RENCANA STRATEGI TAHUN 2011 – 2015 - Dinas KOMINFO ... · Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis, Kantor Pengolahan Data ... k. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan

RENCANA STRATEGI

TAHUN 2011 – 2015

VISI

“ TERWUJUDNYA BANTUL YANG INFORMATIF MELALUI

PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI BERBASIS TEKNOLOGI,

TERINTEGRASI, BERKESINAMBUNGAN DAN RAMAH LINGKUNGAN”

KANTOR PENGOLAHAN DATA TELEMATIKA

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2011

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Ke dua atas Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, memberi kesempatan dan kewenangan yang lebih

luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat menurut prakarsa dan kreatifitas masing-masing. Hal ini

dilakukan pemerintah daerah berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan

kewenangan yang dimiliki dan mengacu pada peraturan perundang–undangan yang

berlaku.

Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan

kekhususan daerah.

Untuk mewujudkan sebagaimana diatas, maka diperlukan rencana

pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap

terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan

jangka menengah maupun perencanaan tahunan sebagaimana diamatkan oleh

Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN).

Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul sebagai salah satu

instansi penyelenggara pemerintahan berkewajiban mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi

Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur

penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan

fungsi, dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan

kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (Renstra) yang ditetapkan oleh

masing-masing instansi.

Rencana strategis (renstra) yang disusun oleh Kantor Pengolahan Data

Telematika Kabupaten Bantul, dalam penyusunannya memerlukan analisis terhadap

lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah penting

2

dengan memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness),peluang

(opportunities), dan tantangan yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai

dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan

memperhitungan potensi yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya

manusia dan kendala yang mungkin ada atau yang mungkin timbul. Rencana

strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun dan diimplementasikan ke dalam

rencana kerja (Renja) tahunan.

Dokumen renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap

diletakkan pada jangkauan jangka panjang dan memacu pada visi, misi Bupati

Bantul, sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang

komunikasi dan informatika untuk 5 tahun mendatang dapat bersinergi dengan

pembangunan Bupati sebagai Kepala Daerah terpilih.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan renstra Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten

Bantul, adalah :

1. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan Program dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Pengolahan Data

Telematika Kabupaten Bantul.

2. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Pengolahan Data Telematika dalam upaya

meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

3. Memberikan arah dan tujuan yang akan dicapai oleh Kantor Pengolahan Data

Telematika Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun kedepan.

4. Memberi acuan dalam menyusun rencana kerja Kantor Pengolahan Data

Telematika Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 s/d tahun 2015.

Tujuan penyusunan Renstra Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten

Bantul adalah :

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensip dan

tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

3

C. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis, Kantor Pengolahan Data

Telematika Kabupaten Bantul adalah :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang sebagaimana telah diubah,

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke dua atas

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2007;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Pembentukan organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintahan

Kabupaten Bantul;

4

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul.

D. Hubungan Renstra Kpdt Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Hubungan dokumen Renstra Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten

Bantul Tahun 2011–2015 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 adalah bahwa Renstra Kantor

Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul merupakan salah satu dokumen

teknis operasional dan merupakan jabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 -2015 yang memuat visi, misi, tujuan,

sasaran, strategi, kebijakan, rencana program lima tahun kedepan.

E. Sistematika Penulisan

Rencana Strategi Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten BantulTahun

2010 – 2015 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Landasan Hukum

D. Hubungan Renstra Kantor Pengolahan Data Telematika Dengan

Dokumen Perencanaan Lainnya

E. Sistematika Penulisan

BAB II TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PENGOLAHAN DATA

TELEMATIKA KABUPATEN BANTUL

A. Struktur Organisasi

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

C. Struktur Kepegawaian dan Potensi Sumber Daya Lain

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Umum

B. Capaian Program Dan Kegiatan Kantor Pengolahan Data Telematika

C. Permasalahan, Kelemahan, Kekuatan, Peluang, Tantangan dan

Alternatif Strategi

BAB IV VISI, MISI, STRATEGI, KEBIJAKAN, TUJUAN, SASARAN

A. Visi dan Misi

B. Tujuan dan Sasaran

C. Strategi dan Kebijakan

5

BAB V PERUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

6

BAB II TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PENGOLAHAN DATA TELEMATIKA

KABUPATEN BANTUL

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bantul pasal 26, susunan organisasi Kantor Pengolahan Data

Telematika Kabupaten Bantul terdiri, dari :

a. Kepala Kantor

b. Sub Bag Tata Usaha

c. Seksi Pengelolaan Data

d. Seksi Aplikasi Telematika

e. Seksi Sarana dan Prasarana; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Kedudukan, Tugas Pokok , Rincian Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut di atas, Pasal 27 maka

kedudukan Kantor Pengelolaan Data Telematika merupakan unsur pendukung

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor

yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika sedangkan

berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2007 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten

Bantul diatur sebagai berikut:

a. Kepala Kantor mempunyai tugas :

1. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor sesuai ketentuan

Peraturan perundang-undangan;

2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

b. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan;

b. Menyiapkan bahan kerja;

c. Menyelenggarakan tata naskah dinas, urusan hukum, administrasi

kepegawaian, perencanaan, administrasi keuangan, sarana dan prasarana,

7

humas dan protokol, kearsipan, kepustakaan, surat menyurat, serta

monitoring dan pelaporan;

d. Menghimpun, menelaah dan mendokumentasikan peraturan perundang-

undangan;

e. Melaksanakan administrasi dan kearsipan data pegawai;

f. Menyimpan, memelihara, mengelola dan mendistribusikan barang

kebutuhan dinas;

g. Melaksanakan koordinasi pengadaan dan pendistribusian kebutuhan

rumah tangga;

h. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. Melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan pertanggungjawaban

pengelolaan asset;

j. Mengusulkan penghapusan barang milik daerah;

k. Memelihara kendaraan dinas;

l. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf;

m. Menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas;

n. Melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dan pelaporan pajak

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

o. Melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran

dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan

atau pengadministrasi keuangan;

p. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undamgan yang berlaku;

q. Mengkooordinasikan penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD;

r. Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA;

s. Mengkooordinasikan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah ( LPPD ), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

( LKPJ ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ( LAKIP ),

dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM );

t. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah

atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

u. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan

permasalahan sesuai bidang tugasnya;

8

v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya; dan

w. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

c. Seksi Pengelolaan Data

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2007 Kabupaten

Bantul, mempunyai Tugas Pokok yaitu :



c. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan

perundang – undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan

pengelolaan dokumen telematika;

d. Melaksanakn verifikasi dokumen telematika;

e. Mengelola manajemen database dan perawatan dokumen telematika;

f. Melaksanakan kegiatan di bidang perekaman, pengendalian, penyusunan,

pengklarifikasian dan pemeliharaan data hasil rekaman;

g. Melaksanakan kegiatan penyusunan dan pemeliharaan data dan informasi

hasil pengolahan sistem telematika;

h. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah


i. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan


j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya; dan

k. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

d. Seksi Aplikasi Telematika






perundang – undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan aplikasi

dokumen telematika;

9

d. Mengembangkan dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan sistem

telematika baik yang dilakukan pemerintah daerah, orang,badan usaha dan

/atau masyarakat;

e. Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan e-government meliputi

pembuatan aplikasi dasar, aplikasi layanan public, layanan pemerintahan

dan tata laksana e-government;

f. Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan sistem informasi,

perangkat lunak dan konten.

g. Pemberdayaan sistem telematika.

h. Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan standarisasi dan audit

aplikasi sistem telematika;

i. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah


j. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan


k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya; dan

l. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

e. Seksi Sarana dan Prasarana






perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan

sarana dan prasarana sistem telematika;

d. Menyiapkan, menyajikan, mengendalikan pelayanan sarana dan prasarana

sistem telematika;

e. Menyiapkan, menyajikan, pelayanan dan pengendalian data Telematika

pemerintah daerah;

f. Melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan dan perawatan perangkat

keras;

g. Menyiapkan dan mengembangkan sumber daya yang berkaitan dengan

teknologi informasi;

10

h. Mengembangkan dan melaksanakan pemeliharaan infrastruktur jaringan

telematika.

i. Melaksanakan kerjasama teknis dengan lembaga dan instansi lain yang

berhubungan dengan sistem telematika;

j. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah


k. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan


l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya; dan

m. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

f. Kelompok Jabatan Fungsional



a. Menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya;

b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya;

c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam rangka

memperoleh angka kredit sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku;

d. Memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai

langkah – langkah yang diambil sesuai bidangnya;

e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2007 pasal 8 maka fungsi

Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul dalam melaksanakan

tugasnya mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis teknologi informasi;

2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum teknologi

informasi;

3. pembinaan dan pengendalian teknologi informasi;

4. melaksanakan ketatausahaan kantor;

5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

11

C. Struktur Kepegawaian dan Potensi sumber daya lain

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor

Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka

mulai dengan bulan Desember 2008 sebagai berikut :

Tabel II.1. : Komposisi Pegawai KPDT Kabupaten Bantul Berdasarkan

Jabatan.

No Nama Jabatan Pendidikan Ket

1. Drh. St. Sri Budoyo Kepala S2

2. Tumidah Ka Subbag TU SLTA

3. Drs. Petrus C Fernandez Kasi Pengelolaan Data S1

4. Kawuniningrum, ST, M.Cs Kasi Aplikasi Telematika S2

5. Achmedina Meratu S. S.Kom, M.Eng Kasi Sarana dan Prasarana S2

6. Drs. Sarjono Staf S1

7. Sihdalono, SH Staf S1

8. Rusjilah, S.AP Staf S1

9. Sri Mulyani,SE Staf S1

10. Sudiarto, S.Si Staf S1

11. Paulus Kunto Wibowo, ST Staf S1

12. Ardimanto, S. Kom Staf S1

13. Yan Arif Purwanto Staf SLTA

14. Sudiman Staf SLTP

15 Zain Arrifai ,ST Staf S1 CPNS

16. Dwi Trisnawati, SE Staf S1 CPNS

17. Nuraini Dwi Utami, S. Kom Staf S1 CPNS

18. Aris Setyaningsih, A.Md Staf D111 CPNS

19. Fiyan Danuwijaya, A.Md Staf D111 CPNS

20. Muh. Nur Dias, A.Md Staf D111 CPNS

Sumber : KPDT,2011

Susunan/komposisi Pegawai yang dimiliki Kantor Pengolahan Data Telematika

Kabupaten Bantul berdasarkan pangkat/golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat

tabel II.2 berikut ini :

12

Tabel II.2. : Komposisi Pegawai KPDT Kabupaten Bantul Berdasarkan

Pangkat/Golongan

No. Pangkat/Golongan Jumlah

1.

2.

3.

4.

Golongan IV

Golongan III

Golongan II

CPNS

2 orang

9 orang

3 orang

6 orang

Jumlah 20 orang

Sumber : KPDT,2011 Berdasarkan tabel diatas, komposisi pegawai terdiri dari pegawai

golongan II sebanyak 3 orang ( 15 %), golongan III sebanyak 9 orang (45 %),

dan golongan IV sebanyak 2 orang (10%) dan CPNS sebanyak 6 orang (30 %).

Tabel II.3. : Komposisi Pegawai Kantor Pengolahan Data Telematika

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Keterangan

1.

2.

3.

4.

5.

Pasca Sarjana /S.2

Sarjana/S.1

Sarjana Muda/Diploma III

SLTA

SLTP

3 orang

11 orang

3 orang

3 orang

1 orang

Jumlah 20 orang

Sumber : KPDT,2011 Data pada tabel diatas, menunjukan bahwa tingkat pendidikan pegawai

KPDT didominasi dengan tingkat pendidikan Sarjana 11 orang (55%), SLTA

sebanyak 3 orang (15%), Sarjana Muda/Diploma III sebanyak 3 orang (15%),

dan Pasca Sarjana 3 orang (15%). SLTP sebanyak 1 orang ( 5 %).

Pegawai/Aparatur Pemerintah merupakan nucleus organisasi, yang

menempati posisi strategis dan peran dominan dalam membawa Kantor

Pengolahan Data Telematika mencapai tujuannya. Tujuan Kantor Pengolahan

Data Telematika hanya akan terwujud apabila didukung oleh Aparatur yang

handal dan profesional. Demikian penting dan strategisnya peran

pegawai/aparatur ini, menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya

manusia secara baik, tepat dan terarah, sehingga mereka dapat memberikan

kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Kantor Pengolahan Data

Telematika. Tanpa itu semua pegawai justru dapat menjadi ancaman yang

13

serius bagi Kantor Pengolahan Data Telematika, karena bisa menjadi sumber

penyebab terjadinya pemborosan dan inefesiensi.

Perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana yang memadai secara

kualitas maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi

kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pengolahan Data

Telematika, sarana dan prasarana tersebut meliputi bangunan gedung kantor,

mebeleur, alat komunikasi, alat transportasi, komputer dan lain-lain.

14

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Umum Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat mampu

melahirkan suatu revolusi teknologi baru. Dianggap sebagai suatu revolusi karena

merupakan suatu teknologi serba-guna (general purpose technology) yang

berpengaruh terhadap teknologi-teknologi lain serta menyebabkan perubahan tatanan

yang cukup mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Teknologi informasi merupakan suatu perpaduan sejumlah teknologi, telah

memungkinkan terjadinya internetworking yang menyebabkan faktor jarak dan waktu

menjadi kurang berarti. Informasi dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain

dengan kecepatan cahaya dan dapat dimanfaatkan untuk konsolidasi, koordinasi, dan

kolaborasi yang mampu menghasilkan tindakan-tindakan dengan pertimbangan

keuntungan skala global. Melalui internetworking tersebut dapat disebarkan informasi

dalam jumlah besar secara gencar untuk membentuk opini publik secara global

terhadap suatu tindakan yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk menghasilkan

manfaat yang sepenuhnya dikendalikan oleh penyebar informasi.

Teknologi informasi telah membawa dunia menuju ke era informasi, di mana

informasi merupakan salah satu sumber daya paling penting sehingga harus dikelola

dengan baik untuk tujuan-tujuan tertentu yang menguntungkan pelakunya. Dengan

kecepatan pengumpulan dan penyebarannya yang sangat tinggi, informasi sangat

mungkin difungsikan sebagai suatu senjata strategis dalam memenangkan persaingan

global. Informasi mampu berada di garda depan dalam pertempuran kompetisi,

mendahului aset-aset yang lain.

Informasi yang dikumpulkan dan dikelola dengan baik akan menghasilkan

pengetahuan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan darimana informasi tersebut

dikumpulkan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan ini dapat

dipergunakan untuk memberikan nilai tambah kepada produk. Informasi yang dikelola

dan dikomunikasikan dengan baik akan dapat memberikan manfaat yang sangat besar

bagi yang melakukannya. Sejalan dengan perkembangan teknologinya, peran

komunikasi publik menjadi semakin dominan dalam usaha mencerdaskan dan

memberdayakan masyarakat, membentuk opini publik, dan menjalankan fungsi-fungsi

demokrasi dalam pemerintahan. Kegiatan komunikasi massa yang dilakukan untuk

penyebaran informasi melalui segala macam media dengan memanfaatkan teknologi

informasi seoptimal mungkin akan menjalin keterhubungan antar elemen masyarakat.

Keterhubungan ini bukan hanya pada tingkatan teknikal saja, yang terbentuk dari

15

elemen pengirim, penerima dan kandungan informasi yang dikomunikasikan, tetapi

lebih kepada komunikasi pada tingkatan semantik dan perilaku. Komunikasi massa

memiliki peran strategis sebagai komplemen dari teknologi informasi yang banyak

berperan pada tingkatan teknis. Dengan demikian teknologi informasi dan komunikasi

menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam usaha mengelola informasi

untuk mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan sebagai syarat untuk

memenangkan persaingan global.

Dalam memenangkan persaingan yang makin mengglobal, pengelolaan

komunikasi dan informatika sebagai pengetahuan (knowledge) secara tepat, akan

mampu mendukung perwujudan kapabilitas nasional yang ditunjukkan oleh tumbuh

dan berkembangnya industri penunjang bidang komunikasi dan informatika yang

ditopang oleh kemampuan menghasilkan dan menggunakan produk lokal yang

berdasar atas potensi sumber daya alam, sumber daya kultural dan capaian ilmu

pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh putra daerah. Penciptaan produk-

produk, baik berupa perangkat, jasa, ataupun konten yang berkualitas dengan

didukung oleh iklim industri yang sehat dan kemampuan promosi serta pemasaran

yang tepat, dapat menghasilkan suatu sistem ekonomi pengetahuan yang diperlukan

untuk meningkatkan keunggulan ekonomi lokal untuk memasuki pasar dunia di

bidang komunikasi dan informatika. Dalam tataran ini berfungsi sebagai eksekutor

dan juga regulator yang mendorong penyelenggara untuk menggunakan produk lokal.

Berbagai potensi keunggulan lokal seperti : keindahan alam , iklim, sumber

daya hayati baik pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan, sumber daya

mineral dan pertambangan, dan penduduk Indonesia yang beragam etnik, budaya,

agama dan bahasa, bila dikemas sebagai suatu produk informasi yang tepat akan

menjadi sumber kegiatan ekonomi yang tiada batasnya dan memiliki daya saing

tinggi. Keunggulan khas daerah tersebut, perlu digali dan dikembangkan menjadi

semacam Information Database, yang dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi

pertumbuhan sektor-sektor yang lain dan pada akhirnya dapat memajukan

kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana informasi yang merupakan hasil olahan data

dari berbagai sumber dapat menjadi modal dasar dalam pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan masyarakat dari berbagai sektor tersebut bila

dikembangkan secara sistematis dan terus-menerus dapat menghasilkan suatu

backbone ilmu pengetahuan dan teknologi, yang merupakan modal dasar bagi

pembentukan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan, atau dikenal sebagai Knowledge

Base Society. Seluruh capaian/produk budaya masyarakat baik yang berupa produk-

produk ilmu pengetahuan dan teknologi, produk-produk pengembangan budaya

tradisional dan keunggulan lokal, produk-produk hasil pengembangan sumber daya

alam merupakan suatu bagian dari kekayaan ilmu pengetahuan. Suatu upaya untuk

16

mendorong masyarakat bantul menjadi suatu masyarakat berbasis ilmu pengetahuan

tersebut dapat mensejajarkan bantul menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang telah

maju, dengan kapabilitas nasional untuk secara setara saling bertukar ilmu

pengetahuan yang bermanfaat.

Pentingnya informasi bagi setiap warga masyarakat telah dipahami oleh

negara sebagai suatu hak yang harus diberikan kepada masyarakat sebagaimana telah

diamanatkan dalam UUD 1945. Oleh sebab itu, maka infrastruktur komunikasi dan

informatika mutlak harus dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, sebagai

infrastruktur dasar bagi masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan. Di masa

depan, informasi tidak lagi menjadi domain Pemerintahan Daerah, tetapi juga

merupakan domain publik yang dapat diikuti oleh setiap anggota masyarakat.

Pemberian hak untuk ikut berperan serta dalam pencarian, pengolahan dan penyebaran

informasi perlu diimbangi dengan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari anggota

masyarakat suatu negara yang berdaulat. Sehingga dapat tercipta suatu iklim distribusi

informasi yang sehat dan mampu mendorong terciptanya masyarakat informasi yang

sejahtera dan memiliki daya saing yang tinggi. Hak Rencana Strategi Pemerintah

Kabupaten Bantul 2011-2015, Seluruh masyarakat, pelaku bisnis dan seluruh

pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi yang sama dan mewujudkan

kebersamaan nasib, dan dorongan untuk mewujudkan hak untuk berperan serta dalam

memajukan masyarakatnya secara keseluruhan.

Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pembangunan daerah dan

menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul

sangat membutuhkan teknologi informasi sebagai salah satu sarana yang sangat

vital. Pemerintah Kabupaten Bantul berusaha meningkatkan pelayanan terhadap

masyarakat dengan sebaik mungkin dengan pelayanan prima antara lain melalui

media internet dan kemudahan memperoleh perijinan. Disini peran Kantor

Pengolahan Data Telematika ( KPDT ) sebagai Lembaga Teknis Daerah sangat

penting, Upaya mengkoordinasikan penyiapan data dan informasi bagi pimpinan

daerah dan masyarakat sudah mulai dirintis dan berhasil, terbukti mendapatkan

beberapa kali penghargaaan baik dari Pemerintah pusat maupun lembaga swasta

dalam penerapan e-Government di Kabupaten Bantul. Untuk itu diperlukan

keterpaduan serta dukungan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penyiapan serta pengelolaan

data dan informasi sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan

keputusan, penyusunan kebijakan dan pengendalian penyelenggaraan serta

pelayanan kepada masyarakat.

17

Pembangunan Sistem Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Kabupaten

Bantul difokuskan untuk :

1) Menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang

akuntabel dan transparan;

2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berwawasan ilmu pengetahuan dan

memiliki daya saing.

3) Mengembangkan infrastruktur jaringan dan sarana informasi dan komunikasi yang

berkualitas.

B. Capaian Program Dan Kegiatan Kantor Pengolahan Data Telematika

Kabupaten Bantul

Terkait dengan agenda pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi dan

Komunikasi, sepanjang tahun 2006-2010 telah dilakukan :

1) Penyediaan Regulasi yang mengatur pengembangan, pemanfaatan dan pengolaan

Teknologi Informasi dan Komunikasi berupa :

a. Surat Edaran Bupati pemanfaatan dan penggunaan Software legal atau

penggunaan Open Source Software (OSS);

b. Instruksi Bupati untuk penggunaan e-mail Resmi Dinas Pemerintahan

Kabupaten Bantul

c. Peraturan Bupati Standart Operasional dan Prosedur Pengembangan dan

Pengelolaan teknologi Informasi dan Komunikasi

2) Penyediaan infrastruktur jaringan internet dan intranet antar Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dan seluruh kecamatan di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bantul;

3) Penyediaan Layanan Internet Masyarakat di Pusat Informasi, Teknologi dan

Bisnis (PIBT) berlokasi di Pasar Seni Gabusan (PSG) yang bertujuan untuk

memudahkan dan mendekatkan masyarakat pada perkembangan Teknologi

Informasi dan Komunikasi.

4) Penyediaan 3 buah Telecenter di Desa Pusat Industri dan Kerajinan yaitu Desa

Santan pada Kerajinan Tempurung (Cumplung Aji), Museum Budaya di Desa

Kebun Agung dan Tani serta Desa Tembi yaitu pusat Kerajinan kayu dan bambu.

5) Pembangunan Warehouse Data dan penyediaan Hosting sebagai layanan ruang

data, akses data dan sekaligus pusat penyimpanan data.

6) Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi berbasis Teknologi

a. www.bantulkab.go.id sebagai ruang informasi pemerintahan

b. www.bantulbiz.com sebagai ruang informasi bisnis dan perdagangan

c. www.bantulcraft.com sebagai ruang informasi industri dan kerajinan

18

d. warintek.bantulkab.go.id sebagai warung informasi berbagai teknologi.

e. Perijinan.bantulkab.go.id sebagai ruang informasi layanan perijinan secara

online

f. Invesda.bantulkab.go.id sebagai ruang informasi investasi dan Pembangunan

g. Subdomain bantulkab.go.id yang terdiri dari seluruh SKPD Pemerintah

Kabupaten Bantul.

h. PUPNS.bantulkab.go.id yaitu sistem pengolahan data PNS secara online

i. CPNS.bantulkab.go.id yaitu fasilitas sistem layanan pendaftaran secara online

j. Kewilayahan.bantulkab.go.id sebagai ruang informasi RDTRK dan layanan

Perencanaan Pembangunan (Advice Planing)

k. SIM Monografi yaitu ruang data dan informasi monografi kecamatan

l. SIM Keuangan, SIM Barang Daerah, SIM Layanan Reklame, SIM Layanan BPHTB, SIM Pengolahan data PBB

m. e-Health (SIM Kesehatan) n. SIM Layanan RSUD o. SIM Layanan KTP dan KK p. SIM Penanggulangan Kemiskinan q. SIM Uji kendaraan bermotor

7) Peningkatan Sarana Komputer (Hardware) dan pendukungnya

a. Sarana pendukung jaringan yaitu pengadaan jaringan Fiber Optic di komplek

parasamya

b. Sarana warehouse data yaitu pengadaan Server, Rak Server dan

perlengkapannya

c. Sarana peningkatan kemampuan SDM yaitu pengadaan komputer untuk

pelatihan

d. Sarana Kerja yaitu pengadaan notebook dan komputer.

e. Sarana pengembangan aplikasi yaitu pembelian sotfware legal diantanya

Window Server 2000, 2008 dan MS SQL

8) Peningkatan Sumber Daya Manusia berupa pelaksanaan kegiatan Bimbingan

Teknis

a. Bimbingan Teknis Administrasi Perkantoran berbasis Komputer

a. Bimbingan Teknis jaringan komputer b. Bimbingan Teknis perakitan dan trouble shooting perangkat keras

komputer c. Bimbingan Teknis trouble shooting dan pemanfaatan perangkat lunak d. Bimbingan Teknis pengolahan database e. Bimbingan Teknis Pengembangan dan rekayasa aplikasi sistem

19

C. Permasalahan, Kekuataan, Kelemahan, Peluang, Tantangan dan alternatif

strategi

1. Permasalahan

Permasalahan yang paling mendasar untuk Kabupaten Bantul diantaranya :

a. Kesenjangan Digital

Masayarakat Bantul memiliki situasi geografis dan populasi penduduk yang

heterogen baik dari segi sosial ekonomi, politik, budaya maupun agama,

sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam berbagai bidang

kehidupan, salah satunya adalah kesenjangan digital dapat dimamati melalui :

1) Kesenjangan antara mereka yang dapat mengakses dunia digital dan

teknologi informasi dengan mereka yang terbatas aksesnya atau tidak

memiliki akses sama sekali ;

2) Kesenjangan atau kesenjangan antara mereka yang mendapat keuntungan

dari teknologi dan mereka yang tidak mendapatkannya.

b. Infrastruktur Akses Informasi Lemah

Keberadaan Infrastruktur jaringan akses informasi yang masih terbatas

pada jaringan antar SKPD dan Kecamatan menunjukkan lemahnya fasilitas

layanan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu adalah belum

optimalnya tingkat pemanfaatan informasi yang di antaranya terlihat dari

masih terbatasnya penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam

kegiatan perekonomian yang menghasilkan real economic value dan

meningkatnya penyalahgunaan (misuse dan abuse) penggunaan Teknologi


c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi dan Komunikasi belum

optimal

Menurut International Telecommunication Union (ITU)

pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi berindikasi tidak

hanya kesiapan infrastruktur (akses terhadap informasi), tetapi juga

dipengaruhi juga seberapa prosentase upaya peningkatan sarana dan

prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi serta seberapa besar

tingkat kepedulian dan melek terhadap perkembangan Teknologi Informasi

dan Komunikasi atas sumber daya manusianya.

Kondisi tersebut menuntut dilakukannya usaha peningkatan kualitas

dan kuantitas serta kemampuan infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasi yang makin meningkat dan terjangkau oleh masyarakat selaku

pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dengan upaya tersebut

akan mampu meningkatkan kapasitas SDM dalam memanfaatkan jasa

20

akses telekomunikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang

secara ekonomi akan meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat.

d. Motivasi Penggunaan Software Legal masih kurang

Perkembangan TIK terjadi sangat pesat dan cepat berubah sehingga

membuat suatu perangkat teknologi informasi dan komunikasi menjadi cepat

usang. Ketergantungan dalam memanfaatkan software legal dan relatif lebih

mahal mengakibatkan kecenderungan terjadinya penggunaan perangkat lunak

(software) bajakan yang cukup besar. Dari jumlah perangkat keras sebesar

700 unit, menggunakan software operating sistem legal sejumlah 496 unit dan

memanfaatkan software office legal hanya 5 unit komupter. Kondisi ini

menunjukkan suatu permasalahan yang tidak ringan perlu dipikirkan strategi

pelaksanaan migrasi ke software legal secara cepat, tepat dan tuntas.

Peningkatan kegiatan sosialisasi penggunaan software legal dan

memasyarakatkan Program IGOS dan UGOS merupakan salah satu langkah

yang secara intensif harus dilakukan. Selanjutnya harus disusun rencana

kegiatan migrasi ke software legal yang diperkuat dengan pendampingan

regulasi baik berupa instruksi Bupati atau Peraturan Bupati agar kegiatan

tersebut dapat berjalan baik, tertib dan lancar.

2. Kekuatan

Dibalik permasalahan yang ada Kantor Pengolahan Data Telematika

Kabupaten Bantul masih memiliki kukuatan yang dapat mendorong dan

memotivasi untuk tetap mengembangkan dunia Teknologi Informasi dan

komunikasi yaitu :

a. Kepercayaan Pemangku Kebijakan terhadap eksistensi Kantor Pengolahan

Data telematika Kabupaten Bantul sebagai penyelenggara pengelolaan

Teknologi Informasi Komunikasi.

b. Peraturan perundangan bidang komunikasi dan informaika yang mendukung

pengelolaan Teknologi Informasi dan komunikasi :

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronis;

2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

3) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan strategi

nasional pengembangan e-Government;

4) Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06 Tahun 2006

tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan

Pemerintah;

21

5) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

1121/M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas

Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan

6) Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

01/SE/M.KOMINFO/02/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem

Elektronik untuk Pelayanan Publik di Lingkungan Instansi

Penyelenggaraan Negara.

c. Sumber Daya Manusia bidang Teknologi Informasi semakin meningkat.

d. Hasil-hasil pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat

dijadikan sebagai modal pembangunan selanjutnya.

3. Kelemahan

a. Komitmen pimpinan terhadap penggunaan Teknologi Informasi dan

Komunikasi masih kurang.

b. Pembangunan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi belum

mencapai titik prioritas pembangunan daerah.

c. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan Teknologi

Informasi dan Komunikasi yang masih terbatas.

d. Sosialisasi pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai alat memperlancar

pelaksanaan tugas belum optimal.

e. Sebagian besar aparat pemerintah atau masih enggan menuju perubahan

budaya kerja yang dapat cepat, tepat dan akurat.

4. Peluang

a. Potensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki peluang

yang besar.

b. Komitmen Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan

Teknologi Informasi dan Komunikasi.

c. Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan Teknologi Informasi dan

Komunikasi mulai berkembang.

d. Investasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat tinggi.

5. Tantangan

a. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan aspek baru dalam dinamika

pembangunan daerah.

b. Pemerataan akses data dan informasi diberbagai sektor.

c. Pengetahunan masyarakat tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi

rendah.

d. Sikap proaktif masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi

belum optimal.

22

6. Alternatif Strategi

a. Kekuatan dan Peluang

1. Memanfaatkan semua potensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk

mempertahankan eksistensi Kantor Pengolahan Data Telematika

Kabupaten Bantul;

2. Mendorong terbitnya aturan/regulasi sebagai perwujudan dukungan

penyelenggaraan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di

Kabupaten Bantul;

3. Mendorong SDM yang ada untuk menciptakan sarana Teknologi

Informasi dan Komunikasi untuk perkebangan usaha ekonomi masyarakat;

4. Mendorong peningkatan investasi di bidang Teknologi Informasi dan

Komunikasi dengan mengacu kepada hasil-hasil pembangunan Teknologi

Informasi dan Komunikasi yang sudah ada.

b. Kekuatan dan Tantangan

1. Mendorong inovasi-inovasi baru di bidang Teknologi Informasi dan

Komunikasi yang ramah lingkungan dan daya saing tinggi;

2. Pembangunan warehouse data;

3. Pembangunan infrastruktur jaringan sampai tingkat desa;

4. Memantapkan regulasi-regulasi Teknologi Informasi dan Komunikasi

guna mendukung pemerataan akses data dan informasi diberbagai sektor;

5. Memanfaatkan SDM yang ada untuk meningkatkan pegetahuan aparat dan

masyarakat tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

6. Mendorong Kegiatan sosialisasi melalui media yang ada kepada berbagai

instansi pemerintah dan masyarakat agar bisa lebih proaktif.

c. Kelemahan dan Peluang

1. Mendorong terbentuknya petugas-petugas teknis Teknologi Informasi dan

Komunikasi yang bertanggung jawab untuk mengelola Teknologi

Informasi dan Komunikasi di instansi masing-masing;

2. Proaktif dan berusaha memfasilitasi dalam segala kegiatan pembangunan;

3. Pemanfaatan secara maksimal penggunaan sarana dan prasarana yang ada;

4. Melakukan pemantapan secara maksimal peggunaan sarana dan prasarana

yang ada; dan

5. Meningkatkan pengetahuan Teknologi Informasi dan Komunikasi aparat

pemerintah baik dari staf sampai ke pimpinan melalui bimbingan teknis

dan pelatihan.

d. Kelemahan dan Tantangan

1. Mendorong SDM yang ada lebih kreatif dan profesional (handal) dalam

era Teknologi Informasi dan Komunikasi;

23

2. Mendorong, proaktif dan berusaha memfasilitasi terlaksananya

Musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten;

3. Membangun berbagai aplikasi sistem informasi dan komunikasi untuk

penyelenggaraan pemerintahan; dan

4. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan yang handal

Dari penjelasan Permasalahan, Kekuataan, Kelemahan, Peluang,

Tantangan dan alternatif strategi diatas dapat dibentuk matrik sebagai berikut :

KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG, DAN TANTANGAN KANTOR PENGOLAHAN DATA TELEMATIKA KAB. BANTUL

FAKTOR EKSTERNAL

FAKTOR INTERNAL

PELUANG :

a) Potensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan

Komunikasi memiliki peluang yang besar.

b) Komitmen Pemerintah Pusat terhadap

penyelenggaraan dan pengelolaan Teknologi


c) Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan

Teknologi Informasi dan Komunikasi mulai

berkembang.

d) Investasi bidang Teknologi Informasi dan

Komunikasi sangat tinggi.

TANTANGAN :

a) Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan

aspek baru dalam dinamika pembangunan daerah.

b) Pemerataan akses data dan informasi diberbagai

sektor.

c) Pengetahunan masyarakat tentang Teknologi

Informasi dan Komunikasi rendah.

d) Sikap proaktif masyarakat terhadap Teknologi

Informasi dan Komunikasi belum optimal.

KEKUATAN :

a) Kepercayaan Pemangku Kebijakan terhadap

eksistensi Kantor Pengolahan Data Telematika Kab

Bantul sebagai penyelenggara pengelolaan TIK;

b) Peraturan perundangan bidang komunikasi dan

informatika yang mendukung pengelolaan TIK :

1. Inpres RI No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan

dan strategi nasional pengembangan E-

Government;

2. UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronis;

3. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukan

Informasi Publik.

Alternatif Strategi : Kekuatan dan Peluang

1. Memanfaatkan semua potensi TIK untuk mempertahankan eksistensi Kantor PDT Kabupaten Bantul

2. Mendorong terbitnya aturan/regulasi sebagai perwujudan dukungan penyelenggaraan pengelolaan TIK di Kab. Bantul

3. Mendorong SDM yang ada untuk menciptakan sarana TIK untuk perkembangan usaha ekonomi masyarakat

4. Mendorong peningkatan investasi di bidang TIK dengan mengacu kepada hasil-hasil pembangunan TIK yang sudah ada

Alternatif Strategi : Kekuatan dan Tantangan

1. Mendorong inovasi-inovasi baru di bidang TIK seperti pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi

2. Pembangunan Warehouse data

3. Pembangunan infrastruktur jaringan sampai tingkat desa.

4. Memantapkan regulasi-regulasi TIK guna mendukung pemerataan akses data dan informasi di berbagai sektor

5. Memanfaatkan SDM yang ada untuk meningkatkan pengetahuan aparat dan masyarakat tentang TIK.

6. Mendorong kegiatan sosialisasi melalui media yang ada kepada berbagai instansi pemerintah dan

4. Permen PAN Nomor 06 tahun 2011 tentang

Pedoman Umum Tata Naskah Dinas

Elektronik di Lingkungan Pemerintah

c) SDM teknologi informasi yang tersedia;

d) Hasil-hasil pembangunan TIK yang selama ini telah

dilaksanakan dapat dijadikan modal pembangunan

selanjutnya.

masyarakat agar bisa lebih proaktif.

KELEMAHAN :

a) Kemampuan mengelola TIK masih kurang

direspon, terlihat dengan belum dibentuknya

pelaksana teknis TIK di SKPD;

b) Pembangunan dan pengelolaan Teknologi

Informasi dan Komunikasi belum mencapai titik

prioritas pembangunan daerah;

c) Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan

pembangunan Teknologi Informasi dan

Komunikasi yang masih terbatas.

d) Sosialisasi pemanfaatan Teknologi Informasi

sebagai alat memperlancar pelaksanaan tugas

belum optimal.

e) Sebagian besar aparat pemerintah atau masih

enggan menuju perubahan budaya kerja yang

dapat cepat, tepat dan akurat.

Alternatif Strategi : Kelemahan dan Peluang

1. Mendorong terbentuknya petugas-petugas teknis

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang

bertanggung jawab untuk mengelola Teknologi

Informasi dan Komunikasi di instansi masing-masing;

2. Proaktif dan berusaha memfasilitasi dalam segala

kegiatan pembangunan;

3. Pemanfaatan secara maksimal penggunaan sarana

dan prasarana yang ada;

4. Melakukan pemantapan secara maksimal peggunaan

sarana dan prasarana yang ada; dan

5. Meningkatkan pengetahuan Teknologi Informasi dan

Komunikasi aparat pemerintah baik dari staf sampai

ke pimpinan melalui bimbingan teknis dan pelatihan.

Alternatif Strategi : Kelemahan dan Tantangan

1. Mendorong SDM yang ada lebih kreatif dan

profesional (handal) dalam era Teknologi Informasi

dan Komunikasi;

2. Mendorong, proaktif dan berusaha memfasilitasi

terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan dan

kabupaten;

3. Membangun berbagai aplikasi sistem informasi dan

komunikasi untuk penyelenggaraan pemerintahan;

dan

4. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan yang

handal

26

D. KONDISI YANG DIINGINKAN DAN PROYEKSI 5 TAHUN KE DEPAN

Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul, dalam

mewujudkan apa yang menjadi harapan, akan berpegangan kepada apa-apa yang

telah dicantumkam dalam renstra Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten

Bantul tahun 2011-2015. Dalam mewujudkan apa yang menjadi harapan Kantor

Pengolahan Data Telematika tidak akan dilakukan sekaligus melainkan secara

bertahap dengan menggunakan skala prioritas melalui kegiatan-kegiatan yang

mendesak untuk segera dilaksanakan. Disamping itu, yang penting adalah bahwa

kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah dalam rangka menjawab atau

memberikan solusi terhadap permasalahan – permasalahan sebagaimana telah

disampaikan diatas.

Dalam mewujudkan harapan seperti yang tercantum dalam renstra dan

yang penting adalah bagaimana Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten

Bantul dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Peraturan

Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis

Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul pasal 27, bahwa Kantor

Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

komunikasi dan informatika.

Hal –hal riil yang diharapkan oleh Kantor Pengolahan Data Telematika

Kabupaten Bantul antara lain :

1. Adanya komitmen kuat dari Pengambil kebijakan terhadap berkembangnya

teknologi informatika untuk mewujudkan pemerintahan yang empati dan

pelayanan prima dengan adanya penganggaran yang memadai;

2. Adanya regulasi berupa Peraturan Bupati Bantul yang memberi kepastian

mengenai segala hal-hal yang berkaitan dengan teknologi informatika dan

didalamnya terdapat SOP (Standar Operasional Prosedur) seperti prosedur

mengenai tata cara infrastruktur dibangun, prosedur aplikasi dibangun untuk

kemudian digunakan; pengelolaan data online;

3. Pembangunan warehouse data yang memenuhi standar secara teknis, yang

berfungsi sebagai pusat data untuk mengintegrasikan data dan informasi SKPD

dalam rangka untuk mendukung proses pengambilan keputusan oleh pimpinan;

4. Pimpinan sebagai pengambil keputusan, dalam mengambil kebijakan yang

menjadi tugas dan fungsinya belum sepenuhnya berbasis data tetapi hanya

berdasarkan intuisi saja; ke depan sangat diharapkan sekali pimpinan ketika

27

mengambilan keputusan dengan berbasis data yang valid, akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan.

5. Terbangunnya jaringan infrastruktur yang memadai sehingga SKPD dapat

merasakan manfaatnya dan harapan integrasi data dapat diwujudkan dalam

waktu yang bertahap;

6. Adanya penambahan CPNS yang benar-benar profesional menguasai

infrastruktur teknik jaringan dan tenaga programmer bukan hanya sebagai

operator, sehingga fungsi KPDT sebagai penyusun dan pelaksanaan kebijakan

di bidang komunikasi dan informatika dapat diwujudkan;

7. Melaksanakan Surat Edaran Kementerian Aparatur Negara Nomor

01/Menpan/2009 tentang Penggunaan Sofware Legal atau Gerakan

Penggunaan Sofware Open Source ke semua SKPD, dalam waktu yang

bertahap.

Berdasarkan kemampuan sumber daya dan permasalahan Kantor Pengolahan

Data Telematika sebagaimana telah dikemukaan diatas, maka dapat diproyeksikan

pencapaian program 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Jaringan sampai ke 75 desa secara

bertahap (Tahun Anggaran 2010 – 2015);

2. Pembangunan dan Penyempurnaan Aplikasi Sistem Informasi Aset dan Potensi

Penduduk;

3. Pembangunan dan Pemeliharaan Warehouse Data dan Data Mining;

4. Pemeliharaan dan Manajemen Data Terpusat dan Berkas Data (file);

5. Peningkatan SDM bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;

6. Pembuatan Standart Operation Prosedure (SOP) dalam rangka menumbuhkan

komitmen dan penyamaan persepsi semua stakeholders tentang pentingnya suatu

data dan informasi dalam proses pengambilan keputusan;

7. Pemeliharaan dan peningkatan sarana informasi yang berupa Website

(www.bantulkab.go.id, www.bantulbiz.com, dan www.warintek.bantulkab.go.id),

SMS Center dan telecenter;

8. Melaksanakan kegiatan migrasi dan bimbingan teknis open source sofware.

28

BAB IV

VISI, MISI, STRATEGI, KEBIJAKAN, TUJUAN, SASARAN

A. Visi Dan Misi Kantor Pengolahan Data Telematika

Visi Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul tidak terlepas dari

visi II Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu ”Meningkatkan kualitas hidup rakyat

menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian

Indonesia dengan mempertimbangkan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi”.

Penetapan visi Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul

disamping harus berpegang kepada peraturaan perundang-undangan yang berlaku,

juga harus berpegang pada tugas pokok Kantor Pengolahan Data Telematika

Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Perda nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bantul pasal 27 yaitu ”Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatka ”. Dalam kurun waktu 2011 –

2015 Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul harus mampu

mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan kabupaten Bantul sebagaimana

yang tertuang dalam Rencana Pembanghunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

tahun 2011-2015 khususnya dalam bidang komunikasi dan informatika untuk

mewujudkan pemerintahan yang empati yang berpihak pada masyarakat melalui

pelayanan prima sebagai ujung tombaknya.

Berdasarkan uraian di atas, Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten

Bantul dengan menetapkan visi ”Terwujudnya Bantul yang informatif melalui

Pembangunan Sistem Informasi dan Komunikasi berbasis Teknologi, Terintegrasi,

berkesinambungan dan ramah lingkungan.”. Visi tersebut dijabarkan dalam 3 misi

Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan Informasi data yang berkualitas dan memadai bagi

berbagai pemangku kepentingan.

2. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien,transparan dan akuntabel

guna meningkatkan pelayanan prima serta mencapai good governance.

3. Mengembangkan Sistem Informasi dan Komunikasi berbasis Teknologi yang

ramah lingkungan dan berdaya saing .

29

Jabaran dari masing-masing misi, kebijakan, tujuan sasaran adalah sebagai berikut.

Misi Pertama :

Meningkatkan pelayanan Informasi data yang berkualitas dan memadai bagi berbagai

pemangku kepentingan.

Kebijakan :

Penyelenggaraan Pemerintahan Efektif , Efisien, Akuntabel dan Transparan dalam

rangka meningkatkan Pelayanan Prima.

Tujuan :

Tersedianya data dan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan.

Sasaran :

1. Tersedianya Infrastruktur Jaringan dan Sarana TIK di berbagai sektor.

2. Tersedianya data dan informasi yang berkualitas.

Misi Kedua :

Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien,transparan dan akuntabel

guna meningkatkan pelayanan prima serta mencapai good governance.

Kebijakan :


rangka meningkatkan Pelayanan Prima

Tujuan :

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sasaran :

Terlaksananya standar mutu pelayanan secara profesional

Misi Ketiga :

Mengembangkan Sistem Informasi dan Komunikasi berbasis Teknologi yang ramah

lingkungan dan berdaya saing tinggi.

Kebijakan :


rangka meningkatkan Pelayanan Prima.

Tujuan :

Meningkatnya fasilitas Sistem Informasi dan Komunikasi sesuai dengan dinamika

perkembangan teknologi.

Sasaran

1. Terciptanya sumber daya manusia yang handal dibidang TIK 2. Terciptanya sistem informasi manajemen yang fleksibel dan informatif . 3. Mendorong upaya pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

30

BAB V

PERUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Rencana Program

Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk

mengimplementasikan strategi organisasi. Program merupakan penjabaran rinci

tentang langkah –langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah

ditetapkan. Penjabaran program harus memiliki tingkat rincian yang sesuai dengan

kebutuhan yang diuraikan. Program kerja tidak lepas dari dari arah kebijakan yang

telah ditetapkan dan dapat merupakan pelaksanaan dari satu atau lebih tujuan dan

sasaran. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat sekali dengan kebijakan

Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul. Oleh karena itu perlu

diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan

program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu

pengkajian terlebih dahulu dengan serius dan fokus untuk meyakinkan apakah

kebijakan yang telah ditetapkan tersebut benar-benar dapat dilaksanakan.

Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul, dibidang

komunikasi dan informatika memiliki rencana program dari tahun 2011 – 2015

adalah sebagai berikut :

1. Program Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;

4. Program pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi;

5. Program Fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

6. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media;

B. Kegiatan

Program –program kerja yang telah ditetapkan di atas, diwujudkan dalam

bentuk kegiatan dimulai pada tahun 2011. Secara indikatif kegiatan –kegiatan dari

masing –masing program diuraikan sebagai berikut :

1. Program Administrasi Perkantoran :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik;

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas/Ops;

d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

31

e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;

g. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan;

k. Penyediaan Makanan dan Minuman;

l. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;

m. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.

3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

a. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi;

b. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi;

c. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi.

4. Program Pengkajian dan penelitian bidang informsi dan komunikasi

a. Pengkajian dan penelitian bidang informsi dan komunikasi

5. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi

a. Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi.

6. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

a. Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah

b. Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

c. Sosialisasi Program Kegiatan SKPD melalui Media Massa

C. Indikator kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul merencanakan

pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan

Komunikasi di lingkungan Pemerintah Bantul tetap akan menjaga dan

mempertimbangkan dari aspek prioritas pembangunan daerah, menyeluruh,

merata, seimbang dan tetap menjaga keamanan dari segala kemungkinan yang

dapat merugikan kepentingan pemerintah daerah. Dengan kebijakan

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan

dalam rangka meningkatkan Pelayanan Prima dicapai melalui Program dan

Kegiatan yang terurai sebagaimana pada lampiran Rencana Strategis Kantor

Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015.

[Type text]

RENCANA STRATEGIS KANTOR PENGOLAHAN DATA TELEMATIKA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011-2015 Instansi : Kantor Pengolahan Data Telematika Tahun : 2011 s/d 2015. Formulir : PS-1

No

Bidang / Sektor /

Sub Sektor

Kebijaksanaan

Nasional Strategik

Rencana Strategik Instansi Kantor Pengolahan Data Telematika 2011 s/d 2015

Ket Visi Misi Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan/Sasaran

Kebijaksanaan Program Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ilmu

Pengetahuan dan Tehnologi

Penyelenggaraan Pemerintahan Efektif , Efisien, Akuntabel dan Transparan dalam rangka meningkatkan Pelayanan Prima.

Terwujudnya Bantul yang informatif melalui Pembangunan Sistem Informasi dan Komunikasi berbasis Teknologi yang Terintegrasi, berkesinambungan dan ramah lingkungan.

Meningkatkan pelayanan Informasi data yang berkualitas dan memadai bagi berbagai pemangku kepentingan. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien,transparan dan akuntabel guna meningkatkan pelayanan prima serta mencapai good governance. Mengembangkan Sistem Informasi dan Komunikasi berbasis Teknologi yang ramah lingkungan dan berdaya saing .

Tersedianya data dan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Meningkatnya fasilitas Sistem Informasi dan Komunikasi sesuai dengan dinamika perkembangan teknologi.

Misi 1 S1. Tersedianya Infrastruktur Jaringan secara merata dan Sarana TIK di berbagai sektor S2. Tersedianya data dan informasi yang berkualitas Misi 2 S1. Terlaksananya standar mutu pelayanan secara profesional Misi 3 S1. Terciptanya sumber daya manusia yang handal dibidang TIK S2. Terciptanya sistem informasi manajemen yang fleksibel dan informatif . S3. Mendorong upaya pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan dalam rangka meningkatkan Pelayanan Prima.

I. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

II. Pengkajian dan penelitian bidang informsi dan komunikasi

III. Fasilitasi

Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi

IV. Kerjasama

Informasi dengan Mass Media

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan Informasi

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komun ikasi

Pelatihan SDM

dalam bidang Komunikasi dan Informasi

Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah

Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Sosialisasi Program Kegiatan SKPD melalui Media Massa

[Type text]

PERENCANAAN STRATEGIK 2

Instansi : Kantor Pengolahan Data Telematika (KPDT). Tahun : 2011 Formulir : PS-2

No Rencana Strategik Instansi Kantor Pengolahan Data Telematika 2011 s/d 2015

Ket Sasaran Cara Mencapai Tujuan/Sasaran Kebijaksanaan Program Kegiatan

1 2 3 4 5 6 1





III. Fasilitasi Peningkatan SDM

bidang Komunikasi dan Informasi

IV. Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Pembinaandan pengembangan jaringan komunikasi dan Informasi




Pelatihan SDM dalam bidang

Komunikasi dan Informasi


Penyebarluasan Informasi

penyelenggaraan pemerintah daerah


Kebutuhan - Bandwidth dan Jaringan

Intenet dan Intranet Rp. 95.000.000

- LAN Parasamya 24.000.000

- Jaringan Fiber Optic Rp. 80.000.000,

- Sumber daya sarana prasrana Rp. 70.200.000,

- Pemeliharaan hardware Rp. 10.000.000

- Sofware Rp. 2.000.000

- Penyusunan SOP TIK Rp. 65.000.000

- Instruksi Bupati

- Workshop dari Kominfo - sosialisasi

- Pelatihan OSS untuk admi.

Perkantoran oleh SCBD

- Bantul expo Rp. 12.240.000

- SMS Center dan Website

Rp. 42.000.000

- Talshow melalaui Bantul Radio Rp. 3.120.000

[Type text]





1 2 3 4 5 6 1





III. Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi






Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi

Penyebarluasan Informasi

pembangunan daerah Penyebarluasan Informasi

penyelenggaraan pemerintah daerah




- LAN, MAN dan WAN 246.000.000

- Telpon dan Colocation Rp. 16.200.000,

- Pemeliharaan sarana Rp. 20.000.000 (murni+ABT)

- Pemeliharaan tower Rp. 45.000.000 (ABT)

- Hardware dan software 148.240.000

- Pengembangan Sarana Bimtek Rp.190.000.000 (ABT)

- Penyempurnaan Aplikasi dan Server Rp 154.000.000 (ABT)

- Regulasi/SOP Rp. 60.000.000 (ABT)

- Workshop , sosialisasi

Rp.50.000.000 - Pelatihan OSS untuk admi.

Perkantoran Rp.50.000.000 (ABT)


- SMS Center dan Website Rp.49.200.000

- Talshow melalaui Bantul

Radio Rp. 3.120.000

[Type text]





1 2 3 4 5 6 1






IV. Kerjasama Informasi dengan

Mass Media





Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi






- Pmlhraan LAN SKPD, MAN dan WAN Rp. 294.000.000

- Fiber optic Kompl.manding Rp. 150.000.000

- Pengembangan Jaringan Kesehatan Rp.450.000.000


- Pengembg.Warehouse data Rp.95.000.000

- Pengemb.Aplikasi Rp. 45.000.000

- Peningkatan sarana TIK 25 Desa Rp. 625.000.000

- - Workshop dan sosialisasi

skpd + desa Rp. 80.000.000 - Pelatihan OSS untuk admi.

Perkantoran Rp. 120.000.000




Radio Rp.18.240.000

[Type text]





1 2 3 4 5 6 1


















- Pmlhran LAN SKPD, MAN dan WAN SKPD dan Puskesmas Rp. 438.000.000


- Pengembg.Warehouse data Rp. 95.000.000

- Pemelihraan, apl Rp. 49.000.000

- Pemlihraan Hardware Rp. 20.000.000


- - Workshop Rp. 80.000.000

- Pelatihan OSS untuk admi. Perkantoran Rp. 120.000.000




Radio Rp.18.240.000

[Type text]





1 2 3 4 5 6 1


















- Pmlhran LAN, MAN dan WAN 450.000.000


- Pengembg. Warehouse data Rp.95.000.000

- Pemeliharaa apl ikasi Rp. 49.000.000

- Pemeliharaan Hardware Rp. 20.000.000


- - Workshop Rp. 80.000.000

- Pelatihan OSS untuk admi. Perkantoran Rp. 120.000.000




Radio Rp. 18.240.000

38

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Kantor Pengolahan Data Telematika masuk dalam misi ke 2 (dua) RPJMD

Kabupaten Bantul yaitu Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat

Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan

memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu dari 8

tujuan pembangunan daerah yaitu Mengembangkan pemanfaatan ilmu dan

teknologi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Kantor Pengolahan Data Telematika

akan menguraikan Kebijakan dan program kegiatan Tahun 2011 – 2015 untuk

Sasaran dan Indikator kinerja sesuai susunan lampiran Rencana Strategis Kantor

Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015.

1. Meningkatnya kualitas database dalam format digital di semua sektor

Indikator : Analisa dan perancangan database terintegrasi semua sektor

2. Berkembangnya Informasi yang berbasis Teknologi Informasi dan

Komunikasi

Indikator 1: Penyusunan SOP Pengembangan Sistem Informasi

Indikator 2: Pembangunan pusat data (warehouse data)

Indikator 3: Pengembangan infrastruktur TIK berbasis desa

Indikator 4: pengembangan aplikasi sistem informasi dan komunikasi

3. Tersampaikannya Informasi melalui media massa

Indikator 1: Pengembangan informasi melalui website dan SMS Bupati

Indikator 2: Sosialisasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Indikator Kinerja Kantor Pengolahan Data Telematika mengacu pada Tujuan

Dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Bantul secara lengkap dalam lampiran

Matriks Isian Tujuan Sasaran, dan target Indikator KPDT Tahun 2011-2015.

VISI"Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokratis, dan Agamis

MISI 2 : Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

SATUAN 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 20151 2 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18

404 1,481 2,637 2,304 2,4206 1 1 1 25 xx 15 12515 346.12 1,316.44 2,247.20 1,891.20 1,987.20

1 25 xx 15 12515 1 281.12 702.00 1,446.00 1,086.00 1,182.00

1 25 xx 15 12515 2 65.00 60.00 - - -

2 1 1 25 xx 15 12515 3 - 554.44 801.20 805.20 805.20

PROGRAM

MATRIKS ISIAN TUJUAN, SASARAN, DAN TARGET INDIKATOR KPDT 2011 - 2015

PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)URAIAN

INDIKATORURAIAN

NO TUJUANSASARAN

STRATEGI KEBIJAKAN

3 4 11 12 13

Berkembangnya Informasi yang berbasisTeknologi Informasi dan

Prosentase penyusunan SOP Pengembangan Sistem Informasi

% 50 100

Pembinaan dan pengembangan

Program pengembangan komunikasi, Pembinaan dan pengembangan Perencanaan dan pengembangan

50 75 100

Pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pengembangan Infrastruktur jaringan dan penyusunan regulasi penyelenggaraan

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan dalam rangka meningkatkan Pelayanan Prima

25

Mengembangkan pemanfaatan ilmu dan teknologi

Meningkatnya kualitas database dalam format digital di semua sektor

Analisa dan perancangan database terintegrasi semua sektor

% -

1 25 xx 16 12516 0.00 50.00 80.00 80.00 80.00

1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

50.00 80.00 80.00 80.00

2 1 25 xx 17 12517 0.00 50.00 120.00 120.00 120.00

1 Pelatihan SDM (Bimbingan Teknis) dalam bidang komunikasi dan informasi

0.00 50.00 120.00 120.00 120.00

31 25 xx 18 12518 57.92 64.12 189.44 213.24 233.24

1 12.80 11.80 15.00 15.00 15.004

2 42.00 49.20 156.20 180.00 200.00Penyebarluasan informasi penyelenggaraan

Prosentase pengembangan aplikasi sistem informasi

% 25 50 75 80 100

Program fasilitasi peningkatan SDM

Prosentase pengembangan infrastruktur TIK basis desa

% 0 25 50 75 100Program Kerjasama Penyebarluasan pembangunan

0 25 50 75 100

Informasi dan Komunikasi (TIK)

Sistem InformasiProgram pengkajian dan

Prosentase pembangunan pusat data

%

regulasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Prima

3 1 % 25 40 60 80 100 3 3.12 3.12 18.24 18.24 18.24

media

2 % 25 40 60 80 100

penyelenggaraan Tersampaikannya Informasi melalui

Prosentase pengembangan informasi melalui website dan SMS

Sosialisasi Program Kegiatan SKPD memalui media masa

Prosentase sosialisasi penyelenggaraan pemerintah

informasi

40

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul

(Renstra KPDT) tahun 2011- 2015 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5

(lima) tahun dan merupakan salah satu acuan bagi pembangunan, pengembangan dan

pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bantul dan merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana

Kerja Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul setiap tahun.

Pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan

rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan

tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang,

perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Kantor Pengolahan Data Telematika sangat berharap semoga renstra ini

memiliki fleksibilitas dan bersifat dinamis sehingga akan mampu mensinergiskan

seluruh program dan kegiatan antar instansi/Badan/Dinas/Lembaga terkait dalam

pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Documents

RENCANA STRATEGI TAHUN 2011 – 2015 - Dinas KOMINFO ... · Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis, Kantor Pengolahan Data ... k. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan