36. Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal

37. Pemantauan dan Pembinaan Kelompok Lansia

6.2 Program Pencegahan & Pengendalian Penyakit

1. Skrining faktor resiko pada usia lanjut

2. Pengendalian Faktor Resiko Hipertensi

3. Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular

4. Skrining faktor resiko penyakit tidak menular

5. Penanganan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada

perempuan usia 30-50 tahun

6. Deteksi dini dan Penatalaksanaan gangguan jiwa

7. Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

8. Peningkatan Imunisasi

9. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB

10. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik (Pencegahan

penularan penyakit HIV)

11. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tropis Terabaikan (Kusta)

12. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

13. Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk


14. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

6.3 Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

1. Pengadaan Obat dan Perbekalan

2. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

3. Peningkatan Ketersediaan dan kualitas pengelolaan obat & perbekalan

kesehatan, serta operasional sistem informasi elogistik obat dan BMHP

4. Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan

Makanan

5. Peningkatan Pengawasan Keamanan pangan dan Bahan Berbahaya

6. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan

7. Kalibrasi Peralatan Kesehatan

8. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan

Hasil Industri Rumah Tangga

9. Sosialisasi Keamanan Pangan

10. Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit

11. Sosialisasi Peraturan/Perundang-undangan di Bidang Kefarmasian

12. Peningkatan Keterjangkauan Harga Obat dan Perbekalan Kesehatan

Terutama untuk Penduduk Miskin

13. Pemutakhiran Data Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan

14. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

15. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

16. Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS)

17. Penyelenggaraan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

18. Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji

19. Pelayanan Kesehatan Bergerak

20. Pembentukan Puskesmas BLUD

21. Pelayanan Kesehatan Dasar & Khusus

22. Pembangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

23. Rehabilitasi Bangunan Fasilitas Kesehatan

24. Pengadaan Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan

25. Penyediaan Insentif Tenaga Kesehatan

26. Perencanaan dan analisis kebutuhan SDMK di fasyankes


27. Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan

28. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

29. Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi,

pendidikan vakasi (berkelanjutan), pelatihan & sertifikasi tenaga

kesehatan

30. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan

6.4 Program Sistem Informasi Kesehatan

1. Pembinaan Sistem Informasi Kesehatan Daerah

2. Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Kolaka

6.5 Program Pelayanan Kesehatan Sekunder

1. Pengadaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan

2. Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

6.6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Perkantoran

2. Penyediaan ATK / Cetak / Penggandaan

3. Penyediaan Makanan dan Minuman

4. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

6.7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Sarana / Peralatan / Perlengkapan Kantor

2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

3. Pembangunan / Rehab Bangunan / Gedung

6.8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Tenaga Kesehatan

2. Sosialisasi Bimtek

6.9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Dokumen Pelaporan (Lakip/LKPJ/Lap.Keu/dll)

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja/RKA/dll)

6.10 Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah

1. Penyediaan Data Informasi Pembangunan Daerah


Rencana Program dan Kegiatan di atas disertai indikator kinerja, kelompok

sasaran, serta pendanaan indikatifnya. Program Dinas Kesehatan Kabupaten

Kolaka merupakan program prioritas RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019-

2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Tabel 14 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka

PROG RAM

Indikator Kinerja Program

(outcome)

Indikator Kinerja Kegiatan (Output)

Satuan

Kondisi Awal

(2018 / 2019)

Target Capaian

Kondisi Akhir Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

Tahun-1 (2020) Tahun-2 (2021) Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000)

Program Kesehatan Masyarakat 23,910,222 25,434,778 27,202,501 29,070,346 30,687,800 0 30,687,800 Bid. Kesmas

Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

% 81.5 100 224,000 100 235,200 100 246,960 100 259,308 100 272,273 100 272,273 Sie. Kesga & Gizi

1 Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil

Jumlah Bumil Mendapat Pelayanan Pemeriksaan Lengkap (K4 ) sesuai standar

Bumil 4,388

4,500

224,000

4,700

235,200

5,000

246,960

5,300

259,308

5,500

272,273 5500 272,273 Sie. Kesga & Gizi

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

% 86 100

2,817,000

100

2,957,850 100

3,105,743

100

3,261,030

100

3,424,081

100 3,424,081

Sie. Kesga & Gizi

1 Peningkatan

Keselamatan Ibu Melahirkan

Jumlah Ibu bersalin di Fasilitas Kesehatan Bulin 4,073

4,140

750,000

4,207

787,500

4,274

826,875

4,341

868,219

4,408

911,630

4408 911,630 Sie. Kesga & Gizi

2 Pertolongan Persalinan bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu

Jumlah Ibu bersalin dari Keluarga Kurang Mampu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Bulin 762

747

2,000,000

732

2,100,000

717

2,205,000

703

2,315,250

689

2,431,013 689 2,431,013 Sie. Kesga & Gizi

3 Audit Maternal

Perinatal Jumlah Kasus Kematian Maternal dan Perinatal yang diaudit

Kasus 85

83

67,000

81

70,350

79

73,868

77

77,561

75

81,439 75 81,439 Sie. Kesga & Gizi

Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN Lengkap)

% 100

100

73,000

100

76,650

100

80,483

100

84,507

100

88,732 100 88,732 Sie. Kesga & Gizi

1 Peningkatan

Keselamatan Anak Jumlah Bayi Baru Lahir mendapat Pelayanan KN Lengkap

Bayi 4,723

4,343

73,000

4,207

76,650

4,274

80,483

4,341

84,507

4,408

88,732 4408 88,732 Sie. Kesga & Gizi

Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

% 41.52 100

30,000 100

31,500

100

33,075 100

34,729

100

36,465


1 Pemantauan Tumbuh Kembang Anak Balita

Jumlah Balita Mendapat Pelayanan SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang)

Balita 21,828

24,329

30,000

25,58

0

31,500

26,830

33,075

28,081

34,729

29,331

36,465

29,33


Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 79.92 100

30,000

100

31,500 100

33,075

100

34,729

100

36,465


1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah

Jumlah anak kelas 1, kelas 7 yang mendapat penjaringan

Orang 7,594

7,600

30,000

7,550

31,500

7,500

33,075

7,450

34,729

7,400

36,465 7400 36,465 Sie. Kesga & Gizi

Prevalensi Stunting pada balita

% 26.9 26.5 1,301,700 26.1 1,366,785 25.7 1,435,124 25.3 1,506,880 24.9 1,582,224 24.9 1,582,224 Sie. Kesga & Gizi


1 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi, gangguan Akibat Kurang Iodium (GAKY), Kurang ViT A. dan kekurangan Gizi Mikro Lainnya

Jumlah Ibu Hamil (Bumil) yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)

Bumil 3,509

4,178

105,000

4,207

110,250

4,274

115,763

4,341

121,551

4,408

127,628 4408 127,628 Sie. Kesga & Gizi

2 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Jumlah Kelompok Sadar Gizi yang Terbentuk

Kelompok

2

10

25,000

10

26,250

10

27,563

10

28,941

10

30,388 10 30,388 Sie. Kesga & Gizi

3 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

Jumlah ibu hamil KEK & Balita Kurus yang mendapatkan Tambahan makanan dan Vitamin

Bumil / Balita

303 /222 359 /237

226,500

350 / 240

237,825

355 / 235

249,716

360 /240

262,202

365 / 245

275,312

365 / 245

275,312 Sie. Kesga & Gizi

4 Peningkatan Pencapaian Pelaksanaan Inisiasi

Menyusu Dini (IMD)

Jumlah bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

bayi 4,006

4,232

30,000

4,207

31,500

4,274

33,075

4,341

34,729

4,408

36,465 4408 36,465 Sie. Kesga & Gizi

5 Peningkatan Pencapaian Pemberian ASI Eksklusif

Jumlah bayi usia 0 - 6 bulan mendapat ASI eksklusif

bayi 1,747

1,922

50,000

2,097 52500

2,272

55,125

2,447

57,881

2,622

60,775 2622 60,775 Sie. Kesga & Gizi

6 Pengukuran

Antropometri Jumlah Balita mendapat Pengukuran Antropometri

Balita 22,885

24,329

65,700

25,580

68,985

26,830

72,434

28,081

76,056

29,331

79,859

29331

79,859 Sie. Kesga & Gizi

7 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

Jumlah Peta Masyarakat Kurang Gizi

Buah 1

3

4,500

3

4,725

3

4,961 3

5,209

3

5,470


8 Bantuan Opersional Kesehatan Stunting

Jumlah Desa Lokus Stunting yang diintervensi menggunakan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Stunding (BOK Stunting)

Desa 10

10

750,000

10

787,500

10

826,875

10

868,219

10

911,630 10 911,630 Sie. Kesga & Gizi

9 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Kegiatan Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesga yang dimonitoring, dievaluasi dan dilaporkan

kegiatan

6

6

45,000

6

47,250

6

49,613 6

52,093

6

54,698


Persentase orang usia 15 s/d 59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 13 100 45,000 100 47,250 100 49,613 100 52,093 100 54,698 100 54,698 Sie. Kesga & Gizi


1 Pelayanan kesehatan Reproduksi Remaja dan Calon Pengantin

Jumlah puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu (PKRT)

Pkm -

7

45,000

9

47,250

11

49,613

12

52,093

14

54,698 14 54,698 Sie. Kesga & Gizi

Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesui standar kesehatan

% 16.4 100

67,500 100

70,875

100

74,419 100

78,140

100

82,047 100 82,047 Sie. Kesga & Gizi

1 Pemantauan dan

Pembinaan Kelompok Lansia

Jumlah posyandu / kelompok lansia yang dibina

Psyd / Klp

76

80

67,500

84

70,875

88

74,419

92

78,140

96

82,047 96 82,047 Sie. Kesga & Gizi

Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Dasar

% 100 100 15,813,900 100 16,695,290 100 17,530,055 100 18,406,557 100 19,326,885 100 19,326,885 Sie. Kesga & Gizi

1 Pemberian Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang di berikan bantuan Operasional Puskesmas

Pkm 14 14 14,000,000 14 14,700,000 14 15,435,000 14 16,206,750 14 17,017,088 14 17,017,088 Sie. Kesga & Gizi

2 Pembiayaan Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten

Jumlah Jenis Program Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder yang menggunakan

Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten

Jenis 18 18 1,086,800 18 1,195,480 18 1,255,254 18 1,318,017 18 1,383,918 18 1,383,918 Sie. Kesga & Gizi

3 Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal

Cakupan pelayanan promotif preventif dan pertolongan persalinan Faskes

% 100 100 727,100 100 799,810 100 839,801 100 881,791 100 925,880 100 925,880 Sie. Kesga & Gizi

Cakupan Desa Siaga Aktif

% 43.7 50.9 1,314,547 58.1 1,821,274 65.3 2,408,322 72.8 3,036,458 80 3,352,218 80 3,352,218 Sie. Promosi & PM

1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Jumlah Jenis media promosi dan informasi sadar hidup sehat yang digunakan

Media 4 6 54,975 7 57,724 7 60,610 8 63,641 8 66,823 8 66,823 Sie. Promosi & PM

2 Penyuluhan

Masyarakat Pola Hidup Sehat

Jumlah Rumah tangga yang ber PHBS RT 17,000

20,40

0 50,872

24,48

0 53,416

29,376

56,087

35,251 58,891

42,301

61,836 4230

1 61,836 Sie. Promosi & PM

3 Pembinaan Usaha

Kesehatan Sekolah (UKS)

Jumlah Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang di bina

UKS 15 20 768,629 25 1,248,060 30 1,729,714 35 2,261,962 40 2,528,029 40 2,528,029 Sie. Promosi & PM

4 Promosi Potensi Daerah dan Pelaksanaan Kegiatan Pramuka

Jumlah Promosi Potensi Pembangunan Sektor Kesehatan dan Saka Bakti Husada yang di selenggarakan

Kali 2 2 317,475 2 333,349 2 350,016 2 402,246 2 422,358 2 422,358 Sie. Promosi & PM

5 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Kesehatan

Jumlah Tenaga promkes yang memahami program Promkes & Pemberdayaan Masyarakat (PM)

Org 0 20 29,475 20 30,949 20 32,496 20 34,121 20 46,796 20 46,796 Sie. Promosi & PM


6 Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Jumlah Kecamatan yang melakukan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat

Kec 1 1 69,600 1 73,080 2 153,468 2 161,141 2 169,198 2 169,198 Sie. Promosi & PM

7 Peningkatan Promosi Pola Hidup Sehat

Jumlah Kebijakan Pola Hidup Sehat yang di hasilkan dan sosialisasikan

Kebijakan

Daerah 2 1 23,521 1 24,697 1 25,931 1 54,456 1 57,179 1 57,179 Sie. Promosi & PM

Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM

% 94.07 100 283,450 100 297,623 100 312,504 100 328,129 100 344,535 100 344,535 Sie. Kesling & Kesker & Olga

1 Pengkajian

Pengembangan Lingkungan Sehat

Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM

Desa/Kel.

127 135 283,450 135 297,623 135 312,504 135 328,129 135 344,535 135 344,535 Sie. Kesling & Kesker & Olga

Persentase Sarana Air Minum yang dilakukan Pengawasan

% 50 60 65,775 70 69,064 80 72,517 90 76,143 100 79,950 100 79,950 Sie. Kesling & Kesker & Olga

1 Monitoring Pengawasan Kualitas

Air Minum

Jumlah Sarana Air Minum/Air Bersih

(PDAM/IKK,AMIU,AMDK,BPSPAM) yang dilakukan Pengawasan

Sarana 188 200 65,775 210 69,064 220 72,517 230 76,143 250 79,950 250 79,950 Sie. Kesling & Kesker & Olga

Persentase TPM (Tempat Pengelolaan Makanan) yang Memenuhi Syarat Kesehatan


1 Pengawasan TPM (Tempat Pengelolaan Makanan)

Jumlah TPM (Tempat Pengelolaan Makanan) yang diawasi


Persentase TFU (Tempat dan Fasilitas Umum) yang Memenuhi Syarat Kesehatan

% 67.64 60 73,850 62 77,543 64 81,420 66 85,491 68 89,765 68 89,765 Sie. Kesling & Kesker & Olga

1 Pengawasan TFU (Tempat dan Fasilitas Umum)

Jumlah TFU (Tempat dan Fasilitas Umum) yang diawasi


Persentase Rumah Sakit & Puskesmas (Fasyankes) yang melakukan Pengelolaan Limbah Medis sesuai

standar

% 33.33 36 1,153,000 45 1,197,000 55 1,256,850 66 1,319,693 78 1,385,677 78 1,385,677 Sie. Kesling & Kesker & Olga

1 Peningkatan Pengelolaan Limbah Medis di Fasyankes (Rumah Sakit & Puskesmas)

Jumlah Fasyankes (Rumah Sakit & Puskesmas) yang melaksanakan pengelolaan limbah

Sarana 3 17 1,153,000 17 1,197,000 17 1,256,850 17 1,319,693 17 1,385,677 17 1,385,677 Sie. Kesling & Kesker & Olga

Jumlah Kecamatan yang menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat

Kec 7 12 355,000 12 183,750 12 192,938 12 202,584 12 212,714 12 212,714 Sie. Kesling & Kesker & Olga

1 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

Jumlah Kecamatan yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat

Kec 7 12 355,000 12 183,750 12 192,938 12 202,584 12 212,714 12 212,714 Sie. Kesling & Kesker & Olga

Jumlah Pos UKK (Usaha Kesehatan Kerja) yang terbentuk di wilayah kerja Puskesmas (di daerah TPI/PPI)

0 0 6 80,500 8 84,525 10 88,751 12 93,189 14 97,848 14 97,848 Sie. Kesling & Kesker & Olga


1 Pembentukan Pos UKK (Usaha Kesehatan Kerja) di Wilayah Kerja Puskesmas

Jumlah Pos UKK (Usaha Kesehatan Kerja) yang terbentuk di wilayah kerja Puskesmas (di daerah TPI/PPI)

Pos UKK

6 10 80,500 14 84,525 18 88,751 22 93,189 26 97,848 26 97,848 Sie. Kesling & Kesker & Olga

Persentase Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang Memenuhi Standar

% 0 100 800 100 840 100 882 100 926 100 972 100 972 Sie. Kesling & Kesker & Olga

1 Pendataan Fasilitas

Pemeriksaan TKI Jumlah Fasilitas Pemeriksaan TKI yang di data

Sarana 0 1 800 1 840 1 882 1 926 1 972 1 972 Sie. Kesling & Kesker & Olga

Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Kesehatan Olahraga bagi Anak SD (Sekolah Dasar) di wilayah kerjanya

% 57 65.6 82,500 74.2 86,625 82.8 90,956 91.4 95,504 100 100,279 100 100,279 Sie. Kesling & Kesker & Olga

1 Pembinaan Pelaksanaan Kesehatan Olahraga

Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Olahraga

Pusk. 14 14 82,500 14 86,625 14 90,956 14 95,504 14 100,279 14 100,279 Sie. Kesling & Kesker & Olga

Persentase Jumlah CJH (Calon Jemaah Haji) yang dilakukan Pemeriksaan Kebugarannya


1 Pengukuran

Kebugaran Calon Jamaah Haji (CJH)

Jumlah Calon Jamaah

Haji (CJH) yang Mendapatkan pemeriksaan kebugaran

Orang 400 400 40,000 400 42,000 400 44,100 400 46,305 400 48,620 400 48,620 Sie. Kesling & Kesker & Olga

Program Pencegahan & Pengendalian Penyakit 2,416,400 2,471,379 2,991,056 3,911,711 3,996,337 3,996,337 Bid. P2P

Persentase orang usia 15 s/d 59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

% 12.94 100 872,550 100.0

0 916,178 100 961,986 100.00 1,010,086 100 1,060,590 100 1,060,590

Sie. P2PTM & Keswa

1 Skrining Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular

Jumlah usia 15 s/d 59 tahun yang di skrining kesehatan sesuai standar

Orang 21,011

49,27

2

376,800

77,53

3

395,640

105,79

4

415,422

134,05

5

436,193

162,31

6

458,003 1623

16 458,003

Sie. P2PTM & Keswa

2 Penanganan Deteksi Dini Kanker Payudara dan Leher Rahim pada Perempuan Usia 30 s/d 50 Tahun

Jumlah wanita usia 30 s/d 50 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Orang 718 1279 480,000 1840.

00 504,000

2401.00

529,200 2962.0

0 555,660

3524.00

583,443 3524 583,443

Sie. P2PTM & Keswa

3 Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan Jml Pelaksanaan monev dan Pelaporan

Kali 1 2 15,750 3 16,538 3 17,364 3 18,233 3 19,144 3 19,144 Sie. P2PTM &

Keswa

Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesui standar kesehatan

% 16.41 100 38,625 100 40,556 100 42,584 100 44,713 100 46,949 100 46,949 Sie. P2PTM &

Keswa

1 Skrining faktor resiko pada usia lanjut

Jml umur usia ≥ 60 thn yang di skrening Orang 2331 4707 38,625 7083 40,556 9459 42,584 11835 44,713 14211 46,949

14211

46,949 Sie. P2PTM &

Keswa

Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

% 12.5 100 131,500 100 138,075 100 144,979 100 152,228 100 159,839 100 159,839 Sie. P2PTM &

Keswa


1 Pengendalian Faktor Resiko Hipertensi

Jumlah Usia >15 tahun yang mendapatkan pelayanan sesuai standar

Orang 1347 4541 131,500 7735 138,075 10929 144,979 14123 152,228 17317 159,839 1731

7 159,839

Sie. P2PTM & Keswa

Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

% 7.8 100 31,500 100 33,075 100 34,729 100 36,465 100 38,288 100 38,288 Sie. P2PTM &

Keswa

1 Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular

Jumlah umur ≥15 Tahun yang mendapatkan Screening Diabetes Melitus

Orang 1347 4541 31,500 7735 33,075 10929 34,729 14123 36,465 17317 38,288 1731

7 38,288

Sie. P2PTM & Keswa

Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

% 100 100 46,225 100 48,536 100 50,963 100 53,511 100 56,187 100 56,187 Sie. P2PTM &

Keswa

1 Deteksi dini dan Penatalaksanaan gangguan jiwa

Jumlah Orang Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Orang 44 46 46,225 48 48,536 50 50,963 52 53,511 55 56,187 55 56,187 Sie. P2PTM &

Keswa

Persentase Penyelidikan Epidemilogi Kasus Berpotensi KLB / Wabah

% 95 100 412,825 97 433,466 98 455,140 99 477,897 100 501,791 100 501,791 Sie. Surveilans &

Imunisasi

1 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Jumlah kasus penyakit menular potensi KLB dan wabah yang dilakukan PE < 24 jam dan Penanggulangan Wabah

Kasus 250 200 412,825 150 433,466 100 455,140 75 477,897 50 501,791 50 501,791 Sie. Surveilans &

Imunisas

Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

% 100 100 166,575 100 183,233 100 201,556 100 221,711 100 243,882 100 243,882 Sie. Surveilans &

Imunisas

1 Peningkatan Imunisasi

Jumlah anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap

Anak 4948 5195 166,575 5455 183,233 5728 201,556 6014 221,711 6315 243,882 6315 243,882 Sie. Surveilans &

Imunisas

Persentase orang terduga TBC mendapatkan

pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 100 324,000 100 356,400 100 579,150 100 1,011,285 100 1,112,414 100 1,112,414 Sie. P2PM

1 Pencegahan dan

Pengendalian

Penyakit TB

Jumlah Penemuan dan Penanganan penyakit

TB

Orang 375 373 324,000 370 356,400 364 579,150 357 1,011,285 350 1,112,414 350 1,112,414 Sie. P2PM

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai

standar

% 31 100 20,000 58.6 22,000 72.4 24,200 86.2 26,620 100 29,282 100 29,282 Sie. P2PM

1 Pencegahan penularan penyakit Endemik/ Epidemik

Jumlah Penderita HIV yang tertangani

Orang 18 20 20,000 22 22,000 25 24,200 28 26,620 32 29,282 32 29,282 Sie. P2PM

Persentase Penurunan Prevalensi Penyakit Tropis Terabaikan (Kusta)

% 100 100 25,000 100 27,500 100 30,250 100 33,275 100 36,603 100 36,603 Sie. P2PM


1 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tropis Terabaikan (Kusta)

Jumlah Orang yang Memerlukan Intervensi Penyakit Tropis Terabaikan (Kusta)

Orang 25 20 25,000 15 27,500 13 30,250 10 33,275 5 36,603 5 36,603 Sie. P2PM

Persentase Cakupan Penemuan dan penanganan Penderita penyakit Endemik/Epidemik

% 100 100 347,600 100 272,360 100 465,520 100 843,920 100 710,512 100 710,512 Sie. P2PM

1 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik

Jumlah jenis penyakit endemik/epidemik yang ditangani

Jenis 6 6 247,600 6 272,360 6 465,520 6 843,920 6 710,512 6 710,512 Sie. P2PM

2 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

Jumlah Lokasi Kasus yang Dilakukan Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk

Lokasi 100 75 100,000 50 110,000 50 121,000 50 133,100 100 146,410 100 146,410 Sie. P2PM

Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan 80,107,058 56,363,566 103,734,606 104,918,11

5 58,980,003 58,980,003 Bid. Yan & SDK

Persentase ketersedian obat esensial dan obat kebutuhan lainnya

% 94.55 95.35 5,955,587 96.15 6,551,146 96.95 7,206,260 97.75 7,926,886 97.75 8,719,575 97.75 8,719,575 Sie Kefarmasian,

Alkes, & PKRT

1.

Pengadaan Obat dan Perbekalan

Jumlah item obat dan Jumlah item BMHP yang tersedia

Item 388 394 5,000,500 400 5,500,550 410 6,050,605 417 6,655,666 425 7,321,232 425 7,321,232 Sie Kefarmasian, Alkes, & PKRT

2 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Jumlah Dokumen Perencanaan Obat yang dihasilkan

Dokumen

1 1 90,500 1 99,550 1 109,505 1.00 120,456 1.00 132,501 1 132,501 Sie Kefarmasian, Alkes, & PKRT

3 Peningkatan Ketersediaan dan kualitas pengelolaan obat & perbekalan kesehatan, serta operasional sistem informasi elogistik obat dan BMHP

Jumlah item obat dan Jumlah item BMHP yang tersedia

Item 388 394 430,500 400 473,550 410 520,905 417 572,996 425 630,295 425 630,295 Sie Kefarmasian, Alkes, & PKRT

4 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan

Makanan

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas

Menggunakan Obat (Gema Cermat) Dalam Rangka Pemberdayaan konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan

Puskesmas

2 4 67,536 2

74,290 2

81,719

2

89,890 2

98,879

2 98,879 Sie Kefarmasian, Alkes, & PKRT


5 Peningkatan Pengawasan Keamanan pangan dan Bahan Berbahaya

Jumlah Sarana Distribusi Pangan (Makanan & Minuman) Menjelang Hari Raya (Hari-Hari Besar Keagamaan) dan Jenis Produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang di Pantau

Sarana Distribu

si Pangan

dan Produk PKRT

26 52 62,731 52

69,004 52

75,905 52

83,495 52

91,844 52 91,844

Sie Kefarmasian, Alkes, & PKRT

6 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat

dan Makanan

Jumlah Sampel Produk Obat dan Makanan yang diperiksa /Uji Laboratorium

Sampel 15 20 63,001 20

69,301 20

76,231

20

83,854 20

92,240


7 Kalibrasi Peralatan Kesehatan

Jumlah Peralatan Kesehatan di Puskesmas yang di Kalibrasi (Menormalkan Fungsi Alat dan Menjaga Mutu Peralatan Kesehatan)

Item Alkes

100 110 56,335 120

61,969 130

68,165

140

74,982 150

82,480


8 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri Rumah Tangga

Jumlah Sarana Produksi Industri rumah Tangga Pangan (IRTP) yang diawasi

Sarana IRTP

22 25 30,320 28

33,352 31

36,687

34

40,356 37

44,392


9 Sosialisasi Keamanan Pangan

Jumlah Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang Mendapatkan Penyuluhan

Orang 30 40 41,660 45

45,826 50

50,409

55

55,449 60

60,994


10

Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit

Jumlah Apotek Puskesmas, Apotek Rumah Sakit, Apotek Swasta dan Toko Obat yang dilakukan Pengawasan Pelayanan Kefarmasian

Apotek 40 45 19,394 46

21,333 47

23,467

48

25,813 49

28,395


11

Sosialisasi Peraturan/Perundang-undangan di Bidang Kefarmasian

Jumlah Apoteker Pengelola Apotek yang Mendapatkan Sosialisasi Peraturan/Perundang-undangan di Bidang Kefarmasian

Apoteker

0 30 32,940 31

36,234 32

39,857

33

43,843 34

48,227



12

Peningkatan Keterjangkauan Harga Obat dan Perbekalan Kesehatan Terutama untuk Penduduk Miskin

Jumlah Apotek dan Toko Obat Swasta Yang dilakukan pemantauan harga jual obat sesuai harga eceran tertinggi (HET)

Apotek 25 28 10,417 29

11,459 30

12,605

31

13,865 32

15,252


13

Pemutakhiran Data Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan

Jumlah Pengelola ASPAK di Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan yang Mengikuti Pertemuan/Workshop Aplikasi Sarana,

Prasarana dan Peralatan Kesehatan

Orang 17 17 30,953 17

34,048 17

37,453

17

41,198 17

45,318


14


Jumlah Program Pelayanan dan Sumber

Daya Kesehatan yang di Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Puskesmas

0 14 18,800 14

20,680 14

22,748

14

25,023 14

27,525


Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi

% 64 95 65,115,476 100 40,296,561 100 86,505,717 100 86,433,290 100 39,136,890 100 39,136,890 Sie Yankes

1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Jumlah Penduduk Miskin yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan

Jiwa 23,250

23,23

8

7,150,000

23,22

6

7,865,000

23,214 8,651,500

23,202

9,516,650

23,190 10,468,315

23,19

0

10,468,315 Sie Yankes

2 Jaminan Kesehatan

Nasional (BPJS) Jumlah Pasien yang berkunjng di fasilitas kesehatan

Pasien ######

178,9

44

13,400,169

196,8

38

14,740,186

216,52

2

16,214,204

238,17

4

17,835,625

261,99

1

19,619,187

261,9

91

19,619,187 Sie Yankes

3 Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan Sertifikat Akreditasi/Re akreditasi

Puskes

mas 5 4 1,287,800 5 1,471,580 5 1,616,238 4 1,707,862 5 1,942,648 5 1,942,648 Sie Yankes

4 Penyelenggaraan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah

Jumlah Labkesda yang Mendapatkan Sertifikat Akreditasi/Re akreditasi

Labkesda

1 0 0 0 0 1 500,000 0 0 0 0 1 500,000 Sie Yankes

5 Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji

Jumlah Calon Jamaah Haji (CJH) dan Jamaah Haji (JH) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

CJH & JH

285 420 100,000 440 110,000 460 121,000 480.00 133,100 500.00 146,410 500 146,410 Sie Yankes

6 Pelayanan Kesehatan Bergerak

Jumlah Kunjungan yang dilaksanakan dalam rangka Pelayanan Kesehatan Bergerak

Kunjungan

18 16 223,400 16 245,740 16 270,314 16.00 297,345 16.00 327,080 16 327,080 Sie Yankes

7 Pembentukan

Puskesmas BLUD Jumlah Puskesmas yang di Bentuk Menjadi Puskesmas BLUD

Puskesmas

0 3 150,000 3 150,000 3 150,000 3 15,000 2 150,000 2 150,000 Sie Yankes


8 Pelayanan Kesehatan

Dasar & Khusus Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan

Kali 8 12 107,250 14 117,975 16 129,773 18.00 142,750 20.00 157,025 20 157,025 Sie Yankes

9 Pengadaan Peralatan Kebidanan (Bidan Kit)

Jumlah Peralatan Kebidanan (Bidan Kit) di Desa yang di adakan

Set 15 30 2,100,000 30 2,100,000 30 2,100,000 30 2,100,000 30 2,100,000 30 2,100,000 Sie Kefarmasian, Alkes, & PKRT

10

Pengadaan Peralatan Puskesmas Pembantu

Jumlah Peralatan Pustu Set yang diadakan

Set 5 7 560,000 6 480,000 6 480,000 6.00 480,000 6.00 480,000 6 480,000 Sie Kefarmasian, Alkes, & PKRT

11

Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor yang diadakan

Gedung 1 1 500,000 0 1 50,000,000 1 50,000,000 0 0 0 Sie Kefarmasian, Alkes, & PKRT

12

Pembangunan Puskesmas / Puskesmas Pembantu

Jumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang dibangun

Gedung 1 3 1,166,400 1 6,500,000 0 0 0 0 0 Sie Kefarmasian, Alkes, & PKRT

13

Rehabilitasi Puskesmas / Puskesmas Pembantu

Jumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang di Rehab

Gedung 4 8 6,010,400 6 2,566,080 6 2,822,688 6 3,104,958 5 2,846,225 5 2,846,225 Sie Kefarmasian, Alkes, & PKRT

14

Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Kesehatan

Jumlah Sarana dan Prasarana Peralatan Kesehatan yang diadakan

Unit/Set 0 58 11,324,257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sie Kefarmasian, Alkes, & PKRT

15

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang diadakan

Unit 54 89 6,225,000 26 3,350,000 25 2,850,000 20 500,000 20 500,000 20 500,000 Sie Kefarmasian, Alkes, & PKRT

19

Rehabilitasi Sedang / Berat Perumahan Paramedis / Perumahan Dokter

Jumlah Perumahan Paramedis / Perumahan Dokter yang di Rehab

Unit 1 4 2,073,600 0 0 0 0 0 0 Sie Kefarmasian, Alkes, & PKRT

20

Penambahan Ruangan Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang mengalami penambahan ruangan

Unit 5 4,687,200 0 0 Sie Kefarmasian, Alkes, & PKRT

21

Relokasi Puskesmas Jumlah Puskesmas yang di relokasi

Gedung 0 1 6,500,000 Sie Kefarmasian, Alkes, & PKRT

22

Pembangunan Gudang Obat Puskesmas

Jumlah Pembangunan Gudang Obat Puskesmas yang di bangun

Unit 0 0 3 600,000 3 600,000 3 600,000 2 400,000 2 400,000 Sie Kefarmasian, Alkes, & PKRT

23

Pembuatan Tangga Evakuasi Pasien

Jumah Pembuatan Tangga Evakuasi Pasien di Puskesmas

Unit 0 1 350,000 0 0 Sie Kefarmasian, Alkes, & PKRT

24

Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Fasilitas Kesehatan

Jumlah Tanah Untuk Bangunan Gedung Fasilitas Kesehatan yang diadakan

Lokasi 0 2 700,000 0 0 Sie Kefarmasian, Alkes, & PKRT

25

Pengadaan Genset Jumlah Genset yang di adakan di Puskesmas

Unit 0 5 500,000 Sie Kefarmasian, Alkes, & PKRT

Persentase Jumlah Sampel yang diperiksa % 100 100 603,295 100 661,525 100 725,577 100 796,035 100 873,538 100 873,538 Sie Yankes


1 Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan

Jumlah Sampel Air & Sampel Makanan yang Diperiksa

Sampel 1100 1200 603,295 1300 661,525 1400 725,577 1500 796,035 1600 873,538 1600 873,538 Sie Yankes

Persentase tenaga kesehatan yang berkompeten dengan surat tanda registrasi (STR)

% 84.61 86.08 8,432,700 87.57 8,854,335 89.04 9,297,052 90.5 9,761,904 92 10,250,000 92 10,250,000 Sie. SDMK

1 Penyediaan Insentif Tenaga Kesehatan

Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mendapatkan Insentif

Orang 808 900 7,878,700 900 8,666,570 900 9,533,000 900 10,487,000 900 11,536,000 900 11,536,000 Sie. SDMK

2 Perencanaan dan analisis kebutuhan SDMK di fasyankes;

Jumlah dokumen yang dihasilkan Dokum

en 2 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 Sie. SDMK

3 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan

Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti audisi tenaga kesehatan teladan

Orang 9 70 47,000 70 50,700 70 56,250 70 61,500 70 67,300 70 67,300 Sie. SDMK

4 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

Jumlah Rekomendasi Surat Izin Praktek tenaga kesehatan yang diterbitkan dan di perpanjang sebagai salah satu pengembangan standar pelayanan kesehatan

Surat 303 350 200,000 400 22,000 450 24,500 500 26,500 550 30,000 550 30,000 Sie. SDMK

5 Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pendidikan vakasi (berkelanjutan), pelatihan dan sertifikasi tenaga kesehatan

Jumlah Tenaga Kesehatan yang melaksanakan pendidikan vakasi (berkelanjutan), pelatihan dan sertifikasi tenaga kesehatan

Orang 30 56 267,000 56 285,100 56 305,100 56 326,500 56 348,000 56 348,000 Sie. SDMK

Program Sistem Informasi Kesehatan 486,744 584,581 613,810 644,501 676,726 676,726 Sekretariat

Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi % 62.2 95 486,744 95.3 584,581 95.50 613,810 95.80 644,501 96.00 676,726 96 676,726 Sekretariat

1 Pembinaan Sistem Informasi Kesehatan

Daerah

Jumlah Puskesmas yang menggunakan

aplikasi SIKDA Generik Pkm 9 14

236,000

14

247,800 14.00

260,190

14.00

273,200 14.00

286,859

14 286,859 Sekretariat

2 Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Kolaka

Jumlah Profil Kesehatan Kabupaten Kolaka yang di susun

dok 1 1

250,744 1

336,781

1

353,620 1

371,301

1

389,866 1 389,866 Sekretariat

Program Pelayanan Kesehatan Sekunder 107,455,00

0

143,709,822

151,501,207 153,838,76

7

134,230,705

134,230,70

5 RSBG

Cakupan Pemanfaatan Tempat Tidur ( (BOR) % 68,18 70,28

57,061,231 72,32

88,871,365 74,36

84,214,933 76,40

83,188,180 78,44

60,047,589 78,44

60,047,589 RSBG

Pembangunan Sarana RS 2 3 55,000,000 0 35,000,000 0 26,000,000 0 26,000,000 0 0 0 0


1 Pengadaan Prasarana RS

Jumlah Prasarana RS yang dimiliki berdasarkan Permenkes 56 tahun 2018

7 0 0 5 3,050,000 5 4,852,500 1 1,157,625 1 1,215,506 1 141,000 RSBG

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan 9 13 225,000 9 47,702,865 9 9 9 52,592,409 9 55,222,029 9 11,164,746 RSBG

1 Pengadaan Alat Perkantoran

Jumlah Alat perkantoran yang menunjang pelayanan RS

Paket 1 1 578,173 1 607,082 1 637,436 1 669,308 1 702,773 1 702,773 RSBG

2 Pemeliharaan Sarana

RS Jumlah Sarana RS yang diperbaiki

Paket 1 1 364,720 1 382,956 1 402,104 1 422,209 1 443,319 1 443,319 RSBG

3 Pemeliharaan Pra

Sarana RS Jumlah Pra Sarana RS yang diperbaiki

Paket 1 1 282,031 1 296,133 1 310,939 1 326,486 1 342,810 1 342,810 RSBG

4 Pemeliharaan Alat

Kesehatan Jumlah alat kesehatan RS yang diperbaiki

Paket 1 1 41,275 1 43,339 1 45,506 1 47,781 1 50,170 1 50,170 RSBG

5 Pemeliharaan Alat

Perkantoran Jumlah alat Perkantoran RS yang diperbaiki

Paket 1 1 570,032 1 598,534 1 628,460 1 659,883 1 692,877 1 692,877 RSBG

Cakupan Rata-rata Lama Perawatan (LOS) hari 4,04 4,64 26,473,100 5,44 29,796,755 6,24 31,286,593 7,04 32,850,922 7,78 34,493,469 7,78 34,493,469 RSBG

1 Pengadaan Bahan

Habis Pakai

Jumlah Bahan Habis

Pakai yang diadakan Tahun 1 1 4,000,000 1 4,200,000 1 4,410,000 1 4,630,500 1 4,862,025 1 4,862,025 RSBG

2 Pengadaan Obat -

Obatan Jumlah Obat yang diadakan

Tahun 1 1 4,000,000 1 4,200,000 1 4,410,000 1 4,630,500 1 4,862,025 1 4,862,025 RSBG

3 Peningkatan Pendidikan Nakes

Jumlah tenaga kesehatan yang disekolah dan diberi Pelatihan

Orang 34 50 793,000 50 832,650 50 874,283 50 917,997 50 963,896 50 963,896 RSBG

4 Pemberian Insentif

Nakes Jumlah Tenaga Kesehatan yang menerima Insentif

Orang 542 575

12,274,200 575 12,887,910 575 13,532,306 575 14,208,921 575 14,919,367 575 14,919,367 RSBG

5 Penyediaan Gas

Medis Jumlah Tabung Oksigen yang tersedia

Tabung 1440 1700

600,000 1700 630,000 1700 661,500 1700 694,575 1700 729,304 1700 729,304 RSBG

6 Penyediaan makan

Minum Pasien Jumlah Pasien yang terlayani makan minum selama perawatan

Orang 2000 2200

792,500 2200 832,125 2200 873,731 2200 917,418 2200 963,289 2200 963,289 RSBG

7 Penyediaan Biaya Cetak Dan Linen Rumah Sakit

Jumlah Status pasien, Gelang pasien, Linen pasien dan Kartu Pasien yang terlayani

Status 20000 2500

0

387,400 2500

0 406,770 25000 427,109 25000 448,464 25000 470,887

25000

470,887 RSBG

8 Penyediaan Biaya

Listrik dan Air Jumlah Rekening PLN dan PDAM yang

Terbayarkan

Bulan 12 12

3,000,000 12 3,150,000 12 3,307,500 12 3,472,875 12 3,646,519 12 3,646,519 RSBG

9 Penyediaan Biaya

Administrasi Perkantoran

Jumlah Belanja Cetak,Pengandaan dan ATK

Bulan 12 12

626,000 12 657,300 12 690,165 12 724,673 12 760,907 12 760,907 RSBG

10

Penyediaan Fasilitas Stroke Center

Jumlah Fasilitas Stroke Centre yang melayani pasien

Paket 1 1 -

1

1,000,000 1 1,050,000 1 1,102,500 1 1,157,625 1 1,157,625 RSBG

11

Penyediaan Fasilitas Pelayanan MCU (Medical Check Up)

Jumlah Sarana penyedia fasilitas pelayanan MCU

Paket 1 1 -

1

1,000,000 1 1,050,000 1 1,102,500 1 1,157,625 1 1,157,625 RSBG


Cakupan Selang Waktu Penggunaan Tempat Tidur (TOI)

hari 2,16 2,21

23,920,669 2,24

25,041,702 2,33

35,999,681 2,37

37,799,665 2,37

39,689,648 2,37

39,689,648 RSBG

1 Penyediaan Tenaga

PHTT Jumlah Tenaga PHTT yang Melaksakana Kegiatan

Orang 81 90 2,380,000 90 2,499,000 90 2,623,950 90 2,755,148 90.00 2,892,905 90 2,892,905 RSBG

2 Penyediaan Jasa

Pelayanan Jumlah Nakes yang menerima Jasa Medis

Orang 551 575 19,094,469 575 20,049,192 575 21,051,652 575 22,104,235 575 23,209,446 575 23,209,446 RSBG

3 Perjalanan Dinas Jumlah Pegawai yang

melaksanakan perjalanan dinas

Kali 229 250 1,050,200 250 1,102,710 250 1,157,846 250 1,215,738 250 1,276,525 250 1,276,525 RSBG

4 Penyediaan Biaya

Akreditasi Jumlah Biaya untuk pelaksanaan akreditasi

Kali 1 1 500,000 1 450,000 1 472,500 1 496,125 1 520,931 1 520,931 RSBG

5 Penyediaan Biaya Bahan Pembersih

dan Alat Kebersihan

Jumlah Bahan Habis Pakai yang diadakan Paket 3 3 150,000 3 157,500 1 165,375 1 173,644 1 182,326 1 182,326

RSBG

6 Penyediaan Biaya

Peralatan Listrik/Elektronik

Jumlah Peralatan listrik yang diadakan Paket 2 2 30,000 2 31,500 3 33,075 3 34,729 3 36,465 3 36,465

RSBG

7 Penyediaan Biaya

Bahan Gas Untuk Dapur

Jumlah tabung gas yang diadakan Tabung 1100 1300 55,000 1300 57,750 1300 60,638 1300 63,669 1300 66,853 1300 66,853

RSBG

8 Penyediaan Biaya

Jasa Konsultan Jumlah Konsultan yang memberi pelayanan dalam peningkatan RS

Konsultan

2 4 303,000 4 318,150 4 334,058 4 350,760 4 368,298 4 368,298 RSBG

9 Penyediaan Biaya Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas

Jumlah sewa rumah bagi tenaga dokter spesialis

Tahun 1 1 138,000 1 144,900 1 152,145 1 159,752 1 167,740 1 167,740

RSBG

10

Penyediaan Biaya perawatan pasien tidak mampu

Jumlah Masyarakat tidak mampu yang menerima bantuan biaya perawatan

Orang 20 20 100,000 20 105,000 20 110,250 20 115,763 20 121,551 20 121,551

RSBG

11

Penyediaan Biaya Promosi RS

Jumlah Kegiatan promosi RS yang dilaksanakan

Kegiatan

3 5 120,000 5 126,000 5 132,300 5 138,915 5 145,861 5 145,861

RSBG

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 10,900,000 11,529,000 12,105,450 12,710,722 13,346,258 0 13,346,258 Sekretariat

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran % 80 80 10.900.000 85 11.529.000 90 12,105,450 95 12,710,722 100 13,346,258 100 13,346,258

Subbag. Keuangan,

Kepegawaian & Umum Perlengkp

1 Penyediaan Jasa Perkantoran

Jumlah Jenis Jasa

Perkantoran yang tersedia

Bulan 12 12 9,520,000.

000 12 10.080.000 12 10.584.000 12 11.113.200 12 11.668.860 12 11.668.860

Subbag. Keuangan, Kepegawaian & Umum Perlengkp

2

Penyediaan

ATK/Cetak/Penggandaan Kantor

Jumlah bahan alat tulis,

cetak dan penggandaan

Bulan 12 12 180,000.00

0 12

189,000.000

12 198,450.000 12 208,372.50

0 12

218,791.125

12 218,791.12

5


3 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah kegiatan yang

disediakan makan minumn

Kali 17 20 100,000.00

0 20

105,000.000

20 110,250.000 20 115,763.00

0 20

121,551.000

20 121,551.00

0



4 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Jumlah orang/kegiatan yang melaksanakan koordinasi konsultasi

Orang 355 365 1,100,000.

000 367

1,155,000.000

368 1,212,750.00

0 369

1,273,387.000

370 1,337,056.

000 370

1,337,056.000

Subbag. Keuangan, Kepegawaian &

Umum Perlengkp PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1,523,000 1,515,150 1,590,908 1,670,453 1,753,976 0 1,753,976 Sekretariat

Persentase Sarana prasarana yang berfungsi baik % 55 60 1,523,000 65 1,515,150 70 1,590,908 75 1,670,453 80 1,753,976 80 1,753,976

Subbag. Keuangan,


1 Pengadaan Sarana / Peralatan / Perlengkapan Kantor

Jumlah Sarana / Peralatan / Perlengkapan Kantor yang diadakan

Unit 103 100 600,000 110 630,000 120 661,500 130 694,575 140 729,304 140 729,304 Subbag. Keuangan, Kepegawaian & Umum Perlengkp

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Jumalah Sarana dan prasaranan yang di pelihara


3 Pembangunan / Rehab Bangunan /Gedung

Jumlah unit bangunan yang di bangun / di Rehab


- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

30,000 Subbag. Keuangan, Kepegawaian & Umum Perlengkp

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


- Penyediaan peralatan rumah tangga


PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

240,000 252,000 264,600 277,831 291,722 0 291,722 Sekretariat

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

% 70 75 240,000 80 252,000 85 264,600 90 277,831 95 291,722 95 291,722 Subbag. Keuangan,


1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tenaga Kesehatan

Jumlah Sumber daya aparatur yang melakukan pendidikan

pelatihan

Orang 30 35 140,000 37 147,000 39 154,350 41 162,068 43 170,171 43 170,171 Subbag. Keuangan, Kepegawaian & Umum Perlengkp

2 Sosialisasi Bimtek Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi Bimbingan Teknis

Orang 4 7 100,000 7 105,000 7 110,250 8 115,763 8 121,551 8 121,551 Subbag. Keuangan, Kepegawaian & Umum Perlengkp

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

320,000 336,000 352,800 370,440 388,962 0 388,962 Sekretariat

Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

% 100 100 320,000 100 336,000 100 352,800 100 370,440 100 388,962 100 388,962 Subbag. Prog, Info & Humas

1

Penyusunan

Dokumen Pelaporan (Lakip/LKPJ/Lap.Keu/dll)

Jumlah dokumen

pelaporan yang di susun

Dokumen

37 37 283,500 37 297,675 40 312,558 40 328,186 40 344,596 40 344,596 Subbag. Prog, Info & Humas


2

Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja/RKA/dll)

Jumlah dokumen perencanaan yang disusun

Dokumen

4 4 36,500 4 38,325 4 40,241 4 42,253 4 44,365.979 4 44,365 Subbag. Prog, Info & Humas

PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

75,000 78,750 82,687 86,821 91,162 0 91,162 Sekretariat

Persentase Penyediaan Informasi Pembangunan Daerah

% 95 100 75,000 100 78,750 100 82,687 100 86,821 100 91,162 100 91,162 Subbag. Prog, Info & Humas

1 Promosi Potensi Daerah

Jumlah Penyediaan Data Informasi

Kali 2 2 75,000 2 78,750 2 82,687 2 86,821 2 91,162 2 91,162 Subbag. Prog, Info & Humas

TOTAL 227,433,42

4

242,275,026

300,439,626 307,499,70

8

244,443,653

244,443,65

3


BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pembangunan bidang kesehatan yang dilaksanakan di Kabupaten Kolaka

mengacu pada Visi Kabupaten Kolaka yaitu “Kolaka yang Semakin Maju

Berkeadilan dan Sejahtera“ dimana pembangunan kesehatan berada pada misi ke

3 : Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan serta Penguatan Sendi–

sendi Sosial Budaya dan Agama, yang dijabarkan kedalam 9 prioritas utama dan

pembangunan kesehatan berada pada prioritas utama ke 2 : Pemenuhan

Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Untuk mewujudkan prioritas utama ke 2 tersebut, maka tujuan yang ingin

dicapai adalah Meningkatkan pembangunan manusia dengan sasaran

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan bidang

kesehatan, SKPD Dinas kesehatan menetapkan indikator kinerja yang digunakan

untuk mengukur keberhasilan yang memberi gambaran prestasi SKPD yang

diharapkan dimasa datang.

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka yang

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD.

Tabel 14 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka

yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Awal

(2019 )

Target Program Yang Ingin dicapai Kondisi Akhir 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

% 81.5 84.2 86.9 89.6 92.6 95.0 95.0

2 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

% 86.0 89.0 92.0 95.0 97.0 100.0 100.0

3 Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN Lengkap)

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

4 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

% 41.5 53.2 64.9 76.6 88.3 100.0 100.0


5 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

% 79.9 88.0 92.0 96.0 100.0 100.0 100.0

6 Prevalensi Stunting pada balita

7 Persentase orang usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan

% 12.9 22.4 31.8 41.2 50.6 60.0 60.0

8 Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesui standar kesehatan

% 16.4 33.1 49.8 66.6 83.3 100.0 100.0

9 Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Dasar % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

10 Cakupan Desa Siaga Aktif % 43.7 50.9 58.1 65.3 72.8 80.0 80.0

11 Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM

% 94.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

12 Persentase Sarana Air Minum yang dilakukan Pengawasan

% 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 100.0

13 Persentase TPM (Tempat Pengelolaan Makanan) yang Memenuhi Syarat Kesehatan

% 27.0 38.0 44.0 50.0 56.0 62.0 62.0

14 Persentase TFU (Tempat dan Fasilitas Umum) yang Memenuhi Syarat Kesehatan

% 67.6 60.0 62.0 64.0 66.0 68.0 68.0

15 Persentase Rumah Sakit & Puskesmas (Fasyankes) yang melakukan Pengelolaan Limbah Medis sesuai standar

% 33.3 36.0 45.0 55.0 66.0 78.0 78.0

16 Jumlah Kecamatan yang menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat

Kec 7.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

17 Jumlah Pos UKK (Usaha Kesehatan Kerja) yang terbentuk di wilayah kerja Puskesmas (di daerah TPI/PPI)

Pos UKK

- 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 14.0

18 Persentase Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang Memenuhi Standar

% - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

19 Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Kesehatan Olahraga bagi Anak SD (Sekolah Dasar) di wilayah kerjanya

% 57.0 65.6 74.2 82.8 91.4 100.0 100.0

20 Persentase Jumlah CJH (Calon Jemaah Haji) yang dilakukan Pemeriksaan Kebugarannya

% 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 100.0

21 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

% 12.5 30.0 47.5 65.0 82.5 100.0 100.0

% 26.9 26.5 26.1 25.1 25.3 24.9 24.9


22 Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

% 7.8 26.2 44.7 63.1 81.6 100.0 100.0

23 Persentase orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

24 Persentase Penyelidikan Epidemilogi Kasus Berpotensi KLB / Wabah % 95.0 96.0 97.0 98.0 99.0 100.0 100.0

25 Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

26 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

27 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

% 31.0 44.8 58.6 72.4 86.2 100.0 100.0

28 Persentase Penurunan Prevalensi Penyakit Tropis Terabaikan (Kusta) % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

29 Persentase Cakupan Penemuan dan penanganan Penderita penyakit Endemik/Epidemik

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

30 Persentase ketersedian obat esensial dan obat kebutuhan lainnya % 94.6 95.4 96.2 97.0 97.8 97.8 97.8

31 Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi % 64.0 95.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

32 Persentase tenaga kesehatan yang berkompeten dengan surat tanda registrasi (STR)

% 84.6 86.1 87.6 89.0 90.5 92.0 92.0

33 Persentase Jumlah Sampel yang diperiksa

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

34 Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi

% 62.2 95.0 95.3 95.5 95.8 96 96

35 Cakupan Pemanfaatan Tempat Tidur (BOR) % 68.18 70.28 72.32 74.36 76.40 78.44 78.44

36 Cakupan Rata-rata Lama Perawatan (ALOS)

Hari 4.04 4.64 5.44 6.24 7.04 7.78 7.78

37 Cakupan Selang Waktu Penggunaan Tempat Tidur (TOI)

Hari 2.16 2.21 2.24 2.33 2.37 2.37 2.37


BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas kesehatan Kabupaten Kolaka Tahun

2019 – 2024 merupakan pedoman perencanaan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten

Kolaka dalam menyusun program dan kegiatan dalam Pembangunan Kesehatan

selama 5 (lima) tahun yang berisikan strategi, kebijakan, program dan kegiatan

beserta penganggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen rencana strategis ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk

pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kolaka baik untuk jajaran

kesehatan, masyarakat maupun pihak-pihak lainnya.

Documents

RENCANA STRATEGISdinkes.kolakakab.go.id/wp-content/uploads/2020/05/... · pembangunan kesehatan dan program-program pembangunan kesehatan, lintas satuan kerja perangkat daerah dan